DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 41 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

bahwa dalam upaya mengoptimalkan pengukuran kinerja dan produktivitas kerja serta penerapan asas keadilan dan proporsionalitas, maka diberikan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kemer. Larian Perhubungan;

b.

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kesamaan persepsi,

peningkatan

efisiensi

dan

efektivitas

pelaksanaan penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja, serta meningkatkan disiplin Pegawai perlu diatur tata cara penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan; c.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan

Menteri

Perhubungan

tentang

Tata

Cara

Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

-

2.

Undang-Undang

2

-

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

2015

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun 2015 Nomor 123); 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai

Aparatur

Sipil

Negara

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740); 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai

Negeri

Sipil

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 8.

Peraturan Presiden Organisasi

Nomor 7

Kementerian

Negara

Tahun 2015 tentang (Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 9.

Peraturan Presiden

Nomor 40

Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 10.

Peraturan Presiden

Nomor 103

Tahun 2015 tentang

Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,

dan

Bekasi

(Lembaran

Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);

Negara

Republik

-3-

11.

Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun 2015 Nomor 260); 12.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

13.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2014

tentang

Kementerian

Hari

dan Jam

Perhubungan

Kerja di

(Berita

Lingkungan

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1927); 14.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016

tentang

Perhubungan

Perubahan Nomor

PM

atas

Peraturan

189 Tahun

2015

Menteri tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012); 15.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63);

16.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran.

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN

KINERJA

PEGAWAI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

DI

LINGKUNGAN

-4-

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Calon Pegawai Negeri Sipil

dan Pegawai

Lainnya yang

Pejabat yang

berdasarkan

Keputusan

berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan jabatan dan bekerja secara penuh

pada

satuan

organisasi

di

lingkungan

Kementerian Perhubungan. 2.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3.

Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

4.

Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada

Pegawai

keberhasilan

yang

pelaksanaan

merupakan

fungsi

dari

reformasi

birokrasi

dan

didasarkan pada capaian kinerja Pegawai tersebut yang sejalan

dengan

capaian

kinerja

organisasi

dimana

Pegawai tersebut bekerja. 5.

Jabatan

Tertentu

adalah jabatan

struktural

setara

dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan administrator

atau jabatan

pengawas

atau jabatan

pelaksana, jabatan fungsional tertentu setara dengan jabatan fungsional, dan jabatan fungsional umum setara dengan jabatan

pelaksana yang

Peraturan Menteri Perhubungan.

ditetapkan

dengan

-5-

6.

Disiplin

Kerja

adalah

ketaatan

pegawai

memenuhi

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam

peraturan

perundang-undangan

dan

atau

peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 7.

Jam Kerja adalah jam kerja formal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8.

Jam Kerja Efektif adalah Jam Kerja yang secara efektif dipergunakan

untuk

berproduksi

atau

menjalankan

tugas, yaitu Jam Kerja dikurangi waktu kerja yang hilang atau luang karena tidak bekerja. 9.

Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi yang dibuktikan dengan buku kerja harian pegawai.

10. Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan. 11. Tugas Pokok adalah tugas yang tercantum didalam peraturan

tentang

Organisasi

dan

Tatalaksana

di

lingkungan Kementerian Perhubungan. 12. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan

dan

tidak

ada

dalam

Kontrak

Kerja

Pegawai. 13. Target Utama adalah target diantara target kuantitas atau target biaya pada Sasaran Kerja Pegawai Tahunan yang dipilih menjadi target pada Sasaran Kerja Pegawai bulanan

untuk

dijadikan

acuan

dalam

penentuan

prestasi kerja bulanan. 14. Sasaran Kerja Pegawai Tahunan adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai untuk 1 (satu) tahun. 15. Sasaran Kerja Pegawai Bulanan adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai pada setiap bulan yang ditentukan berdasarkan SKP tahunan dan disepakati oleh pejabat penilai dan pegawai yang bersangkutan.

-

6

-

16. Surat Keterangan adalah surat yang diberikan oleh atasan langsung sebagai bukti dan menjelaskan bahwa setiap kegiatan tugas tambahan dan/atau kreativitas telah selesai dilaksanakan. 17. Surat

Tugas

Belajar

adalah

dokumen

dinas

yang

diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan di

lembaga

pendidikan

formal

dengan

biaya

dari

pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri. 18. Surat Izin Belajar adalah dokumen dinas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang diizinkan untuk

mengikuti

pendidikan

pada

suatu

lembaga

pendidikan. 19. Alasan Kedinasan adalah alasan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan

dalam

rangka

menjalankan

tugas

pokok dan tugas tambahan. 20. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja. 21. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2 (1)

Kepada pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Perhubungan, selain diberikan penghasilan

sesuai

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. (2)

Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan.

(3)

Besaran Tunjangan Kinerja perkelas jabatan tercantum dalam

Lampiran

I

yang

merupakan

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

bagian

tidak

-7-

Pasal 3 Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 angka

1 merupakan

Prajurit Tentara

Nasional

Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan struktural eselon III.a dan jabatan struktural eselon III.b setara dengan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IV.a dan jabatan struktural eselon IV.b setara dengan jabatan pengawas, bekerja secara penuh

pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian

Perhubungan dan tidak menerima Tunjangan

Kinerja di

instansi induknya.

Pasal 4 Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada: a.

pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;

b.

pegawai

yang

diberhentikan

untuk

sementara

atau

dinonaktifkan; c.

pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);

d.

pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;

e.

pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara, atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;

f.

PNS

pada

Badan

Layanan

Umum

yang

telah

mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; dan g.

pegawai

yang

seterusnya.

cuti

melahirkan

anak

keempat

dan

-

8

-

Pasal 5 Proses penghitungan Tunjangan Kinerja, didasarkan pada capaian kinerja bulan bersangkutan (bulan ke N), yang penghitungannya dilakukan pada bulan berikutnya (bulan ke N+l), dan dibayarkan pada bulan ketiga (bulan N+2). Pasal 6 (1)

Pembayaran Tunjangan Kinerja diajukan untuk setiap bulan.

(2)

Tunjangan

Kinerja

dilakukan

dengan

mekanisme

pembayaran langsung atau melalui rekening pegawai yang bersangkutan.

BAB III PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA Pasal 7 (1)

Penghitungan Tunjangan Kinerja dilaksanakan dengan sistem penambahan yang didasarkan atas penghitungan capaian kinerja pegawai dengan unsur sebagai berikut: a. Unsur Disiplin Kerja; dan b. Unsur Prestasi Kerja.

(2)

Unsur Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar-besarnya berkontribusi terhadap 40% (empat puluh persen) Tunjangan Kinerja.

(3)

Unsur Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar-besarnya berkontribusi terhadap 60% (enam puluh persen) Tunjangan Kinerja.

(4)

Jumlah kumulatif dari unsur Disiplin Kerja dan Prestasi Kerja sebesar-besarnya 100% (seratus persen). Pasal 8

Penghitungan Tunjangan Kinerja dari Unsur Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas aspek: a.

jumlah waktu terlambat masuk kerja dan pulang cepat bukan

karena alasan

kedinasan,

dengan kontribusi

sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen);

-9-

b.

jumlah hari tidak hadir tanpa alasan yang sah atau mangkir, dengan kontribusi sebesar-besarnya 15% (lima belas persen); dan

c.

pengenaan hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan kontribusi sebesar-besarnya 15% (lima belas persen).

Pasal 9 (1)

Penghitungan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b dan huruf c, didasarkan pada rekapitulasi daftar hadir biometrik sesuai peraturan hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

(2)

Waktu terlambat masuk kerja, pulang cepat dan hari tidak

hadir karena alasan

kedinasan yang disertai

dengan surat keterangan dan disahkan oleh Pejabat Penilai,

tidak

dihitung

dalam

aspek

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 10 (1)

Penghitungan

Tunjangan

Kinerja

terkait

pengenaan

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

dalam hal dikenai hukuman disiplin ringan maka dilakukan penambahan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk 1 (satu) bulan, yaitu pada bulan berikutnya setelah pejabat yang berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai yang bersangkutan;

b.

dalam hal dikenai hukuman disiplin sedang maka dilakukan penambahan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk 2 (dua) bulan, yaitu pada 2 (dua)

bulan berikutnya secara berturut-turut

setelah

pejabat

yang

berwenang

menetapkan

penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai yang bersangkutan; dan

-

c.

10

-

dalam hal dikenai hukuman disiplin berat maka dilakukan penambahan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk 3 (tiga) bulan, yaitu pada 3 (tiga)

bulan berikutnya secara berturut-turut

setelah

pejabat

yang

berwenang

menetapkan

penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai yang bersangkutan. (2)

Salinan/foto

kopi

penetapan

penjatuhan

hukuman

disiplin, wajib disampaikan oleh Pejabat Penilai kepada pejabat

yang

bertanggung

jawab

dalam

urusan

ketatausahaan unit kerja yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Surat Keputusan penetapan hukuman disiplin ditetapkan. (3)

Simulasi perhitungan Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dikenai hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada contoh 1 dalam Lampiran VI

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan

dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 11 Rincian kriteria penghitungan Tunjangan Kinerja dari Unsur Disiplin Kerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12 (1)

Penghitungan Tunjangan Kinerja dari Unsur Prestasi Kerja sebesar 60% (enam puluh persen)

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) bagi pemangku jabatan Sekretaris

Jenderal,

Inspektur

Jenderal,

Direktur

Jenderal, Kepala Badan, Jabatan Struktural Eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala UPT, terdiri atas aspek: a.

perkembangan

pencapaian

target Sasaran

Kerja

Pegawai dengan kontribusi sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen); b.

pelaksanaan tugas tambahan, dengan kontribusi sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen);

-11

c.

ketepatan

-

waktu

laporan

bulanan,

dengan

kontribusi sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen); dan d.

perkembangan

realisasi

penyerapan

anggaran

dengan kontribusi sebesar-besarnya 10%

(sepuluh

persen). (2)

Penghitungan Tunjangan Kinerja dari Unsur Prestasi Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) bagi pemangku Jabatan Staf

Ahli

Menteri, Staf

Khusus

Menteri,

Jabatan

Struktural Eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bukan pengelola keuangan, Jabatan Struktural

Eselon

III

setara

dengan

Jabatan

Administrator bukan Kepala UPT, Jabatan Struktural Eselon IV setara dengan Jabatan Pengawas bukan Kepala UPT, Jabatan Struktural Eselon V setara dengan Jabatan Pelaksana

bukan

Kepala

UPT,

Jabatan

Fungsional

Tertentu setara dengan Jabatan Fungsional, dan Jabatan Fungsional Umum setara dengan Jabatan Pelaksana, terdiri atas aspek: a.

perkembangan

pencapaian

target

Sasaran

Kerja

Pegawai dengan kontribusi sebesar-besarnya 35% (tiga puluh lima persen); b.

pelaksanaan tugas tambahan, dengan kontribusi sebesar-besarnya 15% (lima belas persen); dan

c.

ketepatan

laporan

bulanan,

dengan

kontribusi

sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen). (3)

Rincian kriteria penghitungan Tunjangan Kinerja dari Unsur Prestasi Kerja bagi pemangku jabatan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Jabatan Struktural Eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4)

Rincian kriteria penghitungan penambahan Tunjangan Kinerja dari Unsur Prestasi Kerja bagi pemangku Jabatan

-

Staf

Ahli

12

-

Menteri, Staf

Khusus

Menteri,

Jabatan

Struktural Eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bukan pengelola keuangan, Jabatan Struktural

Eselon

III

setara

dengan

Jabatan

Administrator bukan Kepala UPT, Jabatan Struktural Eselon IV setara dengan Jabatan Pengawas bukan Kepala UPT, Jabatan Struktural Eselon V setara dengan Jabatan Pelaksana

bukan

Kepala

UPT,

Jabatan

Fungsional

Tertentu setara dengan Jabatan Fungsional, dan Jabatan Fungsional Umum setara dengan Jabatan Pelaksana, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13 (1)

Tunjangan

kinerja

diberikan

sebesar

akumulasi

persentase unsur disiplin kerja ditambah persentase unsur prestasi kerja, dikurangi pemotongan persentase karena ijin sakit yang tidak dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/ atau cuti alasan penting dan hasilnya dikalikan besaran nilai Tunjangan Kinerja. (2)

Lembar rekapitulasi penghitungan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada contoh

1 dan

contoh

2 dalam

Lampiran V

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PELAKSANAAN SASARAN KERJA PEGAWAI DAN TUGAS TAMBAHAN

Pasal 14 Penghitungan unsur prestasi kerja dari aspek perkembangan pencapaian Sasaran Kerja Pegawai dan tugas tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

pegawai wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai.

- 13 -

b.

pegawai yang melaksanakan pekerjaaan sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai dan menyebabkan kelebihan jam kerja formal pada hari yang bersangkutan, maka setiap kelebihan 3 (tiga) jam dihitung sebagai 1 (satu) tugas tambahan dan berlaku kelipatannya.

c.

pegawai yang ditugaskan dengan

akumulasi 10

sebagai

(sepuluh)

Pelaksana Harian hari

kerja

dalam

1 (satu) bulan yang sama dihitung sebagai

1 (satu)

tugas tambahan dan berlaku kelipatannya. d.

pegawai

yang

ditugaskan

dengan

akumulasi 10

sebagai

(sepuluh)

Pelaksana hari

kerja

Tugas dalam

1 (satu) bulan yang sama dihitung sebagai 2 (dua) tugas tambahan. e.

keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan selama paling sedikit 3 (tiga) hari kerja pada bulan yang sama dihitung sebagai 3 (tiga) tugas tambahan dan berlaku kelipatannya.

f.

keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan selama 20 (dua puluh) hari kerja pada bulan yang sama dihitung

sebagai

4 (empat)

tugas

tambahan

dan

pengganti persentase perkembangan pencapaian Sasaran Kerja Pegawai serta sebagai pengganti unsur disiplin kerja. g.

keikutsertaan

dalam kegiatan olah

kerohanian/keagamaan,

raga,

kesenian,

pembinaan fisik dan mental

lainnya yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dihitung sebagai

1 (satu)

pelaksanaan tugas tambahan. h.

keikutsertaan

dalam kegiatan apel

pagi,

apel

sore,

upacara bendera, upacara hari besar nasional, dan sejenisnya

tidak

dihitung

pencapaian

Sasaran

Kerja

sebagai Pegawai

perkembangan maupun

tugas

tambahan.

Pasal 15 Penghitungan

besaran

Tunjangan

Kinerja

dari

aspek

perkembangan pencapaian Sasaran Kerja Pegawai dan aspek

- 14 -

tugas tambahan bagi pegawai yang melaksanakan tugas tertentu dan petugas operasional yang menerapkan hari dan jam kerja shift dilaksanakan dengan ketentuan: a.

kegiatan dalam Sasaran Kerja Pegawai dilaksanakan sesuai

dengan

hari

dan jam

kerja

di

lingkungan

Kementerian Perhubungan dan/atau hari dan jam kerja lain yang diatur oleh pimpinan unit kerja; b.

kegiatan

dalam

Sasaran

Kerja

Pegawai

yang

dilaksanakan di luar hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sebagai pelaksanaan tugas tambahan; dan c.

jumlah hari dan jam kerja pegawai petugas piket atau petugas operasional, dalam setiap bulannya disesuaikan dengan kalender hari kerja dan jam kerja, sebagaimana ketentuan yang diberlakukan kepada pegawai lainnya.

Pasal 16 (1)

Tugas tambahan yang dapat dihitung sebagai unsur pemberian penambahan tunjangan kinerja, selain yang telah dinyatakan dalam Pasal 14 dan Pasal 15, yaitu merupakan

pelaksanaan

tugas-tugas

lain

atau

merupakan bagian dari tugas pokok/ fungsi jabatan/ uraian jenis kegiatan tugas jabatan lainnya yang tidak termasuk dalam Sasaran Kinerja Pegawai. (2)

Penghitungan Tunjangan Kinerja dari aspek pelaksanaan tugas tambahan dilakukan apabila dibuktikan dengan Surat Keterangan Tugas Tambahan yang disahkan oleh Pejabat Penilai pegawai yang bersangkutan.

(3)

Surat

Keterangan

Tugas

Tambahan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) pelaksanaan tugas tambahan dalam 1 (satu) bulan. (4)

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dengan menggunakan format tercantum pada contoh 3 dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- 15 -

BAB V LAPORAN KEGIATAN BULANAN PEGAWAI

Pasal 17 (1)

Setiap pegawai wajib menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada pejabat penilai paling lambat pada hari kerja ke-6 (enam) bulan berikutnya.

(2)

Pejabat Penilai memberikan penilaian prestasi kerja pegawai

dan

menetapkan

penghitungan

Tunjangan

Kinerja kepada pegawai.

Pasal 18 Unsur laporan kegiatan bulanan pegawai,terdiri dari: a.

perkembangan penyelesaian Sasaran Kinerja Pegawai;

b.

pelaksanaan tugas tambahan;

c.

ketepatan waktu pelaporan; dan

d.

perkembangan realisasi penyerapan anggaran.

Pasal 19 Laporan kegiatan bulanan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan format tercantum pada contoh 4 dan contoh 5 dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20 (1)

Penilaian perkembangan

penyelesaian

Sasaran

Kerja

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a didasarkan utama

pada

pada

perkembangan

Sasaran

Kerja

penyelesaian

Pegawai

bulanan

target yang

dibuktikan dengan hasil kerja dan buku kerja harian pegawai. (2)

Aspek

perkembangan

penyelesaian

Sasaran

Kerja

Pegawai bagi pemangku jabatan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Jabatan Struktural Eselon II setara dengan Jabatan

- 16 -

Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala UPT dinilai dengan ketentuan sebagai berikut: a.

30% (tiga puluh persen) apabila penyelesaian target utama pada bulan tersebut mencapai 91% (sembilan puluh satu persen) sampai dengan 100% (seratus persen);

b.

20% (dua puluh persen) apabila penyelesaian target utama pada bulan tersebut mencapai 76% (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen);

c.

10% (sepuluh persen) apabila penyelesaian target utama pada bulan tersebut mencapai 61% (enam puluh satu persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen);

d.

5% (lima persen) apabila penyelesaian target utama pada bulan tersebut mencapai 51% (lima puluh satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen); dan

e.

0%

(nol persen) apabila penyelesaian target utama

pada bulan tersebut mencapai antara 0% (nol persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen). (3)

Aspek

perkembangan

penyelesaian

Sasaran

Kerja

Pegawai bagi jabatan Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Jabatan Struktural Eselon II setara dengan Jabatan

Pimpinan Tinggi

Pratama

bukan

pengelola

keuangan, Jabatan Struktural Eselon III setara dengan Jabatan

Administrator

bukan

Kepala

UPT,

Jabatan

Struktural Eselon IV setara dengan Jabatan Pengawas bukan Kepala UPT, Jabatan Struktural Eselon V setara dengan Jabatan Pelaksana bukan Kepala UPT, Jabatan Fungsional Tertentu setara dengan Jabatan Fungsional, dan Jabatan Fungsional Umum setara dengan Jabatan Pelaksana dinilai dengan ketentuan sebagai berikut: a. 35% (tiga puluh lima persen) apabila penyelesaian target

utama

pada

bulan

tersebut

mencapai

91% (sembilan puluh satu persen) sampai dengan 100% (seratus persen);

- 17 -

b. 25% (dua puluh lima persen) apabila penyelesaian target utama pada bulan tersebut mencapai 76% (tujuh puluh enam persen)

sampai

dengan 90%

(sembilan puluh persen); c. 15% (lima belas persen) apabila penyelesaian target utama pada bulan tersebut mencapai 61% (enam puluh satu persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen); d. 5% (lima persen) apabila penyelesaian target utama pada bulan tersebut mencapai 51% (lima puluh satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen); dan e. 0% (nol persen) apabila penyelesaian target utama pada bulan tersebut mencapai antara 0% (nol persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

Pasal 21 (1)

Penilaian pelaksanaan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, didasarkan pada jumlah

tugas

tambahan

dibuktikan dengan

yang

dilaksanakan

dan

surat keterangan yang disahkan

Pejabat Penilai. (2)

Aspek

pelaksanaan

Sekretaris

tugas

Jenderal,

tambahan

Inspektur

bagi

Jenderal,

jabatan Direktur

Jenderal, Kepala Badan, struktural Eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala UPT dinilai dengan ketentuan sebagai berikut: a.

