PUBLIK SUMMARY SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI
PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER PROPINSI KALIMANTAN TENGAH Oleh Lembaga Sertifikasi PT. TUV INTERNATIONAL INDONESIA
PROSES SERTIFIKASI PT. Sarmiento Parakantja Timber memiliki komitmen yang sukup tinggi terhadap kegiatan pengelolaan hutan alam produksi lestari (PHAPL). Hal ini dibuktikan dengan mengajukan aplikasi sertifikasi PHAPL kepada lembaga sertifikasi PT TUV International Indonesia dengan Standar Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). PROSES APLIKASI Proses sertifikasi PT Sarmiento Parakantja Timber (SARPATIM) dimulai sejak PT TUV International Indonesia menerima aplikasi permohonan sertifikasi pada Bulan Juli 2006. PROSES PENAPISAN AWAL Proses penapisan awal dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan PT. SARPATIM untuk melangkah ke tahap penilaian lapangan. Proses penapisan dilakukan oleh Tim Panel Pakar I mengacu pada Pedoman LEI 99-23, diawali dengan penelaahan dokumen-dokumen yang terkait dengan pengelolaan hutan PT. SARPATIM oleh Tim Panel Pakar I kemudian dilanjutkan dengan penapisan awal di lokasi unit manajemen dari tanggal 13-17 Nopember 2006. Tim Panel Pakar I yang melakukan penapisan awal untuk 3 (tiga) aspek yang dinilai adalah sebagai berikut: 1. Dr. Teddy Rusolono, MSi. (Aspek Produksi) 2. Dr. Machmud Thohari (Aspek Ekologi) 3. Ir. Dwi Rahmad Muhtaman, MPA (Aspek Sosial) 4. Cecep Saepulloh S. Hut (Fasilitator) Dari hasil penapisan dan kunjungan lapangan Tim Panel Pakar I memutuskan bahwa proses sertifikasi PT. SARPATIM dapat dilanjutkan ke proses penilaian lapangan dengan beberapa rekomendasi yang akan dijadikan acuan oleh tim penilai lapangan dalam melakukan penilaian penuh terhadap unit manajemen hutan PT. SARPATIM. PENGUMUMAN PUBLIK Sebagai bagian dari persyaratan proses sertifikasi, maka proses penilaian lapangan harus diumumkan untuk pengumuman kepada publik tentang proses sertifikasi PHAPL PT. SARMIENTO dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu: -
Pengumuman melalui media masa nasional Koran Bisnis Indonesia bulan Maret 2008,
-
Pengumuman melalui media masa lokal koran Kalteng Post, bulan Maret 2008, Pengumuman melalui Mailing list Rimbawan Interactive pada bulan Maret 2008.
KONSULTASI PUBLIK Sebagai salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi PHAPL adalah dilaksanakannya tahap pertemuan dengan pihak terkait di lokasi mana areal unit manajemen berada. Tahapan ini dikenal dengan nama Pertemuan dengan Forum Konsultasi Daerah atau Konslutasi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang semua pihak dari kalangan institusi terkait, pemerintah daerah, LSM, masyarakat adat, dll. Kegiatan konsultasi publik dengan FKD Kalteng sudah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2008 bertempat di kota Palangkaraya. Masukanmasukan dari hasil konsultasi publik ini dirangkum dan dijadikan acuan oleh penilai lapangan untuk melakukan kegiatan penilaian lapangan selain rekomendasi dari Tim Panel Pakar I. PENILAIAN LAPANGAN Kegiatan penilaian lapangan dilakukan pada tanggal 24 April – 01 Mei 2008. tim penilai lapangan terdiri dari: 1. Thomas Hidayat Kurniawan, S.Hut, MM. (Aspek Produksi) 2. Dian S. Soeminta, S.Hut (Aspek Ekologi) 3. Ir. Mukhlisin Roni, MS (Aspek Sosial) 4. Cecep Saepulloh, S. Hut (Fasilitator)
Penilaian lapangan dilakukan dengan mengacu pada Standar LEI 5000-1 tentang sistem pengelolaan hutan produksi lestari, Pedoman LEI 99-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Lapangan Sertifikasi PHAPL dan Pedoman LEI 99-22 sebagai acuan dalam penyusunan laporan hasil penilaian lapangan sertifikasi PHAPL. Proses Evaluasi dan Keputusan Sertifikasi oleh Panel Pakar II Tahap selanjutnya dari proses sertifikasi ini adalah evaluasi dan pengambilan keputusan sertifikasi. Tahap ini dilaksanakan oleh Tim Panel Pakar II yang berjumlah 6 orang, terdiri dari Tim Panel Pakar I yang melakukan tahap penapisan awal ditambah dengan beberapa panel pakar untuk aspek produksi, ekologi dan sosial, dan pakar dari utusan daerah dimana unit manajemen berada. Susunan Tim Panel Pakar II adalah sebagai berikut: 1. Dr. Ir. Teddy Rusolono (aspek produksi)
