Demokrasi Berdasarkan Konstitusi: Mungkinkah Terjelma di datam Realita? Satya Arinanto

Demokrasi Berdasarkan Konstitusi

201

Demokrasi Berdasarkan Konstitusi: Mungkinkah Terjelma di datam Realita? Satya Arinanto Tahun 1993 ini, Republik Indonesia akan mendekati usia "setengah abad", tepatnya 47 tllhun. Prasyarat bagi suatu negara "modern", seeara garis besar, dapat dilihat dari penerapan konsep negara hukum, yang didalamnya tereakup konsep demokrasi. PeTtUlhaTtUln arti demokrasi dan negara hukum itu sendiri tentunya diwarnai berbagai pendapat dan pemikiran, khususnya bila hal itu dihubungkan dengan konstitusi negara kita. Sementara itu, bila kita merujuk pada pendapat A. V. Dicey, paham "Rule of Law· yang dikemukakannya sebenarnya tidak saTtUl dengan yang dianut dalam UUD 1945.

Pasal-pasal, baik jang hanja mengenai warga negara maupun jang mengenai seluruh penduduk, memual hasral bangsa Indonesia untuk membangunkan negara jang bersi/at demokrasi dan jang hendak menjelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan /I. I

/I •••

Pendahuluan Apabila kita menelusuri relung-relung berbagai kaedah yang terdapat di dalam UUD 1945 mulai dari bagian Pembukaan, Batang Tubuh hingga Penjelasannya, maka akan tampak betapa indah dan luhurnya berbagai

1 PenjelllS8n resmi pasa128, 29 ayat (2) dan 34 Undang-UndangDasar (UUD) 1945 yang dikutip Muhammad Yamin. Nas/uUr Pers;apan Undang-Undang Dasar }945 (Jilid Pertama. Jakarta: J_j_san Prapantja, 1959), hal. 44. Kutipan ini sengaja menggunakanejaan lama scsuai dengan yang tercantum

dalam buku ini.

Nomor 3 Tahun XXIII

202

nuicum dan Pembangunan

rangkaian lata yang tercantuln di dalamnya. Berbagai kata bersayap seperti: ·pel!iajahan di atas dania harus di'hapuskan karena tidtik sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan ", "kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan -dilaksanakan sepenuhnya oleh MajelisPermusyawaratan Rakyat", "ki!merdekaan berserikai dan berkunlpul, mengeluarkan piklran dengan /iron dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang", "segala warga negara bersamtzan kedudukannya di dalam hukwn dan peJnerintahan dan wajib mel!iulljung hukwn dan pemerintahan itu dengan tidok ada kecualinya" dan sebagainya tersurat di dalamnya. Betapa pandainya para founding fathers kita merahgkaikan katakata tersebut dalam sidang sidangnya di tallUn 1945. Namun di dalam perjalanannya semenjak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 telah mengalami berbagai ujian, tantangan dan bahkan pergantian. Hal ini misalnya pernah terjadi pada saat betlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, di mana diintrodusir adanya suatu konsep "negara hukum demokratis" (demakratise rechtstalll), suatu konsep yang lazim diterapkan di dunia Barat yang bersistem parlementer! Hari-hari yang panjang itu pun akhimya sampai di penghujung perjalanan Orde Lama, yang oleh banyak kalangan dituding sebagai causa prima timbulnya berbagai penyelewengan di bidang politik, hukum dan ekonomi. Berbagai diskusi dan perdebatanpun segera diseleng- garakan untuk memberikan koreksi terhadap berbagai penyelewengan yang terjadi di masa itu. Dengan tidak bermaksud untuk mengecilkan arti berbagai diskusi yang diselenggarakan di kota-kota lain, secara khusus penulis ingin mengangkat kembali diskusi-
2 Prof. Padmo Wahjono, Iodonesia Negara BerdasarkaD Alas lIukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). hal. 8. ) Falruhaa Dmu Pengetahuan Kemasyarakatan tersebut ackarang telah lerpisah dari Falrultas Hulrum, dan menjadi -Falrultas Dmu Sosial dan Dmu Politik.- (FISlP) .

Juni 1993

Denwkrasi Berdasarkan Konstitusi

203

Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945.' Kedua simposium dan seminar ini diselenggarakan dalam rangka kebangkitan semangat '66: menjelajah tracee baru.' Suatu seminar dengan semangat yang sama sebelumnya bahkan telah diselenggarakan di Fakultas Ekonomi Universitas In.donesia, yakni Pekan Ceramah dan Seminar EkollOmi, Keuangan dan Moneter KAMI Fakultas Ekonoml Universitas Indonesia yang dihadiri pula oleh MenterilPanglima Angkautn Darat Mayor JenderaJ Soeharto yang kini menjadi Presiden ttepuhlik Indonesia. Orang-orang yang berbicara daJam seminar inipun lceniudian mettduduki berbagai jabatan pentlng daJam pemerintahan.· Keoiball ke seminar dan simposium yang diselenggarakan di Fakultas ltukum dati lIinU Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia. Hadir dan berblcara dalam seminar dan simposium tersebut antara lain: Depury/Mentetl PTIP Mashuri, Prof. Subekti, Prof. Oemar Seno Adji (waktu itu sebagai Dekan), Prof. Soediman Kartohadiprodjo, Soelaiman Soemardi, 'Prof. Ismail Suny, Haron AI Rasjid, Prof. Sukardono, Prof. Deliar Noer, Pmf. M. Nasroen dan lain-lain. Dalam sidangnya yang ke-2 pada tanggal 7 Mei 1966, Simposium tentang Indonesia Negara Hukum tersebut antara lain telah mengambil keputusan mengenai ciri~iri Ichas suatu negara yang berdasarkan atas hukum, meliputi: 1. 2.

3.

