TATAGARAPENGADAAN PEMBIAYAAN YANGBERSUMBER DARIKREDITORSWASTA ASING (Peraturan Menteri Indonesia Keuangan Republik Nomor: 45/PMK.0812014 tanggal 28 Februari 2AM'1 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA, suatuperjanjianpinjamandan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembalidenganpersyaratantertentu. Menteri Keuanganyang selanjutnyadisebut Menteriadalahmenteriyang menyelenggarakan urusanpemerintahan dibidangkeuangannegara. yangselanjutnyadisingkat KreditorSwastaAsing KSAadalahlembagakeuanganasing,lembaga keuangannasional,dan lembaganon keuangan asingyangberdomisilidanmelakukankegiatan usahadiluarwilayahNegaraRepublikIndones i a y a n g m e m b e r i k a np i n j a m a n k e p a d a pemerintahberdasarkanperjanjianpinjaman tanpa jaminan dari lembaga penjaminkredit ekspor. 4. KementerianNegara/Lembagayangselanjutnya disingkatK/L adalah kementeriannegara/ lembagapemerintahnon kementeriannegara/ lembaganegara. 5. PemerintahDaerahyang selanjutnyadisebut Pemdaadalahgubernur,bupati,atauwalikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah. 6. Badan Usaha Milik Negarayang selanjutnya disingkatBUMN adalah badan usaha yang seluruhatausebagianbesarmodalnyadimiliki oleh negaramelaluipenyertaansecaralangsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 7. Lembaga PenjaminKredit Ekspor yang selanjutnyadisingkatLPKE adalah lembaga yangditunjuknegaraasinguntukmemberikan jaminan,asuransi,pinjamanlangsung,subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspornegarayangbersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut digunakanuntuk membeli barang/jasadari negara bersangkutanyang berdomisilidan melakukankegiatanusaha di luar wilayah NegaraRepublikIndonesia. 8. DirekturJenderaladalah DirekturJenderal Pengelolaan UtangKementerian Keuangan. 9. SeleksiTerbatasadalah metodeseleksidengan jumlahcalonyang mampumelaksanakan dan memenuhisyaratdiyakiniterbatas. 10. SuratKonfirmasiPengadaanBarangdan Jasa yangselanjutnyadisingkatSKPBJadalahsurat
Menimbang : a. bahwatata cara pengadaanpembiayaanyang bersumber dari kreditor swasta asing sebagaimanadiatur dalam PeraturanMenteri 2. KeuanganNomor14/PMK.08l2012dinilai sudah tidaklagisesuaidengan kebutuhansaatinidan untuk itu dipandangperlu untuk dilakukan 3. l pengaturankembati; pertimbangansebagaimana b. bahwaberdasarkan dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan PeraturanMenteriKeuangantentangTataCara PengadaanPembiayaanYangBersumberDari KreditorSwastaAsing; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor17Tahun2003tentang KeuanganNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor1 Tahun2004tentang PerbendaharaanNegara (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2OA4Nomor 5, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4355); 3. PeraturanPemerintahNomor 10 Tahun 2011 tentangTata Cara PengadaanPinjamanLuar Negeri Dan PenerimaanHibah (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2011Nomor 23,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5202); MEMUTUST(AN: Menetapkan: PERATURANMENTERIKEUANGANTENTANG TATA CARA PENGADAAN PEMBIAYAANYANG BERSUMBER DARIKREDITORSWASTAASING. BAB I KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanMenteriini,yangdimaksuddengan: 1. PinjamanLuarNegeriadalah setiappembiayaan melaluiutangyang diperolehpemerintahdari pemberiPinjamanLuarNegeriyangdiikatoleh WartaPerundang-Undangan/l5 Juli 2014
