DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam upaya mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

b.

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, belum cukup mengatur tentang pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

: 1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 20);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

-1-

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3146);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

8.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6). MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Padang.

-2-

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Padang. 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang. 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan daerah di Kota Padang. 8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu. 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah 13. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. 14. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 16. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan prioritas PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 17. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. 18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. -3-

23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh masingmasing PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 24. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas. 25. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur 26. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. 27. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 28. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Indikator Output adalah ukuran atau hasil langsung dari proses pelaksanaan kegiatan, dinilai dalam bentuk kuantitatif. 29. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Indikator hasil adalah pernyataan kualitatif tentang perubahan atau dampak positif segera (1-2 tahun) yang dihasilkan oleh kegiatan, ini dapat diambil dari tujuan program Renja PD. 30. Dampak (Impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dinilai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Indikator dampak adalah pernyataan kualitatif tentang dampak atau akibat posistif kegiatan dalam jangka menengah dan panjang (5-10 tahun) yang dapat diambil dari program RPJMD, dinilai dalam bentuk persentase. 31. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 32. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 33. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD, DAN TUJUAN Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah : a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan renstra dan renja PD; b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja PD; dan

-4-

c. evaluasi terhadap hasil renstra dan renja PD. Pasal 3 Maksud Peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman bagi setiap PD untuk melakukan pengendalian dan Evaluasi terhadap Renstra dan Renja PD. Pasal 4 Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk: a. menciptakan konsistensi pengendalian, pemantuan dan pengawasan pembangunan daerah melalui kesesuaian Renstra dengan RPJMD, Renja dengan Renstra PD; b. mewujudkan evaluasi yang sistematis, objektif, dan transparan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan c. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PERUMUSAN KEBIJAKAN RENSTRA DAN RENJA PD Bagian Kesatu Renstra PD Pasal 5 (1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan Renstra PD mencakup perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra PD ditetapkan. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: a. indikator kinerja PD berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD; b. rencana program, kegiatan PD berpedoman pada kebijakan umum dan program RPJMD serta memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis; c. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD; dan/atau d. pentahapan pelaksanaan program PD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program RPJMD. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis PD, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pasal 6 (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan strategis PD . (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi Formulir 1 dan formulir 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. -5-

(3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (4) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui kepala Bappeda. Pasal 7 (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dengan menggunakan Formulir 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD. (3) Kepala PD menindaklanjuti rekomendasi hasil telahaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyampaian rekomendasi diterima dan disampaikan kepada walikota melalui Bappeda dalam bentuk soft copy dan hard copy.

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua Renja PD Pasal 8 Pengendalian terhadap perumusan kebijakan Renja PD mencakup perumusan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD yang mengacu pada Renstra PD. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja PD mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Daerah serta selaras dengan Renstra PD. Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja PD kota telah berpedoman pada RKPD dan Renstra PD. Pasal 9

(1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja PD. (2) Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi Formulir 4 dan Formulir 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (4) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui kepala Bappeda.

-6-

Pasal 10 (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja PD sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menggunakan Formulir 6 sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD. (3) Kepala PD menindaklanjuti rekomendasi hasil telahaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyampaian rekomendasi diterima dan disampaikan kepada walikota melalui Bappeda dalam bentuk soft copy dan hard copy. BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD Pasal 11 (1) Pengendalian pelaksanaan Renja PD dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-PD. (2) Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan rencana program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran yang disusun dalam RKA-PD sesuai dengan Renja PD. (3) Evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan. (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) dengan mengisi Formulir 7 sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 12 (1) Kepala PD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD. (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pengendalian pelaksanaan Renja PD ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-PD sesuai dengan Renja PD. (3) Kepala PD menyampaikan laporan triwulan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui kepala Bappeda. Pasal 13 (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3). (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD. (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui kepala Bappeda. -7-

