Daya Serap Rendah, DPR Kritik BPK

AKSENTUASI

Daya Serap Rendah, DPR Kritik BPK Daya serap anggaran BPK pada 2010 dinilai masih rendah. Bahkan, lebih rendah dibandingkan dengan tahun anggaran 2009. Ini menjadi sorotan anggota DPR saat dengar pendapat Komisi XI DPR dengan Sekretariat Jenderal BPK, medio Juli.

Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan.

Antara anggaran dan realisasi, kami lebih concern, pertamakali, sebelum diperiksa laporan keuangan itu wajar atau tidak wajar adalah antara perencanaan dan pelaksanaannya. Kami melihat bahwa perencanaan Rp2,3 triliun, sedangkan realisasi bruto adalah Rp1,9 triliun. Dan, ini tidak hanya penjelasannya, mengapa penyerapannya di bawah itu. Ini terjadi di hampir semua kementerian. Pertanyaannya, apakah Warta BPK

61 - 62 akentuasi.indd 61

ini perencanaannya buruk atau realisasinya buruk, atau dua-duanya perencanaan buruk dan realisasi juga buruk,” kritik Anggota XI DPR Sadar Subagyo. Anggaran BPK pada 2009 mencapai Rp1,7 triliun dan realisasi sebesar Rp1,5 triliun atau sekitar 91,63%. Jika dibandingkan dengan 2010, penyerapannya hanya 85, 61%. Untuk tahun lalu, anggaran BPK memang naik dari Rp1,7 triliun men-

jadi Rp2,3 triliun. Dana yang terserap hanya Rp1,9 triliun. Ada sisa sekitar Rp331 miliar lebih. Adapun, sisa anggaran 2009 sekitar Rp146 miliar. Jika dilihat dari tiga pos belanja, belanja pegawai masih menjadi pos anggaran dengan daya serap rendah. Pada anggaran 2009, belanja pegawai sekitar Rp553,327 miliar dengan realisasi mencapai Rp475,033 miliar atau 85,85%. Jadi ada sekitar Rp78, 294 miliar yang tidak terserap. Anggaran pos belanja barang, menduduki tempat kedua dengan daya serap rendah. Nilai anggaran mencapai Rp626,637 miliar, realisasinya Rp568,918 miliar atau 90,79%. Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp57,719 miliar. Selanjutnya, pos belanja modal merupakan pos tertinggi dengan daya serap 98,32%. Dengan rincian anggaran Rp556,314 miliar, terserap Rp546,969 miliar, dengan sisa Rp9,345 miliar.. Untuk tahun anggaran 2010, daya serap pos belanja pegawai masih yang terendah sekitar 77,19%. Selanjutnya pos belanja barang 80,35%, dan belanja modal 98,21%. Di sisi lain, dari jumlah nilai anggaran, pos belanja barang justru menyisakan jumlah anggaran lebih besar yang tidak terserap. Anggaran untuk belanja pegawai mencapai Rp674,261 miliar. Sementara realisasinya hanya Rp520,435 miliar dan Rp153,826 miliar tidak terserap. Anggota Komisi XI DPR Sadar Subagyo mengkritik BPK. “Dari persentase memang belanja pegawai punya daya serap rendah, akan tetapi untuk belanja barang juga jumlahnya hampir sama. Ada sekitar Rp163 miliar untuk belanja barang yang tidak terserap. Belanja pegawai Rp153 miliar, dan belanja modal sekitar Rp14,3 miliar. Padahal, belanja barang ini sesuatu sangat mudah untuk diimplementasikan. Kami hanya melihat, tolong ini diperbaiki,” ujarnya. Menanggapi hal itu, Sekjen BPK Hendar Ristriawan menyatakan bahwa nilai anggaran belanja barang JULI 2011

61

9/13/2011 10:59:58 AM

AKSENTUASI yang tidak terserap lebih banyak ang- yaitu Kementerian Pembangunan  garan untuk PHLN (Pinjaman dan Daerah Tertinggal (98,6%), Polri Hibah Luar Negeri). BPK memang (98%), Kementerian Pemuda dan mulai 2011 masih berhitung menolak Olahraga (96,5%), Kementerian LingPHLN ini. “Jadi, itu yang menyebabkan kungan Hidup (95,7%), Kementerian Riset dan Teknologi (95,6%), Kementpenyerapannya rendah,” ujarnya. Terkait dengan anggaran dan real- erian Kesehatan (94,3%). Kementerian Keuangan sendiri isasi anggaran BPK untuk tahun lalu, dia menjelaskan bahwa realisasinya yang notabene penyalur anggaran, hanya mencapai 85,61% dengan be- penyerapan anggarannya mencapai 84,4%, lebih rendah 1,2% dibandinglanja pegawai sebagai pos terkecil. “Untuk anggaran 2010, BPK seb- kan dengan BPK sebesar 85,61%. Di sisi lain, ada tujuh K/L yang etulnya sudah mengusulkan untuk dilakukan kenaikan remunerasi pega- memperoleh anggaran besar yaitu wai BPK. Namun, sampai saat ini, permohonan kepada Kementerian PAN dan RB untuk dilakukan evaluasi terhadap kinerja BPK, belum ditindaklanjuti. Salah satu alasannya adalah pedoman untuk pelaksanaan reformasi birokrasi itu baru diterbitkan Menpan sekitar Juli,” jelasnya. Hendar menambahkan pedoman itu belum ditindaklanjuti dengan juklak dan juknis untuk melakukan evaluasi. “Sehingga mereka minta waktu, dan kemungkinan BPK ini akan dievaluasi pada semester II tahun anggaran 2011,” ungkapnya. Anggota Komisi XI DPR Sadar Subagyo.

