DAMPAK KETIMPANGAN GENDER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA
AGNES VERA YANTI SITORUS
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2013
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA* Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Dampak Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.
Bogor, Agustus 2013
Agnes Vera Yanti Sitorus NIM H151114064
RINGKASAN AGNES VERA YANTI SITORUS. Dampak Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Dibimbing oleh D.S.PRIYARSONO dan NUNUNG NURYARTONO. Gender adalah perbedaan perlakuan antara lelaki dan perempuan yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, akan tetapi oleh lingkungan sosial-budaya, politik dan ekonomi. Ketimpangan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di Indonesia, masih terdapat senjang antara capaian manfaat hasil pembangunan pada perempuan dan laki-laki yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai wilayah/provinsi. Menurut United Nations Development Programme (2010), tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Ketimpangan gender antara lain terjadi di pendidikan, pekerjaan, akses atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik. Perempuan menanggung beban paling berat akibat ketimpangan yang terjadi, namun pada dasarnya ketimpangan itu merugikan semua orang dan akhirnya merugikan perekonomian suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perkembangan yang pesat dalam mengurangi ketimpangan di bidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan semakin mengecilnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam capaian tingkat pendidikan. Walaupun demikian, tingkat produktivitas dan partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah. Peran perempuan dalam pembangunan perlu terus diperhatikan dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Karena peningkatan peran perempuan mempunyai dampak penting dalam memutus lingkaran setan kemiskinan. Perbaikan kualitas manusia perempuan khususnya pendidikan menjadi isu penting karena sangat menentukan kualitas hidup generasi mendatang. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis ketimpangan gender di Indonesia dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG), menganalisis ketimpangan gender dalam pendidikan dan ketenagakerjaan (diproksi dengan ketimpangan gender di rata-rata lama sekolah dan tingkat partisipasi angkatan kerja) terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data panel 30 provinsi selama tahun 2003-2012. Indeks ketimpangan gender diproksi dengan rasio IPG terhadap IPM. Hasil analisis deskriptif menunjukkan masih ada ketimpangan gender, dimana masih ada senjang antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Analisis ekonometrika dengan FEM (Fixed Effect Model) menunjukkan ada dampak positif pendidikan, rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki, ketenagakerjaan, rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki, dan indeks ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi. Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, ketimpangan gender, fixed effect model
SUMMARY AGNES VERA YANTI SITORUS. The Impact of Gender Inequality on Economic Growth in Indonesia. Supervised by D.S.PRIYARSONO and NUNUNG NURYARTONO. Gender is a difference behaviours between men and women are not determined by biological differences, but by the socio-cultural environment, politics and economics. Gender inequality persists in all aspects of life in Indonesia, there are gaps between the achievement of the benefits of development on women and men related to basic human needs for jobs, education, and health. This is despite the fact there is a fairly rapid progress in gender equality today. The nature and extent of discrimination varies in different regions / provinces. According to the United Nations Development Programme (2010), there is no one else in the area of third world countries women have enjoyed equal rights in the legal, social and economic. Gender inequality in education among other things, employment, access to resources, economic power, and political participation. Women bear the heaviest burden due to inequality, but inequality is detrimental basically everyone and ultimately harm the economy of a country. Indonesia is one country that is experiencing a rapid development in reducing disparities in education between men and women that is characterized by the narrowing gap between men and women in educational attainment levels. However, the level of productivity and labor force participation of women is still low. The role of women in development needs to be considered in national and regional development policies. Because of the increased role of women has a significant impact in breaking the vicious circle of poverty. Improvement of human quality of education of women in particular is an important issue because it determines the quality of life for future generations. The objectives of this research are to analyze the gender inequality in Indonesia by using Gender Development Index (GDI), to analyze the effect of gender gaps in education and employment (proxied by using gender gap in mean years of schooling and labor force participation) on economic growth. This research uses panel data from 30 provinces during 2003-2012. Gender inequality index is represented by a proxy of ratio GDI to HDI. Descriptive analysis results show that there are gender inequality, there are still distances between Human Development Index (HDI) and Gender Development Index (GDI). Econometric analysis with FEM (Fixed Effect Model) determines that there are positive and significant effect of education, female-male mean years of schooling, employment, female-male labor force participation, and gender inequality index on economic growth. Keywords: economic growth, gender inequality, fixed effect model
© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2013 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB
DAMPAK KETIMPANGAN GENDER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA
AGNES VERA YANTI SITORUS
Tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Ekonomi
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2013
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis: Dr Ir M. Parulian Hutagaol, MS
Judul Tesis : Dampak Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia : Agnes Vera Yanti Sitorus Nama : H151114064 NIM
Disetujui oleh Komisi Pembimbing
Dr Ir D.S.Priyarsono, MS
Ketua
Diketahui oleh
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi
~-
Dr I
R.N~
Nuryartono, MSi
Tanggal Ujian: 1 Agustus 20 13
Tanggal Lulus: 2 0
AUG 2013
Judul
Tesis : Dampak Ketimpangan
Nama NIM
Gender tertradap Pertumbuhan Ekoaomi
di Indonesia : Agnes Vera Yanti Sitorus : H151114064
Disetujui oleh
Komisi Pembimbing
Df
& $.,S.Pdyarsog(). .U[$
Ketua
Diketahui oleh
Ketua Program Studi
Dekan Sekolah Pascasarj ena
IlmuEkonomi
I
wl a4f4--Furya*oilo,MSi
Tanggal Ujian: 1 Agustus 2013
Dr Ir nahrul Syah, MScAgr
Tanggal Lulus:
PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Tesis ini berjudul “Dampak Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr Ir D.S. Priyarsono, MS selaku ketua komisi pembimbing, Bapak Dr Ir R. Nunung Nuryartono, MSi selaku anggota komisi pembimbing dan Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi, dan Bapak Dr Ir M. Parulian Hutagaol, MS selaku Penguji Luar Komisi yang telah banyak memberi bimbingan, pencerahan dan koreksi. Secara khusus penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Direktur Neraca Pengeluaran BPS RI, dan Kasubdit Neraca Rumah Tangga BPS RI yang telah memberikan kesempatan dan dukungan untuk melanjutkan pendidikan Program Magister pada Program Studi Ilmu Ekonomi di Sekolah Pascasarjana IPB. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan dan seluruh rekan-rekan di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi BPS Batch 4 atas semua diskusi dan masukannya. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada kedua orang tua, Bapak Ronald Sitorus, SPd dan Ibu Sontina Purba SPd yang selalu memberikan doa dan restu. Ucapan terima kasih yang tak lupa saya ucapkan kepada Suami D. Fendhi Endarto, MSi dan anakku Monica Angelina yang telah memberikan dukungannya. Penulis menyadari dengan waktu dan kemampuan yang terbatas, tesis ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian, penulis tetap mengharapkan tesis ini dapat menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi semua pihak dan juga berkontribusi positif bagi dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.
Bogor, Agustus 2013
Agnes Vera Yanti Sitorus
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN
xv xv xvi
1 PENDAHULUAN Latar Belakang Perumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian Ruang Lingkup Penelitian 2 TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan Teori Konsep Gender Ukuran Ketimpangan Gender Definisi Pertumbuhan Ekonomi Teori Pertumbuhan Neoklasik Solow Teori Pertumbuhan Endogen Investasi Modal Manusia Hubungan Ketimpangan Gender dengan Pertumbuhan Ekonomi Determinan Pertumbuhan Ekonomi Tinjauan Empiris Kerangka Pemikiran Hipotesis Penelitian 3 METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Metode Analisis Analisis Deskriptif Analisis Regresi Data Panel Regresi Data Panel Statis Pemilihan Model (Hausman Test) Spesifikasi Model Definisi Variabel Operasional 4 GAMBARAN UMUM Ketimpangan Gender dalam Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) Rata-rata Lama Sekolah Ketimpangan Gender dalam Ketenagakerjaan Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Keadaan Penduduk Indonesia yang Bekerja Formal dan Informal 5 HASIL DAN PEMBAHASAN Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Ketimpangan Gender (Rasio IPG/IPM) Determinan Pertumbuhan Ekonomi
1 1 4 7 7 8 9 9 9 11 13 14 16 17 19 20 21 25 26 27 27 27 28 29 30 31 32 33 35 35 35 36 37 38 39 40 43 43 43 45 46 50
Pendidikan dan Ketimpangan Gender di Pendidikan Angkatan Kerja Perempuan Tenaga Kerja dan Ketimpangan Gender di Ketenagakerjaan Indeks Ketimpangan Gender Keterbukaan Perdagangan Pertumbuhan Penduduk Implikasi Kebijakan 6 SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP
52 53 53 55 55 57 58 59 59 59 61 63 77
DAFTAR TABEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gender gap index Indonesia menurut kategori, 2006-2012 Nilai maksimum dan minimum dari setiap komponen IPG Jenis dan sumber data dalam penelitian Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan, 2009-2011 (persen) Angka partisipasi murni menurut kawasan, 2011 (persen) Rata-rata lama sekolah perempuan dan laki-laki, 2003-2012 (tahun) Persentase angkatan kerja menurut jenjang pendidikan, 2008-2012 Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan, 2008-2012 Proporsi penduduk bekerja di sektor formal dan informal, 2008-2012 Perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan gender (IPG), dan rasio (IPG/IPM), 2005-2011 Pembagian provinsi menurut growth dan rasio (IPG/IPM), 2011 Dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi Persentase penduduk usia kerja menurut kegiatan, 2008 dan 2012
3 11 27 33 35 36 37 38 39 40 46 49 51 54
DAFTAR GAMBAR 1 Pertumbuhan PDB, penduduk, angkatan kerja, 2005-2012 2 IPG dan IPM Indonesia, 2005-2011 3 Perkembangan angka melek huruf (AMH), 2005-2011 4 Perkembangan rata-rata lama sekolah, 2003-2012 5 Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja, 2003-2012 6 Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) 7 Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 8 Equilibrium dalam pasar barang 9 Tingkat pertumbuhan kondisi mapan (Steady State) model Solow 10 Trade Off keuangan dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan sekolah 11 Hubungan ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi 12 Kerangka pemikiran 13 Tingkat pengangguran terbuka (TPT), 2005-2011 14 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) provinsi, 2005-2011 15 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) provinsi, 2005-2011 16 Analisis kuadran IPG dan IDG provinsi, 2011 17 Analisis kuadran growth dan rasio IPG/IPM, 2011 18 Analisis kuadran growth dan IDG, 2011 19 Distribusi keterbukaan perdagangan terhadap PDRB, 2003-2012 (persen)
2 4 5 5 6 12 13 14 15 18 20 25 41 44 45 47 48 50 56
DAFTAR LAMPIRAN 1 Penelitian terdahulu 2 Hasil pengujian dengan metode fixed effect untuk mengistimasi dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi (model 1) 3 Hasil pengujian dengan metode fixed effect untuk mengistimasi dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi (model 2) 4 Hasil pengujian dengan metode fixed effect untuk mengistimasi dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi (model 3) 5 Hasil pengujian dengan metode fixed effect untuk mengistimasi dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi (model 4) 6 Hasil pengujian normalitas model 1 7 Hasil pengujian normalitas model 2 8 Hasil pengujian normalitas model 3 9 Hasil pengujian normalitas model 4 10 Indeks Pembangunan Gender (IPG) provinsi, 2005-2011 11 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) provinsi, 2005-2011
65 68 69 70 71 72 72 73 73 74 75
1 PENDAHULUAN Latar Belakang Gender adalah perbedaan perlakuan antara lelaki dan perempuan yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, akan tetapi oleh lingkungan sosial-budaya, politik dan ekonomi. Kesetaraan gender (gender equality) berarti perempuan dan lelaki menikmati status yang sama, dan memiliki kondisi dan potensi yang sama untuk merealisasikan hak-haknya sebagai manusia dan berkontribusi pada pembangunan nasional, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Keadilan gender merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki sehingga dalam menjalankan kehidupan tidak ada pembakuan peran, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, gender berarti relasi sosial perempuan dan lelaki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan (Hubeis 2010). Ketimpangan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di Indonesia, masih terdapat senjang (gap) antara capaian manfaat hasil pembangunan pada perempuan terhadap laki-laki yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai wilayah/provinsi. Menurut United Nations Development Programme (2010), tidak ada satu wilayah pun di negara berkembang dimana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Ketimpangan gender cenderung terjadi antara kaum miskin. Ketimpangan gender antara lain terjadi di pendidikan, pekerjaan, akses atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik. Perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang dan akhirnya merugikan perekonomian suatu negara. Seiring dengan globalisasi, isu kesetaraan gender menjadi isu yang relevan menyangkut keterpaduan antara kerjasama laki-laki dan perempuan di segala bidang. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan dari delapan tujuan global negara-negara sedunia yang berkomitmen dalam Millenium Development Goals (MDGs). Pemerintah Indonesia juga sudah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan bukti dikeluarkannya INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang mengintruksikan kepada seluruh pejabat Negara, termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan PUG di seluruh wilayah Indonesia. PUG yang dimaksudkan adalah melakukan seluruh proses pembangunan mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang berperspektif gender dengan melibatkan peran serta warga negara baik laki-laki maupun perempuan. Saat ini Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk dalam G20, ukurannya adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Indonesia
2 masuk peringkat ke-16 PDB terbesar di dunia. Pada tahun 2012 PDB Indonesia sebesar 8242 triliun rupiah dan PDB perkapita sebesar 33.34 juta perkapita. Perekonomian Indonesia mampu tumbuh sekitar 4-6 persen per tahun selama dekade terakhir ini, di saat negara-negara maju mengalami krisis. Di sisi lain, Indonesia adalah negara berkembang yang berpendapatan menengah dengan populasi penduduk yang sangat besar, menduduki peringkat keempat di dunia. Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan masih akan tetap tinggi (sekitar 1.5 persen per tahun), sedangkan laju penyerapan tenaga kerja cenderung menurun dari 1.87 persen di tahun 2005 menjadi 0.58 di tahun 2012, walaupun di tahun 2007 sempat mencapai 3.34 persen.