10% (sepuluh persen) apabila pelaksanaan tugas tambahan pada bulan tersebut terdiri dari 2 (dua) atau lebih tugas tambahan;

b.

5%

(lima

persen)

apabila

pelaksanaan

tugas

tambahan pada bulan tersebut terdiri dari 1 (satu); dan c.

0% (nol persen) apabila tidak melaksanakan tugas tambahan.

(3)

Aspek pelaksanaan tugas tambahan bagi jabatan Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Jabatan Struktural Eselon

II

setara

dengan

Jabatan

Pimpinan

Tinggi

- 18 -

Pratama bukan pengelola keuangan, Jabatan Struktural Eselon III setara dengan Jabatan Administrator bukan Kepala UPT, Jabatan Struktural Eselon IV setara dengan Jabatan

Pengawas

bukan

Kepala

UPT,

Jabatan

Struktural Eselon V setara dengan Jabatan Pelaksana bukan Kepala UPT, Jabatan Fungsional Tertentu setara dengan Jabatan Fungsional, dan Jabatan Fungsional Umum setara dengan Jabatan Pelaksana dinilai dengan ketentuan sebagai berikut: a.

15% (lima belas persen) apabila pelaksanaan tugas tambahan pada bulan tersebut terdiri dari

2 (dua)

atau lebih tugas tambahan; b.

7%

(tujuh

persen)

apabila

pelaksanaan

tugas

tambahan pada bulan tersebut terdiri dari 1 (satu) tugas tambahan; dan c.

0% (nol persen) apabila tidak melaksanakan tugas tambahan.

Pasal 22 (1)

Penilaian ketepatan waktu laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c didasarkan pada waktu

penyampaian

laporan

bulanan

oleh

pegawai

kepada pejabat penilai. (2)

Aspek ketepatan waktu laporan bulanan dinilai dengan ketentuan sebagai berikut: a.

10% (sepuluh persen) apabila dilaporkan pada hari kerja ke-1 (satu) sampai dengan hari kerja ke-6 (enam) pada bulan berikutnya;

b.

8% (delapan persen) apabila dilaporkan pada hari kerja ke-7 (tujuh) pada bulan berikutnya;

c.

6% (enam persen) apabila dilaporkan pada hari kerja ke-8 (delapan) pada bulan berikutnya;

d.

5% (lima persen) apabila dilaporkan pada hari kerja ke-9 (sembilan) pada bulan berikutnya; dan

e.

0% (nol persen) apabila dilaporkan pada hari kerja ke-10

(sepuluh)

berikutnya.

dan

selanjutnya

pada

bulan

- 19 -

Pasal 23 (1)

Penilaian perkembangan realisasi penyerapan anggaran sebagaimana didasarkan

dimaksud pada

dalam

realisasi

Pasal

18

persentase

huruf

d

penyerapan /

penggunaan DIPA yang menjadi target setiap bulan yang dibuktikan

dengan

kelengkapan

administrasi

pertanggungjawabannya. (2)

Perkembangan realisasi penyerapan anggaran menjadi bagian

aspek penghitungan

Kinerja

bagi jabatan

penambahan Tunjangan

Sekretaris Jenderal,

Inspektur

Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Jabatan Struktural Eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala UPT sebagai penanggung jawab pengelola keuangan. (3)

Aspek realisasi penyerapan anggaran dinilai dengan ketentuan sebagai berikut: a.

10% (sepuluh persen) apabila realisasi penyerapan anggaran 91% sampai dengan 100% dari alokasi anggaran bulanan;

b.

8% (delapan persen) apabila realisasi penyerapan anggaran lebih dari 76% sampai dengan 90% dari alokasi anggaran bulanan;

c.

6% (enam persen) apabila

realisasi

penyerapan

anggaran lebih dari 61% sampai dengan 75% dari alokasi anggaran bulanan; d.

5% (lima

persen) apabila

realisasi

penyerapan

anggaran lebih dari 51% sampai dengan 60% dari alokasi anggaran bulanan; dan e.

0% (nol

persen)

apabila

realisasi

penyerapan

anggaran 0% sampai dengan 50% dari alokasi anggaran bulanan. (4)

Kriteria persentase

realisasi

penyerapan

anggaran

berdasarkan pada target penarikan dana bulanan dari total anggaran yang tercantum dalam DIPA yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

-

20

-

BAB VI TAHAPAN PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 24 Penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja dilaksanakan dengan tahapan: a.

petugas Pengelola Daftar Hadir pada masing-masing unit kerja eselon II atau Unit Pelaksana Teknis menyiapkan rekapitulasi kehadiran pegawai setiap akhir bulan dan menyampaikan kepada Pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan ketatausahaan di lingkungan unit kerjanya pada hari kerja ke-1 (satu) setiap bulan berikutnya;

b.

pegawai wajib menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada pejabat penilai paling lambat pada hari kerja ke6 (enam) bulan berikutnya, dan berlaku untuk bulanbulan selanjutnya;

c.

pejabat

penilai

bulanan

setelah

melakukan

menerima

penilaian

laporan

kegiatan

dan

penghitungan

persentase Tunjangan Kinerja pegawai

dan hasilnya

disampaikan kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan ketatausahaan di lingkungan unit kerjanya paling lambat pada hari kerja ke-9 (sembilan) setiap bulannya; d.

pejabat

yang

ketatausahaan,

bertanggungjawab menyiapkan

dalam

rekapitulasi

urusan data

penjatuhan hukuman disiplin pegawai di lingkungan unit kerjanya pada setiap awal bulan untuk diperhitungkan dalam usulan penambahan Tunjangan Kinerja pegawai; e.

pejabat

yang

ketatausahaan

bertanggung menyiapkan

jawab dan

dalam

urusan

menyampaikan

penghitungan besaran usulan penambahan Tunjangan Kinerja pegawai kepada pimpinan unit kerja eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang membawahi pegawai yang bersangkutan paling lambat pada hari kerja ke-10 (sepuluh) setiap bulannya;

-

f.

pimpinan

unit

21

-

kerja

eselon

II

atau

Kepala

UPT

mengesahkan usulan penambahan Tunjangan Kinerja dan menyampaikan kembali paling lambat pada hari kerja ke-11 (sebelas) kepada pejabat yang bertanggung jawab

dalam urusan ketatausahaan untuk diproses

pengajuan pencairannya; g.

pejabat

yang

ketatausahaan pembayaran

bertanggung

jawab

memproses

tunjangan

lanjut

kinerja

dalam

urusan

dokumen

dan

usulan

menyampaikan

kepada pejabat pembuat daftar gaji di lingkungan unit kerja masing-masing, paling lambat pada hari kerja ke-12 (dua belas) setiap bulannya; dan h.

pejabat

pembuat daftar gaji,

pemberian memproses Negara

berdasarkan

penambahan Tunjangan lebih

sesuai

menambahkan

lanjut

peraturan besaran

ke

Kantor

dokumen

Kinerja pegawai, Perbendaharaan

perundang-undangan Tunjangan

Kinerja

dan pada

pembayaran gaji pegawai setiap bulan. Pasal 25 Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan paling lambat hari kerja ketiga setiap bulannya. Pasal 26 Rekapitulasi

kehadiran

pegawai

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan format tercantum pada contoh 6 dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 27 Tahapan

penghitungan

dan

pemberian

penambahan

tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 digambarkan dalam tabel tercantum pada contoh 7 dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

-

22

-

BAB VII TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG MENJALANI MUTASI JABATAN Pasal 28 (1)

Pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan masuk kerja dalam jabatan yang baru, maka Tunjangan Kinerja pada bulan ke-N dan N+l, dibayarkan sesuai hasil rekapitulasi daftar hadir dan penghitungan penambahan Tunjangan Kinerja unsur prestasi kerja dari jabatan pada unit kerja yang lama.

(2)

Penghitungan jabatan

yang

penambahan baru,

Tunjangan

dilaksanakan

Kinerja

pada

penghitungannya

dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini, setelah diterbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pada jabatan yang baru dan yang bersangkutan menyusun

Sasaran Kerja Pegawai yang realisasinya

dibuktikan dengan buku kerja harian pegawai. (3)

Dalam hal unit kerja yang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi di luar Kementerian perhubungan, maka tunjangan kinerja pada bulan ke-N dan N+l dibayarkan 100% (seratus persen).

Pasal 29 (1)

Tunjangan

Kinerja

diberikan

bagi

pegawai

yang

dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. (2)

Awal masuk kerja bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan

Surat Pernyataan

Melaksanakan Tugas. (3)

Penghitungan pemberian Tunjangan Kinerja dipekerjakan/diperbantukan

dilaksanakan

pegawai sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 (1)

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2)

- 23 -

dibuat dengan menggunakan format tercantum pada contoh 8 dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2)

Penerbitan

Surat

Pernyataan

Melaksanakan

Tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan TMT Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran dari Instansi lama.

Pasal 31 (1)

Unit kerja lama bertanggung jawab atas penghitungan dan pembayaran

Tunjangan

Kinerja

bagi

pegawai

sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1). (2)

Unit kerja baru bertanggung jawab atas penghitungan dan pembayaran

Tunjangan

Kinerja

bagi

pegawai

sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3).

BAB VIII TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG MERANGKAP JABATAN

Pasal 32 (1)

Penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai

yang

ketentuan Tunjangan

merangkap

peraturan Kinerja

jabatan

perundangan, yang

nilai

sesuai

dengan

diberikan

besarannya

satu paling

menguntungkan. (2)

Pegawai yang merangkap jabatan tidak sesuai dengan peraturan jabatan,

perundangan, dan

dianggap

penambahan

tidak

merangkap

Tunjangan

Kinerjanya

diperhitungkan sesuai dengan penilaian laporan kegiatan bulanan pegawai pada jabatan yang dipangkunya.

Pasal 33 Rangkap

jabatan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu:

- 24 -

a.

pegawai pemangku Jabatan Fungsional Tertentu setara dengan Jabatan Fungsional yang merangkap dalam Jabatan Struktural setara dengan Jabatan Eselon I.a dan Jabatan Eselon I.b setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Eselon II.a dan Jabatan Eselon II.b setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III.a dan Jabatan Eselon III.b setara dengan Jabatan Administrator, Jabatan Eselon IV.a dan Jabatan Eselon IV.b setara dengan Jabatan Pengawas, dan

Jabatan

Eselon

V.a

setara

dengan

Jabatan

Pelaksana; b.

pegawai pemangku Jabatan Fungsional Umum setara dengan Jabatan Pelaksana yang ditugaskan sebagai Pelaksana

Tugas

atau

Pelaksana

Struktural

setara dengan Jabatan

Harian

Jabatan

Eselon IV.a dan

Jabatan Eselon IV.b setara dengan Jabatan Pengawas, dan

Jabatan

Eselon

V.a

setara

dengan

Jabatan

Pelaksana; c.

pegawai pemangku Jabatan Fungsional Tertentu setara dengan Jabatan Fungsional yang ditugaskan sebagai Pelaksana

Tugas

atau

Pelaksana

Struktural


Harian

Jabatan

Eselon IV.a dan

Jabatan Eselon IV.b setara dengan Jabatan Pengawas, dan

Jabatan

Eselon

V.a

setara

dengan

Jabatan

Pelaksana; dan d.

pegawai pemangku jabatan struktural setara dengan Jabatan Eselon I.a dan Jabatan Eselon I.b setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Eselon II.a dan Jabatan Eselon II.b setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III.a dan Jabatan Eselon III.b


Administrator,

Jabatan

Eselon IV.a dan Jabatan Eselon IV.b setara dengan Jabatan

Pengawas,

dan Jabatan

Eselon V.a setara

dengan Jabatan Pelaksana yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Jabatan lain yang setingkat atau lebih tinggi.

- 25 -

Pasal 34 Jangka waktu sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang dapat diberikan Tunjangan Kinerja paling sedikit 16 (enam belas) hari kerja pada bulan yang bersangkutan.

BAB IX TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 35 Penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 (1)

Pada unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan telah ditetapkan remunerasinya oleh Kementerian Keuangan, maka tidak memperoleh

Tunjangan

Kinerja

sebagaimana

diatur

dalam ketentuan Peraturan Menteri ini. (2)

Penghitungan dan pemberian remunerasi pada unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan undangan kurangnya

berdasarkan dengan

aspek

peraturan

perundang-

mempertimbangkan

disiplin

kerja

dan

sekurang-

prestasi

kerja

pegawai. (3)

Pegawai di lingkungan unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan belum ditetapkan remunerasinya oleh Kementerian Keuangan, maka

pemberian

penambahan

Tunjangan

Kenerja

diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

- 26 -

BAB X TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG MENJALANKAN CUTI

Pasal 37 (1)

Tunjangan kinerja bagi pegawai yang menjalankan cuti dihitung dengan ketentuan: a. Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang menjalankan cuti tahunan tidak dipotong; b. Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang menjalankan cuti besar tidak dipotong; c. Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang menjalankan cuti sakit tidak dipotong; d. Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang menjalankan cuti bersalin tidak dipotong; e. Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang menjalankan cuti karena alasan penting dalam hal ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu meninggal dunia paling lama 5 (lima) hari kerja tidak dipotong, apabila melewati ketentuan dipotong 2% (dua persen) per hari; f.

Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang menjalankan cuti karena alasan penting dikarenakan alasan selain tersebut pada huruf e dipotong 2% (dua persen) per hari; dan

g. pegawai yang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara tidak diberikan Tunjangan Kinerja. (2)

Simulasi perhitungan Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang melaksanakan cuti tercantum pada contoh 2, contoh 3, contoh 4, contoh 5, contoh 6, contoh 7, contoh 8, dan contoh 9 dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38 Dalam hal pegawai melaksanakan cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dengan kurun waktu lebih dari 1 (satu)

bulan,

cuti

diluar

tanggungan

negara

wajib

- 27 -

menyampaikan laporan kegiatan bulanan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan cuti.

BAB XI TUNJANGAN KINERJA BAGI PEJABAT FUNGSIONAL YANG MENDAPATKAN TUNJANGAN PROFESI

Pasal 39 (1)

Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi yang lebih kecil dari Tunjangan

Kinerja,

diberikan

tambahan

Tunjangan

Kinerja yang dibayarkan sebesar selisih antara hasil penghitungan

Tunjangan

Kinerja

pegawai

yang

bersangkutan dengan Tunjangan Profesi pada jenjang yang sesuai. (2)

Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan pegawai yang bersangkutan, maka yang dibayarkan adalah tunjangan Profesinya.

BAB XII TUNJANGAN KINERJA BAGI PEJABAT FUNGSIONAL YANG MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU

Pasal 40 (1)

Bagi Pegawai yang diangkat untuk melaksanakan tugas tertentu diberikan Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) setiap bulannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pegawai

yang

diangkat

untuk

melaksanakan

tugas

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaga menara suar, teknisi menara suar, awak kapal negara yang sedang melaksanakan tugas berlayar lebih dari satu bulan, pejabat teknis yang melaksanakan tugas di daerah terpencil, atau pejabat yang karena faktor georafis tidak mungkin untuk dilaksanakan pencatatan

- 28 -

kehadiran secara biometrik dan penyampaian laporan bulanan secara tepat waktu. (3)

Bagi pejabat yang melaksanakan tugas tertentu atau yang melaksanakan tugas secara bergiliran dan/atau shift, maka kepada pejabat dimaksud diberikan Surat

Perintah yang ditetapkan oleh pejabat eselon II terkait atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

BAB XIII TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR

Pasal 41 (1)

Pegawai yang melaksanakan tugas belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dan dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Kelas Jabatan yang digunakan dalam penghitungan dan pemberian

Tunjangan

Kinerja

bagi

pegawai

yang

melaksanakan tugas belajar disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ditempuh dengan ketentuan: a. pendidikan Pasca Sarjana setara dengan kelas jabatan 7 (tujuh); b. pendidikan Sarjana/Diploma IV setara dengan kelas jabatan 6 (enam); dan c. pendidikan Diploma III ke bawah setara dengan kelas jabatan 5 (lima). (3)

Keikutsertaan pegawai dalam tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Tugas Belajar dan disampaikan kepada Pengelola Daftar Hadir.

Pasal 42 (1)

Dalam hal masa tugas belajar pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

diperpanjang, Tunjangan

Kinerja yang diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dan dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 29 -

(2)

Perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Perpanjangan Tugas Belajar dan disampaikan kepada Pengelola Daftar Hadir.

(3)

Dalam hal masa tugas belajar pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang dengan perubahan status menjadi izin belajar, Tunjangan Kinerja yang diberikan 60% (enam puluh persen) dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4)

Perpanjangan masa tugas belajar dengan perubahan status menjadi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Izin Belajar dan disampaikan kepada Pengelola Daftar Hadir.

(5)

Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terlampaui, maka pegawai yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Kinerja.

(6)

Simulasi perhitungan Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar tercantum pada contoh 10 dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43 (1)

Perhitungan serta pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai yang melaksanakan Izin Belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2)

Pegawai yang melaksanakan Izin Belajar wajib hadir dan bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3)

Keikutsertaan pegawai dalam izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Izin Belajar dan disampaikan kepada Pengelola Daftar Hadir.

(4)

Dalam hal Pegawai yang melaksanakan Izin Belajar meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi maka penghitungan Tunjangan Kinerja dari unsur Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

- 30 -

(5)

Sebagian waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2500 (dua ribu lima ratus) menit dalam I (satu) bulan.

(6)

Dalam hal Pegawai yang melaksanakan Izin Belajar tidak masuk bekerja melebihi ketentuan pada ayat (3) maka ketidakhadiran selanjutnya dihitung sebagai izin tidak masuk kerja karena alasan tertentu.

(7)

Dalam hal jumlah izin tidak masuk kerja karena alasan tertentu telah terlampaui maka dihitung sebagai tidak hadir tanpa alasan yang sah.

(8)

Simulasi perhitungan Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang melaksanakan izin belajar tercantum pada contoh I I dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44 (1)

Pegawai yang melaksanakan Izin Belajar dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut: a. pelaksanaan

kegiatan pendidikan

dan

pelatihan

dalam rangka mempertahankan keahlian/

rating/

syarat kompetensi tertentu; b. pelaksanaan

kegiatan pendidikan

dan

pelatihan

dalam rangka memenuhi syarat kompetensi jabatan; c. pelaksanaan dalam

kegiatan pendidikan

rangka

melaksanakan

dan

tugas,

pelatihan

fungsi

dan

kepentingan organisasi; dan d. anggaran pada DIPA Kementerian Perhubungan tidak tersedia

dan/atau

pelaksanaan

tidak

mencukupi

kegiatan pendidikan

dan

untuk pelatihan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c. (2)

Penghitungan

unsur

prestasi

kerja

dari

aspek

perkembangan pencapaian Sasaran Kerja Pegawai dan tugas tambahan bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 huruf f.

- 31 -

(3)

Penghitungan unsur disiplin kerja bagi pegawai yang melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai 40%.

BAB XIV TUNJANGAN KINERJA BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 45 (1)

Besarnya Tunjangan Kinerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil adalah 80% (delapan puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja kelas jabatan yang dipangkunya.