2. Ir. Sofyan Warsito, Ph.D.
(Aspek produksi)
3. Dr. Machmud Thohari, DEA (Aspek ekologi) 4. Ir. Chairil Anwar Siregar, Ph.D. (Aspek ekologi) 5. Ir. Dwi Rahmad Muhtaman, MPA (Aspek sosial) 6. Ir. M. Damiri, MS
(Aspek sosial)
Tim Panel Pakar II bekerja menalaah laporan hasil penilaian lapangan dan presentasi dari tim penilai lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10-13 Oktober 2008 bertempat di Bogor. Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Pengambilan Keputusan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) oleh Panel Pakar II yang mengacu kepada Pedoman LEI 99-24, PT Sarmiento Parakantja Timber dengan ruang lingkup luas areal 216.580 Ha yang berlokasi di Propinsi Kalimantan Tengah dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) berdasarkan Standar LEI 5000-1 dengan peringkat PERUNGGU Tim Panel Pakar juga mengeluarkan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus dilaksanakan oleh PT. SARPATIM sebagai berikut: Rekomendasi Aspek Produksi: -
-
-
-
UM mengkaji ulang penetapan SILIN sebagai satu-satunya sistem silvikultur dengan merujuk pada standar & kriteria pemilihan sistem silvikultur. UM merumuskan sistem silvikultur lain yang mendukung penerapan multisistem silvikultur dalam satu wilayah unit manajemen. UM mendeleniasikan secara spasial wilayah-wilayah yang akan dikelola dengan berbagai sistem silvikultur yang dipilih. Proaktif meminta pihak pemerintah menyelesaian status tata ruang wilayah. Proaktif mengusulkan agar seluruh wilayah UM menjadi kawasan hutan tetap. Menyelesaikan seluruh tatabatas UM dan proses pengukuhan hutan wilayah kelola. Mengembangkan sistem monitoring kegiatan tanpa ijin dan upaya pencegahan kebakaran lahan/hutan. Menyelesaikan kegiatan tanpa ijin yang potensial mempengaruhi kelestarian sumberdaya hutan. Informasi potensi sumberdaya hutan dan kegiatan yang diperkenankan bagi masyarakat lokal setempat. Pengaturan akses masyarakat di dalam kawasan hutan. Perumusan sistem dan teknik-teknik silvikultur yang mendukung SILIN dan perbaikan tegakan tinggal atau hutan bekas tebangan pasca SILIN.
-
Pengembangan sistem monitoring pertumbuhan & yield sistem penanaman SILIN (jalur penanaman & jalur di luar lokasi penananam). Mengembangkan standar (baku mutu) tanaman dan tegakan hasil penanaman SILIN dan kondisi tegakan tinggal pasca penebangan SILIN untuk prediksi kemampuan produktivitas tegakan masa mendatang. Penentuan faktor eksploitasi pemanenan. Identifikasi jenis dan sumber limbah penebangan. Pengembangan teknologi pemanfaatan limbah pemanenen. Memperkuat kemampuan dan kompetensi staf kelola lingkungan & riset. Mengembangkan kemampuan riset secara internal. Merumuskan sistem informasi berbasis spasial kegiatan kelola produksi, sosial dan lingkungan (termasuk hasilhasil monitoringnya).
Rekomendasi Aspek Ekologi: -
Membuat peta tipe vegetasi hutan. Membuat peta penyebaran habitat satwa liar. Pencadangan kawasan khusus untuk perlindungan satwa langka/endemic/dilindungi di habitatnya. Penataan ulang dan penunjukan koridor satwa sesuai dengan sintasan satwa yang dilindungi. Pembuatan peta panjang sungai dan sempadan sungai.
