KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORATJENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Lt.15 Gd.Mina Bahari II, Jakarta Pusat 10110 Telp (021) 3519070 ext 1524/1526, Fax : (021) 3451057
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 8 8/PER-DJPSDKP/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL KAPAL PENGAWAS PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan operasional Kapal Pengawas Perikanan yang efektif dan efisien, sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan,
dipandang perlu adanya Petunjuk Teknis Operasional Kapal Pengawas Perikanan; b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal. Mengingat :
1. Undang-Undang
Nomor
31
Tahun
2004
tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor
118,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 2. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2008
tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorr 4849); 3. Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24); 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara,
sebagaimana
telah
diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189); 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kelautan
dan
di
Perikanan
Lingkungan (Berita
Kementerian
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014
tentang
Wilayah
Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 528); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAYA
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS OPERASIONAL KAPAL PENGAWAS PERIKANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal negara yang diberi tanda tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan perikanan.
2.
Awak Kapal Pengawas Perikanan, selanjutnya disebut AKP, adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pengawas
perikanan
untuk
melakukan
tugas
pengawasan
pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai jabatan dan keterampilannya. 2
3.
Nakhoda adalah pimpinan tertinggi di atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang selanjutnya disingkat PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
5.
Operasi
Mandiri
Perikanan
yang
adalah
kegiatan
dilaksanakan
operasional
secara
Kapal
mandiri
Pengawas
dalam
rangka
pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. 6.
Operasi
Bersama
adalah
kegiatan
operasional
Kapal
Pengawas
Perikanan yang dilaksanakan secara bersama dengan unsur instansi lainnya, dengan pimpinan dan kendali operasi oleh masing-masing instansi. 7.
Kerjasama Operasi adalah kegiatan operasional Kapal Pengawas Perikanan dengan dukungan instansi terkait di bawah satu pimpinan operasi.
8.
Operasi Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue/ SAR) adalah kegiatan
operasional
Kapal
Pengawas
Perikanan
dalam
rangka
membantu pencarian dan pertolongan jiwa manusia oleh karena musibah di laut, atas permintaan dari instansi lainnya maupun kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 9.
Operasi Sosial Kemanusiaan adalah kegiatan operasional Kapal Pengawas Perikanan yang dilaksanakan secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung dan/atau membantu kegiatan sosial kemanusiaan, antara lain penanggulangan korban bencana alam.
10. Daerah
operasi
adalah
suatu
wilayah
perairan
dimana
Kapal
Pengawas Perikanan melakukan operasi pengawasan SDKP. 11. Menghentikan, Memeriksa, Membawa dan Menahan yang selanjutnya disingkat Henrikhan adalah serangkaian tindakan dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan yang meliputi upaya menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. 12. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak dan/atau alat/sarana yang digunakan dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana 3
perikanan serta telah dilakukan penyitaan oleh penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan pedalaman dan perairan kepulauannya. 14. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk
penangkapan
ikan,
pembudidayaan
ikan,
konservasi,
penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. 15. Laporan
Situasi
Harian
(Daily
Situation
Reports/Sitrep)
adalah
laporan/berita harian pada saat Kapal Pengawas Perikanan beroperasi atau selama berada di dermaga untuk disampaikan kepada Pusat Pengendali (Pusdal) dengan menggunakan perangkat komunikasi yang ada di atas kapal. 16. Laporan Hasil Operasi Kapal Pengawas Perikanan adalah laporan hasil operasi pengawasan SDKP setiap periode kepada Direktur Jenderal cq Direktur. 17. Rencana Operasi yang selanjutnya disingkat RO adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan operasi yang akan dilaksanakan oleh kapal pengawas perikanan. 18. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat yang dibuat untuk
menugaskan
seseorang/sekelompok
orang
untuk
melaksanakan suatu tugas. 19. Perintah Gerak yang selanjutnya disingkat PG adalah surat yang dibuat untuk menugaskan Kapal Pengawas Perikanan melaksanakan kegiatan operasi pengawasan. 20. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. 21. Direktorat
Jenderal
menyelenggarakan
adalah
Direktorat
Jenderal
yang
urusan di bidang pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan. 22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 23. Direktur adalah Direktur Kapal Pengawas Perikanan.
4
24. Direktorat adalah Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang operasional dan logistik Kapal Pengawas Perikanan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)
Maksud disusunnya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi operator pada Direktorat Kapal Pengawas, UPT, dan AKP dalam pelaksanaan Operasional Kapal Pengawas Perikanan.
(2)
Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk mewujudkan operasional Kapal Pengawas Perikanan yang efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup petunjuk teknis operasional Kapal Pengawas Perikanan ini meliputi: a.
Prinsip Operasional Kapal Pengawas Perikanan;
b.
Tugas dan Tanggung Jawab Gelar Operasi;
c.
Daerah operasional Kapal Pengawas Perikanan;
d.
Jenis Operasi;
e.
Pola Operasi;
f.
Penyelenggaraan Operasi; dan
g.
Pelaporan. BAB IV PRINSIP OPERASIONAL KAPAL PENGAWAS PERIKANAN Pasal 4
Prinsip operasional Kapal Pengawas Perikanan, meliputi: a.
keselamatan (Safety), yaitu setiap tindakan yang diambil dalam operasional Kapal Pengawas Perikanan harus mempertimbangkan faktor keselamatan jiwa manusia dan materil;
b.
kerahasian (Confidentiality), yaitu kerahasian operasi Kapal Pengawas Perikanan harus dijaga oleh seluruh personel, baik berupa metode, prosedur, tindakan dan komunikasi agar misi operasi tersebut dapat tercapai;
5
c.
Akuntabel (Accountable), yaitu penyelenggaraan operasional Kapal Pengawas Perikanan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terukur dan jelas;
d.