"""g
• Uh.aJ. hasil-hasi! 8CpUllIlf dan,aimpoaiulJl teraebut ya", wi. di):u~qIQqol~" Fatuili' Huku(ll dan Dnw Pcngetahuag Kemas,.lrabtan Universitas lndo~sjl clan diterbi~.n oleh P.T. Serulioa Mau. l~ .

, S~ty~ ArinaQlO. -Bahan-balu!.n Pelenagp Perkuliahan Kekuasaan Kebllki'NlD (Peninj.lUI~ dari $egi Hul:um T.", Ncg.,.j" dcnganKa.. P.naaDlarol~Prof. Dr. hmail Suny. S.\I., M.C.L. (Dopo~: PuM'

Sludi Hukum T."

Ncg~

Fakult&1 Hutum Univc~s 1QdotM:~.

1991)~

hli. vii .

• Uo~ ""'nael'!hu, ..lcngbpn~4 OlOnaenai.oeminor iol. ~ '"" LeodI!r. !be Mall aDd tbe G .... (Jakarta: Uaobal!cocd>it Naoionll P.T. "MalOI, 196/i), yana kcmudiallditerbitbn kcJOboli ~ju4uI Wur ~ Iluubohnya EkoooI!Ii T~"'" (Jakarta: Sinar II.\rapaJI, 19&4); Sotya Ariaa..... Lao. Cit.

u.na

., Fakultas Hukum dan nn:u. Pe~etab.UJJIKema,yarakataq Uq,lVCl'S~ In4onuia. SimposiuRa ~G NIgam HuJuyn dan &minar /(e/(uan.egaraon Undat:tg-Undtlng D~aT'l94S (Jakarta: P.T. ScruJinB MIla. 1966).1)81. U.9;.Satya Arinanlo, Loc. 0/., h.al. v.iii.

NOlTlOr 3 Tahun XXIII

204

HuJaun dan Pembangunan

Tanpa terasa, dua puluh tujuh tahun pun berJaIu dari masa yang penuh dengan koreksi dan kecaman terhadap praktek-praktek daIa.m bidang humm, politik dan ekonomi daIam masa Orde Lama tersebut. Beberapa orang yang tergabung di daIam Panitia (sebagian merangkap anggota) Forum Indonesia Muda'pun kemudian mempertanyakan: "1idakkah ini berarti. pembangunan hukuni yang selQlTUl ini me,yadi instrwnental tenib polilik mesti dikembalikan kepaila jungsinya semula. sebagai pe,yamin kebebasan dan keadilan? Bukankah infrastrukrur sistem Orde Baru sudah cukup kuat untuk menampung kebebasan masyarakat yang lebih besar?". Dan penanyaan itu pun kemudian diakhiri dengan penegasan: "Sudah saatnya praJaek hukuni polilik atauketatanegaraan kita tinjau lagi""

Pokok Pennasalahan Parapakar yang tergabung di daIam Panitia Forum Indonesia Muda itu pun kemudian menetapkan beberapa pokok persoaIan yang ingin ditelusuri lebih Ianjut, melipuii:· 1.

Apa yang tetjadidengan praJaeJc hukum leita sejak Iahirnya Orde Baru (1966)

sampaj seJcarang? Adakoh sistem hukum yang mengeJcang kebebasan memang dibutuhkan oleh rahap awat pembangunan di tanah air?; 2.

Oriemasipembangunan hukum yang bagaimana yang sekarang ini diusulkan? Dapatknh diberi cOmoh produk hukum yang diusulkan unluk diubah. Ieru/ama di bidang eJcanomi polilik? Dasar sosiologis apakah yang menyebabkan dibutuhkannya perubahan oriemasi hukum lemwksud?;

3.

Siapoknh agen yang diharapkan memolori perubahan orientasi pembangunan hukum jika leila beranjak dari pda kekuatan polilit di ,anah air?;

. 4.

Sislem polilit dan perimbangan kekuatan yang bagaimana yang dapat . menjamin diltuUinya prinsip-prinsip rule of low ?

• Kelompok diakuai lemaw:-)'UI tcrdiri dari bebcrapa acneraai muda Y&I1I mew.kili berNpi orpniaali ~~Pemudaan. PCrJU(U&R tingsi dan lICba,ainya. Kca:iatan utamanYI ialah menyclenggarakan ranaUlaO dilkusi bulanan di Harjan'Kompaa. Ruit diakuainya pun juga menjdi hat Kompal untuk memuatOy.~ yang -bertindak aebagai spolUlOl' k.eaiatan-kegiatan tcnebut ialah Kompaa, Yay.un

Paramadina dan LP3ES. ' , Proposal.diakuai Forum

Indonc~ Mudl ke~10:

Memotrct Praktck Hukum Ktlalanegaraan, bal. 2.

Juni 1993

Demokrasi Berdasarkan Konsritusi

205

Keempat pokok permasalahan tersebut sungguh-sungguh sulit untuk dijawab dengan terus terang, terutama dalam kondisi di mana nilai-nilai freedom of speech dan jree(/()tn of the press - yang kedua-duanya tercakup dalam freedom of expression masih harus terus dibudayakan ·supaya negara hukum yang sempurna tercapai" .10

Negua Hukum Sesuatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segal a hal sOOenarnya sudah didambakan semenjak Plato menulis Nomol,Immanuel Kant memaparkan prinsip-prinsip negara hukum (formil), F.J. Stahl mengetengahkan negara hukum (materiil) dan A. V. Dicey mengajukan Rule of Law. 11 Ringkasnya, merupakan sesuatu negara yang ideal pada abad ke 20 ini jika segal a kegiatan kenegaraan didasarkan pada hukum. I ' Paham Rule of u1w sOOagaimana dikemukakan oleh A. V. Dicey tersOOut sOOenarnya tidak sarna dengan faham Rechtstaat yang dianut oleh UUD 194$. Untuk mengerti mengenai hal ini akan kita mulai terlOOih dahulu dengan membahas mengenai rechlstaatsgedachle (faham negara hukum) yang dalam teori klasik memuat dua unsur (di Perancis) dan empat unsur (di Jerman). Untuk IOOih jelasnya dapat dilihat bagan di bawah ini:1J

Rechtstaatsgedachte Perancis (2 unsur)

Jerman (4 unsur)

to Pendapat Moh. Hatta dalam Meo.uju Neaara HuJrum.: Pidato pad. Penerinwan Gclar DoclOr' HOIIOri. Cau.. dati Univcmtallndonc&ia (1975) yang diterbitbn olcb VaY.lln ldayu paela tabuo 1980. Pcndapal ini oeJe",upnyadikutip daJam Satya Arinanto, Huirum daa Demoknui Qalw1a: Ind·Hill Co, 1991). hal. 11 daD 25; Liliat pula pendapa' Prof. Ismail Suny dalam -McocaaUan Prinaip Konatil:uli-. yana dimuat dalam MeMgakJwn Demokrasi: Pandangan &jumlah Tokbh dan Kaum Nwl4 NOiBnuU Demokrasi di Indonesia (Jakarta: Ktlompok Studi (ndoflC.ia dan The Ali. Foundation. 1989). baL 23 .

II

Pend.pat Prof. Oemar Seno Adji dalam Simposium Ncgara Hukum 1966. Op. at" hal. 17-85.

12

Prof. Padmo Wahjono. Op.

a' .. hal. 7.

" Lihat materi-materi kuliah aim. Prof. Djok.osoetollO yang dihimpun oleh Harun AI hsid. I1mu Negara (Jakarta: Ghalialndonesia. 1982). hal. 86-89.

Nomor 3 Tahun XXIII

206

1. 2.

HuJaun daft PtmbO(!gv1l4n

grondrechten scheiding van machten.

1. 2. 3. 4.

gtooorechten seheiding van machten. wetmatigheid van 'het hestuur. lidh'li!listrlltif

Sedangkan A. V. Dicey yan~ niehyebut bahwa siSlerti Rlile of taw adalah "typisch Inggris· mehyebutkan adanya tiga ulisur ideal, yaitu:" 1.

SuprertUlcy djlAw. yang beriml tliUiJc adtl kelaIasiuln yang sewe1l4irg-wenimg (arbitrary pOW&). baik ~tiky(JJ (yang diperintah) l7Ulupun raja (yang memerintah) kedlia.autmya ,unduk pada huJaun (regular law). Yang berkuasa, berdau!at dan supreme ialah huJaun; .

2.

EqUQIiIy bejore the law, yang berarti lidak aM huJaun yang islimewa. Di Perancis dan negara-negara'Kontinental lainnya kei.rrimewaan itu kira dopati. Yaitu aadaikata negara atau a!at a!atnya tersangkul da/am SaatJI perkara, maka yang ber/aku ialah administratiefrechl dan aIazn diadiU ole1t administrative rechtspraak. Sedangkan bllD antar warga negoranya yaIIg lersangkut da/am suatu perkara, maka mereka alan diadili dengan burgerfijk rechl di burgerlijke rechtspraak. Maksud Dicey metionjolkan UMur equality before the law ini ialah untuk menunjukkan perbedaan antara sistem 1nggris dan sistem Kontinental;

3.

ConstiJution based on hurtUln rights, yaitu adanya suatu r,urdang-untiatIg dasar yang unsur grondrechtennya lebih primer. Dicey menganggap bahwa dalDm sistem Kontinental yang primer ialah uadang·undang dasar. Ia Uipa bahwa Konstitusi Perancis yang pertama juga mendahulukQn grondrechten. "

Apabila kita kembaJi kepada relung-relung kaedah di daJam UUD 1945, akan kita jumpai di dalam Penjelasannya ketentuan bahwa "Indonesia iaJah negara yang berdasar atas humm (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas

.. A.V. Dicey, AD Introduction to the Study of the La...fthe Cooslilutioo denganKa.. P.ng....r dari E.C.S. Wad. (London: English Longa.g. Book Soci.ty and MocmiUa. '" Co LId.), bal. 183-205 . IS Lihat uraian Prof. Djokosutono dalam HaND AI Ruid. Op.

a ,. Juni 1993

207

Demokrasi Berdasarlazn Kons/i/usi

kekuasaan belaka (Machtstaat)". '6 Berbeda dengan ketentuan-ketentuan di dalam kedua UUD lainnya yang pemah berlaku - Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 - yang jelas-jelas mencantumkan adanya konsep demokratise rechtstaat 17, maka di dalam UUD 1945 tidak ada satu pasal pun yang dengan tegas-tegas menyatakan bahwa Indonesia ialah negara hukum, kecuali ketentuan di dalam penjelasan tersebut. Dianutnya konsep negara hukum di dalam UUD 1945 dapat kita simpulkan dengan meneliti bagian Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasanrrya.'" Orientasi Pernbal1gunan Hukum Beberapa waktu yang lalu Abdul Hakim G. Nusantara - mantan Ketua YLBHI - mengusulkan agar para perancang pembangunan hukum banting stir. Alasan yang dikemukakannya ialah, berbagai produk hukum yang ada pada saat ini - termasuk undang-uodang dan peraturan pemerintah - lebih banyak berfungsi sebagai instrumen kekuasaan daripada memberi pengayoman dan keadilan. "Jika dilihat dari sisi filosofi hukum, kenyataan ini merupakan degradasi makna negara hukum", demikian papar Nusantara untuk menguatkan argumen- tasinya. ,. Ketika H.L.A. Hart dalam salah satu bukunya yang terkenal menguraikan secata gatnblang mengenai konsep-konsep hukum, ia sudah mengingatkan bahwa valillitas hukum terkait erat dengan nilai-nilai moral.'" Dalam pandangan penulis, pendekatan moral ini menjadi mengemuka ketika sudah t, .. Dikutjp dari l,(ubammad Yamin, Op. 01., bal. 37. 17 Untuk D}Cmpelajari Iebih lanjul mengeoai trti daD pasal t UUDS 1950 Yan&: ifinya peni...011 dCPian p.~ 1 Konstituai RlS 1949 ini - bcuali mcna~Ql.i beDlUk nc,arany, di mana dalam Konatituai R1S 1949 disebu, """goi \>cn1Uk ..gal1l "..rita,", ·-"'~n dalam UUDS 1950 di ..bu! sebaiai

s.u.eutara

"(cdcrasi" - lihatlab butu Pror. Supomo, ulIdaDc·UIIdaDc nasa< Republjl< ludouoSia f.T. Pndnya Parami.. , 1974), baI21-n. Scbajlaimana diketabui. Pror. ~upqmo yan_ ~mah

aakalla:

~njodi Proojd~n U",vcnitaa Indonesia Y'"'4 ~-2 iqi adaIab saIob IOO{aDII a~.. k "tisa WD y"!!l\ pcmah herlotu di Indonesia: UUD 1945, KoOSlituoi IUS 1949 dan UUDS 1950.

.. Unb.!.t mcmpelaj~ri ,*ngenai hal ini tWat Prof. Ismail Suny, Mekauisme Demokriui p~ (Iaklm: Aksar.a.BaN. 1980). Buku ini scbenamy. bcnlW dari prasaran dalam Seminar Hukum Naaional n di Scmaraill padt ...un 1968. Dalam bubr ini diuraibn segi-segi formiJ dan matcriil dari ~tujub Sialcm Pcmeri~D Ne&:ara yalll. terdapal di -.salam penjclasan UUD 1945.. It

Komeas~

3 Januari. 1992. hal. 7.

'" H.L.A. H,art, The Coocopt of Law (~! Britain: Oxrord U...e";'y Press, 1961), bal. 181.-207.

Nomor 3 Tahun }OWI

208

HuJaun dan Pembangunan

tidak ada nilai-nilai lain lagi yang mampu untuk menangkal "pendekatan kekuasaan" dan "otoritas" yang berlebihan dalam praktek,ketatanegaraan dari suatu negara. Pendekatan moral ini pada akhirnya akan bermuara pada upaya-upaya untuk meningkatkan wibawa hukum. Dalam kapasitas yang lebihjaUh, hal ini akan menjadi pilihan yang satu-satunya karena kewibawaan hukum merupakan sendi~sendi utama agar negara hukum dapat ditegakkan. Dengan adanya kewibawaan hukum maka tiap-tiap orang akan dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa p_enyimpangan. Ke arah inilah seharusnya orientasi pembangunan hukum kita (ljarahkan. 21 Bahkan ada pandangan agar pendekatan ekonomi dipergunakan sebagai Sarana pengembalian wibawa hukum. 22 Padahal. arahan-arahan Garis-Garis Besar lI:iluan , Negara (GBHN) mengenai hal ini sebenarnya sud3h sangat ideal. Misalnya, sudah ada penegasan bahwa kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum perlu terus dimaritapkan sesuai derigan tugas dan wewenangnya masing-masing; setiap warga masyarakat harus makin menyadari hak dan kewajibannya sOOagai warga negara; terus mengusahakan agar proses peradilan menjadi lebih sederhana, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau 0100 semua lapisan masyarakat dan sebagainya. Pokoknya, semua hal yang sangat ideal dalam rangka pembangunan bukum dan penegakkan kembali rule of law dan bukannya law of the rulers telah tercantum di dalam GBHN tersebut. 23 Pendekatan Keamanan vs Pendekatan Hukum Namun upaya-upaya yang mengarah kepada peningkatan wibawa hukum itu bukanlah merupakan suatu jalan yang mulus. Hal ini terbukti bahwa walaupun GBHN sebagai produk hukum yang lebih tinggi telah menggariskan berbagai "arahan" yang sangat ideal, namun dalam kenyataannya berbagai produk hukum yang lebih rendah daripadanya justru

21 ~ty. Arinloto. ·Pembangunao Hukum dan Pcoegakan Kembali Rule of Law· a_beta: 1991). Artikcl ini tidat dipublib&ikan.

D Prof. Charles Himawan. Pendek.alan Ekonomi Terhadap Hukum Sebaga; SarQIIQ ~n&embaUan Wibawa Hukwn (lakarta: UI · Pre~ 1991). TuJiain ini merupakan PidalO Pengukuhan Up,c.ra

Pcnerimaan Ja~at.an Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta. 24 APril. 1991.

:as Sekretariat Jenderal Majelis PermusyawaralAn Rakyat Rcpublik Indonesia, ~ktapan-Kektapon . .Maje/is PermusyawaraJon RakYlc ~epublik Indonesia Marel1988 (Jakarta: 1988), hal. 84-85.

Juni 1993

Demokrasi Berdasarkan Konstitusi

209

melegitimasi adanya kecenderungan untuk timbulnya berbagai penyimpangan, dengan menitikberatkan pada unsur-unsur rust en orde sebagai justifikasinya. Berkaitan dengan hal ini, sebenarnya Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (persahi) telab mengemukakan pandangan-pandangannya mengenai suatu "Kerangka Landasan Pembangunan Hukum" yang merupakan hasil pembahasan dati Komisi Ad Hoc-lIya. Di dalam perumusannya ditegaskan bahwa:" "Secara ringkas huJaun adalah sarona untule tata tenteram kana rahardja daiI bulan semala-nulla untule keamanan daiI keteniban masyarakat (Kamtibnuu .. rust en ortie) ataupun stabilitas nasional. Dmgan demildan pembangunan huJaun horus metnperhatikan keteniban daiI wejahteraan yang horus dapat °diberikan" oleh hulaun".

Bahkan berkaitan dengan penjelasan pasal 28, 29 ayat (2) dan 34 UUD 1945,25 Persahi telah menafsirkan pengertian kata "pasal-pasal" itU sebagai ·hukum·. Pengertian 'hukum" di sini merupakan pengertian yang lebih pokok, sehingga - menurut Persahi - hukum di Indonesia mempunyai fungsi untuk: a. menegakkan kehidupan yang denwkratis; b. menegakkan kehidupan yang berkeadilan sosial; dan c. menegakkan kehidupan yang berperikemanusiaan. Pada akhirnya Persahi beranggapan bahwa "secara ringkas inilah fungsi hukum secara konstitusional, yang secara ringkas dapat pula disebut pengayoman· ... Jikalau kita mengasumsikan bahwa pandangan yang dikemukakan oleh " Persahi (Prof. PadJOO Wabjooo. el. 01.). KenIIJ8/
nalam ~rangka Landasan Pcmbangunan Hukum- yang diSUSUD Persahi. hal ini haoya disebutkan

eebagai penjelasanpasal28 UUD 1945 saja. aedangkanpasal29 ayat (2) dan pasal34-nya tidale. discbut. :III Peraahi. Op. Or.• bat. IS. Bandingbn dengan pandangan Prof. Daniel S. Lev. ·PerubahaD. Hulrum Sipa, dari Dewi Keadilan ke P ' - 1Ieriugjn". Hulrum daD Politik di I"'opesj.· Kesinambungan daD P..,.baban Qab... , LP3ES. 1990). hal. TI-1l7.

Nomar J Tahun XXIII

210

HUkllfll d(m l'ernhangunan

Komisi, Ad Hoc Persahi ini cukup 'lrepresentatif' uhtuk mewak:ili pandangan kita semua, malea aapatlah kita ajukanpemikiran ini sebagai bahan pertiinballgan "bagi MaJelis Permusyawanitan Rakyat Repu'bllk
n Lihat Transkripsi Seminar Sesi I dalam Benny K. Hannan dan Rendardi (edl .). Koostitusionalisme, Peran DrR dan Judicial Review (Jakarta: YLBHl dan JARJM. 1991), hal. IS2159. Mengenai kailan antara konstitusionalisme dengan duma yang berubah, libat C.H. McDwain. Coostitutionalism and the Changing World (USA: Cambridge University Pre .. Harvard University, 1939). Bub! ini merupakan suatu collected papera dan C.H. MeDwain.

Juni 1993

211

Demokrasi Berdasarkan Konslilusi

hukum berikutnya di dalam negara tersebut.21 Berdasarkan usaha-usaha interprestasi sejarah, ditemukan bahwa usul pandangan negara dari Prof. Soepomo yang kemudian beJiau istilahkan sebagai pandangan negara integralistik sebagai alternatif dari pandangan yang berdasarkan "teori perseorangan" atau "teori individualistis" dan "teori golongan" atau "teori blas".29 Pandangan Prof. Soepomo tersebut mengalldung antara lain unsur total iter dari ajaran filsuf Bara!: Spinoza, Adam MIlIIer dan Hegel. Filsafat negara Hegel mengajarkan pandangan negata OrBanik dan totaIiter, dan meletakhn kedaulatan pada negara sWisouvereiniteit) yang menjelma pada "diri raja. Dalam konteu ini kedalllatat1 rakyat (volksouvereiniteit) tidak dikenaI.JO Selahjuthya dr. Matsillam berpendapat, bahwa usuJ pandangan negara

integra}lstlk Soepolilo yang di dalamnya terkandung ajaran Hegel sebagai bagian yang talc terpisahkan. hila dilanjlllkon. alcan membawa akibat yang bertentangan dengan asas kedauJatan raJcyat di dalam UUD 1945. Namun dengan masuJarya pasaJ-pasaJ tentang haIc-lwlc asasi lIUllIUSia di dalam UUD 1945, sebenamya klJnsep integraJistik Soeponw ini teIah tenolalc dengan sadiritrya. D.a1am Diskusi Forum Indonesia Muda ke-9 pada tanggal 2 Desember 1991 yang laIu, "gugatan" penulis mengenai kaitan antara pengangkatan anggota-anggota ABRI di DPR dengan asas equality before the law temyata tela!l ditotak 0100 Jend. Hasnan Habib. Hasnan berpendapat bahwa hal itu adalljh berdasarkan konvensi ketatanegaraan. Perlu diketahui bahwa pepgertian dari konvensi ketatanegaraan ialah "aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak dituli5" .31 Dhia P.r~ Yoedha. salah SllPrang anggota staf redaksi Harian Kompas Y3JIg jugil DIllrupak311 anggota Forum Indonesia Mu\la, dalam rapgkuman diskusi d«mgan jU<{\l1 "r(llltllllglUlOwifungsi ABlU pada Regenerasi Masyarakat Industri· membela pendapat Hasnan llabib tersebut. SOOinQ3

"M..... lIam Simanj"""k, -u~ Hege_ ~ P_g"" IVIf"TG 1JU
MaaiUam Simanjunl,ak. Loc. A'.

" Lilla! Penje~ UJ11Um.l1UD 1945 dalam,MuhamnwI Yamin, ~.

Nomor 3. Tahun XXIII

at., hal. 3S.

212

Hukum dan Pembanfiunan

"bersama sejumlah pokok pikiran di dalam UUD 1945, konvensi dan konsensus itu dapat menjadi dasar legitimasi konsep dwifungsi ABRI".32 Berdasarkan konsep tentang konvensi ketatanegaraan di dalam UUD 1945 sebagaimana penulis kutip di atas, maka penulis melihat bahwa penyebutan konvensi sebagai salah satu dasar legitimasi dwifungsi ABRI · adalah tidak tepat, karena tidak mungkin suatu konvensi bertentangan dehgan pasal-pasal yang tercantum di dalamnya, yakni pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pengertian "golongan-golongan" ialah "badan-badan ko1ektif seperti koperasi, serikat sekerja dan lain-lain badan kolektif". Intinya, ayat ini "mengingat akan adanya golongan-golongan dalam badanbadan ekonomi, dan bukan ABRI.33 Selain itu, dari sudut logika hUkum ketatanegaraan adalah tidak mung kin timbul konvensi apabila ketentuan-ketentuan di dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945 sudah jelas-jelas mengaturnya. Konvensi baru bisa timbul apabiJa tida)c ada suatu ketentuan pun di dalarh pembukaan, Batang Tubuh atau penjelasan UUD 1945 yang mengatur mengenai hal tersebut. Selain itu, patut dicatat bahwa pada dasarnya suatu konvensi tidak boleh bertentangan dengankaedah-kaedah yang tertulis. Demokrasi

Ekonomi~

"Kekeluargaan" Bukanlah "Kekerabatan"

Kaedah-kaedah mengenai demokrasi ekonomi Indonesia yang berdasarkan pasal 33 UUD 1945 selama ini seolah-olah hanya menjadi "milik" dari kalangan ekonomi saja, padahal seharusnya juga ada usaha-uasaha dari kalangan lainnya - terutama dari kalangan hukum -untuk memberikan penafsirannya atas kaedah-kaedah dari pasal 33 UUD 1945 tersebut. Pada dasarnya, kaedah-kaedah di dalam pasal 33 UUD 1945 tersebut menggariskan adanya: I.

2.

3.

suaru perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkon aras asas kekeluargaan; suaru penguasaan aras-eubang-eabang produksi yang penting bagi lIegara dan yang menguasai hajal bldup orang banyak; suatu penguasaan (olc/' negara) terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya unluk dipergunaiwn bagi sebesar besar kemakmuran rakyat.

n Kompas, 3 Ianuari. 1992'~ h~t."_5. » Lihat penjelasan resmi ,pasal

i ayat"(l) UUD 1945. Juni 1993

Demokrasi Berdasarkan Konstitusi

213

Penjelasan resmi (authentical interprestatie) dari pasal 33 UUD 1945 ini pada dasarnya mencita-citakan agar kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, dan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersarna berdasar atas asas kekeluargaan, dan para founding fathers memberikan alternatif agar dipergunakan bentuk koperasi sebagai bentuk yang ideal. Perlu ditegaskan di sini, bahwa pengertian "kekeluargaan" dalarn pasal 33 ayat (I) ini tidak sarna dengan "kekerabatan". Hal ini bisa kita paharni bila kita Inenggunakan pendekatan antropologis untuk menganalisa hal ini. Untuk tnemahami mengenai hal ini, kbususnya dari perspektif ekonomi, maka akan merupaltan suatu hal yang sangat menarik apabila kita mengikuti penjabatatt-penjabaran yang telah dilakukan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISE!) yang disusun dalarn rangka memenuhi keinginan Presiden Soeharto dalam Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 1989.'" Dalam Pidato Kenegaraan tersebut Presiden menekankan keinginan agar dipikirkan penjabaran yang lebih luas dan lengkap mengenai Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila. Diinginkan, agar rumusan-rumusan tersebut "di satu pihalc: memilild integritas ilmiah seeara universal, di lain pihak, dikaitkan dengan peI\gamaian semua sila dalarn Pancasila selaku kesatuan ... ". >S

Asas Persamaan di Hadapan Hukum Salah satu dari nilai-nilai di dalam UUD 1945 yang mendapat pengaruh dari ajllTan Dicey ialah mengenai asas persarnaan di hadapan hukum (equality before the law). Asas ini dikandung di dalarn pasal 27 ayat (I) UUD 1945 yang menegaskan bahwa segala warga negara bersarnaan kedudukannya di dali!ll hukulll dan pemerintahan dan wajib untuk menjunjung hukum dan pernerjntahllll dan wajib untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu den~an ti!lak ada keeualinya. 36 DaJam p~a\cte~ya, penul\$ memandang ma,sih diperlukan adanYli suatu pemilihan IImum yang "berkesarnaan", dalam arti mewberi perlakuan yang adij kepada ketig,! organisasi sosial politik (OFSOSPOI) peserta pemilihan

Sf

ibl4n Sarjana Ekonomi lq.donesia (lSEI). Op.

at.,

hal. iii.

»Cuplikan"PidatQ KeOygaraan Presiden Soeharto pada tangga! 16 Ekanomi Indonesia (!SEI). Op. Cit.

AguSlUS 1989 dalam Ikatan $aljana

~ Di~tip dad Muh.mmad Yam.in, Op. Cil" hal. 27. P~njela.san dari pasal ini hany. mengalaun. -telah jeta,·. U.ntukjelasnya dapat..diiihal pada hal. 44 dari-buku toraobut.

N.QmOr J Tahull XXIII

214 umum. Prof. C.F. Strong pernab mengemukakan b31lwa pengertian (termibololli) "demokrasi" dipergunakan secara beMtiasl. Kadahg-kadang ia berarti suatu bentuk pemerintahan (il form ofgavel'trl1lem) dan k'adang-l1adang berkOllbtasi suatu kondisi darl masyarakat (a condition of wciety). SelabjutnYII, -dlil8ln memberikan pengertiannya merrgenai "demokrasi p<\l1tik" III ihehggari~tlm tiga kriteria: (1) kebebasan untuk ntenyatakah pei\dap'at' cialam ,pemilihan umum, (2) kebebasan mimbar dan (3) 1ce'bebasan pers.3' Dalant salah S3tu tulisan di Majalah Hukunt dan Pernbangunan, penulis pernah Ihengurailtan mengenai ketiga unSur tersebut secllta rinei. Namun dalam kesempatan Ini peliulis hanya akan membahas mengenai perlunya untuk menegakkan asas equality before the law dalam pemllihan umurii kita. Sebagaimana diketahui, ada empat asas yang sekarang dipergunaJ{an dalam pemilihan umum kita, yaitu asas-asas: "Iangsung", "unturrl". "bebas" dan "rahasia". Pada waktu UUDS 1950 masih berlaku di negara leita, ada sliatu ketentuan ideal yang tercantum di dalam pasal 35-nya, yaitll: 3a "Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauafr itu dinyatakiJn dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dllakuKDn menurut hale pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cora yang juga menjamin kebebasan mengeiuarkan suara". Apabila kita perhatikan rambu-rambu pasal 35 tersebut, malta akan nampaldah bahwa ada suatu asas luhur yang tercantum di daJamnya, yakni adanya suatu pemerintahan yang didasarkan alas kemauan rUyat. Yana pokok iaJah, adanya suatu keinginan untuk mengadakan suatu pemilihan umum yang "berkaJa", · "jujur", "berkesamaan" dan "rahasia" (a~u cara apapun asalkan tidak bertentangan dengan kebebasan l/ntllk mengeluarkan suara). Dari unsur-unsur tersebut, maka yang dewasa ini bel\lm terWlljud di dalam kehidupan ketatanegaraan kita adalah asas "berkesamaan" dan "jUjUf". Kedua asas ini patut untuk dipertimbangkan dalam masa-masa yang akan datang, walaupun untuk pemilihan umum pada tahun 1992 yang lalu belum ada perubahan undang-undang pemilihan umum, yakni UU No. 1 tahun

17 C.F. Strollj. Modem Political Consilution.s: An Introduction 10 1M ComparaJi~ Study of 7Mir History aNI Exislin, Fo,," (London: Sidqwick & Jocklan Limiled. 1963). hal. 12-13 .

• Soepomo. Op. Cit .• hal. 41.

Juni 1993

Demokrasi Berdasarkan Konstilusi

215

1985.'" Dalam pemilihan-pemilihan umum yang akan datang, mungkinkah terwujud adanya perlakuan yang sarna terhadap ketiga organisasi sosial politik peserta pemilihan umum? Dengan kata lain, mungkinkah kaedahkaedah equality before the law diterapkan di sini, di samping kaedah "jujur"? Kaedah "berkesamaan" inilah sebenarnya yang diinginkan para orsospol, di mana mereka mengusulkalUlya sebagai kaedah yang "adil". Pengertian ' "adil" kadangkala memang memancing perdebatan yang berkepanjangan. Hal ini bahkan terjadi sejak masa Socrates. Sebagaimana dikisahkan dalam salah satu karya Idasik Plato, The Republic, Polemarchos mengundang Socrates dan Glaucon untuk mengunjungi rumah ayahnya yang bemama Cephal os. Berbagai temannya yang lain juga telah berada di sana. Cepbalos kemudian membicarakan mengenai abad yang lampau: dirnana pembicaraan tersebut kemudian beralih menjadi pembicaraan mengenai "keadilan" ... Perdebatan itupun ternyata kemudian menghasilkan berbagai terrninologi mengenai "keadilan". Fungsi Hukum dan Agen Perubahan Berbicara mengenai agent of change, barus kita kaitkan kembali dengan fungsi bukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Hal ini bisa kita lihat dalam tatanan di bawah ini:41

Tujuan Nasional

• Hal ini tcljadi untuk pcrt.lml blioy. di dal.m masa Qrdc BaN. bahwa suatu pemilihan umum diaelengglraltan taOPI didahului dcngan perubahan undang-undangnya . Liba' Satya Arinanto. -Dcmokratiaaai Kchidupan Politik di Indonesia Menyongaong Pemilu 1992 daR Sidarli Umum MPR 1993', HuJcum dIU! PembangUIfQII, 5: 446-460,Oktobc:r, 1991. .. Eric H. Wannington dan Philip G, Rouse (cd •.), Great DiaI"",es of Plato (USA: New York, 1956), hal. 118, et. uqq. '1 Prof. Padmo Wabjono, -Demokrasi Paneasila Mcnunn Undang-Undang Dasar 1945· (matalah disampaikan paela Seminar Ketatanegaraan 30 Tahun Kembali kc UUD 1945 yang diadaun di Fakultaa Hulrum Univcraitaa Padjadjaran. 5 Juli. 1989). hal. 13. Satya Arinanto. Hukumdan Dcmomsi. Op. A'., hoI. 8.

Nomor J Tahun XXIII

216

Hukum dan Pembangunan

L(cIal ... Pembukaan UUD 1945 >J Nilai-nilai Tatanan Kehidupan (Social engineering with law 8S a tool.) Pasal-pasal UUD 1945

Masyarakat Adi 1 dan MakDur Berdasarkan Pancasi La

Cita-cita untule menjadilean hukum sebagai a1at rekayasa sosial masyarakat tersebut hams Idta rintis sejak saat inL Dari sinilah "leita harus mulai beranjak . . Penulis harap, organisasi-<>rganisasi swadaya masyarakat (LSM)lah yangseharusnya menjadi agen perubahan. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan UUD 1945 melalui penjelasan pasal 28, 29 ayat (2) dan 34 sebagaimana penulis'kutip di awal makalah inL Penulis harap, uraian sederhana ini dapat dikembangkan menjadi bahan diskusi lebih lanjut, walaupun hasil diskusi tersebut - dengan meminjam terminologi Karl Mannheim -- entah akan menjadi semacam "ideologi" atau "utopia".42

DAFTAR KEPUSTAKAAN AI Rasid, Harun, Himpunan Kuliah-kuliah Hukum Prof.DjokOSlllono, Jakafta: Ghalia Indonesia, 1982.

Tala Negara

--;-;-..,-' Himpunon Kuliah-kuliah Rmu Negara Prof. Djokosoetono, Jakarta: Ghalia IndoneSia, 1982.

"Bahan-bahan Pelengkap Perkuliahan Kekuasaan Kehakiman (peninjauan dari Segi Hukum Tata Negarar. Depok: Pusat

Arinanto,

Satya.

Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991.

