PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
/PERMEN-KP/2017 TENTANG
PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan industri perikanan nasional yang bersifat strategis dan perintisan di pelabuhan perikanan, balai budidaya perikanan, sentra kelautan dan perikanan terpadu, serta lokasi strategis lainnya, perlu memberikan penugasan kepada Pihak Lain dalam pengoperasian penggunaan BMN; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf
a,
perlu
menetapkan
Peraturan
Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain; Mengingat
:
1. Peraturan
Pemerintah
Nomor
27
Tahun
2014
tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
-2-
3. Peraturan
Presiden
Nomor
63
Tahun
2015
tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 4. Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
246/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
246/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791); 5. Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGGUNAAN KEMENTERIAN
BARANG
MILIK
KELAUTAN
NEGARA DAN
DI
LINGKUNGAN
PERIKANAN
UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penggunaan
adalah
kegiatan
yang
dilakukan
oleh
Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
-3-
2. Pengoperasian adalah penggunaan sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah secara terintegrasi untuk menjalankan fungsi pelayanan umum yang layak dalam rangka
optimalisasi
penangkapan
dan
budidaya,
pengolahan, menjamin iklim usaha, kelancaran arus logistik produk dan bahan baku, dan optimalisasi pasar yang berdaya saing dari produk kelautan dan perikanan. 3. Sarana dan Prasarana adalah barang milik negara yang digunakan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Kementerian. 4. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 5. Pelaku Utama kegiatan kelautan dan perikanan yang selanjutnya pembudi
disebut
daya
Pelaku
ikan,
Utama
pengolah
adalah
dan
nelayan,
pemasar
hasil
perikanan. 6. Perjanjian
Penggunaan
kesepakatan Kelautan
atau
dan
BMN
Kerja
pengikatan
Perikanan
Sama
antara
dengan
Pihak
adalah
Kementerian Lain
untuk
melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu di bidang kelautan dan perikanan, dengan bentuk dan nama tertentu, yang dituangkan secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. 7. Pihak Lain adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsi
dari
penggunaan BMN. 8. Unit Kerja Eselon I terkait adalah Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap,
Direktorat
Jenderal
Perikanan
Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dan Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. 9. Sistem Logistik Ikan Nasional yang selanjutnya disebut SLIN adalah sistem manajemen rantai pasokan ikan dan
-4-
produk
perikanan,
bahan
dan
alat
produksi,
serta
informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilitas sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. 10. Kerugian
Negara
adalah
kekurangan
uang,
surat
berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 11. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 12. Kementerian
adalah
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan. Pasal 2 Tujuan penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Pihak Lain adalah: a.
Mempercepat industrialisasi perikanan nasional;
b. Mengoptimalkan pelayanan umum; c.
Efisiensi belanja barang operasional Kementerian; dan
d. Meningkatkan kontribusi penerimaan negara. Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi: a.
Perencanaan;
b. Pelaksanaan penggunaan BMN; c.
Tata kelola penggunaan BMN;
d. Pengawasan dan pengendalian; dan e.
Pelaporan.
-5-
BAB II PERENCANAAN Bagian Kesatu Skema Paket Pasal 4 (1)
Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Pihak Lain dapat dilakukan secara: a. paket; atau b. satuan.
(2)
Penggunaan BMN secara paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup gabungan atau kumpulan BMN berupa sarana dan prasarana pengelolaan usaha perikanan dan kelautan dari hulu ke hilir pada produksi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, dan pemasaran
hasil
perikanan
yang
terintegrasi
dalam
kerangka Sistem Logistik Ikan Nasional. (3)
Penggunaan BMN secara satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi satuan BMN pada produksi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, atau pemasaran hasil perikanan. Pasal 5
(1)
Dalam rangka penetapan paket dan satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur Jenderal yang membidangi tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk
kelautan
dan
perikanan
mengoordinasikan
Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait secara bersama-sama untuk menyusun rancangan paket dan satuan penggunaan BMN yang akan dioperasikan oleh Pihak Lain. (2)
Penyusunan rancangan paket dan satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan seluruh data BMN pada Unit Kerja Eselon I terkait yang akan dioperasikan penggunaannya oleh Pihak Lain.