(4) Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai triwulan IV merupakan hasil evaluasi Renstra PD tahun berjalan. BAB V EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA DAN RENJA PD Bagian Kesatu Renstra PD Pasal 14 (1) Evaluasi terhadap hasil Renstra PD mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta dana indikatif. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan dan menilai tingkat keberhasilan indikator kinerja Program dan Kegiatan Renstra PD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap hasil evaluasi Renstra PD untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. (4) Dokumen yang diperlukan dalam mengevaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang sebagai berikut : a. renstra PD; b. evaluasi Hasil Renja PD triwulan IV; Pasal 15 (1) Kepala PD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra PD, melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan prediket kinerja. (2) Evaluasi terhadap Hasil Renstra PD sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mengisi Formulir 8 dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel 1sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (4) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui kepala Bappeda setiap tahun paling lambat pada minggu kedua bulan januari tahun berikutnya dalam bentuk soft copy dan hard copy. Pasal 16 (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). (2) Hasil evaluasi Renstra PD digunakan sebagai bahan evaluasi hasil RPJMD. (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD. (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota melalui kepala Bappeda.

-8-

Bagian Kedua Renja PD Pasal 17 (1) Evaluasi terhadap hasil Renja PD mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja PD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-PD untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. (4) Dokumen yang diperlukan dalam mengevaluasi Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang sebagai berikut : a. renstra PD; b. renja PD; c. laporan realisasi fisik dan keuangan triwulan 1 sampai dengan triwulan IV Pasal 18 (1) Kepala PD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja PD, melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan prediket kinerja. (2) Evaluasi terhadap Hasil Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mengisi Formulir 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel 1. (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. (4) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui kepala Bappeda setiap triwulan paling lambat pada tanggal sepuluh di bulan berikutnya dalam bentuk soft copy dan hard copy. Pasal 19 (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4). (2) Hasil evaluasi Renja PD digunakan sebagai bahan evaluasi hasil Renstra PD. (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD. (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota melalui kepala Bappeda. BAB VI TINDAK LANJUT PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 20 (1) Kepala Bappeda mengklarifikasi laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra dan Renja yang disampaikan oleh PD melalui forum timbal balik antara Bappeda dengan PD.

-9-

(2) Berdasarkan hasil klarifikasi timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bappeda menilai hasil pengendalian dan evaluasi Renja PD. (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rapor kinerja PD per triwulan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang. Ditetapkan di Padang pada tanggal 18 Oktober 2016 WALIKOTA PADANG, dto MAHYELDI Diundangkan di Padang pada tanggal 18 Oktober 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG, dto VIDAL TRIZA BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR

- 10 -

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PD BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Formulir 1 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perumusan Kebijakan Renstra PD :........................... Kota Padang Hasil Pengendalian dan Evaluasi No

(1) 1.

Jenis Kegiatan

(2) Pembentukan tim penyusun Renstra PD dan Agenda Kerja

2.

Penyiapan data dan informasi

3.

Analisis gambaran pelayanan PD

4.

Review Renstra K/L

5. 6.

Kesesuaian

Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai dengan pelayanan PD

7.

Perumusan isu-isu strategis

8.

Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD

9.

Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD

10.

Mempelajari Surat Edaran Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra PD beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-PD

11.

12.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan Perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

13.

Pembahasan di forum PD

14.

Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah

15.

Perumusan rancangan akhir Renstra PD

16.

Pentahapan pelaksanaan program PD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah.

- 11 -

Faktor Tindak Lanjut Penyebab Penyempurna Tidak Ketidak an Apabila Ada Ada Sesuaian Tidak Sesuai (3) (4) (5) (6)

Hasil Pengendalian dan Evaluasi No

(1) 17.

