Pembiayaan Defisit pada APBN-P 2010
EN
D
PR
R
I
Sebagai konsekuensi dari Penerimaan Negara yang lebih kecil daripada Belanja Negara maka postur APBN akan mengalami defisit. Defisit anggaran dalam batasan-batasan tertentu masih dapat ditolerir dan kadangkala diperlukan sebagai stimulus penggerak roda perekonomian. Untuk menutupi defisit tersebut maka langkah yang lazim diambil oleh Pemerintah adalah pembiayaan APBN melalui utang. Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN) yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan.
SE
TJ
Tujuan
AP
BN
–
Tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali.
KS AN AA N
Profil Surplus/Defisit dan Pembiayaan pada APBN
2008
LA
URAIAN
PE
SURPLUS/(DEFISIT)
D
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
AN
I.
AN
PEMBIAYAAN
Perbankan Dalam Negeri a. RDI b. Rekening Pembangunan Hutan c. SAL
AN
G
G
AR
1
Non Perbankan Dalam Negeri _ Hasil Pengelolaan Aset _ Surat Berharga Negara (netto) _ Pinjaman Dalam Negeri _ Dana Investasi Pem dan Rest BUMN
2010
Realisasi
APBN-P
Realisasi
(4,1)
(129,8)
(87,2)
(98,0)
84,1
129,8
125,2
98,0
97,3
142,6
142,6
107,9
(4,9) 0,3
56,6 3,7
56,6 3,7
-
51,9
51,9
7,1 5,5 0,6 1,0
102,2 2,9 85,9
86,0 (0,2) 99,3
87,0
O BI R II
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) 1
Penarikan Pinjaman LN (bruto) a. Pinjaman Program b. Pinjaman Proyek Bruto
2
Penerusan SLA
3
Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN
KELEBIHAN (KEKURANGAN PEMBIAYAAN)
APBN
100,8 1,2
(0,3) 99,4 104,4 1,0
AN
AL
IS A
2
2009
(2,5) (13,2)
(13,1) (12,7)
(12,1) (17,4)
(5,9) (9,9)
50,2 30,1 20,1
69,3 30,3 39,0
56,0 23,1 32,9
57,6
-
(13,0)
(5,4)
24,4 33,2 (8,6)
(63,4)
(69,0)
(68,0)
(58,8)
80,0
-
38,0
-
1
Perkembangan Defisit APBN Berdasarkan grafik di bawah, terlihat bahwa sejak tahun 2005 Surat Berharga Negara (SBN) telah menjadi instrumen utama pembiayaan defisit APBN. Kenaikan SBN periode 20052010, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai syarat & ketentuan yang lebih baik.
PE
LA
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Defisit dan Pembiayaan APBN 1999-2010
AN
D
AN
Catatan: APBN 1999-2008 LKPP yang telah diaudit + APBN–P 2009 ++ APBN 2010
G
AR
Sumber : Ditjen Pengelolaan Utang Depkeu
AN
G
Rasio Utang
BI R
O
AN
AL
IS A
Sebagai gambaran utang pemerintah pusat Indonesia hingga November 2009 tercatat sebesar US$ 170,73 miliar atau setara dengan Rp 1.618,54 triliun. Angka itu masih lebih rendah dibandingkan jumlah utang per akhir 2008 yang mencapai Rp 1.636,74 triliun. Utang itu terdiri dari pinjaman US$ 67,19 miliar dan surat berharga US$ 103,54 miliar. Dengan menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 5.401 triliun, maka rasio utang Indonesia tercatat sebesar 30%. Hingga November 2009, terjadi kenaikan dalam penerbitan surat uang pemerintah pusat dari US$ 82,78 miliar di akhir 2008 menjadi US$103,54 miliar. Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir November 2009 adalah: o Bilateral : US$ 44,06 miliar o Multilateral: US$ 20,84 miliar o Komersial : US$ 2,21 miliar o Supplier : US$ 0,7 miliar.
2
Jumlah utang Indonesia memang meningkat dari tahun ke tahun, namun secara rasio utang terhadap PDB menurun. Hal itu sejalan dengan terus meningkatnya PDB Indonesia secara signifikan. Berikut grafik catatan utang pemerintah pusat sejak tahun 2000 berikut perkembangan rasio utangnya terhadap PDB: Rasio Utang terhadap PDB & Total Utang Pemerintah Pusat 2000
R
I
100%
PR
1500
D
60%
1000
TJ
EN
40%
SE
20%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007* 2008**
BN
2000
–
0%
Nov 2009**
Triliun
Persentase
80%
500 0
AP
Total Utang Pemerintah Pusat 1234,3 1273,2 1225,2 1232 1299,5 1313,3 1302,2 1389,4 1636,7 1618,5
KS AN AA N
88,8% 77,3% 67,2% 61,2% 56,6% 47,3% 39,0% 35,2% 33,0% 30,0%
Rasio Utang terhadap PDB
Sumber: Ditjen Pengelolaan Utang Depkeu
LA
Pembiayaan pada APBN 2010
AN
D
AN
PE
Pembiayaan pada APBN 2010 akan tetap didominasi oleh Utang. Utang yang jatuh tempo 2010 didominasi oleh SBN dibandingkan dengan Pinjaman Luar Negeri. Hal itu menjadi lebih menonjol lagi jika megacu pada 2009 di mana tidak ada SBN yang jatuh tempo.
Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 1998-2010
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
Profil Jatuh Tempo Utang per 30 November 2009
3
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Cashflow Pembiayaan 2005-2010
Strategi & Kebijakan Pembiayaan
AN
PE
LA
Meminimalkan biaya utang dan mengendalikan tingkat resiko - Mempertahankan pengurangan Pinjaman Luar Negeri sehingga tambahan Pinjaman Luar Negeri Neto tetap negative. Mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN ) Rupiah di pasar dalam negeri o Mengurangi resiko nilai tukar o Mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan APBN o Mendukung pergerakan pasar modal domestik o peningkatan partisipasi masyarakat secara optimal dalam program pembiayaan pembangunan nasional melalui mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.
-
Mempersiapkan kemungkinan melakukan transaksi lindung nilai untuk mengendalikan resiko nilai tukar dan tingkat bunga dan resiko refinancing.
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
-
Masukan untuk APBN-P 2010 Pemerintah akan mengusulkan pembahasan RAPBN-P 2010. Sebelum penetapan APBN-P tersebut hendaknya pemerintah dan DPR mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan pengucuran anggaran , antara lain : 1. Kemampuan kementerian/lembaga dalam menyerap anggaran. Dalam tiga tahun terkahir penyerapan anggaran masih dibawah level 95%. 2. Kesiapan kementerian/lembaga dan juga daerah untuk melakukan revisi atas perencanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan mengingat APBN 2010 baru berjalan sebentar. 4
3. Tambahan anggaran yang dikucurkan dalam APBN-P 2010 mendatang hendaknya ditujukan untuk peningkatan kegiatan sektor riil 4. Pemerintah juga harus mengupayakan pembiayaan melalui upaya peningkatan penerimaan dalam negeri, misal: penguatan kinerja BUMN.
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Dalam APBN 2009 Pemerintah menargetkan defisit 1,0% PDB, APBN-P 2009 meningkat menjadi 2,4% tetapi realisasinya hanya 1,6% PDB. Hal itu menunjukkan bahwa penyerapan anggaran ternyata tidak optimal. Sekarang pemerintah menargetkan pada APBN 2010 defisit sebesar 1,6%. Hal ini perlu menjadi perhatian DPR pada level berapa defisit anggaran yang dianggap cocok .
5