Penyerapan Nasional

Kementerian Keuangan mencatat ada 11 Kementerian/Lembaga (K/L) yang penyerapan anggarannya di bawah 80% pada 2010. BUMN menduduki posisi terendah dari 11 K/L. Adapun 11 K/L itu adalah MPR (daya serap 78,8%), DPR (76%), Mahkamah Agung (74,7%), Kementerian Luar Negeri (67,4%), Kementerian ESDM (69,3%), Kementerian BUMN (55,8%), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (64,8%), PPN/Bappenas (67,4%), Badan Pertanahan Nasional (77,8%), Kementerian Komunikasi dan Informasi (76,1%), dan Lembaga Ketahanan Nasional (66,1%).    Sementara untuk K/L dengan daya serap cukup   tinggi ada enam

62

61 - 62 akentuasi.indd 62

JULI 2011

Kementerian Pendidikan Nasional (Rp63,4 triliun), Kementerian Pertahanan (Rp42,9 triliun), Kementerian Pekerjaan Umum (Rp36,1 triliun), Polri (Rp27,8 triliun), Kementerian Kesehatan (Rp23,8 triliun), Kementerian Perhubungan (Rp17,6 triliun), dan Kementerian Keuangan (Rp15.4 triliun).   Secara keseluruhan, total alokasi anggaran yang disediakan untuk ketujuh K/L  tersebut sebesar Rp227 triliun. Dengan jumlah itu porsi yang dimiliki tujuh K/L kurang lebih 70% dari total alokasi belanja yang disalurkan untuk K/L sebagai instansi pusat.  

Reward and Punishment

Sebagai tekanan  politik untuk memperbaiki sistem penyerapan ang-

garan di berbagai K/L, pemerintah akan mulai menerapkan sistem reward and punishment dalam pengelolaan anggaran. Instansi yang gagal memaksimalkan penyerapan anggaran akan mendapat sanksi.   Untuk mempersiapkan diri, Kementerian Keuangan akan memutuskan penghargaan atau sanksi itu pada akhir semester I/2011. Bertepatan dengan pembahasan APBN Perubahan 2011 dengan Panitia Anggaran DPR. Sanksi dan penghargaan itu didasarkan kinerja anggaran kementerian dan lembaga pada tahun 2010. Aturan tentang pemberian sanksi atau penghargaan terhadap K/L itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/ PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara atau Lembaga Tahun Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara atau Lembaga pada Tahun Anggaran 2011 yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010. Dalam regulasi tersebut, diatur bahwa K/L yang mampu melakukan optimalisasi anggaran, menyelesaikan program atau proyeknya dengan biaya di bawah pagu APBN Perubahan 2010, dapat menggunakan hasil optimalisasinya pada 2011. Dana hasil optimalisasi merupakan penghargaan (reward) atas penghematan anggaran yang dapat diraihnya. Peraturan Menteri Keuangan itu juga mengatur bahwa K/L yang tidak berhasil melaksanakan program atau proyek sehingga pagu anggaran yang menjadi jatahnya tidak terpakai, akan mendapatkan sanksi. Atas dasar kegagalannya itu, K/L tersebut dapat dikenakan pemotongan pagu anggaran pada 2011. Pemotongan ini merupakan sanksi bagi mereka. and Warta BPK

9/13/2011 10:59:59 AM

INTERNASIONAL

Anggota II BPK Taufiequrachman Ruki bersama dengan pejabat eselon I BPK berfoto bersama dengan peserta technical meeting pembentukan ASEAN SAI.

ASEAN SAI Segera Terbentuk Pada 25-27 Juli, sembilan Supreme Audit Institutions (SAI) seAsia Tenggara atau BPK-nya negara-negara itu, berkumpul dalam suatu pertemuan teknis. Tujuannya, untuk mewujudkan terbentuknya Association of Southeast Asian Nations Organization of Supreme Audit Institutions (ASEAN SAI).

P

ertemuan dibuka oleh Anggota II BPK Taufiequrachman Ruki. Hadir juga Direktur Jenderal Kerjasama Asean Kementerian Luar Negeri Djauhari Oratmangun, beberapa pejabat ese­lon I BPK, dan sembilan delegasi SAI se-Asia Tenggara. Kesembilan delegasi SAI tersebut adalah BPK Jabatan Audit Negara (JAN) Warta BPK

63 - 64 internasional.indd 63

Malaysia, Audit Department of Brunei Darussalam (ADB),  Office of Auditor General (OAG) of Myanmar, National Audit Authority of Cambodia (NAA), the Office of the Auditor General of Thailand (OAG), The Commission on Audit of Phillipine (COA), The State Audit Office of Vietnam (SAV), dan State Audit Organization of Laos. Salah satu topik yang dibahas

adalah penyusunan anggaran dasar ASEAN SAI. Rencananya, pembentukan ASEAN SAI sendiri akan dideklarasikan di Bali pada November, bersamaan dengan gelaran ASEAN Summit. Selain perundingan kali ini, akan diadakan pula pertemuan lanjutanSenior Officer Meeting (SOM) yaitu pada bulan Oktober. Pertemuan antara peja­ bat-pejabat eselon I  kalangan SAI seAsean. Setelah itu, baru para pimpinan SAI akan bertemu untuk mendeklarasikan pembentukan organisasi baru ini yang bertepatan ASEAN Sumit pada bulan November. “Hari ini masih menyusun draf pernyataannya, perjanjiannya, apa yang akan mau kita lakukan,” jelas Taufiequrachman Ruki. ASEAN SAI dirancang sebagai sebuah forum SAI-SAI se-Asean yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kerja sama teknis di antara sesama anggota serta untuk menduJULI 2011

63

8/26/2011 12:25:38 PM

INTERNASIONAL

64

JULI 2011

63 - 64 internasional.indd 64

siasi oleh SAI empat negara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Dan dengan pertemuan teknis ini, sudah mulai merumuskan pembentukannya.  

Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu tujuan utama dibentuknya ASEAN SAI adalah memajukan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik ini mencerminkan indeks persepsi korupsi yang rendah. Dimana, indeks persepsi korupsi ini merupakan ukuran dari pelayanan publik. Semakin buruk pelayanan publik, semakin ditengarai adanya praktek korupsi. Dengan begitu tata kelola pemerintahan pula terimbas buruk. Pengelolaan keuangan pun terindikasi buruk. Negara-negara Asean, pada umum-

rupsi, ucapnya, hanya dengan memakai pendekatan hukum saja, tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Salah satu upaya yang yang harus diperbaiki adalah tata kelola pemerintahan, khususnya tata kelola pengelolaan keua­ ngan negara. “Sering saya katakan, senior corruptor ditahan, muncul junior corruptor. Gubernur ditahan karena korupsi, gubernur penggantinya korupsi lagi. Bupati lama ditahan karena korupsi, bupati barunya korupsi lagi. Kenapa ini terjadi? Karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip clean government dan good governance,” tegasnya. Oleh karena itulah, dengan pembentukan ASEAN SAI ini dapat melakukan sharing informasi terkait dengan kondisi korupsi di negara masing-ma­ sing. Dengan sharing informasi ini akan

warta bpk: riyanto

kung Asean dalam memajukan tata kelola pemerintahan yang baik. Ke depan, organisasi regional ini juga bisa diharapkan sebagai auditor eksternal Asean seperti halnya Uni Eropa dengan EUROSAI. “Diharapkan akan  ke sana. Jadi, ada BPK-nya tersendiri untuk Eropa. Asean belum sampai ke situ. Namun, kita masih melihat sejauh mana perkembangannya nanti,” ujar Kepala Ditama Revbang Daeng M. Nazier. Direktur Jenderal Kerjasama Asean Kementerian Luar Negeri Djauhari Oratmangun menjelaskan pembentukan ASEAN SAI ini merupakan sebuah inisiatif dalam menghadapi ASEAN community yang   ditargetkan terbentuk pada 2015. ASEAN community ini mengusung tiga pilar yaitu komunitas politik-keamanan, komunitas ekonomi, dan komunitas sosial-budaya. “Nah, isu good governance across the world di tiga pilar ini. Dengan demikian, saya kira, pertemuan awal ini untuk menuju ke pembentukan ASEAN SAI,  akan memainkan peran yang signifikan dalam community building by 2015,” ucap Djauhari. Hal ini juga selaras dengan ASEAN Charter artikel 1 yang menyebutkan salah satu tujuan Asean adalah menguatkan demokrasi, good governance, aturan hukum, dan mendorong dan melindungi HAM dan kebebasan fundamental. “Jadi, dalam konteks inilah, kenapa kita memerlukan forum seperti ini,” jelasnya.  Sementara itu, Anggota II BPK Taufiequrachman Ruki menyatakan bahwa pembentukan ASEAN SAI ini sebenarnya bermula dari pertemuan yang diadakan INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) dan Asian Organization of Supreme Audit Institutions (Asosai). Dari situlah pimpinan-pimpinan SAI di Asia Tenggara kerap bertemu. Lalu, pembicaraan berlanjut dengan inisiatif pembentukan ASEAN SAI. Kepala Ditama Revbang BPK Daeng M. Nazier menambahkan bahwa realisasi pembentukan ASEAN SAI ini diini-

Anggota II BPK Taufiequrachman Ruki saat diwawancarai para wartawan.

nya memiliki indeks persepsi korupsi yang rendah, kecuali Singapura. Oleh karena itu, dengan adanya ASEAN SAI ini diharapkan adanya kerjasama yang baik dalam memperbaiki hal ini.   “Dengan kerja sama ASEAN SAI ini, saya berharap kita masing-masing mempromosikan sebuah upaya-upaya pemerintah untuk melakukan good governance sehingga bisa menjadi negara-negara yang lebih baik dalam ukuran indeks persepsi ini,” ucap Ruki. Sebagai mantan Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki tahu betul bagaimana memerangi korupsi. Memerangi ko-

bisa memperbaiki usaha-usaha SAI di negara masing-masing agar pengelolaan negara dan pengelolaan keuangan negara menjadi lebih bersih dan lebih baik. “Apabila ini (ASEAN SAI) sudah terbentuk dengan kemampuan kapasitas kita sudah baik, tentunya pelaksanaan pemeriksaannya menjadi lebih baik, dengan begitu kita di dalam mendorong terlaksananya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan menjadi lebih baik. Dan, akhirnya bisa menuju kepada penerapan good governance,” papar Daeng. and  Warta BPK

8/26/2011 12:25:40 PM

UMUM

LNS Membludak, Anggaran Membengkak

istimewa

Kecenderungan semakin berkembangnya jumlah lembaga nonstruktural (LNS) dan semakin bervariasinya dasar hukum, tujuan pembentukan, serta tugas dan fungsi sering menimbulkan duplikasi pelaksanaan tugas dengan kementerian/lembaga pemerintah.

E.E Mangindaan.