-6-
(3)
BMN yang akan ditetapkan dalam rancangan paket dan satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Rancangan paket dan satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan. Pasal 6
(1)
Berdasarkan penetapan paket dan satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Menteri menunjuk pejabat eselon I terkait yang bertanggung jawab atas persiapan penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh Pihak Lain pada setiap paket atau satuan.
(2)
Pejabat
eselon
I
terkait
yang
ditunjuk
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dalam hal: a. penyiapan usulan permohonan penggunaan BMN untuk
dioperasikan
oleh
Pihak
Lain
kepada
penggunaan
BMN
dengan
Pengelola Barang; dan b. penyiapan
perjanjian
Pihak Lain untuk pengoperasian BMN.
-7-
BAB III PELAKSANAAN PENGGUNAAN BMN Pasal 7 Pihak Lain yang menggunakan BMN wajib: a. menjalankan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian; b. menyetorkan keuntungan ke rekening Kas Umum Negara; c. tidak
mengalihkan
pengoperasian
dan/atau
memindahtangankan BMN selama jangka waktu pengoperasian BMN; d. melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN; e. menanggung sepenuhnya apabila terjadi kerugian negara pada BMN yang digunakan; f.
mengembalikan
BMN
kepada
Pengguna
Barang
apabila jangka waktu pengoperasian BMN telah berakhir; dan g. menjalankan tanggung jawab sosial/Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pelaku Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. h. Membeli berasal
produk dari
kelautan
pusat
dan
produksi
perikanan
yang
dan/atau
pusat
pengumpulan dengan kisaran harga beli wajar; i.
Menjual produk kelautan dan perikanan dengan harga jual yang bersaing pada pasar tujuan; dan
j.
Memberitahukan kepada Pengguna Barang dalam hal akan mengurangi atau menambah baik jenis, volume, dan bentuk BMN. Pasal 8
Pihak Lain yang dapat mengoperasikan BMN harus mengikuti proses
seleksi
sebagai
Pihak
penugasan penggunaan BMN.
Lain
yang
akan
menerima
-8-
Pasal 9 (1)
Pihak
Lain
yang
akan
mengikuti
proses
seleksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. (2)
Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
telah
bergerak
dalam
bidang
kelautan
dan
perikanan minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir, yang
dibuktikan
dengan
akta
pendirian
perusahaan/badan hukum lainnya; b.
memiliki kantor cabang di daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan/badan hukum lainnya;
c.
laporan
keuangan
dengan
opini
wajar
tanpa
pengecualian (WTP) selama 5 (lima) tahun terakhir dari Kantor Akuntan Publik yang tersertifikasi; dan d.
tidak dalam permasalahan hukum yang berdampak langsung
maupun
tidak
langsung
terhadap
perusahaan/badan hukum lainnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan/badan hukum lainnya. (3)
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
memiliki prospektus bisnis dalam 5 (lima) tahun ke depan; dan
b.
kesanggupan untuk menanggung sebagian atau seluruh biaya pemeliharaan BMN yang timbul selama jangka waktu pengoperasian BMN yang dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai ditandatangani
oleh
penanggung
jawab
perusahaan/badan hukum lainnya. (4)
Proses
seleksi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.
-9-
(5)
Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah adanya penetapan paket dan satuan dari Menteri. Pasal 10
(1)
Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) terdiri dari unsur:
(2)
a.
Sekretariat Jenderal;
b.
Inspektorat Jenderal; dan
c.
Unit Eselon I terkait.
Tim seleksi membuka pendaftaran calon Pihak Lain yang akan menggunakan BMN untuk dioperasikan melalui website resmi Kementerian dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender.
(3)
Calon Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan
dokumen
persyaratan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) kepada tim seleksi. (4)
Berdasarkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim seleksi harus melakukan penilaian dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penutupan pendaftaran.
(5)
(6)
Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: a.
Penilaian administrasi;
b.
Penilaian teknis; dan
c.
Wawancara.