-
Melakukan analisis vegetasi dalam kawasan lindung semua tingkat (pohon, tiang, pancang dan semai) pada setiap tipe kawasan lindung. Rehabilitasi lahan dengan penanaman jenis-jenis local dan vegetasi sumber pakan satwa.
-
Pembuatan SOP khusus untuk pengamanan pada kawasan lindung. Pemeliharaan jalur sepanjang rintisan antar pal batas secara teratur dan terjadwal. Pengayaan jenis-jenis tumbuhan sumber pakan satwa. Penyuluhan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain secara khusus berkaitan dengan pentingnya pelestarian flora dan fauna. Pengukuhan kawasan dilindungi secara partisipatif dengan seluruh pemangku kepentingan
-
Melakukan kegiatan ITT (analisis vegetasi) setelah kegiatan penebangan TPTII, agar mitigasi dampak segera dapat dilakukan khususnya untuk mengantisipasi perubahan dari komposisi jenis dominan. Melakukan kegiatan inventarisasi dan observasi satwa dilindungi selama kegiatan crusing dan kegiatan pembalakan, serta menyusun laporannya secara baik dan benar
Rekomendasi Aspek Sosial -
Lakukan delineasi secara partisipatif kawasan UM dengan desa dan kamunitas secara bertahap dan terencana. Kesepakatan atas hasil delineasi dibuatkan dokumentasi (termasuk peta) secara tertulis antara UM dan pihak-pihak yang
relevan. Lakukan inventarisasi perladangan di areal UM dan membuat mekanisme pemantauan secara berkala. -
Musyawarahkan mekanisme penyelesaian sengketa dengan masyarakat yang berpotensi subyek sengketa baik dari SOP pengelolaan sengketa yang telah dibuat UM dan proses-proses penyelesaian sengketa yang selama ini berlangsung. Tingkatkan keahlian dan kemampuan UM dalam aspek pengelolaan sengketa melalui pelatihan-pelatihan yang sistemik dan terencana.
-
Kembangkan strategi jangka panjang untuk mendorong tumbuhnya sumbersumber ekonomi komunitas sesuai dengan potensi dan kondisinya. Kajian-kajian dan program yang sudah dilakukan misalnya Database Desa, Evaluasi Sosial, program PMDH, pemasaan komoditi, kontrak-kontrak pekerjaan bisa digunakan sebagai bagian dari penyusunan strategi pengembangan ekonomi jangka panjang. Kegiatan-kegiatan yang mempunyai implikasi ekonomi sebaiknya diintegrasikan menjadi satu program besar dengan misi yang jelas, strategi yang tepat, dan ukuran-ukuran ketercapaian yang tepat. Lakukan musyawarah, konsultasi dan diskusi yang partisipatif dengan masyarakat yang menjadi subyek atas programprogram ekonomi komunitas tersebut.
-
Kembangkan mekanisme deteksi dini untuk mengantisipasi adanya persoalan kesehatan masyarakat baik akibat dari operasional perusahaan maupun dari adanya akibat alamiah dan kekurangan perhatian terhadap kesehatan lingkungan di masyarakat. Lakukan pemantauan yang periodik berkaitan dengan status gizi dan kesehatan masyarakat di sekitar UM dan membuat perencanaan/tindakan penanganannya
Penerbitan Sertifikat PHAPL Sertifikat PHAPL untuk PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2008, dengan nomor sertifikat 824 300 08002. Sertifikat ini akan berlaku sampai dengan tanggal 12 Desember 2013. Profil Perusahaan PT Sarmiento Parakantja Timber (PT SARPATIM) mulai melakukan kegiatan pemanfaatan hutan sejak tahun 1974. Semula luas wilayah kerjanya hanya 170.000 ha dan meningkat menjadi 265.205 ha setelah diselesaikan seluruh tata batas luarnya tahun 1994 (Surat Ditjen Intag Nomor 064/A/VII-3/1994 tanggal 22 Januari 1994). . Sejalan dengan perpanjangan tahap II ijin konsesi PT Sarpatim, areal kerja PT Sarpatim digabungkan dengan areal eks HPH PT Parakantja Djaja Raja, yang arealnya bersebelahan dan masih tergabung dalam Kelompok Usaha Kayu Lapis
