KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 27/MEN/2012 TENTANG PEDOMAN UMUM KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.
bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan efektifitas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Pedoman Umum Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Pedoman Umum Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang …
2
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 189/PMK.05/2010; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Keputusan Menteri Koodinator Sektor Perekonomian No. KEP-22/M.EKON/10/2009 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; 12. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor: KEP15/D.I.M.EKON/10/2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.
KESATU…
3
KESATU
: Menetapkan Pedoman Umum Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA
: Pedoman Umum Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan.
KETIGA
: Keputusan ditetapkan.
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2012 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SHARIF C. SUTARDJO
1
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.27/MEN/2012 TENTANG PEDOMAN UMUM KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Salah satu penyebab kurang berkembangnya usaha sektor kelautan dan perikanan selama ini, terutama untuk skala mikro adalah terbatasnya akses
terhadap
permodalan diantaranya
sumber-sumber
dari perbankan ketersediaan
permodalan,
karena
agunan.
sulitnya Untuk
khususnya
sumber
memenuhi persyaratan
mengatasi
permasalahan
tersebut, maka Pemerintah telah mencanangkan upaya peningkatan akses Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K) pada sumber pembiayaan. Sebagai
upaya
meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi
nasional,
pembiayaan bagi UMKM-K termasuk sektor kelautan dan perikanan telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden tersebut, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010. Dalam rangka perluasan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku
2 Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada
Usaha
Mikro, Kecil, Menengah
15/D.I.M.EKON/10/2011
tentang
dan
Koperasi
Nomor
Standar Operasional dan
KEP-
Prosedur
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Bahwa
berdasarkan
pertimbangan
di
atas,
dalam
rangka
mempermudah pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor kelautan dan perikanan perlu diatur Pedoman Umum Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan. B. Tujuan KUR Tujuan KUR sektor kelautan dan perikanan adalah: 1. Meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat di sektor kelautan dan perikanan; 2. Meningkatkan pengembangan usaha sektor kelautan dan perikanan; dan 3. Meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat di sektor kelautan dan perikanan. C. Sasaran KUR Sasaran KUR sektor kelautan dan perikanan adalah pelaku UMKM-K yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan untuk membiayai usaha di bidang: 1. Penangkapan ikan; 2. Pembudidayaan ikan; 3. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan 4. Usaha garam. D. Pengertian 1. Kredit
Usaha
Rakyat
yang
selanjutnya
disingkat
KUR
adalah
kredit/pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.
3 2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM, adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 3. Calon Debitur KUR Sektor Kelautan dan Perikanan adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, di Sektor Kelautan dan Perikanan dan lembaga linkage yang meliputi kelompok usaha, koperasi dan BPR/BPRS. 4. Usaha
layak
adalah
usaha
menguntungkan/memberikan
laba
calon sehingga
debitur dan… yang mampu
membayar
bunga/marjin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara bank pelaksana dengan Debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya. 5. Belum Bankable adalah UMKM-K yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari bank pelaksana antara lain dalam
hal
penyediaan
perkreditan/pembiayaan
agunan yang
dan
sesuai
pemenuhan dengan
persyaratan
ketentuan
bank
pelaksana. 6. Kelompok Usaha adalah kumpulan orang perorang atau badan usaha (UMKM) yang melakukan kegiatan usaha produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya. 7. Kelompok Pembudidaya Ikan adalah
yang selanjutnya disingkat
Pokdakan
kumpulan orang perorang yang melakukan kegiatan usaha
produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya pada kegiatan pembudidayaan. 8. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah kumpulan orang perorang yang melakukan kegiatan usaha produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi
4 lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya pada kegiatan penangkapan. 9. Kelompok Pengolah dan Pemasar yang selanjutnya disingkat Poklahsar adalah kumpulan orang perorang yang melakukan kegiatan usaha produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya pada kegiatan pengolahan dan pemasaran. 10. Kelompok Usaha Garam yang selanjutnya disingkat KUGAR adalah kumpulan orang perorang yang melakukan kegiatan usaha produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi 10. pada Kelompok … lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya kegiatan usaha garam. 11. Lembaga linkage adalah lembaga yang meneruspinjamkan KUR dari bank pelaksana kepada UMKM-K, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah. 12. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
5 langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp 300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp 2.500.000.000,-
(dua milyar lima ratus juta rupiah).
15. Usaha Menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan Usaha … merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan15. yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). 16. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan,
kegiatan
usaha,
serta
cara
dan
proses
dalam
melaksankan kegiatan usahanya. 17. Perusahaan penjamin adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dalam
bentuk
pemberian
penjaminan
kredit/pembiayaan
untuk
membantu UMKM-K guna memperoleh kredit/pembiayaan dari bank, yang menjadi pihak dalam nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Pemerintah. 18. Bank pelaksana adalah Bank Umum yang telah menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) dengan pemerintah dan perusahaan penjamin dalam rangka penjaminan kredit/pembiayaan KUR.
