PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI WALIKOTA BAU-BAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BAU – BAU, Menimbang
: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau perlu ditinjau kembali ; b. bahwa berhubung dengan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Bau-Bau.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 2. Undang–undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; 3. Undang–undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembetukan Kota Bau – Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daearah Prtovinsi dan Pemerintah Daearah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU dan WALIKOTA BAU-BAU MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI WALIKOTA BAU-BAU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Bau-Bau ; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ; 3. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ; 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bau-Bau dan perangkat daerah sebagai unsur penyelelenggara pemerintah daerah ; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bau-Bau ; 6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan ; 7. Sekretariat Daerah adalah unsur staf pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah ; 8. Sekreta ris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau ; 9. Sekretariat DPRD adalah unsur penyelenggara DPRD ; 10. Sekretaris DPRD adaalah Sekretaris DPRD Kota Bau-Bau ; 11. Staf Ahli Walikota Bau-Bau adalah pejabat struktural yang melaksanakan tugas khusus dalam membantu pelaksanaan tugas Walikota ; 12. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional fasilitatif yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah ; 13. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural. BAB II
PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur mengenai susunan, kedudukan dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ; (4) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Sekretariat Daerah Pasal 3 (1) Sekretariat Daerah adalah unsure staf ; (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (4), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah ; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah ; d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Sekretariat DPRD Pasal 6 Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 7 Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (7), sekretariat DPRD mempunyai fungsi : a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD ; b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD ; c. Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD ; d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Bagian Ketiga Staf Ahli Pasal 9 Staf Ahli merupakan jabatan struktural yang membantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 10 (1) Staf Ahli menjalankan tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Walikota di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah ; (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama
Sekretaris Daerah Pasal 11 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian, 27 (dua puluh tuju) Sub Bagian dan bantu kelompok jabatan fungsional yaitu : 1. Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Sekretaris daerah ; b. Asiatem Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ; c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan ; d. Asisten Administrasi Umum. 2. Asiatem Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : a. Bagian Adnimistrasi Pemerintahan Umum membawahi : -
Sub Bagian Tata Pemerintahan ;
-
Sub Bagian Administrasi Ketertiban Umum ;
-
Sub Bagian administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
b. Bagian Adminisrasi Kesejahteraan Rakyat membawahi : -
Sub Bagian Administrasi sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
-
Sub Bagian Administrasi Pendidikan Agama ;
-
Sub Bagian Administrasi Kesehatan.
c. Bagian Administrasi Kemasyarakatan membawahi : -
Sub Bagian Administrasi Kesatuan Bangsa dan Politik ;
-
Sub Bagian administrasi Pemuda dan Olah Raga.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari : a. Bagian Administrasi Perekonomian membawahi : -
Sub Bagian Administrasi Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
-
Sub Bagian administrasi Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik daerah ;
-
Sub Bagian Administrasi Pendapatan dan Keuangan Daerah.
b. Bagian administrasi Sumber Daya Alam membawahi ; -
Sub Bagian Administrasi Produksi Pertanian ;
-
Sub Bagian Administrasi Pertambangan dan Energi ;
-
Sub Bagian Administrasi Lingkungan Hidup.
c. Bagian administrasi Pembangunan membawahi : -
Sub Bagian Administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah ;
-
Sub Bagian Administrasi Lingkup Pekerjaan Umum ;
-
Sub Bagian Administrasi Perhubungan dan Pariwisata.
4. Asisten Administrasi Umum terdiri dari : a. Bagian Hukum membawahi : -
Sub Bagian Tata hukum dan Perundang-undangan ;
-
Sub Bagian Bantuan Hukum ;
-
Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum.
d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana membawahi : -
Sub Bagian Kelembagaan dan analisis Jabatan ;
-
Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
-
Sub Bagian Kepegawaian dan Pengolahan Data.
e. Bagian Umum dan Protokoler membawahi : -
Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Pimpinan ;
-
Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler ;
-
Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
(2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Sekretaris DPRD Pasal 12 (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari 3 (tga) Bagian, masing-masing Bagian terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian dan dibantu kelompok jabatan fungsional yaitu : a. Sekretariat terdiri dari : -
Sekretaris DPRD ;
-
Bagiam Umum ;
-
Bagian Persidangan ;
-
Bagian Keuangan.
b. Bagian Umum membawahi : -
Sub Bagian Tata Usaha ;
-
Sub Bagian Rumah Tangga.
c. Bagian Persidangan membawahi : -
Sub Bagian Risalah dan Persidangan ;
-
Sub Bagian Perundang-undangan.
d. Bagian Keuangan membawahi : - Sub Bagian Anggaran dan Pembiayaan ; - Sub Bagian Pelaporan. (2) Struktur Organisasi DPRD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Staf Ahli Pasal 13 (1) Staf Ahli terdiri dari paling banyak 5 (lima) Staf Ahli dengan nomen klatur jabatan terdiri dari : a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik ; b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan ; c. Staf Ahli Bidang Pembangunan ; d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ; e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. (2) Struktru Organisasi Staf Ahli adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 14 Di lingkungan Sekretarian Daerah dan Sekretarian DPRD dapat dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peruaturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 15 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional yang sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan beban kerja ; (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V
TATA KERJA Pasal 16 Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah dan Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 17 (1) Sekretaris Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh walikota ; (2) Sekretarian DPRD melaksanakan tugasnya secara operasional berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD dan secara administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota ; (3) Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pimpinan dan pelaksana yang berada pada lingkup kerjanya ; (4) Dalam hal Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD berhalangan menjalankan tugasnya dan atau menjalankan tugas keluar Daerah, maka Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD dapat menunjuk salah seorang pejabat yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk melaksanakan tugasnya. (5) Staf Ahli dalammelaksanakan tugasnya memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 18 (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (2) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur ; (3) Asisten Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur ; (4) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan kemampuan Daerah ; (5) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah ;
(6) Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan terlebih dahulu dari Walikota. Pasal 19 (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II.a ; (2) Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Walikota adalah Jabatan Eselon II.b ; (3) Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III.a ; (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 (1) Ketentuan yang mengaturt tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ; (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota BauBau Nomoe 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau, sebaagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomopr 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.
Ditetapkan di Bau-Bau pada tanggal, 24 Januari 2008
Diundangka di Bau-Bau pada tanggal, 24 Januari 2008
LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2008 NOMOR 2