G1
yang memuat konfirmasipelaksanaanpengadaan barang/jasayang siap ditindaklanjuti pembiayaannya melaluiKSA dari lVL, pemda, danBUMN. 11. Benchmarkadalahparameteruntukmenentukan kelayakansyaratdanketentuan(termsand conditions)suatu tawaranpembiayaandari calon KSA yang diukur dengan pendekatanpembiayaanyang efektif(effectivecost). 12. Requestfor Interestyangselanjutnyadisingkat Rfl adalahpemberitahuan awaldaripemerintah c.q. KementerianKeuangan mengenai kebutuhanpembiayaanyang disertaidengan permintaankepada calon KSA tertentu agar m e n y a m p a i k a nk e t e r t a r i k a nm e m b e r i k a n pinjamanuntuk mendanaisatu kegiatanatau paketkegiatantertentu. 13. ShortlistAwal adalah daftar calon KSA yang ditetapkansebagaipenerimaRfl. 14. ShortlistTambahanadalah daftar tambahan calon KSA yang disusun setelah pada penyampaianRfl pertamatidak menghasilkan3 (tiga)Letterof Interest. 15. Letterof InterestyangselanjutnyadisingkatLol adalahsuratjawabancalonKSA atas Rfl yang memuat pernyataanketertarikanmemberikan pinjamanuntuk mendanaisatu kegiatanatau paketkegiatantertentu. 16. Request for Proposal yang sefanjutnya d i s i n g k a t R f P a d a l a h p e r m i n t a a nu n t u k menyampaikanproposalpembiayaanguna memberikan pinjaman dalam rangka mendanaisatu kegiatanatau paket kegiatan tertentu kepada calon KSA yang telah menyatakanketertarikan nya. 17. Letterof Commitmentyangselanjutnyadisingkat LoCadalahdokumenberisikomitmenpengadaan pembiayaan dari KSA terpilih kepada KementerianKeuangan. 18. Loan/FinancingProposal yang selanjutnya disingkat L/FP adalah surat jawaban caton KSA atas RfP yang memuatterms and conditions yang ditawarkancalon KSA untuk pembiayaansatu kegiatanatau paket kegiatan tertentu.
BAB III PANITIASELEKSI Pasal 3 ( 1 ) S e l e k s i c a l o n K S A d i l a k u k a no l e h p a n i t i a seleksi. (2) Panitiaseleksisebagaimanadimaksudpada ayat(1): a. ditetapkan olehDirekturJenderalatas nama Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjukoleh MenteriKeuangan; b. dipilihdariunsurpegawainegerisipilyang memenuhipersyaratansebagaiberikut: 1 ) m e m i l i k i i n t e g r i t a s ,d i s i p l i n , d a n tanggungjawabdalammelaksanakan tugas; 2 ) m e m a h a m i p e k e r j a a ny a n g a k a n dilaksanakan; 3) memahamiisi dokumenpersyaratan seleksi; 4) tidakmemilikikonflikkepentingan; dan 5) menandatanganipaktaintegritasyang memuat pernyataanyang diperlukan dalam proses seleksi dan tidak m e l a k u k a nk o r u p s i , k o l u s i , d a n nepotisme; c.
berjumlahgasaldanberanggotakan paling sedikit3 (tiga)orang.
(3) Masa kerja panitia seleksi sebagaimana dimaksudpadaayat(1) ditetapkanoleh Direktur Jenderalataupejabatyangditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pasal 4 Dalam rangka membantupanitiaseleksi untuk m e l a k u k a ns e l e k s i c a l o n K S A s e b a g a i m a n a dimaksuddalamPasal3 ayat(1),DirekturJenderal: a. membentuksekretariatpanitiaseleksi;dan b. dapqtmenunjuknarasumber,tenagaahli,dan/ ataujasa konsultan.
BAB II RUANGLINGKUP
BAB IV ASAS UMUM
Pasal 2
Bagian Kesatu Metode Seleksi
Ruang fingkuppengaturanperaturanMenteriini meliputitatacarapengadaanpembiayaanyangbersumber dari KSA, mulai dari persiapanseleksi s a m p a i d e n g a n p e n a n d a t a n g a n a np e r j a n j i a n pinjaman. WartaPerundang-Undangan/l5 Juti 2014
Pasal 5 (1) Seleksi calon KSA dilakukanmelalui Seteksi Terbatas.