6 19. Komite
Kebijakan
adalah
komite
yang
dibentuk
oleh
Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian, yang anggotanya terdiri dari wakilwakil Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan,
Kementerian
Perindustrian,
Kelautan
Kementerian
dan
Koperasi
Perikanan, dan
Kementerian
UKM,
Kementerian
Perdagangan, Kementerian Negara PPN/Bappenas, dan BPKP. 20. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan/atau kecil dalam usaha memasarkan hasil perikanan. 21. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan. E. Ruang Lingkup
21. Dinas…
Ruang lingkup Keputusan Menteri ini meliputi Pelaksanaan KUR, Bidang Usaha yang Dibiayai KUR, Pembinaan, serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
7
BAB II
BAB II…
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT A. Persyaratan dan mekanisme penyaluran KUR untuk UMKM-K atau kelompok usaha KUR sektor kelautan dan perikanan dapat diberikan kepada UMKM-K yang memiliki bidang usaha produktif dan layak namun belum bankable dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Sumber dana KUR
sebesar 100%
(seratus persen) berasal dari dana bank pelaksana,
sedangkan persentase jumlah KUR yang dijaminkan kepada perusahaan penjamin untuk sektor kelautan dan perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kredit/pembiayaan. 1. Persyaratan a. Persyaratan umum bagi UMKM-K atau kelompok usaha sektor kelautan dan perikanan, yaitu: 1) tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari Pemerintah, yang dibuktikan dengan hasil
8 Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan; 2) dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya); 3) dalam hal UMKM-K atau kelompok usaha masih memiliki baki debet
yang
tercatat
dalam
Sistem
Informasi
Debitur
Bank
Indonesia, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening dari bank pelaksana/pembiayaan sebelumnya; dan 4) untuk UMKM-K atau kelompok usaha yang akan meminjam KUR Mikro, baik yang disalurkan secara langsung maupun tidak langsung, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. b. Persyaratan khusus bagi UMKM-K sektor kelautan dan perikanan, yaitu:
b. Persyaratan …
1) Debitur Perorangan: a) memiliki surat keterangan usaha di sektor kelautan dan perikanan dari Lurah/Kepala Desa setempat; b) memiliki identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon kredit untuk kredit di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 2) Debitur Kelompok: a) Pokdakan, KUB, Poklahsar, KUGAR yang telah terdaftar pada dinas kabupaten/kota; b) mempunyai kegiatan usaha produktif; c) mempunyai pengurus yang aktif minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara;
9 d) mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota; dan e) mempunyai pembukuan keuangan. 3) Koperasi perikanan/koperasi pesisir/BPR pesisir: a) mempunyai
akte
pendirian
koperasi
perikanan/koperasi
pesisir/BPR pesisir; b) kegiatan usaha masih aktif minimal 2 (dua) tahun; c) mempunyai laba bersih; dan d) melakukan rapat anggota tahunan (RAT) atau rapat umum pemegang saham (RUPS). 2. Mekanisme penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan Calon
debitur
KUR
sektor
kelautan
dan
perikanan
mengajukan
permohonan kredit kepada bank pelaksana dengan prosedur sebagai berikut: a. calon debitur (end user) perorangan atau kelompok mengajukan permohonan kepada dinas kabupaten/kota dengan melampirkan proposal usaha disertai dengan kebutuhan kredit sebesar maksimal Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); b. selain proposal usaha harus dilengkapi dengan persyaratan umum selain … dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada b. angka 1 huruf a dan huruf b; c. dinas
kabupaten/kota
melakukan
verifikasi
terhadap
proposal
usaha, persyaratan umum dan persyaratan khusus; d. apabila usaha dianggap layak dan telah memenuhi persyaratan, maka dinas kabupaten/kota memberikan surat rekomendasi yang ditandatangani
oleh
kepala
dinas
kabupaten/kota
untuk
disampaikan kepada bank pelaksana; e. apabila usaha dianggap tidak layak dan/atau tidak memenuhi persyaratan, penolakan;
maka
dinas
kabupaten/kota
memberikan
surat
10 f.
dinas kabupaten/kota memfasilitasi debitur yang bersangkutan untuk menghubungi bank pelaksana;
g. Bank pelaksana melakukan penilaian secara individu terhadap calon Debitur
KUR,
apabila
dinilai layak
dan
disetujui oleh
bank
pelaksana, maka Debitur KUR menandatangani perjanjian kredit. h. apabila usaha dianggap tidak layak dan/atau tidak memenuhi persyaratan, maka bank pelaksana memberikan surat penolakan. i.