S

elain itu, jumlah LNS yang me­ lebihi jumlah kementerian/lem­ baga juga berimplikasi ter­­ha­ dap besarnya beban anggaran nega­ ra.  Berdasarkan data dari Kementeri­ an Keuangan pada 2010,  APBN yang telah dialokasikan untuk pembiayaan LNS sebesar Rp14,9 triliun. Demikian terungkap dalam raker  Komisi II DPR dan Kementerian Nega­ ra Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta, belum lama ini. “Dari hasil evaluasi, tidak seluruh LNS memiliki kontri­ busi signifikan terhadap proses pe­ nyelenggaraan negara,” ujar Menteri PAN dan RB E.E Mangindaan. Hal ini, tegasnya, bertentangan dengan prinsip-prinsip reformasi bi­ rokrasi, yang antara lain menekankan penataan organisasi yang proporsio­ nal, efektif dan efisien dalam mewu­ judkan good governance dan pelaya­ nan publik yang lebih baik. Saat ini, terdapat 88 LNS yang dasar hukum pembentukannya ber­ variasi. Sebanyak 39 LNS dibentuk atas dasar undang-undang, delapan Warta BPK

65 - 70 umum.indd 65

LNS berdasarkan peraturan pemerintah, dan 41 LNS berdasarkan Keputusan Pre­­ siden. Setelah dilakukan peng­ kajian dan verifikasi ulang, pihak Kemenpan dan RB ke­ mudian merekomendasikan menghapus empat LNS, yak­ ni Komite Antar Departe­ men Bidang Kehutanan, De­ wan Buku Nasional, Badan Kebijakan dan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman Nasional, dan Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kese­ jahteraan Sosial Penyandang Cacat. “Keempat LNS tersebut sudah ti­ dak melakukan tugas dan fungsi seba­ gaimana diamanatkan, dan tidak ada dukungan anggaran, SDM maupun sa­ rana, prasarana,” tegas Mangindaan. Selain keempat LNS tersebut, juga direkomendasikan tujuh LNS un­ tuk dialihkan kepada kementerian/ lembaga yang bersesuaian tugas dan fungsinya. Pasalnya, tugas dan fungsi LNS-LNS itu tumpang tindih dengan kementerian/lembaga terkait. Selain itu, SDM, anggaran serta sarana dan prasarananya juga menempel  pada kementerian/lembaga lain. Tujuh LNS itu adalah Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-ben­ tuk Pekerjaan Terburuk pada Anak dialihkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Komisi Hu­ kum Nasional dialihkan ke Kemen­ terian Hukum dan HAM, Dewan Gula Indonesia dialihkan ke Kementerian Pertanian, Badan Pengembangan Ka­

wasan Ekonomi Terpadu dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum, De­ wan Penerbangan dan Antariksa Na­ sional dialihkan ke Lembaga Pener­ bangan dan Antariksa Nasional, De­ wan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia dialihkan ke Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran, akan dialihkan ke Badan Standardisasi Nasional. “Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran, diarahkan untuk di­ laksanakan pada penataan LNS tahap berikutnya, karena pembentukannya didasarkan pada peraturan pemerin­ tah,” tambahnya.

Hindari Lembaga Baru

Agar penataan LNS dapat berjalan lancar dan efektif, lanjut Mangindaan, pihaknya akan melakukan dialog dengan masing-masing pimpinan dan anggota LNS, menyangkut peng­ alihan pegawai, perlengkapan, pem­ biayaan dan dokumentasi/arsip, agar tidak menimbulkan persoalan baru. Menurut   dia, rekomendasi hasil penataan LNS tersebut dalam waktu dekat akan dilaporkan kepada Presi­ den Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk, menyiapkan rancangan perpres tentang penghapusan/peng­ alihan LNS dimaksud. “Kami mohon dukungan DPR untuk starting point penataan ta­ hap berikutnya, terutama LNS yang dibentuk berdasarkan undang-un­ dang. Selain itu, perlu adanya kesepa­ haman antara pemerintah dengan DPR, bahwa di masa depan dalam menetapkan UU agar menghindari adanya pembentukan lembaga baru,” paparnya. Dikatakannya, sebagai bagian dari reformasi birokrasi, pelaksanaan evaluasi LNS merupakan kebijakan yang harus dilakukan secara konti­ nyu dan berkesinambungan. Ke de­ pan, pihaknya merencanakan evalu­ asi tidak hanya dilakukan pada LNS yang dibentuk berdasarkan keppres atau perpres seperti 11 LNS tersebut, tetapi juga akan mengarah pada LNS JULI 2011

65

9/13/2011 11:07:32 AM

UMUM istimewa

yang dibentuk dengan peraturan lebih tinggi. Dalam raker tersebut, Komisi II mendukung upaya penataan LNS dan mendesak Menpan dan RB untuk me­ nyusun grand design penataan seluruh  LNS. Terhadap LNS yang dibentuk ber­ dasarkan UU, Komisi II meminta Men­ pan dan RB, Mensesneg dan Menkum­ ham untuk segera meng­antisipasi revi­ si ketentuan UU yang mengamanatkan pembentukan LNS. “Komisi II juga meminta agar pemerintah segera mengajukan RUU tentang lembaga nonstruktural dalam Prolegnas 2009-2014 dan mengajukan sebagai prioritas tahun 2012,” ujar Ke­ tua Komisi II DPR, Chaeruman Hara­ hap. dr Rapat kerja Komisi II

Verifikasi Ulang LNS

RUPANYA  hasil kajian  terhadap LNS-LNS ini  bocor. Sehingga beberapa LNS berupaya menunjukkan eksis­ tensinya. “Ada yang meminta audiensi, ada yang memin­ ta kami sebagai narasumber dalam berbagai seminar yang mereka selenggarakan,” cetus Menpan dan RB EE Mangindaan, belum lama ini. Oleh karena itu, pihaknya memandang perlu dilaku­ kan verifikasi kembali terhadap LNS yang akan ditata itu  untuk menghindari keresahan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Dia menjelaskan latar belakang penataan  LNS meru­ pakan  hasil  rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri Sekreariat Negara pada 7 April 2008 dan 1 Juni 2009,  untuk melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap LNS. Menindaklanjuti hal itu, Sekretariat Negara telah melakukan berbagai forum untuk memperoleh berbagai pandangan para pakar pada 14 perguruan tinggi negeri serta sejumlah pejabat yang kompeten mengenai ke­ beradaan LNS. Sejalan dengan  rekomendasi para pakar, dalam raker pada 2 Desember 2009, Komisi II DPR menyampaikan agar Sekretariat Negara melakukan pengkajian lebih mendalam, dan diprioritaskan pada LNS yang pemben­ tukannya berdasarkan perpres/keppres. Setelah dilakukan pengkajian lebih lanjut, meng­ hasilkan adanya 11 LNS yang menjadi prioritas untuk ditata. Pertimbangannya antara lain, dasar hukum pem­ bentukan, potensi tumpang tindih dengan kementerian/ lembaga, alokasi anggaran negara dan kinerja LNS yang