Indonesia. Setelah dilakukan penggabungan areal kerja tersebut, luas areal kerja PT Sarpatim menjadi seluas 305.535 ha. Dalam perkembangannya luas areal kerja PT Sarpatim disesuaikan kembali, terutama setelah adanya konversi areal untuk keperluan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan HTI. Pada saat PT Sarpatim memperoleh ijin perpanjangan HPH definitif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (No. 266/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004, areal kerjanya ditetapkan kembali menjadi seluas 216.580 ha. Untuk memantapkan status kawasan hutannya, PT Sarpatim telah menyelesaikan seluruh tata batas luarnya pada tahun 1994. Selama masa 32 tahun (1973-2005) pengelolaan hutannya, pengelolaan hutan menggunakan sistem TPI/TPTI. Berdasarkan laporan produksi PT Sarpatim sejak beroperasi tahun 1974-2005, telah dilakukan penebangan seluas 87.657 ha dengan produksi kayu bulat 3.900.038,25 m3. Luas penebangan ini masih jauh lebih kecil dari kondisi hutan bekas tebangan yang dilaporkan berdasarkan data citra Satelit 2005. Selama masa tersebut rata-rata setiap tahun dilakukan penebangan seluas 2.720 ha dengan realisasi produksi kayu bulat 120.868 m3/tahun (44,43 m3/ha). Mulai tahun 2005, PT Sarpatim menerapkan sistem silvikultur intensif (SILIN) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. SK.77/VIBPHH/2005 tentang Penunjukan Pemegang IUPHHK pada Hutan Alam Sebagai Model Sistem Silvikultur TPTI-Intensif (TPTII). PT Sarpatim bersama beberapa ijin konsesi hutan lainnya (PT Kruing Sakti, Nanggroe Aceh Darussalam; PT Limbang Ganeca , Kalimantan Timur; dan PT Telaga Bakti Persada, Maluku Utara) tergabung dalam kelompok usaha Kayu Lapis Indonesia (KLI) yang mensuplai seluruh produksi kayunya untuk industri kayu terpadu PT Kayu Lapis Indonesia di Kendal, Jawa Tengah.
Visi Mewujudkan unit pengelolaan hutan yang layak usaha dan berdaya guna melalui penyelenggaraan pengelolaan hutan alam yang menjamin kelestarian fungsi produksi, lingkungan dan sosial berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan alam produksi lestari. Misi 1. Menjamin kesinambungan pasokan bahan baku industri pengolahan kayu yang terintegrasi dengan unit pengelolaan hutan dan sesuai dengan daya dukung areal hutannya.
2. Menyelenggarakan kegiatan pemungutan hasil hutan yang seimbang dengan kegiatan pembinaan sumberdaya alam hayati dan lingkungannya, dengan dukungan manajemen dan sumberdaya manusia yang profesional. 3. Meningkatkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan.
Alamat Unit Manajemen Kantor Pusat: Idola Tunggal Office Park Jl. Let.Jend. S. Parman Kav 67, Slipi Jakarta 11410 Telp: (021) 5306448, Facs: (021) 5306458, Telex: 65489 ID JKT IA Kantor Cabang: Tanah Lapis, Baamang Hulu, Sampit Telp. (0531) 21576 Base Camp : Bai Base Camp Km 107, Desa Tumbang Payang, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur
Pengurus Perusahaan Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris
Agus Sutanto Andi Sutanto
Dewan Direksi Direktur Utama Direktur
Hunawan Widjajanto I. A. Soegeng Soekarto
Direktur
Ir. Djwa Hui Liang, M.Sc
Areal Kerja Sumber Daya Hutan Areal kerja IUPHHK PT Sarpatim secara administratif pemerintahan berada di tiga wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Seruyan (61%), Kotawaringin Timur (29%) dan Kabupaten Katingan (10%). Secara geografi wilayahnya berada pada 111°55´ 112º19 Bujur Timur dan 1°12´ - 1°56´ Lintang Selata n.
