PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER.25/MEN/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, dan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2008 dan organisasi dan tata kerja Balai Uji Standar Karantina Ikan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.33/MEN/2004; b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
1
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
tentang
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010. 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/1800/M.PANRB/7/2011, tanggal 28 Juli 2011; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN. BAB I KEDUDUKAN Pasal 1
(1)
Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
2
(2)
Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.
BAB II UMUM Pasal 2 (1)
Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan terdiri atas: a. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan b. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.
(2)
UPT di bidang pelayanan uji standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laboratorium acuan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.
BAB III UNIT PELAYANAN TEKNIS DI BIDANG PELAYANAN OPERASIONAL KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 3 Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia; b. pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan; c. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK; 3
d. pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan; e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan; f. pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, g. pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan; h. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; i. pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan; j. penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional; k. pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK; l. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Bagian Kedua Klasifikasi Pasal 5 (1)
Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Balai Besar KIPM; b. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I yang selanjutnya disebut Balai KIPM Kelas I; c. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II yang selanjutnya disebut Balai KIPM Kelas II; d. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I yang selanjutnya disebut Stasiun KIPM Kelas I; dan e. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II yang selanjutnya disebut Stasiun KIPM Kelas II.
(2)
Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis beban kerja. Bagian Ketiga
Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pasal 6 (1)
Susunan organisasi Balai Besar KIPM terdiri atas: 4
a. b. c. d. (2)
Bagian Umum; Bidang Tata Pelayanan; Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur organisasi Balai Besar KIPM adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 7
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keuangan dan pelaporan; b. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kepegawaian; dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 9 Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; b. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. Pasal 10 (1)
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pelaporan.
(2)
Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan kepegawaian.
(3)
Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan. Pasal 11
Bidang Tata Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.
5
Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Tata Pelayanan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina; b. pelayanan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan; c. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; d. pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi; dan e. penyiapan pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK. Pasal 13 Bidang Tata Pelayanan terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Laboratorium dan Instalasi; dan b. Seksi Pelayanan Teknis. Pasal 14 (1)
Seksi Pelayanan Laboratorium dan Instalasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta penyiapan bahan pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.
(2)
Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, serta penyiapan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan. Pasal 15
Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan. Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan; b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
6
c. pelaksanaan inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu; d. pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan; e. penerapan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan f. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan. Pasal 17 Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi terdiri atas: a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan b. Seksi Data dan Informasi. Pasal 18 (1)
Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu.
(2)
Seksi Data dan Infomasi mempunyai tugas melakukan penerapan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan. Bagian Keempat Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I dan Kelas II Pasal 19
(1)
Susunan organisasi Balai KIPM Kelas I dan Kelas II, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Tata Pelayanan; c. Seksi Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Struktur organisasi Balai KIPM Kelas I dan Kelas II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 20
(1)
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
7
(2)
Seksi Tata Pelayanan mempunyai tugas pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.
(3)
Seksi Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan.
Bagian Kelima Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pasal 21 (1)
Susunan organisasi Stasiun KIPM Kelas I terdiri atas: a. Urusan Tata Usaha; b. Subseksi Tata Pelayanan; c. Subseksi Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Struktur organisasi Stasiun KIPM Kelas I adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 22
(1)
Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
(2)
Subseksi Tata Pelayanan mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.
(3)
Subseksi Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan.
8
Bagian Keenam Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Pasal 23 (1)
Susunan organisasi Stasiun KIPM Kelas II terdiri atas: a. b. c. d.
(2)
Urusan Tata Usaha; Petugas Tata Pelayanan; Petugas Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi; dan Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur organisasi Stasiun KIPM Kelas II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini Pasal 24
(1)
Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
(2)
Petugas Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.
(3)
Petugas Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan.
Bagian Ketujuh Lokasi Pasal 25 Lokasi dan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9
Bagian Kedelapan Wilayah Kerja Pasal 26 (1)
Pada Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan dapat dibentuk Wilayah Kerja berdasarkan analisis beban kerja.
(2)
Wilayah Kerja dipimpin oleh seorang penanggung jawab wilayah kerja.
BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PELAYANAN UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN Bagian Kesatu Umum Pasal 27 (1) Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat BUSKIPM. (2) BUSKIPM dipimpin oleh seorang Kepala. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 28 BUSKIPM mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pengembangan teknik dan metode pengujian karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, BUSKIPM menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan; b. pengembangan teknik dan metode pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan; c. pelaksanaan uji profisiensi; 10
d. pelaksanaan rancangan standardisasi metode pengujian karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan; e. pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau HPIK; f. penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan; g. pelaksanaan kerja sama teknis laboratorium nasional dan internasional; h. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium; i. pengumpulan dan pengolahan data; dan j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 30 (1)
Susunan organisasi BUSKIPM terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pengujian Hama dan Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; c. Seksi Bimbingan Teknis dan Informasi; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Struktur organisasi BUSKIPM adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 31
(1)
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
(2)
Seksi Pengujian Hama dan Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, pengembangan teknik dan metode pengujian, uji profisiensi, penyusunan rancangan standardisasi metode pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau HPIK.
(3)
Seksi Bimbingan Teknis dan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis laboratorium, kerja sama teknis, pengumpulan dan pengolahan data uji standar HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.
11
Bagian Keempat Lokasi Pasal 32 BUSKIPM berlokasi di Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta.