Efektif dan efisien (Effective and Efficient), yaitu penyelenggaraan operasional Kapal Pengawas Perikanan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dan upaya serta sarana yang digunakan. BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB GELAR OPERASI Pasal 5
Pengorganisasian
operasional
Kapal
Pengawas
Perikanan
dalam
melaksanakan tugas pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di laut terdiri dari: a. penanggungjawab operasi; b. pengendali operasi; c. pengendali taktis; d. pengendali teknis; dan e. pusat pengendalian (Pusdal). Pasal 6 (1)
Penanggungjawab operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Direktur Jenderal.
(2)
Penanggungjawab operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap operasi Kapal Pengawas Perikanan. Pasal 7
(1)
Pengendali operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah Direktur Jenderal.
(2)
Direktur Jenderal mendelegasikan tugas pengendali operasi kepada : a. Direktur untuk kapal pengawas perikanan yang dioperasikan oleh Direktorat; b. Kepala UPT untuk kapal pengawas perikanan yang dioperasikan oleh UPT .
(3) Pengendali operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain: a. menetapkan kebijakan dalam merencanakan dan merumuskan tujuan dan target sasaran operasi;
6
b. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan operasi pengawasan pemanfaatan
sumber
daya
kelautan
dan
perikanan
sesuai
kewenangannya. Pasal 8 (1)
Pengendali taktis operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari: a. Direktorat; dan b. UPT.
(2)
Tugas pengendali taktis operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. membuat RO; b. menyiapkan Kapal Pengawas Perikanan dan AKP; dan c. mengendalikan operasi Kapal Pengawas Perikanan dan unsur di bawahnya. Pasal 9
(1)
Untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh Direktorat, pengendali taktis operasi dilaksanakan oleh: a. Kepala Sub Direktorat Logistik dan Operasional Wilayah Barat; dan b. Kepala Sub Direktorat Logistik dan Operasional Wilayah Timur.
(2)
Dalam
melaksanakan
tugasnya,
pengendali
taktis
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh personil Tim Logistik dan Operasional yang ditunjuk, terdiri dari: a. Kepala Seksi Operasi; b. Kepala Seksi Logistik; c. Koordinator Pusdal; dan d. Operator Radio. Pasal 10 (1)
Untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, pengendali taktis operasi dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran; dan
(2)
Untuk Kapal pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh UPT Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, pengendali taktis operasi dilaksanakan oleh Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pasal 11
(1)
Pengendali teknis operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan. 7
(2)
Tugas pengendali teknis operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. membuat perencanaan teknis operasi di lapangan; b. melaksanakan seluruh kegiatan operasi; c. melakukan komunikasi dengan Direktorat; dan d. melaporkan hasil operasi.
(3)
Dalam melakukan tugas sebagai pengendali teknis operasi, Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan bertanggung jawab secara berjenjang kepada: a. Direktur atau kepala UPT sebagai pengendali operasi; dan b. Direktur Jenderal sebagai penanggungjawab operasi. Pasal 12
(1)
Pusat pengendalian (Pusdal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e bertugas melakukan komunikasi dengan Kapal Pengawas Perikanan.
(2)
Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. dari pusat pengendalian (Pusdal)/UPT ke kapal pengawas perikanan atau sebaliknya; dan/atau b. antara Pusdal UPT ke Pusdal Pusat atau sebaliknya; dan/atau c. antara kapal pengawas perikanan.
(3)
Tata
cara
komunikasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
menggunakan prosedur antara lain: a. menggunakan kata sandi untuk menjaga kerahasiaan komunikasi dalam operasi; dan b. menggunakan fasilitas sistem komunikasi yang ada. Pasal 13 Mekanisme mengenai tugas dan tanggung jawab gelar operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB VI DAERAH OPERASIONAL KAPAL PENGAWAS PERIKANAN Pasal 14 (1)
Daerah operasional Kapal Pengawas Perikanan dilaksanakan di WPPNRI.
8
(2)
Dalam kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kapal Pengawas Perikanan tetap memperhatikan: a. kemampuan daya jelajah; b. asas keselamatan (safety); dan c. keamanan (security).
(3)
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional Kapal Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kondisi perairan laut/sea state yang direkomendasikan, antara lain: a. Untuk Kapal Pengawas Perikanan tipe A dengan ukuran panjang lebih dari 50 meter dapat beroperasi pada kondisi laut/Sea State 5 (lima) dengan tinggi gelombang kurang dari 4 m; b. Untuk Kapal Pengawas Perikanan tipe B dengan ukuran panjang lebih dari 40 (empat puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter
dapat beroperasi pada kondisi laut/Sea State
4 (empat)
dengan tinggi gelombang kurang dari 2,5 (dua setengah) meter; c. Untuk Kapal Pengawas Perikanan tipe C dengan ukuran panjang lebih dari 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter dapat beroperasi pada kondisi laut/Sea State 3 (tiga) dengan tinggi gelombang kurang dari 1,25 (satu koma dua lima) meter; d. Untuk Kapal Pengawas Perikanan tipe D dengan ukuran panjang lebih dari 20 (dua puluh) meter sampai dengan 30 (tiga puluh) meter dapat beroperasi pada kondisi laut/Sea State 3 (tiga) dengan tinggi gelombang kurang dari 1,25 (satu koma koma lima) meter; dan e. Untuk Kapal Pengawas Perikanan tipe E dengan ukuran panjang lebih dari 15 (lima belas) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter dapat beroperasi pada kondisi laut/Sea State 2 (dua) dengan tinggi gelombang kurang dari 0,5 (nol koma dua) meter. BAB VII JENIS OPERASI Bagian Kesatu Jenis Operasi Pasal 15 Jenis operasi terdiri dari: a. Operasi Mandiri; b. Operasi Bersama; c. Kerjasama Operasi; dan d. Operasi Lainnya. 9
Pasal 16 Pelaksanaan operasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a,b,
dan c dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari: a. Direktorat Jenderal; b. Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; c. UPT; d. Instansi Terkait; dan e. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Bagian Kedua Operasi Mandiri Pasal 17 (1)
Dalam hal pelaksanaan Operasi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Tim Logistik dan Operasional membuat RO berdasarkan skala prioritas.
