DEMOKRASI DAN KONSTITUALISME HUKUM ISLAM DI INDONESIA DEMOCRACY AND CONSTITUTIONALISM OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA. Oleh: Kurniawan *)

Demokrasi dan Konstitualisme Hukum Islam di Indonesia Kurniawan

Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 55, Th. XIII (Desember, 2011), pp. 149-162.

DEMOKRASI DAN KONSTITUALISME HUKUM ISLAM DI INDONESIA DEMOCRACY AND CONSTITUTIONALISM OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA Oleh: Kurniawan *) ABSTRACT Nowadays, Indonesia known as one of the huge democracy country in the world. The basic characteristic of democracy country is rule of law. Indonesia is a country that by law, put all the policies based on the source of all sources of law in Indonesia, namely the 1945 Constitution. Based on the law in idea, law in books and law in action can be concluded that based on the principle of religious divinity Almighty philosophical basis of the 1945 Constitution which concluded there is a strong recognition of the existence of the Islamic religion and Islamic law as a legal authority in Indonesia. Furthermore, in the perspective of the constitution there is a strong correlation between the state and Islam, including Islamic law that has become living law in the life of nation and state. The principles in the constitution to have any relevance to the principles that exist in Islamic law that stipulated in the Qur'an and Alhadits including the principles of justice, equality, and welfare. Therefore, Indonesia is set in a frame of Pancasila and 1945 Constitution can be viewed in the perspective of Islamic law as an effort to realize the law is set out in the Qur'an and Alhadits. Keywords: Democracy, Constitutionalism, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu negara yang berhasil dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu yang menjadi identitas dari negara demokrasi adalah prinsip rule of law Indonesia adalah negara hukum, 1 yaitu mendasarkan semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pada suatu hukum yang mengatur (Rule of Law).2 Di dalam suatu tatanan hukum tersebut terdapat suatu sistem hukum. 3 Sistem hukum yang dianut di

*)

Kurniawan, S.H., LLM adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

1

Pasca Amandemen UUD 1945, Konstitusi menentukan bahwa penyelenggaraan negara menganut prinsip supremasi hukum (bukan supremasi parlemen) dan prinsip demokrasi yang bedasarkan UUD 1945 (konstitusionalisme), sehingga setiap kebijakan ditentukan oleh hukum. Lihat Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Lihat juga Zainal Arifin Hoesein, Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan,(Jakarta, Rajawali Pers: 2009), hlm. 52-53. 2 Dalam perspektif teori terdapat beberapa konsep negara hukum yaitu Rechtsstaat,Rule of Law, Nomokrasi Islam, Socialist Legality, dan Negara Hukum Pancasila. Lihat Satya Arinanto, Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif, (Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MK:2009), Hal. 206-207. Unsur-unsur dari Rule of Law yaitu hak asasi manusia yang dijamin melalui undang-undang, equality before the law, dan supremacy of the law. Lihat Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi, Implikasi dan Implementasi Putusan MK Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia, Jurnal Konstitusi, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK: 2009), Vol. 6 No. 3 September 2009. Hal. 91. Mengenai beberapa masalah penegakan supremasi hukum kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) diantaranya supremasi hukum terkait dengan tindak kekerasan karena perbedaan pandangan tafsir dalam bidang kepercayaan dan agama, sperti kasus Yusman Roy dan Ahmadiyah. Lihat Abdul Mukthie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, Konstitusi Press dan Citra Media: 2006), hlm. 72-74. 3 Sistem Hukum terdiri dari tiga komponen yaitu struktur (structure), substansi (substance), dan budaya hukum (legal culture). Lihat Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Terjemahan The Legal System: A Social Science Perspective,

ISSN: 0854-5499

Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 55, Th. XIII (Desember, 2011).