G2
(2) SeleksiTerbatassebagaimanadimaksudpada ayat (1), dilakukanmelaluipenyampaianRfl kepadacalonKSAyang memenuhikriteria. Bagian Kedua Kriteria Calon KSA Pasal 6 CalonKSA sebagaimanadimaksuddalampasal 5 ayat(2) harusmemenuhikriteriasebagaiberikut: a. pernahatau masihmemilikiportofoliopinjaman komersialkepadapemerintah; b. telah menyampaikanLol setefah mendapat pemberitahuan dari: 1) lVL, Pemda,BUMN1 , 2) calonpenyediabarang/jasa; dan/atau c. merupakancalon KSA potensialberdasarkan hasilidentifikasiDirektoratJenderalpengelolaan Utang(DJPU). Pasal 7 ( 1 ) D J P U c . q . D i r e k t o r a tP i n j a m a nd a n H i b a h melakukanpemetaanatas cafon KSA yang memilikikriteriasebagaimanadimaksuddalam Pasal6. (2) Pemetaansebagaimana dimaksudpadaayat(1) dilakukanpembaharuanapabilaterdapatcalon KSA yang: a) menyampaikanLol;dan/atau b) otensialberdasarkan identifikasiDJPU. Bagian Ketiga Dasar Dimulainya PelaksanaanSeleksi Pasal I (1) PelaksanaanseleksicalonKSAdimulaisetelah l(L, Pemda,atauBUMNmenyampaikan SKPBJ untuk kegiatan yang siap dibiayai kepada DirekturJenderal. (2) SKPBJsebagaimanadimaksudpada ayat (1) yangdapatditindaklanjuti denganseleksi,paling kurangmemuat: a. namacalonpenyediabarang/jasa; b. nilaikontrakdan kebutuhanpinjaman; c. deskripsibarang/jasa; d. mekanismepembayarandanjangkawaktu kontrak;dan e. jadwalpenandatanganankontrak. (3) SKPBJsebagaimanadimaksudpada ayat(2) juga menginformasikan seluruhatausebagian WaftaPerundang-lJndangan/IS Juti 2014
..
kegiatanyang termuat dalam surat penetapan sumberpembiayaan.
(4) DJPUc.q. DirektoratPinjamandan Hibahdapat memintainformasiterkaitSKPBJ kepada l(L, Pemda,atauBUMN. (5) Dalam hal kontrak pengadaantelah diterima sebelumSKPBJdisampaikanolehK/L,pemda, atauBUMN,kontrakpengadaandapatditindaklanjuti dengan proses seleksi calon KSA, sepanjangtelah dilengkapidengan ringkasan kontrakyang memuat informasisebagaimana dimaksudpadaayat (2). Bagian Keempat Dasar Penentuan Paket Pinjaman Pasal I Seleksicalon KSA dilakukanmelaluimekanisme pinjamantunggal,yaitusatupinjamandimaksudkan untukmembiayaisatukegiatan. Pasal10 Direktur Jenderaldapatmenetapkan pinjaman paket, yaitusatupinjamandimaksudkanuntukmembiayai beberapakegiatan,yang ditentukanberdasarkan SKPBJ yang disampaikanoleh l(/L, pemda, atau BUMN,denganmemperhatikan: a. volumepembiayaan; b. jenisbarang/kegiatan; c . asalbarang/country of origin;dan/atau d . jadwalpelaksanaan pengadaanbarangdanjasa. Bagian Kelima Dasar PerhitunganBenchmark Pasal11 ( 1 ) DJPU c.q. DirektoratStrategi dan portofolio Utang melakukanpenyusunanmetode penghitunganBenchmark.