Sumber: BPS, diolah Gambar 1 Pertumbuhan PDB, penduduk, angkatan kerja, 2005-2012 Populasi penduduk yang sangat besar ini dapat menjadi berkah untuk perekonomian Indonesia jika dapat memanfaatkan secara optimal momen bonus demografi, yang hanya dapat dinikmati sekali ini saja. Saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan menuju tahapan bonus demografi, dimana kondisi struktur umur penduduk menjadikan dependency ratio berada pada tingkat yang rendah. Untuk mendapatkan manfaat besar tertinggi dari bonus demografi yang sudah dimulai dari tahun 2000 dan mencapai puncaknya pada tahun 2025, sumber daya manusia harus baik dari sisi kesehatan, kecerdasan, dan pendidikan. McKinsey Global Institute (2012) menyatakan pada 2030 Indonesia diperkirakan dapat meraih peringkat ke-7 terbesar di dunia dengan mengandaikan kita memiliki sumber daya manusia terdidik dan perempuan juga masuk ke lapangan pekerjaan. Jika pemerintah mengabaikan kesetaraan gender, maka Indonesia dapat terjebak menjadi negara berpendapatan menengah. Menurut World Economic Forum (2012), Gender Gap Index Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan ada sedikit peningkatan menuju kesetaraan, tahun 2006 sebesar 0.654 menjadi 0.659 di tahun 2012. Tetapi peringkatnya terus turun dibanding negara-negara lain di dunia. Gender Gap Index menggambarkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dibagi dalam empat kategori yaitu partisipasi dan kesempatan ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup serta pemberdayaan politik. Peringkat Indonesia dalam kesetaraan pendidikan mengalami penurunan dari 81 (2006) ke 92 (2012), dengan
3 nilai indeks yang terus meningkat dari 0.949 ke 0.973. Demikian juga halnya dalam bidang ekonomi, peringkat turun dari 67 (2006) ke 104 (2012), dengan nilai indeks turun dari 0.598 menjadi 0.565. Tabel 1 Gender gap index Indonesia menurut kategori, 2006-2012 Tahun 2006 Peringkat ke (dari 115 neg) 2007 Peringkat ke (dari 128 negara) 2008 Peringkat ke (dari 130 negara) 2009 Peringkat ke (dari 134 negara) 2010 Peringkat ke (dari 134 negara) 2011 Peringkat ke (dari 135 negara) 2012 Peringkat ke (dari 135 negara)
Ekonomi 0.598 67
Pendidikan 0.949 81
Kesehatan 0.969 88
Politik 0.101 63
Gap Index 0.654 68
0.599 82
0.949 93
0.972 81
0.101 70
0.655 81
0.571 90
0.945 97
0.972 82
0.101 80
0.647 93
0.572 100
0.966 95
0.972 87
0.122 70
0.658 92
0.575 100
0.964 95
0.966 105
0.141 58
0.661 87
0.564 101
0.967 93
0.966 105
0.140 61
0.659 90
0.565 104
0.973 92
0.966 107
0.132 73
0.659 97
Keterangan: 1 (equality) dan 0 (inequality)
Sumber: World Economic Forum Dengan demikian, sampai saat ini kualitas hidup penduduk perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Hal ini terlihat dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pencapaian pembangunan manusia secara kuantitatif dapat dilihat dari besaran IPM. Besaran angka IPM tidak dapat menjelaskan berapa besar kesenjangan antara pencapaian kualitas hidup perempuan dan laki-laki yang diukur melalui gabungan indikator kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak. Namun, melalui IPG perbedaan pencapaian yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dapat terjelaskan, yakni dengan mengurangkan atau merasiokan nilai IPM dengan IPG. Hasil pengurangan/rasio antara IPM dengan IPG mengindikasikan adanya kesenjangan pencapaian kapabilitas antara laki-laki dan perempuan. Besaran rasio IPG dengan IPM berada pada kisaran 94-95 persen selama periode 2005-2011. Ini berarti masih ada kesenjangan gender dalam hal pencapaian kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan IPG pada periode 2005-2011 menunjukkan posisi lebih rendah dibandingkan IPM dan senjang antara capaian antara laki-laki dan perempuan
4 masih terjadi. Selanjutnya, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2012 sebesar 69.40. Indeks ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesetaraan peranan yang dijalankan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan perempuan di Indonesia.
Sumber: BPS, diolah Gambar 2 IPG dan IPM Indonesia, 2005-2011 Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan bahwa sampai saat ini ketimpangan gender masih terjadi. Kenyataan ini berarti pembangunan daerah yang telah dilaksanakan belum mampu mengangkat peran dan status perempuan. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil belum dapat memperbaiki ketimpangan gender, dampaknya tidaklah bisa langsung kelihatan. UNDP (2010) menyatakan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesetaraan gender sebagian besar tergantung pada hak-hak, akses atas berbagai sumber daya produktif (seperti tanah dan kredit), dan partisipasi politik. Lebih dari itu, kebijakan-kebijakan sosial yang memberantas diskriminasi di pasar tenaga kerja atau mendukung perawatan anakanak akan mengurangi ketidaksetaraan gender-sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh pembangunan ekonomi saja. Perumusan Masalah Menurut data Sensus Penduduk BPS 2010, jumlah penduduk sebanyak 237.6 juta, laki-laki sebanyak 119.6 juta (50.34 persen) dan perempuan sebanyak 118 juta (49.66 persen). Jika kehidupan penduduk di semua kelompok umur dan gender berkualitas bagus maka akan menjadi potensi besar bagi pembangunan dan sebaliknya jika kualitasnya kurang baik akan menjadi beban pembangunan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perkembangan yang pesat dalam mengurangi kesenjangan di bidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan semakin mengecilnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam capaian tingkat pendidikan. Walaupun demikian, tingkat produktivitas dan partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah.
5
Sumber: BPS, diolah Gambar 3 Perkembangan angka melek huruf (AMH), 2005-2011 Capaian tingkat pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH). Perkembangan AMH baik laki-laki maupun perempuan selama periode 20052011 terus meningkat. AMH perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki. Pada tahun 2011 AMH perempuan sebesar 90.55 persen sedangkan laki-laki sebesar 95.73 persen. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2011 di tingkat SD dan SLTP perempuan sedikit lebih tinggi persentasenya, masing-masing 97.72 persen berbanding 97.27 persen di tingkat SD, dan 88.94 persen berbanding 86.32 persen di tingkat SLTP. Pada jenjang SLTA peluang perempuan sedikit menurun, yakni 57.35 persen berbanding 57.78 persen. Rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi sekitar satu tahun dibandingkan rata-rata lama sekolah perempuan. Pada tahun 2012, rata-rata lama sekolah laki-laki tercatat sebesar 8.47 tahun dan perempuan sebesar 7.64 tahun.
Sumber: BPS, diolah Gambar 4 Perkembangan rata-rata lama sekolah, 2003-2012 Data Sakernas, BPS (2012) menunjukkan produktivitas pekerja perempuan cenderung rendah dibandingkan laki-laki, dan lebih banyak bekerja di sektor informal. Fenomena ini memberikan petunjuk bahwa aktivitas ekonomi perempuan masih sangat rendah sehingga menyebabkan sumbangan pendapatan perempuan terhadap pendapatan rumah tangga secara keseluruhan hanya sebesar
6 35.01 persen. Akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi lebih rendah daripada laki-laki terlihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), 20032012. TPAK perempuan 2012 sebesar 51.39 persen, sedangkan TPAK laki-laki sebesar 84.42 persen. Rendahnya TPAK perempuan dibanding laki-laki disebabkan karena di Indonesia khususnya dan negara berkembang umumnya laki-laki tulang punggung utama pencari nafkah keluarga, sementara perempuan baru akan terjun ke dunia kerja untuk membantu meringankan beban keluarga jika kondisi memaksa mereka bekerja. Selain itu, perempuan juga sering terpaksa harus meninggalkan dunia kerja ketika melahirkan dan harus mengurus anak dan rumah tangga (Handayani dan Sugiarti 2008).
Sumber: BPS, diolah Gambar 5 Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja, 2003-2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) telah menggariskan sasaran yang ingin dicapai terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan (dan anak). Dalam hal ini, kualitas manusia perempuan menjadi isu penting karena sangat menentukan kualitas hidup generasi mendatang, terkait dengan kondisi pendidikan dan kesehatan perempuan saat ini. Hal ini terasa semakin penting di tengah persaingan antar bangsa, karena negara kita hanya akan mampu bersaing manakala didukung oleh penduduk yang berkualitas, baik lakilaki maupun perempuan. Hal ini sesuai dengan penelitian Klasen dan Lamanna (2009) yang menyatakan bahwa kesenjangan gender di pendidikan dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung dan tidak langsung melalui jalur pertumbuhan penduduk, investasi, dan angkatan kerja. Pertama, kesenjangan gender dalam pendidikan akan mengurangi jumlah rata-rata modal manusia dalam masyarakat (Dollar dan Gatti 1999). Kesenjangan ini menghalangi bakat-bakat yang memiliki kualifikasi tinggi yang terdapat pada anak perempuan yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengembalian investasi sektor pendidikan (marginal returns of education). Hal ini terbukti dari berbagai studi yang menyatakan bahwa tingkat pengembalian investasi pendidikan pada anak perempuan lebih baik dibandingkan pada anak laki-laki. Mengurangi kesenjangan gender dalam akses pendidikan secara keseluruhan akan meningkatkan pembangunan ekonomi. Kedua, adanya eksternalitas dari pendidikan kaum wanita bagi penurunan tingkat fertilitas, tingkat kematian anak, dan mendorong pendidikan yang lebih
7 baik bagi generasi mendatang. Ketiga, penurunan fertilitas memberikan eksternalitas positif bagi penurunan angka beban ketergantungan dalam angkatan kerja (Bloom dan Williamson 1998). Pemerataan kesempatan dalam sektor pendidikan dan pekerjaan bagi setiap gender memberikan dampak positif bagi kemampuan bersaing suatu negara dalam perdagangan internasional. Keempat, bekal pendidikan dan kesempatan kerja di sektor formal yang lebih besar bagi kaum wanita akan meningkatkan bargaining power mereka dalam keluarga. Hal ini penting karena terdapat perbedaan pola antara perempuan dan laki-laki dalam perilaku menabung dan investasi ekonomi baik non ekonomi seperti kesehatan dan pendidikan anak yang akan meningkatkan modal manusia generasi mendatang dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, peran perempuan dalam pembangunan perlu terus diperhatikan dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Karena peningkatan peran perempuan mempunyai dampak penting dalam memutuskan lingkaran setan kemiskinan. Perbaikan kualitas manusia perempuan khususnya pendidikan menjadi isu penting karena sangat menentukan kualitas hidup generasi mendatang. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana dinamika ketimpangan gender di pendidikan dan ketenagakerjaan? 2. Bagaimana perkembangan indeks ketimpangan gender (rasio IPG/IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) provinsi? 3. Bagaimana dampak variabel makro dan ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi?
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. menganalisis ketimpangan gender di Indonesia dengan menggunakan indikator pendidikan dan tenaga kerja 2. menganalisis indeks ketimpangan gender di Indonesia dengan menggunakan rasio (IPG/IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 3. menganalisis dampak variabel makro dan ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
Manfaat Penelitian 1. 2.
Manfaat penelitian ini adalah untuk: memberikan informasi sebagai dasar pertimbangan, pendukung dan sumbangan pemikiran kepada pengambil keputusan dalam usaha mengurangi ketimpangan gender memperkaya penelitian, khususnya tentang ketimpangan gender di Indonesia dilihat dari pencapaian pendidikan, partisipasi dan kesempatan ekonomi
8
Ruang Lingkup Penelitian Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Wilayah penelitian meliputi 30 provinsi di Indonesia selama tahun 2003-2012. Data yang dikumpulkan adalah data tahunan provinsi di Indonesia. Pendidikan diproksi dengan rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki. Ketimpangan gender di pendidikan diproksi dengan rasio rata-rata lama sekolah penduduk perempuan terhadap laki-laki. Dengan asumsi, pengurangan ketimpangan di pendidikan dengan memperluas kesempatan pendidikan kepada perempuan tanpa mengurangi pendidikan laki-laki (karena tingkat pendidikan laki-laki dianggap konstan). Tenaga kerja diproksi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki. Ketimpangan gender di tenaga kerja diproksi dengan rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki. Selanjutnya, menurut United Nations Development Programme (UNDP) tolok ukur keberhasilan pembangunan melalui formula Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena adanya isu kesetaraan gender maka disusun formula baru yang mengakomodasi perspektif gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks ketimpangan gender diproksi dengan rasio IPG terhadap IPM. Keterbatasan penelitian ini hanya mengkaji aspek ekonomi makro dan belum memasukkan aspek variabel ekonomi menurut sektoral. Sosial unit analisis gender dalam penelitian ini adalah individu bukan rumah tangga.