Indonesia merupakan Mix Law System yang mana di samping berlakunya hukum perundangundangan juga berlaku Hukum Islam 4 Eksistensi Hukum Islam termanifestasi di dalam konstitusi Negara Indonesia yang lazim dikenal dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan suatu hukum dasar5 yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara guna terwujudnya suatu pemerintahan yang adil dan rakyat yang sejahtera. 6 Dalam kaitannya kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi mengatur kehidupan beragama, yaitu sebagaimana tercantum pada alinea keempat pada Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “Ketuhanan Yang Maha Esa”.7 Prinsip

ketuhanan

yang

ditanamkan

dalam

UUD

1945

oleh the

founding

parentsmerupakan suatu perwujudan akan pengakuan keagamaan.8 Dalam perspektif Islam, hal ini memberikan pengakuan terhadap eksistensi Agama Islam Sebagai agama resmi dan Hukum Islam9 sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Ahmad Sukardja menyimpulkan apabila dibandingkan materi antara Piagam Madinah dengan UUD 1945, maka UUD 1945 mengandung unsur islami. Karena itu peluang berlakunya (Bandung, Nusa Media: 2008), hlm. 15. Di sisi lain Achmad Ali menambahkan disamping ketiga komponen tersebut diperlukan unsur Profesionalisme dan Kepemimpinan. Lihat Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), (Jakarta, Kencana: 2009), hlm. 204. 4 Realitas hukum kita di Indonesia, memberlakukan beberapa hukum di Indonesia, yaitu: Hukum Perundang-undangan (Ciri Eropa Continental), Hukum Adat (Customary Law), Hukum Islam (Moslem Law), dan Yurisprudensi Hakim. Sehingga para pakar hukum modern memasukkan Indonesia ke dalam Mix Law System atau Sistem Hukum Campuran. Achmad Ali, Op. Cit., hlm 204. 5 Menurut Hans Kelsen, disebut sebagai norma dasar (grundnorm), yaitu induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dan sebagai alat mengapa suatu hukum itu ditaati dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan hukum. Peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada di pucak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam, konkrit dan menyebar. Norma dasar teratas bersifat abstrak dan semakin ke bawah bersifat konkret. Lihat Achmad Ali, Op. Cit., hlm. 62. Lihat juga Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif; Prinsip-prinsip Teoretis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik, Terjemahan What Justice? Justice, Politic, and Law in the Mirror of Science, (Bandung, Nusa Media: 2008), hlm. 331-332. 6 Mewujudkan rakyat yang sejahtera terdapat pada alinea keempat pada Pembukaan UUD 1945 sekaligus merupakan cita-cita hukum negara (staatsidee). Prinsip kesejahteraan dalam negara Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Dalam Negara Hukum Islam keadilan sosial dan keadilan ekonomi untuk mencegah terjadinya penimbunan harta di tangan seseorang atau sekelompok orang, sehingga mencegah kemiskinan pada kelompok tertentu. Salah satu misi Islam untuk memerangi kemiskinan yaitu dengan melaksanakan ibadah zakat. Lihat Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum Suatu Segi Tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta, Kencana: 2007), hlm. 150-152. Lihat juga QS. Al Ma’arij/70;24-24 dan QS. Al Zariyat/51:19. 7 Disebut juga sebagai sila pertama dalam batang tubuh Pancasila. Pengertian“Ketuhanan Yang Maha Esa” dimaksud diartikan keseluruhan sila dalam Pancasila, yaitu Prinsip berketuhanan yang beradab yang saling menghormati antar kehidupan beragama guna mewujudkan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan di Indonesia. 8 Hatta mengusulkan pengubahan rancangan Pembukaan UUD 1945. Hal ini dilakukan karena menerima keberatan dari kalangan rakyat Indonesia timur, tentang rumusan kalimat dalam Piagam Jakarta “dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya”. Sehingga pada pertemuan bersejarah tersebut kemudian disetujui dengan melalui suatu kesepakatan yang luhur menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. 9

Orientasi hukum Islam bukan hanya untuk kepentingan keduniaan saja sebagaimana halnya konsep barat (sekuler). Karena itu hukum Islam memiliki dua sifat yang melekat padanya sejak lahirnya agama Islam, yaitu sifat duniawi dan ukhrowi. Lihat Muhammad Thahir Azhari, Op. Cit., hlm 66. Lihat juga ketentuan pada Q.S. Al Baqarah/20:201.

