KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan mutu pelayanan masyarakat, diperlukan adanya penilaian kinerja secara komprehensif dan berjenjang; a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan mutu pelayanan masyarakat yang baik, dilakukan dengan memberikan motivasi melalui penilaian secara selektif dan bagi unit pelayanan masyarakat dianugerahkan penghargaan Citra Pelayanan Prima; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilaian Kinerja unit Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;
Mengingat
:
1. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama; 1. Peraturan Persiden Nomor 94 tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintahan Kepada Masyarakat; 5. Keputusan ….
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama; 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan; 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; Memperhatikan
:
1. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik; 1. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/25/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. MEMUTUSKAN :
Menerapkan
:
PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA.
KESATU
:
Menetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU merupakan acuan bagi Tim Penilaian dalam melakukan penilaian terhadap kinerja unit pelayanan masyarakat.
KETIGA
:
Satuan Organisasi Unit Eselon I Pusat sesuai kepentingannya, dapat menjabarkan pedoman ini ke dalam petunjuk pelaksanaan lebih lanjut.
KEEMPAT
:
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Agama Nomor 552 Tahun 2003 tentang Penilaian Satuan Organisasi/Kerja Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan Departemen Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA : ….
KELIMA
:
Keputuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Nopember 2007 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
MUHAMMAD M. BASYUNI
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Departemen Agama sebagai sub sistem pemerintahan Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang agama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Departemen Agama lebih banyak menitikberatkan pada pelayanan kepada masyarakat di bidang agama. Seiring dengan perkembangan tuntutan pelayanan pada masyarakat yang semakin kompleks, per uterus meningkatkan kualitas kinerja pelayanan masyarakat. Baik buruknya pelayanan kepada masyarkat akan menentukan citra Departemen Agama di masyarakat karena dengan semakin baiknya kualitas pelayanan, kepuasan dan kepercayaan akan dapat diwujudkan. Sehubungan dengan hal tersebut, guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan, dan akuntabel, perlu dilakukan langkah strategis guna memberikan stimulasi, semangat perbaikan, dan inovasi pelayanan. Untuk itu akan dilakukan penilaian kinerja unit pelayanan. Untuk itu akan dilakukan penilaian kinerja unit pelayanan public secara obyektif. Guna mengetahui secara obyektif gambaran kinerja unit pelayanan public di lingkungan Departemen Agama, diperlukan pedoman penilaian kinerja yang memuat kriteria dan mekanisme penilaian yang jelas dan transparan. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Pedoman penilaian kinerja unit penilaian masyarakat ini menjadi acuan bagi tim penialian dalam melakukan penilaian terhadap kinerja unit pelayanan masyarakat. 2. Tujuan a. Terciptanya kesamaan pola penilaian. b. Terlaksananya penilaian yang obyektif dan trasparan. c. Terpilihnya unit pelayanan masyarakat yang representatif. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup penilaian meliputi : visi, misi dan motto pelayanan, sistem dan prosedur pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, serta penilaian secara langsung oleh responden. D. Pengertian Umum ….
Pengertian Umum 1. Pelayanan publik/masyarakat adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas satuan barang, jasa dan atau pelayanan publik/masyarkat. 2. Standar pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dai penyelenggara pelayanan kepada masyakarat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. 3. Prosedur tetap (Proptap) adalah paduan dalam melaksanakan kegiatan. 4. Satuan organisasi adalah bagian satuan organisasi yng menyelenggarakan kegiatankegiatan administrasi dalam arti terbatas yang di dalamnya terdapat pejabat-pejabat yang menguasai administrasi kepegawaian, keuangan dan umum. 5. Satuan kerja adalah satuan-satuan di bawah satuan organisasi organisasi yang melaksanakan administrasi tertentu dan tidak memenuhi unsur-unsur yang mengenai administrasi kepegawaian, keuangan dan umum 6. Unit pelayanan masyarakat adalah instansi Departemen Agama yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. 7. kinerja unit pelayanan masyarakat adalah tingkat keberhasilan unit pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 8. unit pelayanan masyarakat terbaik adalah unit pelayanan yang telah dinilai dan ditetapkan sebagai unit pelayanan yang mempunyai kinerja pelayanan terbaik. 9. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk Pimpinan Satuan Organisasi yang bertugas melakukan penilaian terhadap unit pelayanan masyarakat yang berada dilingkungannya. 10. Tim Penilai Tingkat Departemen Agama adalah tim di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Agama dan bertugas melakukan penilaian terhadap unit pelayanan masyarakat. 11. Tim Penilaian Tingkat Nasional adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara yang bertugas melakukan penilaian terhadap Unit Pelayanan Masyarakat sebagai bahan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dalam rangka penetapan Unit Pelayanan Masyarakat untuk mendapatkan penganugerahan “Citra Pelayanan Prima”. 12. Citra Pelayanan Prima adalah symbol penghargaan yang dianugerahkan kepada unit pelayanan masyarakat terbaik.