Kesesuaian

Faktor Tindak Lanjut Penyebab Penyempurna Tidak Ketidak an Apabila Ada Ada Sesuaian Tidak Sesuai (3) (4) (5) (6)

Jenis Kegiatan

(2) Dokumen Renstra PD yang telah disyahkan

..................., tanggal .................. KEPALA PD…………….. KOTA PADANG

(

)

Petunjuk Pengisian Formulir 1: Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi; Kolom (2) diiisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi; Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut; Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut; Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

WALIKOTA PADANG, dto MAHYELDI

- 12 -

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PD BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Formulir 2 Konsistensi Program dan Kegiatan mengacu kepada Indikator Sasaran RPJMD (Impact) Renstra PD.....................………..Kota Padang Periode Pelaksanaan : …..........… NO

Sasaran RPJMD

(1) 1

(2) Sasaran1

Indikator Kinerja Sasaran RPJMD (Impact) (3) Indikator 1 Indikator 2

Program/ Kegiatan (4) Program1 Kegiatan 1 Program2 Kegiatan 2

Indikator Outcome/ Output (5)

Kesesuaian Ya/tidak

Ket.

(6)

(7)

Usulan tindak lanjut pada sasaran Renstra PD berikutnya: Usulan tindak lanjut pada Tujuan Renstra PD berikutnya:

Disusun ......................., tanggal KEPALA PD………………….

( Petunjuk Pengisian :  Nama PD dan periode: Diisi dengan nama PD, serta periode pelaksanaan RPJMD dievaluasi.  Indikator kinerja PD yang mengacu pada sasaran RPJMD;

)

yang

Kolom (1) diisi dengan nomor urut. Kolom (2) diisi dengan sasaran RPJMD sesuai dengan yang tercantum pada Renstra PD yang akan disesuaikan. Kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD (impact). Kolom (4) diisi dengan Program/Kegiatan Renstra PD yang mengacu pada sasaran RPJMD. Kolom (5) diisi dengan Indikator Program/Kegiatan (outcome/output) Renstra PD yang mengacu pada sasaran RPJMD. Kolom (6) diisi dengan ya jika program/kegiatan pada Renstra PD sesuai/mengacu pada sasaran RPJMD, Indikator Program/Kegiatan (outcome/output) Renstra sesuai/mengacu pada indikator sasaran RPJMD.

- 13 -

diisi dengan tidak jika program/kegiatan pada Renstra PD tidak sesuai/mengacu pada sasaran RPJMD, Indikator Program/Kegiatan (outcome/output) Renstra tidak sesuai/mengacu pada indikator sasaran RPJMD. Kolom (7) diisi dengan keterangan

WALIKOTA PADANG, dto MAHYELDI

- 14 -

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PD BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Formulir 3 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra PD Kota Padang No

Aspek

(1)

(2) Perumusan tujuan dan sasaran PD berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD Perumusan rencana program, kegiatan PD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD. Perumusan indikator kinerja PD berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD Pentahapan pelaksanaan program PD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program RPJMD.

1.

2.

3.

4.

5.

Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi (3)

..................., tanggal .................. KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG

(

)

Petunjuk Pengisian Formulir 3: Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut; Kolom (2) diiisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi. WALIKOTA PADANG, dto MAHYELDI

- 15 -

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PD BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Formulir 4 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja PD PD :……………………..

No

Jenis Kegiatan

(1)

(2) Pembentukan tim penyusun Renja PD dan Agenda Kerja PD.

1. 2.

Pengolahan data dan informasi.

3.

Analisis gambaran pelayanan PD.

4. 5.

Mengkaji hasil evaluasi renja-PD tahun lalu berdasarkan Renstra-PD. Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

6.

Penelaahan rancangan awal RKPD.

7.

Perumusan tujuan dan sasaran.

8.

Penelaahan usulan masyarakat.

9.

Perumusan kegiatan prioritas.

10.

Pemahasan dalam forum PD.

Menyelaraskan program dan kegiatan 10.a. PD Kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan Mempertajam indikator dan target 10.b. kinerja program dan kegiatan PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Mensinkronkan program dan kegiatan antar PD dalam rangka optimalisasi 10.c. pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan 10.d. pagu indikatif untuk masing-masing PD sesuai surat edaran Walikota.