9
2 TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan Teori Konsep Gender Menurut Handayani dan Sugiarti (2008), untuk menganalisis ketimpangan gender perlu didefinisikan terlebih dahulu pengertian gender dengan seks atau jenis kelamin. Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda. Secara biologis alat-alat biologis melekat pada lelaki dan perempuan selamanya, fungsinya tidak dapat dipertukarkan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologi atau ketentuan Tuhan (kodrat). Kata “gender” sering diartikan sebagai kelompok laki-laki, perempuan, atau perbedaan jenis kelamin. Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Bentukan sosial atas laki-laki dan perempuan itu antara lain: kalau perempuan dikenal makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat-sifat diatas dapat dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam arti: memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dalam perkembangan gender berikutnya dikenal ada tiga jenis peran gender, yaitu peran produktif, peran reproduktif, dan peran sosial. Peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang, menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jas, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. Peran ini sering pula disebut dengan peran di sektor publik. Peran reproduktif adalah peran yang dijalankan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak, mencuci pakaian dan alat-alat rumah tangga, menyetrika, membersihkan rumah, dan lain-lain. Peran reproduktif ini disebut juga peran di sektor domestik. Peran sosial adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang untuk berpartisipasi di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti gotong-royong dalam menyelesaikan beragam pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama. Persoalannya, jika konstruksi gender dianggap sebagai kodrat, akibatnya gender mempengaruhi keyakinan manusia serta budaya masyarakat tentang bagaimana laki-laki dan perempuan berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut. Pembedaan yang dilakukan oleh aturan masyarakat dan bukan perbedaan biologis itu dianggap sebagai ketentuan Tuhan. Masyarakat
10 sebagai kelompoklah yang menciptakan perilaku pembagian gender untuk menentukan berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai keharusan, untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Keyakinan pembagian itu selanjutnya diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya penuh dengan proses, negosiasi, restensi maupun dominasi. Akhirnya lama kelamaan pembagian keyakinan gender tersebut dianggap alamiah, normal dan kodrat sehingga bagi mereka yang mulai melanggar dianggap tidak normal dan melanggar kodrat. Oleh karena itu diantara bangsa-bangsa dalam kurun waktu yang berbeda, pembagian gender tersebut berbeda-beda. Perbedaan gender dalam beberapa hal akan mengantarkan pada ketimpangan gender (gender inequalities). Ketimpangan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, misalnya: marginalisasi, subordinasi, beban kerja lebih banyak, dan stereotype. Marginalisasi atau disebut juga pemiskinan ekonomi, dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau asumsi ilmu pengetahuan. Subordinasi adalah anggapan bahwa perempuan tidak penting terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial. Hal ini disebabkan karena belum terkondisikannya konsep gender dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya diskriminasi kerja bagi perempuan. Stereotype adalah pelabelan terhadap suatu kelompok atau jenis pekerjaan tertentu dan biasanya selalu berakibat pada ketidakadilan. Seperti halnya negara-negara lain di dunia, masyarakat Indonesia, mengenal pembagian tugas laki-laki dan perempuan, baik peranan dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Laki-laki berperan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah (bread winner) dan perempuan bertugas untuk melakukan kegiatan domestik seperti mengatur rumah tangga, mengasuh anak dan sebagainya. Dengan adanya perbedaan peran ini, orang tua cenderung memprioritaskan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan untuk bersekolah terutama jika keuangan keluarga terbatas. Kondisi ini kontradiktif terhadap keuntungan yang diperoleh dari semakin tingginya pendidikan perempuan, walaupun ini tidak berarti bahwa pendidikan bagi perempuan lebih penting dibandingkan dengan laki-laki. Menurut Schultz (1995) ada tiga faktor yang menjadi motivasi bagi orang tua untuk memprioritaskan pendidikan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan: 1. Tingkat pengembalian investasi untuk perempuan lebih rendah dibandingkan untuk laki-laki. Ini mungkin karena permintaan tenaga kerja terkait dengan teknologi untuk perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. 2. Remittance (uang transfer) dari anak perempuan lebih kecil dibandingkan anak laki-laki. 3. Kepuasan orang tua melihat kesuksesan anak laki-laki yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Dalam perspektif gender, esensi pendidikan bagi perempuan bukan semata untuk menghasilkan materi, yang kerapkali menjadi dalih untuk berkarir di luar rumah demi memberikan yang terbaik bagi anak, melainkan sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan potensi diri untuk (1) menaikkan posisi tawar wanita dalam pengambilan keputusan (baik sebagai istri atau anak dalam keluarga maupun sebagai anggota/warga negara dalam konteks masyarakat/negara); dan (2) meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan wanita sebagai ibu di rumah
11 tangga untuk mendidik dan membesarkan anak melalui pengasuhan. Dengan demikian, pembangunan berprespektif gender bukan hanya besaran materi (barang dan jasa) untuk mendongrak ekonomi keluarga, melainkan juga terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan serta terbentuknya generasi bangsa yang berkualitas. Ukuran Ketimpangan Gender Pemikiran tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan gender (gender equality and equity) ini diterima dan diadopsi, bahkan menjadi kesepakatan internasional (MDGs) yang mengikat dan wajib dijalankan oleh negara-negara di dunia serta melahirkan konsep pembangunan berprespektif gender. Kemudian United Nations Development Program (UNDP) menyusun tolok ukur keberhasilan pembangunan melalui formula Human Development Index/HDI. Karena adanya isu kesetaraan gender kemudian menyusun formula baru yang mengakomodasi perspektif gender, yaitu Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measure (GEM). GDI merupakan variasi HDI yang disagregasi menurut jenis kelamin.Variabel-variabel yang membentuk GDI adalah merupakan variabel Human Development Index (HDI) yang dikhususkan pada pencapaian kaum perempuan yaitu angka harapan hidup, pendidikan dan pendapatan per kapita (PPP). Sedangkan GEM lebih memfokuskan pencapaian perempuan dalam lingkup sosial ekonomi dan politik. GEM secara eksplisit mengukur aktivitas pemberdayaan perempuan dalam politik, pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik menerbitkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang disesuaikan dengan GDI dan GEM. IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar yang sama seperti IPM, yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan sama dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat juga digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Apabila nilai IPG sama dengan IPM, maka dapat dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender, tetapi sebaliknya IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender. Penyusunan indeks IPG melalui tahap-tahap berikut: 1. Menentukan nilai maksimum dan minimum komponen IPG (Tabel 2) Tabel 2 Nilai maksimum dan minimum dari setiap komponen IPG Komponen Angka harapan hidup (thn) Angka melek huruf (persen) Rata-rata lama sekolah (tahun) Konsumsi per kapita (Rp/bln) Sumber: BPS
Maksimum Laki-laki Perempuan 82.5 87.5
Minimum Laki-laki Perempuan 22.5 27.5
100
100
0
0
15
15
0
0
732720
360000 (1999,2002)
12
2. Menghitung nilali Xede dari tiap indeks Xede = [Pf Xf(1-Ɛ) + Pm Xm(1-Ɛ)] dimana Xf : pencapaian perempuan Xm : pencapaian laki-laki Pf : proporsi penduduk perempuan Pm : proporsi penduduk laki-laki 3. Menghitung IPG dengan rumus IPG = 1/3 (Xede(1) + Xede(2) + Iinc-dis) dimana Xede(1) : Xede untuk harapan hidup Xede(2) : Xede untuk pendidikan Iinc-dis : indeks distribusi pendapatan Pengetahuan
Umur panjang dan sehat
Angka harapan hidup pr
Angka harapan hidup lk
Indeks harapan hidup pr
Indeks harapan hidup lk
Indeks harapan hidup dengan sebaran merata
Angka melek huruf pr
Ratarata lama sekolah pr
Indeks pendidikan pr
Angka melek huruf lk
(1)
(2)
Kehidupan yang layak
Ratarata lama sekolah lk
Indeks pendidikan lk
Indeks pendidikan dengan sebaran merata
Perkira an pen dapatan pr
Indeks pendapat an pr
Perkira an pen dapatan lk
Indeks pendapat an lk
Indeks pendapatan dengan sebaran merata
Indeks pembangunan gender (IPG)
Sumber: BPS Gambar 6 Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) IDG memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dalam penghitungan Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung Equally Distributed Equivalent Persentage (EDEP) yaitu indeks untuk masingmasing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata EDEP. Penghitungan sumbangan pendapatan untuk IDG sama dengan penghitungan untuk IPG sebagaimana diuraikan di atas. Selanjutnya, masingmasing indeks komponen, yaitu nilai EDEP dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai
13 kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Partisipasi politik
Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan
Penguasaan sumber daya ekonomi
Proporsi perempuan dan laki-laki parlemen
Proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai professional, teknisi, pimpinan dan tenaga ketatalaksanaan
Perkiraan penghasilan perempuan dan lakilaki
EDEP untuk keterwakilan di parlemen
EDEP untuk partisipasi dalam pengambilan keputusan
EDEP untuk penghasilan
INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)
Sumber: BPS Gambar 7 Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 1.
2.
3. 4.
Penghitungan IDG dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Indeks keterwakilan di parlemen (Ipar) EDEP(par) = {(Xf)(Yf)-1 + (Xm)(Ym)-1}-1 (3) I(par) = {EDEP(par)}/50 (4) dimana Xf : proporsi penduduk perempuan : proporsi penduduk laki-laki Xm Yf : proporsi keterwakilan perempuan di parlemen Ym : proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen Indeks pengambilan keputusan (IDM) EDEP(DM) = {(Xf)(Zf)-1 + (Xm)(Zm)-1}-1 (5) (6) I(DM) = {EDEP(DM)}/50 dimana Zf : proporsi perempuan sebagai tenaga profesional Zm : proporsi laki-laki sebagai tenaga profesional Indeks distribusi pendapatan (Iinc-dis) Sebagaimana disajikan pada penghitungan IPG diatas Indeks pemberdayaan gender (IDG) IDG = 1/3 (I(par) + I(DM) + Iinc-dis) (7)
Definisi Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penambahan nilai PDB riil dari waktu ke waktu, atau dapat juga diartikan sebagai meningkatnya kapasitas perekonomian suatu wilayah. Dalam kerangka regional, konsep PDB identik dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB atau PDRB dapat diukur dengan 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi dan pendekatan pendapatan adalah pendekatan dari sisi penawaran agregat (Aggregate Supply - AS) sedangkan pendekatan pengeluaran adalah pendekatan dari sisi permintaan agregat
14 (Aggregate Demand - AD). PDRB dengan pendekatan produksi didefinisikan sebagai penjumlahan Nilai Tambah Bruto (NTB) yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi di suatu wilayah tertentu selama periode tertentu (biasanya satu tahun). PDRB dengan pendekatan pendapatan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan atau balas jasa yang diterima oleh semua faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di semua sektor, berupa upah/gaji untuk pemilik tenaga kerja, bunga atau hasil investasi bagi pemilik modal, sewa tanah bagi pemilik lahan serta keuntungan bagi pengusaha. Dari sisi pengeluaran, PDRB dihitung sebagai penjumlahan semua komponen permintaan akhir, yakni konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), serta ekspor bersih (X-M) (Dornbusch et al. 2008). Sampai saat ini perekonomian Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga, dengan proporsi konsumsi rumah tangga terhadap PDB sebesar 55 persen.
