BUPATI BANYUWANGI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGITAHUN ANGGARAN 2006 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Strategi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyuwangi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 8 Pebruari Tahun 2006, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi ; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara tanggal 4 Juli 1950) ; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 11985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan 1
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ; 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ; 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
2
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94) ; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140) ; 21. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2002 tentang pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002 Nomor 5/A). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI dan BUPATI BANYUWANGI, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2006.
3
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp. 769,008,318,947.00 2. Belanja Rp. 801,734,234,244.97 Surplus / ( Defisit ) Rp. (32,725,915,297.97) 3. Pembiayaan : a. Penerimaan b. Pengeluaran Surplus / ( Defisit )
Rp. 64,949,157,587.97 Rp. 32,223,242,290.00 Rp. 32,725,915,297.97 Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini sebagaimana tercantum dalam lampiran. Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari : 1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah ; 2. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerha 4. Lampiran IV : Daftar Jumlah Pegawai ; 5. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah ; 6. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah ; 7. Lampiran VII : Daftar Investasi (Penyertaan Modal Daerah) ; 8. Lampiran VIII : Daftar Aktifa Tetap Daerah ; 9. Lampiran IX : Daftar Dana Cadangan. Pasal 4 Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Banyuwangi menetapkan Peraturan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Banyuwangii Tahun Anggaran 2006. Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, untuk selama Tahun Anggaran 2006. Agar setiap orang mengetahinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah. 4
Disahkan di Banyuwangi Pada tanggal 11 April 2006 BUPATI BANYUWANGI t.t.d. RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M. Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 12 April 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI t.t.d. Drs. H. SUDJIHARTO, M.M. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2006 NOMOR 1/A
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 5
NOMOR TANGGAL
: 1 TAHUN 2006 :
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2006 NO.
URAIAN
1 I 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Bagian Laba Usaha Daerah - Lain-lain PAD yang Sah
1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3
Dana Perimbangan - Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Dana Perimbangan dari Propinsi
455,383,435,745.00 31,227,279,745.00 398,823,000,000.00 0.00 25,333,156,000.00
729,192,631,595.00 34,743,185,595.00 629,281,000,000.00 35,250,000,000.00 29,918,446,000.00
Lain-lain Pendapatan yang Sah
26,545,720,000.00
0.00
521,394,345,431.00
769,008,318,947.00
90,939,919,805.00 59,202,678,148.00 35,409,357,528.00
117,077,949,655.00 86,510,445,887.00 57,440,154,219.00
14,013,061,520,00 1,316,480,000.00 8,463,779,100.00
17,847,801,732.00 1,869,739,936.00 9,352,750,000.00
25,815,273,957.00 13,666,543,903.00 8,512,580.054.00 3,616,650,000.00 19,500,000.00
25,651,941,444.00 9,839,642,501.00 11,361,324,727.00 4,438,974,216.00 12,000,000.00
5,921,967,700.00
4,915,562,324.00
422,319,886,473.00 314,789,068,295.00 287,390,766,870.00
586.889.267.042,00 368.910.092.173,00 341.174.399.996,00
24,366,162,145.00 754,135,000.00 2,278,004,280.00
22.990.376.672,00 1.318.835.500,00 3.426.480.005,00
56,928,238,478.00 11,517,041,800.00 20,649,817,878.00 2,522,261,750.00 22,239,117,050.00
109.275.899.413,00 24.894.852.363,00 34.165.782.343,00 3.883.329.000,00 46.331.935.707,00
50,602,579,700.00
107.969.960.456.
2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4
Belanja Operasi dan Pemeliharaan - Belanja Pegawai / Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan
2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.3
4 39,815,687,352.00 14,484,559,100.00 16,494,073,123.00 4,786,967,659.00 4,050,087,470.00
BELANJA Aparatur Daerah Belanja Administrasi Umum - Belanja Pegawai / Personalia Gaji 51,318,225,940 Non Gaji 6,121,928,279 - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan
2.1.3
APBD TAHUN 2006
39,465,189,686.00 13,684,559,100.00 17,964,110,497.00 3,596,882,619.00 4,219,637,470.00
Jumlah Pendapatan II 2.1 2.1.1 2.1.1.1
APBD TAHUN 2005 SETELAH PAK 3
Belanja Modal Pelayanan Publik Belanja Administrasi Umum - Belanja Pegawai / Personalia Gaji 335,850,718,532 Non Gaji 5,323,681,464 - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan Belanja Operasi dan Pemeliharaan - Belanja Pegawai / Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan Belanja Modal
6
1
2
2.3
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
2.4
Belanja Tidak tersangka Jumlah Belanja Surplus / defisit
III 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7
PEMBIAYAAN Penerimaan Daerah - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu - Transfer dari Dana Cadangan - Penerimaan Pinjaman dan Obligasi - Hasil penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan - Penerimaan Uang Pihak Ketiga - Penerimaan Piutang - Penerimaan Penyetoran Penyertaan Modal Jumlah Penerimaan Daerah
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5
Pengeluaran Daerah - Transfer ke Dana Cadangan - Penyertaan Modal - Pembayaran utang Pokok yang jatuh Tempo - Sisa Lebih Perhiyungan Anggaran Tahun Berjalan - Pembayaran Uang Pihak ketiga Jumlah Pengeluaran Daerah Jumlah Pembiayaan
3
4
27,882,612,680,00
94,591,259,953.00
1,164,661,559,97 542,307,080,517.97 (20,912,735,086.97)
3,909,072,594.97 801,734,234,244.97 (32,725,915,297.97)
24,665,349,601.97 0.00 0.00 0.00 0.00 210,930,885.00 480,250,000.00
60,234,166,247.97 0.00 0.00 0.00 3,295,491,340.00 0.00 1,419,500,000.00
25,356,530,486.97
64,949,157,587.97
0.00 4,253,250,000.00 190,545,400.00 0.00 0.00
20,000,000,000.00 5,305,000,000.00 190,545,400.00 0.00 6,727,696,890.00
4,443,795,400.00
32,223,242,290.00
20,912,735,086.97
32,725,915,297.97
BUPATI BANYUWANGI ttd RATNA ANI LESTARI, SE, MM
7