150



Hukum Islam secara yuridis konstitusional sangat terbuka lebar dan penerapan syariat Islam semakin tinggi.10

Berdasarkan tema “Pengaruh Ideologi Nasional dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, maka dalam pembahasan ini Penulis menguraikan makalah dengan judul“Kajian Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”, yang mengkaji suatu sinkronisasi Islam dan Negara dalam perspektif Konstitusi di dalam Sistem Hukum Indonesia.

Uraian latar belakang permasalahan di atas merupakan suatu masalah yang terjadi berkaitan antara Islam dan Negara dalam Perspektif konstitusi. Berkenaan dengan itu, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana keberadaan ideologi Agama Islam dan Hukum Islam dalam perspektif UUD 1945 dan Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia? (2) Apa hubungan antara Agama Islam dengan Negara Indonesia dalam suatu kajian UUD 1945?

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian mengenai konstitusi dalam perspektif Islam diharapkan mampu untuk menjelaskan keberadaan Agama dan Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Sehingga diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan suatu pemikiran mengenai konstitusionalisme dan penerapan Hukum Islam di Indonesia. Diharapkan pula dapat memberikan suatu solusi terhadap sekelumit kontroversi hukum di Indonesia, yaitu sebagian kalangan menafsirkan hukum di Indonesia merupakan suatu hukum sekuler, 11dan di lain pihak terdapat tuntutan kalangan untuk merealisasikan Islamisasi hukum di Indonesia.

10 11

Denny Indrayana, Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan, (Jakarta, Kompas: 2008), hlm. 58. Mengindikasikan terwujudnya negara sekuler, yaitu suatu negara yang tidak memberikan peran pada agama dalam kehidupan negara. Agama telah diasingkan dari kehidupan negara dalam berbagai sektor. Ciri negara sekuler yang menonjol ialah hapusnya pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Muhammad Thahir Azhary, Op. Cit. hlm. 20. Bandingkan dengan Lukman Hakim Syaifuddin, Indonesia Adalah Negara Agamis: Merumuskan Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Pancasila, Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif (Jakarta,Setjen dan Kepaniteraan MK: 2009), hlm. 264-265.

151



Di samping itu penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat baik dari segi teoretis, normatif, dan praktis. Dalam tataran teoretis, diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai konsep hukum Islam yang ideal dalam perspektif Alquran dan Alhadits di Indonesia. Dari tataran normatif, diharapkan dapat menjelaskan mengenai hukum positif dalam perspektif konstitusi yang mengatur mengenai kehidupan beragama termasuk keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam menjalankan kehidupan antarumat beragama, terutama dalam sudut pandang Hukum Islam. Demikian pula dalam tataran praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai sejauh mana implementasi dan realitas Hukum Islam yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia.

Ruang Ligkup Penelitian difokuskan pada UUD 1945 terutama ketentuan yang menyangkut hak beragama dan kewajiban untuk menjalankan ajaran agama di Indonesia. Di samping itu juga membahas eksistensi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia sebagai konsekuensi sistem hukum yang dianut di Indonesia merupakan Mix Law System12 atau sistem hukum campuran. Sehingga secara langsung Hukum Islam sebagai suatu hukum yang berlaku di Indonesia, di samping hukum perundang-undangan yang tertulis.