BAB VI ESELONISASI Pasal 33 (1)
Kepala Balai Besar KIPM adalah jabatan struktural eselon II.b.
(2)
Kepala Balai KIPM Kelas I dan Kepala BUSKIPM adalah jabatan struktural eselon III.a.
(3)
Kepala Bidang, Kepala Bagian pada Balai Besar KIPM, dan Kepala Balai KIPM Kelas II adalah jabatan struktural eselon III.b.
(4)
Kepala Stasiun KIPM Kelas I, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Besar KIPM, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai KIPM Kelas I, dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada BUSKIPM adalah jabatan struktural eselon IV.a.
(5)
Kepala Stasiun KIPM Kelas II, dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai KIPM Kelas II adalah jabatan struktural eselon IV.b.
(6)
Kepala Subseksi pada Stasiun KIPM Kelas I dan Kepala Urusan Tata Usaha pada Stasiun KIPM Kelas I dan Kelas II adalah jabatan struktural eselon V.a.
BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 34 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 19 ayat (1) huruf d, Pasal 21 ayat (1) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf d, dan Pasal 30 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan. Pasal 35 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pengawas Mutu, Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pranata Komputer, statistisi, pustakawan dan jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang kompeten yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
(3)
Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII TATA KERJA Pasal 36 Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pasal 37 Setiap pimpinan satuan organisasi pada unit pelaksana teknis wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pasal 38 Setiap pimpinan satuan organisasi pada unit pelaksana teknis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Pasal 39 Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 40 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
13
Pasal 41 Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 42 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IX KETENTUAN LAIN Pasal 43 Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 44 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.33/MEN/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Standar Karantina Ikan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 45 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2011 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. FADEL MUHAMMAD
14
Lampiran I : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor: PER. 25/MEN/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
KEPALA
BAGIAN UMUM
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN INFORMASI
BIDANG TATA PELAYANAN
SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
SEKSI PELAYANAN LABORATORIUM DAN INSTALASI
SEKSI
SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
PELAYANAN TEKNIS
SEKSI DATA DAN INFORMASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. FADEL MUHAMMAD
15
Lampiran II: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor: PER.25 /MEN/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
STRUKTUR ORGANISASI BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I DAN KELAS II
KEPALA
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN INFORMASI
SEKSI TATA PELAYANAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. FADEL MUHAMMAD
16
Lampiran III: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor: PER.25/MEN/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
STRUKTUR ORGANISASI STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I
KEPALA
URUSAN TATA USAHA
SUBSEKSI PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN INFORMASI
SUBSEKSI TATA PELAYANAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. FADEL MUHAMMAD
17
Lampiran IV: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor: PER. /MEN/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
STRUKTUR ORGANISASI STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II
KEPALA
URUSAN TATA USAHA
PETUGAS PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN INFORMASI
PETUGAS TATA PELAYANAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. FADEL MUHAMMAD
18
LAMPIRAN V : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor PER.25/MEN/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan LOKASI DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN WILAYAH KERJA NO.
NAMA UPT BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS
1.
2.
Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I
Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar
1. Bandar Udara Soekarno Hatta 2. Kantor Pos Besar Tangerang 3. 4. 5. 6. 7.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Bandar Udara Hasanuddin Bandar Udara Pongtiku, Tanah Toraja Bandar Udara Andi Jemma, Masamba Bandar Udara H. Aroeppala, Selayar Pel. Laut Soekarno Hatta Pel. Laut Pare-Pare Pel. Laut Balantang, Malili Pel. Laut Benteng, Selayar Pel. Penyeberangan Bira, Bulukumba Pel. Penyeberangan Pammatata, Selayar Pel. Penyeberangan Bajoe, Watampone Pel. Penyeberangan Siwa, Sengkang Kantor Pos Besar Makassar
19
WILAYAH ADMINISTRATIF 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kota Tangerang Kab. Tangerang Kota Tangerang Selatan Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Karawang Kota Bekasi Kota Bogor Kota Depok Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Selatan Kab. Purwakarta
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Kepulauan Selayar Kab. Luwu Kab. Luwu Timur Kab. Luwu Utara Kab. Maros Kab. Pangkajene dan Kepulauan Kab. Pinrang Kab. Sidenreng Rappang Kab. Sinjai Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Toraja Utara Kab. Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Pare-Pare
WILAYAH KERJA NO.
NAMA UPT BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS
3.
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
4.
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
5.