66

65 - 70 umum.indd 66

JULI 2011

bersangkutan. Langkah berikutnya, Menteri Sekretaris Negara membentuk Tim Antar Kementerian, dengan anggota  wakil dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, Sekreatriat Kabinet, LAN dan BKN. Tim ini bertugas melakukan kajian lebih lanjut dan menyamakan persepsi jumlah LNS yang didasarkan keanggotaan, anggaran dan status kesekretariatan, sehingga disepakati ada 85 LNS. Namun dalam perkembangannya, hingga 2011, ber­ tambah tiga   LNS baru yaitu Komisi Inovasi Nasional, Komisi Ekonomi Nasional, dan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga jumlah seluruhnya menjadi 88 LNS. Pada 21-22 Juni 2010, tim antarkementerian ini melakukan verifikasi data dengan masing-masing   LNS yang akan ditata. Hasilnya, kinerja 11 LNS tidak efektif, sebagian tugas dan fungsinya tumpang tindih dengan kementerian/lembaga, dasar hukum pembentukan be­ berapa LNS tidak sesuai dengan UU No 39/2008 tentang kementerian negara, dan untuk beberapa LNS tidak ada lagi   alokasi anggaran. Melalui surat Mensesneg No B 925/M.Sesneg/D-3/08/2010 tanggal 4 Agustus 2010, hasil kajian tersebut disampaikan kepada Menteri Nega­ ra PAN dan RB. Ternyata hasil kajian sudah diketahui oleh beberapa LNS. Guna menghindari  keresahan atau hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya dilakukan  verifikasi ulang. Hasilnya, empat LNS direkomendasikan untuk dihapus, dan tujuh LNS dialihkan pada kementerian/lembaga yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. dr

Warta BPK

9/13/2011 11:07:33 AM

Bank Mutiara Mulai Dijual Proses penjualan Bank Mutiara mulai digelar. Sebanyak tiga investor sudah menyatakan minatnya. Ada ‘anjuran’ bagi bank BUMN untuk mengakuisisi bank eks Bank Century ini.

L

embaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan ada tiga investor yang berminat mem­ beli Bank Mutiara. Namun sampai artikel ini dibuat belum ter­ ungkap nama tiga investor eks Bank Century itu. Hanya saja yang sudah menyatakan minatnya sebelum LPS melansir statement resmi mengenai jumlah investor, baru Bank Mandiri. Bank ini tengah mengkaji pembayaran

Warta BPK

65 - 70 umum.indd 67

dengan obligasi rekapitalisasi. Apakah dimungkinkan? “Dalam UU LPS, hanya disebutkan Bank Mutiara dilepas senilai Rp6,7 triliun selama 3 tahun. Di sana tak dia­ tur tata cara pembayaran, termasuk soal obligasi rekapitalisasi,” kata ketua panitia penjualan Bank Mutiara Mirza Mochtar di kantornya belum lama ini. Pengamat perbankan Ryan Kiry­ anto berpendapat pembelian dengan

menggunakan obligasi rekapitalisasi menjadi feasible jika ada payung hu­ kumnya.

“Soalnhya, nanti ada kesulitan menetapkan nilai pasar apabila ha­ rus dilakukan mark to market. Harus diingat bahwa nilai pasar suatu surat utang selalu fluktuatif bergantung pada situasi makroekonomi,” tu­ turnya. Menurut dia, yang pasti dalam hal ini adalah keputusan politik DPR mengamanatkan Bank Mutiara harus dijual tahun ini senilai Rp6,7 triliun. “Lebih penting bagi manajemen Bank Mutiara adalah pembayaran dalam bentuk fresh fund karena tingkat likuiditasnya tinggi ketimbang obligasi,” tambahnya. LPS, sebagai pemilik 99,9% sa­ ham, berencana mengumumkan pen­ jualan Bank Mutiara pada Agustus. LPS berharap Mutiara terjual dengan harga Rp6,7 triliun, sesuai dengan

