DAMPAK PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) TERHADAP KELESTARIAN HUTAN DAN INTEGRASI SOSIAL DI REGISTER 19 GUNUNG BETUNG PROPINSI LAMPUNG
LAPORAN PENELITIAN
Oleh: Handi Mulyaningsih Hertanto
Dibiayai Proyek Peningkatan Sumberdaya Manusia dengan surat persetujuan pelaksanaan penelitian dosen muda nomor kontrak: 010/LIT/BPPK/SDM/IV/2002 tanggal 9 April 2002 Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorrat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG 2002
RINGKASAN DAMPAK PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) TERRHADAP KELESTARIAN HUTAN I)AN INTEGRASI SOSIAL DI REGISTER 19 GUNUNG BETUNG PROPINSI LAMPUNG Oleh: Handi Mulyaningsih, Hertanto
Seiring dengan tuntutan terhadap reformasi politik, propinsi Lampung mulai menjalankan program Hutan Kemasyarakatan (IIKM), sebagai solusi dari program pembangunan hutan tidak berhasil melestarikan hutan dan tidak bersahabat dengan masyarakat lokal (local friendly). Secara konseptual program HKM ideal dari sisi masyarakat, pemerintah dan sumberdaya alam hutan, tetapi secara operasional berpotensi terhadap rusaknya sumberdaya alam hutan, dan menimbulkan konflik sosial. Penelitian tentang dampak
program Hutan Kemasyasakatan (HKM)
penting untuk dilakukan sehubungan dengan banyaknya anggapan negatif terhadap pelaksanaan mendeskripsikan
program
HKM. Penelitian ini bertujuan untuk
beberapa masalah yaitu dampak program
HKM terhadap
kelestarian hutan, integrasi sosial, dan terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara metodologis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan tingkah laku (behavior approach) dan struktural fungsional konflik,
metode penelitian
deskriptif kualitatif, dan observasi partisipatif Penelitian dilakukan di dua dusun yang sudah memperoleh sertifikat Hutan Kemasyarakatan (HKM), yaitu dusun Sumber Agung dan Talang Mulya
.
Pengumpulan data sekunder dengan teknik
dokumentasi. Pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan dengan pedoman wawancara. Data diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.
dan informasi yang
Hasil penelitian menunjukan dalam jangka waktu 3 tahun berjalannya program hutan kemasyarakatan di Propinsi Lampung khususnya di Dusun Talang Mulya dan Sumber Agung, belum terlihat dampak yang jelas baik terhadap ekologi hutan (kelestarian hutan), maupun terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (kesejahteraan dan integrasi sosial). Ketidakjelasan dampak program HKM terhadap ekologi hutan itu disebabkan program baru berjalan 3 tahun, jenisjenis tanaman yang ditanam baru berumur sekitar 1-3 tahun. Bentuk kesejahteraan masyarakat yang nyata dapat dirasakan dengan adanya program HKM adalah berupa rasa aman. Rasa aman oleh penduduk dianggap sebagai bentuk kesejahteraan yang penting. Dengan rasa aman yang sekarang dimiliki masyarakat di dalam menggarap hutan, merupakan modal bagi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas hutan. Dalam jangka panjang hal ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga. Peningkatan kualitas dan kuantitas hutan akan berdampak pada peningkatan
ekonomi daerah, seperti
melalui penarikan retribusi hasil hutan. Dampak program hutan kemasyarakatan terhadap integrasi sosial secara jelas belum terlihat. Integrasi sosial yang diharapkan semakin tinggi dengan adanya program HKM, yang terwujud pada semakin menurunnya konflik, ternyata dalam kenyataannya masih jauh dari harapan. Program HKM ternyata bukan merupakan program yang terbebas dari konflik seperti konflik antar warga, antar kelompok, dan antar warga dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan. Konflik
antar
warga
dalam
satu
kelompok terjadi
ketika
tingkat
penerimaan/pelembagaan program HKM berbeda antara warga yang satu dengan yang lain. Kondisi ini berakibat pada penyimpangan pelaksanaan program HKM oleh warga yang satu misalnya masih melakukan penebangan, tidak melakukan
penanaman, melakukan pembakaran. Penyimpangan ini apabila direspon oleh warga yang lain yang sudah menerima pelembagaan HKM, seperti berupa teguran, himbauan, dalam kenyataannya berakibat pada munculnya konflik. Konflik tersebut biasanya masih terselubung atau muncul tetapi di dalam forum diskusi kelompok. Konflik terselubung terjadi karena penyimpangan yang dilakukan warga yang lain belum menyentuh secara langsung kepentingan warga yang lain. Apalagi warga yang lain (yang tidak melakukan penyimpangan) merasa enggan (tidak enak) untuk menegur karena yang ditegur adalah tetangga atau saudara, dan tahu persis bahwa penyimpangan dilakukan karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Apabila penyimpangan seperti tersebut di atas
