1
BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor
82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
1
2
3. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9
Tahun
2015
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan
Presiden
Nomor
87
Tahun
2014
tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi. 2. Pemerintah
Kabupaten
adalah
Pemerintah
Kabupaten
Banyuwangi. 3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem
pemerintahan
Negara
Kesatuan
Republik
penyelenggaraan
urusan
Indonesia. 6. Pemerintahan
Desa
adalah
pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4
9.
Perangkat
Desa
adalah
pembantu
kepala
desa
dalam
menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Dusun (Kasun), Pembantu Kaur dan Pembantu Kasi 10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 13. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya. 14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 16. Pembinaan dan pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
5
BAB II STRUKTUR ORGANISASI Pasal 2 (1) Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa. (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Kewilayahan; dan c. Pelaksana Teknis. (3) Perangkat
desa
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. (4) Bagan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa tercantum
dalam
lampiran
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 3 (1) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. (2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 3 (tiga) urusan, yakni : a. urusan tata usaha dan umum; b. urusan keuangan; dan c. urusan perencanaan. (3) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri paling sedikit 2 (dua) urusan, yakni : a. urusan umum dan perencanaan; dan b. urusan keuangan. (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Urusan. Pasal 4 (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
6
(2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan
kemasyarakatan
desa
dan
pemberdayaan
masyarakat desa. (4) Pelaksana
kewilayahan
sebagaimana
dimaksud
ayat
(1)
dilaksanakan oleh Kepala Dusun. Pasal 5 (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan
unsur pembantu kepala
desa sebagai
pelaksana tugas operasional; (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 3 (tiga) seksi, yakni : a. seksi Pemerintahan; b. seksi Kesejahteraan; dan c. seksi Pelayanan. (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling sedikit berjumlah 2 (dua) seksi terdiri dari: a. seksi Pemerintahan, dan b. seksi Kesejahteraan dan Pelayanan. (4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh kepala seksi. Pasal 6 Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
7
BAB III TUGAS DAN FUNGSI Pasal 7 (1) Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (2) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: a. menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan,
penetapan
peraturan
di
desa,
pembinaan
masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. b. melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. d. pemberdayaan
masyarakat,
seperti
tugas
sosialisasi
dan
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Pasal 8 (1) Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. (2) Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat desa.
8
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa mempunyai fungsi : a. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi; b. melaksanakan urusan umum meliputi penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
penyiapan
rapat,
pengadministrasian
aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum; c. melaksanakan administrasi
urusan keuangan,
keuangan
meliputi
administrasi
pengurusan
sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. d. melaksanakan urusan perencanaan meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir datadata dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan. (4) Uraian fungsi sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. mengoordinasikan
penyusunan
rumusan
kebijakan
dan
program kerja pemerintahan desa/dusun b. menyusun rancangan produk hukum desa; c. mengundangkan produk hukum desa (peraturan desa dan peraturan kepala desa); d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa; e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya; f. menyelenggarakan tugas kesekretariatan desa; g. memberikan pelayanan administrasi; h. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset desa dan mengelola administrasi aparatur pemerintah desa; i. mengumumkan/menyebarluaskan
informasi
dan
produk
hukum desa kepada masyarakat; j. melaksanakan urusan rumah tangga, perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah desa;
9
k. mengoordinasikan pelaksanaan seleksi perangkat desa; l. mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah desa; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Pasal 9 (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. (2) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan
administrasi
pendukung
pelaksanaan
tugas-tugas
pemerintahan. (3) Kepala urusan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala urusan. (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala urusan mempunyai fungsi : a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum dengan uraian tugas sebagai berikut : 1. melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar; 2. melaksanakan pencatatan dan menginventarisasi aset desa; 3. melakukan penataan arsip desa; 4. melaksanakan administrasi aparatur pemerintah desa; 5. melaksanakan pengelolaan perpustakaan desa; 6. melaksanakan urusan penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor; 7. melaksanakan administrasi perjalanan dinas; 8. mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan pemerintah desa. 9. fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa; 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
10
b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan
seperti
pengurusan
administrasi
keuangan,
administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya dengan uraian tugas sebagai berikut : 1. menyiapkan
bahan
penyusunan
rancangan
APBDesa,
perubahan APBDesa dan laporan realisasi APBDesa; 2. mencatat dan menginventarisasi sumber pendapatan desa; 3. menghimpun, menganalisis, menyajikan, dan memberikan informasi data terkait keuangan Desa; 4. melaksanakan
pengelolaan,
pengadministrasian
dan
pembukuan keuangan Desa; 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam
rangka
pembangunan,
melakukan
monitoring
dan