(2)

Pembayaran Tunjangan

Kinerja

bagi

Calon

Pegawai

Negeri Sipil terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Pernyataan

Menjalankan

Tugas

(SPMT)

dan

Surat

Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ). (3)

Simulasi perhitungan Tunjangan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil tercantum pada contoh 12 dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XV TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG PENSIUN, MENJALANI MASA PERSIAPAN PENSIUN, DAN MENINGGAL DUNIA

Pasal 46 (1)

Unsur Disiplin Kerja dan Prestasi Kerja Pegawai pada laporan bulanan prestasi kerja 2 (dua) bulan terakhir sebelum terhitung mulai tanggal pensiun, menjalani masa persiapan pensiun, atau meninggal dunia tidak dilakukan

penilaian

dan

penghitungan

sebagai

penambahan Tunjangan Kinerja. (2)

Simulasi perhitungan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang pensiun, menjalani masa persiapan pensiun, atau meninggal dunia tercantum pada contoh 13, contoh 14,

- 32 -

dan contoh 15 dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XVI PENYESUAIAN KELAS JABATAN

Pasal 47 (1)

Dalam hal penyesuaian kelas jabatan tidak diperlukan pengangkatan

dalam

titelatur

jabatan

baru,

maka

penyesuaian Tunjangan Kinerja dengan kelas jabatan baru dilakukan terhitung mulai ditetapkannya kelas jabatan baru dengan Peraturan Menteri Perhubungan. (2)

Dalam

hal

pengangkatan

penyesuaian dalam

kelas

jabatan

titelatur jabatan

diperlukan baru,

maka

penyesuaian Tunjangan Kinerja dengan kelas jabatan baru dilakukan terhitung mulai sejak pegawai yang bersangkutan menduduki jabatan yang baru sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas / Surat Pernyataan Menduduki Jabatan. (3)

Tempo dan prosedur pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XVII PENYESUAIAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 48 (1)

Masa pembayaran Tunjangan Kinerja dalam hal terdapat penyesuaian besaran Tunjangan Kinerja, adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Selisih akibat penyesuaian besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari selisih antara

hasil

penghitungan

penambahan

Tunjangan

Kinerja sebelum penyesuaian dengan hasil penghitungan penambahan Tunjangan Kinerja setelah penyesuaian untuk pembayaran Tunjangan Kinerja bulan tersebut.

- 33 -

(3)

Selisih

pemberian

Tunjangan

Kinerja

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan secara rapel.

BAB XVIII PERUBAHAN DATA PEMANGKU JABATAN

Pasal 49 Unit Kerja Eselon I dan Eselon II, serta Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan harus melakukan perubahan data pemangku jabatan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

untuk Jabatan Struktural setara dengan Jabatan Eselon I.a dan Jabatan Eselon I.b setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Eselon II.a dan Jabatan Eselon II.b setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III.a dan Jabatan Eselon III.b setara dengan Jabatan Administrator, Jabatan Eselon IV.a dan Jabatan Eselon IV.b setara dengan Jabatan Pengawas, Jabatan

dan

Jabatan

Pelaksana,

Eselon

dengan

V.a

setara

dengan

melampirkan

surat

keputusan pengangkatan dalam jabatan yang diusulkan. b.

untuk pemangku Jabatan Fungsional Tertentu setara dengan Jabatan Fungsional, dengan melampirkan surat keputusan

pengangkatan

pertama

dalam

jabatan

dan/atau kenaikan jenjang jabatan yang diusulkan. c.

untuk jabatan Jabatan Fungsional Umum setara dengan Jabatan

Pelaksana,

dengan

melampirkan

surat

keputusan pengangkatan, peta jabatan, hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II/ UPT. d.

melakukan

pemutakhiran

data

pemangku

melalui Sistem Informasi Kepegawaian.

jabatan

- 34 -

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50 Kepala Unit Pelaksana Teknis bertindak atas nama Direktur Jenderal atau Kepala Badan berwenang menjadi Pejabat Penilai untuk menetapkan penghitungan Tunjangan Kinerja Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Pasal 51 Pelaksana

Harian

berwenang

untuk

dan

Pelaksana Tugas

menetapkan

Pejabat

penghitungan

Penilai

Tunjangan

Kinerja pegawai yang diselia.

Pasal 52 (1)

Penentuan Target utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20

ditentukan

bersamaan

dengan

periode

penetapan SKP tahunan dan SKP bulanan melalui kesepakatan bersama antara pejabat penilai dan pegawai yang dinilai. (2)

SKP bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan SKP Tahunan dan merupakan penjabaran aktivitas bulanan pegawai untuk melaksanakan SKP Tahunan.

(3)

Simulasi penentuan target utama dalam SKP tahunan dan SKP bulanan tercantum pada contoh 16 dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 53 (1)

Pegawai yang menjalankan ijin sakit tanpa melampirkan Surat

Keterangan

Dokter

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan, akumulasi kontribusi unsur Disiplin Kerja pada bulan yang bersangkutan dipotong 2% (dua persen) per hari, kecuali ijin sakit dikarenakan kecelakaan kerja.

- 35 -

(2)

Pegawai

yang

menjalankan

ijin

sakit

dengan

melampirkan Surat Keterangan Dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akumulasi kontribusi

unsur

Disiplin

Kerja

pada

bulan

yang

bersangkutan tidak dipotong.

Pasal 54 Kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) adalah kecelakaan yang terjadi: a.

dalam menjalankan tugas kewajiban;

b.

dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas,

sehingga

kecelakaan

yang

kecelakaan terjadi

itu

disamakan

dalam

menjalankan

dengan tugas

kewaj ibannya; c.

karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;

d.

dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau

e.

yang menyebabkan penyakit akibat kerja.

Pasal 55 Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara

pada

tahun

anggaran yang bersangkutan.

Pasal 56 (1)

Satuan

kerja

masing-masing

unit

kerja

bertanggungjawab dalam: a. perencanaan kebutuhan anggaran Tunjangan Kinerja; b. penetapan jumlah pegawai yang akan dibayarkan Tunjangan Kinerja; c. pelaksanaan penyiapan dokumen untuk penyediaan anggaran Tunjangan Kinerja; dan d. penyimpanan,

pendistribusian

dan

penggunaan anggaran Tunjangan Kinerja.

pelaporan

- 36 -

(2)

Dalam hal terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru yang belum memiliki satuan kerja, maka unit kerja eselon I yang menaungi UPT tersebut bertanggung jawab dalam pelaksanaan ketentuan pada ayat (1).

(3)

Dalam

hal

terdapat

unit

kerja

yang

tidak

dapat

menyediakan alokasi anggaran Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungannya, maka Sekretariat Jenderal bertanggung jawab atas penyediaan dan pendistribusian anggaran Tunjangan Kinerja unit kerja dimaksud. (4)

Tiap-tiap

satuan

kerja

masing-masing

unit

kerja,

bertanggungjawab dan melaporkan secara hierarkhis pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja pegawai kepada Menteri Perhubungan. Pasal 57 Dengan diberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja, maka seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.

Pasal 58 (1)

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi/ Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Sekretariat Direktorat Jenderal/ Sekretariat

Badan

melakukan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Unit Kerja Eselon I masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Jenderal/ Inspektur Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan. (2)

Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 59 (1)

Biro Kepegawaian dan Organisasi

melakukan evaluasi

pelaksanaan penghitungan dan pemberian Tunjangan

- 37 -

Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perhubungan. (2)

Evaluasi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 60 Dalam

hal

pelaksanaan

penghitungan

dan

pemberian

tunjangan kinerja pada unit kerja tidak dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

maka

Pimpinan unit kerja dimaksud diberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 61 (1)

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi bertanggung jawab terhadap penyediaan aplikasi penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

(2)

Penyediaan

aplikasi

penghitungan

dan

pemberian

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 62 Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih

lanjut

oleh

Sekretaris

Jenderal

Kementerian

Perhubungan. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 63 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2013

Nomor

1645),

- 38 -

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Menteri

Perhubungan Nomor PM 181 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2013

tentang

Tunjangan

Tata

Kinerja

Cara Pegawai

Penghitungan di

dan

Lingkungan

Pemberian Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1784) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

- 39 -

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2017

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 734

Salinan sesuai dengan aslinya

NIP.

- 40 -

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 41 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN KELAS JABATAN

TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN

17

Rp. 26.324.000,00

16

Rp. 20.695.000,00

15

Rp. 14.721.000,00

14

Rp. 11.670.000,00

13

Rp. 8.562.000,00

12

Rp. 7.271.000,00

11

Rp. 5.183.000,00

10

Rp. 4.551.000,00

9

Rp. 3.781.000,00

8

Rp. 3.319.000,00

7

Rp. 2.928.000,00

6

Rp. 2.702.000,00

5

Rp. 2.493.000,00

4

Rp. 2.350.000,00

3

Rp. 2. 216.000,00

2

Rp. 2.089.000,00

1

Rp. 1.968.000, 00 MENTERI PERHUBUNGAN, REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

- 41 -

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 41 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RINCIAN KRITERIA PENGHITUNGAN PENAMBAHAN TUNJANGAN KINERJA DARI UNSUR DISIPLIN KERJA NO

ASPEK

1

Jumlah waktu terlambat masuk keija dan pulang cepat bukan karena alasan kedinasan dalam satu bulan

2

O

KRITERIA

PENAMBAHAN

0 menit

10%

0 ^ 30 menit

7,5 %

30 < 60 menit

5%

60 5 150 menit

2,5%

>150 menit

0%

0 hari

15%

1 hari dan/atau lebih

0%

Tidak dikenakan hukuman disiplin

15%

Dikenakan hukuman disiplin ringan

0% (1 bulan)

Dikenakan hukuman disiplin sedang

0% (2 bulan)

Dikenakan hukuman disiplin berat

0% (3 bulan)

Jumlah hari tidak hadir bukan karena alasan kedinasan dalam satu bulan

Pengenaan hukuman disiplin

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA i3IRO HUKUM,

luda (IV/c) 198903 2 001

- 42 -

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 41 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RINCIAN KRITERIA PENGHITUNGAN PENAMBAHAN TUNJANGAN KINERJA DARI UNSUR PRESTASI KERJA BAGI PEMANGKU JABATAN SEKTERARIS JENDERAL, INSPEKTUR JENDERAL, DIREKTUR JENDERAL, KEPALA BADAN, JABATAN STRUKTURAL ESELON II SETARA DENGAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, DAN KEPALA UPT NO

1

ASPEK

Perkembangan pencapaian target Sasaran Keija Pegawai

Pelaksanaan tugas tambahan 2

3

4

Ketepatan waktu laporan bulanan

Penyelesaian administrasi keuangan

KRITERIA

PENAMBAHAN

sangat sesuai (91% s/d 100%)

30%

sesuai (76% s/d 90%)

20%

cukup sesuai (61% s/d 75%)

10%

kurang sesuai (51% s/d 60%)

5%

tidak sesuai (0% s/d 50%)

0%

2surat keterangan atau lebih

10%

1surat keterangan

5%

Osurat keterangan

0%

sangat baik (1 s/d 6hari sebelum)

10%

baik (tepat hari kerja ke 7)

8%

cukup (1 hari setelah)

6%

kurang (2 hari setelah)

5%

sangat kurang (>2 hari setelah)

0%

sangat baik (91% - 100%)

10%

baik (81% - 90%)

8%

cukup (71% - 80%)

6%

kurang (61% - 70%)

5%

sangat kurang (<61%)

0%

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Salinan sesuai dengan aslinya

- 43 -

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 41 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RINCIAN KRITERIA PENGHITUNGAN PENAMBAHAN TUNJANGAN KINERJA DARI UNSUR PRESTASI KERJA BAGI PEMANGKU JABATAN STAF AHLI MENTERI, JABATAN STRUKTURAL ESELON II SETARA DENGAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA BUKAN PENGELOLA KEUANGAN, JABATAN STRUKTURAL ESELON III SETARA DENGAN JABATAN ADMINISTRATOR BUKAN KEPALA UPT, JABATAN STRUKTURAL ESELON IV SETARA DENGAN JABATAN PENGAWAS BUKAN KEPALA UPT, JABATAN STRUKTURAL ESELON V SETARA DENGAN JABATAN PELAKSANA BUKAN KEPALA UPT, JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU SETARA DENGAN JABATAN FUNGSIONAL, DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM SETARA DENGAN JABATAN PELAKSANA NO

1

2

3

ASPEK

Perkembangan pencapaian target Sasaran Kerja Pegawai

Pelaksanaan tugas tambahan


KRITERIA

PENAMBAHAN

sangat sesuai (91% s/d 100%)

35%

sesuai (76% s/d 90%)

25%

cukup sesuai (61% s/d 75%)

15%

kurang sesuai (51% s/d 60%)

5%

tidak sesuai (0% s/d 50%)

0%

2surat keterangan atau lebih

15%

1surat keterangan

7%

Osurat keterangan

0%

sangat baik (1 s/d 6 hari sebelum)

10%

baik (tepat hari kerja ke 7)

8%

cukup (1 hari setelah)

6%

kurang (2 hari setelah)

5%

sangat kurang (>2 hari setelah)

0%

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Salinan sesuai dengan aslinya

- 44 -

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 107 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Contoh 1: LEMBAR REKAPITULASI PENGHITUNGAN PENAMBAHAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEMANGKU JABATAN SEKRETARIS JENDERAL, INSPEKTUR JENDERAL, DIREKTUR JENDERAL, KEPALA BADAN, JABATAN STRUKTURAL ESELON II SETARA DENGAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, DAN KEPALA UPT UNIT KERJA BULAN P E N A M B A H A N P E R S E N T A S E T U N J A N G A N K IN E R J A NO

NAM A

N IP

KELAS JABATAN

U N S U R D IS IP L IN K E R J A

HARGA JABATAN TERLAM BAT M ASUK

PU LANG CEPAT

T ID A K H A D IR

UNSUR PRESTASI KERJA PENG ENAAN HUKUM AN D IS IP L IN

PERKEM BANG AN C A P A IA N SKP

TUGAS TAM BAH AN

K ETEPATAN W AKTU LAPO RAN

R E A L IS A S I PENYERAPAN ANGGARAN

PEM O TO NG AN K A R E N A IZ IN S A K IT / C A P

TOTAL

____ , ____________________________ 20.

PIMPINAN UNIT KERJA

Nama pimpinan unit kerja NIP pimpinan unit keija Pangkat (Golongan /Ruang) pimpinan unit kerja

- 45 -

Contoh 2: LEMBAR PENGHITUNGAN PENAMBAHAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEMANGKU JABATAN STAF AHLI MENTERI, STAF KHUSUS MENTERI, JABATAN STRUKTURAL ESELON II SETARA DENGAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA BUKAN PENGELOLA KEUANGAN, JABATAN STRUKTURAL ESELON III SETARA DENGAN JABATAN ADMINISTRATOR BUKAN KEPALA UPT, JABATAN STRUKTURAL ESELON IV SETARA DENGAN JABATAN PENGAWAS BUKAN KEPALA UPT, JABATAN STRUKTURAL ESELON V SETARA DENGAN JABATAN PELAKSANA BUKAN KEPALA UPT, JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU SETARA DENGAN JABATAN FUNGSIONAL, DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM SETARA DENGAN JABATAN PELAKSANA UNIT KERJA BULAN P E N A M B A H A N P E R S E N T A S E T U N J A N G A N K IN E R J A

NO

NAM A

N IP

KELAS JABATAN

U N S U R D IS IP L IN K E R J A

HARGA JABATAN TERLAM BAT M ASUK

PULANG CEPAT

T ID A K H A D IR

U N SU R PRESTASI KERJA PENGENAAN HUKUM AN D IS IP L IN

PERKEM BANGAN C A P A IA N SKP

TUGAS TAM BAH AN

KETEPATAN W AKTU LAPORAN

PEM OTONGAN K A R E N A IZ IN S A K IT / C A P

TO TAL

___ , _______________________ 20.

PIMPINAN UNIT KERJA

Nama pimpinan unit kerja NIP pimpinan unit keija Pangkat (Golongan/Ruang) pimpinan unit keija

- 46 -

Contoh 3: SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS TAMBAHAN 1.

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa Saudara: a. b. c. d. e.

Nama : NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Unit Kerja :

: : :

Pada bulan........ (x)......... telah melaksanakan “Tugas Tambahan” sebagai berikut: 1 ) ...........................................................................

2 ) ...........................................................................

3) ....................................................................... 4) dst

2.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

............. »...........(x -l)................... Pejabat Yang mebuat keterangan (pejabat penilai)

Nama.,..(x-2) NIP.

- 47 -

Contoh 4: LAPORAN KEGIATAN BULANAN PEGAWAI DAN PENAMBAHAN PERSENTASE TUNJANGAN KINERJA UNSUR PRESTASI KERJA BAGI PEMANGKU JABATAN SEKRETARIS JENDERAL, INSPEKTUR JENDERAL, DIREKTUR JENDERAL, KEPALA BADAN, JABATAN STRUKTURAL ESELON II SETARA DENGAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, DAN KEPALA UPT Nama

:

NIP

:

Pangkat/Gol/ Ruang

:

Jabatan

:

Tugas dan Fungsi/Uraian Jenis Kegiatan

:

-

4.

SB

NO

1.

2.

3.

4.

-

Perkembangan realisasi penyerapan anggaran Kondisi realisasi target bulanan penyerapan DIPA

Persentase Penyerapan

B.

48

C

K

%

SK

PENAMBAHAN NILAI PERSENTASE TUNJANGAN KINERJAUNSUR PRESTASI KERJA ASPEK

KRITERIA

PENAMBAHAN

sangat sesuai (91% s/d 100%) sesuai (76% s/d 90%) cukup sesuai (61% s/d 75%) kurang sesuai (51% s/d 60%) tidak sesuai (0% s/d 50%)

30% 20% 10% 5% 0%

2 surat keterangan atau lebih

10%

1 surat keterangan

5%

0 surat keterangan

0%

sangat baik (1 s/d 6 hari sebelum) baik (tepat hari kerja ke 7) cukup (1 hari setelah) kurang (2 hari setelah) sangat kurang (>2 hari setelah) sangat baik (91% - 100%) baik (81% - 90%) cukup (71% - 80%) kurang (61% - 70%) sangat kurang (<61%)

10% 8% 6% 5% 0% 10% 8% 6% 5% 0%

Perkembangan penyelesaian Sasaran Kinerja Pegawai



Perkembangan realisasi penyerapan anggaran

NILAI

JUMLAH NILAI PERSENTASE TUNJANGAN KINERJA UNSUR PRESTASI KERJA

.

JABATAN PENILAI

Nama pejabat penilai NIP pejabat penilai Pangkat (Golongan/Ruang) pejabat penilai

20.

PEGAWAI YANG MELAPOR

Nama pegawai yang melapor NIP pegawai yang melapor Pangkat (Golongan/Ruang) pegawai yang melapor

- 49 -

Contoh 5:

LAPORAN KEGIATAN BULANAN PEGAWAI DAN PENAMBAHAN PERSENTASE TUNJANGAN KINERJA BAGI PEMANGKU JABATAN STAF AHLI MENTERI, STAF KHUSUS MENTERI, JABATAN STRUKTURAL ESELON II SETARA DENGAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA BUKAN PENGELOLA KEUANGAN, JABATAN STRUKTURAL ESELON III SETARA DENGAN JABATAN ADMINISTRATOR BUKAN KEPALA UPT, JABATAN STRUKTURAL ESELON IV SETARA DENGAN JABATAN PENGAWAS BUKAN KEPALA UPT, JABATAN STRUKTURAL ESELON V SETARA DENGAN JABATAN PELAKSANA BUKAN KEPALA UPT, JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU SETARA DENGAN JABATAN FUNGSIONAL, DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM SETARA DENGAN JABATAN PELAKSANA Nama

:

NIP

:

Pangkat/Gol/ Ruang

:

Jabatan

:

Tugas dan Fungsi/Uraian Jenis Kegiatan

:

A. LAPORAN DAN PENILAIAN KEGIATAN BULANAN PEGAWAI NO 1.

Kegiatan yang dilakukan

UNSUR a.