13. Pemberi pelayanan pejabat/pegawai instansi pemerintahan yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. 14. Penerimaan pelayanan adalah orang, masyarakat, organisasi, badan hukum, dan instansi pemerintahan. 15. Biaya pelayanan adalah segala biaya dan tata cara pembayaran yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB II…..
BAB II KOMPONEN DAN KRITERIA PENILAIAN A. Komponen Penilaian Komponen yang dinilai dalam rangka penilaian kinerja unit pelayanan masyarakat adalah : 1. Visi, Misi dan Motto pelayanan Komponen ini berkaitan dengan visi, misi dan motto pelayanan yang memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik. 2. Sistem dan Prosedur Pelayanan Komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur-prosedur baku yang dibentuk baik secara internal untuk mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien maupun secara eksternal untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna pelayanan. 3. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan Komponen ini berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi: sifat dan perilaku, pendidikan, keterampilan, kepekaan, kedisipilinan, dan dedikasi. 4. Sarana dan Prasarana Pelayanan Komponen ini berkaitan dengan daya guna sarana dan prasaranan yang dimiliki. B. Kriteria Penilaian Kriteria yang digunakan dalam rangka penilaian kinerja unit pelayanan masyarakat adalah : 1. Kriteria Visi, Misi, dan Motto Pelayanan, terdiri dari : a. Memiliki visi, misi pelayanan; b. Memiliki motto pelayanan; c. Kemampuan visi, misi dan motto pelayanan dalam memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik; d. Publikasi visi, misi dan motto pelayanan secara terbuka kepada masyarakat pengguna pelayanan; dan e. Adanya janji layanan/janji pelayanan. 2. Kriteria Sistem dan Prosedur Pelayanan, terdiri dari : a. Memiliki prosedur tetap dan standar pelayanan; b. Memiliki sistem pengelolaan berkas/dokumen; c. Memiliki sistem/prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat; d. Memiliki sistem pengelolaan mutu pelayanan; e. Pembagian/uraian tugas pelayanan; f. Standar pelayanan yang diketahui secara terbuka oleh masyaraka;
g. h. i. j. k. l.
Kelayakan biaya/tarif pelayanan; Standar pelayanan yang berfungsi dengan baik; Kualitas pelayanan berfungsi dengan baik; Mekanisme dan sarana pengaduan keluhan; Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada masyarakat; dan Pelaksanaan kegiatan pelayanan;
3. Kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan, terdiri dari : a. Memiliki pedoman tentang etika pegawai (kode etik pegawai Departemen Agama dalam pemberian pelayanan); b. Sikap dan prilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; c. Tingkat kedisiplinan dan dedikasi pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; d. Tingkat kepekaan/respons pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; e. Tingkat keterampilan dan pendidikan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; f. Kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/profesionalisme pegaai dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; g. Tingkat kemampuan kepemimpinan kepala unit pelayanan masyarakat. 4. Kriteria Sarana dan Prasarana Pelayanan, terdiri dari : a. Ketersediaan, kelayakan dan optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan; b. Kelengkapan sarana pelayanan; dan c. Kenyamanan: bersih, rapi, dan terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia kepada masyarakat pengguna.
BAB IV ….
BAB III MEKANISME PENILAIAN DAN PENGUSULAN A. Mekanisme Penilaian Mekanisme penilaian dan pengusulan terhadap unit pelayanan masyarakat dilakukan secara berjenjang, yaitu sebagai berikut : Tim Penilai tingkat Kabupaten/Kota melaksanakan penilaian terhadap unit pelayanan masyarakat di lingkungannya untuk memilih yang terbaik berdasarkan kriteria, pada bulan Januari/Februari, selanjutnya pimpinan satuan organisasi tingkat kabupaten/kota mengusulkan secara tertulis hasil penilaian tersebut kepada pimpinan satuan organisasi setingkat di atasnya pada akhir bulan Februari. Tim Penilai tingkat provinsi melaksanakan penilaian terhadap unit pelayanan masyarakat yang diusulkan oleh pimpinan satuan organisasi tingkat kabupaten/kota untuk memilih yang terbaik berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada bulan Maret, selanjutnya pimpinan satuan organisasi tingkat provinsi mengusulkan secara tertulis hasil penilaian tersebut kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Tatalakana, pada akhir bulan April. Tim Penilai tingkat Departemen Agama melaksanakan penilaian terhadap usulan pimpinan satuan organisasi tingkat provinsi untuk mempertimbangkan, memilih, dan memutuskan yang terbaik berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada bulan Mei selanjutnya melaporkan kepada Menteri Agama pada akhir bulan juli. Menteri Agama mengusulkan secara tertulis hasil penilaian tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada akhir bulan Agustus.