De ma nd Z, Pr Y od uk si Y
Produksi
ZZ Permintaan
A
Titik equilibrium Y=Z
Y Income, Y Sumber: Dornbusch et al. 2008 Gambar 8 Equilibrium dalam pasar barang PDRB atas dasar harga konstan sering disebut sebagai PDRB riil dan mencerminkan nilai output yang dihitung dengan harga pada tahun dasar tertentu. Perubahan PDRB riil dari waktu ke waktu mencerminkan perubahan kuantitas dan sudah tidak mengandung unsur perubahan harga baik inflasi maupun deflasi. PDRB riil perkapita dihitung dari PDRB riil dibagi jumlah penduduk dalam waktu yang sama. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perubahan nilai output (PDRB riil) dari waktu ke waktu dan diformulasikan sebagai berikut: (8) Teori Pertumbuhan Neoklasik Solow Model Pertumbuhan Neoklasik Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Model Solow
15 merupakan pengembangan dari formulasi Harrod-Domar dengan menambahkan faktor kedua, yakni tenaga kerja, serta memperkenalkan variabel independen yang ketiga, yakni teknologi, ke dalam persamaan pertumbuhan. Namun, berbeda dengan Harrod-Domar yang mengasumsikan skala hasil tetap (constant return to scale) dengan koefisien baku, model Solow berpegang pada konsep skala hasil yang terus berkurang (diminishing return to scale) dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya dianalisis terpisah; jika keduanya dianalisis secara bersamaan atau sekaligus, Solow juga memakai asumsi skala hasil tetap tersebut. Investasi, Break Even Investment
Break Even Investment, (δ + n + g)k
Investasi, sf(k)
Kondisi mapan
k*
Modal per pekerja efektif, k
Sumber: Mankiw (2006) Gambar 9 Tingkat pertumbuhan kondisi mapan (steady state) model Solow Fungsi produksi adalah Y = F (K, L), yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja. Model pertumbuhan Solow mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan. Persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bsa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Biasanya, terdapat dua kekuatan yang memengaruhi persediaan modal: investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang. Kondisi mapan (steady-state) menunjukkan ekuilibrium perekonomian jangka panjang. Tingkat modal kondisi-mapan k* adalah tingkat dimana investasi sama dengan depresiasi yang menunjukkan bahwa jumlah modal tidak akan berubah sepanjang waktu. Di bawah k*, investasi melebihi depresiasi, sehingga persediaan modal tumbuh. Di atas k*, investasi kurang dari depresiasi, sehingga persediaan modal menyusut. Model Solow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal tidak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan: tingkat tabungan yang tinggi menyebabkan pertumbuhan yang tinggi secara temporer, tetapi perekonomian pada akhirnya mendekati kondisi mapan dimana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, model Solow harus diperluas agar mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi, yaitu
16 pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Dalam kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi, modal per pekerja dan output per pekerja adalah konstan. Namun, karena jumlah pekerja bertambah pada tingkat n, modal total dan output total juga harus bertambah pada tingkat n. Dengan demikian, meskipun tidak dapat menjelaskan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan (karena output per pekerja adalah konstan dalam kondisi mapan), pertumbuhan populasi akan membantu menjelaskan pertumbuhan output total yang berkelanjutan. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, fungsi produksi adalah Y = F(K, LxE), dimana K adalah capital, L adalah tenaga kerja, dan E adalah efisiensi tenaga kerja, yang pertumbuhannya ditentukan secara eksogen. Efisiensi tenaga kerja mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi; ketika teknologi mengalami kemajuan, efisiensi tenaga kerja meningkat. Efisiensi tenaga kerja juga meningkat ketika ada pengembangan dalam kesehatan, pendidikan, atau keahlian tenaga kerja. LxE mengukur para pekerja efektif. Jadi, fungsi produksi ini menyatakan bahwa output total Y bergantung pada jumlah unit modal K dan jumlah pekerja efektif, LxE. Inti dari pendekatan terhadap model kemajuan teknologi ini adalah peningkatan efisiensi tenaga kerja E sejalan dengan peningkatan angkatan kerja L. Bentuk kemajuan teknologi ini disebut pengoptimalan tenaga kerja, dan g disebut tingkat kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja (labor-augmenting technological progress). Karena angkatan kerja L tumbuh pada tingkat n, dan efisiensi dari setiap unit tenaga kerja E tumbuh pada tingkat g, maka jumlah pekerja efektif LxE tumbuh pada tingkat n + g. Kemajuan teknologi juga memodifikasi kriteria untuk Kaidah Emas. Tingkat modal Kaidah Emas didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif, dimana MPK = δ + n + g. Mengacu pada Solow, kemajuan teknologi mengarah ke pertumbuhan yang berkelanjutan dalam output per pekerja. Sebaliknya, tingkat tabungan mengarah ke tingkat pertumbuhan yang tinggi hanya jika kondisi mapan tercapai. Model Solow menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen. Teori Pertumbuhan Endogen Model pertumbuhan Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan itu berasal dari kemajuan teknologi. Tetapi darimana kemajuan teknologi berasal? Dalam model Solow, hal itu hanya diasumsikan. Salah satu kritik terhadap model pertumbuhan Solow adalah penggunaan asumsi perbaikan teknologi yang kurang spesifik, terutama awal mula variabel perbaikan teknologi itu berasal. Teori ini dicetuskan oleh Robert Lucas dan Paul Romer. Teori ini menyebutkan bahwa akumulasi dari modal fisik dan modal sumber daya manusia kemungkinan besar dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi. Jika modal sumber daya manusia tetap maka peningkatan pada modal fisik akan memberikan return yang menurun. Demikian juga, jika modal fisik tetap, maka peningkatan modal sumber daya manusia akan memberikan return yang menurun. Output per pekerja tergantung pada tingkat modal fisik per pekerja atau tingkat modal sumber daya manusia per pekerja. Peningkatan modal fisik dapat melalui investasi modal fisik dan modal sumber daya manusia, yang dapat dilakukan
17 melalui pendidikan, pelatihan, dan sebagainya. Teori ini dimulai dari fungsi produksi sederhana: (9) dimana Y adalah output, K adalah stok modal dan A adalah konstanta yang menunjukkan jumlah output yang dihasilkan masing-masing modal. Fungsi produksi ini tidak menunjukkan kondisi adanya diminishing returns to capital. Tidak adanya tingkat hasil modal yang menurun inilah yang menjadi kunci perbedaan model pertumbuhan endogen dengan model pertumbuhan Solow. Untuk melihat hubungan fungsi produksi diatas dengan pertumbuhan ekonomi maka diasumsikan s adalah bagian dari pendapatan yang disimpan dan diinvestasikan kembali. Sehingga persamaan akumulasi modalnya adalah sama dengan pembahasan sebelumnya, yakni: (10) Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan pada stok modal ( ) adalah sama dengan jumlah ( ) dikurangi depresiasi ( ). Sehingga dengan menggabungkan persamaan ini dengan fungsi produksi maka didapatkan: (11) Persamaan ini menunjukkan faktor yang menyebabkan pertumbuhan output ( ). Selama sA> δ maka perekonomian tersebut akan terus tumbuh selamanya, bahkan tanpa adanya penggunaan asumsi kemajuan teknologi eksogen. Dengan sedikit perubahan fungsi produksi dapat menyebabkan perubahan drastis terhadap prediksi pertumbuhan ekonomi. Pada model pertumbuhan Solow, tingkat tabungan menyebabkan pertumbuhan hanya sementara saja, tetapi imbal balik modal yang terus menurun adalah yang sebenarnya menggerakkan ekonomi untuk mencapai kondisi steady state dimana pertumbuhan tersebut hanya tergantung pada perbaikan teknologi secara eksogen. Sebaliknya, teori endogen menyatakan bahwa tingkat tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Apakah asumsi penurunan imbal balik modal yang menurun (diminishing returns to capital) dapat diabaikan? Tergantung bagaimana variabel K dalam fungsi Y = AK diintepretasikan. Jika dipandang dari sudut pandang lama, maka K hanya memasukkan jumlah persediaan pabrik dan peralatan dalam perekonomian, maka seharusnya diasumsikan imbal balik menurun. Memberikan 10 komputer kepada setiap pekerja tidak membuat produktivitas pekerja naik 10 kali lipat. Teori pertumbuhan endogen berpendapat bahwa asumsi imbal balik yang konstan (constant returns to capital) adalah bisa diterima bila K diintepretasikan lebih luas, misalkan dengan memasukkan ilmu pengetahuan sebagai salah satu bentuk modal. Jika dibandingkan dengan bentuk modal (sudut pandang lama), maka modal pengetahuan tidak memiliki kondisi imbal balik yang menurun, bahkan sebaliknya cenderung imbal balik yang meningkat (increasing returns to capital). Contohnya inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi terus meningkat selama beberapa abad terakhir membuat sebagian ekonom berpendapat bahwa ada imbal balik yang meningkat. Jika pengetahuan dapat diterima sebagai bagian modal, maka teori pertumbuhan endogen dengan asumsi pengembalian modal konstan menjadi deskripsi yang lebih mengesankan tentang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
18 Investasi Modal Manusia Pendidikan merupakan tujuan pembangunan. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital-sebagai input fungsi produksi agregat. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang akan memberi keuntungan dimasa mendatang, baik kepada masyarakat atau negara, maupun orang-orang yang mengikuti pendidikan itu sendiri. Sebagai salah satu bentuk investasi sumber daya manusia, investasi pendidikan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu private investment dan public investment (Todaro dan Smith 2006). Private investment merupakan investasi pendidikan pada level mikro atau tingkat individu. Bentuk dari private investment adalah individu yang mengenyam bangku pendidikan formal maupun nonformal termasuk orangtua yang mengajarkan anak pelajaran. Sedangkan public investment merupakan investasi yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam bentuk penyediaan gedung sekolah, lembaga pendidikan, guru, dana pendidikan, penyediaan infrastruktur pendidikan, dan lain sebagainya. Rumus keuntungan pendapatan pendidikan adalah sebagai beikut: Yt =
(12)
dimana E adalah pendapatan dengan pendidikan, N adalah pendapatan tanpa ketrampilan, dan t adalah tahun, dan penjumlahannya adalah tahun-tahun bekerja selama hidup. Pendapatan
Lulusan Sekolah Atas Manfaat
Lulusan Sekolah Dasar
Biaya Tak Langsung
13
Umur
17 Biaya Langsung
Biaya Langsung Sumber: Todaro dan Smith (2006)
19 Gambar 10 Trade off keuangan dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan sekolah Gambar 10 mengasumsikan bahwa seorang bekerja pada saat ia lulus sekolah hingga ia tidak mampu bekerja lagi atau meninggal. Lulusan sekolah dasar diasumsikan mulai bekerja pada usia 13, dan lulusan sekolah tingkat atas diasumsikan mulai bekerja pada umur 17. Seseorang di negara berkembang yang memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat atas akan mengorbankan 4 tahun pendapatan yang tidak dapat diperolehnya karena bekerja. Hal ini adalah biaya tidak langsung. Disamping itu, juga terdapat biaya langsung seperti biaya sekolah, seragam, buku, dan pengeluaran lain yang tidak akan dikeluarkan jika anak tersebut tidak melanjutkan sekolah begitu lulus dari sekolah dasar. Selama sisa hidupnya, dia akan memperoleh penghasilan yang lebih besar setiap tahunnya daripada jika ia bekerja dengan berbekal ijazah SD saja. Perbedaan ini disebut manfaat. Sebelum membandingkan biaya dan manfaatnya, keuntungan pendapatan di masa depan tersebut harus didiskontokan sesuai waktunya. Hubungan Ketimpangan Gender dengan Pertumbuhan Ekonomi Penelitian terdahulu seperti Klasen 1999, Klasen dan Lamanna 2009 menyimpulkan bahwa ketimpangan gender merugikan pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah. Ketimpangan gender di pendidikan mengakibatkan produktivitas modal manusia (human capital) akan rendah sehingga pertumbuhan ekonomi juga rendah. Hal ini seperti penyimpangan pajak terhadap pendidikan menyebabkan misalokasi sumberdaya pendidikan dan selanjutnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi rendah (Dollar dan Gatti 1999). Efek ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung melalui kualitas modal manusia atau produktivitas tenaga kerja. Ketimpangan gender di pendidikan menyebabkan eksternalitas langsung. Pendidikan perempuan mempunyai efek eksternalitas positif atas kuantitas dan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Peningkatan modal manusia akan meningkatkan tingkat pengembalian investasi fisik, selanjutkan akan meningkatkan tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan gender di pendidikan juga menyebabkan eksternalitas tidak langsung melalui efek demografi. Ada empat mekanisme dampak demografi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertama, tingkat fertilitas rendah mengurangi angka beban ketergantungan dalam angkatan kerja (dependency ratio) sehingga meningkatkan suplai tabungan. Kedua, sejumlah besar penduduk memasuki angkatan kerja karena pertumbuhan penduduk sebelumnya tinggi, akan mendorong permintaan investasi. Jika peningkatan permintaan didukung peningkatan tabungan domestik atau capital inflow akan mendorong ekspansi investasi dan selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Bloom dan Williamson 1998). Ketiga, tingkat fertilitas rendah akan meningkatkan kontribusi penduduk usia kerja. Jika pertumbuhan tenaga kerja diserap oleh peningkatan pekerjaan, maka pertumbuhan perkapita akan meningkat walaupun upah dan produktivitas tetap sama. Fenomena ini hanya sementara (merujuk kepada Bloom dan Williamson ‘demographic gift’) karena setelah beberapa dekade penduduk usia kerja akan menurun sementara penduduk usia tua akan meningkat, sehingga meningkatkan angka Keempat, Lagerlof (1999) menyimpulkan bahwa ada interaksi antara ketimpangan gender di pendidikan, kelahiran tinggi, investasi modal manusia rendah dengan
20 pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, dampak kelahiran terhadap pertumbuhan melalui investasi modal manusia generasi mendatang. Pemerataan kesempatan dalam sektor pendidikan dan pekerjaan bagi setiap gender memberikan dampak positif bagi kemampuan bersaing suatu negara/wilayah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudahan akses teknologi juga akan meningkatkan produktivitas perempuan. Disamping itu, efek pengukuran juga berdampak pada ketimpangan gender. Ada banyak jenis pekerjaan perempuan tidak dimasukkan dalam System of National Accounts (SNA). Akibatnya, substitusi dari tenaga kerja rumah tangga (invisible) dengan pasar tenaga kerja (visible) tetap tidak ada peningkatan produktivitas, dampak pengukuran ini berimplikasi kebijakan (terukur atau tidak) dan output ekonomi tidak berubah. Tenaga kerja: ‐ Kuantitas dan kualitas ‐ Gender
Teknologi
Ketimpangan Gender
Pendidik an
Human capital Eksternalitas
Return of Investment Pertumbuhan Ekonomi
Human capital Fertilitas Demographic Gift
Kesempat an kerja
Kapabilitas dipengaruhi oleh pendidikan
Dependency Rate
Tingkat Tabungan Capital Inflow
Produktivi tas
Hambatan di pasar kerja
Investasi
Daya saing
Efek pengukuran di SNA Kesehatan
Politik
Sumber: Klasen dan Lamanna (2009) Gambar 11 Hubungan ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi Determinan Pertumbuhan Ekonomi
21 Menurut Klassen dan Lemanna (2009), variabel-variabel ekonomi dan gender berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, karena berhubungan dengan efisiensi dan produktivitas penduduk. Modal manusia (human capital) yang menjadi sumber pertumbuhan terpenting dalam pandangan model pertumbuhan endogen. Modal manusia tidak hanya mencakup jumlah populasi penduduk dan angkatan kerja, namun juga merepresentasikan kualitas atau keterampilan/skill dan pengetahuan yang dimiliki oleh pekerja. Barro (1991) menyatakan bahwa modal manusia mencakup aspek pendidikan angkatan kerja yang dapat diukur melalui ratarata lama sekolah penduduk usia produktif dan aspek kesehatan yang diukur dengan usia harapan hidup. Rata-rata lama sekolah menurut gender penting diteliti untuk melihat kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan gender di pendidikan akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi karena efisiensi dan produktivitas penduduk akan berkurang. Ketimpangan gender di pendidikan juga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah perempuan menyebabkan investasi semakin tinggi dan akhirnya pertumbuhan ekonomi meningkat. 2. Pertumbuhan penduduk Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap standar hidup tergambar dalam pendapatan perkapita. Negara yang memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempunyai pendapatan perkapita yang rendah. Ketimpangan gender di pendidikan menyebabkan efek eksternalitas terhadap demografi (jumlah penduduk). Lagerlof (1999) menguji dampak ketimpangan gender di pendidikan terhadap tingkat kelahiran dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menyatakan bahwa ketimpangan gender di pendidikan akan menyebabkan tingkat kelahiran yang tinggi dan perlambatan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan tingginya dependency ratio sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. 3. Angkatan kerja Pertumbuhan tenaga kerja diserap oleh peningkatan pekerjaan, maka pertumbuhan perkapita akan meningkat walaupun upah dan produktivitas tetap sama. Selain itu, pendidikan tenaga kerja dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendidikan juga menentukan tinggi rendahnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Variabel angkatan kerja meliputi partisipasi angkatan kerja laki-laki, dan partisipasi angkatan kerja perempuan. 4. Investasi Investasi merupakan variabel penting sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Investasi menjadi determinan paling fundamental dari pertumbuhan ekonomi berdasarkan identifikasi model neo-klasik maupun model endogen. Model neoklasik menyatakan bahwa investasi memiliki dampak sementara, namun model endogen menyatakan bahwa investasi terutama investasi human capital memiliki dampak yang permanen (Barro dan Sala-i-Martin 1995). Teori pertumbuhan endogen (Lucas dan Romer) menyebutkan bahwa akumulasi dari modal fisik dan modal sumber daya
22 manusia kemungkinan besar dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi. 5. Openness (Keterbukaan perdagangan) Keterbukaan ekonomi memiliki kontribusi yang cukup penting dalam meningkatkan pertumbuhan melalui jalur promosi, transfer pengetahuan, peningkatan skala ekonomi dan efisiensi. Keterbukaan dapat diukur dengan rasio volume perdagangan atau jumlah ekspor dan impor dengan output nasional (Barro 1991). Variabel yang lainnya adalah level pendapatan perkapita pada kondisi awal (initial variable).