Perkembangan penyelesaian Sasaran Kineria Pegawai

b. c. d.

Keakuratan Laporan SS 2.

S

CS

KS

TS

a.


b.

Jumlah Surat Keterangan >2

1

dst.

c. 0

d. Dst.

-

3.

50

-

Tanggal pelaporan Ketepatan waktu laporan SB

B. NO

1

2

3

B

C

K

(Hari kerja k e _________) SK

PENAMBAHAN NILAI PERSENTASE TUNJANGAN KINERJAUNSUR PRESTASI KERJA ASPEK Perkembangan penyelesaian Sasaran Kinerja Pegawai

KRITERIA

PENAMBAHAN

sangat sesuai (91% s/d 100%) sesuai (76% s/d 90%) cukup sesuai (61% s/d 75%) kurang sesuai (51% s/d 60%) tidak sesuai (0% s/d 50%)

35% 25% 15% 5% 0%

2 surat keterangan atau lebih

15%

1surat keterangan

7%

0 surat keterangan

0%

sangat baik (1 s /d 6 hari sebelum) baik (tepat hari kerja ke 7) cukup (1 hari setelah) kurang (2 hari setelah) sangat kurang (>2 hari setelah)

10% 8% 6% 5% 0%



NILAI

JUMLAH NILAI PERSENTASE TUNJANGAN KINERJA UNSUR PRESTASI KERJA (B)

.

20

.

JABATAN PENILAI

JABATAN YANG MELAPOR

Nama pejabat yang melapor NIP pejabat yang melapor Pangkat (Golongan/Ruang) pejabat yang melapor

Nama pejabat yang melapor NIP pejabat yang melapor Pangkat (Golongan/Ruang) pejabat yang melapor

- 51 -

Contoh 6:

REKAPITULASI BULANAN KEHADIRAN PEGAWAI BERDASARKAN BI O METRIK BULAN:

N o.

N am a

N IP

R ekap Lam bat D a ta n g (m en it)

R ekap C epat P u la n g (m en it)

T id a k H a d ir Tanpa A la s a n Sah (h ari)

Ijin S a k it (h ari)

.

20.

PIMPINAN UNIT KERJA

Nama pimpinan unit keria NIP pimpinan unit kerja Pangkat (Golongan/Ruang) pimpinan unit kerja

- 52 -

Contoh 7: B AG AN T A H A P A N PE N G H ITU N G AN D AN PE M B E R IAN T U N JA N G A N K IN E R JA

Pembuat Daftar G aiim en gaiu k an Ifp h n tn h a n n e m h a v a ra n tn n ia n D a n

kinerja

-------------- ►

KPPN

Hari k erja k e - 15

Bulan N+2 (m aksim al hari kerja ketiga)

Pegawai m en erim a tunjangan k in e ija

- 53 -

Contoh 8: SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR: Yang bertanda tangan di bawah ini Nam a NIP Pangkat/Golongan Jabatan

: : : : :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa: Nama : NIP : Pangkat/Golongan : Jabatan : Unit Kerja : Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan n o m o r .................. .............................. ta n g g a l........................ terhitung mulai ta n g g a l........................... telah nyata melaksanakan tugasnya s e b a g a i................................................. Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya mengingat Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini tidak benar yang m engakibatkan kerugian terhadap negara, m aka Saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli Surat Pernyataan ini disampaikan Perbendaharaan N e g a ra .....................terkait.

kepada

Kepala

Kantor

Pelayanan

NAMA JABATAN

Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji; 3 ........................ (pejabat yang diperlukan); 4. Pegawai yang dinyatakan.

NAMA PEJABAT Pangkat/Golongan (Ruang) NIP......................................

M ENTERI PERH U BU NG AN R E P U B L IK IN D O N E S IA ,

ttd BUD I KARYA SUM ADI

S a lin a n sesu a i d en g a n a slin y a

M u d a (IV/c) y 8 9 0 3 2 001

- 54 -

L A M P IR A N V I P E R A T U R A N M E N T E R I P E R H U B U N G A N R E P U B L IK IN D O N E S IA NOMOR TENTANG T A T A C A R A P E N G H IT U N G A N D A N P E M B E R IA N T U N J A N G A N K IN E R J A B A G I P E G A W A I D I L IN G K U N G A N K E M E N T E R IA N PERHUBUNGAN

C o n to h 1:

S im u la s i p e r h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja b a g i p e g a w a i y a n g d ik e n a i h u k u m a n d is ip lin

>

S a u d a ra

D odo

pada

rin g a n , b a g a im a n a

b u la n

F eb ru a ri

2016

d ija tu h i

hukum an

d is ip lin

p e n g h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja te r k a it p e n g e n a a n

h u k u m a n d is ip lin te r s e b u t? P e n g h itu n g a n r in g a n

pada

b u la n

M a re t,

tu n ja n g a n S au d ara

k in e r ja

D odo

a k ib a t

d ik e n a k a n

s e h in g g a p e m b a y a r a n

pengenaan penam bahan

tu n ja n g a n

hukum an

d is ip lin

sebesar 0%

k in e r ja p a d a b u la n

pada M ei

te r d a p a t p e n a m b a h a n 0 % d a r i u n s u r d is ip lin k e rja . >

S a u d a r a D o d o p a d a b u la n J u n i 2 0 1 6 d ija tu h i h u k u m a n d is ip lin s e d a n g , b a g a im a n a

p e n g h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja te r k a it p e n g e n a a n h u k u m a n

d is ip lin te r s e b u t? P e n g h itu n g a n sedan g p ad a

t u n ja n g a n S au d ara

k in e r ja

a k ib a t

D o d o d ik e n a k a n

pengenaan penam bahan

hukum an

d is ip lin

sebesar 0%

pada

b u la n J u li d a n b u la n A g u s tu s , s e h in g g a p e m b a y a r a n tu n ja n g a n k in e r ja p a d a b u la n S e p te m b e r d a n b u la n O k to b e r te r d a p a t p e n a m b a h a n 0 % d a ri u n s u r d is ip lin k e rja .

>

S a u d a r a P u tr i p a d a b u la n J u n i 2 0 1 6 d ija tu h i h u k u m a n d is ip lin b e ra t*), b a g a im a n a

p e n g h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja te r k a it p e n g e n a a n h u k u m a n

d is ip lin te r s e b u t? P e n g h itu n g a n

tu n ja n g a n

k in e r ja

a k ib a t

pengenaan

hukum an

d is ip lin

b e r a t p a d a S a u d a r a P u tr i d ik e n a k a n p e n a m b a h a n s e b e s a r 0 % p a d a b u la n J u li,

b u la n

A g u s tu s ,

dan

b u la n

S e p te m b e r ,

s e h in g g a

p em b a ya ra n

- 55 -

tu n ja n g a n

k in e r ja

pada

b u la n

S e p te m b e r ,

b u la n

O k to b e r ,

dan

b u la n

N o v e m b e r te r d a p a t p e n a m b a h a n 0 % d a r i u n s u r d is ip lin k e rja . *) je n is

hukum an

s e tin g k a t

le b ih

d is ip lin ren d a h

b era t 3

dengan

ta h u n

a ta u

p e n u r u n a n ja b a t a n s e tin g k a t le b ih r e n d a h

k a te g o r i

p en u ru n an

p e m in d a h a n

d a la m

pangkat ra n gk a

- 56 -

C o n to h 2:

S im u la s i p e r h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja b a g i p e g a w a i y a n g m e la k s a n a k a n c u ti ta h u n a n

S a u d a ra

Budi

ja b a t a n

A r s ip a r is

P e n y e lia

pada

b u la n

J an u ari

2017

m e n ja la n k a n c u ti ta h u n a n s e la m a 5 h a ri. P a d a b u la n te r s e b u t p e n ila ia n d a ri u n s u r p r e s ta s i k e r ja d ib e r ik a n n ila i 5 0 % d a n p e n ila ia n d a ri u n s u r d is ip lin k e rja d ib e r ik a n

n ila i

40% .

B a g a im a n a

ca ra

p e n g h itu n g a n

dan

p em b a ya ra n

tu n ja n g a n k in e r ja u n tu k b u la n M a r e t 2 0 1 7 ?

P e n g h itu n g a n tu n ja n g a n

k in e r ja u n tu k b u la n M a r e t 2 0 1 7

d id a s a r k a n p a d a

p e n ila ia n p r e s ta s i k e r ja d a n d is ip lin p a d a b u la n J a n u a r i 2 0 1 7 , d e n g a n rin c ia n seb agai b e rik u t: U n s u r p r e s ta s i k e r ja

=

50%

U n s u r d is ip lin k e r ja

=

40%

C u ti ta h u n a n

=

0 %

(+)

(tid a k d ip o to n g )

(-)

90%

A r s ip a r is P e n y e lia k e la s j a b a t a n 8 h a r g a ja b a t a n R p. 3 .3 1 9 .0 0 0 ,0 0 T u n ja n g a n

k in e r ja

yang

d ib a y a r k a n

pada

9 0 % x R p. 3 .3 1 9 .0 0 0 ,0 0 = R p. 2 .9 8 7 .1 0 0 ,0 0

b u la n

M aret

2017

y a itu

- 57 -

C o n to h 3:

S im u la s i p e r h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja b a g i p e g a w a i y a n g m e la k s a n a k a n c u ti besar

S a u d a r a A n i ja b a t a n

A n a lis

K e p e g a w a ia n

P e n y e lia

m e n ja la n k a n

c u ti b e s a r

s e la m a 3 b u la n d a r i ta n g g a l 13 J a n u a r i 2 0 1 7 s a m p a i d e n g a n ta n g g a l 13 A p r il 2017. Pada

b u la n

J an u ari

s e b e lu m

m e la k s a n a k a n

c u ti

besar

la p o r a n

k e g ia ta n

b u la n a n te ta p d is a m p a ik a n k e p a d a P e ja b a t P e n ila i u n t u k d ib e r ik a n p e n ila ia n . T e r h a d a p la p o r a n k e g ia ta n d im a k s u d te la h d ib e r ik a n p e n ila ia n d e n g a n b o b o t p re s ta s i

k e r ja

sebesar

55% .

S e la m a

k u ru n

w a k tu

ta n g g a l

1-13

J a n u a ri

S a u d a r a A n i b e b e r a p a k a li d a ta n g te r la m b a t d a n p u la n g c e p a t d e n g a n ju m la h w a k tu k u m u la t if

3 5 m e n it. S a u d a r a A n i tid a k d ik e n a i h u k u m a n d is ip lin d a n

tid a k p e r n a h tid a k h a d ir b u k a n k a r e n a a la s a n k e d in a s a n . P a d a b u la n A p r il 2 0 1 7 p e n ila ia n p r e s ta s i k e r ja S a u d a r a A n i d ib e r ik a n p e n ila ia n dengan

b o b o t to ta l

sebesar

50%

dan

d is ip lin

k e r ja

40% .

B a g a im a n a

ca ra

p e n g h itu n g a n d a n p e m b a y a r a n tu n ja n g a n k in e r ja u n tu k b u la n M a re t, A p r il, M e i, J u n i 2 0 1 7 ?

>

P e n g h itu n g a n

tu n ja n g a n

k in e r ja

b u la n

M a ret

2017

d id a s a r k a n

pada

p e n ila ia n p r e s ta s i k e r ja d a n d is ip lin p a d a b u la n J a n u a r i 2 0 1 7 , d e n g a n r in c ia n s e b a g a i b e rik u t: U n s u r P r e s ta s i K e r ja U n s u r D is ip lin K e r ja

= =

55% 35%

(te r d a p a t

p en gu ra n ga n

5%

k a r e n a te r la m b a t d a ta n g d a n p u la n g

cepat

s e la m a

m e n it)

35 (+)

90%

C u ti B e s a r

=

0 %

(c u ti b e s a r tid a k d ip o to n g )

(-)

90%

A n a lis


P e n y e lia

k e la s

ja b a t a n

8

h arga

ja b a t a n

R p. 3 .3 1 9 .0 0 0 ,0 0 T u n ja n g a n k in e r ja y a n g d ib a y a r k a n p a d a b u la n M a r e t 2 0 1 7 y a it u 9 0 % x R p. 3 .3 1 9 .0 0 0 ,0 0 = R p . 2 .9 8 7 .1 0 0 ,0 0

- 58 -

*)

a p a b ila

pegaw ai

tid a k

m e n y a m p a ik a n

la p o r a n

k e g ia ta n

b u la n a n

(p e la k s a n a a n tu g a s d a la m k u r u n w a k tu ta n g g a l 1-13 J a n u a r i 2 0 1 7 ), m a k a b o b o t p e n ila ia n u n s u r p r e s ta s i k e r ja d ib e r ik a n n ila i 0 (n ol).

>


tu n ja n g a n

k in e r ja

b u la n

A p r il

2017

d id a s a r k a n

pada

p e n ila ia n p r e s ta s i k e r ja d a n d is ip lin p a d a b u la n F e b r u a r i 2 0 1 7 , d e n g a n r in c ia n s e b a g a i b e rik u t: U n s u r P r e s ta s i K e r ja

=

60%

U n s u r D is ip lin K e r ja

=

40%

C u ti B e s a r

=

0 %

(+)


(-)

100% T u n ja n g a n

k in e r ja

yang

d ib a y a r k a n

pada

b u la n

A p r il

2017

y a itu

d id a s a r k a n

pada

10 0 % x R p. 3 .3 1 9 .0 0 0 ,0 0 = R p. 3 .3 1 9 .0 0 0 ,0 0 P e n g h itu n g a n p e n ila ia n

tu n ja n g a n

p r e s ta s i k e r ja

k in e r ja dan

b u la n

d is ip lin

M ei

pada

2017

b u la n

M aret 2017,

dengan

rin c ia n s e b a g a i b e rik u t: U n s u r P r e s ta s i K e r ja

=

60%


=

40%

C u ti B e s a r

=

0 %

(+)


(-)

10 0 %

T u n ja n g a n

k in e r ja

yang

d ib a y a r k a n

pada

b u la n

M ei

2017

y a itu

10 0 % x R p . 3 .3 1 9 .0 0 0 ,0 0 = R p. 3 .3 1 9 .0 0 0 ,0 0 P e n g h itu n g a n p e n ila ia n

tu n ja n g a n

p r e s ta s i

k e r ja

k in e r ja dan

b u la n

d is ip lin

Juni

pada

2017

b u la n

d id a s a r k a n

A p r il

2017,

pada

dengan

rin c ia n s e b a g a i b e rik u t: U n s u r P r e s ta s i K e r ja

=

50%


=

40%

(+)

90% C u ti B e s a r

=

0 %


(-)

90 T u n ja n g a n

k in e r ja

yang

d ib a y a r k a n

pada

y a itu 9 0 % x R p . 3 .3 1 9 .0 0 0 ,0 0 = R p. 2 .9 8 7 .1 0 0 ,0 0

b u la n

Juni

2017

- 59 -

C o n to h 4:

S im u la s i p e r h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja b a g i p e g a w a i y a n g m e la k s a n a k a n c u ti s a k it

S a u d a r a S u lis tio n o ja b a t a n

A n a lis T a ta L a k s a n a p a d a b u la n J a n u a r i 2 0 1 7

m e n ja la n k a n c u ti s a k it s e la m a 5 h a ri. P a d a b u la n t e r s e b u t p e n ila ia n p re s ta s i k e r ja d a n B a g a im a n a

d is ip lin cara

k e r ja

S a u d a ra


S u lis tio n o

dan

d ib e r ik a n

p em b ayaran

p e n ila ia n

tu n ja n g a n

m a k s im a l.

k in e r ja

u n tu k

b u la n M a r e t 2 0 1 7 ?



d id a s a r k a n

pada

p e n ila ia n p r e s ta s i k e r ja d a n d is ip lin p a d a b u la n J a n u a r i 2 0 1 7 , d e n g a n r in c ia n s e b a g a i b e rik u t: U n s u r P e n ila ia n K in e r ja &

=

100%

=

0 %

D is ip lin K e r ja

C u ti S a k it


(-)

100%

A n a lis T a ta L a k s a n a k e la s ja b a t a n 7 h a r g a ja b a t a n R p. 2 .9 2 8 .0 0 0 ,0 0 T u n ja n g a n

k in e r ja

yang

d ib a y a r k a n

pada

1 0 0 % x R p. 2 .9 2 8 .0 0 0 ,0 0 = R p. 2 .9 2 8 .0 0 0 ,0 0

b u la n

M aret

2017

y a itu

- 60 -

C o n to h 5:

S im u la s i p e r h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja b a g i p e g a w a i y a n g m e la k s a n a k a n c u ti b e r s a lin (p e r s a lin a n p e r ta m a / k e d u a / k e tig a )

S a u d a ra

M a r ia

ja b a t a n

A n a lis


M uda

pada

m e la k s a n a k a n c u ti b e r s a lin a n a k k e e m p a t (p e r s a lin a n k e d u a )*

ta h u n

2017

s e la m a 3 (tiga )

b u la n d a r i ta n g g a l 10 J u li s a m p a i d e n g a n 10 O k to b e r 2 0 1 7 . *an ak

p e r ta m a

dan

kedu a

d ila h ir k a n

s e b e lu m

m e n ja d i C P N S ,

anak

k e tig a

d ila h ir k a n s e te la h m e n ja d i C P N S (p e r s a lin a n p e rta m a )

D a la m

k u r u n w a k tu

ta n g g a l

1-10 J u li S a u d a r a M a r ia te ta p


tu g a s n y a d a n s e b e lu m m e la k s a n a k a n c u ti b e r s a lin la p o r a n k e g ia ta n b u la n a n te ta p d is a m p a ik a n k e p a d a P e ja b a t P e n ila i u n tu k d ib e r ik a n p e n ila ia n . T e r h a d a p la p o r a n k e g ia ta n d im a k s u d te la h d ib e r ik a n p e n ila ia n d e n g a n b o b o t p e n ila ia n k in e r ja s e b e s a r 5 0 % . A d a p u n u n tu k p e n ila ia n d is ip lin k e r ja d ib e r ik a n b o b o t 40% . B a g a im a n a

cara


b u la n S e p te m b e r , O k to b e r ,

>

dan

p em b a ya ra n

tu n ja n g a n

k in e r ja

u n tu k

dan N ovem ber 2017?

P e n g h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja u n tu k b u la n S e p te m b e r 2 0 1 7 d id a s a r k a n p a d a p e n ila ia n p r e s ta s i k e r ja d a n d is ip lin p a d a b u la n J u li 2 0 1 7 , d e n g a n r in c ia n s e b a g a i b e rik u t: U n s u r P r e s ta s i K e r ja

=

50%


=

40% 90%

C u ti B e r s a lin (p e r s a lin a n

=

0 %


kedua) 90%

A n a lis K e p e g a w a ia n M u d a k e la s ja b a t a n 9 h a r g a ja b a t a n R p . 3 .7 8 1 .0 0 0 ,0 0 T u n ja n g a n k in e r ja y a n g d ib a y a r k a n

p a d a b u la n

S e p te m b e r 2 0 1 7 y a itu

9 0 % x R p. 3 .7 8 1 .0 0 0 ,0 0 = R p. 3 .4 0 2 .9 0 0 ,0 0

*)

a p a b ila

pegaw ai

tid a k

m e n y a m p a ik a n

la p o r a n

(p e la k s a n a a n tu g a s d a la m k u r u n w a k tu ta n g g a l

k e g ia ta n

b u la n a n

1-10 J u li 2 0 1 7 ), m a k a

b o b o t p e n ila ia n u n s u r p r e s ta s i k e r ja d ib e r ik a n n ila i 0 (n o l).