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Medan I
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar Pel. Laut dan Sungai Benoa Pel. Penyeberangan Padang Bai, Karang Asem Pel. Penyeberangan Gilimanuk Pel. Laut Pengambengan, Jembrana Pel. Laut Celukan Bawang, Buleleng Kantor Pos Besar Denpasar
Bandar Udara Juanda, Surabaya Pel. Laut Pasuruan Pel. Laut Tj. Tembaga, Probolinggo Pel. Laut dan Sungai Ketapang, Banyuwangi Pel. Laut dan Sungai Tj. Wangi, Banyuwangi Pel. Laut dan Sungai Muncar, Banyuwangi Pel. Laut dan Panarukan, Situbondo Pel. Laut dan Jangkar, Situbondo Pel. Laut dan Kalbut, Situbondo Bandar Udara Notohadinegoro, Jember Bandar Udara Abdurrahman Saleh, Malang Pel. Laut Sendang Biru, Malang Pel. Laut Perigi, Tulungagung Pel. Laut Jolo Sutro, Blitar
Bandar Udara Polonia, Medan Bandar Udara Binaka, Gunung Sitoli Bandar Udara Pinang Sore, Sibolga Pel. Laut dan Sungai Gunung Sitoli, Nias Pel. Laut dan Sungai Kuala Tj. Pel. Laut dan Sungai Sibolga Pel. Laut dan Sungai Pangkalanbrandan Pel. Laut dan Sungai Pangkalansusu Kantor Pos Besar Medan
20
WILAYAH ADMINISTRATIF 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Klungkung Kab. Gianyar Kab. Tabanan Kota Denpasar Kab. Karangasem Kab. Jembrana Kab. Buleleng
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Kab. Sidoarjo Kota Batu Kab. Kediri Kab. Pasuruan Kab. Lumajang Kab. Probolinggo Kab. Trenggalek Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Kediri Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kota Madiun Kota Malang Kab. Magetan Kab. Ponorogo Kab. Bondowoso Kab. Madiun Kab. Malang Kab. Tulungagung Kota Blitar Kab. Blitar Kab. Banyuwangi Kab. Situbondo Kab. Jember
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kab. Dairi Kab. Humbang Hasundutan Kab. Karo Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Nias Barat Kab. Nias Utara Kab. Nias Selatan Kota Gunung Sitoli
WILAYAH KERJA NO.
NAMA UPT BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS
WILAYAH ADMINISTRATIF 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Kab. Pakpak Bharat Kab. Samosir Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Padang Lawas Kab. Padang Lawas Utara Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Padang Sidempuan Kota Pematangsiantar Kota Sibolga
6.
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Balikpapan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Bandar Udara Sepinggan, Balikpapan Bandar Udara Kalimarau, Berau Pel. Sungai Samarinda Pel. Sungai Lok Tuan, Bontang Pel. Sungai Tj. Santan, Bontang Pel. Laut Tj. Sangata, Sangata Pel. Laut Semayang Pel. Laut Senipah Pel. Penyeberangan Penajam, Paser Utara Pel. Penyeberangan Kariangau Pel. Penyeberangan Semuntai, Pasir Kantor Pos Besar Balikpapan Kantor Pos Besar Samarinda Pel. Laut Kampung Baru, Balikpapan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kab. Berau Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Timur Kab. Paser Kab. Penajam Paser Utara Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda
7.
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jayapura
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Bandar Udara Sentani, Jayapura Bandar Udara Mulia, Puncak Jaya Bandar Udara Wamena, Jaya Wijaya Bandar Udara Sarmi Pel. Laut Jayapura Pel. Laut dan Sungai Sarmi Kantor Pos Besar Jayapura Pos Lintas Batas Laut Hamadi, Jayapura Pos Lintas Batas Darat Skouw, Jayapura Bandar Udara Frans Kaisiepo, Biak Pel. Laut Biak Bandar Udara Timika Bandar Udara Enarotali, Paniai Pel. Laut Khusus Ammamapare, Timika Pel. Samudera Poumako I, Timika Pel. Laut Rakyat Poumako II, Timika Pel. Laut Ekspor/Impor Poumako Baru, Timika
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kota Jayapura Kab. Jayapura Kab. Biak Numfor Kab. Keerom Kab. Mimika Kab. Kepulauan Yapen Kab. Sarmi Kab. Jayawijaya Kab. Nabire Kab. Waropen
21
WILAYAH KERJA NO.
NAMA UPT BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS 18. 19. 20. 21. 22.
WILAYAH ADMINISTRATIF
Bandar Udara Nabire Pel. Laut Nabire Bandar Udara Serui Pel. Laut dan Sungai Serui Pel. Laut dan Sungai Waropen
8.
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jakarta II
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pel. Laut dan Sungai Tj. Priok, Jakarta Pel. Laut dan Sungai Sunda Kelapa, Jakarta Pel. Laut dan Sungai Kepulauan Seribu Pel. Perikanan Muara Baru, Jakarta Pel. Perikanan Muara Angke, Jakarta Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Kantor Pos Besar Jakarta
9.
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya II
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Pel. Pel. Pel. Pel. Pel. Pel. Pel. Pel. Pel. Pel. Pel. Pel. Pel. Pel. Pel. Pel.
10. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataram
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Bandar Udara Selaparang Mataram Pel. Penyeberangan Lembar. Lombok Barat Pel. Laut Labuhan Haji, Lombok Timur Pel. Laut Labuhan Lombok, Lombok Timur Kantor Pos Besar Mataram Bandar Udara Brang Biji, Sumbawa Besar Pel. Laut Badas, Sumbawa Besar Bandar Udara Internasional Lombok, Lombok Tengah Pel. Penyeberangan Labuan Jambu. Sumbawa Besar Kantor Pos Besar Sumbawa Pel. Penyeberangan Pototano, Sumbawa Barat Pel. Penyeberangan Kayangan, Lombok Timur Pel. Penyeberangan Alas, Sumbawa Besar Pel. Penyeberangan Lalar, Sumbawa Barat Pel. Penyeberangan Sekongkang, Sumbawa Barat Bandar Udara Benete, Sumbawa Barat Kantor Pos Besar Taliwang, Sumbawa Barat
Laut Tj. Perak, Surabaya Laut Nilam, Surabaya Laut Berlian, Surabaya Laut Mirah, Surabaya Laut Jamrud, Surabaya Laut Terminal Peti Kemas, Surabaya Penyeberangan Ujung, Surabaya Laut Kalimas, Surabaya Laut Semen Gresik, Gresik Laut Petro Kimia, Gresik Laut Gresik Laut Lamong Bay Shore, Lamongan Laut Semen Tuban, Tuban Penyeberangan Kamal, Bangkalan Laut Bawean, Bangkalan Penyeberangan Kalianget, Sumenep
22
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kota Jakarta Utara Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Pusat Kab. Kepulauan Seribu
Kota Surabaya Kab. Bangkalan Kab. Bojonegoro Kab. Gresik Kab. Jombang Kab. Lamongan Kab. Mojokerto Kab. Pamekasan Kab. Sampang Kab. Sumenep Kab. Tuban Kota Mojokerto
Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Lombok Utara Kab. Sumbawa Kab. Sumbawa Barat Kota Mataram
WILAYAH KERJA NO.