Tim seleksi menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak ditetapkan hasil penilaian. Pasal 11
(1)
Menteri
berdasarkan
dimaksud
dalam
hasil
Pasal
10
penilaian
sebagaimana
ayat
mengusulkan
(6)
permohonan penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh Pihak Lain kepada Pengelola Barang. (2)
Dalam
mengusulkan
sebagaimana
dimaksud
permohonan pada
ayat
penggunaan (1)
mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal.
Menteri
BMN dapat
- 10 -
(3)
Usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Barang paling sedikit memuat: a. data BMN; b. Pihak Lain yang akan mengoperasikan BMN; c. jangka waktu Penggunaan BMN yang dioperasikan Pihak Lain; d. penjelasan serta pertimbangan penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Pihak Lain; e. materi yang diatur dalam perjanjian; f. dalam hal Pihak Lain melakukan pungutan kepada masyarakat, dilampirkan perhitungan estimasi biaya operasional dan besaran pungutan; g. indikator kinerja eselon I yang mendukung indikator kinerja kementerian; h. komoditas unggulan; i. dalam hal penggunaan BMN dilakukan secara paket atau
satuan,
wilayah
dilampirkan
dan
konektivitas
penjelasan dari
mengenai pengadaan,
penyimpanan, transportasi, distribusi, dan pusat produksi dan/atau pusat pengumpulan; dan j. surat pernyataan bermeterai ditandatangani oleh penanggung
jawab
perusahaan/badan
hukum
lainnya yang memuat pernyataan bahwa: 1) kesediaan menjadi pembeli dari produk kelautan dan perikanan yang berasal dari pusat produksi dan/atau pusat pengumpulan dengan kisaran harga beli wajar; 2) kesediaan untuk menanggung sebagian atau seluruh biaya pemeliharaan; dan 3) kesediaan untuk menjual produk kelautan dan perikanan dengan harga jual yang bersaing pada pasar tujuan. (4)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan dokumen: a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan BMN;
- 11 -
b. fotokopi surat permintaan pengoperasian dari Pihak Lain
yang
akan
mengoperasikan
BMN
kepada
Pengguna Barang; dan c. surat pernyataan bermetarai cukup ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan/badan hukum lainnya yang akan mengoerasikan BMN yang memuat: 1) pernyataan bahwa BMN akan dioperasikan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian; 2) kesediaan
menanggung
sebagian
atau
seluruh
biaya pemeliharaan BMN yang timbul selama jangka waktu pengoperasian BMN; 3) kesediaan
untuk
melakukan
penyetoran
ke
rekening kas umum negara atas keuntungan yang diperoleh
selama
jangka
waktu
pengoperasian
BMN; 4) pernyataan pengoperasian
untuk dan/atau
tidak
mengalihkan
memindahtangankan
BMN selama jangka waktu pengoperasian BMN; dan 5) pernyataan untuk mengembalikan BMN kepada Pengguna Barang apabila penggunaan BMN untuk dioperasikan pihak lain berakhir. (5)
Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap, Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kalender harus menyampaikan usulan permohonan penggunaan BMN yang dioperasikan Pihak Lain kepada Pengelola Barang.
(6)
Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan penggunaan BMN oleh Pihak Lain, Menteri menyampaikan rekomendasi Pengelola Barang kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk ditindaklanjuti.
- 12 -
BAB IV TATA KELOLA PENGGUNAAN BMN Pasal 12 Dalam hal Pengelola Barang menyetujui dan menetapkan penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh Pihak Lain, Menteri menugaskan Pihak Lain yang menggunakan BMN melalui Keputusan Menteri. Pasal 13 (1)
Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pejabat eselon I terkait yang diberikan kuasa oleh Pengguna Barang menandatangani perjanjian penggunaan BMN dengan Pihak Lain.