11.

Sasaran program dan kegiatan PD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

- 16 -

Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Tindak Faktor Lanjut Penyebab Penyempurn Tidak Ketidak Ada aan Apabila Ada Sesuaian Tidak (3) (4) (5) (6)

Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian No

Ada

Tidak Ada

Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian

(3)

(4)

(5)

Jenis Kegiatan

(1)

(2)

12.

Program dan kegiatan antar PD dengan PD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum PD.

13.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.

14.

Dokumen Renja disyahkan.

PD

yang

Tindak Lanjut Penyempurn aan Apabila Tidak (6)

telah

..................., tanggal .................. KEPALA PD……………..

(

)

Petunjuk Pengisian Formulir 4 : diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi; Kolom (1) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi; Kolom (2) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut; Kolom (3) diisi dengan tanda ce k (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut; Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

WALIKOTA PADANG, dto MAHYELDI

- 17 -

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PD BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Formulir 5 Konsistensi Indikator Kinerja RKA, Renja, dan Renstra PD.......................………..Kota Padang Periode Pelaksanaan RKA :………………………………………………….

Sasaran No Resntra (1)

(2)

Program/ Kegiatan (3)

RKA Indikator Indikator Outcome/ input Output (4) (5)

Renja PD Indikator Indikator Outcome/ input Output (6) (7)

Renstra PD Indikator Indikator Outcome/ input Output (8) (9)

Keses uaian Ya/ tidak

Ket

(10)

(11)

Usulan tindak lanjut pad indikator sasaran Renja PD berikutnya: Usulan tindak lanjut pada program/kegiatan pada Renja PD berikutnya: Disusun ......................., tanggal ................... KEPALA PD…………………. (

)

Petunjuk Pengisian Formulir 5: 

Nama PD dan periode: Diisi dengan nama PD yang Renja-PD nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renstra PD yang dievaluasi.  Indikator kinerja Renja PD yang mengacu pada sasaran Renstra PD: Kolom (1) diisi dengan nomor urut; Kolom (2) diisi dengan sasaran Renstra PD; Kolom (3) diisi dengan Program/Kegiatan Renja PD; Kolom (4) diisi dengan Indikator input pada DPA-PD program/kegiatan yang sama; Kolom (5) diisi dengan indikator Outcome/Output pada DPA-PD pada program/kegiatan yang sama; Kolom (6) diisi dengan indikator input pada Renja PD pada program/kegiatan yang sama; Kolom (7) diisi dengan indikator Outcome/Output pada Renja PD pada program/kegiatan yang sama; Kolom (8) diisi dengan indikator input pada Renstra PD pada program/kegiatan yang sama; Kolom (9) diisi dengan indikator Outcome/Output pada Renstra PD pada program/kegiatan yang sama;

- 18 -

Kolom(10

Kolom (7)

diisi dengan ya jika indikator pada DPA, Renja, dan Resntra sama dan selaras dengan sasaran RPJMD. diisi dengan tidak jika indikator pada DPA, Renja, dan Resntra tidak sama dan selaras dengan sasaran RPJMD; diisi dengan keterangan

WALIKOTA PADANG, dto MAHYELDI

- 19 -

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PD BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Formulir 6 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja PD Kota Padang No

Aspek

(1)

(2) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup Kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah Kota serta mengacu pada RKPD. Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional

1.

2.

Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi (3)

..................., tanggal .................. KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG (

)

Petunjuk Pengisian Formulir 6: Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut; Kolom (2) diiisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

WALIKOTA PADANG, dto MAHYELDI

- 20 -

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PD BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Formulir 7 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja PD PD Periode Renja PD Periode RKA PD

Kode

(1)

: ............................... : ............................... : ...............................

