PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.04/MEN/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk unit pelaksana teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
3.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
8.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah NonDepartemen; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan; Memperhatikan
:
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2712/M.PAN/12/2005, tanggal 30 Desember 2005;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI Pasal 1 (1)
Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan.
(2)
Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2
Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; b. pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; c. pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS); d. pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan; e. pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; f. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan; g. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas; h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Pasal 4 Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diklasifikasikan menjadi: a. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; b. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Pasal 5 Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan analisis beban kerja.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pasal 6 Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari: a. Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran; b. Seksi Sarana dan Prasarana; c. Subbagian Tata Usaha; d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 7 (1)
Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), serta evaluasi, dokumentasi, informasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.
(2)
Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.
(3)
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.
Bagian Kedua Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pasal 8 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri dari: a. Petugas Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 9 Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.
BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 10 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional Pengawas Perikanan serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
(3)
Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pasal 13 Setiap pimpinan satuan organisasi pada Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 14 Setiap pimpinan satuan organisasi pada Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya. Pasal 15 Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 16 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 17 Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing dan wajib mengadakan rapat berkala.
BAB V ESELONISASI Pasal 19 (1)
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah jabatan struktural eselon III.a.
(2)
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah jabatan struktural eselon IV.a.
(3)
Kepala Seksi dan Kepala Subbagian pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah jabatan struktural eselon IV.a.
BAB VI SATUAN KERJA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Pasal 20 (1)
Di lingkungan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dapat dibentuk Satuan Kerja di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan.
(2)
Satuan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala.
BAB VII LOKASI Pasal 21 Lokasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 23 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2006 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd
FREDDY NUMBERI
Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Narmoko Prasmadji
LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR PER.04/MEN/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
LOKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
No.
1.
Nama UPT
Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Lokasi
Jakarta
Satuan Kerja
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Muara Angke Lempasing Karangantu Pelabuhan Ratu Kejawanan Pekalongan Tegal Sari Cilacap Juwana Batang Banyuwangi Surabaya Prigi Brondong Probolinggo Bawean Benoa Pengambengan Kupang Larantuka Labuan Lombok
No.
Nama UPT
Lokasi
Bitung
2.
Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3.
1. Pontianak Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. Belawan
Satuan Kerja
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Dagho Melanguane Makassar Gorontalo Kwandang Kendari Ternate Bacan Tarakan Banjarmasin
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pemangkat Ketapang Tanjung Balai Karimun Tanjung Pinang Batam Tarempa Natuna/Ranai Pulau Kijang Moro Sungai Liat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Sabang Tanjung Balai Asahan Sibolga Bungus Kuala Tungkal Tanjung Pandan Pulau Baii Bengkulu
No.
Nama UPT
Lokasi
3. Tual
Satuan Kerja
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Ambon Merauke Sorong Biak Jayapura Wimro Kimaan Kaimana Avonah Fak-fak
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
ttd
FREDDY NUMBERI
Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Narmoko Prasmadji
BAGAN ORGANISASI PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN
SEKSI SARANA DAN PRASARANA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Satuan Kerja PSDKP
BAGAN ORGANISASI STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PETUGAS TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Satuan Kerja PSDKP