Bank
pelaksana
mengajukan
permohonan
penjaminan
kepada
perusahaan penjamin dengan penjaminan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk sektor kelautan dan perikanan dari plafon kredit
yang
diberikan,
dan
selanjutnya
perusahaan
penjamin
menerbitkan sertifikat penjaminan. B. Persyaratan dan mekanisme penyaluran KUR melalui lembaga linkage KUR sektor kelautan dan perikanan dapat diberikan kepada lembaga linkage dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Sumber dana KUR sebesar 100%
(seratus persen) berasal dari dana
bank pelaksana,
sedangkan persentase jumlah KUR yang dijaminkan kepada perusahaan penjamin untuk sektor kelautan dan perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kredit/pembiayaan.
1. Persyaratan 1. Persyaratan …
a. Pola Executing: 1) Lembaga
linkage
diperbolehkan
sedang
memperoleh
kredit/pembiayaan dari perbankan; 2) Lembaga
linkage
tersebut
tidak
sedang
memperoleh
kredit
program pemerintah; 3) Kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lembaga linkage dikecualikan dari kriteria dari UMKM-K penerima KUR; dan
11 4) Plafon KUR yang dapat diberikan oleh bank pelaksana kepada lembaga linkage maksimal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang wajib meneruspinjamkan kepada UMKM-K. b. Pola Channeling: 1) Lembaga
linkage
kredit/pembiayaan
diperbolehkan dari
perbankan
sedang maupun
memperoleh kredit
program
pemerintah; 2) Jumlah KUR yang disalurkan oleh bank pelaksana adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga linkage; dan 3) Plafon KUR
yang dapat diberikan oleh bank pelaksana kepada
lembaga linkage maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang wajib meneruspinjamkan kepada UMKM-K. 2. Mekanisme penyaluran KUR Sektor Kelautan dan Perikanan Lembaga
linkage
mengajukan
permohonan
kredit
kepada
bank
pelaksana dengan prosedur sebagai berikut: a. Pola Executing: 1) calon
debitur
pesisir/BPR
kelompok
Pesisir
usaha/koperasi
mengajukan
perikanan/koperasi
permohonan
kepada
dinas
kabupaten/kota dengan melampirkan proposal usaha disertai dengan kebutuhan kredit sebesar maksimal Rp 2.000.000.000,(dua milyar rupiah); 2) proposal usaha memuat antara lain: nama, alamat, jenis usaha, jumlah kebutuhan dan peruntukkan kredit; 3) dinas kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap proposal, persyaratan umum dan persyaratan khusus; 3) dinas … 4) apabila usaha dianggap layak dan telah memenuhi persyaratan, maka dinas kabupaten/kota memberikan surat rekomendasi yang ditandatangani
oleh
kepala
dinas
disampaikan kepada bank pelaksana;
kabupaten/kota
untuk
12 5) apabila usaha dianggap tidak layak dan/atau tidak memenuhi persyaratan, maka dinas kabupaten/kota memberikan surat penolakan; 6) dinas
kabupaten/kota
memfasilitasi
calon
debitur
yang
bersangkutan untuk menghubungi bank pelaksana atau lembaga linkage mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada bank pelaksana berdasarkan rekomendasi dari dinas kabupaten/kota; 7) bank pelaksana melakukan pengecekan sistem informasi debitur dan melakukan analisis kelayakan. Dalam hal dinyatakan layak, maka
bank
pelaksana
kredit/pembiayaan
dengan
memberikan
persetujuan
menandatangani
perjanjian
kredit/pembiayaan dengan lembaga linkage; 8) apabila usaha dianggap tidak layak dan/atau tidak memenuhi persyaratan, maka bank pelaksana memberikan surat penolakan; 9) bank pelaksana mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan
penjamin,
selanjutnya
perusahaan
penjamin
menerbitkan sertifikat penjaminan atas nama lembaga linkage; 10) lembaga linkage menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari bank pelaksana kepada debitur UMKM-K dari lembaga linkage; 11) Debitur
UMKM-K
melakukan
pembayaran
kewajiban
kredit/pembiayaan kepada lembaga linkage. b. Pola Channeling: 1) calon
debitur
pesisir/BPR
kelompok
Pesisir
usaha/koperasi
mengajukan
perikanan/koperasi
permohonan
kepada
dinas
kabupaten/kota dengan melampirkan: a. proposal usaha disertai dengan kebutuhan kredit sebesar a. proposal … maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
13 b. surat kuasa dari UMKM-K kepada pengurus lembaga linkage untuk
mengajukan
kredit
kepada
bank
pelaksana
dan
menjaminkan agunan kepada bank pelaksana. 2) proposal usaha memuat antara lain: nama, alamat, jenis usaha, jumlah kebutuhan dan peruntukan kredit; 3) dinas kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap proposal, persyaratan umum dan persyaratan khusus; 4) apabila usaha dianggap layak dan telah memenuhi persyaratan, maka dinas kabupaten/kota memberikan surat rekomendasi yang ditandatangani
oleh
kepala
dinas
kabupaten/kota
untuk
disampaikan kepada bank pelaksana; 5) apabila usaha dianggap tidak layak dan/atau tidak memenuhi persyaratan, maka dinas kabupaten/kota memberikan surat penolakan; 6) dinas
kabupaten/kota
memfasilitasi
calon
debitur
yang
bersangkutan untuk menghubungi bank pelaksana atau lembaga linkage mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada bank pelaksana berdasarkan rekomendasi dari dinas kabupaten/kota atau lembaga linkage mewakili UMKM-K mengajukan permohonan kredit kepada bank pelaksana dan rekomendasi dari dinas kabupaten/kota; 7) bank pelaksana melakukan pengecekan sistem informasi debitur dan melakukan analisa kelayakan. Dalam hal dinyatakan layak, maka