B. Pengusulan Semua unit pelayanan masyarakat di lingkungan Departemen Agaam yang dinilai, dapat diusulkan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kecuali unit pelayanan yang pernah mendapatkan penganugerahan “Citra Pelayanan Prima”.
BAB IV …
BAB IV METODE PENILAIAN Penilaian kinerja unit pelayanan masyarakat dilakukan oleh Tim Penilai, dengan menggunakan formulir penilaian sebagaimana terlampir dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut A. Tata Cara Penilaian Tata cara penilaian pada unit pelayanan masyarakat dilakukan melalui : 1. Seleksi administrasi, Merupakan rangkaian kegiatan penelitian terhadap berkas usulan yang masuk untuk meneliti kelengkapan berkas. 2. Penilaian Lapangan, Merupakan rangkaian kegiatan penilaian kepada calon unit pelayanan masyarakat untuk memperoleh data/informasi yang diperlukan dalam penilaian lapangan yang dilakukan secara terbuka dan obyektif terhadap pemberi dan penerima pelayanan melalui langkahlangkah sebagai berikut : a. Melakukan pengamatan lapangan secara langsung dengan mengidentifikasi semua komponen pelayanan, wawancara langsung dengan pemberi pelayanan; b. Melakukan survey dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat penerima pelayanan untuk diisi secara langsung oleh masyarakat responden dipandu oleh tim penilai c. Melakukan wawancara dengan pimpinan unit pelayanan, dan atau pihak lain yang memiliki keterkaitan ; dan d. Perlu mempertimbangkan pendapat, laporan, pengaduan informasi masyarakat, baik yang disampaikan lansung atau melalui media massa tertentu dan temuan pemeriksaan. 3. Penilaian terhadap performance pimpinan unit pelayanan masyarakat. B. Objek Penilaian Obyek penilaian meliputi kesatuan komponen yang digunakan dalam proses penyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat yang tercermin dalam keseluruhan dalam pengerahan sumber daya manajemen pelayanan yang mencakup : 1. Sistem kerja, meliputi prosedur, persyaratan, jadwal dan kebijakan lain dalam penyelenggaraan pelayanan; 2. Tingkat profesionalitas personil/petugas, meliputi keterampilan, kecakapan kerja, tingkat pengetahuan dan pengalaman, sikap serta prilaku dalam melayani masyarakat; 3. Kualitas produk pelayanan, meliputi konsistensi mutu dalam proses memberikan pelayanan administratif; dan 4. Sarana/fasilitas, yang meliputi keseluruhan peralatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran proses pelayanan. C.Bobot Penilaian …
C. Bobot Penilaian 1. Penilaian lapangan memiliki bobot nilai 70% yang terdiri atas : a. Form A memiliki bobot nilai 60% terdiri atas 4 komponen yang masingmasing komponen memiliki bobot nilai sebagai berikut : 1) Komponen visi, misi dan motto (K1) mempunyai bobot nilai 25%; 2) Komponen sistem dan prosedur pelayanan (K2) mempunyai bobot nilai 25%; 3) Komponen sumberdaya manusia (K3) mempunyai bobot nilai 25%; dan 4) Komponen sarana dan prasarana (K4) mempunyai bobot nilai 25%. b. Form B yaitu penilaian dari hasil pendapatan masyarakat (responden) memiliki bobot nilai 10%. 2. Penilaian terhadap performance pimpinan unit pelayanan masyarakat memiliki bobot nilai 30%. D. Instrumen Penilaian Intrumen penilaian terdiri atas 2 form yaitu : 1. Form A adalah instrument yang digunakan oleh tim penilai sebagai bahan penilaian kinerja unit pelayanan masyarakat. 2. Form B adalah instrument yang digunakan untuk responden sebagai bahan pengukuran Indeks kepuasan masyarakat. E. Teknik Penilaian 1. Teknik penilaian lapangan a. Perhitungan angka penilaian untuk form A dilakukan dengan cara : 1) Memberi nilai pada setiap kriteria yang terdapat pada masing-masing komponen sesuai dengan perkiraan kondisi yang ada. 2) Menjumlahkan nilai dari setiap kriteria; 3) Mencari nilai rata-rata dari setiap komponen dengan membagi jumlah kriteria yang ada; 4) Mencari nilai setiap komponen dengan cara mengalikan nilai rata-rata komponen dengan bobot nilai masing-masing komponen; dan 5) Menentukan nilai total komponen (NTK) dengan cara menjumlahkan nilai tiap komponen, dikalikan dengan bobot nilai penilaian lapangan form A. b. Perhitungan angka penilaian untuk form B dilakukan dengan cara : 1) Memberi nilai pada setiap kriteria yang terdapat pada masing-masing komponen sesuai dengan perkiraan kondisi yang ada; 2) Menjumlahkan nilai dari setiap kriteria; 3) Menentukan nilai rata-rata dengan cara jumlah seluruh nilai kriteria dibagi dengan jumlah kriteria yang ada; dan 4) Menentukan Nilai Akhir Responden (NAR) dengan cara nilai rata-rata dikalikan dengan bobot nilai responden form B. c. Menentukan nilai akhir pada penilaian lapangan yaitu dengan cara : menjumlahkan nilai total komponen ditambah dengan Nilai Akhir Responden. NAPL = (NTK+NAR). d.selain …