NAMA UPT BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS
WILAYAH ADMINISTRATIF
11. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Palembang
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Pel. Laut Tj. Api Api Kantor Pos Besar Palembang Pel. Laut Boom Baru Pel. Sungai Tangga Buntung / 35 Ilir Pel. Sungai Jaka Baring
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Kab. Banyuasin Kab. Empat Lawang Kab. Lahat Kab. Muara Enim Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Ilir Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Ogan Komering Ulu Timur Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Kota Lubuk Linggau Kota Pagar Alam Kota Palembang Kota Prabumulih
12. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Manado
1. 2. 3. 4.
Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado Pel. Penyeberangan Bitung Kantor Pos Besar Manado Pel. Laut Manado
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu Kab. Minahasa Kab. Minahasa Utara Kab. Minahasa Tenggara Kab. Minahasa Selatan Kab. Bolaang Mongondow Kab. Bolaang Mongondow Timur Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Bolaang Mongondow Selatan
13. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Semarang
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pel. Laut dan Sungai Tj. Emas, Semarang Bandar Udara Ahmad Yani, Semarang Stasiun Kereta Api Tawang, Semarang Stasiun Kereta Api Tegal Stasiun Kereta Api Pekalongan Bandar Udara Adi Sumarmo, Surakarta Stasiun Kereta Api Surakarta
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karang Anyar Kab. Kendal Kab. Kudus Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga
23
WILAYAH KERJA NO.
NAMA UPT BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS
WILAYAH ADMINISTRATIF 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Kab. Balangan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tanah Laut Kab. Tabalong Kab. Tanah Bumbu Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin
14. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Banjarmasin
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bandar Udara Syamsuddin Noor, Banjarmasin Kantor Pos Besar Banjarmasin Pel. Laut Trisakti, Banjarmasin Bandar Udara Stagen, Kota Baru Pel. Laut Kota Baru Pel. Laut Batu Licin
15. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pontianak
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bandar Udara Supadio, Pontianak Bandar Udara Ketapang Pel. Laut Pontianak Pel. Laut Kendawangan Pel. Laut Sintete, Sambas Pel. Laut Singkawang Pel. Laut Kuala Mempawa Pel. Laut Ketapang Kantor Pos Besar Pontianak
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kab. Kayong Utara Kab. Ketapang Kab. Landak Kab. Pontianak Kab. Kubu Raya Kab. Sambas Kota Pontianak Kota Singkawang
16. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Kendari
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Bandar Udara Wolter Monginsidi, Kendari Pel. Penyeberangan Wowoni Pel. Penyeberangan Torobulu Pel. Penyeberangan Kasipute Pel. Laut Taipe Kantor Pos Besar Kendari Pel. Laut Nusantara, Kendari Pel. Perikanan Samudera Kendari
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kab. Bombana Kab. Kolaka Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Kab. Konawe Selatan Kab. Konawe Utara Kota Kendari
24
WILAYAH KERJA NO.
NAMA UPT BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS 9. 10. 11. 12. 13.
17. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Lampung
1. 2. 3. 4. 5.
18. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Ambon
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
19. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Batam
1. 2. 3. 4.
WILAYAH ADMINISTRATIF
Pel. Penyeberangan Kapal Kayu, Kendari Bandar Udara Wolter Pomala, Kolaka Pel. Penyeberangan Kolaka Pel. Laut Ranteangin Kolaka Utara Pel. Laut Poleang Pel. Laut Panjang, Bandar Lampung Bandar Udara Radin Intan II, Lampung Selatan Pel. Penyeberangan Bakauheni Kantor Pos Besar Bandar Lampung Bandar Udara Serai, Lampung
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Timur Kab. Lampung Utara Kab. Mesuji Kab. Pringsewu Kab. Way Kanan Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Tulang Bawang Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro Kab. Pesawara
Bandar Udara Pattimura, Ambon Bandar Udara Namlea, Buru Bandar Udara Amahai, Maluku Tengah Bandar Udara Langgur, Kota Tual Bandar Udara Bula, Seram Bag. Timur Bandar Udara Saumlaki, Maluku Tenggara Barat Bandar Udara Wetar, Maluku Barat Daya Pel. Laut Yos Sudarso, Ambon Pel. Laut Amahai, Maluku Tengah Pel. Laut Geser, Seram Bag. Timur Pel. Penyeberangan Waipirit, Seram Bag. Barat Pel. Penyeberangan Hunimua, Maluku Tengah Pel. Laut Namlea, Buru Pel. Banda Naaira, Pulau Banda Pel. Laut Tual Pel. Laut Saumlaki, Maluku Tenggara Barat Pel. Laut Dobo, Aru Pel. Laut Tulehu, Maluku Tengah Pel. Laut Wetar, Maluku Barat Daya Kantor Pos Besar Ambon
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Kab. Buru Kab. Buru Selatan Kab. Kepulauan Aru Kab. Maluku Barat Daya Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kota Ambon Kota Tual
Bandar Udara Hang Nadim, Batam Pel. Laut dan Penyeberangan Telaga Punggur,Batam Pel. Laut dan Penyeberangan Batu Ampar, Batam Pel. Laut dan Penyeberangan Sekupang, Batam