direspon masyarakat dalam bentuk melapor ke pemerintah (Dinas kehutanan) tetapi tidak memperoleh respon ulang dari Dinas Kehutanan seperti teguran atau sanksi kepada warga yang menyimpang maka yang terjadi adalah konflik antar warga dengan Dinas Kehutanan. Saat penelitian dilakukan, konflik tersebut masih terselubung atau muncul tetapi dalam bentuk ketidakpercayaan pada pemerintah. Konflik antar warga dengan pemerintah sering terjadi ketika warga yang menggarap lahan secara ilegal (tidak dengan program HKM) dekat lokasi warga lain yang terkena program HKM, dibiarkan oleh pemerintah. Konflik yang terjadi adalah dalam bentuk tidak peduli (acuh) dengan pelaksanaan program HKM, bahkan pada akhirnya ikut melakukan penyimpangan.
SUMMARY The Impact of Hutan Kemasyarakatan (HKM) Programme to Forest Conservation and Social Integration in Register 19 Gunung Betung, Lampung Province By: Handi Mulyaningsih, Hertanto
Because of demand to political reformation, Lampung Province operate HKM programme, as a solution of forest development which doesn't succeed to conserve the forest and doesn't friendly to the local society. Conceptually, HKM programme is ideal by society, the government, and forest resources perspective, but operationally, it is potential to forest damage, and can cause social conflict. The research about the impact of HKM programme is important in connection with some negative assumption about HKM programme. The purpose of this research is to describe some problems, like social impact of HKM programme to the forest conservation, social integration, and society welfare. Methodologically, this research was
conducted by behavioural approach and
conflict functional structural, descriptive qualitatively, and participation observation. The research was conducted in 2 villages had obtained HKM certificate, that are Sumber Agung and Talang Mulya. Secondary data were collected by documentation technique, and primary data were collected by depth interview to informants using interview guide. Data and information analysed descriptive qualitatively. The result showed that in 3 years during the programme in Lampung Province, particularly in Talang Mulya and Sumber Agung, there is no clear impact to forest ecology (forest conservation), as well as to social economic condition of the society :society welfare and social integration). That was happened because the programme had ust three years, and all kinds of plants had just 1-3 years. The real welfare felt by society is safety. Safety is assumed as the most important welfare, because it is a capital to improve forest quality and quantity. In long-term condition, it will impact in improving family income. Improvement of forest quality and quantity will impact to increase local income, like by forest product retribution. Impact of HKM programme to social integration can not be seen clearly. Social integration is expected to increase by HKM programme, that known by decrease of the
conflict among society, but in reality that is very difficult to do so. HKM programme is not a free conflict programme, such as society conflict, group conflict, and conflict between society and the government, particularly Dinas Kehutanan (District Forestry Office). Conflict among individual in one group occur when degree of acceptance/ institutionalisation of HKM programme is different among individual in the society. This condition effects to deviation of HKM programme by individual of the society, such as forest cutting and burning. If this condition is responded by other individual who had accepted HKM institutionalisation, like by warning, it will cause conflict. Usually the conflict still covered or appear in a group discussion. Covered conflict occurs because the deviation is not have a contact directly to other individual interest. Besides, other member of the society (who did not do deviation) feel reluctant to take action because thei
r
relationship (neighbour or family), and they know that the deviation is happened for life. If the deviation responded by society by make a report to the government (District Forestry Office), but there is no feed back respond such as warning or punishment, so it will cause a conflict between the society and the government (District Forestry Office). During the research,
the conflict was still covered or appear by unfaith in the
government. Conflict between the society and the government occur when there is a member who work on the land illegally (not by HKM programme) near to HKM location, and the government did not do anything. The conflict will appear by not care about HKM programme, or even they do the deviation too.