evaluasi program, serta penyusunan laporan dengan uraian tugas sebagai berikut : 1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan kerja pemerintahan desa; 2. menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan; 3. menyiapkan bahan musyawarah perencanaan pembangunan desa; 4. mengelola arsip perencanaan pembangunan; 5. pengendalian, monitoring dan evaluasi program; 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Pasal 10 (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. (2) Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
11
(3) Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. (4) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. (5) staf desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi. (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi mempunyai fungsi : a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
kependudukan,
penataan
dan
pengelolaan
wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa dengan uraian tugas sebagai berikut : 1. melakukan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan; 2. pengumpulan bahan dan data penyusunan rancangan regulasi desa; 3. merencanakan, melaporkan
melaksanakan, pencatatan
data
mengevaluasi
dan
kependudukan
dan
perubahannya; 4. pelaksanaan pencatatan
fasilitasi dan
dan
pengkoordinasian
inventarisasi
luas,
kegiatan
peruntukan
dan
pemanfaatan tanah di desa serta perubahannya; 5. merumuskan kebijakan pengembangan kerjasama desa serta pelaporan pelaksanaan kerjasama desa; 6. melaksanakan
koordinasi,
pengendalian
dan
pembinaan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 7. melaksanakan kegiatan pengumpulan data, pengisian dan pengelolaan profil Desa; 8. melakukan pembinaan lembaga RT dan RW; 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
12
b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan
sarana
prasarana
perdesaan,
pembangunan
bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi
masyarakat
di
bidang
budaya,
ekonomi,
politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna dengan uraian tugas sebagai berikut : 1. merencanakan,
melaksanakan,
mengevaluasi
dan
melaporkan kegiatan pembangunan desa; 2. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi serta menyusun data di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat; 3. mendorong
swadaya
dan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; 4. mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa; 5. melaksanakan
penyiapan
bahan
untuk
perencanaan
pembangunan Desa; 6. melaksanakan
pengendalian
pelaksanaan
pembangunan
desa; 7. peningkatan
peran
serta
masyarakat
dalam
pelestarian
lingkungan hidup; 8. melaksanakan inventarisasi usaha mikro; 9. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai bidang tugasnya; 10. melaksanakan pembinaan kegiatan lembaga kemasyarakatan seperti
kegiatan
Karang Taruna
Pemberdayaan
Kesejahteraan
Keluarga,
dan organisasi kemasyarakatan lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
13
c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan dengan uraian tugas sebagai berikut : 1. mengumpulkan,
mengolah
data
dan
informasi,
menginventarisasi permasalahan serta yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan; 2. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olahraga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3. melaksanakan administrasi rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat; 4. menyiapkan dan menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur pelayanan di Desa; 5. melaksanakan
administrasi
penerimaan
dan
pemeriksaan
kelengkapan berkas permohonan pelayanan dari masyarakat; 6. melaksanakan
penyerahan
dokumen
kepada
masyarakat
pengguna layanan; 7. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan satu pintu; 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Pasal 11 (1) Kepala
Dusun
kewilayahan
berkedudukan
yang
bertugas
sebagai membantu
unsur kepala
satuan
tugas
desa
dalam
pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala dusun memiliki fungsi: a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat,
mobilitas
penataan dan pengelolaan wilayah;
kependudukan,
dan
14
b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya; c. melaksanakan
pembinaan
kemasyarakatan
dalam
meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dusun memiliki uraian tugas : a. melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat b. melaksanakan pelaksanaan
pembinaan upaya
ketentraman
perlindungan
dan
ketertiban,
masyarakat,
mobilitas
kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah; c. mendorong
peningkatan
partisipasi
dan
gotong
royong
masyarakat dalam pembangunan desa; d. melaksanakan
pembinaan
kemasyarakatan
dalam
meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; e. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. BAB IV JENIS DESA Pasal 12 (1) Susunan organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya. (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi. (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi. (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
15
(5) Klasifikasi
jenis
desa
sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB V TATA KERJA Pasal 13 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (2) Kepala
Desa
dalam
melaksanakan
tugas,
wewenang,
dan
kewajibannya, menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi. (3) Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa melalui sekretaris desa bertanggung jawab kepada kepala desa dengan membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya. Pasal 14 (1) Hari
kerja
bagi
pemerintah
desa
ditetapkan
sesuai
dengan
peraturan perundang-undangan disamakan dengan hari kerja pemerintah kabupaten. (2) Kepala
desa
melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
atas
pelaksanaan hari dan jam kerja pemerintah desa.
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15 (1) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh camat dan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa.
16
(3) Satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam
melaksanakan
tugasnya
dapat
membentuk
tim
pembinaan dan pengawasan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 9 Agustus 2017 BUPATI BANYUWANGI,
Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 9 Agustus 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,
Ttd. DJADJAT SUDRADJAT
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 40
17
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : TANGGAL : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
Kepala Desa
Sekretaris Desa Kepala Urusan
Kepala Seksi
Kepala Seksi
Kepala Urusan
Kepala Urusan
Kepala Seksi
Kepala Dusun
BUPATI BANYUWANGI,
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