- 61 -

>

P e n g h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja u n tu k b u la n O k to b e r 2 0 1 7 d id a s a r k a n pada

p e n ila ia n

p r e s ta s i k e r ja

dan

d is ip lin

pada

b u la n

A g u s tu s

2017,

d e n g a n r in c ia n s e b a g a i b e rik u t: U n s u r P r e s ta s i K e r ja

=

60%


=

40%

C u ti B e r s a lin (p e r s a lin a n

=

0 %

(+) (tid a k d ip o to n g )

kedua)

(-) 100%

T u n ja n g a n k in e r ja y a n g d ib a y a r k a n p a d a b u la n O k to b e r 2 0 1 7 y a itu 10 0 % x R p. 3 .7 8 1 .0 0 0 ,0 0 = R p. 3 .7 8 1 .0 0 0 ,0 0

>

P e n g h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja u n tu k b u la n N o v e m b e r 2 0 1 7 d id a s a r k a n p a d a p e n ila ia n p r e s ta s i k e r ja d a n d is ip lin p a d a b u la n S e p te m b e r 2 0 1 7 , d e n g a n r in c ia n s e b a g a i b e rik u t: U n s u r P e n ila ia n K in e r ja 86

=

100%

=

0 %

D is ip lin K e r ja C u ti B e r s a lin (p e r s a lin a n


kedua)

(-)

100%

T u n ja n g a n

k in e r ja y a n g

d ib a y a r k a n

p a d a b u la n

1 0 0 % x R p. 3 .7 8 1 .0 0 0 ,0 0 = R p. 3 .7 8 1 .0 0 0 ,0 0

N o v e m b e r 2 0 1 7 y a itu

- 63 -

>


tu n ja n g a n

k in e r ja

u n tu k

b u la n

Juni

d id a s a r k a n

p e n ila ia n p r e s ta s i k e r ja d a n d is ip lin p a d a b u la n A p r il, d e n g a n

pada

r in c ia n

s e b a g a i b e rik u t: U n s u r P r e s ta s i K e r ja

=

60%


=

40%

C u ti p e r s a lin a n k e e m p a t

=

0 %

(+)


(C u ti B e s a r) (-) 10 0 %

T u n ja n g a n k in e r ja y a n g d ib a y a r k a n p a d a b u la n J u n i 2 0 1 7 y a itu 1 0 0 % x R p. 3 .7 8 1 .0 0 0 ,0 0 = R p . 3 .7 8 1 .0 0 0 ,0 0

>

P e n g h itu n g a n p e n ila ia n

tu n ja n g a n

p r e s ta s i

k e r ja

k in e r ja dan

u n tu k

d is ip lin

b u la n

pada

J u li

b u la n

d id a s a r k a n

M e i,

den gan

pada

r in c ia n

s e b a g a i b e rik u t: U n s u r P r e s ta s i K e r ja

=

60%


=

40%

C u ti p e r s a lin a n k e e m p a t

=

0 %

(+)


(C u ti B e s a r) (-) 10 0 %

T u n ja n g a n k in e r ja y a n g d ib a y a r k a n p a d a b u la n J u n i 2 0 1 7 y a itu 1 0 0 % x R p. 3 .7 8 1 .0 0 0 ,0 0 = R p. 3 .7 8 1 .0 0 0 ,0 0

*)

B erd a sa rk a n M a n a je m e n

P e r a tu r a n Pegaw ai

P e m e r in ta h

N egeri

S ip il

s e te r u s n y a d ib e r ik a n C u ti B e s a r

N om or

u n tu k

11

Tahun

k e la h ir a n

anak

2017

te n ta n g

keem pat

dan

- 62 -

C o n to h 6:

S im u la s i p e r h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja b a g i p e g a w a i y a n g m e la k s a n a k a n c u ti b e r s a lin (p e r s a lin a n k e e m p a t d a n s e te r u s n y a )*

S a u d a ra

D in i


ja b a t a n c u ti

A n a lis

u n tu k


p e r s a lin a n

keem pat

M uda

pada

s e la m a

3

ta h u n

(tig a )

2017

b u la n

d a ri

ta n g g a l 14 M a r e t s a m p a i d e n g a n 13 M e i 2 0 1 7 . D a la m

k u r u n w a k t u ta n g g a l

1-13 M a r e t S a u d a r a D in i te ta p m e la k s a n a k a n

tu g a s n y a d a n s e b e lu m m e la k s a n a k a n c u ti b e r s a lin la p o r a n k e g ia ta n b u la n a n te ta p d is a m p a ik a n k e p a d a P e ja b a t P e n ila i u n tu k d ib e r ik a n p e n ila ia n . T e r h a d a p la p o r a n k e g ia ta n d im a k s u d te la h d ib e r ik a n p e n ila ia n d e n g a n b o b o t p e n ila ia n k in e r ja s e b e s a r 6 0 % . S e la m a k u r u n w a k tu ta n g g a l 1-13 M a r e t S a u d a r a D in i b e b e r a p a k a li d a ta n g te r la m b a t d a n p u la n g c e p a t d e n g a n ju m la h w a k tu k u m u la t if 2 0 m e n it. S a u d a r a D in i tid a k

d ik e n a i h u k u m a n

d is ip lin

dan

tid a k

p ern a h

tid a k

h a d ir b u k a n

k a r e n a a la s a n k e d in a s a n . B a g a im a n a

cara

b u la n M e i, J u n i,

>


dan

p em b ayaran

tu n ja n g a n

k in e r ja

u n tu k

d a n J u li?


tu n ja n g a n

k in e r ja

u n tu k

b u la n

M ei

d id a s a r k a n

pada

p e n ila ia n p r e s ta s i k e r ja d a n d is ip lin p a d a b u la n M a re t, d e n g a n r in c ia n s e b a g a i b e rik u t: U n s u r P r e s ta s i K e r ja U n s u r D is ip lin K e r ja

= =

60% 3 7 .5 %

(te r d a p a t

p en gu ran gan

2 .5 %

k a r e n a t e r la m b a t d a ta n g d a n p u la n g

cepat

m e n it)

s e la m a

20 (+)

9 7 .5 % C u ti p e r s a lin a n k e e m p a t

=

0 %


(C u ti B e s a r) 9 7 .5 %

A n a lis K e p e g a w a ia n M u d a k e la s ja b a t a n 9 h a r g a ja b a t a n R p . 3 .7 8 1 .0 0 0 ,0 0 T u n ja n g a n k in e r ja y a n g d ib a y a r k a n p a d a b u la n M e i 2 0 1 7 y a itu 9 7 ,5 % x R p. 3 .7 8 1 .0 0 0 ,0 0 = R p. 3 .6 8 6 .4 7 5 ,0 0

- 64 -

C o n to h 7:

S im u la s i p e r h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja b a g i p e g a w a i y a n g m e la k s a n a k a n c u ti a la s a n

p e n tin g k a r e n a b a p a k / ib u , s u a m i/ is te r i, a n a k , a d ik , k a k a k , m e r tu a

a ta u m e n a n tu m e n in g g a l d u n ia

S a u d a r a R u d i ja b a t a n A g e n d a r is p a d a b u la n F e b r u a r i 2 0 1 7 m e n ja la n k a n c u ti a la s a n p e n tin g s e la m a 7 h a r i k e r ja d ik a r e k a n M e r tu a S a u d a r a R u d i m e n in g g a l. P a d a b u la n te r s e b u t p e n ila ia n p r e s ta s i k e r ja d a n d is ip lin k e r ja S a u d a r a R u d i d ib e r ik a n p e n ila ia n m a k s im a l. B a g a im a n a c a r a p e n g h itu n g a n d a n p e m b a y a r a n tu n ja n g a n k in e r ja u n t u k b u la n A p r il 2 0 1 7 ?


tu n ja n g a n

k in e r ja

u n tu k

b u la n

A p r il 2 0 1 7

d id a s a r k a n

pada

p e n ila ia n p r e s ta s i k e r ja d a n d is ip lin p a d a b u la n F e b r u a r i 2 0 1 7 , d e n g a n rin c ia n s e b a g a i b e rik u t: U n s u r P r e s ta s i K e r ja

=

60%


=

40%

C u ti A la s a n P e n tin g

=

4 %

(+)

(te r d a p a t

p en gu ran gan

2 % / h a r i u n tu k C A P s e la m a 2

h a ri,

u n tu k

CAP

5

h a ri

k e r ja tid a k d ip o t o n g k a r e n a a la s a n m e r tu a m e n in g g a l)

(-)

96%

A g e n d a r is k e la s ja b a t a n 3 h a r g a ja b a t a n R p. 2. 2 1 6 .0 0 0 ,0 0 T u n ja n g a n

k in e r ja

yang

d ib a y a r k a n

pada

9 6 % x R p. 2. 2 1 6 .0 0 0 ,0 0 = R p. 2 .1 2 7 .3 6 0 ,0 0

b u la n

Juni

2017

y a itu

- 65 -

C o n to h 8:

S im u la s i p e r h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja b a g i p e g a w a i y a n g m e la k s a n a k a n c u ti a la s a n

p e n tin g k a r e n a a la s a n

s e la in b a p a k / ib u ,

s u a m i/ is te r i, a n a k , a d ik ,

k a k a k , m e r tu a a ta u m e n a n tu m e n in g g a l d u n ia

S a u d a r a E n n y K o e s e n d a n g ja b a t a n A n a lis O r g a n is a s i p a d a b u la n J a n u a r i 2 0 1 7 m e n ja la n k a n c u ti a la s a n p e n tin g s e la m a 5 h a ri g u n a m e r a w a t ib u y a n g s e d a n g s a k it k e ra s . P a d a b u la n t e r s e b u t p e n ila ia n p r e s ta s i k e r ja d a n d is ip lin k e rja S a u d a ra

Enny

K oesendang

d ib e r ik a n

p e n ila ia n

m a k s im a l.

B a g a im a n a

cara

p e n g h itu n g a n d a n p e m b a y a r a n tu n ja n g a n k in e r ja u n tu k b u la n M a r e t 2 0 1 7 ?



d id a s a r k a n p a d a

p e n ila ia n p r e s ta s i k e r ja d a n d is ip lin p a d a b u la n J a n u a r i 2 0 1 7 , d e n g a n rin c ia n s e b a g a i b e rik u t: U nsu r

P r e s ta s i

K e r ja

= 60%

D is ip lin K e r ja U n s u r D is ip lin K e r ja

C u ti A la s a n P e n tin g

=

40%

=

10 %

(+)

(te r d a p a t

p en gu ran gan

2 % / h a r i u n tu k C A P s e la m a 5 h a ri)

(-)

90%

T u n ja n g a n k in e r ja y a n g d ib a y a r k a n p a d a b u la n M a r e t 2 0 1 7 y a itu 9 0 % x R p. 2 .9 2 8 .0 0 0 ,0 0 = R p . 2 .6 3 5 .2 0 0 ,0 0

66

-

-

C o n to h 9:

S im u la s i p e r h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja b a g i p e g a w a i y a n g m e la k s a n a k a n c u ti d i lu a r ta n g g u n g a n N e g a r a S a u d a r a D o d i ja b a t a n P e r e n c a n a

M u d a m e n ja la n k a n c u ti d i lu a r ta n g g u n g a n

N ega ra

2016.

TM T

D esem ber

per

2016

19

D esem ber

S au d ara

D o d i te ta p

D a la m

k u ru n


w a k tu

tu g a s n y a

ta n g g a l dan

1-16

s e b e lu m

m e la k s a n a k a n c u ti d i lu a r ta n g g u n g a n N e g a r a la p o r a n k e g ia ta n b u la n a n te ta p d is a m p a ik a n

kepada

P e ja b a t

P e n ila i

u n tu k

d ib e r ik a n

p e n ila ia n .

T erh ad ap

la p o r a n k e g ia ta n d im a k s u d te la h d ib e r ik a n p e n ila ia n d e n g a n b o b o t p e n ila ia n p r e s ta s i s e b e s a r 4 2 % . A d a p u n u n tu k p e n ila ia n d is ip lin k e r ja d ib e r ik a n b o b o t 40% . B a g a im a n a

cara


dan

p em b ayaran

tu n ja n g a n

k in e r ja

u n tu k

b u la n F e b r u a r i 2 0 1 7 , M a r e t 2 0 1 7 d a n s e te r u s n y a ? >

P e n g h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja u n tu k b u la n F e b r u a r i 2 0 1 7 d id a s a r k a n p a d a p e n ila ia n p r e s ta s i k e r ja d a n d is ip lin p a d a b u la n D e s e m b e r 2 0 1 6 , d e n g a n r in c ia n s e b a g a i b e rik u t: U n s u r P r e s ta s i K e r ja

=

42%


=

40%

C u ti d i lu a r ta n g g u n g a n

=

0 %

n ega ra

(tid a k

d ib e r ik a n

tu n ja n g a n

k in e rja ) 82%

P eren ca n a T u n ja n g a n

M u d a k e la s ja b a t a n 9 h a r g a ja b a t a n R p . 3 .7 8 1 .0 0 0 ,0 0 k in e r ja

yang

d ib a y a r k a n

pada

b u la n

F eb ru ari

2017

y a itu

8 2 % x R p. 3 .7 8 1 .0 0 0 ,0 0 = R p. 3 .1 0 0 .4 2 0 ,0 0 >

P e n g h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja u n tu k b u la n M a r e t 2 0 1 7 d a n s e te r u s n y a d id a s a r k a n p a d a p e n ila ia n p r e s ta s i k e r ja d a n d is ip lin p a d a b u la n J a n u a r i 2 0 1 7 d a n s e te r u s n y a , d e n g a n r in c ia n s e b a g a i b e rik u t: U n s u r P r e s ta s i K e r ja

=

0%


=

0%

C u ti d i lu a r ta n g g u n g a n

=

0 %

n ega ra

(tid a k

d ib e r ik a n

tu n ja n g a n

k in e rja )

0% T u n ja n g a n k in e r ja y a n g d ib a y a r k a n p a d a b u la n F e b r u a r i 2 0 1 7 y a itu 0 % x R p. 3 .7 8 1 .0 0 0 ,0 0 = R p. 0 ,0 0

- 67 -

C o n to h 10: S im u la s i p e n g h itu n g a n d a n p e m b a y a r a n tu n ja n g a n k in e r ja b a g i p e g a w a i y a n g m e la k s a n a k a n tu g a s b e la ja r

>

S a u d a ra

Ayu

d ib e r ik a n (P r o g r a m

ja b a t a n

tu g a s

A n a lis

b e la ja r

S tr a ta

II)

di


u n tu k

M uda

m enem pu h

U n iv e r s ita s

d e n g a n ja n g k a w a k tu p a lin g la m a

G a ja h

(k e la s

p e n d id ik a n

M ada

TM T

ja b a t a n

9)

P a s c a s a r ja n a

1 A g u s tu s

2013

2 (d u a ) ta h u n (1 A g u s tu s 2 0 1 3 - 31

J u li 2 0 1 5 ). >

Pada saat m en em p u h

p e n d id ik a n , S a u d a r a a y u m e n g a la m i k e c e la k a a n

yang

yang

m e n g a k ib a tk a n

b e r s a n g k u ta n

tid a k

dapat

m e n y e le s a ik a n

p e n d id ik a n s e s u a i d e n g a n ja n g k a w a k tu y a n g d ite n tu k a n , o le h k a r e n a n y a S a u d a r a A y u m e n g a ju k a n p e r m o h o n a n p e r p a n ja n g a n w a k tu p e la k s a n a a n tu g a s b e la ja r d a n te la h d is e tu ju i d ip e r p a n ja n g u n tu k p a lin g la m a l(s a t u ) ta h u n (1 A g u s tu s 2 0 1 5 - 3 1 J u li 2 0 1 6 ). >

U n tu k

m em enu hi

m e la k u k a n

s a la h

p e n e litia n

s a tu

m a ta

sebagai

u jia n

d a ta

S a u d a ra

Ayu

dukungnya

d ih a r u s k a n

yang

te r n y a ta

m e m b u tu h k a n b a n y a k w a k tu y a n g m e n g a k ib a tk a n S a u d a r a A y u h a ru s k e m b a li m e n g a ju k a n p e r m o h o n a n p e r p a n ja n g a n w a k tu p e la k s a n a a n tu g a s b e la ja r d a n te la h d is e tu ju i d ip e r p a n ja n g u n tu k p a lin g la m a l(s a t u ) ta h u n d e n g a n p e r u b a h a n s ta tu s m e n ja d i izin b e la ja r (1 A g u s tu s 2 0 1 6 - 31 J u li 2 0 1 7 ).

S e h u b u n g a n d e n g a n p e la k s a n a a n tu g a s b e la ja r s e b a g a im a n a te r s e b u t d i a ta s m a k a p e n g h itu n g a n

dan

p em b ayaran

tu n ja n g a n

k in e r ja

b agi S au d ara A yu

s e s u a i d e n g a n k e te n tu a n d a la m P e r a tu r a n M e n te r i in i a d a la h s e b a g a i b e rik u t: a.


dan

P em b ayaran

T u n ja n g a n

K in e r ja

pada

b u la n

A g u s tu s

2 0 1 3 d id a s a r k a n p a d a p e n ila ia n p r e s ta s i k e r ja d a n d is ip lin k e r ja b u la n Ju n i 2013; b.

P e n g h itu n g a n d a n P e m b a y a r a n T u n ja n g a n K in e r ja p a d a b u la n S e p te m b e r 2 0 1 3 d id a s a r k a n p a d a p e n ila ia n p r e s ta s i k e r ja d a n d is ip lin k e r ja b u la n J u li 2013;

c.

T u n ja n g a n K in e r ja b u la n O k to b e r 2 0 1 3 s a m p a i d e n g a n b u la n S e p te m b e r 2015

d ib e r ik a n

100%

d a ri

k e la s

ja b a t a n

7

den gan

R p. 2 .9 2 8 .0 0 0 ,0 0 y a it u R p. 2 .9 2 8 .0 0 0 ,0 0 p e r -b u la n ;

h a rga

ja b a t a n

-

d.

68

-

T u n ja n g a n k in e r ja b u la n O k to b e r 2 0 1 5 s a m p a i d e n g a n b u la n S e p te m b e r 2016

d ib e r ik a n

80%

d a ri

k e la s

ja b a t a n

7

den gan

h a rga

ja b a t a n

R p. 2 .9 2 8 .0 0 0 ,0 0 y a it u R p. 2 .3 4 2 .4 0 0 ,0 0 p e r -b u la n ; e.

T u n ja n g a n k in e r ja b u la n O k to b e r 2 0 1 6 s a m p a i d e n g a n b u la n S e p te m b e r 2017

d ib e r ik a n

60%

d a ri

k e la s

ja b a t a n

R p. 2 .9 2 8 .0 0 0 ,0 0 y a it u R p. 1 .7 5 6 .8 0 0 ,0 0 .

7

den gan

h arga

ja b a t a n

- 69 -

C o n to h 11: S im u la s i p e n g h itu n g a n d a n p e m b a y a r a n tu n ja n g a n k in e r ja b a g i p e g a w a i y a n g m e la k s a n a k a n iz in b e la ja r

>

S a u d a r a B u d i ja b a t a n P e n g a d m in is tr a s i U m u m (k e la s ja b a t a n 5) d ib e r ik a n izin b e la ja r u n t u k m e n e m p u h p e n d id ik a n S a r ja n a

(P r o g r a m

S tr a ta I) di

U n iv e r s ita s M e r c u b u a n a T M T 1 A g u s tu s 2 0 1 3 .

