MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
PM
89
TAHUN
2016
TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN
Dr LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a.
bahwa sebagai tindak lanjut dari
Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan, maka perlu untuk menata kembali peta jabatan dan uraian jenis kegiatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a,
perlu
ditetapkan
Peraturan
Menteri
Perhubungan tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan;
Mengingat
1.
Peraturan
Presiden
Nomor
7
Tahun
2015
tentang
Organisasi Kementerian Negara (Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 2.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015
tentang
Kementerian
Perhubungan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
bphn.go.id
-2 -
3.
Peraturan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM. 72 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1114); 4.
Peraturan
Menteri
Perhubungan
Republik
Indonesia
Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844); 5.
Peraturan
Menteri
Perhubungan
Republik
Indonesia
Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2018). MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN
MENTERI
PERHUBUNGAN
REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN Dr LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN.
Pasal 1 (1)
Peta
jabatan
merupakan
menggambarkan
seluruh
susunan jabatan
jabatan yang
ada
yang dan
kedudukannya dalam unit kerja, baik secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab, serta kompetensi jabatan. (2)
Uraian jenis kegiatan jabatan merupakan bentuk proses kegiatan yang dilaksanakan untuk mengolah bahanbahan kerja menjadi hasil kerja sesuai dengan tanggung jawab, kewenangan, serta tugas dan fungsi. Pasal2
(1)
Unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan berjumlah 5 (lima) unit kerja, sebagai berikut : a. Sekretariat
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan
Perhubungan;
bphn.go.id
-3 -
b. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Transportasi
Antarmoda; c. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Transportasi
Jalan dan Perkeretaapian; d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan e. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Transportasi
Udara.
(2)
Peta
jabatan
dan
uraian
jerns
kegiatan
jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, di lingkungan Badan
Penelitian
Kementerian
dan
Pengembangan
Perhubungan
Perhubungan
sebagaimana
tercantum
dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan
Lampiran
V
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal3 Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib digunakan sebagai materi muatan dalam melaksanakan penyusunan formasi, analisis beban kerja, pengangkatan ke dalam
jabatan
di
lingkungan
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan. Pasal4 Uraian jenis kegiatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib digunakan sebagai materi muatan dalam penyusunan rencana kerja pegawai Aparatur Sipil Negara, sasaran kerja pegawai Aparatur Sipil Negara, dan penilaian prestasi kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan
Perhubungan Kementerian Perhubungan. Pasal5 (1)
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi bertanggung jawab terhadap koordinasi pembinaan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan.
bphn.go.id
-4-
(2)
Sekretaris
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan
Perhubungan bertanggung jawab terhadap penerapan peta jabatan dan uraian jerns kegiatan jabatan di lingkungan
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan
Perhubungan Kementerian Perhubungan.
Pasal6 Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan, dalam waktu paling lama 60 hari sejak Peraturan Menteri ini berlaku, masing-rnasing pimpinan unit kerja hams te1ah menyampaikan daftar usulan pengangkatan dalam jabatan fungsionaljpelaksana kepada Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan. Pasal7 (1)
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Pegawai yang memangku jabatan fungsionaljpelaksana di
lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
Perhubungan
Kementerian
Perhubungan
melaksanakan tugas dan fungsinya
tetap
sampai dengan
diangkatnya dalam jabatan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2)
Penyusunan
Pengangkatan
dan
penempatan
dalam
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan
standar
kompetensi
jabatan,
peta
jabatan dan persyaratan lain yang dibutuhkan untuk jabatan yang dimaksud. Pasal8 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2014 tentang Peta
Jabatan
dan
Uraian
Lingkungan
Badan
Perhubungan
Kementerian
Jenis
Pene1itian
Kegiatan dan
Perhubungan,
Jabatan
di
Pengembangan dicabut
dan
dinyatakan tidak berlaku.