1. Kota Batam 2. 3. 4.
25
WILAYAH KERJA NO.
NAMA UPT BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Pel. Laut dan Penyeberangan Kabil, Batam Pel. Laut dan Penyeberangan Batam Center Point Pel. Laut dan Penyeberangan Nongsa Point, Batam Pel. Laut Pulau Galang, Batam Pel. Laut Pulau Rempang, Batam Pel. Laut Sagulung, Batam Kantor Pos Besar Batam Pel. Laut dan Penyeberangan Marina Center Point Pel. Laut Harbour Bay, Batam Pel. Laut Pulau Belakang Padang, Batam
20. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Entikong
1. 2. 3. 4. 5.
Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong, Sanggau Pos Perbatasan Jagoi Babang, Bengkayang Pos Perbatasan Nanga Badau, Kapuas Hulu Pos Perbatasan Senaning, Sintang Pos Perbatasan Sajingan, Sambas
21. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Padang
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bandar Udara Minangkabau, Padang Pariaman Bandar Udara Tabing, Padang Pel. Penyeberangan Muara, Padang Kantor Pos Padang Pel. Laut Teluk Bayur, Padang Pel. Laut Bungus Pel. Laut Sikakap, Pagai Utara Pel. Laut Muarasikabaluan, Siberut Pel. Laut Sipora
22. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jambi
1. 2. 3. 4. 5.
Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi Kantor Pos Besar Jambi Pel. Sungai Talang Duku, Jambi Pel. Laut Kuala Tungkal, Tj. Jabung Barat Pel. Laut Muara Sabak, Tj. Jabung Timur
26
WILAYAH ADMINISTRATIF 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kab. Bengkayang Kab. Kapuas Hulu Kab. Sanggau Kab. Sambas Kab. Sintang Kab. Melawi Kab. Sekadau Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Lima Puluh Kota Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Barat Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Solok Kab. Solok Selatan Kab. Tanah Datar Kota Bukittinggi Kota Padang Kota Padangpanjang Kota Pariaman Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kab. Batang Hari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun
WILAYAH KERJA NO.
NAMA UPT WILAYAH ADMINISTRATIF
BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS
23. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Palu
7. 8. 9. 10. 11.
Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kab. Buol Kab. Donggala Kab. Parigi Moutong Kab. Toli-Toli Kab. Sigi Kota Palu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Bandar Udara Mutiara, Palu Pel. Laut dan Sungai Pantoloan Pel. Laut dan Sungai Donggala Pel. Laut dan Sungai Wani, Donggala Pel. Laut dan Sungai Ogoamas, Donggala Pel. Laut dan Sungai Parigi, Parigi Moutong Pel. Laut dan Sungai Ampibabo, Parigi Moutong Pel. Laut dan Sungai Tomini, Parigi Moutong Pel. Laut Moutong, Parigi Moutong Pel. Penyeberangan Taipa, Palu Kantor Pos Besar Palu Pel. Laut dan Sungai Dede, Tolitoli Pel. Laut dan Sungai Buol Pel. Laut dan Sungai Palele, Buol Bandar Udara Lalos, Tolitoli Bandar Udara Pogogul, Buol Bandar Udara Leok, Buol Bandar Udara Lokodidi, Buol
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
24. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Palangkaraya
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangkaraya Bandar Udara Baringin, Muara Teweh Bandar Udara Dirung, Puruk Cahu Bandar Udara Kuala Kurun Bandar Udara Kuala Pembuang Pel. Laut dan Sungai Pulang Pisau Pel. Sungai Rambang, Palangkaraya Kantor Pos Besar Palangkaraya Bandar Udara Iskandar, Pangkalan Bun Pel. Laut dan Sungai Kumai, Pangkalan Bun Bandar Udara H. Asan, Sampit Pel. Laut dan Sungai Sampit Pel. Laut dan Sungai Samuda, Sampit
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
25. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Kupang
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bandar Udara El Tari, Kupang Bandar Udara Tambolaka,Waikabubak,Sumba Barat Bandar Udara Frans Seda, Waingapu Bandar Udara Mali, Alor Pel. Laut Waikelo, Sumba Barat Pel. Laut Kalabahi, Alor
27
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kab. Barito Selatan Kab. Barito Timur Kab. Barito Utara Kab. Gunung Mas Kab. Kapuas Kab. Katingan Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kab. Lamandau Kab. Murung Raya Kab. Pulang Pisau Kab. Sukamara Kab. Seruyan Kota Palangka Raya Kota Kupang Kab. Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Belu
WILAYAH KERJA NO.
