PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 5 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON, Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235), Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674), Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 231, Tambahan Lembaran Nomor 4736), dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka administrasi kependudukan dikelola dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menggantikan Sistem Informasi Managemen Kependudukan; b. bahwa konsekwensi pemberlakuan sistem sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah melakukan penyesuaian terhadap produk-produk pencatatan sipil yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil di kota Ambon; c. bahwa kenaikan harga-harga kertas dan biaya pencetakan blanko dan formulir-formulir yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil mengakibatkan terjadinya pembengkakan biaya operasional pelayanan dibidang kependudukan, sehingga Menteri Dalam negeri telah mengeluarkan Keputusan Nomor 470-148 MD Tahun 2008 tentang Penetapan perusahaan Pencetak Blanko kependudukan, maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2003 Seri C Nomor 12); 1
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674); 2
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738); 13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON Dan WALIKOTA AMBON
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2003 Seri C Nomor 12), diubah sebagai berikut : 3
A. Ketentuan pasal 3 diubah dengan menhapus kata-kata ’yang menjadi’, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 3 (1) Objek Retribusi meliputi : a. Penggantian Biaya Cetak untuk : 1. Kartu Keluarga per kepala keluarga : a. Warga Negara Indonesia b. Warga Negara Asing 2. Kartu Tanda Penduduk : a. Warga Negara Indonesia b. Warga Negara Asing 3. Formulir Permohonan : a. Formulir Kartu Keluarga -
Warga Negara Indonesia
-
Warga Negara Asing
b. Formulir Kartu Tanda Penduduk - Warga Negara Indonesia - Warga Negara Asing c. Formulir Pelaporan Lahir Mati - Warga Negara Indonesia - Warga Negara Asing d. Formulir Pelaporan Perkawinan -
Warga Negara Indonesia
-
Warga Negara Asing
e. Formulir Pelaporan Kematian -
Warga Negara Indonesia
-
Warga Negara Asing
f. Formulir Pelaporan Mutasi/Pindah -
Warga Negara Indonesia
-
Warga Negara Asing
g. Formulir Pelaporan Kedatangan -
Warga Negara Indonesia
-
Warga Negara Asing 4
h. Formulir Perubahan Susunan Anggota Keluarga (KK)
i.
-
Warga Negara Indonesia
-
Warga Negara Asing
Formulir Pelaporan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS/SKPPT) -
Warga Negara Indonesia
-
Warga Negara Asing
j. Formulir Pelaporan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) -
Warga Negara Indonesia
-
Warga Negara Asing
k. Formulir Keputusan Walikota l. Formulir Pernyataan Perkawinan -
Warga Negara Indonesia
-
Warga Negara Asing
(2) Penerbitan Akta Pencatatan Sipil : 1. Pencatatan Perkawinan Dalam Kantor (Jam Kerja) -
Warga Negara Indonesia (WNI)
-
Warga Negara Asing (WNA)
2. Pencatatan Perkawinan Luar kantor (Jam Kerja) -
Warga Negara Indonesia (WNI)
-
Warga Negara Asing (WNA)
3. Pencatatan Perkawinan Luar Jam Kerja -
Warga Negara Indonesia (WNI)
-
Warga Negara Asing (WNA)
4. Pencatatan Perkawinan pada hari libur -
Warga Negara Indonesia (WNI)
-
Warga Negara Asing (WNA)
5. Pencatatan Perceraian -
Warga Negara Indonesia (WNI)
-
Warga Negara Asing (WNA)
5
6. Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pengesahan nikah agama dalam kantor (jam kerja). -
Warga Negara Indonesia (WNI)
-
Warga Negara Asing (WNA)
7. Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pengesahan nikah agama diluar kantor (jam kerja) -
Warga Negara Indonesia (WNI)
-
Warga Negara Asing (WNA)
8. Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pengesahan nikah agama luar jam kerja -
Warga Negara Indonesia (WNI)
-
Warga Negara Asing (WNA)
9. Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pengesahan nikah agama pada hari libur -
Warga Negara Indonesia (WNI)
-
Warga Negara Asing (WNA)
10. Pencatatan Perceraian -
Warga Negara Indonesia (WNI)
-
Warga Negara Asing (WNA)
11. Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan dan memiliki kekuatan hukum tetap - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) 12. Pencatatan Pengakuan Anak -
Warga Negara Indonesia (WNI)
-
Warga Negara Asing (WNA)
13. Pencatatan Pengesahan Anak -
Warga Negara Indonesia (WNI)
-
Warga Negara Asing (WNA)
14. Pencatatan Pengesahan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan pengadilan - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) 15. Pencatatan Pengangkatan Anak/Adopsi - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) 6
16. Pencatatan Pengangkatan Anak/Adopsi yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penetapan pengadilan - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) 17. Pencatatan kematian - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) 18. Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal kematian - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) 19. Duplikat Akta Kelahiran - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) 20. Duplikat Akta Perkawinan - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) 21. Duplikat Akta Perceraian - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) 22.Duplikat Akta Kematian - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) 23. Pencatatan Perbaikan/Perubahan Akta Kelahiran - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) 24. Pencatatan Perubahan Nama/Catatan Pinggir. 25. Ijin Perkawinan B. Ketentuan pasal 8 ayat (2) diantara kata ‘tarif dan adalah’ disisipkan kata-kata “retribusi sesuai objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3” sehingga lengkapnya pasal 8 ayat (2) berbunyi :