bank
pelaksana
memberikan
persetujuan
kredit/pembiayaan tersebut dengan mekanisme sebagai berikut: a) berdasarkan kuasa dari bank pelaksana, maka lembaga linkage menandatangani perjanjian kredit/pembiayaan dengan UMKMK; atau
14 b) berdasarkan kuasa dari UMKM-K, maka lembaga linkage menandatangani perjanjian kredit/pembiayaan dengan bank pelaksana. 8) apabila usaha dianggap tidak layak dan/atau tidak memenuhi 8) apabila … persyaratan, maka bank pelaksana memberikan surat penolakan; 9) bank pelaksana mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan
penjamin,
selanjutnya
perusahaan
penjamin
menerbitkan sertifikat penjaminan atas nama masing-masing UMKM-K; 10) Lembaga linkage meneruspinjamkan kredit/pembiayaan yang diterima dari bank pelaksana kepada debitur UMKM-K. Debitur UMKM-K melakukan pembayaran kewajiban kredit/ pembiayaan kepada bank pelaksana melalui lembaga linkage. C. Jangka Waktu Jangka waktu pengembalian KUR sektor kelautan dan perikanan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. jangka waktu pengembalian KUR sektor kelautan dan perikanan tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk modal kerja dan 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi; 2. dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur pada angka 1 dapat diperpanjang menjadi maksimal 6 (enam) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal; 3. kepada debitur KUR yang usahanya meningkat, dan memerlukan tambahan kredit maka dapat diberikan perpanjangan berupa tambahan pinjaman maupun jangka waktu terhadap debitur KUR tersebut tanpa menunggu pinjaman yang bersangkutan dilunasi, dengan ketentuan: a. debitur
yang
bankable;
bersangkutan
masih
belum
dapat
dikategorikan
15 b. total pinjaman setelah penambahan tidak melebihi Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) untuk KUR mikro atau tidak melebihi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk KUR ritel atau tidak melebihi Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk KUR yang diberikan kepada lembaga linkage dengan pola executing. rupiah … 4. debitur KUR yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di bank pelaksana dengan ketentuan: a. tidak diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR; b. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan KUR mikro dan KUR ritel; c. terhadap KUR yang direstrukturisasi tidak menggugurkan hak klaim dari bank pelaksana kepada perusahaan penjamin. D. Pelaksana KUR Sektor Kelautan dan Perikanan Pelaksana KUR bertugas menyusun kebijakan, pedoman, norma dan standar
pelaksanaan
KUR
sektor
kelautan
dan
perikanan
serta
mengoordinasikan dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan KUR
sektor
kelautan
dan
Kementerian
Kelautan
dan
perikanan. Perikanan,
Pelaksana dinas
KUR
provinsi
terdiri dan
dari dinas
kabupaten/kota. Adapun kewajiban Pelaksana KUR, yaitu: 1. Kewajiban Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut: a) mempersiapkan UMKM-K melakukan
usaha
di sektor kelautan dan perikanan yang
produktif yang
bersifat
individu, kelompok,
kemitraan dan/atau cluster yang dapat dibiayai dengan KUR sektor kelautan dan perikanan. Dalam mempersiapkan UMKM-K di sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota dan dinas provinsi; b) melakukan koordinasi dengan bank pelaksana di pusat; c) memfasilitasi hubungan antara UMKM-K dengan pihak lainnya seperti Perusahaan Inti/offtaker yang memberikan kontribusi dan
16 dukungan
untuk
kelancaran
usaha
di
bidang
kelautan
dan
perikanan; d) membentuk Tim Pelaksana KUR sektor kelautan dan perikanan untuk melakukan sosialisasi, penyusunan data dan informasi, monitoring,
evaluasi,
dan
pelaporan
pelaksanaan
KUR
sektor
kelautan dan perikanan; e) menyiapkan anggaran pendukung pelaksanaan KUR dalam DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan. e) menyiapkan…
2. Kewajiban Dinas Provinsi:
a) mengoordinasikan pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan di wilayah sesuai kewenangannya; b) mengusulkan
anggaran
pendukung
KUR
sektor
kelautan
dan
perikanan dalam APBD Provinsi. 3. Kewajiban Dinas Kabupaten/Kota: a) menyiapkan UMKM-K (individu, kelompok, kemitraan, cluster) yang produktif sebagai calon debitur KUR sektor kelautan dan perikanan; b) mengusulkan
anggaran
pendukung
KUR
sektor
kelautan
dan
calon
debitur
yang
perikanan dalam APBD Kabupaten/Kota; c) dapat
menyediakan
pendampingan
bagi
membutuhkannya. E. Bank Pelaksana Bank pelaksana KUR Sektor Kelautan dan Perikanan terdiri dari: BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jabar-Banten, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim, Bank NTB, Bank Kalbar, BPD Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku, dan Bank Papua, serta Bank lainnya yang secara suka rela mengikatkan diri dan tunduk kepada Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM-K.
