MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
PM
69
TAHUN
2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 82 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a.
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015, te1ah diatur
Tata
Cara
Pengundangan
Perundang-Undangan
DaIam
Peraturan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia,
Berita
Negara
Republik
Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; b.
bahwa
dalam
rangka
tertib
administrasi· dan
kelancaran pengundangan peraturan perundangundangan di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan yang terkait
bphn.go.id
-2-
dengan tata cara tetap pelaksanaan Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan,
Kesepakatan
Bersama Dan Perjanjian Kerjasama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; c.
bahwa tersebut
berdasarkan pada
menetapkan tentang
pertimbangan
huruf
a
dan
Peraturan
Perubahan
huruf
Menteri
Atas
sebagaimana b,
perlu
Perhubungan
Peraturan
Menteri
Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerjasama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 3.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perhubungan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 5.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
16
Tahun
Pengundangan Dalam
2015
Peraturan
Lembaran
Negara
tentang
Tata
Cara
Perundang-Undangan Republik
Indonesia,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
bphn.go.id
- 3 -
6.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN
MENTERI
PERHUBUNGAN
REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 82 TAHUN 2013 TENTANG
TATA
PENYUSUNAN
CARA
TETAP
PERATURAN
KESEPAKATAN
PERUNDANG-UNDANGAN,
BERSAMA,
KERJASAMA
DI
PELAKSANAAN
DAN
LINGKUNGAN
PERJANJIAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN. Pasal 1 Mengubah ketentuan dalam pada Lampiran III Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan,
Kesepakatan
Perjanjian
Di
Kerjasama
Bersama
Lingkungan
Dan
Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 dalam
Nomor
1151) menjadi sebagaimana tercantum
Lampiran
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
PasaIII Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
bphn.go.id
-4-
Agar
setiap
orang
pengundangan
mengetahuinya,
peraturan
memerintahkan
Menteri
mi
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2016 MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 888
SaIinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM
J at
SRI LESTARI RAHAYU Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196206201989032001
bphn.go.id
- 1-
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLlK INDONESIA NOMOR TANGGAL
FORMAT DAN STANDAR PENGETIKAN PERATURAN/KEPUTUSAN/INSTRUKSI MENTERIPERHUBUNGAN
CONTOH FORMAT PENGETIKAN PERATURAN MENTERI
........................................................................................................ 8cm
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG (JUDUL PERATURAN MENTERI) 1 eiter DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
2,5
l'v!enimbang
a. bahwa b. bahwa c. (dst).
jv1engingat
1. 2 3
em
; ; ;
; ;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---.l12 enter
______________1
1 enter
:
__t lenter
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
2±r
PERATURAN MENTERI TENTANG.....
_ _ _ _ _ _ _ _---=:lJenter BAB I KETENTUAN UMUM
PasaI 1
______11 enter
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1.
2. (dst) PasaI2
BAB II
~
1 enter
Bagian Kesatu
...............................................r"
.
~:;:~
bphn.go.id
2,5 cr
-2-
t
-2- .....
......•.................•. .._-~-~~-_.........•.••••.................•••.•.
.
.
NOMOR
..
HALAMAN I enter!
Paragraf I
3,5 em
Pasa13
I
enter!
Pasal4
(I)
.
(2)
I em
~
b.
lem
l.~ 2.
a)~ b) ...
lem
-
I) ...
lem
2).•.
2,5 em
BAB ...
1
2,5
1 enter
KETENTUAN PENUTUP
1 enter
t--
Pasal 5
--------1
I enter
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pacta tanggal diundangkan.
- - - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkankan di Jakarta pacta tanggal ...
J
2 enter
_II
MENTER! PERHUBUNGAN
enter
REPUBLIK INDONESIA ~
NAMA
1 enter • Diundangkan di Jakarta
_
:pada tanggal ...
"" "
~
(Tanpa gelar, pangkat danyatau no Induk pegawai)
1 enter
:D1REKTUR JENDERAL
t
:PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :KEMENTER!AN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
""REPUBLIK INDONESIA,
NAMA
.(Tanpa gelar, pangkat danjinduk pegawai)
2 enter BER!TA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ....... NOMOR .......
I
bphn.go.id
em
-3 -
CONTOH FORMAT PENGETIKAN KEPUTUSAN MENTERI
...................................................•.•.••••....................................... , 8cm
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG (JUDUL KEPUTUSAN MENTERl PERHUBUNGAN)
~
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
----*
1 enter
_ _ _1
2 enter
Menimbang
Mengingat
a. b.
c. dan seterusnya.... ; : - - - - - - - - - t ' ... 1. 2. 3. dan seterusnya.... ;
1 enter
1
2,5 em
2,5 em
1 enter
_:
MEMUTUSKAN - Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG..... PERTAMA
] ------------.
1 enter
}
1,5 spas;
KEDUA KETIGA
Keputusan Menteri ini mulai berIaku pada tanggaI ..... Ditetapkankan di Jakarta pada tanggaI ... MENTERl PERHUBUNGAN
_11
enter
REPUBLIK INDONESIA
::J
NAMA (tanpa gelar, pangkat danjatau no induk pegawai) Salinan Keputusan ini disampaikan kepada 1. 2
.
.
··································1·'
2,5cm
......................................................
bphn.go.id
-4-
CONTOH FORMAT PENGETlKAN INSTRUKSI MENTERI
~
..............•••••••••••.........• ............................................................. , 8em INSTRUKSI MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG (JUDUL INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGANj MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang
-1
a. b. c. dan seterusnya.... ;
Mengingat
~
1.
2.
_________t
I enter 2 enter
1 enter
3. dan seterusnya.... ;
2,5 em
MENGINSTRUKSlKAN Kepada
2,5 em
enter
1.
2.
--t
3. dan seterusnya.... ; Untuk
11
1,5 spasi
--------"
PERTAMA KEDUA KETIGA
Instruksi Menter! ini mulai berlaku pada tanggal ..... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERHUBUNGAN
__
1
1 enter
REPUBLIK INDONESIA
3 enter NAMA Ir (tanpa gelar, pangkat danjatau no induk pegawai Salinan Keputusan ini disampaikan kepada ; 1. 2 .
·············································1········ ') S
. ("Tn
bphn.go.id
-5 -
KETERANGAN: 1.
Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old
Style, huruf 12 di atas kertas F4 dalam paper size dengan custome size:
2.
lebar (width)
: 21 sentimeter
panjang (height)
: 33 sentimeter
Marjin: atas (top)
: 8 sentimeter (untuk halaman 1) 3 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnya)
3.
4.
bawah (bottom)
: 2,5 sentimeter
kiri (left)
: 2,5 sentimeter
kanan (right)
: 2,5 sentimeter
Seluruh line spacing yang digunakan 1,5 (satu koma lima) dengan spasi :
before
: 0 pt
after
: 0 pt
Peneantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada peraturan perundangundangan dieantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baea (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.
5.
Ketentuan pada angka 4 berlaku seeara mutatis mutandis untuk peneantuman nomor halaman pada penjelasan peraturan perundang-undangan.
6.
Lampiran peraturan perundang-undangan yang berbentuk table/gambar /peta dibuat berupa image atau PDF.
7.
Format Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berlaku seeara mutatis mutandis terhadap Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Salinan sesuai dengan aslinya
SRILESTARIRAHA U Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 196206201989032001
bphn.go.id
