PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.09/MEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi kelautan dan perikanan, dipandang perlu membentuk Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan;
b.
bahwa untuk itu perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
2.
Undang-Undang Nomor 23 Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
6.
Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
Tahun
1997
tentang
7.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
9.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Departemen Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1588/M.PAN/8/2005, tanggal 24 Agustus 2005; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1
(1) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BBRSE, adalah unit pelaksana teknis di bidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan. (2) BBRSE dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 2 BBRSE mempunyai tugas melaksanakan riset strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan meliputi sosial ekonomi pengelolaan sumber daya, pengembangan usaha, dan perdagangan internasional berdasarkan kebijakan teknis Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBRSE menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan bahan kebijakan teknis dan penyerasian program serta kegiatan riset strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan; b. pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program serta kegiatan riset strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan; c. pelayanan jasa dan kerja sama riset strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan; d. pelaksanaan diseminasi, komunikasi, dokumentasi, dan publikasi hasil riset; e. pembinaan dan pengembangan sumber daya riset; f. pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 BBRSE terdiri dari: a. Bidang Tata Operasional; b. Bidang Pelayanan Teknis; c. Bagian Tata Usaha; d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 5 Bidang Tata Operasional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan bahan kebijakan teknis, penyusunan program, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan riset strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bidang Tata Operasional menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi perencanaan dan perumusan bahan kebijakan teknis, penyusunan dan penyerasian program riset strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan; b. penyusunan anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan riset, serta penyiapan tata laksana riset. Pasal 7 Bidang Tata Operasional terdiri dari: a. Seksi Penyiapan Program; b. Seksi Anggaran, Monitoring, dan Evaluasi. Pasal 8 (1)
Seksi Penyiapan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan perumusan bahan kebijakan teknis, perencanaan, penyusunan, dan penyerasian program riset strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan.
(2)
Seksi Anggaran, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran, tata laksana riset, kompilasi data hasil riset, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan riset strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Pasal 9
Bidang Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama riset, desiminasi, komunikasi, publikasi, dan dokumentasi hasil riset strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan kerja sama riset, diseminasi, dan pemasyarakatan hasil riset strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan; b. pelaksanaan kegiatan komunikasi dan publikasi hasil riset strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan; c. pengelolaan dokumentasi dan pengembangan perpustakaan. Pasal 11 Bidang Pelayanan Teknis terdiri dari: a. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Riset; b. Seksi Publikasi dan Dokumentasi.
Pasal 12 (1) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Riset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama riset, diseminasi, dan pemasyarakatan hasil riset strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan. (2) Seksi Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan komunikasi dan publikasi hasil riset strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan serta pengelolaan dokumentasi dan pengembangan perpustakaan. Pasal 13 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, administrasi keuangan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional; b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan; c. pengelolaan sarana riset dan laboratorium data Pasal 15 Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan dan Umum. Pasal 16 (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional. (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pengelolaan sarana riset dan laboratorium data.
BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 17 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 18 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Peneliti, Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, dan jabatan fungsional lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan BBRSE maupun dengan instansi lain di luar BBRSE sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 20 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 21 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 22 Setiap pimpinan satuan organisasi dan pejabat fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 23 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 24 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 25 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala. BAB V ESELONISASI Pasal 26 (1) Kepala BBRSE adalah jabatan struktural eselon II b. (2) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III b. (3) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV b.
BAB VI LOKASI Pasal 27 BBRSE berlokasi di Jalan Petamburan VI, Jakarta Pusat.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 29 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2005 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, ttd FREDDY NUMBERI