(2)
Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan disampaikan kepada Direktur.
(3)
Mekanisme penyiapan RO dan kebutuhan logistik dilaksanakan oleh: a. untuk
Kapal
Pengawas
Perikanan
yang
dioperasikan
oleh
Direktorat, penyiapan RO dan kebutuhan logistik Kapal Pengawas Perikanan dilaksanakan oleh Tim Logistik dan Operasional; b. untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, penyiapan
RO
dilaksanakan
oleh
Seksi
Pengawasan
dan
Penanganan Pelanggaran, sedangkan Seksi Sarana dan Prasarana menyiapkan kebutuhan logistik Kapal Pengawas Perikanan dan kebutuhan logistik personel; dan c. Untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh UPT Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan,
penyiapan RO dan kebutuhan logistik Kapal Pengawas Perikanan dilaksanakan oleh Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (4)
Direktur menerbitkan ST dan PG untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh Direktorat.
(5)
Kepala UPT menerbitkan ST dan PG untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh UPT. 10
(6)
Nakhoda menyiapkan Kapal Pengawas Perikanan dan AKP, serta melaksanakan operasi berdasarkan ST dan PG. Bagian Ketiga Operasi Bersama Pasal 18
(1)
Mekanisme Operasi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, antara lain: a. Rencana Operasi Bersama disusun berdasarkan misi yang telah ditentukan bersama dengan instansi terkait, yang disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI melalui Direktur Jenderal c.q Direktur; b. Direktur
menugaskan
Tim
Logistik
dan
Operasional
untuk
menyiapkan RO Kapal Pengawas Perikanan berdasarkan rencana kebutuhan dan/atau permintaan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait; c. untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Seksi Pengawasan dan Penanganan pelanggaran menyiapkan RO, sedangkan Seksi Sarana dan Prasarana bertugas menyiapkan kebutuhan logistik dan personel Kapal Pengawas Perikanan; d. untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh UPT Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, penyiapan RO dan kebutuhan logistik Kapal Pengawas Perikanan dilaksanakan oleh Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; e. Direktur menerbitkan ST dan PG untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh Direktorat; f. Kepala UPT menerbitkan ST dan PG untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh UPT; g. Nakhoda menyiapkan Kapal Pengawas Perikanan dan AKP, serta melaksanakan operasi berdasarkan ST dan PG. (2)
Pelaksanaan Operasi Bersama dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
11
Bagian Keempat Kerja Sama Operasi Pasal 19 (1)
Mekanisme Kerjasama Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, antara lain: a. Pemerintah Daerah atau instansi terkait mengajukan permohonan kerjasama operasi dengan Direktur Jenderal; b. berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal, Direktur atau Kepala UPT menetapkan rencana operasi sesuai dengan permohonan Pemerintah Daerah atau instansi terkait; c. Untuk
Kapal
Direktorat,
Pengawas
Tim
berdasarkan
Perikanan
Logistik
permohonan
dan
yang
dioperasikan
Operasional
kerjasama
operasi
menyusun dari
oleh RO
Pemerintah
Daerah atau instansi terkait tentang adanya indikasi pelanggaran yang terjadi di daerah; d. Untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran menyiapkan RO berdasarkan Daerah
atau
permohonan instansi
kerjasama
terkait,
operasi
sedangkan
dari
Seksi
Pemerintah Sarana
dan
Prasarana menyiapkan kebutuhan logistik dan personel Kapal Pengawas Perikanan; e. Untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh UPT Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, penyiapan RO dan kebutuhan logistik dan personel Kapal Pengawas Perikanan dilaksanakan oleh Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; f. Direktur menerbitkan ST dan PG untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh Direktorat; g. Kepala UPT menerbitkan ST dan PG untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh UPT; dan h. Nakhoda menyiapkan Kapal Pengawas Perikanan dan AKP, serta melaksanakan operasi berdasarkan ST dan PG. (2)
Pelaksanaan operasi bersama dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
12
Pasal 20 (1)
Operasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan operasi yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan di luar tugas operasi pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dan bersifat insidensial, meliputi: a. operasi pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR); dan b. operasi sosial kemanusiaan.
(2)
Operasi
pencarian
dan
pertolongan
(Search
and
Rescue/SAR)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan atas permintaan dari Badan SAR Nasional (Basarnas) maupun kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3)
Operasi sosial kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilaksanakan dalam rangka pertolongan korban bencana alam.
(4)
Operasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri, bersama maupun gabungan dan didukung oleh sumber daya manusia dan sarana berupa kapal pengawas perikanan yang memadai. Pasal 21
Mekanisme dan alur proses pelaksanaan jenis operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, b, dan c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB VIII POLA OPERASI Pasal 22 (1)
Dalam pelaksanaan operasi, Kapal Pengawas Perikanan bergerak berdasarkan pola operasi tertentu.
(2)
Pola operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. pola operasi pencegatan yang terdiri dari : 1) pola operasi garis lurus; 2) pola operasi garis silang, dan 3) pola operasi stasiun tetap. b. pola operasi poin ke poin; dan c. pola operasi sector.
13
Pasal 23 (1)
Pola Operasi Pencegatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara menghadang suatu target atau sasaran berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.
(2)
Tata cara melaksanakan operasi pencegatan antara lain: a. mencegat target pada suatu jalur pelayaran yang strategis pada awal pelayaran; b. menunggu dan mencegat pada suatu tempat yang strategis pada jalur pelayaran yang akan dilewati kapal sasaran; dan c. mencegat pada suatu jalur pelayaran yang strategis pada tempat tujuan akhir dari kapal sasaran. Pasal 24
Untuk mendukung operasi pencegatan yang dilaksanakan dalam suatu operasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), jenis pola operasi yang digunakan Kapal Pengawas Perikanan terdiri dari: a. pola operasi garis lurus; b. pola operasi garis silang; dan c. pola operasi stasiun tetap. Pasal 25 Pola operasi garis lurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain sepanjang garis lurus untuk mencegat target atau sasaran pada daerah operasi. Pasal 26 (1)
Pola operasi silang sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 24 huruf b dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan secara menyilang dari suatu tempat ke tempat lain.