JULI 2011

67

9/13/2011 11:07:36 AM

UMUM besaran dana talangan yang dikeluarkan saat mengambil alih Bank Century pada 2008. Jika pada Agustus harga jual Mutiara tidak sesuai dengan yang diharapkan, LPS akan mengulang kembali proses penjualan pada 2012. Sebenarnya minat untuk membeli itu sudah terlihat dari bank-bank pemerin­ tah. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan tak ada hambatan bagi bankbank negara ikut serta mem­ beli Bank Mutiara. Hanya saja ‘anjuran’ bagi bank pelat merah itu ada yang mengarti­ kan sebagai bentuk intervensi dalam penjualan Bank Muti­ ara. Anggota Komisi VI DPR Ecky Awal Mucharam Ecky Awal Mucharam ber­ secepat mungkin. Pasalnya, angka pendapat bukan masanya bagi BUMN diintervensi oleh pemerintah. sebesar Rp6,7 triliun itu tentu nilainya Lagipula, penjualan bank itu kepada akan berbeda antara tahun ini dengan BUMN harus sejalan dengan rencana tahun berikutnya. “LPS tentu akan rugi tahunan yang sudah disampaikan kalau penjualan ini berlarut-larut,” kata Ecky. bank BUMN kepada Bank Indonesia. LPS menunjuk PT Danareksa “Bank-bank BUMN itu sudah me­ nyampaikan rencana tahunan mere­ Sekuritas sebagai penasihat keuangan ka ke BI, lihat saja ada tidak rencana dalam penjualan ini. Kepala Ekseku­ ekspansi dengan akuisisi bank lain. tif LPS Firdaus Djaelani menargetkan Semua proyek bank harus sesuai de­ penjualan Bank Mutiara rampung ngan rencana yang telah mereka sam­ pada November tahun ini. Mengenai seleksi calon pembeli, paikan,” katanya seperti dikutip oke­ Mirza menjelaskan investor yang zone belum lama ini. Menurut dia, sebaiknya bank pelat merah tidak didorong untuk mem­ beli Bank Mutiara. Kalaupun bank BUMN berminat, harus atas pertimba­ ngan bisnis, bukan karena intervensi pemerintah. Anjuran Menteri Keuan­ gan agar bank pemerintah membeli Bank Mutiara bisa dianggap sebagai intervensi halus. “Apa dasar anjuran itu? Masa ha­ nya karena sama-sama milik negara, harusnya anjuran itu karena alasan kuat dan mempertimbangkan aspek bisnis bagi bank, seperti tingkat harga dan sinergisitas bisnis.” Selain itu, tambahnya, penjualan Bank Mutiara juga harus diusahakan

68

65 - 70 umum.indd 68

JULI 2011

sudah menyampai­ kan surat konfirmasi akan mengikuti seleksi awal. Penitia penjualan Bank Mutiara dan pe­ nasihat keuangan akan melihat apakah inves­ tor memenuhi kriteria yang disyaratkan dan memenuhi ketentuan BI. “Kalau lolos, proses selanjutnya adalah due diligence yang akan dilakukan pada Agus­ tus hingga September,” ujarnya seperti dikutip Tempo. Mereka juga diminta untuk mengumumkan bukti kepemilikan dana minimal Rp6,7 triliun, sesuai dengan harga penawaran dan men­ jalani uji kepatutan serta kelayakan. Bila tidak lolos tes ini, in­ vestor dinyatakan gugur. “Kalau pro­ sesnya lancar, kami perkirakan akan selesai November,” ungkapnya. Mirza menegaskan calon pembeli tidak diperkenankan memiliki hubun­ gan dengan pemegang saham lama Bank Mutiara. LPS bekerjasama de­ ngan BI, Badan Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia untuk menelisik calon pembeli. Pemegang saham Bank Mutiara sebelumnya adalah Robert Tantular. aiz

Warta BPK

9/13/2011 11:07:36 AM

Penyebab Borosnya Ongkos Birokrasi Pada 24 Juli lalu, Sekretariat Nasi­ onal Forum Indonesia untuk Transpa­ ransi Anggaran (FITRA) melansir 10 penyebab borosnya ongkos birokrasi. Kesepuluh penyebab borosnya ongkos birokrasi tersebut, menurut FITRA, merupakan indikasi kegagalan refor­ masi birokrasi. Untuk efisiensi juga tak cukup hanya dengan moratorium. Lansiran FITRA ini didasarkan pada pernyataan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo, yang men­ gatakan bahwa belanja pegawai se­ makin membebani anggaran. Belanja pegawai pada APBN 2011 membeng­ kak hingga 233% atau Rp. 126,5 trilyun dibandingkan tahun 2005. Namun, peningkatan belanja ini tidak dirasakan dampaknya terhadap perbaikan layanan birokrasi. Potret yang sama terjadi di daerah. FITRA menemukan 124 daerah yang belanja pegawainya di atas 60% dan 16 dae­ rah diantarany abahkan di atas 70%. Jika kondisi ini dibiarkan terjadi, maka tujuan anggaran sebesar-be­ sarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan pasal 23 konstitusi berpotensi untuk dilanggar. Adapun kesepuluh penyebab bo­ rosnya ongkos birokrasi tersebut, pertama, pemberian remunerasi. Pemberian remunerasi sebagai bagian reformasi birokrasi, karena dianggap rendahnya gaji merupakan penye­ bab birokrasi yang korup dan kinerja rendah. Mulai tahun 2007, Kemkeu mempelopori pemberian remunerasi pejabat dengan grade I di Kemenkeu memperoleh remunerasi hinga, Rp. 46,9 juta. Remunerasi terus diberlakukan ke Kementerian lain, termasuk Polri dan Mahkamah Agung. Bahkan pada APBN-P 2010 dianggarkan Rp. 13,4 trilyun untuk remunerasi. Besarnya ongkos remunerasi yang dikeluarkan Warta BPK

65 - 70 umum.indd 69

mengekang birokrasi korup. Kasus Ga­ yus dan Hakim Imas mengkonfirmasi hal ini.

Kedua, Kenaikan Gaji Pegawai. Dalam lima tahun terakhir berturutturut Pemerintah meningkatkan gaji PNS, TNI/Polri antara 5% sampai 15%, terakhir 2011. Kenaikan tunja­ ngan structural dan fungsional, pembe­ rian gaji ke-13, pemberian uang makan mulai tahun 2007, penyesuaian pokok pension dan pemberian bulan ke-13 untuk pensiun. Ketiga, Istana menggemukan bi­ rokrasi. Disadari atau tidak, lingkaran

istana tidak menjadi lokomotif refor­ masi birokrasi. Sejak Presiden terpilih keduakalinya, membentuk Kabinet yang mengakomodasi seluruh anggota Koalisinya denganjumlah 34, meski­ pun Kementerian ini merupakan ba­ tas maksimal yang diberikan UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian/ Lembaga. Tidak cukup sampai disana, Presiden pun menambah 10 jabatan­ WakilMenteri yang sampai saat ini be­ lum jelas pembagian kerjanya dengan

Menteri maupun Pejabat Esselon I.