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan (2)

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3) Renja

(4) RKA

Rencana Tahun ............ (tahun rencana) Target Lokasi Capaian Kinerja (5) (6) (7) (8) Renja RKA Renja RKA

Prakiraan Maju Rencana Tahun ......... Target Dana Capaian Kinerja (9) (10) (11) (12) Renja RKA Renja RKA

Kesesuaian

Evaluasi

Tindak Lanjut

Hasil Tindak Lanjut

(16)

(17)

(18)

Dana (13) Renja

(14) Ya

(15) Tidak

..................., tanggal .................. KEPALA PD .................. KOTA PADANG (

- 21 -

)

Petunjuk Pengisian Formulir 7 :

Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan; Kolom(2) diisi dengan uraian urusan/bidang pemerintahan dan uraian program/kegiatan; Kolom(3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja PD dan RKA-PD. Gunakan table indikator kinerja dalam dokumen Renja PD dan RKA-PD untuk tiap program dan kegiatan; Kolom(4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja PD kabupaten/kota dan RKA-PD. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan; Kolom(5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja PD dan RKA-PD dalam tahun rencana; Kolom(6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja PD dan RKA-PD; Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja PD dan RKA-PD pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi; Kolom(8) diisi besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja PD dan RKA-PD; Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja PD dan RKAPD pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8); Pertanyaan kunci:  Apakah program dan kegiatan dalam RKA-PD merupakan cerminan dari Renja PD?  Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-PD lebih spesifik dan sesuai dengan Renja PD?  Apakah pagu anggaran RKA-PD sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja PD?  Apakah prakiraan maju anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-PD?  Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-PD? Kolom(11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan; Kolom (12) diisi tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan Kolom (13) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

WALIKOTA PADANG, dto MAHYELDI

- 22 -

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PD BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Formulir 8 Evaluasi terhadap Hasil Renstra PD PD : ........................................... Periode Pelaksanaan:…………………………………………………………..................... Indikator dan Target Kinerja PD Kota yang mengacu pada Sasaran RPJMD: .........................................................................................................

No

Sasa ran

Progr am/ Kegia tan

(1)

(2)

(3)

Indik ator Kiner ja

Data Capaia n Pada Awal Tahun Perenca naan

(4)

(5)

Target Capaian pada Akhir Tahun Perenca naan (6) K Rp

Target Renstra PD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(7) R K p

(8) R K p

(9) R K p

(10) R K p

(11) R K p

(12) R K p

(13) R K p

(14) R K p

(15) R K p

(16) R K p

(17) R K p

(18) R K p

(19) R K p

(20) R K p

(21) R K p

Unit Pena nggung Jaw ab (22)

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong pencapaian kinerja: Faktor penghambat: Usulan tindak lanjut pada Renja PD berikutnya: Usulan tindak lanjut pada Renstra PD berikutnya: ......................., tanggal ................... KEPALA PD .................. KOTA PADANG

- 23 (

)

Petunjuk Pengisian Formulir 8:  Nama PD dan periode: Diisi dengan nama PD, serta periode pelaksanaan Renstra PD yang dievaluasi.  Indikator dan target kinerja PD yang mengacu pada sasaran RPJMD Kota: Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja PD yang mengacu pada sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Renstra PD Kota yang dievaluasi. Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra PD yang dievaluasi; Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah PD yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah PD Kota sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra PD Kota yang dievaluasi; Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra PD yang dievaluasi; Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra PD yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu; Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah PD seperti tertulis dalam Renstra PD yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut; Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra PD; Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja PD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra PD yang dievaluasi; Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja PD tahun berkenaan; Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut. Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas: tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100% tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100% tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

- 24 -

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100% tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100% tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100% dan seterusnya. Kolom (22) diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra PD yang dievaluasi.  Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.  Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.  Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renja PD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target program dan kegiatan prioritas Renstra PD.  Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renstra PD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renstra PD berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra PD yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra PD.