(2)
Pola operasi dilaksanakan berdasarkan target operasi dengan daerah operasi yang tidak terlalu luas. Pasal 27
(1)
Pola operasi stasiun tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan jarak antara dua pulau atau lebih yang cukup jauh dengan melibatkan kapal pengawas perikanan lebih dari dua unsur kapal.
(2)
Pola operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
pergerakan
bebas
di
sekitar
daerah
operasi
dengan
mempertahankan posisinya masing-masing. 14
(3)
Apabila ada target yang dicurigai memasuki daerah operasi, tiap unsur dapat bersama-sama/sendiri melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan yang menjadi target operasi. Pasal 28
(1)
Pola operasi dari poin ke poin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan pergerakan Kapal Pengawas Perikanan yang dilakukan dengan target operasi yang belum diketahui dengan daerah operasi yang cukup luas dan unsur kapal pengawas perikanan yang terlibat sangat terbatas. (2)
Dalam hal menentukan target operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu didukung oleh data dan informasi yang dapat diperoleh dari: a. Direktorat teknis lingkup Ditjen PSDKP; b. UPT ; c. instansi terkait; dan d. Kelompok Masyarakat Pengawas. Pasal 29
(1)
Pola operasi berdasarkan pembagian sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara membagi daerah operasi menjadi beberapa bagian sesuai dengan target yang belum diketahui dengan melibatkan lebih dari satu unsur Kapal Pengawas Perikanan.
(2)
Masing-masing dimaksud
unsur
pada
ayat
Kapal (1)
Pengawas
bertanggung
Perikanan jawab
sebagaimana
terhadap
daerah
operasinya. (3)
Pola operasi berdasarkan pembagian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung melalui pemantauan dengan pesawat udara untuk menentukan target operasi. Pasal 30
Pelaksanaan
pola
operasi
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
22
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
15
BAB IX PENYELENGGARAAN OPERASI Pasal 31 Agar operasional kapal pengawas perikanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, penyelenggaraan operasi meliputi: a. Perencanaan, yang terdiri dari: 1) persiapan; 2) sasaran; dan 3) persiapan teknis. b. pelaksanaan operasi; dan c. evaluasi operasi. Pasal 32 (1)
Perencanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a angka 1) terdiri dari:
(2)
a.
penentuan waktu dan daerah operasi; dan
b.
penentuan sasaran dan target operasi.
Penentuan waktu dan daerah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a.
analisa daerah operasi;
b.
perkiraan keadaan (analisa data cuaca/ BMKG);
c.
peta situasi kerawanan kegiatan illegal fishing di laut;
d.
daerah potensi penangkapan ikan; dan
e.
posisi Kapal Perikanan Indonesia dan Kapal Perikanan Asing yang beroperasi.
(3)
Penentuan sasaran dan target operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan: a. data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); b. data intelejen; c. informasi dari Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan; d. data dan informasi dari UPT; e. data dan informasi dari instansi terkait; dan f. informasi dari Kelompok Masyarakat Pengawas/Pokmaswas. Pasal 33
Sasaran Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a angka 2) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan perairan, antara lain: 16
a. perairan rawan illegal Fishing; b. perairan rawan kegiatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan (Destructive Fishing); c. perairan kawasan konservasi; d. perairan kawasan budidaya perikanan; e. perairan kawasan benda muatan kapal tenggelam (BMKT); dan f. perairan kawasan industrialisasi perikanan. Pasal 34 (1)
Persiapan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan oleh Direktur.
(2)
Direktur
memerintahkan
Tim
Operasional
dan
Logistik
Kapal
Pengawas Perikanan untuk melakukan persiapan. (3)
Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. dukungan administrasi operasi kapal pengawas perikanan terdiri dari RO, ST, dan PG; b. persiapan dukungan logistik kapal yang terdiri dari bahan bakar minyak, pelumas/oli, air tawar dan logistik personil; c. persiapan teknis Kapal Pengawas Perikanan yang dilakukan oleh nakhoda Kapal Pengawas Perikanan; dan d. persiapan AKP.
(4)
Persiapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi: a. kesiapan teknis kapal pengawas perikanan (Laporan Kondisi Teknis Kapal/LAPKONIS); b. persiapan bahan bakar minyak, minyak pelumas, dan air tawar dalam kondisi norma penuh; c. persiapan AKP; dan d. persiapan suku cadang /Spare part on board sesuai kebutuhan Kapal Pengawas Perikanan.
(5)
Dalam hal melakukan persiapan operasi, UPT bertugas membantu mengkoordinasikan
kelancaran
persiapan
gelar
operasi
Kapal
Pengawas Perikanan. Pasal 35 (1)
Pelaksanaan Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan dengan pendeteksian, pengenalan dan penilaian obyek pada daerah-daerah pengawasan. 17
(2)
Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. pendeteksian obyek; b. pengenalan obyek; c. penilaian obyek; dan d. pemeriksaan kapal. Pasal 36
(1)
Pendeteksian obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi obyek dan pergerakan target
(2)
Pendeteksian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. visual; b. optik (teropong); c. radar; dan d. Long Range Camera/LRC. Pasal 37
(1)
Pengenalan obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menentukan identitas kapal.
(2)
Pengenalan obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nama kapal; b. jenis kapal; c. negara/bendera; d. warna kapal; e. nomor lambung kapal; dan f. kegiatan yang dilakukan. Pasal 38
(1)
Penilaian obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan data dan informasi dari hasil pengenalan obyek dan target untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.
(2)
Apabila
ditemukan
kecurigaan
terhadap
target
tersebut,
akan
dilakukan tindakan henrikhan. (3)
Apabila tidak dilakukan henrikhan, maka kapal tersebut dapat melanjutkan kegiatannya.
