SALINAN
BUPATI BULUNGAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BULUNGAN DIBIDANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemungutan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka untuk kelancaran pelaksanaan pemungutannya dipandang perlu dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; b. bahwa Peraturan Bupati Bulungan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Bulungan Bidang Retribusi Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bulungan Dibidang Pemungutan Retribusi Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
1
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358); 12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN /III/2008 tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Asing; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 10); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 11); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 12); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 1); 2
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BULUNGAN DIBIDANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bulungan. 4. Peraturan Daerah adalah semua Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. 5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. 8. Wajib Retribusi adalah wajib retribusi yang berkewajiban membayar retribusi sesuai retribusi yang dikenakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 10. Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan, bill, kwitansi dan sejenisnya. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)
Maksud pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang Pemungutan Retribusi Daerah kepada SKPD adalah untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dalam pemungutan retribusi daerah.
(2)
Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang Pemungutan Retribusi Daerah kepada SKPD adalah untuk :
3
a. mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah sesuai jenis retibusi yang dikelola pada SKPD; b. meningkatkan dan mengoptimalkan taget realisasi pendapatan asli daerah dari retribusi daerah. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup pelimpahan Bidang Pemungutan retribusi Daerah meliputi : a. Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan Wajib Retribusi Daerah ; b. Penyelenggaraan perhitungan, penetapan, pendistribusian Retribusi Daerah;
dan pemungutan
c. Penyelenggaraan penagihan Retribusi Daerah; d. Penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan pendapatan Bidang Retribusi Daerah; e. Perencanaan target pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah. Pasal 4 Tidak termasuk dalam pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa media penyetoran yang terdiri dari : a. Penerbitan Formulir Bend 17 dan 26; b. Dokumen lain yang dipersamakan; c. Perforasi. BAB IV PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 5 (1) Kewenangan yang dilimpahkan adalah bidang pemungutan retribusi daerah. (2) Rincian jenis retribusi daerah yang dilimpahkan kepada SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan degan Peraturan Bupati ini. BAB V HASIL PEMUNGUTAN Pasal 6 Hasil Pemungutan Retribusi Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 di setor ke kas daerah dan/atau melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Daerah. Pasal 7 Bukti pembayaran Retribusi Daerah dianggap sah apabila telah dibubuhi Registrasi Lunas dan/ atau tanda Perforasi dari Dinas Pendapatan Daerah. Pasal 8 SKPD yang menerima pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan laporan Penerimaan Retribusi Daerah secara berkala / periodik kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah dengan disertai bukti-bukti pendukungnya. 4
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9 (1) Pembinaan atas pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk Tim yang terdiri dari unsur teknis SKPD terkait. (3) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah secara Fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka 1.
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bulungan Bidang Retribusi Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Nomor 11 Seri G);
2.
Semua Keputusan Bupati Bulungan yang Menunjuk Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan SKPD masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 26 Juni 2013 BUPATI BULUNGAN, ttd. BUDIMAN ARIFIN Salinan Sesuai dengan Aslinya Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 26 Juni 2013
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd. SUDJATI
Hj. INDRIYATI, SH, M.Si PEMBINA / IV a Nip.19640328 199503 2001
BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 18. 5
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BULUNGAN DIBIDANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN. DAFTAR RINCIAN JENIS RETRIBUSI DAERAH YANG DILIMPAHKAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN SEBAGAI BERIKUT : NO. I.
JENIS RETRIBUSI DAERAH
SKPD PENGELOLA
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM : 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
: Dinas Kesehatan.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan / : Dinas Kebersihan, Pertamanan, Kebersihan Pemakaman dan PMK. 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak : Dinas Kependudukan KTP dan Akta Catatan Sipil Pencatatan Sipil.
dan
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman : Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pengabuan Mayat Pemakaman dan PMK. 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi : Dinas Perhubungan, Jalan Umum dan Informatika. 6. Retribusi Palayanan Pasar 7. Retribusi Bermotor
Pengujian
Komunikasi
: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
Kendaraan : Dinas Perhubungan, dan Informatika.
8. Retribusi Pemeriksaan Pemadam Kebakaran
Komunikasi
Alat : Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan PMK.
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak : Badan Perencanaan Pembangunan Peta. Daerah. 10. Retribusi Penyediaan Penyedotan Kakus
dan/atau : Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan PMK.
11. Retribusi Ulang
Tera/Tera : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
Pelayanan
12. Retribusi Pelayanan Pendidikan 13. Retribusi Pengendalian Telekomunikasi II.
: Kantor Pendidikan dan Pelatihan.
Menara : Dinas Perhubungan, dan Informatika.
Komunikasi
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA : 1. Retribusi Daerah
Pemakaian
Kekayaan : Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Umum Setda Kab. Bulungan.
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertokoan Koperasi dan UMKM. 3. Retribusi Tempat Pelelangan
: Dinas Perikanan dan Kelautan.
4. Retribusi Terminal
: Dinas Perhubungan, dan Informatika.
Komunikasi
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
: Dinas Perhubungan, dan Informatika.
Komunikasi
6. Retribusi Rumah Potong Hewan
: Dinas Pertanian 6
7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 8. Retribusi Olahraga
Tempat
Rekreasi
: Dinas Perhubungan, dan Informatika.
dan : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
9. Retribusi Penyeberangan di Air
: Dinas Perhubungan, dan Informatika.
Komunikasi Pariwisata, Komunikasi
10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Daerah Koperasi dan UMKM. III.
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU : 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
: Dinas Pekerjaan Umum.
2. Retribusi Izin Gangguan
: Badan Lingkungan Hidup.
3. Retribusi Izin Trayek
: Dinas Perhubungan, dan Informatika.
4. Retribusi Izin Usaha Perikanan
: Dinas Perikanan dan Kelautan.
Komunikasi
Tanjung Selor 26 Juni 2013 BUPATI BULUNGAN, ttd. BUDIMAN ARIFIN Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 26 Juni 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd. SUDJATI BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 18. Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
Hj. INDRIYATI, SH, M.Si PEMBINA / IV a Nip.19640328 199503 2001
7
