DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA DlREKTORA T JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM KEPUTUSAN DlREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM Nomor: 256J025.04/DJPIl999 TENTANG PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PENGANGKUTAN DAN KUASA PERTAMBAl'l/GAN PENJUALAN KEPADA PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM Menimbang
Mengingat
a.
bahwa dalam rangka mengamankan dan memanfaatkan bahan galian yang tergali dari hasil kegiatan eksplorasi dan kegiatan tambang percobaan dipandang perlu dibcrikan Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan (KP) Penjualan kepada pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi;
b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur lenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian KP Pengangkutan dan KP Penjualan kepada pemegang KP Eksp10rasi dengan suatu Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
\.
Undang-undang No. II Tahun 1967 (LN Tahun 1967 No. 22, TLN NO,2831);
2.
Peraturan Pemcrintah No. 32 Tahun J969 (LN Tahun 1969 No. 60, TLN No. 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 130, TLN No. 3510);
3.
Kcputusan Presiden No. 115/M Tahun I 'NS tanggal 1 Mei 1998;
4.
Keputusan Menteri Pcrtambangan dan Energi No. 678.KI20/MPE/1998 tanggal I luni 1998;
5.
Keputusan Dircktur Jenderal Pcrtambangan Umum No. 149.KI20.01/DDJPIl998 tanggal18 Juni 1998.
469
MEMUTUSKAN Menetapkan
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERT AMBANGAN UMUM TENT ANG PEMBERIAN KUASA PERT AMBANGAN PENGANGKUTAN DAN KUASA PERT AMBANGAN PENJUALAN KEP ADA PEMEGANG KUASA PERT AMBANGAN EKSPLORASI
PERTAMA
KP Pengangkutan dan KP Penjualan dapat dibcrikan satu kali kepada pemcgang KP Eksplorasi llntuk scjllmlah bahan galian yang tcrgali scbagai akibat kegiatan eksplorasi dan tidak dapat dipcrpanjang.
KEDUA
Permohonan KP Pengangkutan dan KP Penjualan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dengan menyebutkan jumlah dan mutu bahan galian yang tergali, lokasi pengambilan, tujuan pemasaran dan melampirkan laporan kegiatan eksplorasinya.
KETIGA
Jangka waktu dan jumlah bahan galian yang diizinkan untuk diangkut dan dijual sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, ditentukan berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan eksplorasi dan pengecekan di lokasi oleh : I. Direktorat Teknik Pertambangan Umum untuk KP Eksplorasi yang berlokasi di Pulau Jawa dan Madura; 2. Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat untuk KP Eksplorasi berlokasi di luar Pulau Jawa dan Madura.
yang
KEEMPAT
KP Pengangkutan dan KP Penjualan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dapat juga diberikan kepada pemegang KP Eksplorasi yang telah mengajukan permohonan peningkatan ke tahap eksploitasi.
KELIMA
Permohonan KP Pengangkutan dan KP Penjualan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT diajukan Kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum, denganmelampirkan :
470
I. Laporan Eksplorasi Lengkap dan Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui dan atau telah mendapat petunjuk perbaikan dan Direktur lenderal Pertambangan Umum ; 2. Laporan AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Pertambangan dan Energi atau Laporan UKL djln UPL yang telah disetujui oleh Direktur lenderal Pertambangan Umum ; 3. Surat Keterangan lzin Bekerja. KEENAM
Direktur Tcknik Pertambangan Umum atas nama Direktur lenderal Pertambangan Umum mencrbitkan Surat Ketcrangan Izin Bekerja sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA.
KETUJUH
langka waktu dan jumlah bahan galian yang dapat diizinkan untuk diangkut dan dijual sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMP AT ditentukan bcrdasarkan hasil evaluasi olch Direktorat Teknik Pertambangan Umum atas Laporan Eksplorasi Lengkap dan Laporan Studi Ke!ayakan tersebut pada diktum KELIMA.
KEDELAPAN
KP Pengangkutan dan KP Penjualan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan KEEMPAT dapat diberikan setelah pemohon melunasi luran Eksplorasi/Eksploitasi (Procuksi) untuk sejumlah bahan galian yang tertera dalam Keputusan tersebut dan menyampaikan kopi bukti setor pembayaran serta menunjukkan dokumen aslinya kepada pctugas yang ditunjuk oleh Direktur lenderal Pertambangan Umum.
KESEJ\1BILAN
Kcputusan Dircktur kndcral tanggal ditctapkan.
lI1i mulal bcrlaku pada
Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal II Mci 1999 Direktur
Jenderal
Pertambangan
Umum
ttd RGzik B. Soetjipto NIP. 130336458
~ ":
Tembusan: I. Mcnteri Pertambangan dan Energi 2. Sekretari lenderal Dcpartemcn Pertambangan dan Energi 3. InspekturJenderal Departemen Pertambangan dan Energi 4. Gubemur/Kepala Daerah Tingkat [ di seluruh Indonesia 5. Direktur Teknik Pertambangan Umum 6. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan 7. Direktur Batubara 8. Kepala Bim Hukum Departemen Pertambangan dan Energi 9. Kepala Kantor Wilayah Departemcn Pertambangan dan Energi Indonesia.