Pada

b u la n

p e r k u lia h a n

A g u s tu s

2013

d ila k s a n a k a n

sam pai

s e tia p

den gan

b u la n

h a ri d im u la i p u k u l

D esem ber 1 6 .0 0 W IB

2013 sam pai

d e n g a n p u k u l 2 1 .0 0 W IB , s e la m a k u r u n w a k tu d im a k s u d S a u d a r a B u d i m a s u k k e r ja s e b e lu m

p u k u l 0 7 .0 0 W IB

d a n p u la n g c e p a t s e tia p p u k u l

15.00 W IB d a n u n tu k p r e s ta s i k e r ja ta r g e t s e tia p b u la n n y a s e la lu te r c a p a i s e rta tid a k d ik e n a i h u k u m a n d is ip lin .

B a g a im a n a p e n g h itu n g a n d a n p e m b a y a r a n tu n ja n g a n k in e r ja u n tu k b u la n A g u s tu s , S e p te m b e r , O k to b e r 2 0 1 3 s a m p a i d e n g a n F e b r u a r i 2 0 1 4 ?

P e n g h itu n g a n d a n P e m b a y a r a n T u n ja n g a n K in e r ja p a d a b u la n A g u s tu s 2 0 1 3 d id a s a r k a n p a d a p e n ila ia n la p o r a n k e g ia ta n b u la n J u n i 2 0 1 3 ; -


dan

P em b a ya ra n

T u n ja n g a n

K in e r ja

pada

b u la n

S e p te m b e r 2 0 1 3 d id a s a r k a n p a d a p e n ila ia n la p o r a n k e g ia ta n b u la n J u li 2013; -

T u n ja n g a n K in e r ja b u la n O k to b e r 2 0 1 3 s a m p a i d e n g a n b u la n F e b r u a r i 2 0 1 4 d ih itu n g d e n g a n r in c ia n s e b a g a i b e rik u t:

o

A s p e k P r e s ta s i K e r ja d ib e r ik a n n ila i 6 0 %

o

A s p e k D is ip lin K e r ja d ib e r ik a n n ila i 4 0 % d ik a r e n a k a n s e la m a

1

m e la m p a u i

b u la n b a ta s

->

30

m e n it

w a k tu

izin

x

19

(h a ri)

p im p in a n

=

570

u n tu k

p u la n g c e p a t m e n it

b e lu m

m e n in g g a lk a n

s e b a g ia n w a k tu k e r ja

o

T u n ja n g a n k in e r ja y a n g d ib e r ik a n 100 % d a r i k e la s ja b a t a n 5 d e n g a n h a r g a ja b a t a n R p. 2 .4 9 3 .0 0 0 ,0 0 y a itu R p. 2 .4 9 3 .0 0 0 ,0 0 p e r -b u la n

- 70 -

>

Pada

b u la n


J an u ari

2014

s e la m a

7


(tu ju h )

h a ri

u jia n

d im u la i

a k h ir

pukul

s e m e s te r

0 8 .0 0

W IB

yang

sam pai

d e n g a n p u k u l 1 2 .0 0 W IB s e h in g g a S a u d a r a B u d i iz in tid a k m a s u k k e rja d a n p r e s ta s i k e r ja S a u d a r a B u d i m e n u r u n (n ila i 3 0 % ) s e r ta tid a k d ik e n a i h u k u m a n d is ip lin . B a g a im a n a p e n g h itu n g a n d a n p e m b a y a r a n tu n ja n g a n k in e r ja u n tu k b u la n M a r e t 2 0 1 4 ? -

T u n ja n g a n K in e r ja b u la n M a r e t 2 0 1 4 d ih itu n g d e n g a n r in c ia n s e b a g a i b e rik u t:

o


o

Aspek

D is ip lin

K e r ja

d ib e r ik a n

n ila i

30

%,

den gan

rin c ia n

p e r h itu n g a n s e b a g a i b e rik u t:

S

iz in tid a k m a s u k k e r ja 7 h a r i -> 7 (h a ri) x 7 ,5 (ja m ) x 6 0 (m e n it) = 3 1 5 0 m e n it

S

m e la m p a u i s e b a g ia n

b a ta s

w a k tu

w a k tu k e r ja

iz in

(2 5 0 0

p im p in a n m e n it)

u n tu k

y a it u


650

m e n it

s e ta r a

d e n g a n 1,4 h a ri

S

iz in tid a k m a s u k k e r ja k a r e n a a la s a n te r te n tu s e la m a 1 ta h u n d ip e r k e n a n k a n p a lin g b a n y a k 4 h a ri k e r ja

S

k e le b ih a n 6 5 0 m e n it/ 1,4 h a ri d ih itu n g s e b a g a i iz in tid a k m a s u k k e r ja k a r e n a a la s a n te r te n tu

S

k e le b ih a n

650

m e n it/

1,4

h a ri


penam bahan

tu n ja n g a n k in e r ja d a r i a s p e k ju m la h w a k tu te r la m b a t m a s u k k e r ja d a n p u la n g c e p a t b u k a n k a r e n a a la s a n k e d in a s a n d a la m s a tu b u la n tid a k a d a (d ip o to n g 10% )

o

T u n ja n g a n k in e r ja y a n g d ib e r ik a n 6 0 % d a ri k e la s ja b a t a n 5 d e n g a n h a r g a ja b a t a n R p. 2 .4 9 3 .0 0 0 ,0 0 y a itu R p. 1 .4 9 5 .8 0 0 ,0 0 .

>

P a d a B u la n F e b r u a r i 2 0 1 4 s a m p a i d e n g a n b u la n M a r e t 2 0 1 4 p e r k u lia h a n d ila k s a n a k a n s e tia p h a r i d im u la i p u k u l 1 5 .0 0 W IB s a m p a i d e n g a n p u k u l 2 0 .0 0 W IB ,

s e la m a k u r u n w a k tu

d im a k s u d

S a u d a r a B u d i m a s u k k e rja

p u k u l 0 8 .0 0 W IB d a n p u la n g c e p a t s e tia p p u k u l

1 4 .0 0 W IB d a n u n tu k

p r e s ta s i k e r ja ta r g e t s e tia p b u la n n y a s e la lu te r c a p a i s e r ta tid a k d ik e n a i h u k u m a n d is ip lin . B a g a im a n a p e n g h itu n g a n d a n p e m b a y a r a n tu n ja n g a n k in e r ja u n tu k b u la n A p r il d a n b u la n M e i 2 0 1 4 ?

- 71 -

-

T u n ja n g a n

K in e r ja

b u la n

A p r il

2014

dan

b u la n

M ei

2014

d ih itu n g

d e n g a n r in c ia n s e b a g a i b e rik u t:

o


o

Aspek

D is ip lin

K e r ja

d ib e r ik a n

n ila i

30% ,

den gan

r in c ia n


S

p u la n g c e p a t s e la m a

1 b u la n ->

150 m e n it x

19 (h a ri) = 2 8 5 0

m e n it (m a s u k k e r ja p u k u l 0 8 .0 0 W IB s e h a r u s n y a p u la n g p u k u l 1 6 .3 0 W IB )

v'


b a ta s

w a k tu

w a k tu k e r ja

iz in

p im p in a n

(2 5 0 0

m e n it)

u n tu k

y a it u


350

m e n it

s e ta r a

d e n g a n 0 ,8 h a ri v'

iz in tid a k m a s u k k e r ja k a r e n a a la s a n te r te n tu s e la m a 1 ta h u n d ip e r k e n a n k a n p a lin g b a n y a k 4 h a r i k e r ja

v'

k e le b ih a n 3 5 0 m e n it/ 0 ,8 h a r i d ih itu n g s e b a g a i iz in tid a k m a s u k k e r ja k a r e n a a la s a n te r te n tu

v'

k e le b ih a n

350

m e n it/

0 ,8

h a ri


penam bahan

tu n ja n g a n k in e r ja d a r i a s p e k ju m la h w a k t u te r la m b a t m a s u k k e r ja d a n p u la n g c e p a t b u k a n k a r e n a a la s a n k e d in a s a n d a la m s a tu b u la n tid a k a d a (d ip o to n g 10% )

o

T u n ja n g a n k in e r ja y a n g d ib e r ik a n 9 0 % d a r i k e la s ja b a t a n 5 d e n g a n h a r g a ja b a t a n R p. 2 .4 9 3 .0 0 0 ,0 0 y a itu R p . 2 .2 4 3 .7 0 0 ,0 0

>

Pada

b u la n


A p r il s e la m a

2014 7


(tu ju h )

h a ri

u jia n

d im u la i

te n g a h

pukul

p e r -b u la n

s e m e s te r

0 8 .0 0

W IB

yang

sam pai

d e n g a n p u k u l 1 2 .0 0 W IB s e h in g g a S a u d a r a B u d i iz in tid a k m a s u k k e r ja d a n p r e s ta s i k e r ja S a u d a r a B u d i m e n u r u n (n ila i 4 5 % ) s e r ta tid a k d ik e n a i h u k u m a n d is ip lin . B a g a im a n a p e n g h itu n g a n d a n p e m b a y a r a n tu n ja n g a n k in e r ja u n tu k b u la n Juni 2014?

-

T u n ja n g a n

K in e r ja b u la n J u n i 2 0 1 4

d ih itu n g d e n g a n

r in c ia n

sebagai

b e rik u t:

o


o

Aspek

D is ip lin

K e r ja

d ib e r ik a n

n ila i

30% ,

den gan

r in c ia n

p e r h itu n g a n s e b a g a i b e rik u t: v'

iz in tid a k m a s u k k e r ja 7 h a r i -> 7 (h a ri) x 7 ,5 (ja m ) x 6 0 (m e n it) = 3 1 5 0 m e n it

- 72 -

S


b a ta s

w a k tu

w a k tu k e r ja

iz in

p im p in a n

(2 5 0 0

m e n it)

u n tu k

y a it u


650

m e n it

s e ta r a

d e n g a n 1,4 h a ri

S


S

k e le b ih a n 6 5 0 m e n it/ 1,4 h a ri d ih itu n g s e b a g a i iz in tid a k m a s u k k e r ja k a r e n a a la s a n te r te n tu

S

k e le b ih a n

650

m e n it/

1,4

h a ri


penam bahan


o

T u n ja n g a n k in e r ja y a n g d ib e r ik a n 7 5 % d a r i k e la s ja b a t a n 5 d e n g a n h a r g a ja b a t a n R p . 2 .4 9 3 .0 0 0 ,0 0 y a itu R p. 1 .8 6 9 .7 5 0 ,0 0 .

>

Pada

B u la n

M ei

2014

sam pai

dengan

b u la n

Juni

2014

p e r k u lia h a n

d ila k s a n a k a n s e tia p h a r i d im u la i p u k u l 1 5 .0 0 W IB s a m p a i d e n g a n p u k u l 2 0 .0 0 W IB ,

s e la m a k u r u n w a k tu

d im a k s u d

S a u d a r a B u d i m a s u k k e rja

p u k u l 0 8 .4 0 W IB d a n p u la n g c e p a t s e tia p p u k u l 1 4 .2 5 W IB d a n p re s ta s i k e r ja ta r g e t s e tia p b u la n n y a s e la lu te r c a p a i s e r ta tid a k d ik e n a i h u k u m a n d is ip lin . B a g a im a n a p e n g h itu n g a n d a n p e m b a y a r a n tu n ja n g a n k in e r ja u n tu k b u la n J u li d a n b u la n A g u s t u s 2 0 1 4 ? -

T u n ja n g a n K in e r ja b u la n J u li 2 0 1 4 d a n b u la n A g u s tu s 2 0 1 4 d ih itu n g d e n g a n r in c ia n s e b a g a i b e rik u t:

o


o

Aspek

D is ip lin

K e r ja

d ib e r ik a n

n ila i

15

%,

dengan

rin c ia n


S

T e r la m b a t d a ta n g s e la m a 1 b u la n -> 10 m e n it x 19 (h a ri) = 1 9 0 m e n it

s e ta r a

dengan

0 .4 2

h a ri

(to le r a n s i

te r la m b a t

d a ta n g

a d a la h s a m p a i p u k u l 0 8 .3 0 W IB )

'S

p u la n g c e p a t s e la m a

1 b u la n ->

155 m e n it x

19 (h a ri) = 2 9 4 5

m e n it (m a s u k k e r ja p u k u l 0 8 .3 0 W IB s e h a r u s n y a p u la n g p u k u l 1 7 .0 0 W IB )

S


b a ta s

w a k tu

d e n g a n 0 ,9 8 h a ri

w a k tu k e r ja

iz in

(2 5 0 0

p im p in a n m e n it)

u n tu k

y a it u

445

m e n in g g a lk a n m e n it

s e ta r a

- 73 -

S

iz in tid a k m a s u k k e r ja k a r e n a a la s a n te r te n tu s e la m a 1 ta h u n d ip e r k e n a n k a n p a lin g b a n y a k 4 h a r i k e r ja

S

k e le b ih a n

445

m e n it/

0 ,9 8

h a ri

pada

b u la n

M ei

dan

Juni

d ih itu n g s e b a g a i iz in tid a k m a s u k k e r ja b u k a n k a r e n a a la s a n te r te n tu d ik a r e n a k a n k u m u la t if b u la n -b u la n s e b e lu m n y a te la h m encapai

4 ,5 8

h a ri

k e rja ,

s e h in g g a

tid a k

d ib e r ik a n

p e n a m b a h a n tu n ja n g a n k in e r ja (d ip o to n g 15% )

S

k e le b ih a n

445

m e n it/

0 ,9 8 h a r i m e n g a k ib a tk a n

penam bahan


o

T u n ja n g a n k in e r ja y a n g d ib e r ik a n 7 5 % d a r i k e la s ja b a t a n 5 d e n g a n h a r g a ja b a t a n R p . 2 .4 9 3 .0 0 0 ,0 0 y a itu R p. 1 .8 6 9 .7 5 0 ,0 0 .

>

Pada

b u la n

d ila k s a n a k a n dengan pu ku l

J u li

2014

s e la m a

7


(tu ju h )

h a ri

u jia n

d im u la i

a k h ir

pukul

s e m e s te r

0 8 .0 0

W IB

yang

sam pai

1 2 .0 0 W IB d a n s e m in a r s e la m a 3 (tig a ) h a r i d i lu a r k o ta

s e h in g g a S a u d a r a B u d i iz in tid a k m a s u k k e r ja d a n p r e s ta s i k e r ja S a u d a r a B u d i m e n u r u n (n ila i 4 5 % ) s e r ta tid a k d ik e n a i h u k u m a n d is ip lin . B a g a im a n a p e n g h itu n g a n d a n p e m b a y a r a n tu n ja n g a n k in e r ja u n tu k b u la n S e p te m b e r 2 0 1 4 ?

-

T u n ja n g a n

K in e r ja

b u la n

S e p te m b e r

2014

d ih itu n g

dengan

rin c ia n

s e b a g a i b e rik u t:

o


o

Aspek

D is ip lin

K e r ja

d ib e r ik a n

n ila i

15

%,

den gan

rin c ia n


■S

iz in tid a k m a s u k k e r ja

10 h a r i ->

10 (h a ri) x 7 ,5 (ja m ) x 6 0

(m e n it) = 4 5 0 0 m e n it

S


b a ta s

w a k tu

w a k tu k e r ja

iz in

(2 5 0 0

p im p in a n

u n tu k

m e n it) y a itu

2000

m e n in g g a lk a n m e n it s e ta ra

d e n g a n 4 ,4 h a ri

■S


S

k e le b ih a n

2000

m e n it/

4 ,4

h a ri

pada

b u la n

J u li

d ih itu n g

s e b a g a i iz in tid a k m a s u k k e r ja b u k a n k a r e n a a la s a n te r te n tu d ik a r e n a k a n k u m u la t if b u la n -b u la n s e b e lu m n y a te la h m e n c a p a i

- 74 -

8 ,9 8

h a ri

k e rja ,

s e h in g g a

tid a k

d ib e r ik a n

penam bahan

tu n ja n g a n k in e r ja (d ip o to n g 15% )

S

k e le b ih a n

2 0 0 0 m e n it/

4 ,4

h a ri m e n g a k ib a tk a n

penam bahan

tu n ja n g a n k in e r ja d a r i a s p e k ju m la h w a k tu te r la m b a t m a s u k k e r ja d a n p u la n g c e p a t b u k a n k a r e n a a la s a n k e d in a s a n d a la m s a tu b u la n tid a k a d a (d ip o to n g 10% ) T u n ja n g a n

k in e r ja y a n g d ib e r ik a n 6 0 %

d a r i k e la s ja b a t a n

h a r g a ja b a t a n R p. 2 .4 9 3 .0 0 0 ,0 0 y a itu R p. 1 .4 9 5 .8 0 0 ,0 0 .

5 dengan

- 75 -

C o n to h 12: S im u la s i p e r h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja b a g i C a lo n P e g a w a i N e g e r i S ip il

S a u d a r a D id i d ia n g k a t s e b a g a i C P N S T M T P e n g e lo la K e p e g a w a ia n SPM T dan

k e la s ja b a t a n

1 J a n u a r i 2 0 1 6 d e n g a n ja b a t a n

7 h a r g a ja b a t a n

S P M J S a u d a r a D id i d ite ta p k a n T M T

Rp.

2 .9 2 8 .0 0 0 ,0 0

1 M a r e t 2 0 1 6 . P a d a b u la n

M a r e t S a u d a r a D id i m e m p e r o le h b o b o t p e n ila ia n 1 0 0 % a ta s la p o r a n k e g ia ta n b u la n a n n y a , bobot

s e m e n ta r a

p e n ila ia n

80%

pada a ta s

b u la n A p r il S a u d a r a la p o r a n

k e g ia ta n

D id i h a n y a m e m p e r o le h b u la n a n n y a .

B a g a im a n a

p e n g h itu n g a n d a n p e m b a y a r a n tu n ja n g a n k in e r ja S a u d a r a D id i u n tu k b u la n J a n u a r i, F e b r u a r i, M a re t, A p r il, M e i d a n J u n i?

>

P a d a b u la n J a n u a r i d a n F e b r u a r i S a u d a r a D id i tid a k d ib e r ik a n tu n ja n g a n k in e rja .

>

P a d a b u la n M a r e t d a n A p r il S a u d a r a D id i d ib e r ik a n tu n ja n g a n k in e r ja 8 0 % d a r i b e s a r a n tu n ja n g a n k in e r ja

k e la s ja b a t a n y a n g d ip a n g k u n y a ,

y a itu 8 0 % d a r i R p . 2 .9 2 8 .0 0 0 ,0 0 y a itu R p. 2 .3 4 2 .4 0 0 ,0 0

>

P e n g h itu n g a n d a n p e m b a y a r a n tu n ja n g a n k in e r ja S a u d a r a D id ik u n tu k b u la n M e i d id a s a r k a n p a d a la p o r a n k e g ia ta n b u la n M a re t. D ik a r e n a k a n b u la n M a r e t b o b o t p e n ila ia n 1 0 0 % m a k a p e n g h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja y a n g d ib a y a r k a n s e b a g a i b e rik u t: -

1 0 0 % x R p. 2 .9 2 8 .0 0 0 ,0 0

-

8 0 % x R p. 2 .9 2 8 .0 0 0 ,0 0 T u n ja n g a n

k in e r ja

= R p. 2 .9 2 8 .0 0 0 ,0 0 = R p. 2 .3 4 2 .4 0 0 ,0 0

yang

d ib a y a r k a n

pada

b u la n

M ei

y a itu

R p. 2 .3 4 2 .4 0 0 ,0 0 >

P e n g h itu n g a n d a n p e m b a y a r a n tu n ja n g a n k in e r ja S a u d a r a D id ik u n tu k b u la n M e i d id a s a r k a n p a d a la p o r a n k e g ia ta n b u la n A p r il. D ik a r e n a k a n b u la n A p r il b o b o t p e n ila ia n 8 0 % m a k a p e n g h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja y a n g d ib a y a r k a n s e b a g a i b e rik u t: -

8 0 % x R p. 2 .9 2 8 .0 0 0 ,0 0

-

8 0 % x R p. 2 .3 4 2 .4 0 0 ,0 0 = R p. 1 .8 7 3 .9 2 0 ,0 0 T u n ja n g a n

k in e r ja

R p. 1 .8 7 3 .9 2 0 ,0 0

= R p. 2 .3 4 2 .4 0 0 ,0 0

yang

d ib a y a r k a n

pada

b u la n

M ei

y a itu

- 76 -

C o n to h 13: S im u la s i p e r h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja b a g i P e g a w a i y a n g p e n s iu n

S a u d a r a L ilik T M T p e n s iu n

1 N o v e m b e r 2 0 1 6 , b a g a im a n a c a r a p e n g h itu n g a n

d a n p e m b a y a r a n u n tu k tu n ja n g a n k in e r ja S a u d a r a L ilik u n tu k b u la n O k to b e r, N o v e m b e r, d a n D e s e m b e r 2 0 1 6 ?