18
Pasal 39 Format ST dan dan PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 40 Pemeriksaan
Kapal
Perikanan
oleh
Kapal
Pengawas
Perikanan
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 41 (1)
Evaluasi sebagaimana dimaksud dengan pasal 31 point c, terbagi menjadi: a. evaluasi teknis kapal; dan b. evaluasi operasi kapal.
(2)
Evaluasi teknis kapal dilakukan sebelum dan sesudah operasi oleh Nakhoda, meliputi kondisi teknis dek dan mesin kapal (LAPKONIS).
(3)
Evaluasi operasi kapal dilakukan setelah kegiatan operasi berakhir oleh: a. Direktorat; b. UPT; dan c. Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan. Pasal 42
(1)
Komunikasi Kapal Pengawas Perikanan kepada pusat pengendalian (Pusdal) atau kepada Direktur dilakukan sesuai dengan: a. prosedur komunikasi yang berlaku di bidang pelayaran. b. menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.
(2)
Dalam kegiatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nakhoda
Kapal
Pengawas
Perikanan
wajib
menyampaikan
laporan/berita harian melalui: a. radio komunikasi ke pusat pengendalian (Pusdal); b. surat elektronik (email); c. pesan singkat (Short Messages Service); dan d. telepon satelit. (3)
Komunikasi
dengan
menggunakan
sarana
radio
komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada jam jaga radio antara pukul
08.00 sampai dengan Pukul 09.00 dan antara
Pukul 16.00 sampai dengan Pukul 17.00 WIB. 19
(4)
Dalam keadaan mendesak, nakhoda Kapal Pengawas Perikanan dapat mengirimkan
berita
di
luar
waktu
yang
sudah
dijadwalkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5)
Hal-hal yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. kondisi teknis Kapal Pengawas Perikanan dan AKP; b. posisi Kapal Pengawas Perikanan; c. kondisi cuaca; d. kegiatan-kegiatan pengawasan; dan e. data dan informasi lainnya. BAB X PELAPORAN Pasal 43
(1)
Nakhoda wajib membuat laporan kegiatan operasi
Kapal Pengawas
Perikanan, (2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Laporan Situasi Harian (Daily Situation Reports/Sitrep); dan b. Laporan Hasil Operasi Kapal Pengawas Perikanan.
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilaporkan kepada Direktur untuk kapal pengawas perikanan yang di operasikan oleh Direktorat.
(4)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilaporkan kepada kepala UPT untuk kapal pengawas perikanan yang di operasikan oleh UPT. Pasal 44
Format Laporan Situasi Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 45 Format laporan Hasil Operasi Kapal Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
20
BAB XI PENUTUP Pasal 46 Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal
5 Desember 2014
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,
ASEP BURHANUDIN Lembar Pengesahan No.
Pejabat
1.
Sekretaris Ditjen. PSDKP
2.
Direktur Was SDP
3.
Direktur Was SDK
4.
Direktur PSDKP & PIP
5.
Direktur PP
6.
Direktur Kapal Pengawas
Paraf
21
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERALPENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 8/PER-DJPSDKP/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL KAPAL PENGAWAS PERIKANAN A. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GELAR OPERASI PENANGGUNG JAWAB DIRJEN PSDKP PENGENDALI OPERASI
DATA & INFORMASI DIT. LINGKUP PSDKP / POKMASWAS
DIR. KAPAL PENGAWAS
PENGENDALI
TAKTIS
KASUBDIT LOGOPS WILBAR/TIM
PUSDAL
OPR. RADIO
RENOPS
ADMINLOG
KASI OPS
KASI LOGISTIK
OPR. SANDI DATA ANALISIS
` DALTEKOPS
DALTEK
OPS
DALTEK
OPS
DALTEK
OPS
ADMINOPS
DALTEK
ADMINLOG
OPS
DALTEK
OPS
NAKHODA
NAKHODA
NAKHODA
NAKHODA
NAKHODA
NAKHODA
HMT
HMC
HIU
HIU
HMC
HMT
:
Garis Komando
:
Garis Koordinasi
UNSUR UDARA PILOT PESAWAT UDARA
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB GELAR OPERASI UPT PSDKP UPT PSDKP PENANGGUNG JAWAB DIRJEN PSDKP DATA & INFORMASI INSTANSI TERKAIT / POKMASWAS
PENGENDALI OPERASI KEPALA UPT PSDKP
PENGENDALI TAKTIS KASI PENGAWASAN & PP REGIONAL PUSDAL
DALTEK
OPS
DALTEK
OPS
DALTEK
OPS
OPS
DALTEK
OPS
NAKHODA
NAKHODA
NAKHODA
NAKHODA
HIU
PADAIDO / TAKALAMUNGAN
TODAK / BARRACUDA
NAPOLEON
ADMINLOG
C. JARING KOMUNIKASI UPT PSDKP
JARING KOMUNIKASI PENANGGUNG JAWAB
OPS
B1
KETERANGAN: B1 : Telepon, Fax, Telegram, Email B2 : HF, UHF, VHF, FM B3 : Telepon Satelit
PUSDAL KAPAL PENGAWAS
B1
PENGENDALI TAKTIS UPT UPT B1,B2, B3
UNSUR OPERASI LAUT KAPAL PATROLI
B1,B2, B3 B1,B2, B3
UNSUR OPERASI UDARA PESAWAT UDARA DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
ASEP BURHANUDIN
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERALPENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL KAPAL PENGAWAS PERIKANAN 1. Alur Proses Pelaksanaan Operasi Mandiri a. Alur proses pelaksanaan operasi mandiri Direktorat
DATA & INFORMASI