bphn.go.id
-5 -
Pasal9 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 18 Juli 2016
MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd IGNASIUS JONAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2016
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1061
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM
S:Lf!RILL
Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001
bphn.go.id
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 89 TAHUN 2016 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN Dr LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN Dr LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN A. PETA JABATAN SEKRETARlS
,
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUDUNGAN
I
JADATAN "n~li5
Kepe!;awaian Madyn
Annlis I(cpasa,"o,"" Muda P",c"cm,a Mndya
---
Pere"c,,,,,, Mud" Pranatn Uumn5 Mad}'a
Pranmn Hum,," Mud" P""""lll Komplller 1Ilama Prnnnt" K"mpme,. Mndy" I'mlln,,, Kmnpu'c, Mud"
Slm;,,,;s; Madyn Stnl's,,"; Mud"
rl
H
TATA USAHA
KERJAsAMA
KEPALA SUBDAGIAN REHeARA DAN KERJASAMA
I
I
~ KEPALA DAGIAN KEPEGAWAJAN DAN
KEPALA DAGlAN P£RENCANMI.N DAN
I
~
I
JADATAN
JADATAN
Pc,enca"" Pc,!am"
A"alis Kepegawajan Pert a",,,
Peny"'"'' Rencan" Pe"eJitia" dan Pen emban ,an Pengelola Dala Kerjn"a",a
Pmnnt" Kompnler Pert"m"
P"nyi"p Bid"ng Per"n"n"""n
Pengol"h Da'"bnse Kepegawaian Pena'a L.~pQmn
K&PALA SUBBAGIAN PROGRAM
I
KEPALA SUDDAGIAN
ADMINISTRASI I{EPEGAWAlAN
JAnATAN
~ I --j
ImPALA DAmAN DATA, HUDUNGAN MASYARAKAT DAN PUDLIKASI
KEPALASUBlJAGiAN DATA DAN INFORMASt PENELITIAN
I
Pellgelola Admini"tl-asi I("pegaw"ian
I
KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI OAN ORGANISASI
I
Allali" Program Penelilin" f'enyusnn Renea'''' Progr"", dan Allgga,.,m Pengelola Data Percnc""aan Pcogrnm dan ""gg",.n" Pe"ga",,,sn,, Penyiap BalUlll Re"e"na Prog,,,m
JAnATAN
JABATAN
r-i
KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
H
KEPAl,A SUBDAGIAH
KEUAHGAN
I
JASATAN
Slns"';,, Pcna",,,
Pe"selol" P""gadaan Barang dan Jasa Pertama
Penganali"i" dala
Bend"h",a Pengeillamn
P"ngeloln Dnt" dan l"rormMi
V",.ifikntor K"""'lgnn Pennta Lnpor"" Kounng.'n
Operator Komp",,,r
Penyusnn p,.ogmm Kegi,,"'" Pengacimi"i"lt'l\"i Pe,'p"jakan dan PNBp
HI
KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT OAN HUKUM
JABATAN
,\n"lis Org"nisus, dan Talala""a,,,. Pe"y"""ll Bahan Pembilman Pega w";
Pmna'a Ill",,,,s Pc,t"ma
I'engolah Bahan Dis,plin Pegawai
P,nn",n Humas Pela,,"ana Lnnjut""
Pe"yiap Bahan Penge1Ob,mgnr> Knl'ie,· Pegaw"i
Pm,,"'a Humns Pd"ksana
HI
KEPALA SUDBAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASET
JABATAN
Ve,ifiknsi SABMN Pellgelola Scrah Tccim"
Pmna'a Huma5 Pcnyelia
pengelola
p~"glwp"san
P~mroses ad",inistrMi
8MN
Pellj""sun Pembe,'it""" 'fran"p~rtnsi
PencJaah Pcmt""'''' I'er""d,mg· "ndnng"u d"" Perj,,,,jinn Pengadmi","trn;i Um"m
KEPALA SUDBAGlAN EVALUASI DAN PELAPORAN
I
JAIJATAN
Pel1lra,e5 Data Evaillasi d,,,, Lnporau p""gclot" Dntl
KEI'ALA SUD DAGIAN PElIIDlNAAN JADATAN FUNGSIONAL DAN TATA USAHA
I
JADATAN
KEPALA SUBDAGIAN PUDLIKASI DAN PERPUSTAKAAN
I
JAIJATAN
Msip",.'s Penyclia
Pengotnh bahnn Pllblikasi dan PCrle,!>itnn
Al"&il'ari5 Pebksana L.>njuHl1l
Pengolah On'" Perl'''Slalma"
M"ipm1" Pelaksnna
Penyiap bah"n I'ublikasi
KEPALA SUDDAGlAN RUMAll TANGGA
I
JABATAN
PCllgol"la Un,"a" Ke,umahl""ggan" Pengelol" "","ana dan ra""ralla TckllJSl
l'cngel"l" J"b"tlm Fung"ional Pengd"l" I\dmini"tr,,"i Tata U5ahn Sekre""," Pimpi""" Pe'n!:,," P,otokol Pengadmin1"trasi ,,1Ollm
bphn.go.id