>


dan

p em b ayaran

tu n ja n g a n k in e r ja

S a u d a r a L ilik u n tu k

b u la n O k to b e r d id a s a r k a n p a d a la p o r a n k e g ia ta n b u la n A g u s tu s .

>

Pada

b u la n

N ovem ber

dan

b u la n

D esem ber

tu n ja n g a n

k in e r ja

tid a k

d ib a y a r k a n , h a l in i d ik a r e n a k a n la p o r a n k e g ia ta n b u la n S e p te m b e r d a n O k to b e r d ih itu n g s e b a g a i p e n g g a n ti tu n ja n g a n k in e r ja p a d a 2 (d u a ) b u la n p e r ta m a tu n ja n g a n k in e r ja d ib e rik a n .

- 77 -

C o n to h 14: S im u la s i p e r h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja b a g i P e g a w a i y a n g m e n ja la n i m a s a p e r s ia p a n p e n s iu n

S a u d a ra

L ilik

b a g a im a n a

m e n ja la n i

cara

m asa

p e r s ia p a n


dan

p e n s iu n

p em b a ya ra n

TM T u n tu k

1 N ovem ber tu n ja n g a n

2015, k in e r ja

S a u d a r a L ilik u n t u k b u la n O k to b e r , N o v e m b e r , d a n D e s e m b e r 2 0 1 5 ?

>


dan

p em b ayaran

tu n ja n g a n k in e r ja S a u d a r a L ilik u n tu k

b u la n O k to b e r d id a s a r k a n p a d a la p o r a n k e g ia ta n b u la n A g u s tu s .

>

Pada

b u la n

N ovem ber

dan

b u la n

D esem ber

tu n ja n g a n

k in e r ja

tid a k

d ib a y a r k a n , h a l in i d ik a r e n a k a n la p o r a n k e g ia ta n b u la n S e p te m b e r d a n O k to b e r d ih it u n g s e b a g a i p e n g g a n ti tu n ja n g a n k in e r ja p a d a 2 (d u a ) b u la n p e r ta m a tu n ja n g a n k in e r ja d ib e rik a n .

- 78 -

C o n to h 15: S im u la s i p e r h itu n g a n tu n ja n g a n k in e r ja b a g i P e g a w a i y a n g m e n in g g a l d u n ia

S a u d a r a A fr iz a l m e n in g g a l d u n ia p a d a ta n g g a l 5 S e p te m b e r 2 0 1 6 , b a g a im a n a c a r a p e n g h itu n g a n d a n p e m b a y a r a n u n tu k tu n ja n g a n k in e r ja S a u d a r a A fr iz a l u n tu k b u la n S e p te m b e r , O k to b e r , d a n N o v e m b e r ?

>

P e n g h itu n g a n d a n p e m b a y a r a n tu n ja n g a n k in e r ja S a u d a r a A fr iz a l u n tu k b u la n S e p te m b e r d id a s a r k a n p a d a la p o r a n k e g ia ta n b u la n J u li.

>

Pada

b u la n

d ib a y a r k a n , S e p te m b e r

O k to b e r

dan

b u la n

h a l in i d ik a r e n a k a n d ih it u n g

sebagai

N ovem ber la p o r a n

p e n g g a n ti

tu n ja n g a n

k e g ia ta n

tu n ja n g a n

b u la n p e r ta m a tu n ja n g a n k in e r ja d ib e rik a n .

b u la n k in e r ja

k in e r ja

tid a k

A g u s tu s pada

dan

2 (d u a )

- 79 -

C o n to h 16: S im u la s i p e n e n tu a n ta r g e t u ta m a d a la m S K P ta h u n a n d a n S K P b u la n a n S au d ara

M a r ia

J a b a ta n

A n a lis


M uda

pada

aw al

ta h u n

m e n y u s u n S K P T a h u n a n d a n S K P B u la n a n d e n g a n r in c ia n s e b a g a i b e rik u t: a.

SKP Tahunan NO .

1.

2.

I. P E J A B A T P E N IL A I N am a N IP

NO.

II. P E G A W A I Y A N G D IN IL A I

H a ry K ris w a n to , S H , D E S S

1.

N am a

M a r ia S ilv ia , SH

1 9 6 3 1 1 1 5 19 92 0 3 1 001

2.

N IP

1 9 8 5 0 5 0 5 2 0 0 9 1 2 2 004 P e n a ta (III/c)

3.

P a n g k a t/ G ol. R u a n g

P e m b in a U ta m a (IV / c)

3.


4.

J a b a ta n

B iro K e p e g a w a ia n d a n O rg a n is a s i

4.

J a b a ta n

A n a lis K e p e g a w a ia n M uda

5.

U n it K e ija


5.

U n it K e ija

B iro K e p e g a w a ia n d an O rg a n is a s i

P e rio d e : B u la n J a n u a ri s.d D e s e m b e r 2 0 1 7 TARG ET NO .

III.K E G IA T A N T U G A S J A B A T A N

AK

K U A N T IT A S / OUTPUT

K U A L IT A S / M UTU

W AKTU

1

2

3

4

5

6

7

3

1 N askah

100%

50 ja m

-

B IA Y A

(Rp)

1.

U N S U R M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g L a p o ra n H a rta K e k a y a a n P e n y e le n g g a r a N e g a r a d i L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n (A K .3 )

2.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n PNS P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g P e ru b a h a n A ta s P e ra tu ra n M e n te r i P e rh u b u n g a n N o m o r PM 2 Tahun 2015 te n ta n g W ew en ang, P e n d e le g a s ia n W e w e n a n g , d a n P e m b e ria n K u a s a B id a n g K e p e g a w a ia n D i L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n

3

1 N askah

100%

125 ja m

-

3.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n PNS P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g Pedom an Tugas B e la ja r d a n Izin B e la ja r d i L in g k u n g a n K e m e n te ria n P e rh u b u n g a n (A K .3)

3

1 N askah

100%

150 ja m

-

9

3 N askah

1 0 0%

2 2 ,5 ja m

-

5.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g P ro s e s B is n is d i L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n u n it k e i j a B a d a n P e n g e m b a n g a n S u m b e r D a y a M a n u s ia P e rh u b u n g a n (A K .3 )

3

1 N askah

1 0 0%

7 5 ja m

-

6.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g S ta n d a r O p e ra s io n a l P ro s e d u r d i L in g k u n g a n K e m e n te ria n P e rh u b u n g a n - u n it k e r ja B a d a n P e n g e m b a n g a n S u m b e r D a y a M a n u s ia P e rh u b u n g a n (A K .3 )

3

1 N askah

100%

150 ja m

-

7.

M e n g in v e n ta r is a s i ja b a ta n p a d a in s ta n s i p e m e r in ta h - M e n g a n a lis a s e tia p s tru k tu r o r g a n is a s i d in a s p e rh u b u n g a n (A K . 0 .0 4 )

4

100 K o n se p

100%

125 ja m

8.

M e n y u s u n L a p o ra n (A K . 0 ,0 0 4 )

0 ,0 4

5 L a p o ra n

100%

3 7 ,5 ja m

-

100%

15 ja m

-

4.

9.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g s p e s im e n ta n d a ta n g a n d a n p a r a f p e ja b a t y a n g d ib e ri d e le g a s i d a n k u a s a u n tu k m e n a n d a ta n g a n i k e p u tu s a n m u ta s i k e p e g a w a ia n d i lin g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n (A K .3 )

U N S U R M e n ja d i m o d e ra to r/ n a ra s u m b e r d a la m s o s ia lis a s i (A K .2 )

J u m la h T a rg e t A K

U T A M A

P E N U N J A N G 4

2 8 ,0 2 J u m la h J a m K e rja E fe k tif

2 la p o ra n

| 7 5 0 ja m

|

-

b.

80

-

S K P B u la n a n 1)

S K P B u la n J a n u a r i NO .

I. P E J A B A T P E N IL A I

NO.


1.

N am a


1.

N am a


2.

N IP

1 9 6 3 1 1 1 5 1992 0 3 1 001

2.

N IP

1 9 85 0 5 0 5 2 0 0 9 1 2 2 004

3.

P a n g k a t/ G ol. Ruang


3.


P e n a ta (III/c)

4.

J a b a ta n


4.

J a b a ta n


5.

U n it K e rja


5.

U n it K e rja


P e rio d e : B u la n J a n u a r i 2 0 1 7 TARG ET NO .


1

2

1.

U N S U R M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g L a p o ra n H a rta K e k a y a a n P e n y e le n g g a r a N e g a r a di L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n (A K .3 )

AK 3

K U A N T IT A S /O U TPU T 4

K U A L IT A S /M UTU 5

W AKT U 6

B IA Y A (R p) 7

U T A M A

3

1 N askah

100%

5 0 ja m

-

2.

M enyusun pedom an um um p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n PNS P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g P e ru b a h a n A ta s P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n N om or PM 2 Tahun 2015 te n ta n g W e w e n a n g , P e n d e le g a s ia n W e w e n a n g , d an P e m b e ria n K u a s a B id a n g K e p e g a w a ia n Di L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n

-

-

-

-

-

3.

M enyusun pedom an um um p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n PNS P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g P e d o m a n Tugas B e la ja r dan Izin B e la ja r di L in g k u n g a n K e m e n te ria n P e rh u b u n g a n (A K .3 )

-

-

-

-

-

4.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g s p e s im e n ta n d a ta n g a n d a n p a r a f p e ja b a t y a n g d ib e r i d e le g a s i d a n k u a s a u n tu k m e n a n d a ta n g a n i k e p u tu s a n m u ta s i k e p e g a w a ia n d i lin g k u n g a n K e m e n te ria n P e rh u b u n g a n (A K .3 )

3

1 N askah

3 3 .3 3 %

7 ,5 ja m

-

5.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g P ro s e s B is n is d i L in g k u n g a n K e m e n te ria n P e rh u b u n g a n - u n it k e r ja B a d a n P e n g e m b a n g a n S u m b e r D a y a M a n u s ia P e rh u b u n g a n (A K .3 )

-

-

-

-

-

6.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te r i P e rh u b u n g a n te n ta n g S ta n d a r O p e ra s io n a l P ro s e d u r d i L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n - u n it k e rja B adan Pen gem ban gan Su m ber D aya M a n u s ia P e rh u b u n g a n (A K .3 )

-

-

-

-

-

7.

M e n g in v e n ta r is a s i ja b a ta n p a d a in s ta n s i p e m e r in ta h - M e n g a n a lis a s e tia p s tru k tu r o r g a n is a s i d in a s p e rh u b u n g a n (AK. 0.04 )

-

-

-

-

-

8.


0.004

1 L a p o ra n

20%

7 ,5 ja m

-

-

-

-

U N S U R P E N U N J A N G M e n ja d i m o d e ra to r/ n a ra s u m b e r d a la m s o s ia lis a s i (A K .2 ) J u m la h T a rg e t A K 6,004 J u m la h J a m K e rja E fe k tif 9.

| 65 ja m

|

- 81 -

2) S K P B u la n F e b r u a r i NO. 1.


NO .


N am a

H a r y K ris w a n to , S H , D E S S

1.

N am a

M a r ia S ilv ia , S H

2.

N IP

1 9 6 3 1 1 1 5 1 9 9 2 0 3 1 001

2.

N IP

19850505 200912 2 004

3.



3.


P e n a ta (III/c)

4.

J a b a ta n


4.

J a b a ta n

5.

U n it K e ija


5.

U n it K e ija

A n a lis K e p e g a w a ia n M uda B iro K e p e g a w a ia n d an O rg a n is a s i

P e rio d e : B u la n F e b ru a ri 2 0 1 7 TARGET NO . 1


AK

2

3 U N S U R

K U A N T IT A S /O UTPUT 4

K U A L IT A S /M UTU

W AKT U

5

6

A (R p) 7

B IA Y

U T A M A

1.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g L a p o ra n H a rta K e k a y a a n P e n y e le n g g a r a N e g a r a di L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n (A K .3 )

-

-

-

-

-

2.

M enyusun pedom an um um p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n PNS P e ra tu ra n M e n te r i P e rh u b u n g a n te n ta n g P e ru b a h a n A ta s P e ra tu ra n M e n te r i P e rh u b u n g a n N om or PM 2 Tahun 2015 te n ta n g W e w e n a n g , P e n d e le g a s ia n W e w e n a n g , d an P e m b e ria n K u a s a B id a n g K e p e g a w a ia n D i L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n

-

-

-

-

-

3.

M enyusun pedom an um um p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n PNS P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g P e d o m a n Tugas B e la ja r dan Izin B e la ja r di L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n (A K .3 )

0 .6

1 N askah

20%

30 Jam

-

4.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g s p es im e n ta n d a t a n g a n d a n p a r a f p e ja b a t y a n g d ib e r i d e le g a s i d a n k u a s a u n tu k m e n a n d a ta n g a n i k e p u tu s a n m u ta s i k e p e g a w a ia n d i lin g k u n g a n K e m e n te ria n P e rh u b u n g a n (A K .3 )

-

-

-

-

-

5.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g P ro s e s B is n is d i L in g k u n g a n K e m e n te ria n P e rh u b u n g a n - u n it k e r ja B a d a n P e n g e m b a n g a n S u m b e r D a y a M a n u s ia P e rh u b u n g a n (A K . 3)

1

1 N askah

3 3 .3 3 %

25 Jam

-

6.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g S ta n d a r O p e ra s io n a l P ro s e d u r d i L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n - u n it k e ija B ad an Pen gem b an gan S u m ber D aya M a n u s ia P e rh u b u n g a n (A K .3 )

-

-

-

-

-

7.

M e n g in v e n ta r is a s i ja b a ta n p a d a in s ta n s i p e m e r in ta h - M e n g a n a lis a s e tia p s tru k tu r o r g a n is a s i d in a s p e rh u b u n g a n (A K . 0 .0 4 )

-

-

-

-

-

8.

M e n y u s u n L a p o r a n (A K . 0 ,0 0 4 )

0.001

1 la p o ra n

20%

7 .5 Jam

-

-

-

-

U N S U R M e n ja d i m o d e ra to r/ n a ra s u m b e r d a la m s o s ia lis a s i (A K .2 ) J u m la h T a r g e t A K 9.

P E N U N J A N G -

-

1,601

J u m la h J a m K e rja E fe k tif

62 :25 jam

- 82 -

3) S K P B u la n M a r e t NO.


NO. 1.

II. P E G A W A I Y A N G D IN IL A I N am a M a r ia S ilv ia , S H

1.

N am a


2.

N IP

1 9 6 3 1 1 1 5 1992 0 3 1 001

2.

N IP

19850505 200912 2 004

3.

P a n g k a t/ G ol. R uang


3.


P e n a ta (III/c)

4.

J a b a ta n


4.

J a b a ta n


5.

U n it K e rja


5.

U n it K e ija

B iro K e p e g a w a ia n dan O rg a n is a s i

P e rio d e : B u la n M a r e t 2 0 17

TARG ET NO.


1

2

AK 3

U N S U R

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - P e ra tu ra n M e n te r i P e rh u b u n g a n te n ta n g L a p o ra n H a rta K e k a y a a n P e n y e le n g g a r a N e g a r a di L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n (A K .3 )


M enyusun pedom an um um p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n PNS P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g P e d o m a n Tugas B e la ja r dan Iz in B e la ja r di L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n (A K .3 ) M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g s p e s im e n ta n d a ta n g a n d a n p a r a f p e ja b a t y a n g d ib e r i d e le g a s i d a n k u a s a u n tu k m e n a n d a ta n g a n i k e p u tu s a n m u ta s i k e p e g a w a ia n d i lin g k u n g a n K e m e n te ria n P e rh u b u n g a n (A K .3 ) M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g P ro s e s B is n is d i L in g k u n g a n K e m e n te ria n P e rh u b u n g a n - u n it k e r ja B a d a n P e n g e m b a n g a n S u m b e r D a y a M a n u s ia P e rh u b u n g a n (A K .3 ) M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g S ta n d a r O p e ra s io n a l P ro s e d u r d i L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n - u n it k e ija B adan Pen gem ban gan Su m ber D aya M a n u s ia P e rh u b u n g a n (A K .3 ) M e n g in v e n ta r is a s i ja b a ta n p a d a in s ta n s i p e m e r in ta h - M e n g a n a lis a s e tia p s tru k tu r o r g a n is a s i d in a s p e rh u b u n g a n (A K . 0 .0 4 ) M e n y u s u n L a p o ra n (A K . 0 ,0 0 4 ) U N S U R


W AKT U

5

6

B IA Y A (R p) 7

U T A M A

-

-

-

-

-

0 .3

1 N askah

1 0%

12.5 Jam

-

0 .6

1 N askah

20%

30 Jam

-

3

1 N askah

3 3 .3 3 %

7 .5 Jam

-

1

1 N askah

3 3 .3 3 %

25 Jam

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P E N U N J A N G

M e n ja d i m o d e ra to r/ n a ra s u m b e r d a la m s o s ia lis a s i (A K .2 ) J u m la h T a r g e t A K 4 .9 J u m la h J a m K e rja E fe k tif 9.


-

|

7 5 ja m

- 83 -

4) S K P B u la n A p r il NO . 1.


NO .


N am a


1.

N am a


2.

N IP

1 9 6 3 1 1 1 5 19 92 0 3 1 001

2.

N IP

19850505 200912 2 004

3.



3.


P e n a ta (III/c)

4.

J a b a ta n


4.

J a b a ta n

5.

U n it K e ija


5.

U n it K e rja

A n a lis K e p e g a w a ia n M uda B iro K e p e g a w a ia n d an O rg a n is a s i

P e rio d e : B u la n A p r il 2 0 1 7 TARG ET NO.

III. K E G IA T A N T U G A S J A B A T A N

1

AK

2 U N S U R

K U A N T IT A S /O UTPUT


W AKT U

4

5

6

A (Rp) 7

3 U T A M A

B IA Y

1.


-

-

-

-

-

2.

M enyusun pedom an um um p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n PNS P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g P e ru b a h a n A ta s P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n N om or PM 2 Tahun 2015 te n ta n g W e w e n a n g , P e n d e le g a s ia n W e w e n a n g , d an P e m b e ria n K u a s a B id a n g K e p e g a w a ia n D i L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n

-

-

-

-

-

3.

