BUPATI BULUNGAN SALINAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR : 20 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI BULUNGAN KEPADA CAMAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BULUNGAN, Menimbang
: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan, maka dipandang perlu melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan dari Bupati kepada Camat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Bupati Bulungan Dilimpahkan kepada Camat;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tanah Lia dan Kecamatan Peso Hilir dalam wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2002 Seri E Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 6); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI BULUNGAN KEPADA CAMAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2
4. Bupati adalah Bupati Bulungan. 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 6. Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggun jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 7. Kecamatan adalah Kabupaten.
wilayah
kerja
Camat
sebagai
Perangkat
Daerah
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 9. Pelimpahan sebagian urusan Kewenangan adalah pelimpahan sebagian urusan kewenangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan dari Bupati kepada Camat di Wilayah Kabupaten Bulungan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)
Maksud pelimpahan sebagian urusan kewenangan Kepada Camat adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum pelaksanaan tugas Camat sebagai perangkat Daerah.
(2)
Tujuan pelimpahan sebagian urusan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk : a. untuk mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat; b. untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat; c. untuk mempersempit rentang kendali dari Bupati kepada Desa/ Lurah; d. untuk kaderisasi kepemimpinan pemerintahan. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 3
(1)
Selain menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2008, dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf t Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 2 Tahun 2008, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Perizinan; Rekomendasi; Koordinasi; Pembinaan; Pengawasan; Fasilitasi; Penetapan; Penyelenggaraan; dan Kewenangan lain yang dilimpahkan.
3
(2)
Rincian sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 4
(1)
Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pelimpahan sebagian urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan..
(2)
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dan administrasi tetap menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah terkait. Pasal 5
Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Camat wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. BAB V PENDANAAN Pasal 6 Pendanaan tugas camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7 Dalam hal-hal tertentu apabila tidak dapat dilaksanakan sebagian urusan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati dapat menarik kembali pelimpahan dimaksud. Pasal 8 Dalam melaksanakan peraturan Bupati ini camat, wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PENUTUP Pasal 9 Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bulungan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
4
Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pegundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal, 8 Desember 2011 BUPATI BULUNGAN, ttd. BUDIMAN ARIFIN
Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal, 8 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd. SUDJATI BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR : 20 Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
Hj. INDRIYATI, SH, M.Si Pembina / IV a Nip.196403281995032001
5
No.
NAMA
JABATAN
1.
Liet Ingai
Wakil Bupati Bulungan
2.
H. Sudjati, SH
Sekretaris Daerah
3.
H. Alwi Al Jufrie
Asisten Bidang Pemerintahan
4.
Hj. Indriati, SH. M.Si
Kabag Hukum
5.
Dt. Iqro Ramadhan, S.Sos. M.Si
Kabag Tata Pemerintahan
PARAF
6