NAMA UPT BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
26. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pangkalpinang
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
27. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Ternate
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
28. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Yogyakarta
1. 2. 3. 4.
Pel. Laut Waingapu Kantor Pos Besar Kupang Bandar Udara Wai Oti, Maumere Pel. Laut dan Sungai Maumere Pel. Laut dan Sungai Larantuka Kantor Pos Maumere, Ende Pel. Laut Tenau, Kupang Pel. Laut Bolok, Kupang Bandar Udara Haliwen, Atambua Pel. Laut Atapupu, Belu Pel. Laut Wini, TTU Pos Perbatasan Mota'ain, Atambua
WILAYAH ADMINISTRATIF 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kab. Alor Kab. Lembata Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Timur
Bandar Udara Depati Amir, Pangkalpinang Pel. Laut dan Sungai Pangkalan Balam, Pangkalpinang Pel. Laut dan Sungai Toboali, Bangka Pel. Laut dan Sungai Belinyu, Bangka Kantor Pos Besar Pangkalpinang Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin, Tj. Pandan Pel. Laut Manggar, Tj. Pandan Pel. Laut Tj. Pandan, Belitung Pel. Laut dan Sungai Muntok, Bangka
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kab. Bangka Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Kab. Belitung Timur Kota Pangkal Pinang
Bandar Udara Baabullah, Ternate Pel. Laut Ahmad Yani, Ternate Pel. Laut Bastiong, Ternate Kantor Pos Ternate Pel. Laut Tobelo, Halmahera Utara Bandar Udara Kao, Halmahera Utara Bandar Udara Galela, Halmahera Utara Bandar Udara Morotai Pel. Laut Babang, Halmahera Selatan Bandar Udara Oesman Sadik, Halmahera Selatan Pel. Laut Sanana, Kep. Sula Pel. Laut Dofa, Kep. Sula Pel. Laut Falabisahaya, Kep. Sula Pel. Laut Bobong Tallabu, Kep. Sula Bandar Udara Emalamo, Kep. Sula
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kab. Pulau Morotai Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Timur Kota Ternate Kab. Kepulauan Sula Kota Tidore Kepulauan
Bandar Udara Adi Sucipto, Yogyakarta Kantor Pos Besar Yogyakarta Bandar Udara Tunggul Wulung, Cilacap Pel. Laut Tj. Intan, Cilacap
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta Kab. Cilacap
28
WILAYAH KERJA NO.
NAMA UPT BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS
29. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Aceh
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
30. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Gorontalo
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar Bandar Udara Maimun Saleh, Sabang Bandar Udara Sultan Malikul Saleh, Lhokseumawe Bandar Udara Cut Nyak Dhien, Nagan Raya Bandar Udara Lasikin, Simeulue Bandar Udara Kuala Batee, Aceh Barat Daya Bandar Udara Teuku Cut Ali, Aceh Selatan Bandar Udara Syech Hamzah Fansuri, Singkil Bandar Udara Rembele, Aceh Tengah Bandar Udara Alur Buluh, Aceh Tenggara Pel. Laut Malahayati, Krueng Raya Aceh Besar Pel. Laut Krueng Geukeuh, Lhokseumawe Pel. Laut Sabang, Sabang Pel. Laut Kuala Langsa, Langsa Pel. Laut Meulaboh, Aceh Barat Pel. Laut Calang, Aceh Jaya Pel. Laut Kuala Singkil, Singkil Pel. Laut Pulau Kayu, Susoh, Aceh Barat Daya Pel. Laut Tapak Tuan, Aceh Selatan Pel. Laut Sinabang, Simeulue Pel. Laut Kuala Idi, Aceh Timur Pel. Penyeberangan Labuhan Haji, Aceh Selatan Pel. Penyeberangan Balohan, Sabang Pel. Penyeberangan Ulee Lheu, Banda Aceh Pel. Penyeberangan Sinabang, Simeulue Pel. Penyeberangan Singkil, Singkil Pel. Penyeberangan Pulau Banyak, Singkil Pel. Penyeberangan Lamteng, Pulau Aceh Pel. Perikanan Laut Lampulo, Banda Aceh Kantor Pos Besar Kota Banda Aceh Pel. Laut Gorontalo Pel. Laut Anggrek, Kwandang Bandar Udara Djalaluddin, Gorontalo Pel. Penyeberangan Gorontalo Kantor Pos Besar Gorontalo Pel. Laut Tilamuta, Boalemo Pel. Laut Paguat, Pohuwato Pel. Laut Marisa, Pohuwato
29
WILAYAH ADMINISTRATIF 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kab. Kebumen Kab. Magelang Kab. Purworejo Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kota Magelang
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tamiang Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bener Meriah Kab. Bireuen Kab. Gayo Lues Kab. Nagan Raya Kab. Pidie Kab. Pidie Jaya Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Sabang Kota Subulussalam
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Utara Kab. Boalemo Kab. Bone Bolango Kab. Pohuwato
WILAYAH KERJA NO.