(2) MetodepenghitunganBenchmarksebagaimana dimaksudpadaayat(1)ditetapkanoleh Direktur Jenderalatau pejabatyangditunjukoleh Menteri Keuangan. BAB V PERSIAPANSELEKSICALON KSA Pasal12 ( 1 ) D J P U c . q . D i r e k t o r a tP i n j a m a nd a n H i b a h melaksanakan persiapanseleksiyangmeliputi
G3
kegiatan-kegiatan sebagaiberikut: a. penyusunanShorilistAwalcalonKSA; b. penyusunanRfl; c. penyampaianRfl kepadacalon KSA yang masukdalamShorilistAwalcalonKSA; d. penerimaanLol daricalonKSA;dan e. penghitungan Benchmark. (2) Hasil penyusunanShorilistAwal dan penghitunganBenchmarksebagaimanadimaksud pada ayat (1) hurufa dan huruf e, ditetapkan oleh Direktur Jenderalataupejabatyangditunjuk oleh MenteriKeuangan. Pasal13 Berdasarkanhasilpemetaansebagaimanadimaksud dalamPasal6, DJPUc.q. Direktoratpinjamandan HibahmelakukanpenyusunanShorflistAwal untuk mendapatkanpalingsedikit5 (lima)calonKSA yang akan menerimaRfl, denganmemperhatikanrestriksi daricalonKSAyang meliputihal-halsebagaiberikut: a. jenis barang; b. asalbarang;dan/atau c . j u m l a h o u t s t a n d i n gp i n j a m a n c a l o n K S A , khususnyaterhadapcounterpartylimitdan out_ standing. Pasal14 (1) CalonKSA yang telahmenyampaikanLol dapat dimasukkanke dalam ShorilistAwal dan/atau ShortlistTambahansepanjangShorflistAwaldan/ atau ShortlistTambahanbelumditetapkan. (2) DalamhalcalonKSA menyampaikanLol setelah ShortlistAwal ditetapkan,cafon KSA dapat d i m a s u k k a nd a l a m p e n y u s u n a nS h o r f l i s t Tambahan. (3) DalamhalcalonKSA menyampaikanLol setelah Shortlist Awal dan Shorflist Tambahan ditetapkan,calonKSA dapatdimasukkandalam daftar calon KSA untuk pencarian sumber pembiayaanalternatif,apabilaseleksidinyatakan gagal. .
Pasal 15
(1) DJPU c.q. Direktoratpinjaman dan Hibah menyampaikanRfl kepada calon KSA yang masuk ke dalam ShorflistAwal. (2) Calon KSA yang tertarikharus menyampaikan Lol kepadaDJPU c.q. Direktoratpinjamandan Hibahpalinglambat14 (empatbelas)harikerja setelahpenyampaianRfl. Warta Perundang-Undangan/I 5 J uti 2014
(3) Apabilasebelumbataswaktu14 (empatbelas)
harikerjasebagaimanadimaksudpadaayat(2j berakhirdan seluruhcalonKSAyangmenerima Rfl telahmenyampaikan jawabanbaik berupa Lol maupunpernyataanpenolakan,makaproses seleksi dapat segera dilanjutkanke tahap berikutnya.
(4) DalamhaljumlahcalonKSAyangmenyampaikanLol kurangdari3 (tiga),DJPUc.g.Direktorat P i n j a m a nd a n H i b a h m e n y a m p a i k a nR f l tambahankepada calon KSA lainnyasetelah melakukanpenyusunanShorflistTambahan untukmendapatkancalonKSAtambahan. (5) CalonKSAtambahansebagaimana dimaksud padaayat(4)yangtertarik,harusmenyampaikan Lol kepadaDJPUc.q. Direktoratpinjamandan Hibah palinglambat 10 (sepuluh)hari kerja setelahpenyampaianRfl kedua. (6) Calon KSA tambahanyang akan menerima Rfl sebagaimanadimaksud pada ayat (4) palingsedikitsejumlahkekurangandarijumlah minimaf 3 (tiga) calon KSA yang menyampaikan Lol. (7) Proses seleksi calon KSA dapat dilanjutkan apabilasampaidenganpenyampaian Rfl kedua, terdapatpalingsedikit1 (satu)ealonKSA yang menyampaikan Lol. (8) Proses seleksi calon KSA dinyatakangagal apabilasetelahpenyampaianRfl pertamadan kedua, tidak terdapat calon KSA yang menyampaikan Lol. Pasal 16 DalamhalcalonKSAmemperoleh jaminandariLpKE, calon KSA dapat menyampaikanketertarikannya denganmenawarkanpembiayaanyangdijaminoleh : LPKE. BAB VI PELAKSANAANSELEKSICALON KSA Bagian Kesatu Tahapan Seleksi Pasal 17 Panitia seleksi melaksanakanseleksi dengan tahapansebagaiberikut: a. penyusunandokumen seleksi dan jadwal pelaksanaanseleksi;
penyampaianRfP kepadacalonKSAyangtelah memberikanLol; c . penerimaanL/FP daricalonKSA; d . evaluasiL/FP daricalonKSA;dan e. penyusunanperingkatcalon KSA atastawaran yangtidakmelebihiBenchmark. b.