Lokasi areal kerja PT Sarpatim dikelilingi oleh sejumlah konsesi IUPHHK masingmasing PT Erna Juliawati dan PT Meranti Mustika (di sebelah Utara), PT Hutanindo Lestari Jaya Utama, PT Sentral Kalimantan Abadi, dan PT Intrado Jaya Intiga (di sebelah Barat), PT Kayu Tribuana Rama, PT Berkat Cahaya Timber, dan PT Inhutani III (di sebelah Timur) dan areal HTI Trans PT Kusuma Perkasa Wana (di sebelah Selatan). Dari segi bentang lahannya, areal PT Sarpatim sebagian besar berada di wilayah DAS Seruyan, dan sebagian kecil lagi di DAS Mentaya dan DAS Mentubar. DAS Seruyan terbagi lagi atas beberapa Sub DAS yang lebih kecil. Sistem Silvikultur/Pengaturan Hasil Pada masa awal pengelolaan hutannya, PT Sarpatim melakukan pengelolaan hutan dengan sistem TPTI (Tebang Pilih dan Tanam Indonesia). Dengan sistem ini, pengelolaan hutan alam produksi dilakukan dengan memakai siklus tebang 35 tahun, pembatasan diameter pohon yang ditebang (diameter 50 cm ke atas untuk hutan produksi dan 60 cm ke atas untuk hutan produksi terbatas), meninggalkan sejumlah pohon inti dan pohon yang dilindungi, serta melakukan pembinaan hutan terhadap hutan bekas tebangan. Penggunaan sistem TPTI telah berlangsung hampir 35 tahun. Mulai tahun 2005, PT Sarpatim berdasarkan rencana kerja jangka panjangnya dan sesuai dengan ijin Departemen Kehutanan akan menerapkan sistem silvikultur intensif (SILIN), menggantikan sistem TPTI yang sebelumnya dijalankan. Sistem SILIN digunakan untuk meningkatkan produktivitas hutan alam yang telah terdegradasi dengan melakukan penanaman dan pembinaan tegakan secara intensif, selain memanfaatan sisa tegakan tinggal hutan alam. Untuk penyiapan lahan kegiatan SILIN, PT Sarpatim diijinkan untuk melakukan penebangan pohon berdiameter 40 cm ke atas dan khusus untuk jalur tanaman diijinkan pula menebang seluruh pohon berdiameter 20 cm ke atas. Melalui SILIN tersebut, penentuan jatah produksi kayu ditetapkan dengan rotasi tebang 30 tahun. Monitoring Dampak Pemanenan Hutan Sejak tahun 2001 yang lalu PT SARPATIM sebetulnya telah mulai menerapkan metode pembalakan berdampak rendah (RIL, Reduced Impact Logging). Upaya mereduksi dampak ini meliputi kegiatan-kegiatan dalam penebangan (pembersihan liana, directional felling, minimasi tunggak), penyaradan (pembuatan trace jalan sarad, penyaradan sistem langsir, mengangkat pisau traktor), pembuatan logyard, dan
kegiatan setelah penebangan (pembuatan crossdrain, menutup permukaan tanah dengan limbah kulit kayu).
Kegiatan-kegiatan RIL yang dilaksanakan dengan baik
memang terlihat hasilnya di lapangan, yakni kondisi tegakan hutan bekas tebangan yang lebih baik dari segi penutupan vegetasinya. Akan tetapi RIL ini kurang berpengaruh secara keseluruhan dalam mencegah kerusakan struktur tegakan apabila intensitas penebangan di atas tidak diturunkan. RIL hanya membantu agar tegakan tinggal tidak banyak yang rusak secara tidak perlu. UM sudah melakukan beberapa upaya dalam mengukur intensitas kerusakan struktur hutan akibat dari kegiatan produksi yaitu: 1. Pengukuran keterbukaan lahan dengan mengambil luasan sample 200 m X 100 m, dengan menggunakan asumsi keterbukaan tajuk di jalur antara sebagai indikator kerusakan struktur tegakan. 