17
BAB III …
18 BAB III BIDANG USAHA YANG DIBIAYAI KUR SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN Pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat kelautan dan perikanan berupa modal kerja dan investasi di bidang: 1. Penangkapan Ikan Modal kerja dan investasi untuk jenis usaha penangkapan ikan yang dibiayai
melalui
KUR
sektor
kelautan
dan
perikanan,
yang
menggunakan alat penangkapan ikan berupa jaring lingkar, pukat tarik, pukat hela, penggaruk, jaring angkat, jaring insang, perangkap, dan pancing beserta turunannya sebagaimana tersebut pada tabel 1: Tabel 1 Kelompok dan Jenis/Turunan Alat Penangkapan Ikan No 1
Kelompok Alat Penangkapan Ikan Jaring Lingkar
2
Alat Pukat Tarik
3
Alat Pukat Hela
4 5 6
Alat Penggaruk Alat Jaring Angkat Alat Jaring Insang
7 8
Alat Perangkap Alat Pancing
Jenis/Turunan Alat Penangkapan Ikan Pukat Cincin Pelagis Kecil 1 Kapal , Jaring Lingkar Tanpa Tali Kerut, Pukat Cincin Pelagis Besar 1 Kapal , Pukat Cincin Pelagis Kecil 2 Kapal, Pukat Cincin Grup Pelagis Besar, Pukat Cincin Grup Pelagis Kecil. Pukat Tarik Pantai , Cantrang, Lampara Dasar, Dogol , dan Payang. Pukat Hela Dasar Berpalang, Pukat Hela Dasar Berpapan, Pukat Udang dan Pukat Ikan. Penggaruk Berkapal Bagan Berperahu, Bouke Ami Jaring Insang Tetap, Jaring Insang Hanyut , Jaring Insang Berpancang, Jaring Klitik,Combined Gill Net, Trammel Net, Jaring Insang Lingkar,Jaring Insang Berpancang, Jaring Gillnet Oseanik dan Liong Bun. Bubu Pots Rawai Dasar, Pancing Berjoran, Pancing Ulur, Tonda,Pancing Layang-layang, Huhate, Squid Angling, Rawai Cucut,Squid Jigging dan Rawai Tuna.