TIM LOG & OPS REN OPS PUSDAL ADMIN LOG LAPKONIS
DIRJEN PSDKP
DIREKTUR KAPAL PENGAWAS
ST/PG
RO NAKHODA KAPAL PENGAWAS Keterangan: Garis Komando Garis Koordinasi Data dan Informasi RO = Rencana Operasi ST = Surat Tugas PG = Perintah Gerak
b. Alur Proses Pelaksanaan Operasi Mandiri UPT
DATA & INFORMASI
TIM LOG& OPS : KASIE SARPRAS DAN KASIE PENGAWASAN & PP REN OPS PUSDAL ADMIN LOG LAPKONIS
DIRJEN PSDKP
KEPALA UPT PSDKP
ST/PG
RO NAKHODA KAPAL PENGAWAS
Keterangan:
RO ST PG
Garis Komando Garis Koordinasi Data dan Informasi = Rencana Operasi = Surat Tugas = Perintah Gerak
2. Alur Proses Pelaksanaan Operasi Bersama a. Alur proses pelaksanaan Operasi Bersama Direktorat
DATA & INFORMASI
TNI-AL/ POLRI/INSTANSI TERKAIT
TIM LOG & OPS REN OPS PUSDAL ADMIN LOG LAPKONIS
RO
DIRJEN PSDKP
DIREKTUR KAPAL PENGAWAS
ST/PG
NAKHODA KAPAL PENGAWAS
Keterangan: Garis Komando Garis Koordinasi Data dan Informasi RO = Rencana Operasi ST = Surat Tugas PG = Perintah Gerak
b. Alur Proses Pelaksanaan Operasi Bersama UPT
DATA & INFORMASI
TNI-AL/ POLRI/INSTANSI TERKAIT
TIM LOG& OPS : KASIE SARPRAS DAN KASIE PENGAWASAN & PP REN OPS PUSDAL ADMIN LOG LAPKONIS
DIRJEN PSDKP
KEPALA UPT PSDKP
ST/PG
RO NAKHODA KAPAL PENGAWAS
Keterangan: Garis Komando Garis Koordinasi Data dan Informasi RO = Rencana Operasi ST = Surat Tugas PG = Perintah Gerak
3. Alur Proses Pelaksanaan Kerjasama Operasi a. Alur Proses Pelaksanaan Kerjasama Operasi Direktorat
PEMDA/ INSTANSI TERKAIT
DIRJEN PSDKP DATA & INFORMASI
TIM LOG & OPS REN OPS PUSDAL ADMIN LOG LAPKONIS
DIREKTUR KAPAL PENGAWAS
ST/PG
RO NAKHODA KAPAL PENGAWAS PERSONEL ON BOARD
Keterangan: Garis Komando Garis Koordinasi Data dan Informasi RO = Rencana Operasi ST = Surat Tugas PG = Perintah Gerak
b. Alur Proses Pelaksanaan Kerjasama Operasi UPT
PEMDA/ INSTANSI TERKAIT
DIRJEN PSDKP
DATA & INFORMASI KEPALA UPT PSDKP TIM LOG& OPS : KASIE SARPRAS DAN KASIE PENGAWASAN & PP REN OPS PUSDAL ADMIN LOG LAPKONIS
ST/PG
RO PERSONEL ON BOARD Keterangan: Garis Komando Garis Koordinasi Data dan Informasi RO = Rencana Operasi ST = Surat Tugas PG = Perintah Gerak
NAKHODA KAPAL PENGAWAS
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
ASEP BURHANUDIN
ASEP BURHANUDIN
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 8/PER-DJPSDKP/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL KAPAL PENGAWAS PERIKANAN. 1. Pola Operasi Pencegatan a. Pola Operasi Garis Lurus.
b. PolaOperasi Garis Silang
c. Pola Operasi Stasiun Tetap.
C A
2. Pola Operasi Poin ke Poin.
B
3. Pola Operasi Sektor
SEKTOR A
SEKTOR B
SEKTOR C
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
ASEP BURHANUDIN
LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 8/PER-DJPSDKP/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGOPERASIAN KAPAL PENGAWAS PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Gedung Mina Bahari III Lantai 15, Jakarta 10110 Telepon (021) 3519070, Facsimile (021) 3520346, Pos Elektronik
[email protected]
SURAT TUGAS Nomor: Pertimbangan :
Dasar
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia oleh Kapal Pengawas, maka dipandang perlu menugaskan awak kapal pengawas/staf untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
: a. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 .
Memberi Tugas : Kepada
: Lathalansyah Hade, NIP : 19780308 200312 1 002 Nakhoda KP. HIU 010 beserta Awak Kapal Pengawas sesuai daftar terlampir.
Untuk
: a. Melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi III / 2014 di wilayah Barat dengan sandi ”KEMBUNG”. b. Sektor operasi pengawasan KP. HIU 010 dari Dumai ke WPP-NRI 711 dan berakhir di Tarempa c. Kegiatan dilaksanakan selama 5 (lima) hari, TMT 12 s.d. 16 April 2014.
d. Persenjataan organik Awak Kapal Pengawas. e. Membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban administrasi keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah menjalankan tugas. f. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. Pembiayaan : Biaya yang ditimbulkan akibat Surat Perintah ini dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Direktorat Kapal Pengawas Tahun Anggaran 2013, MAK : 2350.001.011.521219 Jakarta,
November 2014
a.n. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktur Kapal Pengawas, ttd
( .................................................)
Tembusan : Direktur Jenderal PSDKP. .
Lampiran Surat Perintah Nomor Tanggal
: SP /PSDKP.3/TU.420/ /2014 : April 2014
Daftar Nama Awak Kapal Pengawas HIU 010 No
Nama
NIP
Jabatan
1.
Lathalansyah Hade
19780308 200312 1 002
Nakhoda
2.
Ibrahim
19680626 199303 1 003
Mualim
3.
Tri Hermiyanto
19781224 200212 1 001
Markonis
4.
Ali Imran
19760708 200811 1 000
KKM
5.
Rusli
19820306 200502 1 003
Masinis
6.
Gabrial Tjung
19751120 200604 1 009
Serang
7.