Tinjauan Empiris Ada beberapa model yang secara eksplisit mempertimbangkan ketimpangan gender dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Klasen dan Lemanna (2009) menguji dampak ketimpangan gender di pendidikan dan pekerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan analisis cross-country dan panel di 124 negara selama periode 1960-2000. Penelitian tersebut meng-update hasil penelitian tahun 1999 dengan menguji dampak ketimpangan gender di pendidikan dan ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan analisis regresi data panel. Ada beberapa persamaan model OLS (persamaan 13-16) dan regresi data panel (persamaan 17) yang digunakan antara lain: INV = α + β1Popgro + β2LFG + β3Open + β4ED60 + β5GED + β6RED60 + β7RGED + β8LnPDRB_Initial + β9D + ε (13) Popgro = α + β10Open + β11ED60 + β12GED + β13RED60 + β14RGED + Β15LnPDRB_Initial + β16D +ε (14) LFG = α + β17Open + β18ED60 + β19GED + β20RED60 + β21RGED + Β22LnPDRB_Initial + β23D + ε (15) g = α + β24Inv + β25Popgro + β26LFG + β27Open +β28ED60 + β29GED + β30RED60 + β31RGED + β32LnPDRB_Initial + β33D + ε (16) g = α + β34Invit + β35Popgroit + β36LFGit + β37Openit +β38ED60it + β39RED60it + β40RACTit + β41MACTit + β42LnPDRB_Initialit + β43Dit + εit (17) dimana g: Pertumbuhan PDRB riil perkapita, Inv: Tingkat investasi, Popgro: Pertumbuhan penduduk, LFG: Pertumbuhan tenaga kerja, ED60: Rata-rata lama sekolah tahun 1960, RED60: Rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki tahun 1960, GED: Pertumbuhan rata-rata lama sekolah, RGED: Rasio pertumbuhan rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki, LnPDRB_Initial: log natural PDB perkapita 1960 untuk menguji kondisi konvergen, D: variabel dummy regional, RACT: Rasio aktivitas ekonomi perempuan terhadap laki-laki, MACT: Tingkat aktivitas ekonomi laki-laki. Penelitian ini juga menghitung besarnya efek (magnitude) dengan membandingkan pertumbuhan aktual di Middle East and North Africa dengan negara yang kesenjangan gendernya lebih rendah seperti kawasan East Asia and the Pasific. Titik estimasi menunjukkan biaya (costs) pertumbuhan dari kesenjangan gender di pendidikan sebesar 0.7 persen perkapita per tahun, dan costs dari kesenjangan pendidikan dan pekerjaan sebesar 0.7-1.5 persen perbedaan pertumbuhan antar kawasan tersebut.
23 Klasen (1999) menguji dampak ketimpangan gender di pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan analisis cross-country dan panel di banyak negara selama periode 1960-1999. Penelitian ini menemukan ketimpangan di pendidikan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dibuktikan dengan mengubah spesifikasi model dan mengontrol potensi endogenitas. Hasilnya menunjukkan bahwa ketimpangan gender di pendidikan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui rendahnya rata-rata kualitas modal manusia. Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi secara tidak langsung melalui dampak ketimpangan gender terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Titik estimasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaaan pertumbuhan sebesar 0.4-0.9 persen antara Asia Timur dan Sub Saharan Africa, Asia Selatan, dan Middle East dihitung dengan kesenjangan gender di pendidikan antar lintas kawasan negara. Baliamoune-Lutz dan Gillivray (2007) menggunakan analisis data panel 41 negara Afrika dan Arab dan estimasi Arellano-Bond secara empirik menunjukkan dampak dua indikator utama MDG3 yaitu rasio pendidikan dasar dan menengah perempuan terhadap laki-laki dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki berusia 15-24 tahun terhadap pertumbuhan ekonomi. Model yang digunakan: lnIncit=a+b1lninvestit+ b2openit+ b3lnylitit+ b4gapylitit+ b5democit+ b6fertilityit+ b7flaborfit+ b8Dit+ εit (18) dimana Invest: investasi, open: keterbukaan ekonomi, gapylit: rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki, democ:demokrasi, fertility: angka kelahiran, flaborf: kontribusi angkatan kerja perempuan, i: negara, t: tahun Hasilnya menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam melek huruf berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan gender yang tinggi mempunyai dampak yang kuat terhadap pertumbuhan pendapatan di negara Arab. Dampak ketimpangan gender di pendidikan dasar dan menengah kurang menunjukkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Barro dan Sala-i-Martin (1995) menunjukkan hasil penelitian yang berbeda dimana persamaan regresi mengandung koefisien lama pendidikan laki-laki dan perempuan dalam pendidikan dasar dan menengah perempuan bertanda negatif. Mereka menyatakan bahwa kesenjangan yang besar antara pendidikan laki-laki dan perempuan berarti keterbelakangan (backwardness) dan diasosiasikan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Temuan ini mungkin berhubungan dengan multikolinearitas. Di beberapa negara, pendidikan laki-laki dan perempuan sangat berhubungan erat dimana membuatnya sulit untuk mengidentifikasi dampak masing-masing individu. Kecurigaan adanya multikolinearitas didukung oleh fakta dalam beberapa spesifikasi pendidikan laki-laki sepertinya berdampak negatif terhadap pertumbuhan, sementara pendidikan perempuan juga berdampak negatif, dan standar error besar untuk semua persamaan regresi jika kedua variabel dimasukkan. Dollar dan Gatti (1999) juga menguji hubungan antara ketimpangan gender, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi menggunakan analisis regresi data panel dengan sampel 127 negara selama tiga dekade. Penelitian ini menggunakan variabel ketimpangan gender sebagai variabel endogen dan eksogen. Peningkatan pendapatan perkapita mendorong perbaikan ketimpangan gender. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh agama, faktor daerah, dan civil freedom. Di negara sangat miskin, anak perempuan kurang berpendidikan dibandingkan anak laki-laki,
24 investasi kesehatan perempuan lebih sedikit daripada laki-laki, hak legal perempuan dalam ekonomi dan perkawinan lebih lemah daripada laki-laki, dan hak berpolitik perempuan juga lebih rendah daripada laki-laki. Berbeda dengan Barro dan Sala-i-Martin (1995), Dollar dan Gatti menemukan pencapaian pendidikan menengah perempuan (diukur dari rasio penduduk dewasa yang memperoleh pendidikan menengah) berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, sementara pencapaian pendidikan menegah laki-laki berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Di semua sampel, kedua efek tidak signifikan, tetapi negara dengan pendidikan perempuannya rendah akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sementara negara dengan pendidikan perempuannya tinggi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hasil menyimpulkan bahwa investasi yang rendah pada pendidikan perempuan bukanlah pilihan ekonomi yang efisien, karena ketimpangan gender di pendidikan akan merugikan pertumbuhan ekonomi. Blecker dan Seguino (1999) fokus pada kondisi makro dipengaruhi oleh dampak diskriminasi gender dalam akses memperoleh pekerjaan dan pembayaran upah. Kondisi Asia Timur yang memperlakukan perempuan secara terpisah dalam insentif tenaga kerja di sektor industri manufaktur orientasi ekspor menyebabkan upah perempuan lebih rendah daripada upah laki-laki, sehingga biaya ekspor rendah daripada yang seharusnya. Upah tenaga kerja rendah ini menggantikan devaluasi mata uang, sehingga ekspor lebih kompetitif, diasumsikan pertumbuhan ekonomi negara Asia tinggi orientasi ekspor. Ekspor menghasilkan devisa yang diperlukan untuk membeli teknologi canggih dari negara-negara industri, yang dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan. Secara bersamasama, efek ini mengarah pada hipotesis bahwa perbedaan upah gender yang mencerminkan tingkat diskriminasi terhadap perempuan akan berkorelasi positif dengan pertumbuhan, dengan asumsi upah laki-laki secara akurat mencerminkan produktivitas tenaga kerja dan dengan demikian berfungsi sebagai benchmark. Berikut model yang digunakan: g = φ + Σλi + α1WGAPit + α2dlogKit + α3dlogLFFit + α4dlogLFMit + α5dlogHKit + εit (19) dimana: g: Pertumbuhan PDRB riil perkapita, d adalah operator perbedaan, φ adalah tingkat pertumbuhan perubahan teknologi ketika variabel diukur pada ratarata, Σλi: efek tetap, WGAP: kesenjangan upah gender, K: stok capital, LFF: penawaran tenaga kerja perempuan, LFM: dan tenaga kerja laki-laki, HK: modal manusia, i: negara, t: tahun. Aktaria dan Handoko (2012) bertujuan menganalisis ketimpangan gender di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan Gender Inequality Index (GII), pengukuran yang diintroduksikan UNDP, untuk menganalisis pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi dan membandingkan penggunaaan GII dengan Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measure (GEM) dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data panel dari 14 kabupaten/kota dengan periode analisis empat tahun (2004-2007), metode yang digunakan adalah statistik deskriptif dalam menganalisis ketimpangan gender dan statistika inferensia untuk menjelaskan pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis deskriptif menunjukkan ketimpangan gender yang tajam di setiap kabupaten/kota. Hasil analisis regresi menunjukkan pengaruh negatif dan
25 signifikan antara ketimpangan gender dengan pertumbuhan ekonomi. Secara statistik ketimpangan gender yang diwakili proksi GII tidak sekuat proksi dari dua indeks pembangunan gender lain.
Kerangka Pemikiran Ketimpangan gender tidak hanya merugikan perempuan saja tetapi akan merugikan perekonomian suatu negara. Jika ketimpangan gender khususnya di pendidikan dan pekerjaan dapat diperbaiki, maka akan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan teori pertumbuhan endogen (Lucas dan Romer), pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja, peningkatan kapital, dan peningkatan teknologi. Kualitas (human capital) tenaga kerja tercermin dari pendidikannya. Pendidikan baik langsung maupun tidak langsung melalui investasi, pertumbuhan penduduk, dan angkatan tenaga kerja memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Walaupun Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perkembangan yang pesat dalam mengurangi kesenjangan di bidang pendidikan, namun tingkat produktivitas dan partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah. Ini menunjukkan bahwa potensi tenaga kerja Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi data panel, ingin diketahui keterkaitan variabel makro ekonomi dan human capital gender dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dirumuskan implikasi kebijakan. Secara ringkas alur pemikiran diatas dapat dilihat pada Gambar 12. UNDP (2010) menyatakan bahwa perempuan menanggung beban paling berat akibat ketimpangan yang terjadi, namun pada dasarnya ketimpangan itu akan merugikan perekonomian negara. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan MDGs dan INPRES No. 9 Tahun 2000. Namun, ketimpangan gender masih terjadi di Indonesia terlihat melalui angka rasio IPG/IPM cenderung tetap, rata- rata lama sekolah dan TPAK perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.