WALIKOTA PADANG, dto MAHYELDI

- 25 -

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PD BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

No . (1) (2) (3) (4) (5)

Tabel 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja INTERVAL NILAI KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA REALISASI KINERJA 91% ≤ 100% Sangat tinggi 76% ≤ 90% Tinggi 66% ≤ 75% Sedang 51% ≤ 65% Rendah ≤ 50% Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut: (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. (2) Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

WALIKOTA PADANG, dto MAHYELDI

- 26 -

LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PD BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Formulir 9 Evaluasi Hasil terhadap Renja PD :.................................................... Periode Pelaksanaan :…………………… Indikator dan target kinerja PD yang mengacu pada sasaran RKPD: …………………………………………………………………………………………………

Indikator Kinerja Program/ Program No Sasaran Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (output)

1

2

3

Target Realisasi Renstra PD Capaian Kota pada Kinerja Tahun ........ Renstra PD (akhir Kota sampai periode dengan Renja Renstra PD PD Tahun Kota) Lalu (n-2)

4

K

Target kinerja dan anggaran Renja PD Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi

6

5 Rp

K

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

7 Rp

K

Rp

K

I

II

III

IV

8

9

10

11

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

Realisasi Kinerja dan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Anggaran Renstra PD Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Kota s/d Tahun ....... Anggaran Renja Anggaran Renstra PD (Akhir Tahun PD Kota yang Kota s/d tahun ... Pelaksanaan Renja dievaluasi (%) PD Kota Tahun....) 12 K

13 = 6 + 12 Rp

K

Unit PD Penanggung Jawab

14=13/5 x100%

Rp

K

15

Rp

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD provins berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

Disusun ......................., tanggal ...................

- 27 -

KEPALA PD…………………. KOTA PADANG

Dievaluasi ......................., tanggal ................... KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG

( (

)

)

Petunjuk Pengisian Formulir 9:  Nama PD dan periode: Diisi dengan nama PD, serta periode pelaksanaan Renja PD yang dievaluasi.  Indikator dan target kinerja PD yang mengacu pada sasaran RKPD; Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja PD yang mengacu pada sasaran RKPD sebagaimana tercantum dalam Renja PD yang dievaluasi. Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja PD yang dievaluasi; Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan PD pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja PD yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja PD yang dievaluasi; Kolom (3) diisi dengan uraian/judul program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja PD yang dievaluasi; Kolom (4) diisi sebagai berikut:  Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra PD.  Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD Kota Padang yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.  Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra PD berkenaan. Kolom (5) diisi sebagai berikut:  Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra PD sampai dengan akhir periode Renstra PD; 28

Kolom

Kolom

Kolom

Kolom

Kolom

 Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra PD sampai dengan akhir periode Renstra PD;  Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra PD; dan  Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra PD. (6) diisi sebagai berikut:  Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;  Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra sampai dengan tahun n-2;  Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra PD sampai dengan tahun n-2;  Contoh: Renstra PD tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja PD Kota tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009). (7) diisi sebagai berikut:  Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja PD Kota tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1);  Untuk baris program diisi dengan: a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja PD tahun berjalan; dan b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.  Untuk baris kegiatan diisi dengan: a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja PD tahun berjalan; dan b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan. (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja PD Kota tahun berjalan; (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja PD Kota yang dievaluasi; (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra PD Kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja PD Kota yang dievaluasi; Kolom (13) = Kolom (6) + Kolom (12) Kolom (13) (K) = Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K) 29

Kolom (13) (Rp) = Kolom (6)(Rp) + Kolom (12)(Rp) Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra PD Kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja PD Kota yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp) Kolom (14) = (Kolom (13) : Kolom (5)) X 100% Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K) : Kolom (5)(K)) X 100% Kolom (14)(Rp) = (Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)) X 100%; dan Kolom (15) diisi dengan nama unit satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja PD Kota yang dievaluasi.  Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh Kepala PD dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.  Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh Kepala PD dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.  Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda Kota dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan Kota.  Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda dengan usulan kebijakan dalam Renja PD berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja PD Kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja PD.

WALIKOTA PADANG, dto MAHYELDI

30