Totong Winarto
19850525 200801 1 005
Juru Mudi I
8.
Nurholis
19870915 200701 1 004
Juru Mudi II
9.
Ahmad Tholib
19850601 200701 1 005
Oiler
10.
Hanudin
19840526 200604 1 002
Kelasi I
11.
Hendra Nurjaman
Tenaga Kontrak
Oiler
12.
Slamet
Tenaga Kontrak
Juru Masak
Jakarta, April 2014 a.n. Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Direktur Kapal Pengawas,
ttd ( .................................................)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Gedung Mina Bahari III Lantai 15, Jakarta 10110 Telepon (021) 3519070, Facsimile (021) 3520346, Pos Elektronik
[email protected]
SURAT PERINTAH GERAK NO. PG. /PSDKP.3/TU.420/IV/2014 DARI KEPADA AAA
: :
DIREKTUR JENDERAL PSDKP NAKHODA KP. HIU 010
SITUASI:
AA
KP. HIU 010 BB KAPAL TNI AL, KAPAL POLAIR DAN KAPAL BAKORKAMLA TUGAS: KP. HIU 010 MELAKSANAKAN GELAR OPERASI PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DARI DUMAI KMA WPP-NRI 711 DAN BERAKHIR DI TAREMPA SELAMA 5 X 24 JAM
BBB
CCC
PELAKSANAAN AA WA DUMAI KAWATKAN BB WD TAREMPA KAWATKAN CC KECEPATAN SESUAI KEBUTUHAN DD RUTE/POROS DUMAI KMA BATAM KMA TAREMPA EE PETA LAUT KMA BPI/KN TERBARU FF SELAMA PELAYARAN PERHATIKAN PURBA JAGA DAN UTAMAKAN KESELAMATAN PERSONEL DAN MATERIAL KMA LAKS KOORD DENGAN SAT/KO/INSTANSI TERKAIT UNTUK KELANCARAN TUGAS GG BEKAL ULANG SESUAI KEBUTUHAN KMA DIRENCANAKAN OLEH NAHKODA KP. HIU 001 SELAMA GELAR OPERASI KMA KAWATKAN
DDD
ADMINLOG: DARI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DHI DITJEN PSDKP KOMANDO DAN PERHUBUNGAN: AA OPERATIF DI BAWAH DIREKTUR JENDERAL PSDKP BB INSTRUKSI PENERIMAAN KMA KAWATKAN PERINTAH
EEE
DIKELUARKAN DI PADA TANGGAL
: JAKARTA : APRIL 2014
A.n. DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, DIREKTUR KAPAL PENGAWAS,
ttd ( .................................................) TEMBUSAN : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN KASAL KALAKHAR BAKORKAMLA DIREKTUR JENDERAL PSDKP PANGARMABAR DAN GUSKAMLABAR DAN LANTAMAL - IV
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
ASEP BURHANUDIN
V.a LAMPIRAN V LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PERATURAN SUMBER DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN NOMOR : KEP....... /DJ-PSDKP/2014 SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGOPERASIAN KAPAL PENGAWAS NOMOR 8/PER-DJPSDKP/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGOPERASIAN KAPAL PENGAWAS PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
FORMAT LAPORAN SITUASI HARIAN KAPAL PENGAWAS PERIKANAN KOORD.PUSDAL/ MARKONIS
JENIS
NO. BERITA
SR / R / B DARI KEPADA TEMBUSAN
: : :
DERAJAT (Kec.Pengiriman) U / S / B
INSTRUMEN MENGIRIM Email / SSB / HP / Telsat TGL/WAKTU PENYAMPAIAN
NAKHODA KP. ... (KODE KAPAL) DIR KP MEN KP - DIRJEN PSDKP
TANDA DINAS
GRUP SANDI
KLASIFIKASI : R NOMOR : NOMOR URUT/KP.HMC003.330/BULAN/TAHUN SITREP KP. HMC 003 MEN BRA SSB TELSAT/HP (menyampaikan berita melalui) TW (ISI BLN TGL.JAM MENIT) (tanggal waktu) AAA BBB
CCC
KEGIATAN KP : AA. PERAIRAN/POSISI (lintang bujur)/DARDER (sandar dermaga)/ GIAT KP BB. KEADAAN CUACA/Ombak/Kekuatan dan arah angin/arah arus CC. RIKSA/ADHOCK (Nama Kapal /Gt/ Bendera di Kapal/Kebangsaan Kapal/ Dokumen/ Keterangan Hasil Riksa) 1. ................/............../ ............/.................. 2. ................/............. / ............./................ DD RENCANA GIAT BERIKUTNYA ....................................................... KONDISI KP : AA. KONDISI TEKNIS KAPAL : (S/ST/TS) BB. KESIAPAN SENJATA DAN AMUNISI : (S/ST/TS) CC. JML AMUNISI YANG DIGUNAKAN DD. LAIN-LAIN (sebutkan)
DDD
KONDISI AWAK KP DAN PERSONIL LAIN : AA. KONDSI AWAK KP (SIAP/TIDAK SIAP) BB. JML AWAK KP : .... ORANG / KETERANGAN (sebutkan) CC. JML PERSONIL LAIN : .... ORANG (instansi asal : sebutkan) DD. LAIN-LAIN (sebutkan)
EEE
SBG LAPORAN TTK HBS TGL. WAKTU PEMBUATAN (Tgl, Nama Bulan, dan Tahun)
NAMA PENGIRIM
:
PANGKAT/JABATAN
:
DERAJAT PELAKSANAAN AKSI
: TANDA TANGAN
SS/S/B
TEMBUSAN -
ORANG INSTANSI
WAKTU TERIMA KIRIM BERITA BERITA JAM
JAM
PER SARANA /JENIS PENGIRIMAN