(2)
“Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif retribusi sesuai objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 3 adalah sebagai sebagai berikut : Objek Retribusi
Tarif (Rp)
a). Penerbitan untuk 1. Kartu keluarga per Kepala Keluarga a. KK WNI b. KK WNA
10.000,25.000,7
Objek Retribusi 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) a. KTP WNI b. KTP WNA 3. Formulir Permohonan : a. Formulir Kartu Keluarga - WNI - WNA b. Formulir Kartu Tanda Penduduk - WNI - WNA c. Formulir Pelaporan Lahir Mati - WNI - WNA d. Formulir Kelahiran Pelaporan Kematian - WNI - WNA e. Formulir Pelaporan mutasi/Pindah - WNI - WNA f. Formulir Pelaporan Kedatangan - WNI - WNA g. Formulir Perubahan Susunan Anggota Keluarga (KK) - WNI - WNA h. Formulir Pelaporan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) - WNI - WNA i. Formulir Pelaporan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) - WNI WNA j. Formulir Pelaporan Perubahan Status Penduduk Sementara - WNI - WNA k. Formulir Pernyataan Perkawinan - WNI - WNA l. Formulir Izin Perkawinan - WNA - WNI
Tarif (Rp)
15.000,50.000,-
1.000,2.000,1.000,2.000,1.000,2.000,1.000,2.000,10.000,25.000,25.000,50.000,-
1.000,2.000,-
50.000,100.000,-
50.000,-100.000,-
5.000,10.000,5.000,10.000,10.000,5.000,8
b). Akta Pencatatan Sipil Objek Retribusi 1. Pencatatan Perkawinan Dalam Kantor (Jam Kerja) - WNI - WNA 2. Pencatatan Perkawinan Luar Kantor (Jam Kerja) - WNI - WNA 3. Pencatatan Perkawinan Luar jam kerja - WNI - WNA 4. Pencatatan Perkawinan pada hari libur : - WNI - WNA 5. Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 bulan setelah pengesahan nikah agama dalam kantor (jam Kerja) - WNI - WNA 6. Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pengesahan nikah agama luar kantor (jam kerja) - WNI - WNA 7. Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka 1 (satu) bulan setelah pengesahan nikah Agama di luar jam kerja. - WNI - WNA 8. Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka 1 (satu) bulan setelah pengesahan nikah Agama pada hari libur. - WNI - WNA 9. Pencatatan Perceraian. - WNI - WNA 10. Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penetapan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap - WNI - WNA 11. Pencatatan Pengakuan Anak. - WNI - WNA
Tarif (Rp) 50.000,100.000,100.000,200.000,150.000,300.000,250.000,350.000,-
100.000,200.000,-
150.000,250.000,-
200.000,400.000,-
300.000,500.000,75.000,150.000,-
150.000,300.000,50.000,100.000,-
9
Objek Retribusi 12. Pencatatan Pengesahan Anak - WNI - WNA 13. Pencatatan Pengesahan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan pengadilan - WNI - WNA 14. Pencatatan Pengangkatan Anak / Adopsi - WNI - WNA 15. Pencatatan Pengangkatan Anak/Adopsi yang telah melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal Penetapan Pengadilan - WNI - WNA 16. Pencatatan Kematian - WNI - WNA 19.Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal kematian - WNI - WNA 20.Duplikat Akta Kelahiran - WNI - WNA 21.Duplikat Akta Perkawinan - WNI - WNA 22. Duplikat Akta Perceraian - WNI - WNA 23. Duplikat Akta Kematian - WNI - WNA 24.Pencatatan perbaikan / perubahan Akta Kelahiran - WNI - WNA 25.Pencatatan Perubahan nama / catatan pinggir - WNI - WNA 26.Ijin Perkawinan - WNI - WNA
Tarif (Rp) 75.000,150.000,-
100.000,200.000,200.000,400.000,-
300.000,500.000,20.000,50.000,-
30.000,60.000,50.000,75.000,50.000,75.000,50.000,100.000,50.000,75.000,50.000,75.000,25.000,50.000,50.000,75.000,-
10
Objek Retribusi
Tarif (Rp)
27.Pernyataan Perkawinan - WNI - WNA
25.000,50.000,-
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.
Ditetapkan di Ambon pada tanggal, 4 Desember 2009 WALIKOTA AMBON, dto MARCUS JACOB PAPILAJA Diundangkan di Ambon pada tanggal SEKRETARIS KOTA AMBON,
dto NY. HESINA JOHANA HULISELAN/T LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2009 NOMOR 11 Salinan sesuai dengan aslinya. An. Sekretaris Kota Ambon Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon,
E. SILOOY, SH., MH NIP : 19631204 1999803 1 006
11
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 5 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL.
I. UMUM Bahwa setiap penduduk warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memiliki surat izin tinggal tetap, berhak mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil atas setiap peristiwa kependudukan yang dialaminya. Dalam perkembangan tata pemerintahan di Negara kita, perundang-undangan terkait kependudukan kini telah banyak berubah dan mengalami kemajuan-kemajuan seiring berkembangnya pemahaman tentang hak-hak azasi manusia di dunia. Berlakunya 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674), Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, telah turut mempengaruhi pemahaman dan praktek dalam mengurus dan mendapatkan identitas diri penduduk. Salah satu yang menonjol dalam perundang-undangan diatas adalah pandangan bahwa Akta Kelahiran Anak adalah bagian dari hak azasi anak yang harus diperolehnya dari Negara saat anak dilahirkan selain, akta-akta lainnya menyangkut kependudukan. Dengan demikian akta sebagaimana dimaksud diatas yang semula merupakan objek Retribusi berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2003 Seri C Nomor 12), perlu disesuaikan.
12
Penyesuaian terhadap peraturan daerah sebagaimana dimaksud diarahkan untuk mencapai tujuan yang diamanatkan oleh perundangundangan diatasnya tentu dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah dalam menyelenggaraan otonominya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I A. Pasal 3 Angka 1 Cukup Jelas Angka 2 Cukup Jelas Angka 3 Cukup Jelas B. Pasal 8 Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 246
13