d. Selain dari hasil penilaian Form A dan Form B, penilaian unit pelayanan masyarakat juga didasarkan atas informasi penting lainnya yang diperoleh dilapangan. 2. Teknik penilaian terhadap Performance Pimpinan Unit Pelayanan Masyarakat, antara lain: a. Memberi penilaian terhadap tes wawancara (w) dan ters tertulis (t) b. Mencari nilai akhir terhadap Performance Pimpinan Unit Pelayanan Masyarakat (NAPP) dengan cara menjumlahkan nilai tes wawancara dengan nilai tes tertulis. NAPP =(w+t). 3. Menentukan Nilai Akhir Penilaian (NAP) dengan cara : a. Jumlah nilai akhir penilaian lapangan dikalikan dengan bobot nilai lapangan; b. Jumlah nilai akhir penilaian terhadap performance Pimpinan Unit Pelayanan Masyarakat dikalikan dengan bobot nilai performance Pimpinan Unit Pelayanan Masyarakat; dan c. Menjumlahkan antara poin a dan b. NAP – (NAPL+NAPP). F. Pelaporan Penilaian Sebagai tindak lanjut dari penilaian lapangan, tim penilaian wajib membuat laporan hasil penilaian. G. Pengelolaan Hasil Penilaian Pengelolaan hasil penilaian lapangan (pada Form A dan Form B) disesuaiakan dengan kategori jenis pelayanan yang diselenggarakan. Hasil pengelolaan data dan informasi selanjutnya dijadikan bahan masukan bagi tim tingkat Pusat (Departemen Agama) dalam siding penetapan unit pelayanan masyarakat terbaik. Penentapan unit pelayanan masyarakat peringkat I, II, dan III ditetapkan melalui sidang tim tingkat pusat (Departemen Agama). Keputusan hasil penilaian akhir bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. H. Penganugerahan 1. Piagam dan penghargaan lain yang diberikan oleh Menteri Agama 2. Piala dan/atau piagam yang diberikan oleh Presiden RI, setelah dilakukan seleksi penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Unit pelayanan masyarakat yang memiliki kategori “BAIK” berhak mendapatkan “Piagam Penghargaan” sedangkan yang memiliki kategori “TERBAIK” berhak mendapatkan “Piala Citra Pelayanan Prima”.
BAB V …
BAB V SUSUNAN TIM PENILAIAN DAN PEMBIAYAAN A. Susunan Tim Penilai 1. Tim Penilai Tingkat Pusat Departemen Agama terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretaris; c. Anggota, dan d. Staf Sekretariat. 2. Tim Penilaian Tingkat Provinsi terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretaris; c. Anggota (bila perlu melibatkan tokoh masyarakat); dan d. Staf Sekretariat. 3. Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretaris; c. Anggota; dan d. Staf Sekretariat. B. Pembiayaan 1. Kegiatan Tim Penilai Tingkat Pusat Departemen Agama pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Departemen Agama c.q DIPA Sekretariat Jenderal dan DIPA Direktorat Jenderal yang terkait. 2. Kegiatan Tim Penilai Tingkat Provinsi pembiayaannya dibebankan kepada DIPA Kanwil Departemen Agama Provinsi dan atau bantuan pemerintah provinsi. 3. Tim Penilai Tingkat Kanwil Departemen Agama Kabupaten/Kota pembiayaan kegiatan dibebankan kepada DIPA Kandepag Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan atau bantuan pemerintah kabupaten/kota.
BAB 1V …
BAB IV PENUTUP Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat ini dimaksudkan sebagai acuan bagi tim penilai dalam melakukan penilaian terhadap kinerja unit pelayanan masyarakat secara obyektif dan transparan di lingkungan Departemen Agama. Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur kemudian hari.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Nopember 2007 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
MUHAMMAD M. BASYUNI