(2)
Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. ruang lingkup penugasan; b. paket atau satuan; c. data BMN yang menjadi objek; d. Pengguna Barang; e. Pihak Lain yang mengoperasikan BMN; f.
peruntukan pengoperasian BMN;
g. jangka waktu pengoperasian BMN; h. hak dan kewajiban Pengguna Barang dan Pihak Lain yang mengoperasikan BMN, termasuk kewajiban Pihak Lain tersebut untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN; i.
kewajiban
Pihak
Lain
untuk
menyetorkan
keuntungan ke rekening Kas Umum Negara; j.
pengakhiran pengoperasian BMN;
k. penyelesaian perselisihan dan kerugian negara; l.
keadaan kahar; dan
m. sanksi dan denda. (3)
Selain muatan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk perjanjian penggunaan BMN yang dilakukan secara paket ditambahkan ketentuan mengenai wilayah
- 13 -
dan konektivitas dari kegiatan produksi, penyimpanan, transportasi, dan distribusi. (4)
Bentuk dan format perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 14
(1)
Jangka waktu penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh Pihak Lain paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)
Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan BMN tersebut berakhir.
(3)
Ketentuan
mengenai
permohonan
dan
penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis untuk permohonan
dan
penetapan
perpanjangan
jangka
waktu penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh Pihak Lain. BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 15 (1)
Unit Eselon I terkait wajib melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala dalam rangka mendukung penggunaan BMN oleh Pihak Lain untuk menunjang pelayanan umum.
(2)
Dalam
melakukan
pengawasan
dan
pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Kerja Eselon I terkait dapat melibatkan Inspektorat Jenderal. (3)
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada besaran pungutan yang dilakukan oleh Pihak Lain dan keuntungan yang didapat oleh Pihak Lain.
- 14 -
BAB VI PELAPORAN Pasal 16 (1)
Pihak
Lain
yang
mengoperasikan
penggunaan
BMN
melaporkan pelaksanaan penggunaan BMN kepada Menteri melalui Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait setiap 6 bulan sekali. (2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Menteri dalam pelaksanaan penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh Pihak Lain. Pasal 17
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini: a. Perjanjian penggunaan BMN yang sudah berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya perjanjian penggunaan BMN tersebut; dan b. Usulan
permohonan
penggunaan
BMN
yang
akan
dioperasikan oleh Pihak Lain yang telah disampaikan kepada Menteri sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, agar disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 18 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- 15 -
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR …
- 16 -
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /PERMEN-KP/2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN
PERJANJIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA YANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN ANTARA (UNIT KERJA ESELON I) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DAN PIHAK LAIN..................... NOMOR......................... TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA .......................(Jenis BMN) UNTUK DIOPERASIKAN OLEH.............(PIHAK LAIN)
Pada hari ini ..........tanggal......,bulan.........,tahun.................(.....-...... -......), bertempat di ............... , yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : .......................... Jabatan:.......................... Alamat : .........................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Unit Kerja eselon I terkait), Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan..............,selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; 2. Nama : .......................... Jabatan: .......................... Alamat : .........................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama..........,yang berkedudukan di...............,selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
- 17 -
Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: a. bahwa PIHAK KESATU adalah...........................; b. bahwa PIHAK KEDUA adalah.............................; Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerja Sama Penggunaan BMN dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasalpasal di bawah ini: Pasal 1 Tujuan Tujuan Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh PIHAK KEDUA adalah..... Pasal 2 Ruang Lingkup Ruang lingkup Perjanjian Penggunaan BMN ini, meliputi.............. a. ....................... .................; b. ....................... .................; dan c. ....................... .................. Pasal 3 Penggunaan BMN (1)
Penggunaan BMN oleh PIHAK KEDUA tetap mengacu pada norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
(2)
Dalam penggunaan BMN dilakukan evaluasi secara berkala oleh PIHAK KEDUA, setiap tahun selama masa perjanjian penggunaan BMN.
(3)
Dalam rangka penggunaan BMN seluruh biaya operasional (terlampir) digunakan sebagai komponen pengurang terhadap pendapatan dalam menetapkan keuntungan. Pasal 4 Wilayah dan Konektivitas Dari Kegiatan Produksi, Penyimpanan, Transportasi, dan Distribusi
(1)
.........................
(2)
........................
- 18 -
Pasal 5 Data BMN yang menjadi objek (1)
..........................
