BERSAMA , PERATURAN INDONESIA PERDAGANGAN REPUBLIK MENTERI DAN REPUBLIK INDONESIA ME N T E RPTE R HUBUNGAN NOMOR: 2glpt-DAG /pw\14/2oo1 NOMOR: rc,{19 TAIIIIN2006 TENTANG BARANG/MUATAN IMPORMILIKPEMERINTAH PENGANGKUTAN ANGKUTANLAUTNASIONAL OLEHPERUSAHAAN a
DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA REPUBLIKINDONESIA MENTERIPERDAGANGAN DAN N E P U B L I KI N D O N E S I A , M E N T E RP I ERHUBUNGAR Menimbang
d,
balrwa dalam rangka- melaksanakanInstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan IndustriPelayaranNasionalperlu meningkatkan penggunaan kapal berbendera lndonesia yang dioperasikanoleh perusahaan angkutanlaut nasionalsebagaisarana angkutan barang/muatan impormilikpemerintah;
h
bahwa untuk membantu kelancaran arus barang/muatan imporyang pengadaannya dibiayai pinjaman luarnegeri denganAPBN/APBD termasuk pemerintah, perlu dilakukan pengaturan pengangkutannya;
c.
sebagaimana bahwa berdasarkanpertimbangan perlu padahurufa danhurufb, dipandang dimaksud mengaturpengangkutan barang/muatan impormilik pemerintahdengan'PeraturanBersamaMenteri Perdagangan danMenteri Perhubungan;
R.l dan PeraturanBersamaMenteriPerdagangan MenteriPerhubunqan R.l.
Nomor: 20 /M-\AG /Pml 4 / 2006 Nomor: I(\l 19 TAHiIN 2006
Mengingat
.
4
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang (Lembaran Pelayaran NegaraTahun 1992 Nomor 98,Tambahan Lembaran NegaraNomor3493);
2,
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Undang-Undang (Lembaran Kepabeanan NegaraTahun1995Nomor 7ti,Tambahan Lembaran Negara Nomor3612);
?
Peraturan Pemerintah Nomor82 Tahun1999tentang Angkutan di Perairan(Lembaran NegaraTahun1999 Nomor187, TambahanLembaranNegaraNomor 3907);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor69 Tahun2001tentang (LembaranNegara Tahun 2001 Kepelabuhanan Nomor127, TambahanLembaranNegaraNomor 4145)', Peraturan Pemerintah Nomor51Tahun2002tentang (LembaranNegaraTahun2002 Nomor Perkapalan 95,Tambahan Lembaran NegaraNomor4227);
o.
Keputusan Presiden Nomor260Tahun1967tentang PenegasanTugas dan TanggungJawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang PerdaganganLuar Negeri;
7.
Keputusan Presiden Nomor18 Tahun1982tentang Pengangkutan MuatanBarangEkspcrdan Barang lmporMilikPemerintah;
8.
Keputusan Presiden Nomor80 Tahun2003tentang PedomanPelaksanaanPengadaanBarang/Jasa milik Pemerintah, sebagaimana telahdiubahterakhir denganPeraturan Presiden Nomor32 Tahun2005; KeputusanPresidenRepubliklndonesiaNomor 187/MTahun 2004 tentangPembentukan Kabinet lndonesia Bersatu, sebagaimanatelah diubah beberapakali terakhirdenganKeputusanPresiden Nomor171|MTahun2005:
10.
PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor 9 Tahun 2005 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, SusunanOrganisasidan Tata Kerja Kementerian Negara RepublikIndonesiasebagaimanatelah diubahdenganPeraturan Nomor62 tahun Presiden 2005:
PeraturanBersamaMenteriPerdagangan R.l dan MenteriPerhubunoan R.l.
Nomor: 20 /M-DAG/ pFf,'" / 4 / 2006 Nomor:I$I 19 TAHUN2006
11.
PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasidan Tugas EselonI KementerianNegaraRepublik Indonesia,sebagaimanatelah diubah beberapa kali,teraklrirdenganPeraturanPresidenNomor 80 Tahun2005;
12.
KeputusanMenteriPerhubunganNomor KM 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraandan Pengusahaan AngkutanLaut;
1?
PeraturanMenteri PerhubunganNomor KM 43 Tahun 2005 tentangOrganisasidan Tata Kerja DepartemenPerhubungan, sebagaimanadiubah terakhirdengan PeraturanMenteriPerhubungan NomorKM62 Tahun2005;
14.
Peraturan MenteriPerdagangan RepublikIndonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan MenteriPerdagangan RepublikIndonesiaNomor 3O/M-DAG tPERtI 2t2A05; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN BERSAMAMENTERIPERDAGANGAN DAN MENTERIPERHUBUNGAN TENTANGPENGANGKUTAN BARANG/MUATAN IMPORMILIK PEMERINTAH OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUTNASIONAL. Pasal1 Dalamperaturan iniyangdimaksud dengan: 1.
2,'
Barang/muatan impor milik pemerintahadalah barang/muatanimporyangpengadaannya dibiayai dari APBN/APBDtermasukpinjamanluar negeri pemerintah,baik milik pemerintahmaupun milik badan usaha/hukummilik pemerintah/pemerintah daerah atau perusahaanyang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenaipengadaan pemerintah. barang/jasa Perusahaan angkutan laut nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum lndonesia (lndonesianational shipping company) yangmelakukan kegiatan di dalamwilayahperairan Indonesia dan/ atau dari dan ke pelabuhan di luar neger i.
PeraturanBersamaMenteriPerdaganganR.l dan MenteriPerhubunoan R.l.
Nomor: 2OltuI-bAc/pm4/2006 Nomor:iil,I 19 TAIiUN 006
3.
lmportir adalah lembaga/ instansi pemerintah/ pemerintahdaerah, badan usaha/ hukum milik pemerintah/pemerintahdaerah atau perusahaan yang melakukan kegiatanimportasibarang/muatan impormilikpemerintah. Pasal2
Pengangkutan barang/muatan yang impormilikpemerintah pengadaannya dilakukan olehimportir wajibmenggunakan kapal berbenderaIndonesia yang dioperasikanoleh perusahaan angkutan lautnasional. Pasal3 Perusahaanangkutanlaut nasionalwajib menyediakan jumlah dan kapasitasruang kapalyang cukup,dengan biaya angkutan(freightJyang wajar dan bersaingsesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan pemerintah. barang/jasa Pasal4 a
Perusahaanangkutanlaut nasionalyang mengangkut barang/muatan impor milik pemerintah dengan menggunakan kapalberbendera Indonesia dan dilengkapi dengan pola trayek dan dioperasikanoleh perusahaan angkutan laut nasional wajib menyampaikanlaporan perjalanankapal(voyagerepoft)kepadaDirektoratJenderal Perhubungan Larlt. Pasal5 ( 1 ) lmportir yang
melakukan kegiatan importasi pengadaanbarang/muatan impor milik pemerintah wajib melaporkanrealisasi kegiatan pengadaan terserbut secaraberkalasetiapbulankepadaMenteri Perdagangandalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan LuarNegeri.
(2) Perusahaan angkutanlaut nasionalyang melakukan pengangkutan kegiatan barang/muatan impor milik pemerintahwajib melaporkan realisasi kegiatan pengangkutan tersebutsecara berkalasetiap bulan kepadaMenteriPerhubungan dalamhal ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
4
'
PeraturanBersamaMenteriperdagangan R.l dan Menteriperhubunoan R.l.
