PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS, Menimbang : a. bahwa
berdasarkan
ketentuan
Pasal
3
Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana
Pengelolaan
Hutan
serta
Pemanfaatan Hutan, seluruh kawasan hutan terbagi dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan; b. bahwa di wilayah Kabupaten Musi Rawas terdapat kawasan hutan produksi yaitu Hutan Produksi Lakitan; c. bahwa
untuk
penyelenggaraan
pengelolaan
hutan
sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan
Daerah
tentang
Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lakitan Kabupaten Musi Rawas. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang
Nomor
28
Tahun
1959
tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1990
Nomor
49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 1
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19
Tahun
2004
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang
Kehutanan
menjadi
Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 5. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor
82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor
22,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah
Perubahan
atasTata
Nomor Hutan
3
dan
Tahun
2008
Penyusunan
tentang Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/MENHUT-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sumatera Selatan.
3
Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN MUSI RAWAS dan BUPATI MUSI RAWAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PEMBENTUKAN
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas. 5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lakitan selanjutnya disingkat KPHP
Lakitan
adalah
Kesatuan
Pengelolaan
Hutan
Produksi
LakitanKabupaten Musi Rawas. 6. Kepala
Kesatuan
Pengelolaan
Hutan
Produksi
Lakitan
yang
selanjutnya disingkat Kepala KPHP Lakitan adalah Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lakitan Kabupaten Musi Rawas. 7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
4
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 9. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 10. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 11. Penggunaan
Kawasan
Hutan
merupakan
penggunaan
untuk
kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. 12. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, sehingga
daya
dan
meningkatkan
dukung,
produktivitas
fungsi dan
hutan
dan
peranannya
lahan dalam
mendukung system penyangga kehidupan tetap terjaga. 13. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. 14. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 15. Resort adalah Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut Resort KPH adalah bagian dari wilayah kerja KPHP Lakitan. 16. Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat HP adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
5
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPHP Lakitan Kabupaten Musi Rawas yang wilayah kerjanya terdiri dari Kelompok Kawasan Hutan HP Lakitan Utara I, HP Lakitan Utara II, HP Lakitan Selatan dan HP Kungku. (2) Peta wilayah kerja KPHP Lakitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1) KPHP
Lakitan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten
dibidang pengelolaan hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) KPHP Lakitan dipimpin oleh Kepala KPHP yang bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 4 KPHP Lakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan produksi sesuai fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KPHP Lakitan mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi : 1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; 2. Pemanfaatan hutan; 6
3. Penggunaan kawasan hutan; 4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan 5. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
b. penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten bidang kehutanan untuk diimplementasikan. c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian. d. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya. e. penyelenggaraan
informasi
peluang
investasi
guna
mendukung
tercapainya tujuan pengelolaan hutan.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6
(1) Susunan Organisasi KPHP Lakitan adalah tipe A; (2) Susunan Organisasi KPHP Lakitan terdiri dari :
a. Kepala KPHP Lakitan; b. Sub Bagian Tata Usaha; c.
Seksi Perencanaan dan Produksi;
d. Seksi Pembinaan dan Perlindungan Hutan; e.
Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (RKPHP); dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan Struktur Organisasi KPHP Lakitan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7
BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN Pasal 7 (1) Kepala KPHP Lakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf a, adalah jabatan struktural eselon IIIa. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, adalah jabatan struktural eselon IVa.
Pasal 8 (1) Resort sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Resort. (2) Kepala Resort bukan jabatan struktural, Kepala Resort diangkat dan diberhentikan oleh Kepala KPHP.
Pasal 9 Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai di lingkungan KPHP Lakitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 10 (1) Pegawai Negeri Sipil KPHP Lakitan dapat diangkat dalam jabatan
fungsional sesuai dengan bidang keahlian, kebutuhan dan beban kerja. (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya. (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8
Pasal 11 (1) KPHP Lakitan dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. (2) Kepala
KPHP
Lakitan
mengkoordinasikan
bertanggung
bawahan
dan
jawab
memimpin
memberikan
dan
pengarahan,
pembinaan dan penyusunan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 12 Pembiayaan KPHP Lakitan dalam pelaksanaan tugasnya dibebankan pada APBD Kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Uraian Tugas dan Fungsi KPHP Lakitan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 14 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 4 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 95) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.
Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal 27 Mei 2015 BUPATI MUSI RAWAS, dto RIDWAN MUKTI Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 27 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS, dto H. ISBANDI ARSYAD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 1
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS Kepala Bagian Hukum,
MUKHLISIN, S.H.,M.H. Pembina NIP. 19700623 199202 1003
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN (3/MURA/2015)
10
11
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS.
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 27 Mei 2015 KEPALA KPHP LAKITAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PERENCANAAN DAN PRODUKSI
SEKSI PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN
RESORT KPHP BUPATI MUSI RAWAS, dto RIDWAN MUKTI
12