(2)
.......................... Pasal 6 Hak dan Kewajiban
(1) Hak PIHAK KESATU: a. .......... b. .......... (2) Hak PIHAK KEDUA a. ............. b. ............. (3) Kewajiban PIHAK KESATU: a. Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan penggunaan BMN yang dioperasikan oleh PIHAK KEDUA; b. Melakukan
pengawasan
dan
pengendalian
dalam
pelaksanaan
penggunaan BMN yang dioperasikan oleh PIHAK KEDUA c. ............ (4) Kewajiban PIHAK KEDUA a. Menjalankan
pelayanan
umum
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsi
Kementerian; b. Menyetorkan keuntungan ke rekening Kas Umum Negara; c. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN; d. Menanggung sepenuhnya apabila terjadi kerugian negara pada BMN yang digunakan; e. Tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau memindahtangankan BMN selama jangka waktu pengoperasian BMN; f. mengembalikan BMN kepada PIHAK KESATU apabila jangka waktu pengoperasian BMN telah berakhir dalam kondisi baik; dan g. menjalankan tanggung jawab sosial/Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pelaku Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. h. membeli produk kelautan dan perikanan yang berasal dari pusat produksi dan/atau pusat pengumpulan dengan kisaran harga beli wajar;
- 19 -
i. Menjual produk kelautan dan perikanan dengan harga jual yang bersaing pada pasar tujuan; dan j. Memberitahukan kepada Pengguna Barang dalam hal akan mengurangi atau menambah baik jenis, volume, dan bentuk BMN. Pasal 7 Pembiayaan Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh PIHAK KEDUA ini akan ditanggung dan dibebankan kepada PIHAK KEDUA yang telah disepakati oleh PARA PIHAK. Pasal 8 Larangan/Pembatasan (1) PIHAK
KEDUA
dilarang
mengalihkan
pengoperasian
dan/atau
memindahtangankan BMN selama jangka waktu pengoperasian BMN sebagian maupun seluruh BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU. (2) PIHAK KEDUA dilarang memberikan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugas berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU. (3) PIHAK KEDUA dilarang mengurangi atau menambah baik jenis, volume, dan bentuk BMN tanpa persetujuan dari PIHAK KESATU. Pasal 10 Keadaan Kahar (1)
Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
(2)
Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- 20 -
(3)
Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
(4)
Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan Pihak Lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan
Kahar
yang
terjadi,
perkiraan
lamanya
Keadaan
Kahar
akanberlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan. (5)
Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.
(6)
Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
(7)
Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
(8)
Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
(9)
Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
(10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka PARA PIHAK akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.
- 21 -
Pasal 11 Masa Berlaku (1) Perjanjian Penggunaan BMN ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi. (2) PARA
PIHAK
melakukan
konsultasi
atas
rancangan
perpanjangan
Perjanjian Penggunaan BMN ini paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Perjanjian Penggunaan BMN ini. (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Penggunaan BMN ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak Lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan BMN berakhir. (4) Pengakhiran Perjanjian Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Penggunaan BMN ini. Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Penggunaan BMN ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK; (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri; (3) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk domisili/kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri........... Pasal 13 Kerugian Negara Apabila terjadi kerugian negara berkenaan dengan penggunaan BMN ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 22 -
Pasal 14 Pemberitahuan Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Penggunaan BMN ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat: PIHAK KESATU ....................... , Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 1110, PIHAK KEDUA ...................... , Jalan ......................................................... Pasal 15 Sanksi dan Denda (1)
(2) (3)
Sanksi dikenakan kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar dan/atau tidak memenuhi salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian Penggunaan BMN ini terutama dalam pasal atau melakukan hal – hal lain yang bertentangan dengan perturan-peraturan yang diberlakukan oleh PIHAK KESATU. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa .................... Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar ................... Pasal 16 Penutup
Perjanjian Penggunaan BMN ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Penggunaan BMN ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK. Perjanjian Penggunaan BMN ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK. PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU
(Nama Jelas)
(Nama Jelas)
Lembar Persetujuan No
Jabatan
1.
Sekretaris Jenderal
2.
Dirjen Perikanan Tangkap
3.
Dirjen Perikanan Budidaya
4.
Dirjen PDSPKP
5.
Karo Perencanaan
6.
Karo Keuangan
7.
Karo Umum
8.
Karo Hukum dan Organisasi
Paraf
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIASTUTI
