DEMOGRAFI DAN ANGKATAN KERJA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA : SUATU TELAAH METODE ANALISIS
Sri Anugrah Natalina Fakultas Ekonomi Universitas Pawyatan Daha Kediri
ABSTRAK Demografi dan angkatan kerja merupakan permasalahan yang secara kontinue ada dalam sebuah pemerintahan. Efek negatif yang tercitrakan dari demografi dan angkatan kerja merupakan sumber penghambat program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Permasalahan tersebut diatasi dan dipecahkan oleh suatu pemerintahan secara parsial tetapi tidak diselesaikan secara eksogenous. Usaha-usaha secara umum yang telah dilakukan oleh suatu pemerintahan adalah dengan berbagai program pengurangan jumlah kelahiran, sedangkan usaha tersebut akan selalu berhadapan dengan faktor-faktor sosial ekonomi, adat dan tata nilai yang sering tidak sejalan dengan pembatasan kelahiran. Sebaliknya, pengurangan kelahiran akan berimplikasi pada peningkatan kehidupan sosial dan usaha pembangunan. Kelemahan yang utama pada studi demografi adalah tidak dapatnya membuat suatu prediksi yang baik. Prediksi yang digunakan bisa sangat menyimpang bila adanya pengaruh ekonomi dunia yang sebelumnya tidak dapat diduga, seperti : resesi yang berkepanjangan dan naik / turunnya harga minyak dunia. Angkatan kerja yang besar akan menimbulkan masalah karena daya serap perekonomian Indonesia masih lemah. Kesempatan kerja yang diciptakan masih kurang sehingga sebagian besar angkatan kerja setengah menganggur. Proyeksi kesempatan kerja dapat dilakukan dengan memakai elastisitas output ( Output Elasticity of Employment ).. Peningkatan konsumsi yang beralih dari pangan yang sudah mencukupi ke jasa-jasa termasuk jasa-jasa pendidikan dan kesehatan berpengaruh pada meningkatnya status kesehatan akan berarti semakin kecilnya tingkat kematian umumnya dan tingkat kematian anak / bayi khususnya. Selanjutnya meningkatnya pendidikan akan meningkatkan pula kesadaran akan pentingnya usahausaha pengaturan di bidang kependudukan dan sekaligus meningkatkan pengetahuan khususnya yang menyangkut pelaksanaan teknis keluarga berencana (KB). Perubahan struktur lapangan kerja juga berpengaruh pada perubahan dalam kecakapan dan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan. Permasalahan demografi tersebut terutama bersumber dari banyaknya “supply” tenaga kerja dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk menyerap angkatan kerja tidaklah sebaik apa yang diharapkan. Negosiasi perlu dilakukan antara angkatan kerja dengan pengusaha yang didasarkan pada evident-based yang akan menghasilkan lost-lost solution dan ini justru akan memperparah situasi sosial kemasyarakatan dalam skala yang lebih luas.
Kata Kunci : Demografi, Angkatan Kerja dan Pemerintah
A. PENDAHULUAN
reformasi telah berganti pemimpin negara sebanyak
Berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh
empat kali, salah satu bentuk perubahan pada
pemimpin negara Indonesia yang sejak bergulirnya
bentuk kebijakan pemerintahan adalah dengan 103
dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah
dikerucutkan ke permasalahan-permasalahan
pada tahun 2004 yang selanjutnya diubah dengan
dalam lingkup daerah.
Perpu No. 3 tahun 2005. Otonomi Daerah adalah
Demografi dan angkatan kerja merupakan
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
permasalahan yang secara kontinue ada dalam
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
sebuah pemerintahan. Efek negatif yang tercitrakan
pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat
dari demografi dan angkatan kerja merupakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan (
sumber penghambat program pembangunan dan
UU No. 32 Tahun 2004 ). Undang-Undang
pertumbuhan ekonomi. Permasalahan tersebut
Otonomi Daerah didalamnya menguraikan tugas
diatasi dan dipecahkan oleh suatu pemerintahan
dan kewajiban dari Pemerintah Daerah, bahwa
secara parsial tetapi tidak diselesaikan secara
Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan
eksogenous. Cara yang dapat dilakukan untuk
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang
memecahkan permasalahan tersebut adalah
merupakan limpahan Pemerintah Pusat kepada
dengan penyesuaian interaktif dengan faktor-faktor
Daerah. Sedangkan yang tetap menjadi bagian
sosial-ekonomi dan demografi. Hubungan timbal
kebijakan dari Pemerintahan Pusat adalah seperti
balik antara faktor demografi dan sosial ekonomi
politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter
akan sangat membantu memberikan dasar yang
dan fiskal nasional . Pendelegasian kewenangan
kuat untuk formulasi kerangka kebijakan
tersebut disertai dengan penyerahan dan
kependudukan masyarakat secara keseluruhan.
pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta
Usaha-usaha secara umum yang telah dilakukan
sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka
oleh suatu pemerintahan adalah dengan berbagai
desentralisasi fiskal. Pendanaan kewenangan yang
program pengurangan jumlah kelahiran,
diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua
sedangkan usaha tersebut akan selalu berhadapan
cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan
dengan faktor-faktor sosial ekonomi, adat dan tata
daerah sendiri dan mekanisme perimbangan
nilai yang sering tidak sejalan dengan pembatasan
keuangan Pusat - Daerah dan antar Daerah.
kelahiran. Sebaliknya, pengurangan kelahiran akan
Kewenangan untuk memanfaatkan sumber
berimplikasi pada peningkatan kehidupan sosial
keuangan sendiri dilakukan dalam wadah
dan usaha pembangunan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber
Jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan, serta
utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi
struktur umur dan jenis kelamin sangat berpengaruh
Daerah. Pemerintahan Daerah dituntut untuk dapat
pada perkembangan ekonomi. Demografi sangat
mengembangkan dan mengolah potensi dan
berpengaruh dengan jumlah angkatan kerja, karena
permasalahan yang ada dalam wilayah dengan
dengan tingkat pertumbuhan penduduk maka
sendiri, sehingga permasalahan nasional
berakibat pada pertumbuhan angkatan kerja. Permasalahan yang akan muncul dengan
104
pertumbuhan angkatan kerja adalah wadah untuk
) mencoba memperkirakan nilai ekonomi dapat
angkatan kerja juga harus tumbuh seiring dengan
meningkat bila dicegahnya kelahiran anak, karena
pertumbuhan angkatan kerja. Bila tidak tercipta
setiap anak mengandung aliran ongkos dan
suatu lapangan kerja yang banyak, maka akan
keuntungan di masa depan. Kemudian
tercipta pengangguran. Pertumbuhan angkatan
dikembangkan oleh Zaiden ( 1960 ) bahwa
kerja yang tidak didorong dengan etos kerja dan
pendekatan yang dilakukan adalah usaha
motivasi tinggi, produktivitas kerja tinggi, tingkat
penurunan tingkat kelahiran adalah sebuah
pendidikan dan skill yang bagus maka akan
investasi. Kelahiran akan membawa ongkos-
menciptakan suatu permasalah yang lebih berat.
ongkos di masa yang akan datang sehingga dapat
Jumlah penduduk yang besar menyebabkan
mengurangi pendapatan , sedangkan keuntungan
tingginya tingkat konsumsi, dan rendahnya tingkat
adalah banyaknya konsumsi yang dihindarkan
pendapatan perkapita. Jumlah tabungan nasional
sehingga naiknya tingkat tabungan perkapita. Akan
menjadi rendah dan masih harus dikeluarkan juga
tetapi pada pendekatan mikro ini masih banyak
untuk kesejahteraan penduduk, sedangkan sisanya
kelemahan yang dapat menyebabkan ’bias’,
yang nilainya semakin kecil tersebut berakibat
misalnya kesukaran dalam menentukan apa saja
pada rendahnya pertumbuhan ekonomi.
yang dianggap sebagai ongkos dan keuntungan dapat dicegahnya kelahiran seorang anak.
B. RELEVANSI FAKTOR DEMOGRAFI DALAM EKONOMI
Menurut Model Pembangunan Harrod – Domar menguraikan bahwa makin tinggi tingkat
Berdasarkan teori ekonomi telah diuraikan
pendapatan dan atau makin rendah jumlah
bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor
penduduk makin tinggi jumlah tabungan nasional,
produksi utama dalam terciptanya suatu alur
dengan demikian pengaruh faktor penduduk dalam
perekonomian. Dikenal juga dengan Law of
pertumbuhan ekonomi dapat diikuti menurut dua
Demininshing Return, yaitu hukum yang
jalur. Pertama, lebih lambatnya tingkat
menerangkan berkurangnya pertambahan output
pertumbuhan penduduk akan menaikkan
jika tenaga kerja ditambah terus, sedang faktor
tabungan. Kedua, proporsi tabungan yang harus
produksi yang lain dibuat konstan. Malthus
dipergunakan untuk pengeluaran kesejahteraan
menguraikan sebuah teori kependudukan yang
juga lebih kecil, karena itu pendapatan nasional
dihubungkan dengan tingkat produksi pangan,
akan naik lebih cepat . Model diat as
bahwa perkembangan penduduk akan mengikuti
disempurnakan oleh Demeny yaitu dengan
deret ukur, sedangkan perkembangan pangan
memasukkan faktor-faktor eksogenous untuk
mengikuti deret hitung. Jadi, apabila penduduk
memperhitungkan perbaikan dalam keahlian dan
kekurangan pangan maka mortalitas akan naik dan
motivasi tenaga kerja. Pengaruh penduduk pada
tercipta keseimbangan lagi. Stephen Enke ( 1960
pendapatan nasional terjadi lewat fungsi produksi 105
dan konsumsi. Sebagai faktor produksi angkatan
struktur lapangan kerja dan produksi diperkirakan
kerja mempunyai kontribusi positif pada
akan memantapkan lebih lanjut transformasi
pertumbuhan Produk Domestik Bruto ( PDB ).
demografis yang telah mulai terjadi. Peningkatan
Tetapi pertumbuhan penduduk menaikkan tingkat
konsumsi yang beralih dari pangan yang sudah
konsumsi mengurangi investasi yang seterusnya
mencukupi ke jasa-jasa termasuk jasa-jasa
memperlambat
perkapit al.
pendidikan dan kesehatan berpengaruh pada
Konsekuensinya laju pertumbuhan PDB akan
meningkatnya status kesehatan akan berarti
menjadi lebih lambat. Kenaikan penduduk yang
semakin kecilnya tingkat kematian umumnya dan
tinggi akan menaikkan tingkat konsumsi dan
tingkat kematian anak / bayi khususnya.
menurunkan tabungan. Sedangkan tingkat investasi
Selanjutnya meningkatnya pendidikan akan
yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan
meningkatkan pula kesadaran akan pentingnya
PDB juga berkurang karena angkatan kerja lebih
usaha-usaha pengaturan di bidang kependudukan
banyak.
dan sekaligus meningkatkan pengetahuan
akumulasi
khususnya yang menyangkut pelaksanaan teknis C. ANGKATAN KERJA, KESEMPATAN
keluarga berencana ( KB ). Pengaruh terbesar
KERJA DAN PERMASALAHAN
adalah adanya peralihan lapangan kerja dari sektor
PEMBANGUNAN
pertanian ke sektor nonpertanian. Perubahan
Kelemahan yang utama pada studi
struktur lapangan kerja juga berpengaruh pada
demografi adalah tidak dapatnya membuat suatu
perubahan dalam kecakapan dan keterampilan
prediksi yang baik. Prediksi yang digunakan bisa
tenaga kerja yang dibutuhkan.
sangat menyimpang bila adanya pengaruh ekonomi
Pengembangan sektor informal memiliki
dunia yang sebelumnya tidak dapat diduga, seperti
tujuan untuk memberikan keleluasaan bagi
: resesi yang berkepanjangan dan naik / turunnya
angkatan kerja yang tidak memenuhi kualifikasi
harga minyak dunia. Faktor kependudukan hanya
standart kecakapan dan ketrampilan yang di
dilihat peranannya dalam pembentukan angkatan
syaratkan oleh penyedia lapangan kerja. Dengan
kerja. Angkatan kerja yang besar akan
sektor informal mudahnya entry dalam sektor ini
menimbulkan masalah karena daya serap ekonomi
karena hampir tidak memerlukan keahlian dan
Indonesia masih lemah. Kesempatan kerja yang
modal yang besar, seolah-olah “menjamin” bahwa
diciptakan masih kurang sehingga sebagian besar
setiap orang dapat “bekerja” asal mau. Dengan
angkatan kerja setengah menganggur. Proyeksi
perkembangan jumlah penduduk yang tinggi maka
kesempatan kerja dapat dilakukan dengan
semua angkatan kerja memerlukan pekerjaan
memakai elastisitas output ( Output Elasticity of
untuk memperoleh penghasilan untuk dapat
Employment ). Pertumbuhan ekonomi dan
menunjang hidupnya. Dalam perekonomian
perubahan-perubahan fundamental dibidang
Indonesia, angkatan kerja dan kesempatan kerja
106
tidak secara bersama ditentukan dalam suatu pasar
penyantunan usia lanjut dari keluarga ke institusi.
kerja dimana tingkat upah bertindak sebagai faktor
Apabila keadaan ini terjadi, maka tanggung jawab
penyeimbang.
pemerintah akan menjadi bertambah berat (Kasto
Pada tataran konsep terlihat adanya konsep
dalam Prijono, 1995).
yang masih dipakai oleh BPS untuk menjaring
Penduduk Indonesia pada saat ini masih
penduduk yang sebenarnya tidak sesuai lagi
digolongkan sebagai penduduk muda. Itu berarti
dengan kondisi pada saat ini. Konsep bahwa
jika tidak ada kondisi yang sangat ekstrim, seperti
Indonesia merupakan “closed population” masih
misalnya peperangan (dalam peperangan akan
dianut padahal penduduk Indonesia yang bekerja
banyak orang muda yang mati), maka penurunan
di luar negeri sudah begitu banyak. Dengan
pertumbuhan penduduk tidak secara otomatis
konsep “close population” maka penduduk
menurunkan pertumbuhan angkatan kerja. Dalam
Indonesia yang berada di luar negeri tidak
kondisi normal, pertumbuhan penduduk akan
“terjaring”. Demikian pula penggunaan kombinasi
menurunkan jumlah penduduk pada struktur yang
antara “de-facto” dan “de-jure” dalam pendataan
muda (0 – 15 tahun). Namun untuk beberapa saat
menjadi sangat membingungkan, khususnya
masih akan meningkatkan jumlah penduduk
dimana saat ini mobilitas penduduk di beberapa
struktur umur di atasnya. Pada penduduk yang
daerah sudah sangat tinggi. Transisi fertilitas dan
tergolong muda seperti Indonesia, pertumbuhan
mortalitas telah berpengaruh pada jumlah dan
penduduk usia kerja (15 – 64) menjadi lebih tinggi
struktur umur penduduk Indonesia, terutama
daripada pertumbuhan penduduk itu sendiri. Ini
jumlah dan persentase penduduk usia dibawah 15
dapat terlihat dari data dimana antara tahun 1990
tahun (0 – 14). Antara tahun 1990 – 95, penduduk
– 1995 penduduk usia kerja per tahun rata-rata
Indonesia tumbuh sebesar rata-rata 1,66 persen
2,7 persen per tahun, kemudian menurun menjadi
per tahun dan diharapkan turun menjadi 1,23
2,4 persen per tahun antara tahun 1995 – 2000
persen antara tahun 2000 – 2005 dan kembali turun
dan kemudian menurun lagi menjadi 1,1, persen
menjadi 0,68 persen antara tahun 2015 – 2020 (
per tahun antara tahun 2015 – 2020. Secara
Prijono, 2001 ). Pergeseran struktur umur muda
absolut, penduduk usia kerja akan meningkat dari
ke umur tua produkt if akan membawa
121,6 juta pada tahun 1995 menjadi 136,5 juta
konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan
pada tahun 2000 dan kemudian menjadi 182,5
terutama pendidikan tinggi dan kesempatan kerja.
juta pada tahun 2020.( Prijono, 2001 )
Sedangkan pergeseran struktur umur produktif ke
Sejalan dengan pertumbuhan penduduk
umur tua pada akhirnya akan mempunyai dampak
yang tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan
terhadap persoalan penyantunan penduduk usia
kerjanya pun cukup tinggi. Angkatan kerja
lanjut. Bersamaan dengan perubahan sosial
bertambah dari sekitar 73,9 juta orang pada tahun
ekonomi diperkirakan akan terjadi pergeseran pola
1990, menjadi sekitar 96,5 juta pada tahun 2000 107
dan meningkat lagi menjadi 144,7 juta pada tahun
pas-pasan, atau bahkan rendah, hanya bisa
2020. Permasalahan yang ditimbulkan oleh
menempati posisi yang sangat rendah. Ditambah
besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja
dengan banyaknya “supply” tenaga kerja yang
tersebut di satu pihak menuntut kesempatan kerja
tersedia menyebabkan mereka tidak memiliki
yang lebih besar, di pihak lain menuntut pembinaan
posisi tawar menawar yang memadai. Jika kembali
angkatan kerja itu sendiri agar mampu
pada premis bahwa perluasan kesempatan kerja
menghasilkan keluaran yang lebih tinggi sebagai
hanya dapat diperoleh melalui pertumbuhan
prasyarat untuk menuju tahap tinggal landas.Tahap
ekonomi, maka dibutuhkan kearifan bersama
ini harus diantisipasi oleh pemerintah dan dunia
antara pengusaha dan pekerja untuk menyikapi
usaha sebagai pihak pemberi kerja atau pembuka
hubungan antara pengusaha dan pekerja, terutama
lapangan pekerjaan. Lapangan kerja datang dari
berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan
adanya pert umbuhan ekonomi. Namun
pekerja. Apa yang terjadi belakangan ini dengan
pertumbuhan yang tinggi tidak selalu memberikan
adanya pemogokan serta aksi pekerja yang
lapangan kerja yang besar. Ini berkaitan dengan
cenderung tidak terkendali dalam jangka pendek
strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh
mungkin dirasakan menguntungkan bagi pekerja,
pemerintah dan dunia usaha. Hal lain yang juga
namun dalam jangka panjang akan merugikan
harus diperhatikan dalam menganalisa hubungan
semua pihak (lost-lost solution). Jika kemudian
antara angkatan kerja dan kesempatan kerja
kegiatan ekonomi mengalami kemandegan karena
adalah bahwa jika kesempatan kerja berada di
pengusaha enggan menanamkan modalnya di
atas angkatan kerja bukan berarti masalah
Indonesia, maka itu tentu saja mengganggu
ket enagakerjaan, at au lebih khususnya
pertumbuhan ekonomi. Bagaimana angkatan kerja
pengangguran, teratasi. Adanya kesempatan kerja
akan terserap jika pertumbuhan ekonomi yang
baru merupakan “potensi” dan “potensi” tersebut
rendah? Padahal Indonesia membutuhkan
mungkin saja tidak dapat dimanfaatkan bila
pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menyerap
angkatan kerja yang tersedia tidak memiliki kualitas
angkatan kerja yang masih terus meningkat dewasa
yang memadai. Jika dilihat dat a-data
ini. Diperlukan pendekatan yang bersifat win-win
kependudukan, termasuk ketenagakerjaan dan
solution antara pengusaha dan pekerja. Dalam hal
kualitas penduduk, maka nampak jelas bahwa
ini serikat pekerja harusnya dapat berperan besar.
Indonesia mengalami banyak permasalahan dalam
Sebagai serikat yang diharapkan menjadi mediator
hal ini. Penduduk yang besar dengan kualitas
antara pekerja dan pengusaha, maka serikat
penduduk yang rendah menyebabkan penduduk
pekerja harus mampu melakukan penelaahan yang
tersebut menjadi beban bagi pertumbuhan
dapat dipertanggungjawabkan terhadap kondisi
ekonomi dan bukan pemacu. Dalam skala mikro,
internal perusahaan. Hasil telaahan tersebut
tenaga kerja dengan tingkat keterampilan yang
kemudian dikomunikasikan baik kepada pekerja
108
maupun kepada pengusaha. Sudah waktunya kita
tataran operasional banyak hal yang telah diatur
melakukan sesuatu berdasarkan fakta (evident-
tersebut, justru dilanggar oleh kedua belah pihak.
based) dan bukan berdasarkan emosi. Negosiasi
Ini tidak lain karena lemahnya penegakkan hukum
berdasarkan emosi hanya akan menghasilkan lost-
selama ini. Oleh karena itu, peran yang diharapkan
lost solution sedangkan negosiasi yang win-win
dari serikat pekerja bukanlah melaksanakan
solution harus didasarkan pada evident-based.
pekerjaan “hit and run”. Pekerjaan yang
Pekerja juga harus diberikan pemahaman melalui
dilakukan bukan sekedar untuk merespons
komunikasi dan informasi yang baik bagaimana
terhadap suatu keadaan misalnya pemogokan atau
persoalan gaji, produktivitas, kondisi perusahaan,
demonstrasi, namun lebih diarahkan untuk
gambaran makro ketenagakerjaan dan
melakukan penelaahan kebutuhan para tenaga
perekonomian negara, dan sebagainya. Serikat
kerja secara ilmiah. Untuk kemudian
pekerja juga harus mampu mengeluarkan
dikomunikasikan dengan pihak perusahaan
alternatif-alternatif model untuk meningkatkan
(manajemen), maupun pekerja itu sendiri.
kesejahteraan pekerja dengan melihat pada kondisi
Penelaahan tersebut untuk menemukan fakta
perusahaan. Ini kemudian dinegosiasikan dengan
(evident-based) terlepas dari dengan atau tanpa
pengusaha. Kesejahteraan harus dilihat dalam
adanya pemogokan atau tuntutan dari pekerja.
konteks jangka panjang, bukan sesaat. Ini berarti gaji hanyalah salah satu aspek dari kesejahteraan.
D. PENUTUP
Unsur jaminan hari tua, asuransi, pembagian bonus
Berbagai data kependudukan memperlihat-
yang disesuaikan dengan tingkat keuntungan
kan bahwa Indonesia masih mengalami berbagai
perusahaan, dan sebagainya, harusnya dapat
masalah ketenagakerjaan. Permasalahan tersebut
dimasukkan ke dalam perhitungan dan negosiasi
terutama bersumber dari banyaknya “supply”
tersebut. Dalam mengembangkan win-win
tenaga kerja dan rendahnya kualitas sumber daya
solution diperlukan kejujuran dan transparansi dari
manusia. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang
kedua belah pihak, serta kepastian hukum.
dibutuhkan untuk menyerap angkatan kerja
Pengusaha harus menyadari bahwa pekerja adalah
tidaklah sebaik apa yang diharapkan. Apalagi
aset bagi perusahaan. Jika memang dalam jangka
Indonesia belum sepenuhnya keluar dari krisis
pendek peningkatan gaji dirasakan memberatkan
ekonomi yang masih terus berlangsung dewasa ini.
perusahaan, maka sistem asuransi (misalnya
Negosiasi perlu dilakukan antara angkatan kerja
Jamsostek) harus dimanfaatkan. Pada tataran
dengan pengusaha yang didasarkan pada evident-
kebijakan banyak hal yang telah dilakukan untuk
based yang akan menghasilkan lost-lost solution
memperbaiki kesejahteraan pekerja. Kewajiban
dan ini justru akan memperparah situasi sosial
pekerja, waktu kerja, dan lain-lain. Demikian pula
kemasyarakatan dalam skala yang lebih luas.
tentang hak dan kewajiban pekerja. Namun dalam
Negosiasi yang win-win solution harus 109
dikembangkan. Pendekatan win-win solution membutuhkan berbagai prasyarat yang tidak mudah, namun ini harus disadari oleh semua pihak, pekerja, pengusaha, maupun pemerintah. Tanpa keinginan untuk mengembangkan pendekatan yang win-win solution maka pemecahan masalah ketenagakerjaan yang bersifat komprehensif (bukan hit and run) tidak akan pernah tercapai.
DAFTAR PUSTAKA Esmara, Hendra 1987. Teori Ekonomi Dan Kebijaksanaan Pembangunan. (Kumpulan Esei Untuk Menghormati Sumitro Djojohadikusumo). Jakarta, Gramedia. Enke, Stephen. 1960. The Economics of Government Payments to Lim it Population, Economic Development and Cultural Change. Tjiptoherijanto, Prijono, 1995, Arah Kebijaksanaan Makro Pemerintah dalam Mengantisipasi Pasar Global, makalah disampaikan pada Seminar Bisnis STIE IPWI. Jakarta, 31 Oktober 1995. Tjiptoherijanto, Prijono, 2001, Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja dalam Peningkatan Kesejahteraan. Majalah Prencanaan Pembangunan. Edisi 23 Zaiden, George C. 1960. Populasi Growth and Economic Development, Finance and Development.
110