Deskripsi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan gender (pendidikan, pekerjaan, dan indeks ketimpangan gender)
Analisis boxplot
Analisis kuadran
Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi
Analisis regresi data panel
26
Dampak variabel makro dan ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi Implikasi Kebijakan
Gambar 12 Kerangka pemikiran Hipotesis Penelitian Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan tinjauan pustaka, maka beberapa hipotesis yang diuji melalui penelitian adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan (rata-rata lama sekolah laki-laki) mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Ketimpangan gender di pendidikan (rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki) mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 3. Tenaga kerja (tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki) mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 4. Ketimpangan gender di tenaga kerja (rasio TPAK perempuan terhadap TPAK laki-laki) mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 5. Indeks ketimpangan gender (rasio IPG terhadap IPM) mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 6. Investasi mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 7. Pertumbuhan penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 8. Openness/keterbukaan perdagangan mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 9. PDRB kapita initial mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 10. Kontribusi angkatan kerja perempuan mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 11. Indeks pemberdayaan gender (IDG) mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
27
3 METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari data Sakernas, Susenas, PDRB menurut lapangan usaha dan penggunaan bersumber dari Badan Pusat Statistik dan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Wilayah penelitian meliputi 30 provinsi di Indonesia selama periode 2003-2012. Data yang dikumpulkan adalah data tahunan provinsi yaitu PDRB riil perkapita, pertumbuhan ekonomi, investasi, pertumbuhan penduduk, rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, keterbukaan perdagangan (openness), indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pemberdayaan gender (IDG), dan indeks pembangunan gender (IPG). Jenis dan sumber data untuk penelitian ini secara ringkas disajikan dalam tabel berikut. Tabel 3 Jenis dan sumber data dalam penelitian Data Pertumbuhan ekonomi
Keterangan Pertumbuhan PDRB riil perkapita
Investasi
PMTB PDRB penggunaan (share PMTB terhadap PDRB nominal) Pertumbuhan penduduk provinsi
Pertumbuhan Penduduk Pendidikan Tenaga kerja Openness Indeks ketimpangan gender Indeks pemberdayaan gender
Rata-rata lama sekolah laki-laki, rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki TPAK laki-laki, rasio TPAK perempuan terhadap laki-laki Proporsi ekspor ditambah impor terhadap PDRB Rasio Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks pemberdayaan gender provinsi
Sumber PDRB provinsi lapangan usaha, BPS PDRB provinsi penggunaan, BPS SP 2010 backcasting, BPS Susenas, BPS Sakernas, BPS PDRB provinsi penggunaan, BPS BPS BPS
Metode Analisis Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian terdiri dari analisis deskriptif dan analisis regresi data panel. Analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisis ketimpangan gender antar waktu dan antar
28 Analisis regresi data panel digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mengontrol unobserved heterogenity. Prosedur analisis secara ringkas disajikan dalam gambar berikut. Analisis Deskriptif Analisis deskriptif merupakan analisis statistik yang menggambarkan atau mendeskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami, dengan bantuan tabel dan grafik yang berhubungan dengan penelitian. Analisis deskriptif terdiri dari analisis kuadran dan analisis boxplot. Sebagaimana diketahui, bahwa data mempunyai karakteristik untuk setiap tahun maupun setiap wilayah. Analisis kuadran digunakan untuk mengelompokkan provinsi menurut karakteristiknya. Dalam menganalisis data perlu diketahui pemusatan dan penyebaran data dari nilai tengahnya, nilai ekstrim atau pencilan dan beberapa pengukuran lainnya. Boxplot adalah salah satu teknik untuk mempelajari karakteristik dan distribusi data tersebut. Beberapa manfaat dari penggunaan analisis boxplot adalah: 1. Melihat derajat penyebaran data (yang dapat dilihat dari tinggi atau lebar box). Jika data menyebar, maka box semakin tinggi atau lebar. 2. Menilai kesimetrisan data. Jika data simetris, garis median akan berada di tengah box dan whisker pada bagian atas dan bagian bawah akan memiliki panjang yang sama. Jika data tidak simetris (condong), median tidak akan berada di tengah box dan salah satu dari whisker lebih panjang dari yang lainnya. Boxplot (juga dikenal sebagai diagram box-and-whisker) merupakan suatu box (kotak berbentuk bujur sangkar). Boxplot adalah salah satu cara dalam statistik deskriptif untuk menggambarkan secara grafik dari data numeris melalui lima ukuran sebagai berikut : 1. Nilai observasi terkecil 2. Kuartil pertama (Q1), yang memotong 25 persen dari data terendah. 3. Median (Q2) atau nilai pertengahan. 4. Kuartil ketiga (Q3), yang memotong 25 persen dari data tertinggi. 5. Nilai observasi terbesar. Boxplot juga menunjukkan adanya nilai pencilan (outlier) dari observasi. Boxplot dapat digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara populasi tanpa menggunakan asumsi distribusi statistik yang mendasarinya. Karenanya, boxplot tergolong dalam statistik non-parametrik. Jarak antara bagian-bagian dari box menunjukkan derajat penyebaran dan skewness (kecondongan) dalam data. Dalam penggambarannya, boxplot dapat digambarkan secara horisontal maupun vertikal. Analisis boxplot dapat diilustrasikan dalam bentuk sebagai berikut: 1. Garis horisontal bagian bawah box menyajikan kuartil pertama (Q1), sementara bagian atas menyajikan kuartil ketiga (Q3). Bagian dari box adalah bidang yang menyajikan interquartile range (IQR), atau bagian pertengahan dari 50 persen observasi. Panjang box ditentukan oleh IQR ini. IQR adalah ukuran yang terkenal untuk mengukur penyebaran data. Semakin tinggi (jika boxplot vertikal) atau semakin lebar (jika boxplot horisontal) bidang IQR ini, menunjukkan data semakin menyebar. 2. Garis tengah yang melewati box menyatakan median dari data. Median adalah ukuran yang terkenal untuk lokasi variabel (nilai pusat atau rata-rata).
29 3. Garis yang memperpanjang box dinamakan dengan whiskers. Whiskers menunjukkan nilai yang lebih rendah dan lebih tinggi dari kumpulan data yang berada dalam IQR (kecuali outlier). Panjang garis whisker bagian atas ini adalah kurang dari atau sama dengan Q3 + (1.5 x IQR). Panjang garis whisker bagian bawah ini adalah lebih besar atau sama dengan Q1 – (1.5 x IQR). Masing-masing garis whisker dimulai dari akhir box. 4. Nilai yang berada di atas atau di bawah whisker dinamakan nilai outlier atau ekstrim. Suatu nilai dikatakan outlier jika: Q3+(1.5x IQR) < outlier ≤ Q3+(3x IQR) atau jika Q1-(1.5xIQR)> outlier ≥Q1-(3xIQR). Selanjutnya, suatu nilai dikatakan ekstrim jika lebih besar dari Q3+(3 x IQR) atau lebih kecil dari Q1 – (3 x IQR). Analisis deskripsi yang disajikan dalam penelitian ini merupakan gambaran umum ketimpangan gender di provinsi dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan variabel pendidikan dan tenaga kerja antar waktu dan antar provinsi. Salah satu analisis deskriptif yang digunakan adalah gambaran tentang dinamika ketimpangan gender di provinsi dengan menggunakan IPG. IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar yang sama seperti IPM, yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indikator komposit yang digunakan untuk menggambarkan ketimpangan gender yaitu IPG yang menunjukkan angka lebih rendah dibanding IPM. Apabila nilai IPG sama dengan IPM, maka dapat dikatakan tidak terjadi ketimpangan gender. Analisis Regresi Data Panel Data panel yang digunakan dalam analisis ini adalah data panel pada level provinsi. Data panel adalah data yang memiliki dimensi ruang (individu) dan waktu (Gujarati, 2004), yang merupakan gabungan antara data silang (cross section) dengan data runtut waktu (time series). Baltagi (2005) mengungkapkan bahwa penggunaan data panel memberikan banyak keuntungan, diantaranya sebagai berikut: (i) mampu mengontrol heterogenitas individu; (ii) memberikan informasi yang lebih banyak dan beragam, meminimalkan masalah kolinieritas (collinearity), meningkatkan jumlah derajat bebas dan lebih efisien; (iii) lebih baik dalam studi dynamics of adjustment; (iv) lebih baik dalam mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak dapat dideteksi oleh data cross section atau time series murni; dan (v) dapat digunakan untuk mengonstruksi danmenguji model perilaku yang lebih kompleks dibandingkan data cross section atau time series murni. Kendati demikian, analisis data panel juga memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan dalam penggunaannya, khususnya apabila data panel dikumpulkan atau diperoleh dengan metode survei. Permasalahan tersebut antara lain: (i) relatif besarnya data panel karena melibatkan komponen cross section dan time series menimbulkan masalah desain survei, pengumpulan dan manajemen data, di antaranya coverage, nonresponse, kemampuan daya ingat responden (recall), frekuensi, dan waktu wawancara; (ii) distorsi kesalahan pengamatan (measurement error) yang umumnya terjadi karena kegagalan respon, seperti pertanyaan yang tidak jelas, ketidaktepatan informasi, dan lain-lain; (iii) masalah selektivitas, yakni selfselectivity, nonresponse, attrition (jumlah responden yang
30 terus berkurang pada survei lanjutan); dan (iv) cross section dependence yang dapat mengakibatkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak tepat (misleading inference). Regresi Data Panel Statis Data panel dapat didefinisikan sebagai observasi berulang pada setiap unit cross section yang sama. Data panel memiliki karakteristik di mana N > 1 dan T > 1. Sebagai contoh, merupakan nilai variabel dependen untuk unit cross ke-I pada waktu ke-t dengan I = 1, 2, …, N dan t = 1, 2, …, T. Dan misalkan terdapat K variabel penjelas yang masing-masing diberi indeks j = 1, 2, …, K serta dinotasikan sebagai , yang menyatakan nilai variabel penjelas ke-j untuk unit ke-i pada waktu ke-t. Cara yang sering digunakan untuk mengorganisir data panel adalah dengan menuliskannya ke dalam bentuk matriks sebagai berikut:
;
;
(20)
dengan menyatakan gangguan acak untuk unit ke-i pada waktu ke-t. Selanjutnya data tersebut dapat disederhanakan dalam bentuk stack sebagai berikut:
;
;
(21)
Dengan y adalah matriks berukuran NT x 1, X adalah matriks berukuran NT x K, dan adalah matriks berukuran NT x 1. Model standard data panel linier dapat diekspresikan sebagai: (22) dengan
adalah matriks berukuran NT x 1 yang diekspresikan sebagai:
(23)
Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam data panel yaitu Fixed Effects Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Kedua model ini dibedakan berdasarkan pada asumsi ada atau tidak ada korelasi antara komponen error dengan peubah bebas (Firdaus 2011).
