om
PD F.c
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR NOMOR: 82 TAHUN 2015 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
ne ev ia
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu dibentuk Tim Kerja pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar;
b. bahwa
mereka
yang
namanya
tersebut
dalam
Lampiran
Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian
Agama
Kota
Denpasar
tentang
Tim
Kerja
pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah
Birokrasi
Bersih
dan
Melayani
pada
Kantor
w.
Kementerian Agama Kota Denpasar;
ww
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang berseih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun19999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
3874)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001
om
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112,
PD F.c
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 48 90);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan
Sebagaimana
telah
Organisasi
beberapakali
Kementerian
diubah
terakhir
Negara dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010
ne ev ia
tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang
strategi
Nasional
pencegahan
dan
pemberantasan
korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah
ww
w.
tahun 2012-2014;
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
10. Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
reformasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman umum Pembangunan zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi dan
wilayah
Birokrasi
bersih
dan
Melayani
Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah;
dilingkungan
om
12. Peraturan Menteri
Agama Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Pengawasan di lingkungan Departemen Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kenterian Agama sebagaimana telah
PD F.c
beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 15. Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pejabat yang
wajib
Menyampaikan
laporan
Harta
Kekayaan
Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Agama. MEMUTUSKAN: Menetapkan:
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TENTANG
TIM
ne ev ia
DENPASAR
KERJA
PEMBANGUNAN
ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR.
KESATU
:
Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Kementerian agama Kota Denpasar dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor
w.
Kementerian
Agama
Kota
Denpasar
dilaksanakan
melalui
kegiatan sebagai berikut:
ww
a. Menyusun pedoman pelaksanaan pembangunan ZI menuju
KETIGA
WBK dan WBBM pada Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar;
b. Menyusun rencana dan agenda kerja; c. Internalisasi dan implementasi; d. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan, dan e. Menyusun Laporan Penyelenggaraan. :
Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar mempunyai tugas sebagai berikut:
om
1. Pengarah mempunyai tugas mengarahkan seluruh rangkaian
penyelenggaraan pembangunan ZI sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana aksi yang telah ditetapkan.
2. Penanggung jawab dan wakil penanggung jawab mempunyai
PD F.c
tugas:
a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
b. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan atas realisasi penyelenggaraan ZI menuju WBK dan WBBM setiap triwulan, semester dan tahunan; dan c. Menyusun dan
melaporkan
kegiatan
penyelenggaraan
pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pengarah;
kepada
3. Ketua dan Wakil Ketua Menpunyai Tugas: a. Menyiapkan
rencana
aksi
dan
jadwal
kegiatan
pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sesuai dengan
ne ev ia
Arah dan Kebijakan yang ditetapkan;
b. Mengkoordinasikan
pelaksanaan
kegiatan
Tim
kerja
pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Kantor Kementerian Agam Kota Denpasar;
c. Melaporkan penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM kepada Penanggung jawab.
4. Sekretaris dan Wakil Sekretaris, merangkap koordinator Tim kerja mempunyai tugas:
a. Menyusun dan membahas rencana aksi dan jadwal kegiatan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
b. Melaksanakan
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi
dan
ww
w.
pemantauan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM antar unit Eselon III yang sederajat;
c. Mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan; dan d. Menyusun
laporan
penyelenggaraan
pembangunan
ZI
menuju WBK dan WBBM.
5. Anggota mempunyai tugas : a. Menyiapkan
bahan
rumusan
rencana
aksi
penyelanggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM antar Unit Eselon III yang sederajat; c. Memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
om
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Unit Eselon II;
e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaran
PD F.c
pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM; dan 6. Sekretariat mempunyai tugas:
a. Mengelola administrasi dan keuangan penyelenggaraan Tim Kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM; b. Mendokumentasikan
pelaksanaan
kegiatan
penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM; dan c. Menyiapkan
laporan
penyelenggaraan
Tim
Kerja
pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ne ev ia
KEEMPAT
Ditetapkan di Denpasar Pada Tanggal, 17 Januari 2015 KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR
KOMANG SRI MARHENI.
ww
w.
196510091987022003
om
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR NOMOR : 82 TAHUN 2015
PD F.c
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR Pengarah
: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar
Penanggung Jawab
: Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
Ketua
: Kepala Seksi Pendidikan Hindu
Wakil Ketua
: Analis Kepegawaian
Sekretaris
: Analis Perencana
Wakil Sekretaris
: Koordinator Penyuluh
Anggota
:
1. Kepala Seksi Urusan Agama Hindu
ne ev ia
2. Kepala seksi Bimas Islam
3. Kepala Seksi Pendidikan Islam 4. Penyelenggara Haji dan Umroh 5. Penyelenggara Bimas Buddha 6. Kepala KUA se Kota Denpasar 7. Korwas
Tim Sekretariat
:
1. Ni Wayan Astini, SS 2. I Made Dwita Putra,SE 3. Ni Wayan Suiti, S.Ag 4. Ni Wayan Armini, S.Sos
ww
w.
5. Ade Jhony Prili Fajaryanto, SH 6. Muhamad Anwar Chudori 7. Afifatun Nisak, S.Ag 8. Tia Sastrina, ST Ditetapkan di Denpasar Pada Tanggal, 17 Januari 2015 KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR
KOMANG SRI MARHENI.
196510091987022003
om
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR NOMOR : 82 TAHUN 2015
PD F.c
PROSEDUR/MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR
1. Dipilih melalui rapat pimpinan;
2. Tim ZI dipilih dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Mengimplementasikan 5 budaya kerja Kementerian Agama (Integritas, Profesional, Inovasi, Tanggung Jawab dan Keteladanan) b. Berkomitmen terhadap pelaksanaan program Zona Integritas menuju WBK-WBBM;
ne ev ia
c. Mempunyai disiplin dan tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya. 3. Penetapan Tim ZI dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar.
Ditetapkan di Denpasar Pada Tanggal, 17 Januari 2015 KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
ww
w.
KOTA DENPASAR
KOMANG SRI MARHENI.
196510091987022003
PD F.c
ne ev ia
w.
ww
om