NAMA UPT BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS
31. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
32. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Medan II
33. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Sorong
34. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bandung
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru Pel. Sungai Sei Duku Kantor Pos Besar Pekanbaru Pel. Sungai Tembilahan Pel. Sungai Sei Guntung Pel. Laut Kuala Enok Pel. Laut Concong Luar Bandar Udara Tempuling Pel. Laut Bengkalis Pel. Laut Selat Baru Pel. Laut Pak Ning Pel. Laut Dumai Bandar Udara Pinang Kampai, Dumai Pel. Laut Bagan Siapi-Api Pel. Laut Pulau Rupat Pel. Laut Selat Panjang Pel. Penyeberangan Pulau Buton
1. Pel. Laut Belawan 2. Kantor Pos Belawan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Bandar Udara DEO Sorong Pel. Laut Sorong Bandar Udara Rendani, Manokwari Pel. Laut Manokwari Bandar Udara Fak-Fak Pel. Laut Fak-Fak Bandar Udara Utarom, Kaimana Pel. Laut Kaimana Bandar Udara Ayamaru, Sorong Selatan Pel. Penyeberangan Terminabuan, Sorong Selatan Pel. Penyeberangan Raja Ampat
1. Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung 2. Kantor Pos Bandung 3. Terminal Peti Kemas Gede Bage
30
WILAYAH ADMINISTRATIF 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hulu Kab. Rokan Hilir Kab. Siak Kab. Kepulauan Meranti Kota Dumai Kota Pekanbaru
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kota Medan Kab. Deli Serdang Kab. Langkat Kab. Serdang Bedagai Kota Binjai Kota Tebing Tinggi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kab. Fak-fak Kab. Kaimana Kab. Manokwari Kab. Maybrat Kab. Raja Ampat Kab. Sorong Kab. Sorong Selatan Kab. Tambrauw Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kota Sorong
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kota Bandung Kab.Bandung Kab. Bandung Barat Kota Cimahi Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Garut Kota Tasikmalaya Kab. Tasikmalaya
WILAYAH KERJA NO.
NAMA UPT BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS
35. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bengkulu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
36. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Cirebon
1. 2. 3. 4.
37. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Luwuk Banggai
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
38. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Tanjung Pinang
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Bandar Udara Fatmawati, Bengkulu Bandar Udara Bandar Ratu, Muko-Muko Pel. Laut Sambat, Bengkulu Selatan Pel. Laut Pulau Baai, Bengkulu Pel. Laut Bantal, Muko-Muko Pel. Laut Enggano, Bengkulu Utara Pel. Laut Linau, Bengkulu Selatan Kantor Pos Besar Bengkulu Lubuk Pinang, Muko-Muko Merpas, Bengkulu Selatan Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong
WILAYAH ADMINISTRATIF 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Tengah Kab. Bengkulu Utara Kab. Kaur Kab. Kepahiang Kab. Lebong Kab. Muko-Muko Kab. Rejang Lebong Kab. Seluma Kota Bengkulu
Bandar Udara Penggung, Cirebon Stasiun Kereta Api Prujakan, Cirebon Kantor Pos Besar Cirebon Pel. Perikanan Nusantara Kejawanan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kab. Cirebon Kab. Indramayu Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Subang Kab. Sumedang Kota Banjar Kota Cirebon Kab. Ciamis
Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir, Luwuk Bandar Udara Kasiguncu, Poso Pel. Laut dan Penyeberangan Teluk Lalong, Luwuk Pel. Laut Poso Kantor Pos Luwuk Pel. Penyeberangan Bungku Pel. Laut dan Penyeberangan Wakai Togian Pel. Laut dan Penyeberangan Kolonedale Pel. Laut dan Penyeberangan Ampana Pel. Laut dan Penyeberangan Pagimana Pel. Laut dan Penyeberangan Salakan Pel. Laut dan Penyeberangan Banggai Kepulauan Pel. Laut Bone Baru, Banggai Kepulauan Pel. Laut Kalupapi, Banggai Kepulauan Kantor Pos Banggai Kepulauan
1. 2. 3. 4. 5.
Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Morowali Kab. Poso Kab. Tojo Una-Una
Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah, Tj. Pinang Pel. Laut dan Penyeberangan Kijang, Tj. Pinang Pel. Laut Senggarang, Tj. Pinang Pel. Laut dan Penyeberangan Tj. Uban, Tj. Pinang Pel. Laut dan Penyeberangan Teluk Sebong, Tj.Pinang Pel. Penyeberangan Lobam,Tj. Pinang Pel. Penyeberangan Kawal,Tj. Pinang
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kab. Bintan Kab. Lingga Kab. Tanjung Balai Karimun Kab. Karimun Kab. Kepulauan Anambas Kota Tanjung Pinang Kab. Natuna
31
WILAYAH KERJA NO.
NAMA UPT BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
39. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Tj. Balai Asahan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
40. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bima
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
41. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Tahuna
1. 2. 3. 4. 5.
