PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI Menimbang :
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimaksud dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
Mengingat
1.
:
2.
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 2/E); Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 1/D); Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 1/E); Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 4/A); Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 Nomor 31/E); Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/A).
Memperhatikan : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/8/429.011/2010, Nomor : 188/10/429.050/2010 tanggal 26 Nopember 2010 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011.
3 MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi; 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi; 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah; 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; 8. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS/CPNS dalam rangka peningkatan kinerja aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; BAB II KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 2 (1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan atas beban kerja jabatan dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan; (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini terdiri dari Jabatan Manajerial, Jabatan Fungsional Umum dan Bendahara;
4 (3) Jabatan Manajerial diklasifikasikan berdasarkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan eselonering jabatan Pegawai Negeri Sipil, meliputi: a. Eselon IIa; b. Eselon IIb; c. Eselon III untuk jabatan Camat, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; d. Eselon III untuk jabatan Sekretaris pada Badan/Dinas serta jabatan Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat; e. Eselon III untuk jabatan Kepala Bidang pada Badan/Dinas/ Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD/Rumah Sakit Umum Daerah serta Sekretaris Kecamatan; f. Eselon IVa; g. Eselon IVb. (4) Jabatan Fungsional Umum diklasifikasikan berdasarkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan golongan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, meliputi: a. Staf Golongan IV dan III; b. Staf Golongan II dan I; c. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Belanja Tidak Langsung dan Bendahara Penerimaan; (5) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud pada ayat (1) Peraturan ini, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku, antara lain: a. Para Guru yang mengajar di sekolah-sekolah negeri mulai dari tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK); b. Para Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan Kabupaten Banyuwangi; c. Tenaga Medis, paramedis dan penunjang medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Genteng Kabupaten Banyuwangi. (6) Ketentuan dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diberlakukan mengingat belum dilaksanakannya Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5 BAB III BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 3 Besaran tambahan penghasilan diberikan setiap bulan dengan rincian berdasarkan klasifikasi sebagai berikut: a. Jabatan Manajerial: -
-
-
-
Eselon IIa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); Eselon IIb sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah); Eselon III untuk Jabatan Camat, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); Eselon III untuk jabatan Sekretaris pada Badan/Dinas serta jabatan Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah); Eselon III untuk jabatan Kepala Bidang pada Badan/Dinas/ Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD/Rumah Sakit Umum Daerah serta Sekretaris Kecamatan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); Eselon IVa sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); Eselon IVb sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
b. Jabatan Fungsional Umum: -
Staf Golongan IV dan III sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Staf Golongan II dan I sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Bendahara Pengeluaran, Bendahara Belanja Tidak Langsung dan Bendahara Penerimaan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 4
Tambahan penghasilan 1 Januari 2011.
dibayarkan
terhitung mulai
tanggal
Pasal 5 Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011.
6 BAB V PENUTUP Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 14 Juni 2011
BUPATI BANYUWANGI,
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 14 Juni 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,
Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M. Pembina Utama Madya NIP. 19560225 198212 1 002 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 12/E
BERITA ACARA HASIL RAPAT TIM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2008
Pada hari ini………………………..tanggal………………………………bertempat di ruang rapat Sritanjung, telah dilaksanakan rapat Tim Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan acara pemantapan terhadap materi draf Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2008 dengan kesimpulan sebagai berikut: 1. Belanja Tidak Langsung yang memuat antara lain Belanja Pegawai yang diproyeksikan sebesar Rp. 574.015.487.153,00 dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi tanggal 11 Desember 2007 adalah termasuk di dalamnya komponen Biaya Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2008, sehingga pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS ini akan dibayarkan selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2008 2. Tambahan Penghasilan bagi PNS ini didasarkan beban kerja PNS di mana untuk pengukurannya digunakan “eselonering pada jabatan struktural,” sehingga diasumsikan semakin tinggi eselonering seseorang, maka semakin tinggi pula beban tanggung jawabnya yang berarti semakin berat pula beban kerjanya. Begitu juga bagi staf, indikator pengukurannya didasarkan pada strata golongan, dengan asumsi bahwa “semakin tinggi golongan pangkat seseorang, maka semakin tinggi beban tanggung jawabnya” yang berarti pula semakin berat beban kerjanya. 3. Bagi PNS yang berasal dari Guru dan mengajar di sekolah-sekolah negeri, dikecualikan dari obyek Peraturan Bupati ini. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa para guru dimaksud telah memperoleh tambahan penghasilan dari “kelebihan jam mengajar” yang diterimakan setiap bulan/orang. Dengan demikian tidak terjadi penerimaan “ganda” dari dana APBD untuk satu tujuan yang sama.
Khusus bagi guru negeri yang diperbantukan pada sekolah-sekolah swasta, kepadanya diberikan tambahan penghasilan ini karena mereka tidak menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Adapun nominalnya adalah sebesar Rp. 50.000,00 per bulan. Namun demikian mengingat tambahan penghasilan bagi guru diperbantukan ini belum dianggarkan pada APBD, maka penganggarannya direncanakan pada perubahan APBD Tahun 2008. 4. Bagi PNS di lingkungan Bepelkesmas RSUD Blambangan Unit Swadana, tidak termasuk obyek Peraturan Bupati ini, karena mereka mendapatkan tambahan penghasilan dari “jasa pelayanan”. Hal ini berlaku pula bagi Tenaga Medis, Para Medis dan Penunjang Medis di RSUD Genteng. Sedangkan PNS di luar Tenaga Medis, Para Medis dan Penunjang Medis di RSUD Genteng tetap mendapatkan tambahan penghasilan ini karena mereka tidak mendapatkan “jasa pelayanan”.
2 5. Besarnya Tambahan Penghasilan bagi PNS dengan rincian sebagai berikut: -
Eselon II a sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); Eselon II b sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah); Eselon III (Camat, Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah) sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); Eselon III (Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang) sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); Eselon IV sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); Staf Golongan IV/III, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Staf Golongan II/I, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar dalam penerbitan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2008.
Banyuwangi,
Mei 2008
Tim Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 1.
Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.
(Sekretaris Daerah)
…………………….
2.
Ir. N.P. SUARDANA, S.Sos.
(Asisten Administrasi)
…………………….
3.
FAJAR SUASANA, S.H.
(Plt. Kepala Bappeda)
…………………….
4.
SOEWITO, S.AP.
(Kabag. Keuangan)
…………………….
5.
BUANG ASRORI, S.H.
(Kabag. Hukum)
…………………….
6.
Ir. TRIWAHYUDI RIDARTOWO
(Kabag. Perlengkapan)
…………………….
7.
Drs. DJADJAT S, M.M., M.Si.
(Kabag. Umum)
…………………….
8.
Drs. SULIHTIYONO, M.Pd.
(Kepala Dinas Pendidikan)
…………………….
9.
dr. IVAN FAUZAN, MARS
(Kepala RSUD Blambangan) …………………….
10. dr. H. NANANG SUGIANTO
(Kepala RSUD Genteng)
…………………….