PARAF PETUGAS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN CONTOH LAPORAN SITUASI HARIAN KAPAL PENGAWAS PERIKANAN KOORD.PUSDAL/ MARKONIS MASHEN DARI KEPADA TEMBUSAN
: : :
JENIS
NO. BERITA
R
57/R.HMC03/08/14
DERAJAT (Kec.Pengiriman) S
NAKHODA KP. HMC 003
INSTRUMEN MENGIRIM Email TGL/WAKTU PENYAMPAIAN TW 0929.0805 TANDA DINAS GRUP SANDI RSLN -
DIR KP MEN KP - DIRJEN PSDKP
KLASIFIKASI : R NOMOR : 01/KP.HMC003/VIII/2014 SITREP KP. HMC 003 MEN BRA SSB TELSAT/HP (SSB) TW 0829.0800 AAA BBB
KEGIATAN KP : AA. DARDER PPN TUAL / HARWAT RUTIN BB. BERAWAN TENANG CC. NIHIL DD KEBERSIHAN RUANG MESIN DAN DEK
CCC
KONDISI KP : AA. ST/KMA 1 DAUN PROPELLER KANAN PATAH BB. S CC. NIHIL DD. NIHIL
DDD
KONDISI AWAK KP DAN PERSONIL LAIN : AA. S BB. 12 O/S CC. 3 SUPERVISOR DD. L1-L2
EEE
SBG LAPORAN TTK HBS TUAL, 29 AGUSTUS 2014
NAMA PENGIRIM PANGKAT/JABATAN
: : :
TANDA TANGAN
AGUNG T NAKHODA KP.HMC003
DERAJAT PELAKSANAAN AKSI
S
TEMBUSAN - Kasubdit Logops - Kasubdit Wat - Kasubdit Wak
WAKTU TERIMA KIRIM BERITA BERITA 09.05
08.30
PER
Email
PARAF PETUGAS
KETERANGAN 1 2
PETUGAS JENIS/KLASIFIKASI
3 4
NOMOR DERAJAT (Kec. Pengiriman)
5
KONDISI TEKNIS KAPAL
6
KESIAPAN SENJATA DAN AMUNISI
7
KONDISI AWAK KP
8
AKSI DERAJAT PELAKSANAAN
9
INSTRUMEN MENGIRIM
10 11 12 13
TANGGAL WAKTU PENYAMPAIAN TANDA DINAS GRUP SANDI DERAJAT PELAKSANAAN
14
WAKTU
15
DAFTAR ISTILAH PER PARAF TW WA WD DARDER LINLA LEGO JANGKAR KMA TTK
: Koordinator PUSDAL / Markonis Kapal : Sangat rahasia : SR R : Rahasia B : Biasa : Nomor urut berita dalam agenda internal persuratan : U S B : S ST TS
: Urgent : Segera : Biasa : Siap : Siap terbatas : Tidak siap
: S : Siap ST : Siap terbatas TS : Tidak siap : Siap : S TS : Tidak siap : Sangat segera : SS S : Segera B : Biasa Radio SSB : SSB TELSAT Telepon satelit HP Handphone EMAIL Surat elektronik : Waktu Penyampaian Surat/Berita dari Petugas Ke Koordinator Pusdal : Sandi/Kode Petugas Jaga/Operator : Berapa Banyak Penyandian : Tindakan yang diinginkan : AKSI TEMBUSAN : Orang/Instansi : Terima berita Kirim berita : : Media penyampaian berita : Tanda tangan singkat petugas : Tanggal Waktu : Waktu Angkat : Waktu Datang : Sandar Dermaga : Lintas Laut : Berlabuh : Koma : Titik
HBS MEN BRA
Habis (selesai) Menunjuk berita
Catatan: Petugas/Operator hanya berhak mengisi kolom di luar Kotak bergaris tebal DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
ASEP BURHANUDIN
LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 8/PER-DJPSDKP/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL KAPAL PENGAWAS PERIKANAN
FORMAT LAPORAN HASIL OPERASI KAPAL PENGAWAS PERIKANAN
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Sasaran Operasi 1.4. Ruang Lingkup 1.5. Dasar Hukum
BAB II
PELAKSANAAN OPERASI KAPAL PENGAWAS PERIKANAN 2.1. Tugas Pokok 2.2. Wilayah Operasi 2.3. Unsur Pelaksana 2.4. Personel 2.5. Target Operasi
BAB III
HASIL YANG DICAPAI OLEH KAPAL PENGAWAS PERIKANAN 3.1. Hasil Operasi a. Jumlah dan rekapitukasi kapal ikan yang diperiksa (terlampir) b. Peta Oleat (terlampir) c. Posisi kapal ikan saat diperiksa (terlampir). d. Foto kapal ikan yang diperiksa (terlampir) e. Kegiatan dan Jam Operasi (terlampir) f. Berita Acara Pemeriksaan (terlampir) 3.2 . Pemeliharaan Kapal a. Dilaksanakan secara rutin sebelum dan sesudah berlayar sesuai prosedur yang berlaku
b. Dilaksanakan secara berkala BAB IV
FAKTOR-FAKTOR BERPENGARUH DAN BERPENGARUH DALAM KEGIATAN OPERASI
TIDAK
4.1. Faktor berpengaruh 4.2. Faktor tidak berpengaruh BAB V
KESIAPAN KAPAL PENGAWAS PERIKANAN 5.1. Kesiapan Teknis a. Kondisi Teknis Kapal b. Perlengkapan Keselamatan 5.2. Kebutuhan Logistik Cair a. Bahan Bakar Minyak Solar:.... ton (BAP sisa BBM terlampir) b. Minyak Pelumnas: ...... liter c. Air tawar: ...... ton 5.3. Kebutuhan Suku Cadang a. Fuel Filter:....buah b. Oil Filter ..... buah c. Air Filter ..... buah dll 5.4. Persenjataan
BAB VI
a. Senjata PM1A2 : ….. pucuk (peluru: …. Butir dan terpakai (…… butir) b. Senjata PM1A2:….. pucuk, dengan peluru sebanyak:…butir KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan 5.2. Saran
BAB VII PENUTUP
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
ASEP BURHANUDIN