M enyusun pedom an um um p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n PNS P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g P e d o m a n Tugas B e la ja r dan Izin B e la ja r di L in g k u n g a n K e m e n te ria n P e rh u b u n g a n (A K .3 )

0 .6

1 N askah

20%

30 Jam

-

4.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te r i P e rh u b u n g a n te n ta n g s p es im e n ta n d a ta n g a n d a n p a r a f p e ja b a t y a n g d ib e r i d e le g a s i d a n k u a s a u n tu k m e n a n d a ta n g a n i k e p u tu s a n m u ta s i k e p e g a w a ia n d i lin g k u n g a n K e m e n te ria n P e rh u b u n g a n (A K .3 )

-

-

-

-

-

5.


1

1 N askah

3 3 .3 3 %

25 Jam

-

6.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g S ta n d a r O p e ra s io n a l P ro s e d u r d i L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n - u n it k e rja B ad an Pen gem ban gan Su m ber D aya M a n u s ia P e rh u b u n g a n (A K .3 )

-

-

-

-

-

7.

M e n g in v e n ta r is a s i ja b a ta n p a d a in s ta n s i p e m e r in ta h - M e n g a n a lis a s e tia p s tru k tu r o r g a n is a s i d in a s p e rh u b u n g a n (AK. 0.04 )

0 .8

2 0 K o n se p

20%

25 Jam

-

8.

M e n y u s u n L a p o ra n (AK. 0 ,0 0 4 )

0.004

1 L a p o ra n

20%

7 .5 Jam

-

-

-

-

9.


J u m la h T a r g e t A K

P E N U N J A N G -

2.404 J u m la h J a m K e rja E fe k tif

-

| 8 7 .5 ja m

|

- 84 -

5) S K P B u la n M e i NO .


NO . 1.

II. P E G A W A I Y A N G D IN IL A I N am a M a ria S ilv ia , SH

1.

N am a


2.

N IP

1 9 6 3 1 1 1 5 1992 0 3 1 001

2.

N IP

1 9 85 0 5 0 5 2 0 0 9 1 2 2 004

3.


P e m b in a U ta m a (IV /c)

3.


P e n a ta (III/c)

4.

J a b a ta n


4.

J a b a ta n


5.

U n it K e rja


5.

U n it K e ija


P erio d e: B u la n M e i 2 0 1 7 NO .

III. K E G IA T A N T U G A S J A B A T A N

1

AK

2

K U A N T IT A S /O U TPU T

TARG ET K U A L IT A S /M UTU

W AKT U

4

5

6

A (R p) 7

3 U N S U R

B IA Y

U T A M A

1.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g L a p o ra n H a r ta K e k a y a a n P e n y e le n g g a r a N e g a r a di L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n (A K .3 )

-

-

-

-

-

2.


-

-

-

-

-

3.


0 .6

1 N askah

20%

30 Jam

-

4.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g s p es im e n ta n d a ta n g a n d a n p a r a f p e ja b a t y a n g d ib e r i d e le g a s i d a n k u a s a u n tu k m e n a n d a ta n g a n i k e p u tu s a n m u ta s i k e p e g a w a ia n d i lin g k u n g a n K e m e n te ria n P e rh u b u n g a n (A K .3 )

-

-

-

-

-

5.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g P ro s e s B is n is d i L in g k u n g a n K e m e n te ria n P e rh u b u n g a n - u n it k e ija B a d a n P e n g e m b a n g a n S u m b e r D a y a M a n u s ia P e rh u b u n g a n (A K . 3)

-

-

-

-

-

6.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g S ta n d a r O p e ra s io n a l P ro s e d u r d i L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n - u n it k e ija B adan Pen gem ban gan Su m ber D aya M a n u s ia P e rh u b u n g a n (A K .3 )

-

-

-

-

-

1.6

4 0 K o n se p

40%

50 Jam

-

-

-

-

-

-

50%

7 .5 Jam

-

7. 8.

9.

M e n g in v e n ta r is a s i ja b a ta n p a d a in s ta n s i p e m e r in ta h - M e n g a n a lis a s e tia p s tru k tu r o r g a n is a s i d in a s p e rh u b u n g a n (AK . 0 .0 4 ) M e n y u s u n L a p o r a n (A K . 0 ,0 0 4 ) U N S U R M e n ja d i m o d e ra to r/ n a ra s u m b e r d a la m s o s ia lis a s i (A K .2 )


P E N U N J A N G 2

4 .2 J u m la h J a m K e rja E fe k tif

1 L a p o ra n

| 8 7 .5 ja m

|

- 85 -

6) S K P B u la n J u n i NO . 1.


NO. 1.

II. P E G A W A I Y A N G D IN IL A I N am a M a ria S ilv ia , SH

N am a


2.

N IP

1 9 6 3 1 1 1 5 1992 0 3 1 001

2.

N IP

1 9 85 0 5 0 5 2 0 0 9 1 2 2 004

3.



3.


P e n a ta (III/c)

4.

J a b a ta n


4.

J a b a ta n


5.

U n it K e rja


5.

U n it K e rja


P e rio d e : B u la n J u n i 2 0 1 7 TARG ET NO .


1

2 U N S U R

AK

K U A N T IT A S /O U TPU T 4


W AKT U

5

6

B IA Y A (R p) 7

3 U T A M A

1.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g L a p o ra n H a r ta K e k a y a a n P e n y e le n g g a r a N e g a r a d i L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n (A K .3 )

-

-

-

-

-

2.

M enyusun pedom an um um p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n PNS P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g P e ru b a h a n A ta s P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n N om or PM 2 Tahun 2015 te n ta n g W e w e n a n g , P e n d e le g a s ia n W e w e n a n g , d a n P e m b e ria n K u a s a B id a n g K e p e g a w a ia n Di L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n

-

-

-

-

-

3.


0 .6

1 N askah

20%

30 Jam

-

4.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

4 0 K o n se p

40%

50 Jam

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te r i P e rh u b u n g a n te n ta n g P ro s e s B is n is d i L in g k u n g a n K e m e n te ria n P e rh u b u n g a n - u n it k e ija B a d a n P e n g e m b a n g a n S u m b e r D a y a M a n u s ia P e rh u b u n g a n (A K .3 )

6.

7. 8.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te r i P e rh u b u n g a n te n ta n g S ta n d a r O p e ra s io n a l P ro s e d u r d i L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n - u n it k e rja B ad an Pen gem ban gan Su m ber D aya M a n u s ia P e rh u b u n g a n (A K .3 ) M e n g in v e n ta r is a s i ja b a ta n p a d a in s ta n s i p e m e r in ta h - M e n g a n a lis a s e tia p s tru k tu r o r g a n is a s i d in a s p e rh u b u n g a n (AK . 0 .0 4 ) M e n y u s u n L a p o r a n (AK . 0 ,0 0 4 )

U N S U R P E N U N J A N G M e n ja d i m o d e ra to r/ n a ra s u m b e r d a la m 9. s o s ia lis a s i (A K .2 ) J u m la h T a r g e t A K 22 J u m la h J a m K e rja E fe k tif

|

80 ja m

-

86

-

7) S K P B u la n J u li NO .


NO.

1.

N am a


1.

II. P E G A W A I Y A N G D IN IL A I N am a M a r ia S ilv ia , S H

2.

N IP

1 9 6 3 1 1 1 5 1 9 92 0 3 1 001

2.

N IP

1 9 85 0 5 0 5 2 0 0 9 1 2 2 004

3.



3.


P e n a ta (III/c)

4.

J a b a ta n


4.

J a b a ta n


5.

U n it K e ija


5.

U n it K e rja


P e rio d e : B u la n J u li 2 0 1 7 TARG ET NO .


1

2

AK 3

U N S U R

1.




W AKT U

5

6

B IA Y A (R p) 7

U T A M A

-

-

-

-

-

2.


0 .4 8

1 N askah

16%

20 Jam

-

3.


-

-

-

-

-

4.


-

-

-

-

-

5.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g P ro s e s B is n is d i L in g k u n g a n K e m e n te ria n P e rh u b u n g a n - u n it k e ija B a d a n P e n g e m b a n g a n S u m b e r D a y a M a n u s ia P e rh u b u n g a n (A K .3 )

-

-

-

-

-

6.


0 .6

1 N askah

20%

30 Jam

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. 8.

9.

M e n g in v e n ta r is a s i ja b a ta n p a d a in s ta n s i p e m e r in ta h - M e n g a n a lis a s e tia p s tru k tu r o r g a n is a s i d in a s p e rh u b u n g a n (AK. 0 .04 ) M e n y u s u n L a p o ra n (A K . 0 ,0 0 4 ) U N S U R M e n ja d i m o d e ra to r/ n a ra s u m b e r d a la m s o s ia lis a s i (A K .2 )


P E N U N J A N G -


-

|

50 ja m

- 87 -

8) S K P B u la n A g u s tu s NO .


NO.


1.

N am a


1.

N am a


2.

N IP

1 9 6 3 1 1 1 5 1992 0 3 1 001

2.

N IP

19850505 200912 2 004

3.


P e m b in a U ta m a (IV /c)

3.


P e n a ta (III/c)

4.

J a b a ta n


4.

J a b a ta n


5.

U n it K e ija


5.

U n it K e ija


P e rio d e : B u la n A g u s tu s 2 0 1 7 TARG ET NO .


1

AK

2



W AKT U

4

5

6

A (R p) 7

-

-

-

-

-

3 U N S U R

B IA Y

U T A M A

1.


2.


0 .4 8

1 N askah

16%

20 Jam

-

3.


-

-

-

-

-

4.


-

-

-

-

-

5.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g P ro s e s B is n is d i L in g k u n g a n K e m e n te ria n P e rh u b u n g a n - u n it k e ija B a d a n P e n g e m b a n g a n S u m b e r D a y a M a n u s ia P e rh u b u n g a n (A K .3 )

-

-

-

-

-

6.


0 .6

1 N askah

20%

30 Jam

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50%

7 .5

-

7. 8.

9.

M e n g in v e n ta r is a s i ja b a ta n p a d a in s ta n s i p e m e r in ta h - M e n g a n a lis a s e tia p s tru k tu r o r g a n is a s i d in a s p e rh u b u n g a n (AK . 0 .0 4 ) M e n y u s u n L a p o r a n (A K . 0 ,0 0 4 ) U N S U R M e n ja d i m o d e ra to r/ n a ra s u m b e r d a la m s o s ia lis a s i (A K .2 )


P E N U N J A N G 2

3 .0 8 J u m la h J a m K e rja E fe k tif

1 L a p o ra n

| 5 7 .5 ja m

|

9) S K P B u la n S e p te m b e r NO .


NO.


1.

N am a


1.

N am a


2.

N IP

1 9 6 3 1 1 1 5 1992 0 3 1 001

2.

N IP

19850505 200912 2 004

3.



3.


P e n a ta (III/c)

4.

J a b a ta n


4.

J a b a ta n


5.

U n it K e ija


5.

U n it K e rja


P e rio d e : B u la n S e p te m b e r 2 0 1 7 TARG ET NO .


1

2 U N S U R

AK



W AKT U

3

4

5

6

B IA Y A (R p) 7

-

-

-

-

-

U T A M A

1.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g L a p o ra n H a r ta K e k a y a a n P e n y e le n g g a r a N e g a r a d i L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n (A K .3 )

2.


0 .4 8

1 N askah

16%

20 Jam

-

3.


-

-

-

-

-

4.


1

1 N askah

3 3 .3 3 %

25 Jam

-

5.


-

-

-

-

-

6.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g S ta n d a r O p e ra s io n a l P ro s e d u r d i L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n - u n it k e rja B adan Pen gem ban gan Su m ber D aya M a n u s ia P e rh u b u n g a n (A K .3 )

0 .6

1 N askah

20%

30 Jam

-

7.

M e n g in v e n ta r is a s i ja b a ta n p a d a in s ta n s i p e m e r in ta h - M e n g a n a lis a s e tia p s tru k tu r o r g a n is a s i d in a s p e rh u b u n g a n (AK . 0 .0 4 )

-

-

-

-

-

8.


-

-

-

-

-

-

-

-

U N S U R P E N U N J A N G M e n ja d i m o d e ra to r/ n a ra s u m b e r d a la m 9. s o s ia lis a s i (A K .2 ) J u m la h T a r g e t A K 2 .0 8 J u m la h J a m K e ria E fe k tif

| 5 7 .5 ja m

|

- 89 -

10)

S K P B u la n O k to b e r NO .


NO .


1.

N am a


1.

N am a

M a ria S ilv ia , SH

2.

N IP

1 9 6 3 1 1 1 5 19 92 0 3 1 001

2.

N IP

19850505 200912 2 004

3.



3.


P e n a ta (III/c)

4.

J a b a ta n


4.

J a b a ta n


5.

U n it K e rja


5.

U n it K e ija


P e rio d e : B u la n O k to b e r 2 0 1 7 TARG ET NO . 1

III.K E G IA T A N T U G A S J A B A T A N 2 U N S U R

AK



W AKT U

5

6

A (Rp) 7

-

-

-

-

-

3 U T A M A

B IA Y

1.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g L a p o ra n H a rta K e k a y a a n P e n y e le n g g a r a N e g a ra di L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n (A K .3 )

2.

M enyusun pedom an um um p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n PNS P e ra tu ra n M e n te r i P e rh u b u n g a n te n ta n g P e ru b a h a n A ta s P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n N om or PM 2 Tahun 2015 te n ta n g W e w e n a n g , P e n d e le g a s ia n W e w e n a n g , d a n P e m b e ria n K u a s a B id a n g K e p e g a w a ia n D i L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n

0 .4 8

1 N askah

16%

20 Jam

-

3.


-

-

-

-

-

4.


-

-

-

-

-

5.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g P ro s e s B is n is d i L in g k u n g a n K e m e n te ria n P e rh u b u n g a n - u n it k e i j a B a d a n P e n g e m b a n g a n S u m b e r D a y a M a n u s ia P e rh u b u n g a n (A K .3 )

-

-

-

-

-

6.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g S ta n d a r O p e ra s io n a l P ro s e d u r d i L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n - u n it k e rja B ad an Pen gem b an gan Su m ber D aya M a n u s ia P e rh u b u n g a n (A K .3 )

0 .6

1 N askah

20%

30 Jam

-

7.

M e n g in v e n ta r is a s i ja b a ta n p a d a in s ta n s i p e m e r in ta h - M e n g a n a lis a s e tia p s tru k tu r o r g a n is a s i d in a s p e rh u b u n g a n (AK. 0 .0 4 )

-

-

-

-

-

8.


O.OM

1 L a p o ra n

20%

7 .5 Jam

-

-

-

-

U N S U R P E N U N J A N G M e n ja d i m o d e ra to r/ n a ra s u m b e r d a la m s o s ia lis a s i (A K .2 ) J u m la h T a r g e t A K 1.084 J u m la h J a m K e rja E fe k tif 9.

| 5 7 .5 ja m

1

- 90 -

11)

S K P B u la n N o v e m b e r NO .



NO .

1.

N am a


1.

N am a


2.

N IP

1 9 6 3 1 1 1 5 19 92 0 3 1 001

2.

N IP

1 9 85 0 5 0 5 2 0 0 9 1 2 2 004

3.



3.


P e n a ta (III/c)

4.

J a b a ta n


4.

J a b a ta n


5.

U n it K e rja


5.

U n it K e ija


P e rio d e : B u la n N o v e m b e r 2 0 1 7 TARG ET NO .


1

AK

2

K U A N T IT A S /O UTPUT


W AKT U

4

5

6

A (R p) 7

-

-

-

-

-

3 U N S U R

B IA Y

U T A M A

1.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g L a p o ra n H a r ta K e k a y a a n P e n y e le n g g a r a N e g a r a di L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n (A K .3 )

2.

M enyusun pedom an um um p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n PNS P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g P e ru b a h a n A ta s P e ra tu ra n M e n te r i P e rh u b u n g a n N om or PM 2 Tahun 2015 te n ta n g W e w e n a n g , P e n d e le g a s ia n W e w e n a n g , d an P e m b e ria n K u a s a B id a n g K e p e g a w a ia n D i L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n

0 .4 8

1 N askah

1 6%

20 Jam

-

3.

M enyusun pedom an um um p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n PNS P e ra tu ra n M e n te r i P e rh u b u n g a n te n ta n g P e d o m a n Tugas B e la ja r dan Izin B e la ja r di L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n (A K .3 )

-

-

-

-

-

4.


-

-

-

-

-

5.


-

-

-

-

-

6.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g S ta n d a r O p e ra s io n a l P ro s e d u r d i L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n - u n it k e rja B adan Pen gem ban gan S u m ber D aya M a n u s ia P e rh u b u n g a n (A K .3 )

0 .6

1 N askah

20%

30 Jam

-

7.

M e n g in v e n ta r is a s i ja b a t a n p a d a in s ta n s i p e m e r in ta h - M e n g a n a lis a s e tia p s tru k tu r o r g a n is a s i d in a s p e rh u b u n g a n (A K . 0 .0 4 )

-

-

-

-

-

8.

M e n y u s u n L a p o r a n (AK . 0 ,0 0 4 )

-

-

-

-

_

-

-

-

9.



P E N U N J A N G -


-

|

50 J a m

- 91 -

12)

S K P B u la n D e s e m b e r NO .


NO .


1.

N am a


1.

N am a


2.

N IP

1 9 6 3 1 1 1 5 19 92 0 3 1 001

2.

N IP

19850505 200912 2 004

3.



3.


P e n a ta (III/c)

4.

J a b a ta n


4.

J a b a ta n


5.

U n it K e rja


5.

U n it K e rja


P e rio d e : B u la n N o v e m b e r 2 0 1 7 TARGET NO. 1

III.K E G IA T A N T U G A S J A B A T A N 2 U N S U R

AK


K U A L IT A S /M UTU 5

W AKT U 6

A (R p) 7

-

-

-

-

-

3 U T A M A

B IA Y

1.


2.

M enyusun pedom an um um p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n PNS P e ra tu ra n M e n te r i P e rh u b u n g a n te n ta n g P e ru b a h a n A ta s P e ra tu ra n M e n te ri P e rh u b u n g a n N om or PM 2 Tahun 2015 te n ta n g W e w e n a n g , P e n d e le g a s ia n W e w e n a n g , d a n P e m b e ria n K u a s a B id a n g K e p e g a w a ia n D i L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n

0 .3

1 N askah

10%

12.5 Jam

-

3.


-

-

-

-

-

4.


-

-

-

-

-

5.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g P ro s e s B is n is d i L in g k u n g a n K e m e n te ria n P e rh u b u n g a n - u n it k e rja B a d a n P e n g e m b a n g a n S u m b e r D a y a M a n u s ia P e rh u b u n g a n (A K .3 )

-

-

-

-

-

6.

M e n y u s u n p e d o m a n u m u m p e tu n ju k te k n is m a n a je m e n P N S - K e p u tu s a n M e n te ri P e rh u b u n g a n te n ta n g S ta n d a r O p e ra s io n a l P ro s e d u r d i L in g k u n g a n K e m e n te r ia n P e rh u b u n g a n - u n it k e r ja B ad an P en gem ban gan S u m ber D aya M a n u s ia P e rh u b u n g a n (A K .3 )

-

-

-

-

-

- 92 -

7.

M e n g in v e n ta r is a s i ja b a t a n p a d a in s ta n s i p e m e r in ta h - M e n g a n a lis a s e tia p s tru k tu r o r g a n is a s i d in a s p e rh u b u n g a n (AK . 0 .0 4 )

8.


9.



-

-

-

-

-

0.004

1 Lap oran

20%

7 .5 Jam

-

-

-

-

P E N U N J A N G -

-

1.084 1 20 Jam

J u m la h J a m K e rja E fe k tif

1

M ENTERI PERH U BU NG AN R E P U B L IK IN D O N E S IA , ttd BUDI KARYA SUM ADI

S a lin a n s e s u a i d e n g a n a s lin y a K E M A L A B IR O / H U K U M ,

d a (IV / c ) 8 9 0 3 2 001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Recommend Documents