Jenis penelitian dalam makalah ini adalah penelitian hukum normatif-komparatif. Pengertian penelitian hukum normatif-komparatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada serta membandingkan antara dua bahan yang menjadi pokok bahasan, yaitu UUD 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia dan Hukum Islam sebagai hukum. Penelitian ini berusaha membandingkan sejauh mana tingkat penerapan Hukum Islam di Indonesia dan mengkaji berbagai relevansi konstitusi terhadap Hukum Islam.

152



Teknik pengumpulan data alam penulisan makalah ini melalui studi pustaka, dokumen dan studi arsip. Data yang digunakan terdiri dari data primer seperti peraturan perundangundangan dan Alquran- Alhadits, data sekunder yaitu data yang berasal dari literatur baik itu cetak seperti buku, jurnal, majalah, maupun media elektronik dengan menggunakan internet.

Dalam penulisan karya tulis ini dimaksudkan bahwa sistem hukum di Indonesia terdiri dari berbagai hukum yang berlaku, diantaranya adalah Hukum Islam. Keberadaan Hukum Islam menjadi suatu hukum yang hidup (living law) yang diataati oleh segenap umat islam dalam bingkai suatu aturan dasar yang dinamakan konstitusi. Dalam hal ini Penulis menganalisis relevansi dan keterkaitan antara Hukum Islam dan konstitusi guna menghadapi dinamika hukum dan perubahan sosial yang mana terdapat kelompok kutub sekuler dan fundamental di Indonesia.

B. KERANGKA KONSEP Konstitusi sebagai dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur secara dasar mengenai hukum di Indonesia dan menjadi landasan rujukan terhadap konstitusionalitas produk hukum di bawahnya. 13 Konstitusi memuat berbagai materi yang diatur. Materi muatan konstitusi mengenai kehidupan umat beragama termasuk hak dan kewajibannya. Secara konstitusional dapat ditemukan pada UUD 1945, yaitu:14

12

Achmad Ali, Op. Cit, hlm 203 Secara Hierarki Produk hukum di bawah konstitusi (UUD 1945) dapat berupa: Undang-Undang (UU), PP Pengganti Undangundang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda). Lihat Pasal 7 ayat (1) Undanh-Undang Nomor 10. Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 14 Lebih lengkap baca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bandingkan dengan UUD 1945 pra amandemen. 13

153



1) Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat, yaitu, “… Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, …”15. 2) Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yaitu, ”Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,…”.16 3) Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yaitu, “… Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, …”. 4) Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yaitu, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memelukagamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

C. PEMBAHASAN 1. Eksistensi Islam dan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia Membahas mengenai kehidupan beragama dalam perspektif konstitusi dapat dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib untuk memeluk dan menjalankan agama, termasuk Agama Islam. Hal ini menjadi suatu konsekuensi bagi pemeluk agama yang bersangkutan wajib menjalankan syariat agama. Apabila seseorang beragama Islam atau menyatakan diri beragama Islam, maka dia harus tunduk pada aturan Islam,17 bukan justru dia hanya mengaku beragama Islam tanpa melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam dengan sungguh-sungguh.

15

18

Pengertian hak beragama hanya mengenai hak untuk

Cocokkan dengan Q.S. Alihlas yang menyatakan “Katakanlah bahwa Allah adalah Tuhan Yang Satu (Tuhan Yang Maha Esa)”. Bandingkan dengan Q.S. Albaqarah ayat (256) yaitu “Laa Ikraha fiddin. Qod tabayyana arrusydu minal ghayyi” yang berarti “Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah”. 17 Termasuk menjalankan kewajiban untuk melaksanakan Rukun Islam. Dijelaskan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yaitu “Islam ditegakkan atas lima perkara yaitu mengesakan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan dan mengerjakan haji”. Lihat Shahih Buhari Muslim; Hadis-Hadis yang diriwayatkan oleh Dua Ahli Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, (Bandung,Jabal: 2007), hlm. 27. 18 Lihat Pasal 29 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 16

154



menjalankan salah satu agama yang berlaku di Indonesia. Sehingga dalam tataran implementasi mengenai kehidupan beragama perlu adanya aktualisasi mengenai nilai-nilai kebebasan yang ada19untuk memberikan pencerahan makna yang terkandung di dalam UUD 1945.

