KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/396/2016 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH) EMBARKASI/ DEBARKASI BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN TAHUN 2016 M/1437 H DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka melaksanakan peyelenggaraan kesehatan
haji,
dipandang
perlu
dibentuk
Panitia
Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi/Debarkasi Bidang Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2016M/1437 H yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia; b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri
Kesehatan
Ibadah
Haji
(PPIH)
tentang
Panitia
Penyelenggaraa
Embarkasi/Debarkasi
Bidang
Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2016 M/1437; Mengingat
:
1.
Undang-Undang
Nomor
2
Tahun
1962
tentang
Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374) ; 2.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
-23.
Undang-Undang Pemerintahan Indonesia
Nomor
Daerah
Tahun
23
Tahun
(Lembaran
2014
Nomor
2014
Negara 244,
tentang Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terkahir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 4.
Undang-Undang Penyelenggaraan
Nomor Ibadah
13
Tahun
Haji
2008
tentang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845); 5.
Undang-Undang
Nomor
36
Tahun
2009
tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian
Negara
(Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Negara
-39.
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
365/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 877); 10. Peraturan
Menteri
Kesehatan
2407/MENKES/SK/XII/2011 Kesehatan
Haji
(Berita
Nomor
tentang
Negara
Pelayanan
Republik
Indonesia
Tahun 2011 Nomor 823) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1155); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 698); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
-416. Keputusan
Menteri
Kesehatan
442/Menkes/SK/VI/2009
Nomor
tentang
Pedoman
Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PENYELENGGARA
IBADAH
EMBARKASI/DEBARKASI
HAJI
BIDANG
(PPIH)
KEKARANTINAAN
KESEHATAN TAHUN 2016M/1437 H. KESATU
:
Susunan
Panitia
Penyelenggara
Ibadah
Haji
(PPIH)
Embarkasi/Debarkasi Bidang Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2016M/1437H, yang selanjutnya disebut (PPIH) Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA
:
(PPIH)
Embarkasi/Debarkasi
Bidang
Kekarantinaan
Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas: 1. mengkoordinasi
setiap
kegiatan
penyelenggaraan
kesehatan haji Embarkasi/Debarkasi; 2. melaksanakan pemeriksaan dokumen kesehatan dan pemeriksaan kesehatan secara selektif kepada jemaah haji; 3. memeriksa, mengobati, merawat dan merujuk jemaah haji yang sakit; 4. melaksanakan kegiatan promotif dan preventif dalam rangka menjaga kondisi kesehatan jemaah haji; 5. melaksanakan
pengawasan
sanitasi
asrama,
makanan, minuman, dan sanitasi pelabuhan udara (flight catering);
-56. melaksanakan
dan
mengatur
pengamatan
penyakit
menular
penyuluhan
kesehatan,
dan
pelaksanaan
bagi
jemaah haji,
monitoring
penyakit
menular; 7. melaksanaan pemantauan vektor penyebab penyakit; 8. memeriksa
sampel
air,
makanan,
dan
spesimen
lainnya yang dianggap perlu; 9. menginput
data
pelayanan
Embarkasi/Debarkasi
kesehatan
melalui
di
website
www.siskohatkes.depkes.go.id; 10. membuat laporan akhir penyelenggaraan kesehatan haji di Embarkasi/Debarkasi tahun 2016 M/1437 H secara
tertulis
kepada
Sekretaris
Jenderal
Kementerian Kesehatan, Cq. Kepala Pusat Kesehatan Haji. KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Penanggung Jawab Embarkasi/Debarkasi Penyelenggara Kesehatan Haji wajib menyusun Tim Teknis di bidangnya masing-masing.
KEEMPAT
:
Dalam
melaksanakan
tugasnya
(PPIH)
Embarkasi/Debarkasi Bidang Kekarantinaan Kesehatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait
serta
para
ahli/pakar
yang
relevan
dengan
penyelenggaraan tugas penyelenggaraan kesehatan haji dengan memperhatikan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji Di Embarkasi/Debarkasi. KELIMA
:
Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Haji
(PPIH)
Embarkasi/Debarkasi Bidang Kekarantinaan Kesehatan bertanggung
jawab
dan
wajib
memberikan
kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
laporan
-6KEENAM
:
Segala
pembiayaan
yang
timbul
sebagai
akibat
pelaksanaan Keputusan Menteri ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan melalui DIPA masing-masing Embarkasi/Debarkasi Tahun 2016 serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KETUJUH
:
Keputusan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2016
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK
tanggal