31 a. Fixed Effects Model (FEM) Pada model FEM, terdapat pola yang tidak acak atau korelasi antar efek individu dan peubah penjelas dengan sehingga komponen error dari efek individu dan waktu menjadi bagian dari intersep. Penduga pada FEM dapat dihitung dengan beberapa teknik sebagai berikut: 1. Pooled Least Square (PLS), pendekatan ini menggunakan gabungan seluruh data (pooled) atau menggabungkan data cross section dan time series murni. Ketika data digabungkan menjadi pool data, regresi yang dihasilkan cenderung lebih baik dibandingkan regresi yang menggunakan data cross section dan time series murni.tetapi dengan menggabungkan data maka variasi atau perbedaan, baik antara individu dan waktu, tidak dapat terlihat. Model PLS akan menghasilkan penduga yang bias karena kesalahan spesifikasi data. 2. Within Group (WG), pendekatan ini digunakan untuk mengatasi masalah bias pada PLS. Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan devasi dari rata-rata individu. Kelebihan dari WG adaah dapat menghasilkan parameter yang tidak bias namun kelemahannya adalah nilai varian parameter tersebut relatif lebih besar dari parameter PLS sehingga dugaan WG relatif lebih tidak efisien. Selain itu, penedekatan WG tidak memiliki intersep sehingga tidak mengakomodir karakteristik time-invariant pada FEM. 3. Least Square Dummy Variable (LSDV), pendekatan ini menggunakan dummy variable untuk dapat merepresantasikan perbedaan intersep. Kelebihan dari pendekatan LSDV adalah dapat menghasilkan dugaan parameter yang tidak bias dan efisien namun kelemahannya adalah jika jumlah unit observasinya besar maka terlihat cumbersome. b. Random Effect Model (REM) REM digunakan ketika efek individu dan efek waktu tidak berkorelasi dengan . Asumsi ini membuat komponen error dari efek individu dan waktu akan dimasukkan ke dalam error. Model umum yang digunakan untuk one way error component adalah sedangkan untuk two way error componentadalah . Dalam REM, perbedaan karakteristik individu diakomodasi oleh error dalam model. REM umumnya digunakan bila N relative besar dan T relative kecil. Secara umum model ini dapat diekspresikan sebagai: dengan asumsi bahwa . Penduga dari model ini mampu menjelaskan perbedaan atau variasi antar individu (differences within individual), karena model ini memungkinkan adanya perbedaan intersep pada setiap i. Penduga dari model ini ditentukan sebagaimana penduga least square dalam regresi. Pemilihan Model (Hausman Test) Pemilihan model yang digunakan dalam sebuah penelitian perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Dalam memilih apakah fixed atau random effects yang lebih baik, dilakukan pengujian terhadap asumsu ada tidaknya korelasi antara regresor dan efek individu. Untuk menguji asumsi ini dapat digunakan uji Hausman. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: atau REM adalah model yang tepat
32 atau FEM adalah model yang tepat Nilai ststistik uji Hausman dibandingkan dengan nilai statistik Chi Square. Statistik Hausman dirumuskan sebagai berikut: dimana M adalah matriks kovarian untuk parameter dan k adalah derajat bebas. Jika nilai H lebih besar dari tabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap sehingga model yang digunakan adalah model fixed effect, begitu juga sebaliknya. Model pertumbuhan ekonomi akan diestimasi dengan menggunakan metode data panel statis. Model panel statis meliputi pooled least square (PLS), fixed effect model (FEM) dan random effect model (REM). Tahap pertama yang dilakukan adalah uji Chow untuk memilih model terbaik antara OLS dan FEM. Uji dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dan F-statistik.Tahap kedua adalah uji Hausman untuk menentukan model yang lebih baik antara FEM dan REM. Pengolahan datanya dilakukan dengan bantuan program komputer Eviews. Spesifikasi Model Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu maka spesifikasi model panel dalam penelitian ini mengacu pada model pertumbuhan yang digunakan Klasen dan Lamanna (model 1 dan 2) dan Aktaria dan Handoko (model 3 dan 4). Model pertama g = α + β1LnInvit + β2Popgroit + β3LnOpenit +β4LnEDit + β5REDit + β6FLFTit + β7LnPDRB_Initialit + εit (24) Model kedua g = α + β1LnInvit + β2Popgroit + β3LnOpenit +β4LnEDit + β5REDit + β6RACTit + β7LnMACTit + β8LnPDRB_Initialit + εit (25) Model ketiga g = α + β1LnInvit + β2Popgroit + β3LnOpenit +β4Rasio(IPG/IPM)it + β5LnPDRB_Initialit + εit (26) Model keempat g = α + β1LnInvit + β2Popgroit + β3LnOpenit + β4IDGit + β5LnPDRB_Initialit + εit (27) Keempat model terdiri dari variabel makro ekonomi dan ketimpangan gender. Variabel makro terdiri dari investasi, pertumbuhan penduduk, keterbukaan perdagangan, dan PDRB initial (tahun sebelumnya). Pemilihan variabel makro dilandasi oleh teori pertumbuhan ekonomi dan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa ada keterkaitan variabel makro tersebut terhadap ketimpangan gender, seperti variabel keterbukaan perdagangan. Model pertama bertujuan untuk melihat pengaruh pendidikan, ketimpangan gender di pendidikan, dan kontribusi perempuan dalam angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Model kedua bertujuan untuk melihat pengaruh pendidikan, ketimpangan gender di pendidikan, tenaga kerja dan ketimpangan gender di tenaga kerja. Model ketiga bertujuan untuk melihat pengaruh indeks ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi. Model keempat bertujuan untuk melihat pengaruh indeks pemberdayaan gender terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan keempat model di atas bertujuan untuk melihat pengaruh variabel makro ekonomi dan ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi.
33 Tabel 4 Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Notasi g Inv Popgro ED RED MACT RACT OPEN FLFT PDRB initial Rasio IDG Ɛ i t
Variabel Pertumbuhan PDRB riil perkapita Tingkat investasi (share PMTB terhadap PDRB nominal) Pertumbuhan penduduk Rata-rata lama sekolah laki-laki Rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki Rasio Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan terhadap laki-laki Proporsi ekspor ditambah impor terhadap PDRB Kontribusi perempuan dalam angkatan kerja PDRB riil perkapita Rasio IPG/IPM Indeks Pemberdayaan Perempuan Error term provinsi (i=1,2, …. 26) periode
Keterangan Kontinu dalam persen Kontinu dalam persen Kontinu dalam persen Kontinu dalam tahun Kontinu dalam persen Kontinu dalam persen Kontinu dalam persen Kontinu dalam persen Kontinu dalam persen Kontinu dalam juta Kontinu dalam persen Kontinu dalam persen
Definisi Variabel Operasional Definisi variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar yang sama seperti IPM, yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan sama dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat juga digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. 3. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perubahan nilai output (PDRB riil) dari waktu ke waktu. 4. PDRB riil perkapita dihitung dari PDRB riil dibagi jumlah penduduk dalam waktu yang sama. 5. Investasi diproksi dari nilai pembentukan modal tetap bruto (PMTB). PMTB adalah semua barang modal baru yang digunakan/dipakai sebagai alat untuk berproduksi. Pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) adalah nilai neto dari investasi yang besarnya didapatkan dari nilai investasi bruto
34 (PMTB) dikurangi dengan stok. PMTB mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri. 6. Pertumbuhan penduduk adalah pertumbuhan jumlah penduduk tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. 7. Rata-rata lama sekolah merupakan capaian tingkat pendidikan penduduk secara umum baik yang masih menjalani jenjang pendidikan (masih bersekolah) maupun yang sudah tidak sekolah lagi. 8. Rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki merupakan capaian tingkat pendidikan penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki baik yang masih menjalani jenjang pendidikan (masih bersekolah) maupun yang sudah tidak sekolah lagi. 9. Angkatan kerja adalah jumlah penduduk berusia produktif yang sedang bekerja dan mencari pekerjaan. Indikator ini menggambarkan secara kasar bagian dari penduduk berusia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian. 10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah rasio angkatan kerja dengan usia produktif. 11. Kontribusi perempuan dalam angkatan kerja adalah rasio perempuan dengan total angkatan kerja. 12. Openness (Keterbukaan) adalah penjumlahan semua nilai transaksi ekspor impor yang dilakukan oleh wilayah regional yang bersangkutan dengan negara lain maupun dengan wilayah (region) lain dalam satu negara dibandingkan dengan PDRB.
35
4 GAMBARAN UMUM Ketimpangan Gender dalam Pendidikan Ketimpangan gender menggambarkan ketidaksetaraan capaian manfaat hasil pembangunan pada perempuan terhadap laki-laki yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan dan kesehatan. Salah satu target pencapaian tujuan ketiga MDGs dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah menghilangkan kesenjangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015. Indikator yang digunakan adalah (a) rasio angka partisipasi murni (APM) anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, lanjutan, dan tinggi, dan (b) rasio angka melek huruf (AMH); indeks paritas melek huruf perempuan pada kelompok usia 15-24 tahun terhadap laki-laki. Angka Partisipasi Murni (APM) APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 1618 tahun. Secara umum capaian APM periode tahun 2009-2011 meningkat di semua jenjang pendidikan. Tabel 5 Angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan, 2009-2011 (persen) Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Laki-laki (Lk) Perempuan (Pr) Lk+Pr Sekolah Menengah Pertama Laki-laki (Lk) Perempuan (Pr) Lk+Pr Sekolah Menengah Atas Laki-laki (Lk) Perempuan (Pr) Lk+Pr Sumber: BPS
Perkotaan 2009 2010 2011
Pedesaan 2009 2010 2011
94.70 95.67 91.70 94.32 94.10 91.44 94.07 94.33 90.19 94.38 95.02 90.71 94.40 95.02 90.97 94.35 94.54 91.09 69.35 70.00 70.59 64.68 64.62 63.75 68.70 69.40 70.59 67.61 67.54 68.13 69.03 69.70 70.59 66.07 66.00 65.84 54.97 54.66 54.94 37.54 38.15 40.08 50.60 50.28 53.14 37.84 38.33 42.70 52.81 52.47 54.05 37.68 38.24 41.30
36
Secara nasional persentase pencapaian APM SD meningkat dari 93.37 persen pada tahun 2009, menurun menjadi 91.03 persen pada tahun 2011. Sementara jenjang SMP selama periode tahun 2009-2011 berkisar 67-68 persen, angkanya masih dibawah APM-SD. Angkanya mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan, yaitu dari 67.43 persen tahun 2009 mejadi 68.12 persen tahun 2011. Demikian halnya dengan APM-SMA selama periode tahun 2009-2011 berkisar 45-47 persen dan angka ini juga lebih rendah apabila dibandingkan dengan APM SD dan SMP. Tidak ada perbedaan pencapaian yang nyata antara anak laki-laki dan anak perempuan pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Walaupun demikian, perlu mendapatkan perhatian adalah adanya perbedaan pencapaian berdasarkan jenjang pendidikan tertentu antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Di perkotaan APM SMP dan SMA lebih tinggi dibanding perdesaan, artinya di perdesaan masih banyak penduduk yang hanya mampu menyekolahkan anaknya hanya sampai pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Tabel 6 Angka partisipasi murni menurut kawasan, 2011 (persen)
Kawasan Sumatera Jawa dan Bali Kalimantan Sulawesi NT, Maluku, Papua Kawasan barat Kawasan timur Indonesia Sumber: BPS
SD Lk 92.42 92.04 92.35 88.72 87.14 92.26 89.03 91.56
SMP Pr 91.34 90.38 91.97 89.17 86.55 90.95 88.89 90.46
Lk 65.18 69.34 64.63 61.13 60.29 66.89 61.69 67.01
Pr 70.09 70.58 67.14 62.97 62.24 70.29 63.74 69.32
SMA Lk 48.53 52.17 43.08 46.31 45.49 50.03 45.19 47.64
Pr 53.87 49.21 45.93 50.14 47.81 51.95 48.21 48.31
Dilihat dari distribusi wilayah, ada disparitas antar provinsi dan kawasan terutama Provinsi Papua dimana APM SD baru mencapai 70.13 persen, sedangkan provinsi yang lainnya sudah diatas 86 persen. Kawasan timur APM baik laki-laki maupun perempuan di semua jenjang pendidikan lebih rendah daripada kawasan barat. Sementara APM-SMP-SMA di beberapa provinsi seperti: Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Aceh, Sumatera Utara dan D.I Yogyakarta, telah mampu mencapai kisaran 54 persen dan 68 persen. Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun baik di Kawasan Barat Indonesia (KBI) maupun Kawasan Timur Indonesia (KTI). Capaian kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan terus mengalami kemajuan. Rata-rata lama sekolah di KBI lebih tinggi daripada KTI, namun akselerasi menuju kesetaraan pendidikan di KTI lebih tinggi dibanding KBI. Hal
37 ini terlihat dari nilai rasio (pr/lk) meningkat dari 0.87 (2003) menjadi 0.91 (2012) untuk KBI dan 0.89 (2003) menjadi 0.92 (2012) untuk KTI. Walaupun demikian, sampai tahun 2012 masih terdapat kesenjangan pendidikan antara gender, terlihat dari rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki hanya naik 0.030.04 selama kurun waktu sepuluh tahun. Provinsi DKI Jakarta rata-rata lama sekolah laki-laki sebesar 10.83 dan perempuan 9.99 tahun sedangkan provinsi Papua rata-rata lama sekolah laki-laki sebesar 6.90 dan perempuan 5.59 tahun. Tabel 7 Rata-rata lama sekolah perempuan dan laki-laki, 2003-2012 (tahun) Kawasan
Tahun 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Kawasan Barat Indonesia (KBI) Laki-laki (Lk)
8.00
8.18
8.24
8.30
8.37
8.36
8.55
8.73
8.73
8.90
Perempuan (Pr) Rasio (Pr/Lk)
6.99
7.15
7.31
7.38
7.45
7.53
7.71
7.97
8.00
8.13
0.87 0.87 0.89 Kawasan Timur Indonesia (KTI)
0.89
0.89
0.90
0.90
0.91
0.92
0.91
Laki-laki (Lk)
7.47
7.64
7.58
7.69
7.79
7.81
7.93
8.14
8.05
8.26
Perempuan (Pr)
6.63
6.78
6.84
6.93
7.02
7.08
7.25
7.50
7.43
7.63
Rasio (Pr/Lk)
0.89
0.89
0.90
0.90
0.90
0.91
0.91
0.92
0.92
0.92
Sumber: BPS
Ketimpangan Gender dalam Ketenagakerjaan Salah satu perkembangan sektor ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian besar dalam pelaksanaan pembangunan adalah semakin pentingnya peranan angkatan kerja perempuan. Secara keseluruhan, tenaga kerja wanita di Indonesia menurut hasil Survei Angkatan Kerja Agustus 2012 mencapai sekitar 37.92 persen dari seluruh angkatan kerja. Sedangkan pada tahun 2003 angkatan kerja perempuan sebesar 37.13 persen. Dengan demikian, ada sedikit kenaikan pertumbuhan tenaga kerja wanita selama perode tahun 2003-2012. Pada umumnya perempuan terpaksa untuk memilih dua keadaan yakni antara bekerja atau mengurus rumah tangga. Dibanding kaum pria, kaum wanita banyak bekerja hanya di lingkungan keluarga saja. Status perempuan sekarang, dimana keadaan ekonomi menuntut tidak hanya kaum pria saja yang harus bekerja keras atau mencari nafkah. Pencapaian pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan menunjukkan adanya kesenjangan gender yang cukup besar dalam tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang cenderung membesar dari tahun ke tahun. Penyebab turun naiknya TPAK perempuan, antara lain karena faktor sosial, demografis, dan budaya, misalnya stereotype peran perempuan yang menempatkan mereka pada tuntutan untuk tetap memerankan tugas domestik, peran ganda. Sedangkan lelaki ditempatkan sebagai pekerja nafkah dan pekerja publik. Akibatkanya banyak perempuan yang bekerja nafkah di lingkup rumahtangga atau di lahan pertanian
38 milik keluarga, menganggap pekerjaannya sebagai perpanjangan pekerjaan domestik yang biasa mereka lakukan (Hubeis 2010).