Penekanan kewajiban untuk menjalankan agama yang diyakini (dalam hal ini adalah Islam) dbuktikan dengan menjalankan Rukun Islam dan Rukun Iman. Sehingga apabila prinsip beragama dalam perspektif konstitusi diartikan secara seimbang antara hak dan kewajiban,20 maka akan mudah bisa mewujudkan ketertiban hukum, kehidupan yang saling toleransi, dan ketentraman.

Selanjutnya

mengenai

Islam

dalam

perspektif

konstitusi,

secara

yuridis

konstitusional UUD 1945 memproteksi hak warga negara mengenai kebebasan bagi pemeluk Agama Islam untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan syariat Islam. Eksistensi ideologi Islam secara expressiv verbis terdapat pada Pembukaan UUD 1945 sekaligus sebagai Pancasila yaitu, “Ketuhanan yang Maha Esa” yang terkesan mengutip ayat pada Q.S. Al Ihlas pada ayat (1) yang berarti “katakanlah bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa”. Lebih lanjut pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 disebutkan yaitu“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. 21 Sehingga dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 mempunyai nilai keislaman yan tinggi yang berhubungan dengan aqidah(keyakinan) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” mencerminkan sifat bangsa kita yang percaya bahwa terdapat kehidupan lain di masa nanti setelah kehidupan kita di dunia sekarang. Ini

19

yang mana terdapat penafsiran sebagian kalangan bahwa agama merupakan suatu hak, sehingga dalam menjalankan perintah agama merupakan hak setiap warga, bukan lagi suatu kewajiban. 20 Hal yang dimaksudkan adalah Hak asasi harus sesuai dengan kewajiban asasi, sehingga terdapat keseimbangan antara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban 21 Lihat Pasal 29 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lihat juga QS. Al-Ihlas yang menyatakan bahwasanya Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa.

155



memberi dorongan untuk mengejar nilai-nilai yang dianggap luhur yang akan membuka jalan bagi kehidupan yang baik di masa nanti.22

Di samping itu, dalam perspektif konstitusi terdapat keseimbangan mengenai hubungan negara, hukum, dan agama. Agama sebagai komponen pertama berada pada posisi lingkaran yang terdalam, terbukti prinsip ketuhanan menjadi sila yang pertama dalam Pancasila. Prinsip-prinsip Hukum Islam yang dijadikan landasan ideal fiqih sebagimana dikatakan oleh Juhaya S. Pradja yaitu:23 (1) Prinsip tauhidullah, (2) Prinsip insaniyah, (3) Prinsip tasamuh, (4) Prinsip ta’awun, (5) Prinsip silaturahim bain annas, (6) Prinsip keadilan, dan (7) Prinsip kemaslahatan.

Selanjutnya menurut Muhammad Thahir Azhary, Agama Islam dalam sistem hukum nasional terdapat berbagai relevansi hukum, baik dalam bentuk konsep maupun praktik hukum yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. prinsip permusyawaratan, di dalam Alquran terdapat dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar nomokrasi (negar hukum) yang mempunyai relevansi dengan hukum di Indonesia, yaitu terdapat pada Q.S. Al Syura ayat (38), ayat ini menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum, Nabi selaku mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Selanjutnya dijelaskan pula dalam Q.S. Ali Imran ayat (159), yaitu;

yang

berarti “dan

bermusyawarahlah

engkau

dalam

setiap

setiap

urusan”. Ketentuan dalan surat tersebut mempunyai relevansi dengan sila keempat pada Pancasila yang menyangkut mengenai permusyawaratan. 2. prinsip keadilan, prinsip keadilan merupakan prinsip ketiga dalam hukum Islam. Perkataan adil (al ‘adl, al qisth, dan al mizan) menempati urutan ketiga yang paling 22

Muhammad Thahir Azhary, Op. Cit. hlm. 195-196.