_ _ _' ., ·Suplemen: Himpunan Peraruran Hukum Tara Negara untuk

C Prot"'Karl Mannhcim. Ideology and Utopia: An Iot.roduCtiOD to the Sociology of Knowledae, atau Id"",1ogi daa Utopia: Meoyiugkap Kaitau Pikiran daa Politik. "'Ii. F. Budi Raidima.

(yogywrta: Vayasan Kanisiul. 1991). Dr. Arid Budiman dalam Pcngantam)'1 mengatakaD bahwa nlCOUrut pikiian baru dari Mannhcim. -ideologi- berarti -ramalan tentang maaa depan yang didasarkan paela sistem yang sekarang berlaw-. sedaogkln ·utopia- diartikan sebagai -ramalan tcntang masa depan yang didasa~n pada listem lain, ya~g pada saat ini tidak sedang berlangsung- .

Juni 1993

Demokrasi Berdasarkan Konslilusi

217

PerkuUahan "Asas-asas Hukum Tata Negara" dan "Lembaga Kepresidenan". Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991.

_ _ _ . Hukum dan Demokrasi. Jakarta: Ind-Hill Co, 1991. --::_.,.,-' "Demokratisasi Kehidupan PoUlik di Indonesia Menyongsong Pemilu 1992 dan Sidang Umum MPR 1993", Hukum dan Pembangunan, No.5: 446-460, Oktober, 1991. lierman, Harold J., Law and llevolution: The Fonnation 0/ Western Legal TI'rUlition. Cambridge: Harvard University Press, 1983. Dicey, A.V. An ItlttoductilJn to tM Study o/tM Law o/tM Constitution dengan Kala Pengantar dari E.C.S. Wade. London: English Book Society and Macmillan & Co Ltd, 1%8. Falrultas Hulrum dan llmu Pengetahuan Kernasyarakatan Universitas Indonesia., Simposium Indonesia Negara Hukum dan Seminar ktatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: P.T. Seruling Masa, 1966. Feith, Herbert.,The Decline 0/ Constitutional Democracy in Indonesia, Ithaca: Cornell University Press, 1964.

F011lRf Keadilan, 22: 20-41, 1990. Harman, Beany K. dan Hendardi., Konstitusionalisme, Peran DPR dan Judidq/ R,evuilll, Jakarta: YLBHI dan JARIM, 1991. Hart, fJ.J.-.A., The Concept 0/ Law, Great Britain: Oxford University Press, 1961. HlIUirin. TtUuh Seran.tk!li T.en(ang HuJ;um, Ja!s:aTUl: Bina AkHra, 1985. Hirnawau, Ch., Pendekatan Ekonomi Terhadap Hl4kum Sebagai Swana Pengembalian Wrbawa Hukum (pidatp PeoguXu)lan pada Upacara Penerimaan Ja!latan Guru Besaf Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Jakarta :. Penerbit Universit3ll Indonesia (UI-Press), 1991.

Ikalan Sarjano Ekonomi Indonesia, (ISEl)., Penjnbaran. Demokrasi 8koI)0"" Jakarta: 1990. Norrwc 3 TahJ
218

. Hukum dati Pembangullan

Kesatuan Aksi Mahasiswa lndofle~a (KAMI), Jallir Boru SesuJDh Runtuhnya Ekonomi Te'rpimpin {1he Leader, the Man and the Gun). Jakarta: Sinar Rarapan, 1984. Kompas, 3 Januari, 1992.

Kusnardi, Moh. dan Hartnaily Ibrahiln., f>ehgtmtat HakIJni Taia Negara Indousfn, Jakarta: Pusat Studi Hulrum T:!ta Negara Fakiiltas lIukum Universitas Indonesia, 1983. Lev, Daniel S., Hukum dan Politik di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1990. Logemann, J.H.A., Over de Theorie van Een SteUig Sttwtsrecht, Jakarta: P.T. Penerbit dan Percetakan "Saksama", 1954. _-::-_. Nieuwe Gegevens Over Het 01lStaan van de IndonesiscTle Grondwet van 1945 Oklu Keterongan-keterongan Baru tentang Tetjadinya Undong-Undong dasar 1945 (diterjemahkan oleh Prof. Darji Darmodiharjo). Jakarta: Aries Lima, 1985. McIlwain, C.H., Constitutionalism and the Changing World, USA: Cambridge University Press, 1939. Mannheim, Karl, Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge Oklu Ideologi dan Utopia: Menyingkap KDiJan Amaro Pikiron dan Politik, diterj. F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1991. Persahi, Kerongka Landasan Pembangunan Hukum, Jakarta: Sinar Harapan, 1991. Pound, Roscoe. An Introduction to the Philosophy of Law, USA: Yale University Press, 1969. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republil:: Indonesia. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Maret 1988, Jakarta: 1988. Seno Adji, Oemar, Pers: Aspek-aspek Hukum, Jakarta: Erlangga, 1977. Simanjuntak, Marsillam. 'Unsur Hegelian dalam' Pandangan Negara JUII; 1993

Demokrasi Berdasarkan Konslilusi

219

Integralistik" (Skripsi pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (989). Suny, Ismail, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta: Aksara baru, 1980. Soepomo, UndDng-UndDng Dasar Sementaro Republik Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974. Wahjono, Padmo. Indonesia Negaro Berdasarkan Alas Hukum. Jakarta: Ohalia Indonesia, 1982.

*****

iKami ~ mernlanlu muIt~ ANDA MEMBUTUHKAN BUKU DAN PENERBITAN HUKUM? Kebelulan Buku alau penerbilan yang dimaksud lidak ada di kola anda, padahal anda amat memerlukannya. HI/bungi kami dengafl sural damserlakan perangko balasan didalamnya. Kami akan segera mf!mbontu anda Tata Usaha Majalah

JI. Cirebon 5 TeJp. (021) 335432 Jakarta Pusat.

Nomor 3 Tahun..XXIIl