BADANpENGKAJTANDAr{ pfiiealplt (qPPr)
rEKNoLocl
KEPUTUSAN KEPALABADAN PENGKAJIANDAN PENERAPANTEKNOLOGI NOMOR a\3 TAHUN 2OL4 TENTANG TIM VERIFIKASIDAN PENELITIANBARANG MILIK NEGARA INTERNAL BADAN PENGKAJIANDAN PENERAPANTEKNOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGKAJIANDAN PENERAPANTEKNOLOGI
Menimbang :a.
bahwa untuk
melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 403/KMK.06l2OI3
tentang Pedoman Pelaksanaan
Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga maka perlu membentuk Tim Verifikasi dan
Penelitian
Barang
Milik
Negara
Interna-l
Badan
Pengk4jian dan PenerapanTeknologi; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Saudara namanya disebutkan
dalam
Keputusan
ini,
dinilai
cakap
dan
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Verifikasi dan Penelitian Barang Milik Negara Internal Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi berdasarkan Keputusan ini; Mengingat
: 1, Peraturan
Pemerintah Nomor
6
Tahun
2006
tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun Lembaran
2006 Nomor 20, Tambahan
Negara Republik
Indonesia
Nomor
4609),
sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor...
-2-
$,{omor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor a855);
2.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2010; sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2OL2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201,2 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N o mo r 5 3 3 a ); 3.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun Kedudukan,
Tugas,
Organisasi dan
Fungsi,
Tata
Kerja
2OOl Tentang
Kewenangan,
Susunan
Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2OI3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); 4.
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2OI3 Nomor 11);
5.
Keputusan Presiden Nomor 46lM
Tahun
2074 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajiandan PenerapanTeknologi; 6.
Peraturan
Menteri
Keuangan Nomor
96/PMK.06l2007
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244|PMK.O6l2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengadaan Barang Milik Negara; Peraturan...
-3-
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.A6l2AI3 tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Tindak
Lanjut
Hasil
Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian Lembaga; 9,
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 170 lKplI
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG TIM VERIFIKASI DAN PENELITIAN BARANG MILIK NEGARA INTERNAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGITAHUN 2014. KESATU
Menetapkan Tim Verifikasi dan Peneiitian Barang Milik Negara Internal Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai berikut: 1. Ketua merangkap Anggota
Ari Gunawan
2. Sekretaris L merangkap Anggota
Zulkifli Mustafa
3. Sekretaris 2 merangkap Anggota
Suci Woelanda
4. Anggota
1. Heru Basuki 2. Nisa Halisha 3. Iwan Mujiono 4. Bambang Riyanto 5. Suryanto 6. LegowoFujiono 7. Muhammad Suro 8. Tata 9. Sugiyo KEDUA:...
- TA-
KEDUA
: Tim Verifikasi dan Penelitian Barang Milik Negara Internal BPP| sebagaimana
dimaksud
bertanggungjawab dengan
dan
ketentuan
pada
bertugas
peraturan
atas
Diktum
KESATU,
pelaksanaan
sesuai
perundang-undangan
yang
berlaku. KETIGA
: Tim Verifikasi dan Penelitian Barang Milik Negara Internal BPPT bertugas melakukan Verifikasi dan Penelitian Barang Milik Negara (BMN) BPPT terhadap: 1.
Barang yang tidak ditemukan;
2.
BMN dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam daftar BMN;
3.
BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan BPPT namun belum bersertipikat atas narna Pemerintah Republik Indonesiac,q. BPPT;
4.
BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan BPPT namun tidak didukung dengan dokumen kepemilikan;
5.
BMN dikuasai oleh pihak lain;
6.
BMN dalam sengketa;
7.
BMN dimanfaatkan pihak lain dengan kompensasi tetapi tidak sesuai ketentuan;
B.
BMN dimanfaatkan oleh pihak iain tanpa kompensasi;
9.
Gedung berdiri di atas tanah pihak lain atas dasar kontrak dan masa kontrak telah habis;
10. Gedung sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri keuangan; 1 1. Membuat berita acara hasil pelaksanaan Verifikasi dan Penelitian BMN; 12.Menyampikan...
-5-
13. Menyampikan laporan kepada Kepala BPPT berkenaan hasil pelaksanaan Verifikasi dan Penelitian BMN yang dilkukan. KEEMPAT
Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi dan Penelitian BMN Internal BPPT bertanggung jawab kepada Kepala BPP|.
KELIMA
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggara BPPT.
KEENAM
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. SALINAN
Keputusan
ini
disampaikan
kepada
yang
ini
disampaikan
kepada
yang
berkepentingan PETIKAN
Keputusan
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2OI4 KEPALA
BADAN
PENGKAJIAN
PENERAPANTEKNOLOGI
UNGGUL PRIYANTO
DAN