156



banyak disebut di dalam Alquran setelah kata “Allah” dan “ilmu pengetahuan”. Sehingga disimpulkan bahwas Islam mengajarkan manusia di duia untuk selalu berbuat adil24dengan mengedepankan integritas yang tinggi. Lebih lanjut isebutkan dalam Q.S. Annisa’ ayat (135) yang berarti “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu benarbenar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu-bapak dan kerabatmu”. 25 Secara konstitusional konsep dan prinsip keadilan dapat ditemukan pada sila ke lima pada Pancasila, yang menjadi landasan dasar dari tujuan dan cita-cita-cita negara (staatsidee) sekaligus sebagai landasan filosofis negara (filosofische grondslag). 3. Prinsip persamaan atau kesetaraan 26 dan hak asasi manusia, prinsip persamaan dalam hukum Islam mencakup persamaan dalam segala bidang termasuk di bidang politik, hukum dan sosial. Perdamaan di bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama 27 terhadap semua orang tanpa memandang kedudukan asalnya (original position). Prinsip persamaan, termasuk prinsip kebabasan yang sama tercermin dari adanya ketentuan mengenai hak dan kebebasan warga negara (constitutional rights and fredoms of citizens). Berkaitan dengan hak kesetaraan hukum antara pria dan wanita (gender) dapat ditemukan pada Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) UUD 1945 Pasca amandemen. 28 Dalam Q.S. Al Baqarah ayat (228) yang berarti para perempuan mempunyai hak yang setara dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.

23

Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum, (Bandung, Pustaka Setia: 2007), hlm. 92-94. Plato mngemukakan bahwa di dalam masyarakat yang adil, tiap warga negara harus dapat memainkan peran dan fungsi kemasyarakatan yang paling sesuai dengan dirinya demkian juga halnya dalam aset ekonomi peroranan. Lihat Herman Bakir, Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan, (Jakarta, Refika Adhitama: 2007), hlm. 177. 25 John Rawls menyatakan justice as fairness lihat Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi (Jakarta:Setjen dan Kepaniteraa MK:2009), Vol. 6, No.1 Edisi April 2009 hlm. 140. 26 Achmad Ali menyatakan bahwa di dalam Hukum Islam keadilan bukan persamaan melainkan kesetaraan. Di mana keadilan dicari melalui satu pengkajian seksama dan mendalam. Lebih dari sekedar pengkajian fakta, sehingga keadilan berada tidak dalam ukuran persamaan melainkan kesetaraan. Lihat Achmad Ali, Op. Cit. hlm. 240-241. 27 Muhammad Thahir Azhary, Op. Cit. hlm. 126. Bandingkan dengan teori keadilan (Theory Justice), bahwa di dalam original position terdapat prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle), prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), lihat Pan Mohamad Faiz, Op. Cit. hlm. 141. 28 Azhary menyebutkan sebaga asas demokrasi yang menjamin persamaan kedudukan dalam hukum, poltik, dan sosial, termasuk hak dan kewajibannya. Lihat Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi, Op. Cit. hlm. 89. 24

157



4. Prisip peradilan yang bebas, yaitu peradilan yang berguna memberikan keadilan bagi para pencari keadilan (justiciabelen). 29 Justice Abu Hanifah berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus kebebasan dari segala macam bentuk pressure (tekanan) dan campur tangan kekuasaan eksekutif. Bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusan pada seseorang penguasa apabila ia melaggar hak-hak rakyat. 30 Prinsip peradilan yang bebas dijelaskan dalam Q.S. An nisaa ayat (58) yang berarti “Bila kamu menetapkan hukum di antara manusia maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil”. Dalam bidang justisial, secara normatif mewajibkan tercantum kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 31 pada setiap putusan hakim. Di samping itu, mengenai peradilan terdapat pengakuan eksistensi terhadap Peradilan Agama sebagai peradilan yang independen.32Peradilan agama merupakan peradilan bagi orang-orang Islam dengan kewenangan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata antara orang Islam.33 5. Prinsip kesejahteraan, dalam prinsip ini ada motivasi pelaksanaan prinsip kesejahteraan yaitu doktrin Islam “hablun min Alah wa hablun min annas”, yaitu aspek ibadah dan aspek mu’amalah. Dengan kata lain, realisasi prinsip kesejahteraan itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.34

2. Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif UUD 1945 Dalam membahas hubungan antara negara dengan Agana Islam tersebut kiranya layak dipertimbangkan beberapa pemikiran dari kalangan intelektual Islam. Teori-teori yang dikembangkan oleh kalangan intelektual Islam kodern mengenai hubungan antara agama 29

Berdasarkan BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Id samping itu terdapat peradilan agama sebagai tonggak penguat akan eksistensi hukum dan keadilan bagi para pemeluk agama Islam di Indonesia. Lihat Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 30 Muhammad Thahir Azhary, Op. Cit. hlm. 145. Mengenai hak-hak rakyat lihat juga Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi, Op. Cit. hlm. 83-84. 31 Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 32 Lihat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 33 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta, Liberty: 1995), hlm 139.

158



dengan negara yaitu: antara agama dan negara tidak perlu dipisahkan, karena Islam sebagai agama yang integral dan komprehensif mengatur baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi.35

Berdasarkan

pengalaman

sejarah

Negara

Indonesia

dalam

rangka

mengimplementasikan UUD 1945 dalam hubungannya dengan kehidupan keagamaan, maka muncul respons-respons negatif terhadap UUD 1945, terutama pada Pancasila dalam hubungan negara dan agama dari kalangan politik Islam. Apapun alasan yang dikemukakan tidak didasarkan pada tealitas objektif, tetapi yang jelas ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan adanya suatu kekacauan pengetahuan (epistemology mistake) akan Pancasila dan kekerdilan pemikiran anak bangsa tentang filsafat dan kepribadiannya sendiri.36

Pancasila lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme da imperialisme, sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraandi antara komponen bangsa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi faktor penting untuk mempererat persatuan dan persaudaraan tersebut, karena sejarah bangsa Indonesia penuh dengan penghormatan terhadap nilai ketuhanan Yang Maha Esa.37

Prinsip ketuhanan berangkat dari keyakinan bahwa manusia merupakan ciptaan tuhan yang dilahirkan untuk mengembn tugassebagai khalifah di bumi dengan tugas utama mengelola alam sedemikian rupa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan

34

Muhammad Thahir Azhary, Op. Cit. hlm. 152. Menurut pandangan ini tidak ada aspek dari aktivitas keseharian umat Islam termasukdalam pengelolaan negara dapat dipisahkan dari agama. Oleh karena itu konstitusi negara secara resmi harus di dasarkan pada syariat Islam. Teori ini antara lain dikemukakan oleh Abdul A’la Maududi (1903-1979), Sayyid Quth (1906-1966) dan para ideolog lain dari ikhwan al muslim. Lihat Kaelan, Relasi Negara dan Agama dalam Perspektif Filsafat Pancasila, Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam berbagai Perspektif, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK: 2009), hlm. 244. 36 Kaelan, Op. Cit. hlm. 246. 37 Lukman Hakim Syaifuddin, Indonesia Adalah Negara Agamis; Merumuskan Relasi Agama da Negara salam Perspektif Pancasila, Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2009), hlm. 267. 35

159



bersama seluruh umat manusia dan segeap makhluk hidup, serta untuk menjaga kesiambungan alam itu sendiri.38