19
Sedangkan
kebutuhan
pembiayaan
dan
analisa
penangkapan ikan sebagaimana tersebut pada tabel 2:
usaha bidang sedangkan …
Tabel 2 Kebutuhan Pembiayaan dan Analisa Usaha Bidang Penangkapan Ikan No 1
2
3
4
Kelompok Alat Penangkapan Ikan
Modal Investasi (Rp)
NPV (Rp)
IRR %
B/C Ratio
< 5 GT
13.500.000
78.500.000
24.824.318
30
1,32
5 – 10 GT
39.600.000
242.000.000
73.611.981
30
1,30
10 – 30 GT
90.950.000
454.750.000
60.906.016
20
1,10
30 – 60 GT
369.000.000
1.973.333.350
599.745.682
30
1,30
< 5 GT
28.260.000
58.666.667
205.718.639
182
4,51
5 – 10 GT
21.410.000
226.000.000
97.396.845
38
1,43
10 – 30 GT
52.300.000
497.000.000
76.363.065
23
1,15
30 – 60 GT
78.000.000
1.080.000.000
41.133.996
16
1,04
< 5 GT
12.900.000
94.000.000
62.107.654
50
1,66
5 – 10 GT
20.530.000
222.000.000
115.604.625
43
1,52
10 – 30 GT
52.225.000
465.000.000
76.053.202
33
1,34
30 – 60 GT
97.625.000
1.335.000.000
261.754.962
24
1,20
30.100.000
43.000.000
57.717.297
21
1,13
4.750.000
120.000.000
18.177.898
22
1,15
5 – 10 GT
13.000.000
251.000.000
138.971.915
43
1,55
10 – 30 GT
26.450.000
495.000.000
26.450.000
31
1,32
30 – 60 GT
112.750.000
1.530.000.000
1.927.489.638
76
2,26
< 5 GT
10.300.000
68.500.000
46.298.303
51
1,68
5 – 10 GT
14.650.000
197.000.000
102.303.674
43
1,52
Pukat Tarik
Pukat Hela
Penggaruk
Jaring Angkat < 5 GT
6
Modal Kerja (Rp)
Analisis Usaha
Jaring Lingkar
< 5 GT 5
Kebutuhan Pembiayaan
Jaring Insang
20
7
10 – 30 GT
29.900.000
400.333.000
91.849.496
27
1,23
30 – 60 GT
94.050.000
1.446.666.667
250.250.229
23
1,17
7.575.000
68.500.000
58.323.717
59
1,85
5 – 10 GT
13.200.000
212.000.000
63.633.183
30
1,30
10 – 30 GT
30.100.000
430.000.000
57.717.297
21
1,13
< 5 GT
12.816.000
70.000.000
181.537.378
142
3,59
5 – 10 GT
24.333.000
200.333.000
170.925.085
60
1,85
10 – 30 GT
63.150.000
383.333.350
45.634.489
21
1,12
30 – 60 GT
195.833.000
1.389.166.667
331.687.886
26
1,24
Perangkap < 5 GT
8
Pancing
8. Pancing…
2. Pembudidayaan Ikan Modal kerja dan investasi untuk jenis usaha pembudidayaan ikan yang dibiayai melalui KUR sektor kelautan dan perikanan berupa usaha pembenihan dan pembesaran ikan, antara lain: nila, ikan mas, gurame, patin, lele, sidat, udang, bandeng, kerapu, kakap, bawal, ikan hias, dan rumput
laut
pembiayaan
serta dan
usaha analisa
budidaya usaha
lainnya. bidang
Adapun
kebutuhan
pembudidayaan
ikan
sebagaimana tersebut dalam tabel 3: Tabel 3 Kebutuhan Pembiayaan dan Analisa Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan Kebutuhan Pembiayaan No
Jenis Usaha
Bidang
Modal Kerja (Rp)
Modal Investasi (Rp)
Analisis Usaha NPV (Rp)
IRR %
B/C Ratio
1
Ikan Nila
Pembenihan Pendederan Pembesaran
4.927.760 9.800.000 52.837.600
5.100.000 1.000.000 38.350.000
5.292.243 6.193.200 52.625.243
83,40 88,89 54,63
1,53 1,57 1,58
2
Ikan Mas
Pembenihan Pendederan Pembesaran
5.574.945 10.150.000 37.994.800
2.650.000 1.000.000 14.350.000
5.316.486 5.593.300 33.593.900
97,65 80,27 58,31
1,65 1,50 1,64
3
Ikan
Pembenihan
4.613.400
4.350.000
14.165.153
139,53
2,58
21 Gurame
Pendederan Pembesaran
27.695.000 62.020.000
800.000 2.300.000
16.091.325 19.414.560
87,84 38,60
1,56 1,30
4
Ikan Patin
Pembenihan Pendederan Pembesaran
6.984.400 10.747.800 28.350.000
7.650.000 1.500.000 4.000.000
31.318.527 6.295.613 30.198.200
179,27 81,76 74,54
3,14 1,51 1,93
5
Ikan Lele
Pembenihan Pembesaran: Lele di Kolam Tanah Lele di Kolam Terpal Pendederan Pendederan II Pembesaran Pembenihan Pembesaran: Teknologi Intensif Teknologi semi intensif Pembenihan Pembesaran: Udang windu polikultur Windu sederhana Windu semi intensif
4.232.225
2.620.000
3.876.107
87,96
1,57
24.862.500
2.600.000
11.893.375
46,33
1,43
15.470.000
2.350.000
80,73
2,05
67.060.000
4.500.000
16.638.040
47,96
1,23
110.560.000
7.500.000
35.128.640 6 Ikan 43,99Sidat 1,30 …
347.200.000 63.150.000
15.550.000 15.000.000
120.787.600 71.586.600
40,45 73,58
1,33 1,92
369.558.000
160.000.000
247.507.868
57,22
1,47
244.870.000
121.000.000
175.217.560
48,99
1,48
21.900.000
6.600.000
11.983.800
70,53
1,42
14.350.000
5.000.000
16.718.900