Keempat, Banjir Komisi. Lembaga Kepresidenan justru tidak mampu memberikan contoh bagi Kementeri­ an/Lembaga lain. Lembaga Kepreside­ nan semakin gemuk dengan struktur. Maka dibentuk lagi, lembaga di ling­ kungan istana Presiden, seperti: staff khusus, staff pribadi, jurubicara, unit kerja, dewan pertimbangan Presiden, satgas mafia hukum dan terakhir Satgas TKI (tenagaKerja Indonesia). Ironisnya, pembentukan lembaga-lembaga ini ti­ dak pernah dievaluasi efektifitasnya. Bahkan cenderung menambah beban anggaran Negara. Dari catatan FITRA,

setidaknya terdapat 9 badan, komisi, satuan ataupun Tim yang berada di lingkungan istana.

Kelima, Kebijakan Pegawai tanpa mempertimbangkan anggaran. Sebagai bendahara Negara seharusnya Menkeu mampu memprediksi setiap kebijakan berkaitan dengan pegawai akan ber­ dampak pada belanja pegawai “budget constraint”. Terlebih belanja ini bersifat fix cost yang mudah diprediksi. Kem­ JULI 2011

69

9/13/2011 11:07:36 AM

UMUM keu seharusnya sudah memprediksi, kebijakan sektoral yang berimplikasi pada beban belanja pegawai seha­ rusnya sudah dapat dilihat bebannya terhadap anggaran, seperti kebijakan pengangkatan Sekdes menjadi PNS dan sertifikasi Guru, serta pengangkatan pegawai honorer.

Keenam, tunjangan Pegawai Dae­ rah. PP No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mem­ perbolehkan daerah memberikan tambahan tunjangan pada pegawai daerah. Di DKI Jakarta, pejabat eselon I mendapatkan tambahan penghasilan sampai dengan Rp. 50 Juta, dan staff mendapat tambahan antara Rp. 4,7 – 2,9 juta. Perbedaan tambahan tun­ jangan ini menjadi penyebab beratnya belanja pegawai dan distribusi pega­ wai yang tidak merata, untuk menge­ jar tambahan penghasilan, sehingga pada daerah-daerah dengan tambahan penghasilan akan semakin berat beban belanja pegawainya. Ketidak jelasan batasan pemberian tunjangan daerah menyebabkan belanja pegawai mem­ bengkak.

Ketujuh, Skema Dana Perimban­ gan. Skema dana perimbangan saat ini belum berpihak pada daerah. Sejak otonomi daerah sebanyak 70% urusan didesentralisasikan ke Daerah, semen­ tara pusat memegang lima kewenan­ gan utama. Namun berbanding ter­ balik dari sisi fiscal, sejak tahun 2005 rata-rata belanja transfer daerah 31% dari APBN. Membengkaknya belanja pegawai, juga disebabkan oleh formula DAU yang tidak memberikan insentif daerah. Formula DAU saat ini memper­ hitungkan kebutuhan belanja pegawai sebagai alokasi dana dasar dan selisih antara kebutuhan dengan kapasitas fiscal suatu daerah. Dengan formula ini daerah yang mampu melakukan efisiensi belanja pegawai dan mening­ katkan kapasitas fiskalnya, otomatis akan berkurang jatah DAU-nya. Ini membuat daerah malas melakukan perampingan birokrasi dan mening­ katkan PAD-nya.

70

65 - 70 umum.indd 70

JULI 2011

Kedelapan, Politisasi Birokrasi. Sistem rekrutment yang sarat KKN terhadap PNSD dan politisasi birokrasi masih terjadi di daerah. Meski pusat memiliki control untuk menilai formasi pegawai yang dibutuhkan dan rekrut­ ment, namun tidak dapat dibantah aroma suap masih tercium saat rekurt­ men. Rekrutmen juga tidak terlepas dari politisasi, menjelang Pilkada, Ke­ pala Daerah sebagai Pembina PNSD akan merekrut lebih banyak PNSD untuk meraih dukungan. Juga paska Pilkada, sebagai imbal jasa tim sukses Kepala Daerah menjadi PNSD tanpa melalui mekanisme juga terjadi. Kesembilan, tidak ada rasio pega­ wai berdasarkan karakteristik daerah. Sampai saat ini pemerintah belum me­ miliki rasio jumlah pegawai yang ideal untuk melakukan pelayanan public. Ketiadaan rasio ini menjadi penyebab terus menerus dilakukan rekurtment pegawai tanpa memperhatikan kebu­ tuhan.

Kesepuluh, Pemekaran Daerah. Pemekaran daerah juga menjadi pemi­ cu membengkaknya belanja pegawai di daerah. Sebagai konsekuensi daerah baru, kebutuhan akan pegawai meru­ pakan keharusan, ditambah rekrut­ ment yang masih mengutamakan putra daerah dibandingkan profesionalitas. DAU yang menjadi tumpuan membi­ ayai pegawai daerah, secara tidak lang­ sung berkurang. Sebagai contoh, pada tahun 2008 terdapat 481 daerah dan tahun 2009 naik menjadi 477 daerah, karena terjadinya pemekaran, rata-rata penerimaan DAU berkurang, dari 358 milyar pada tahun 2008 menjadi 351,7 miliar pada tahun 2009. Enam Langkah Pembenahan Pelaksanaan moratorium terhadap rekrutmen PNS mendapat sambutan positif dari FITRA. Namun, itu tidak cu­ kup. Dari hasil kajian FITRA, rata-rata kenaikan jumlah pegawai dalam 5 ta­ hun terakhir sebesar 2 persen. Semen­ tara kenaikan belanja pegawai jauh lebih signifikan, yakni sebesar 20%. Artinya, beratnya belanja pegawai