Prinsip ketuhanan juga berarti bahwa tindakan setiap manusia termasuk dalam mengelola bangsa dan negara akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Di samping itu penataan hubungan antara agama dan negara harus dibangun atas dasar simbiosis mutualistis di mana yang satu dan yang lain saling melengkapi. Dalam konteks ini agama memberikan kerohanian yang dalam sedangkan negara menjamin kehidupan keagamaan.39

Selanjutnya dalam toleransi kehidupan umat beragama di Indonesia dijamin oleh konstitusi negara, yaitu Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2). Berkaitan toleransi dalam kehidupan umat beragama di negeri ini nampaknya the founding parents senada dengan Piangam Madinah Pasal 25 dan Paal 37, bahwa umat muslim hidup secara dama dengan umat agama lainnya dan menciptakan perdamaian (mu’ahad).40

D. PENUTUP Berdasarkan pemahasan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, meletakkan segala kebijaka berdasarkan hukum yang mana dasar atas segala hukum di Indonesia aalah UUD 1945. Berdasarkanlaw in idea, law in book dan law in action dapat disimpulkan bahwa prinsip keagamaan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar filosofis UUD 1945 yang disimpulkan terdapat pengakuan yang kuat terhadap eksistensi agama Islam dan Hukum Islam sebagai hukum yang resmi di Indonesia.

38

Ibid, hlm. 268. Ibid, hlm. 270. 40 Kaelan. Op. Cit., hlm. 256. 39

160



Selanjutnya dalam perspektif konstitusi terdapat korelasi yang kuat antara negara dan Islam, termasuk Hukum Islam yang telah menjadi living law dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip di dalam konstitusi pun mempunyai relevansi dengan prinsip yang ada di dalam Hukum Islam yag diatur di dalam Alquran dan Alhadits termasuk prinsip keadilan, kesetaraan, maupun kesejahteraan. Oleh karena itu, Indonesia yang diatur dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945 dapat ditinjau dalam perspektif Hukum Islam sebagai upaya merealisasikan hukum yang diatur di dalam Alquran dan Alhadits.

DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal: Ali,

Achmad

(2009),

(Judicialprudence)

Menguak

Teori

Termasuk

Hukum

Interpretasi

(Legal

Theory)

dan

Teori

Undang-Undang(Legisprudence).

Peradilan Jakarta:

Kencana Azhary, Muhammad Thahir (2007), Negara Hukum: Suatu Segi Tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Kencana Bakir, Herman (2007), Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejahteraan. Bandung, Refika Aditama Fadjar, Abdul Mukthie (2006), Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Konstitusi Press dan Citra Media Faiz, Pan Mohamad (2009), Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 3 April. Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MK Friedman, Lawrence M (2008), Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Bandung, Nusa Media Hoesein, Zainal Arifin (2009), Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade pengujian peraturan Perundang-undangan. Jakarta, Rajawali Pers Indrayana,

Denny

(2008), Negara

Antara

Ada

dan

Tiada:

Reformasi

Hukum

Ketatanegaraan. Jakarta, Kompas Kelsen, Hans (2008), Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-prinsip untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik, Bandung, Nusa Media Mertokusumo, Sudikno (1995), Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty

161



Mahkamah Konstitusi (2009), Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MK Saebani, Beni Ahmad (2007), Sosiologi Hukum, Bandung, Pustaka Setia Ulum, Muhammad Bahrul dan Dizar Al Farizi (2009), Implementasi dan Implikasi Putusan MK Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 3 September, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MK

Hukum dan Peraturan: Islam, Alquran, Alquran dan Terjemahannya. Jakarta: Diponegoro ——-, Alhadits, 2007. Shahih Bukhari Muslim: Hadis-Hadis yang Diriwayatkan oleh Dua Ahli Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bandung: Jabal Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945 ————,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ————, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

162

DEMOKRASI DAN KONSTITUALISME HUKUM ISLAM DI INDONESIA DEMOCRACY AND CONSTITUTIONALISM OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA. Oleh: Kurniawan *)

Recommend Documents