123,77
1,86
11.175.000
3.500.000
12.522.450
122,49
1,85
57.425.000
15.000.000
60.979.950
121,13
1,84
6
7
8
9
Ikan Sidat
Udang Vaname
Udang Windu
18.655.920
Ikan Bandeng
Pembenihan
3.775.000
1.900.000
15.441.550
346,70
3,72
10
Ikan Kerapu Bebek
Pembenihan Pendederan Pembesaran
22.150.000 45.570.000 92.630.000
6.600.000 6.000.000 41.240.000
16.001.200 66.482.760 45.353.990
104,86 174,81 47,23
1,71 2,29 1,34
11
Ikan Kerapu Macan
Pembenihan Pendederan Pembesaran
21.350.000 54.720.000 218.510.000
6.600.000 6.000.000 71.240.000
26.861.400 25.645.440 58.771.940
135,42 70,75 32,64
1,96 1,42 1,20
12
Ikan Kakap Putih
Pembenihan Pendederan Pembesaran
16.850.000 39.400.000 169.000.000
6.100.000 6.000.000 124.000.000
36.776.100 26.970.800 78.919.600
212,42 90,43 36,65
2,60 1,59 1,27
13
Ikan Bawal Bintang
Pembenihan
19.960.000
14.600.000
26.882.080
113,43
1,78
Pembesaran
113.320.000
34.000.000
31461.160
37,34
1,21
22 14
Kuda Laut
15
Rumput Laut
14.758.125
35.600.000
15.621.723
5.000.000
6.150.000
850.000
Pembenihan Pembesaran Metode lepas dasar Metode rakit apung Metode long line
57,29
1,31
8.842.000
115,25
1,79
2.830.000
3.712.875
141,17
2,01
485.000
3.050.000
7.200.288
264,57
3,04
1.250.000
8.120.000
9.112.188
136,79
1,97
3. Pengolahan dan Pemasaran Ikan Modal kerja dan investasi untuk jenis usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang dibiayai melalui KUR sektor kelautan dan perikanan berupa: a. usaha pengolahan; b. usaha pemasaran dalam negeri; dan b. usaha…
c. usaha non konsumsi.
Adapun kebutuhan pembiayaan dan analisa usaha bidang pengolahan dan pemasaran sebagaimana tersebut dalam tabel 4: Tabel 4 Kebutuhan Pembiayaan dan Analisa Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Ikan Kebutuhan Pembiayaan No
1 2 3 4 5 6
7 8
Jenis Usaha Pengolahan Dendeng Nila Ebi Kering Kerupuk Udang Pengolahan Tuna Loin Pengolahan Abon Ikan Pengolahan Ikan Pari Asap Bandeng Tampa Duri Pengolahan Agar manisan Rumput Laut
Modal Kerja (Rp)
Modal Investasi (Rp)
Analisis Usaha NPV (Rp)
IRR %
B/C Ratio
13.000.000 7.913.000
29.430.000 30.935.000
32.213.588 77.803.000
34,80 32,40
1,77 3,52
16.806.000
57.860.000
19.168.000
26,45
1,26
149.852.600
44.790.000
140.422.993
49,89
117.233.800
26.100.000
66.497.200
33,35
1,46
21.636.700
107.135.000
65.273.250
40,00
1,51
25.754.600
105.800.000
119.920.250
66,96
1,98
61.769.200
29.275.500
109.658.500
72,47
2,20
1,72
23 9 10
11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21
22
23
24
25 26
27
Pengolahan Dendeng Nila Berbasis Fish Jeli Produk (Bakso Ikan, otak-otak dan kaki naga) Pengolahan Fillet Ikan Pemindangan Ikan Pengasapan Ikan Tradisional Pengasapan Ikan Manyung Pengasapan Ikan Tongkol Pengasapan Ikan Pari Kecap Ikan Pengasapan Bandeng Krupuk Udang Pengolahan Ikan Lele Asap Pengolahan Krupuk Ikan Patin Pengolahan ATC Rumput Laut Pengolahan Krupuk Kulit Ikan Pengolahan Fillet Ikan Patin Beku Pengasinan Teri Nasi Krupuk Siap saji Ikan/Udang Pemasaran Dalam Negeri Pengecer Ikan
7.675.100
37.374.500
15.725.320
35,77
1,42
15.000.000
100.000.000
54.146.200
32,24
1,47
311.480.000
203.706.000
290.342.000
40,86
1,56
30.875.000
335.802.000
75.046.000
29,01
1,21
19.757.000
10.000.000
23.690.700
17,50
1,80
333.200.000
140.000.000
63.350.000
24,74
3,31
256.800.000
140.000.000
54.310.000
23,33
3,35
240.800.000
140.000.000
45.070.000
21,50
3,46
50.087.800
119.270.000
75.478.206
45,34
1,63
198.225.000
10.000.000
23.690.800
49,13
1,80
16.806.000
57.860.000
26,45
1,26
21.756.000
12.000.000
26.680.600 17,34 1,68 20 Pengolahan…
39.060.000
13.459.568
84.615.947
94,00
2,61
2.583.843.841
4.396.483.841
27.864.744.756
140,60
4,87
16.209.000
57.763.000
19.267.000
26,33
1,23
450.113.138
1.092.243.638
219.008.660
27,02
1,24
202.543.000
397.222.575
544.565.880
51,49
1,91
763.200.000
151.030.507
960.192.278
52,59
2,05
19.757.000
13.045.000
22.680.600
15,34
1,45
19.167.531
24 28
Pengumpul Ikan Non Konsumsi Pemasaran Tanaman Air Hias Pemasaran Ikan Hias Kerajinan Kerangkerangan Pengolahan Minyak Ikan Pengolahan Tepung Ikan Pengolahan Silase