lebih disebabkan semakin mening­ katnya ongkos pegawai dibandingkan jumlah Pegawai. Dengan kata lain, pemberlakuan moratorium tersebut tidak cukup signifikan untuk mengu­ rangi beban anggaran negara untuk belanja pegawai dan persoalan sebena­ rnya tidak hanya pada jumlah pegawai yang terus meningkat. Oleh karena itu, langkah yang diam­ bil pemerintah ini (moratorium), han­ ya sebagai pintu masuk untuk melaku­ kan berbagai pembenahan berbagai sistem kepegawaian yang menyebab­ kan membengkaknya anggaran untuk belanja pegawai. FITRA menyarankan enam langkah yang bisa ditempuh pemerintah untuk mengurangi beban anggaran belanja pegawai. Di sisi lain, untuk menge­ fisienkan dan mengefektifkan birokrasi sebagai wujud pembenahan berbagai sistem kepegawaian yang menjadi pe­ nyebab membengkaknya belanja pega­ wai. Keenam langkah yang disarankan FITRA tersebut, yaitu: Mengkaji ulang pemberlakuan remunerasi. Pemberian remunerasi tanpa disertai punishment tidak akan efektif meningkatkan kinerja birorkasi dan mengurangi korupsi. Terbuknya kasusGayus dan hakim Imas, menunju­ kan remunerasi di Kemenkeu dan MA tidak mampu menahan laju korupsi di birokrasi. Pembuktian terbalik terhadap Pegawai yang memiliki harta tidak wa­ jar. Penyusunan rasio jumlah pegawai berdasarkan variable jumlah pen­ duduk, kondisi geografis, kemampuan keuangan danfungsi. Reformulasi skema dana perim­ bangan yang memberikan insentif bagi daerah yang melakukan efisiensi jumlah pegawai dan disisentif bagi ter­ jadinya pemekaran daerah baru. Pengaturan pemberian tunjangan pejabat dan PNS daerah. Pembenahan dan Pembatasan pembentukan lembaga-lembaga ad hoc (Tim, Satgas, Komite, badan, de­ wan, komisi) dan Lembaga Non Struk­ tural lainnya. and Warta BPK

9/13/2011 11:07:36 AM

TOKOH KITA

Ella M Giri Komala, Wakil Ketua Komite IV DPD RI

Gender Mainstreaming

di BPK

Ella Giri Komala nampak sumringah siang itu. Pasalnya, dua dari tujuh calon anggota BPK yang direkomendasikan DPD adalah perempuan. Sebagai wanita pengusung konsep gender mainstreaming, Ella pantas berbahagia karena inilah pertama kali wanita direkomendasikan untuk menjadi salah satu calon anggota BPK, jabatan yang selama ini selalu didominasi laki-laki. “Tentu saja saya bahagia sekali. Dalam seleksi ini kami sebenarnya tidak melihat apakah itu laki-laki atau perempuan tetapi yang kita utamakan adalah kualitas calon. Namun ketika ternyata muncul perempuan-perempuan yang berkualitas bahkan menjadi salah satu yang terbaik dalam proses seleksi ini, jelas sungguh membanggakan,” ungkap Ella yang juga Wakil Ketua Komite IV DPD kepada Warta BPK, di Gedung DPR, Jakarta, baru baru ini. Warta BPK

71 - tokoh kita.indd 71

Para calon itu tentu bukan perempuan sembarangan. Profesor Emita Wahyu Astami termasuk salah satu calon yang berkemampuan lengkap. Dia bukan hanya kaya dalam latar belakang pendidikan. akana tetapi juga berpengalaman sebagai auditor eksternal. Saat ini, dia guru besar di Universitas Teknologi Yogyakarta. Belasan tahun berkarir di dunia pendidikan, termasuk menjadi tenaga pengajar di Murdoch University and Curtin Bussiness University of Technology. “Dia berada dalam urutan kedua terbaik dalam proses seleksi ini,” ucap wakil dari Jawa Barat ini. Calon perempuan lainnya adalah, Wewe Anggreaningsih. Dia adalah seorang doktor yang pernah bekerja di BPKP. Kini dia menjabat komisioner di perusahaan minyak bumi dan gas bumi nasional. Jadi secara kapasitas dan kemampuan, mereka adalah perempuan luar biasa dan layak mendapatkan posisi sebagai anggota BPK. Apalagi, ujarnya, semua tahu kalau selama ini tidak ada anggota BPK berasal dari kalangan perempuan. Selama ini, posisi itu hanya didominasi kaum laki-laki. “Tapi kini ada kesempatan itu. Jadi sungguh membahagiakan jika salah satu di antara keduanya bisa dipilih untuk mengisi lowongan anggota BPK pengganti antarwaktu. Dengan begitu ada perwakilan perempuan di jajaran anggota BPK. Apalagi secara kualitas mereka tidak diragukan lagi,” tandas Ella. Sebenarnya, tuturnya, dalam rapat pleno sempat memutuskan hanya lima orang yang akan direkomendasikan kepada DPR. Keputusan lima orang tersebut, telah disahkan dalam pleno, meski perhitungan nilai belum dilakukan. Namun, ternyata terjadi perubahan saat proses perhitungan dan nilai-nilai para calon mulai bermunculan. “Dari perhitungan kuadran tiga, ternyata masuk tujuh nama dengan nilai terbaik. Akhirnya pleno mencabut keputusannya, dan menetapkan tujuh calon. Dari tujuh calon yang diurutkan berdasarkan skor tertinggi, Profesor Emita berada di posisi kedua, sedang Wewe Anggraeningsih di posisi keenam. Alhamdullah saya bersyukur sekali, akhirnya masuk dua perempuan qualified,” papar wanita kelahiran Bandung pada 1955 ini. dr JULI 2011

71

8/26/2011 12:29:30 PM