472
di seluruh
DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA DlREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta 12950
PENGUMUMAN No.02.Pm/20.01/DJP/1999
Dalam rangka menampung minat investor di bidang pertambangan umum khususnya di Pulau Jawa, dengan ini diumumkan kepada para pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi alau Eksploitasi yang wilayahnya berlokasi di Pulau Jawa yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak asing. bahwa Direktorat Jenderal Pertambangan Umum memberi kesempatan unuk mengajukan permohonan Kontrak Karya (KK) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), dengan ketentua'] sebagai berik-ut : 1.
2.
~ Permohonan KK ini diutamakan bagi perusahaan-perusahaan yang selama ini telah menJpunyai KP Eksplorasi atau KP Eksploitasi dan sudah dikerjasamakan dengan pihak asing, serta sudah menyampaikan laporan Eksplorasi lengkap; Mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 436.K/20.01/DJP/1999 tanggal 4 Agustus 1999 tenlang Tala Cara Permohonan Perubahan Status Kuasa Pertambangan Menjadi Kontrak Kary_a di Pulau Jawa, d.imana : a.
Penerima perubahan dikenakan :
status KP yang mengajukan
i)
Biaya pencadangan wilayah dari Pencadangan Wilayah Pertambangan
ii)
Uang Jaminan Kesungguhan;
Kontrak
Unit Pelayanan (UPIPWP);
Karya (KK)
Informasi
dan
Iii) Kompensasi Informasi Data (KID) yang besamya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala P3TM Nomor I290.K/70iKDPP/l996 tanggal 3 I Mei 1996. b.
Dengan mengajLkan perubahan status KP menjadi KK. maka : i) KP Eksplorasi menjadi batal setelah Kontrak Karya ditandatangani:
ii) KP Eksplorasi (termasuk KP Pengolahan dan Pemumian. KP Pengangkutan dan Penjualan) menjadi batal setelah Kontrak Karya ditandatangani: iii) Sebelum Kontrak Karya dltandatangani, pemegang KP Eksplorasi dan KP El sploitasi sebagaimana dimaksud dalam butir i dan [1 bertanggungjawab atas kewajiban-kewajibannya sesuai ketenruan yang berlaku sebelumnya: iv) Pemcgang
KP Eksplorasi
dan KP Eksploitasi
" scbagaimana
dimaksud
dalam butir i dan Ii. bersama-sama investor (pemohon Kontrak Karya) dapat melak-ukan kegiatan di wilayah KP Eksplorasi Eksploitasinya sampai Kontrak Karya ditandatangan1.
dan
KP 47?-
3.
Tata cara pengaJuan pennohonan sesuai dengan Keputusan Dircktur Jcnderal Pertambangan Umum Nomor 150.K/20.0 I/DDJP!l998 tanggal 18 Juni 1998 tcntang Tata Cara. Pcrsyaratan dan Pemroscsan Pcnnohonan Kontrak Karya, antara lain: a.
Mcngajukan Umum;
pennohonan
kepada
Dircktur
Jendcral
b.
Mclampirkan
Pcta Wilayah KK yang diterbitkan
c.
Membayar
Pcrtambangan
oleh UPIPWP;
Uang Jaminan Kesungguhan;
d. Perusahaan harus bcrbadan hukum Indonesia; 4.
Persyaratan a.
lain yang harus dipcnuhi adalah : Seluruh Wilayah yang tcrbuka untuk dimohon (pcta Pulau Jawa tcrlampir);
Lokasi
b. Luas
Luas Wilayah yang dimohon pada tahap aplikasi Kontrak Karya maksimum 10.000 ha
Luas Wilayah yang dipertahankan sctelah tahap Eksplorasi maksimum 6.250 ha. c. Jenis bahan Galian : bahan galian vital dan logam dasar scrta mineral pengikutnya; bahan galian industri sampai dengan pengolahan industri hilir;
Kuasa
d. Menyampaikan pcrjanjian kerjasama antara pemegang Pertambangan dan investor asing yang dilakukan. e. Mcmbayar biaya pencadangan wilayah Rp. juta rupiah). f.
Persyaratan
100.000.000,-
(scratus
lainnya sarna dengan Kontrak Karya di Luar Pulau Jawa.
5.
Kontrak Karya ini akan mengacu kepada Rancangan Kontrak Karya Gcncrasi VIII.
6.
Pcmohon Kontrak Karya dapat melanjutan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasinya, Karya disetujui.
atau melakukan apabila aplikasi
kembali Kontrak
DemiKian agar menjadi maklum. Dikeluarkan di Jakarta pada tangga1 5 Agustus 1999 Direktur Jenderal Pertambangan ttd Rozik B. Soetjipto NIP. 130336458
474
Umum