29
30 31
32 33 34
23.757.000
31.045.000
54.680.600
16,34
1,49
141.000.000
48.000.000
231.000.000
149,00
4,60
31.875.050
323.806.060
72.046.400
23,01
1,27
100.000.000
100.000.000
278.000.000
24,50
2,20
30.491.000
355.602.000
77.046.000
27,01
1,21
18.045.000
100.678.000
55.145.600
31,20
1,55
24.754.600
108.500.000
139.920.250
64,96
1,83
4. Usaha Garam Modal kerja dan investasi untuk jenis usaha garam yang dibiayai melalui KUR sektor kelautan dan perikanan berupa pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan garam. Adapun kebutuhan pembiayaan dan analisa usaha bidang usaha garam sebagaimana tersebut dalam tabel 5:
Tabel 5 Kebutuhan Pembiayaan dan Analisa Usaha Bidang Usaha Garam
No 1 2
Jenis Usaha Tambak Perebusan
Kebutuhan Pembiayaan Modal Modal Kerja Investasi (Rp) (Rp) 13.575.000 6.300.000 500.000 12.000.000
Tabel 5 …
Analisis Usaha NPV (Rp)
IRR %
131.830.813 10.758.786
171,33 132,84
B/C Ratio 9,75 1,52
25
BAB IV PEMBINAAN
BAB IV …
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan, maka perlu dilakukan pembinaan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dalam bentuk: A. Sosialisasi
26 Sosialisasi KUR sektor kelautan dan perikanan dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan kepada masyarakat kelautan dan perikanan. B. Pelatihan Pelatihan diberikan kepada masyarakat kelautan dan perikanan yang mempunyai usaha produktif dan membutuhkan pembiayaan. Pelatihan ini dilakukan
dalam
rangka
penguatan
kapasitas
kelembagaan
dan
masyarakat dalam mengakses KUR sektor kelautan dan perikanan. C. Pendampingan Pendampingan dalam Pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan dilakukan oleh dinas kabupaten/kota atau Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dalam hal pengajuan, pencairan, pengembalian KUR.
BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB V…
27 Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan KUR sektor kelautan dan perikanan, maka diperlukan adanya monitoring, evaluasi dan pelaporan secara rutin dan berjenjang dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. A. Monitoring dan Evaluasi 1. monitoring
dan
evaluasi
terhadap
penyaluran,
pemanfaatan
dan
pengembalian KUR sektor kelautan dan perikanan dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. 2. monitoring dan evaluasi secara periodik di tingkat pusat dilakukan oleh tim Pelaksana KUR sektor kelautan dan perikanan pusat yang dibentuk oleh Menteri, dan di tingkat provinsi dilakukan oleh tim teknis provinsi yang dibentuk oleh kepala daerah setempat, dan berkoordinasi dengan bank pelaksana di daerah setempat. B. Pelaporan 1. Bank pelaksana melaporkan pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan setiap bulan kepada Komite Kebijakan melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan dengan tembusan kepada perusahaan penjamin serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. dinas
kabupaten/kota
menyampaikan
laporan
penyaluran
dan
pengembalian KUR sektor kelautan dan perikanan kepada dinas provinsi selambat lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 3. dinas provinsi menyampaikan laporan penyaluran dan pengembalian KUR sektor kelautan dan perikanan kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selambat lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
BAB VI …
28 BAB VI PENUTUP Pedoman Umum Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan ditetapkan sebagai acuan bagi seluruh pihak terkait dalam melaksanakan Program KUR sektor kelautan dan perikanan. Dengan ditetapkannya Pedoman Umum Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan diharapkan terjadi persamaan persepsi dalam pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan. Guna kelancaran pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan di daerah, maka Dinas dapat membuat Petunjuk Teknis Kegiatan KUR Sektor Kelautan dan Perikanan yang berisi tentang aturan, persyaratan dan mekanisme pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
SHARIF C. SUTARDJO
