KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3A/KEPMEN-KP/2015 TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76/KEPMEN-KP/2014 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing; b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273); 3. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan …
2
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING.
KESATU
:
Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing yang selanjutnya disebut Satgas IUU Fishing, yang terdiri dari Pelaksana dan Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA
:
Satgas IUU Fishing sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas: A. PELAKSANA: 1. melakukan penataan perizinan usaha perikanan tangkap yang meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 2. merekomendasikan perbaikan sistem penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan; 3. melakukan pemantauan penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 4. membantu pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri; 5. memberikan informasi dan data untuk disalurkan ke ranah penegakan hukum pidana; 6. menghitung kerugian negara/perekonomian negara yang diakibatkan penyimpangan terhadap SIPI dan SIKPI; dan 7. memantau pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan IUU Fishing yang dikeluarkan oleh Kedeputian Bidang Pencegahan, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Tahun 2014.
B. SEKRETARIAT …
3
B. SEKRETARIAT: memberikan dukungan administrasi kepada pelaksana dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan IUU Fishing dan tugas kesekretariatan lainnya. KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Satgas IUU Fishing dapat meminta masukan dari para narasumber, pakar, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
KEEMPAT
:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Satgas IUU Fishing bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
KELIMA
:
Masa kerja Satgas IUU Fishing sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan Menteri ini sampai April 2015.
KEENAM
:
Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETUJUH
:
Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76/KEPMEN-KP/2014 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEDELAPAN
:
Keputusan ditetapkan.
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2015 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI
LAMPIRAN: KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3A/KEPMEN-KP/2015 TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN ILLEGAL, UNREPOTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING A. PELAKSANA: NO
NAMA
JABATAN
1.
Dr. Mas Achmad Santosa, SH., LL.M.
Pakar Hukum
2.
Andha Fauzie Miraza, A.K., M.SIS
Inspektur KKP
Jenderal,
Wakil Ketua I
3.
Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.
Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance
Wakil Ketua II
4.
Ir. Ida Kusuma Wardhaningsih
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP
Sekretaris
5.
Komisaris Besar Polisi Ir. Sjamsul Badhar
Anjak Madya Ditpolair, Badan Pemeliharaan Keamanan Polri
Anggota
6.
Ir. A. Bambang Sutejo, M.Si
Inspektur V, Inspektorat Jenderal, KKP
Anggota
7.
Laksamana Pertama TNI AL Aru Sukmono
Komandan IX TNI AL
Anggota
8.
Kolonel TNI AL Kresno Buntoro
Diskum TNI AL
Anggota
9.
Brigadir Jenderal Polisi Firman Shantyabudi
Direktur Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Deputi Bidang Pemberantasan, PPATK
Anggota
Drs.
Lantamal
KEDUDUKAN Ketua
10.
Muhammad Sigit, A.K., M.B.A.
Direktur Penindakan dan Penyidikan, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
Anggota
11.
Komisaris Wijanardi
Wakil Tindak Tertentu, POLRI
Anggota
Besar
Polisi
Didiet
Direktur Pidana Bareskrim,
12. Mardianto …
2
NO
NAMA
JABATAN
KEDUDUKAN
12.
Mardianto Jatna, S.E., M.M.
Asisten Ahli Kepala UKP-4
Anggota
13.
Captain Sahattua P.S., M.M.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
Anggota
14.
Ir. Kemal Heryandri, Dipl.HE
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
Anggota
15.
Agus Setianto
Direktur Pengawasan Produksi dan SDA, BPKP
Anggota
16.
Yuli Kristiono
Direktur Intelijen dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
Anggota
17.
Dr. Sunoto, M.E.S.
Pakar Kelautan dan Perikanan
Anggota
18.
Octavino Alimudin, S.H., LL.M
Direktur Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri
Anggota
19.
Warsa Susanta, S.H.
Ketua Satuan Tugas Sumber Daya Alam, Kejaksaan Agung
Anggota
20.
Kolonel Maritim Dwi Kardono, S.Sos, M.A.
Kepala Bidang Penyampaian Kebijakan Operasi, Badan Keamanan Laut
Anggota
JABATAN
KEDUDUKAN
Kepala Subbagian Keuangan, Sekretariat Ditjen PSDKP, KKP
Ketua
B. SEKRETARIAT: NO 1.
NAMA M. Jaja Jaelani, S.St.Pi, M.M.
2. Mareta …
3
NO
NAMA
JABATAN
2.
Mareta Nirmalanti, S.Pi, M.Si
Anggota
3.
Desy Anggrahini
Anggota
4. 5.
Harimuddin, S.H. Camelia Juwita Simbolon, S.H., LL.M. Aldilla Stephanie Suwana, S.H., M.Kn Andreas Aditya Salim, S.H. Iga Ayu Sthiti Saraswati Kania, S.H. Pahrur Rozi Dalimunthe, S.H.
6. 7. 8. 9.
Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Statistik, Pusat Data, Statistik dan Informasi, Sekretariat Jenderal, KKP Pelaksana Biro Umum, Sekretariat Jenderal, KKP Adriani -
KEDUDUKAN
Anggota Anggota
-
Anggota
-
Anggota Anggota
-
Anggota
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI
Lembar Persetujuan Jabatan Paraf Kabag PUT