,
B"Efli#:'l'n" Pasal 20
Bagian Kedua PenyampaianDokumen Seleksi
(1) Panitiaseleksimelakukan: a. evafuasiadministrasi;dan b. evaluasi finansialterhadap L/FP yang diterimadari calon KSA.
Pasal18
(2) Evaluasiadministrasisebagaimanadimaksud
( 1 ) Panitiaseleksimenyampaikan RfPkepadacalon KSA yang termasukdalam ShortlistAwal dan ShortlistTambahan.
(2) RfP sebagaimanadimaksudpada ayat (1) disampaikandengan melampirkanTermsof Referenceyang berisi informasimengenai kriteria L/FP yang ditetapkanoleh panitia seleksi.
(3) L/FP sebagaimanadimaksudpada ayat (2) disampaikancalonKSA kepadapanitiaseleksi paling lambat21 (dua puluh satu) hari kerja setelahpenyampaianRfP. (4) Dalamhal UFP sebagaimanadimaksudpada ayat(3)ataupernyataanpenolakandariseluruh calon KSA telah diterimaoleh panitiaseleksi sebelumbataswaktu sebagaimanadimaksud padaayat(3) berakhir,makapanitiaseleksidapat segera melanjutkanproses seleksi ke tahap berikutnya.
pada ayat (1) huruf a, meliputi evaluasi kelengkapandan keabsahandokumenL/FP.
(3) Evaluasifinansialsebagaimanadimaksudpada huruf b, meliputiperhitunganbiaya pinjaman berdasarkantawarancalon KSA dalam LIFP. (4) CalonKSAyangtidaklolosevaluasiadministrasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2), tidak dapatdiikutsertaka n dalamevaluasifinansialdan dinyatakangugur. (5) CalonKSA denganpenawaranbiayapinjaman melebihiBenchmarkberdasarkanhasilevaluasi finansialsebagaimana dimaksudpadaayat (3), dinyatakangugur. Pasal 21 ( 1 ) PanitiaseleksimenyusunperingkatcalonKSA berdasarkanhasil evaluasifinansialsebagaimanadimaksuddalamPasal20 ayat(3),dengan mempertimbangkan tawaran dengan biaya terendah.
Pasal 19 Tawaranpembiayaanyang dapat diikutsertakan dalamseleksidapatberbentuk: a. SingleLoan, yang diberikanoleh KSA untuk membiayaisatu kegiatanatau paket kegiatan tertentu; b. ClubDeal,yangdiberikansecarabersamaoleh lebih dari satu KSA yang dituangkandalam perjanjianpinjamanyangterpisahbagimasingmasing KSA untuk membiayaisatu kegiatan atau paket kegiatantertentu;dan/atau c . S y n d i c a t e dL o a n , y a n g d i b e r i k a ns e c a r a bersama oleh lebih dari satu KSA yang dikoordinasikan olehsalahsatuataulebihdari satuKSAyangdituangkandalamsatuperjanjian pinjamanuntuk membiayaisatu kegiatanatau paketkegiatantertentu.
WartaPerundang-Llndangan/l5 Juli 2014
(2) Dalamhalterdapat2 (dua)ataulebihcalonKSA yang menyampaikan penawaran terendah denganbiayapinjamansamasampaidengan2 (dua)angka dibelakangkoma, panitiaseleksi menyusunperingkatcalon KSA berdasarkan kriteriayang telahditetapkandalam RfP.
(3) Dalam haf seluruhtawaranyang disampaikan dinyatakangugursebagaimanadimaksudpada ayat (2),panitiaseleksimenyampaikan kembali RfP kepada calon KSA sebelumnya,dengan memberitahu kan batasan/rangebiayapinjaman. (4) Apabila setelah penyampaianRfP berikutnya seluruhtawaranyang disampaikancalon KSA tetap melebihiBenchmark,seleksidinyatakan gagal.
Pasal 22 Panitia seleksi melaporkan hasil evaluasi pelaksanaanseleksisebagaimanadimaksuddalam Pasal21 kepadaDirekturJenderal. BAB VII PENETAPAN PEMENANGSELEKSI
(4) Dalamhal calonKSA pemenangseleksitelah
m e n y a m p a i k a nL o C n a m u n t i d a k d a p a t melanjutka n komitmenpembiayaan nya,Direktur JenderaldapatmenunjukcalonKSA peringkat berikutnyasebagaipengganti.
(5) Apabilatidak terdapatcalon KSA pengganti sebagaimanadimaksudpada ayat (4), maka seleksidinyatakangagal.
Pasal 23 (1) DirekturJenderal ataupejabatyangditunjukoleh Menteri Keuanganmenetapkanpemenang seleksicalon KSA berdasarkanlaporan hasil evaluasipanitiaseleksi. (2) Panitiaseleksi memberitahukan pemenanghasil seleksi kepada para peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerimasurat penetapanpemenangdari DirekturJenderaf. Pasal 24 (1) Dalam hal pemenangseleksi calon KSA mengundurkan diri,maka peringkatkeduahasil seleksi calon KSA dinyatakan sebagai pemenangseleksi. (2) Penentuanpemenangseleksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) juga berlakuapabila peringkatkedua,ketiga,dan seterusnyayang dinyatakan sebagai pemenang seleksi mengundurkan diri. (3) ApabilaperingkatterakhirdariseluruhcalonKSA laiig memberikantawarantidakmelebihiBenchm a r k m e n g u n d u r k a nd i r i , m a k a s e l e k s i dinyatakangagal. Pasal 25 (1) Pemenangseleksicalon KSA menyampaikan pernyataankesediaanmemberikanpinjaman dafam rangka mendanaisatu kegiatanatau paket kegiatantertentudalam LoC. Q) LoC sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh direkturutamaatau pejabat yang benruenang mewakilipemenangseleksi calon KSA. (3) LoC sebagaimanadimaksudpada ayat (Z), disampaikanoleh pemenangseleksi kepada DirekturJenderal,paling lambat Z (tujuh)hari kerjasetelahKSA menerimasurat penetapan pemenangseleksicalonKSA. Warta Perundang-lJndanganll S JuIi 20 I 4
BAB VIII SELEKSIGAGAL Pasal 26
( 1 ) DirekturPinjamandan Hibah menyampaikan laporankepadaDirekturJenderalapabilaseleksi gagalsebagaimana dimaksuddalampasal 1S ayat(8),dan Pasal2Sayat(S).
(2) Panitiaseleksimenyampaikanlaporankepada DirekturJenderalapabilaterjadiseleksigagal sebagaimana dimaksuddalampasal21ayat(4) dan Pasal24 ayat(3). (3) DirekturJenderal ataupejabatyangditunjukoleh Menteri Keuangan menetapkankegagalan seleksiberdasarkanlaporanDirekturpinjaman dan Hibahsebagaimana dimaksudpadaayat(1) dan/atauberdasarkanlaporanpanitiaseteksi sebagaimanadimaksudpada ayat(2). (4) Setelah Direktur Jenderal menyatakan kegagalandalam hal seleksidinyatakangagal sebagaimanadimaksudpada ayat (2), panitia s e l e k s i m e n y a m p a i k a ns u r a t p e n e t a p a n kegagalanseleksikepadapesertaseleksi. Pasal27 (1) Dalamhalseleksidinyatakan gagal,makacalon KSA akan ditentukanmelalui sumber pembiayaanalternatif. (2) Ketentuanmengenaipencariansumber pembiayaan alternatif diatur dengan Peraturan Menteri. BAB IX SANKSI Pasal 28 CalonKSA pemenangseleksiyang mengundurkan diri sebagaimanadimaksuddalam Pasal 24, atau tidak dapat melanjutkankomitmen pembiayaan sebagaimanadimaksuddalam Pasal 25 ayat (4),
G6
tidakdiikutsertakan dalamseleksicalonKSAuntuk 1 (satu)tahunberikutnyaatau 5 (lima)periode seleksi. BAB X PENGHENTIAN PROSESSELEKSI Pasal 29
( 1 ) Direktur Jenderal dapat menerbitkansurat perintahkepadapanitiaseleksiuntukmelakukan penundaanatau penghentiansementaraproses seleksi,apabila terdapatinformasidari K/L, Pemda atau BUMN tentang adanya permasalahanpada kontrak pengadaanbarang/ jasa. ,,
(z',)Proses seleksi calon KSA yang mengalami penundaanataupenghentian sementara,dapat dilanjutkankembali ataudihentikansepenuhnya melaluipencabutansurat perintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat pemberitahuan lebihlanjutdari l(L, pemda atau BUMN. BAB XI PERIKATANDENGANKSA Pasal 30 ( 1 ) Tindak lanjut terhadap LoC dari KSA terpilih dilakukanolehunitstrukturalpadaDJPUdengan melakukanperundingandan penandatanganan perjanjianpinjamandenganKSAterpilih.
(2) Proses perundingandan penandatanganan perjanjianpinjamansebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuaiketentuan yangberlaku. BAB XII BIAYASELEKSI
a.
b.
semua dokumen yang telah diterbitkanberdasarkanPeraturanMenteriKeuanganNomor 14IPMK.0812012 tentangTataCara Pengadaan PembiayaanYang BersumberDari Kreditor SwastaAsingdinyatakantetap berlaku; prosessefeksiyangtelah dimulaiberdasarkan PeraturanMenteriKeuanganNomor14/pMK.08/ 2012tentangTataCaraPengadaanPembiayaan Yang BersumberDari Kreditor SwastaAsing tetap dilanjutkandengan berpedomanpada PeraturanMenteriini. BAB XIV KETENTUANPENUTUP Pasal 33
Dengan berlakunyaPeraturanMenteri ini, maka PeraturanMenteri Keuangan Nomor 14lpMK.Og/ 2012 tentang Tata Cara Pengadaanpembiayaan YangBersumberDariKreditorSwastaAsing,dicabut dan dinyatakantidak berlaku. Pasal 34
PeraturanMenteri diundangkan.
mulai berlakupada tanggal
Agar setiaporang mengetahuinya,memerintahkan p e n g u n d a n g a nP e r a t u r a nM e n t e r i i n i d e n g a n penempatannya d a l a m B e r i t aN e g a r aR e p u b l i k Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2014 MENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIA, ttd. MUHAMADCHATIBBASRI
Pasal 31 Segalabiayayangtimbuldalamrangkapelaksanaan seleksi calon KSA dibebankanpada Daftar lsian Pelaksanaan AnggaranDJPU.
Diundangkandi Jakarta pada tanggal 28 Febru ari 2A14 MENTERIHUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA,
BAB XIII KETENTUANPERALIHAN
ttd. AMIRSYAMSUDIN
Pasal 32 Padasaat PeraturanMenteriini mulaiberlaku: WartaPerundang-lJndangan/l S Juti 20 I 4
BERITANEGARAREPUBLIKINDONES|A TAHUNaO1{NOMOR276