2. Melakukan analisa vegetasi dengan mengukur indeks kesamaan komunitas hutan terhadap komunitas hutan primer . Unit manajemen sudah menetapkan sejumlah areal hutannya yaitu seluas 500 hektar untuk dijadikan kawasan ASDG yang tersebar di tersebar di lima lokasi yaitu ASDG di petak 99Q RKL III dekat desa Tumbang Pangke, ASDG petak 90P RKL II dekat dengan desa Tumbang Kania, ASDG petak 105O RKL IV dekat desa Mojang Baru, ASDG petak 111S RKL V dekat desa Tumbang Kaleh, ASDG petak 120AB RKL VI dekat desa Rantau Panjang. Kawasan-kawasan ASDG ini telah ditetapkan melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak direksi PT SARPATIM dan sebanyak 300 hektar sudah dikukuhkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kalimantan Banjar Baru (petak 90P, 105O,dan 99R) dengan diterbirkannya sertifikasi Sumber Benih Teridentifikasi. Belum ditemukan adanya nota kesepakatan anatara pihak UM dengan desa-desa dimana lokasi masing-masing kawasan ASDG berada. Kawasan kelerengan > 40% telah ditetapkan baik didelineasi di peta maupun dilapangan, Manajemen PT SARPATIM telah menetapkan kawasan dengan kelerengana > 40% ini juga dijadikan sebagai kantong satwa. Luas kawasan >40% yang telah ditetapkan yaitu seluas 4730 ha yang tersebar di 9 lokasi, yaitu berada di lokasi Sunut seluas 545 hektar berada dalam wilayah desa Sunut, Kuayan I seluas 720 ha, Kuayan II seluas 528 ha, Kuayan III seluas 1342 ha ketiganya dekat desa Kuayan, Kulai I seluas 174 ha dan Kulai II seluas 558 dekat desa Mojang, Remangi I seluas 231 ha dekat desa Ngawit,Rantau Panjang, Remangi II, seluas 337 ha dekat desa Tumbang Mahop, Remangi III seluas 135 ha termasuk wilayah desa Sebetung. Peninjauan ke
lapangan menunjukkan bahwa kawasan ini dikelola dengan baik dan berfungsi seperti yang diharapkan. Semua kawasan dengan kelerengan >40%(kantong satwa) ini telah ditetapkan melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak direksi PT SARPATIM namun belum ada nota kesepakatannya dengan pihak-pihak desa dimana lokasi tersebut berada sebagai pengukuhan yang melibatkan pihak-pihak terkait diantaranya yaitu masyarakat desa. Petak ukur permanen (PUP) dibuat di areal efektif untuk produksi. PT SARPATIM telah menetapkan 3 lokasi yang dijadikan Petak Ukur Permanen yaitu PUP TPTI seluas 96 ha sesuai dengan rekomendasi dari Puslitbang Konservasi Alam yang terletak di Petak 100P ,Petak 98 N, 110W, dan 105AA, PUP versi pakar SILIN seluas 2.5ha yang terletak di Blok RKT 2005 ada 5 Plot (77AG,76AG,75AG,75AF,75AE) dan Blok RKT 2006 ada 10 plot seluas 5 ha berlokasi di ( 75AC, 75AB, 78AF, 76AA, 75AA, 74AA, 77Y, 78AA) , PUP versi Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam Bogor yang berada di Blok RKT 2005 SILIN petak 76AF, 77AG, dan 75 AG. Sampai dengan kegiatan penilaian lapangan dilakukan sudah ditetapkan PUP seluas 9 ha PUP-PUP ini terletak di dekat desa Tumbang Kania. PUP sudah ditetapkan dan dikeluarkan dari areal effektif untuk produksi namun belum dilakukan pengukuhan apalagi dengan melibatkan pihak terkait seperti masyarakat. Pengelolaan Sosial Areal IUPHHK PT Sarmiento Parakantja Timber berada di tiga wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan. Berdasarkan data kependudukan 2003 dan 2004 penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar areal kerja PT Sarmiento berjumlah 96.900 jiwa. Untuk mengelola dampak pengusahaan hutan terhadap masyarakat yang hidup di sekitar hutan (aspek sosial), perusahaan telah menyusun dan melaksanakan program pembinaan pembinaan masyarakat desa hutan (PMDH) secara intensif (pertanian, perikanan, peternakan, pertukangan, perdagangan) sesuai dengan aturan pemerintah. Program pengelolaan diupayakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa hutan. Masyarakat diberikan kebebasan untuk mengakses hutan untuk mendapatkan manfaatnya denan tidak mengganggu keutuhan hutan. Pengambilan hasil hutan non kayu dan kayu ulin diperkenankan oleh perusahaan.