WILAYAH ADMINISTRATIF
Kantor Pos Tj. Pinang Pel. Laut dan Penyeberangan Daik, Lingga Pel. Laut dan Penyeberangan Senayang, Lingga Pel. Laut Penuba, Lingga Kantor Pos Dabo, Singkep Bandar Udara Dabo, Singkep Pel. Laut dan Penyeberangan Ranai, Natuna Pel. Laut dan Penyeberangan Tarempa, Natuna Pel. Laut dan Penyeberangan Sedanau, Natuna Pel. Laut dan Penyeberangan Letung, Natuna Pel. Laut dan Penyeberangan Midei, Natuna Pel. Laut dan Penyeberangan Matak, Natuna Bandar Udara Ranai Pel. Laut dan Penyeberangan Serasan, Ranai Bandar Udara Matak, Natuna Pel. Laut dan Penyeberangan Tj. Balai Karimun Pel. Laut dan Penyeberangan Moro Pel. Laut dan Penyeberangan Tj. Batu, Kundur Pel. Laut dan Sungai Teluk Nibung, Tj. Balai Pel. Laut Kuala Tj. , Batu Bara Pel. Laut dan Sungai Bagan Asahan Pel. Laut Tj. Tiram, Batu Bara Pel. Sungai Tj. Liedong Pel. Sungai Tj. Sarang Elang Pel. Sungai Sei Berombang Kanto Pos Tj. Balai Bandar Udara M. Salahuddin, Bima Bandar Udara Komodo, Labuhan Bajo Bandar Udara H. Hassan Aroe Bressman, Ende Pel. Laut dan Sungai Bima, Bima Pel. Laut dan Sungai Soro Kempo, Dompu Pel. Laut dan Sungai Labuhan Bajo Pel. Laut dan Sungai Ende Pel. Penyeberangan Sape, Bima Pel. Penyeberangan Labuhan Bajo Kantor Pos Bima Kantor Pos Ende Bandar Udara Naha, Sangir Pel. Penyeberangan Pananaru, Sangir Pel. Laut Ulu Siau, Siau Pel. Laut Peta, Sangir Pel. Laut Tahuna, Sangir
32
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kab. Asahan Kab. Batubara Kab. Labuhan Batu Kab. Labuhan Batu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara Kota Tanjung Balai
Kab. Bima Kab. Dompu Kota Bima Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Kab. Manggarai Timur Kab. Ngada Kab. Nagekeo Kab. Ende
1. Kab. Kepulauan Sangihe 2. Kab. Kepulauan Talaud 3. Kab. Kepulauan Sitaro 4. 5.
WILAYAH KERJA NO.
NAMA UPT BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
WILAYAH ADMINISTRATIF
Kantor Pos Tahuna, Sangir Bandar Udara Melongguane, Karakelang Pel. Penyeberangan Melongguane, Karakelang Pel. Laut Lirung, Salibabu Pel. Laut Beo, Karakelang Pel. Laut Melongoane, Karakelang Pel. Laut Lirung, Salibabu Kantor Pos Lirung, Salibabu
6.
Bandar Udara Juata, Tarakan Bandar Udara Nunukan Pel. Laut dan Sungai Tarakan Pel. Laut dan Sungai Nunukan Pel. Laut dan Sungai Tj. Selor Pel. Penyeberangan Pulau Sebatik Kantor Pos Tarakan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kota Tarakan Kab. Nunukan Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung
1. 2. 3. 4. 5. 6.
42. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Tarakan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
43. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bau-Bau
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pel. Laut Pasar Wajo, Buton Pel. Laut Kamaru Pel. Ferry Bau-Bau Pel. Laut Wanci, Wakatobi Pel. Laut Raha, Muna Bandar Udara Tomiya Kantor Pos Bau-Bau Pel. Laut Tampo Pel. Laut Ereke, Buton Utara Pel. Laut Wawengkoli, Bau-Bau
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kab. Buton Kab. Buton Utara Kab. Muna Kab. Wakatobi Kota Bau-Bau
44. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Merauke
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Bandar Udara Mopah, Merauke Pel. Laut dan Sungai Merauke Kantor Pos Merauke Pos Perbatasan Sota, Merauke Bandar Udara Wanam, Merauke Pel. Laut dan Sungai Wanam, Merauke Bandar Udara Tanah Merah, Bouven Digul Pel. Laut dan Sungai Tanah Merah, Bouven Digul Bandar Udara Bade, Mappi Pel. Laut dan Sungai Bade, Mappi Bandar Udara Kepi, Mappi Bandar Udara Ewer, Asmat Pel. Laut dan Sungai Agats, Asmat Pel. Laut dan Sungai Kimam, Merauke Pel. Laut dan Sungai Asikie, Bouven Digul
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Kab. Asmat Kab. Boven Digoel Kab. Merauke Kab. Mappi
33
NO.
WILAYAH KERJA
NAMA UPT
BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS
WILAYAH ADMINISTRATIF
45. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Merak
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pel. Penyeberangan Merak, Banten Pel. Laut Bojonegara, Banten Pel. Laut Krakatau Bandar Samudera Cigading, Cilegon Pel. Laut Pelindo II Ciwandan, Cilegon Pel. Laut Merak Mas, Merak Pel. Laut dan Sungai Karang Hantu, Serang Kantor Pos Banten
1. 2. 3. 4. 5.
Kota Cilegon Kota Serang Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Lebak
46. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mamuju
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Bandar Udara Tampa Padang, Mamuju Pel. Laut Belang-Belang, Mamuju Pel. Laut Pasang Kayu, Mamuju Utara Pel. Laut Majene Pel. Laut Polewali, Polmas Pel. Penyeberangan Simboro, Mamuju Kantor Pos Besar Mamuju
1. 2. 3. 4. 5.
Kab. Mamuju Kab. Mamuju Utara Kab. Majene Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA ttd. FADEL MUHAMMAD
34
Lampiran VI: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor: PER.25/MEN/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
STRUKTUR ORGANISASI BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
KEPALA
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENGUJIAN HAMA PENYAKIT IKAN, MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
SEKSI BIMBINGAN TEKNIS DAN INFORMASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. FADEL MUHAMMAD
35