Nomor : 20fil-nAc/pm/4 /2006 Nomor:IovI.19 TAiliirt ZObO
Pasal6 DirekturJenderalPerdagangan Luar Negeridan Direktur JenderalPerhubungan Laut melakukanpembinaandan pengawasanterhadappelaksanaanperaturanBersama MenteriPerdagangan dan Menteriperhubungan ini sesuai kewenangan yangciimiliki. Pasal7 (1)
Dalam hal jumlah dan kapasitasruang kapal sebagaimana dimaksudpada pasal Z dan pasal 3 tidak tersedia maka perusahaanangkutan laut nasional dapat menggunakankapal bukan berbenderaIndonesiayang dioperasikansecara nyata dengan melampirkan bukti kontrak pengangkutansetelah dilakukanevaluasi oleh Direktorat Jenderalperhubungan Laut.
(2)
Penggunaankapal bukan berbenderalndonesia wajibmenyampaikan pemberitahuan pengoperasian kapal asing kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. . Pasal8
lmportiryang melaksanakan pengadaanbarang/muatan impor milik pemerintah yang melanggarlietentuan sebagaimana dimaksud padapasal2 dan pasal5 ayat(1) dikenakansanksiberupateguransecaratertulisdan/ atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundanganundanganyangberlaku. Pasal9 Perusahaanangkutanlaut nasionalyang mengangkut barangimuatan impor milik pemerintah yang meianggar ketentuan sebagaimana pada pasal4, pasal5 dimaksud ayat(2) dan Pasal7 dikenakan sanksiberupapencabutan izin usahasesuaidenganperaturan perundang-undangan yangberlaku. Pasal10 Peraturan Bersamaini mulaiberlaku3 (tiga)bulansetelah tanggalditetapkan,
PeraturanBersamaMenteriperdaganganR.l dan MenteriPerhubungan R.l.
Nomor: 2,O/\[-DAG lPW / 4 /2006 Nomor:K,t' 19 TAIIII{ 2006
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengumuman Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalamBeritaNegaraRepublik Indonesia. Ditetapkandi Jakarta padatanggal pA.AprIL 2006
ffi q#
MENTERI PERDAGANGAN.
ELKAPANGESTU
SALINANPeraturanini disampaikan kepadayth, : 1. KetuaBadanPemeriksaKeuangan; 2. MenteriKoordinatorBidangPerekonomian; Menteri Negara PerencanaanPembangunan/Kepala q' Bgdan Perencanaanpembangunan Nasional; 4. MenteriDalamNegeri; 5. MenteriLuarNegeri; 6. MenteriPertahanan: 7. MenteriKeuangan; 8. MenteriPerindustrian: 9. MenteriEnergidanSumberDayaMineral; 10. MenteriKelautandan Perikanan; 11. MenteriPendidikan Nasional; 12. MenteriPekerjaanUmum; 13. MenteriKehutanan; 14. MenteriNegara BadanUsahaMilikNegara; 15 MenteriNegaraKoperasidan UsahaKecildan Menengah; 16. MenteriNegaraPendayagunaan AparaturNegara; 17. MenteriSekretaris Negara; 18. GubernurBankIndonesia; 19. Panglima TNI; 24. KepalaStafTNI AngkatanLaut; 21. KepalaKepolisian RepubliR Indonesia; 22. ParaGubernur/BupatiMalikota di seluruhIndonesia; 23. Sekjen,lrjen,Para DirjencjanPara KepalaBadanDilingkungan Departemenperdagangan; 24. Sekjen,lrjen,Para Dirjendan Para KepalaBadanDilingkungan Departemenperhubungan; pelabuhan/Kepala 25. ParaKepalaKantorAdministrator Kantoipelabuhan: 26. DireksiPT (Persero)PelabuhanIndonesiat, ll, lll dan lV. 27. KetuaDPP INSA: 28. KetuaDPP DEPALINDO 29. KetuaDPP PELRA, 3 0 . K e t u aD P P G P E I / G I N S l : 31 KetuaDPP GAFEKSI/INFA; 3 2 . K e t u aD P PA P B M I :