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Pendidikan juga menjadi salah satu indikator kemajuan suatu wilayah, khususnya dalam pembangunan sosial. Semakin banyak penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan pertumbuhan pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi akan semakin meningkat pula. Pendidikan angkatan kerja pada umumnya mengalami kemajuan selama periode 2008-2012, hal ini ditandai dengan meningkatnya mereka yang berpendidikan SLTP ke atas, sementara mereka yang berpendidikan SD atau lebih rendah semakin menurun. Walaupun demikian, angkatan kerja berpendidikan SD masih mendominasi sekitar 49 persen sepanjang periode 2008-2012. Tabel 8 Persentase angkatan kerja menurut jenjang pendidikan, 2008-2012 2008 2010 2012 Pendidikan Lk Pr Lk Pr Lk Pr ≤ SD 49.63 55.29 47.19 50.96 45.37 50.63 SLTP+SLTA 44.14 36.12 45.87 39.10 46.75 38.62 Perg. Tinggi 6.23 8.59 6.93 9.94 7.88 10.75 Jumlah 100 100 100 100 100 100 Sumber: BPS Pada periode 2008-2012 rata-rata angkatan kerja perempuan di tingkat Sekolah Dasar dan perguruan tinggi lebih tinggi dibanding laki-laki. Angkatan kerja perempuan di tingkat SLTP dan SLTA persentase pendidikan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan masih rendahnya produktivitas angkatan kerja di Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Angkatan kerja yang berpendidikan SD ke bawah persentasenya masih tetap cukup tinggi walaupun ada kecenderungan penurunannya. Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini dapat dilihat bahwa angkatan kerja yang berpendidikan SD ke bawah persentasenya masih tetap cukup tinggi walaupun ada kecenderungan penurunannya. Peningkatan kualitas angkatan kerja juga ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja berpendidikan tinggi terutama universitas dengan pertambahan rata-rata 11.95 persen per tahun. Keadaan Penduduk Indonesia yang Bekerja Bekerja merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan aktivitas ekonomi suatu wilayah. Semakin banyak penduduk yang bekerja maka akan semakin positif dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi suatu wilayah. Dengan semakin banyak penduduk yang bekerja dan sedikit penduduk yang menganggur, pemerintah akan semakin ringan dalam menangani masalah penyerapan tenaga kerja dan dapat berkonsentrasi di sektor yang lain misalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebaliknya jumlah orang yang bekerja di suatu wilayah juga menggambarkan seberapa besar potensi ekonomi wilayah tersebut.
39 Jumlah orang yang bekerja di Indonesia pada tahun 2008 tercatat sebanyak 102.55 juta orang, naik menjadi 110.81 juta orang pada tahun 2012. Pada periode 2008-2012 jika dilihat dari daerah tempat tinggal jumlah yang bekerja di daerah pedesaan lebih banyak daripada di daerah perkotaan. Dilihat menurut jenis kelamin jumlah laki-laki yang bekerja lebih banyak dari perempuan. Persentase orang yang bekerja di sektor pertanian tahun 2008-2012 terus menurun dari 40.30 persen menjadi 35.09 persen. Sektor perdagangan bergerak dari 20.69 persen menjadi 20.90 persen pada periode 2008-2012. Menurut jenis kelamin, perempuan banyak bekerja di sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor jasa. Tenaga kerja perempuan bekerja di sektor pertanian sebesar 34.48 persen, perdagangan sebesar 27.81 persen, dan jasa sebesar 19.17 persen. Tenaga kerja perempuan umumnya bekerja di sektor informal. Penurunan lapangan kerja di sektor pertanian setiap tahun terjadi, ini berdampak pada tenaga kerja perempuan juga. Penurunan tersebut diimbangi dengan kenaikan proporsi penduduk yang bekerja di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Di antara ketiga sektor tersebut ternyata peningkatan tenaga kerja perempuan sektor jasa lebih tinggi dibanding sektor industri dan perdagangan. Makin menurunnya persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian dapat pula mempersempit kesempatan kerja bagi perempuan. Sebelum teknologi pertanian berkembang seperti saat ini, dalam kegiatan pertanian tenaga kerja perempuan masih banyak dimanfaatkan dalam bidang pertanian, mulai dari proses menanam sampai dengan pemanenan hasil pertanian. Namun, adanya perkembangan teknologi di bidang pertanian, tenaga kerja perempuan nampaknya dapat tergeser, terutama hal ini terasa di daerah pedesaan. Tabel 9 Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan, 2008-2012 2008 2010 2012 Lapangan Usaha *) Lk Pr Lk Pr Lk Pr Pertanian 40.55 39.89 38.80 37.60 35.46 34.48 Pertambangan 1.47 0.34 1.64 0.37 2.11 0.34 Industri 11.16 14.02 11.60 14.72 13.01 15.28 Listrik, gas, dan air 0.29 0.04 0.31 0.05 0.33 0.05 Bangunan 8.31 0.33 8.09 0.34 9.61 0.37 Perdagangan 16.45 27.70 16.90 27.22 16.72 27.81 Angkutan 8.55 1.85 7.62 1.18 6.83 0.67 Keuangan 1.61 1.12 1.82 1.25 2.75 1.83 Jasa 11.60 14.71 13.23 17.26 13.18 19.17 Jumlah 100 100 100 100 100 100 Sumber: BPS Sektor jasa bukanlah hal yang asing lagi bagi perempuan untuk memasuki bidang ketenagakerjaan. Bahkan pada sektor jasa, perempuan lebih cepat untuk menekuni dan memgembangkan karirnya. Nampaknya sektor jasa lebih fleksibel bagi perempuan, artinya selain untuk menambah pendapatan keluarga, fungsi sebagai ibu rumah tangga juga masih dapat dilakukan. Hal ini didukung terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan di subsektor jasa kemasyarakatan.
40 Selain perdagangan dan jasa, tenaga kerja perempuan yang bekerja di sektor industri juga naik dari 14.02 persen di tahun 2008 menjadi 15.28 persen.
Formal dan Informal Pengelompokan tenaga kerja dapat dibedakan menurut kegiatan formal dan kegiatan informal. Pendekatan kelompok formal dan informal yang digunakan didasarkan pada kombinasi antara status pekerjaan (employment status) dan jenis pekerjaan (occupation). Melalui pendekatan itu seorang pekerja dikategorikan pekerja formal didefinisikan sebagai pekerja yang berstatus berusaha dibantu pekerja tetap/pekerja dibayar, buruh/karyawan, di luar itu sebagai pekerja informal. Berdasarkan pengelompokan tersebut, pada tahun 2012 penduduk yang bekerja di sektor informal sebesar 53.57 persen, suatu sektor yang bercirikan berskala serba kecil dilihat dari modal maupun tenaga kerja yang seringkali masih memiliki mobilitas yang tinggi dalam arti mudah berubah bidang kegiatannya. Umumnya tenaga kerja infomal memiliki upah yang lebih rendah, sehingga mereka rentan terhadap kemiskinan. Data Sakernas menunjukkan bahwa kegiatan informal merupakan penyelamat keadaan ketenagakerjaan di Indonesia, karena kenaikan jumlah tenaga kerja di sektor informal secara keseluruhan dapat menjadi penampungan jumlah tenaga kerja atau mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Tabel 10 menunjukkan bahwa proporsi penduduk perempuan yang bekerja di sektor informal lebih besar dibanding penduduk laki-laki. Proporsi perempuan bekerja di sektor informal sebesar 57.51 persen, sedangkan laki-laki sebesar 51.19 persen. Adanya fleksibilitas dalam bekerja di sektor informal, perempuan nampaknya lebih sesuai bekerja di dalamnya. Sedangkan proporsi perempuan bekerja di sektor formal hanya 42.49 persen dibandingkan laki-laki sebesar 48.81 persen. Tabel 10 Proporsi penduduk bekerja di sektor formal dan informal, 20082012 Tahun Laki-laki Perempuan Formal Informal Total Formal Informal Total 2008 40.68 59.32 100 35.53 64.47 100 2009 39.91 60.09 100 36.02 63.98 100 2010 42.75 57.25 100 38.20 61.80 100 2011 47.32 52.68 100 42.11 57.89 100 2012 48.81 51.19 100 42.49 57.51 100 Sumber: BPS Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan selalu lebih tinggi dari tahun ke tahun. TPT adalah proporsi angkatan kerja yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan yang dapat digunakan untuk mengindikasikan seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar tenaga kerja. Menurut BPS (2011), TPT perempuan tinggi diduga terkait dengan tipe pekerjaan perempuan yang bersifat informal atau tenaga kerja keluarga tidak dibayar. Karena pekerja tidak dibayar, pekerjaan mereka tidak terhitung dalam pencatatan nasional.
41
Sumber: BPS, diolah Gambar 13 Tingkat pengangguran terbuka (TPT), 2005-2011
42
Halaman ini sengaja dikosongkan
43
5 HASIL DAN PEMBAHASAN Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kualitas hidup manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan dua jenis indikator yang sering digunakan dalam analisis capaian pembangunan negara dan wilayah. IPM secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia yang terdiri dari tiga komponen: pembangunan ekonomi (diukur dengan pendapatan per kapita), pembangunan kesehatan (diukur dengan angka harapan hidup) dan pembangunan pendidikan (diukur dengan angka melek huruf). IPM yang lebih tinggi menunjukkan capaian pembangunan yang lebih baik pula. IPG akan dapat diukur capaian pembangunan manusia yang telah memasukkan aspek disparitas gender. Penting untuk dicatat bahwa IPG sebenarnya merupakan IPM setelah dikoreksi dengan tngkat disparitas gendernya. Artinya, nilai maksimal dari IPG di suatu wilayah tidak akan pernah melampaui nilai IPM-nya. Nilai IPG yang semakin jauh dari nilai IPM-nya memperlihatkan bahwa disparitas gender yang terjadi di wilayah pengamatan juga akan semakin tinggi pula. Berbeda dengan IPG yang pada dasarnya hanya merupakan IPM setelah dikoreksi dengan kesetaraan gender untuk setiap komponennya, IDG merupakan angka indeks komposit yang secara khusus dimaksudkan untuk mengukur pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Terdapat tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknisi). Indeks Pembangunan Gender (IPG) IPG dihitung berdasarkan kesetaraan distribusi komponen IPM pada penduduk laki-laki dan perempuan. Rasio IPG terhadap IPM mendekati 100 mencerminkan mengecilnya kesenjangan kualitas hidup perempuan terhadap lakilaki. Kesetaraan gender akan terjadi jika IPM sama dengan IPG. Rasio perkembangan IPG dan IPM memperlihatkan bahwa IPG selalu menempati posisi lebih rendah dibanding IPM, sebagai petunjuk masih adanya kesenjangan gender. Data tahun 2007-2011 menunjukkan provinsi dengan nilai IPG yang berada di bawah angka nasional sangat banyak yaitu 25 provinsi (tahun 2007), 24 provinsi (tahun 2008), 24 provinsi (tahun 2009), 24 provinsi (2010), dan meningkat menjadi 25 provinsi di tahun 2011. Provinsi yang selalu konstan berada di atas rata-rata IPG nasional, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara. IPG di masing-masing provinsi cenderung meningkat selama periode 20052007. Secara umum pembangunan di bidang kesehatan di Indonesia telah
44 membawa dampak baik, ditunjukkan dengan semakin membaiknya kualitas kesehatan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan angka harapan hidup yang meningkat dari waktu ke waktu baik laki-laki maupun perempuan, yakni di level 60-an tahun untuk laki-laki berbanding level 70-an tahun untuk perempuan. Perkembangan angka melek huruf baik laki-laki maupun perempuan selama periode 2005-2011 terus meningkat. Pada tahun 2011, sumbangan pendapatan perempuan dalam pekerjaan di sektor non pertanian mengalami peningkatan sebesar 0.66 persen dari tahun sebelumnya. Tahun 2011 sumbangan pendapatan perempuan mencapai 34.16 persen naik dari tahun 2010 yang mencapai 33.50 persen. Rata-rata IPG berkisar antara 58.93-65.30 persen dengan provinsi DI Yogyakarta sebagai provinsi dengan angka IPG tertinggi di tahun 2005 dan 2006. DI Yogyakarta dikatakan sebagai kota pelajar, dimana pendidikannya lebih baik dibanding provinsi lain di tahun 2005 dan 2006. Sedangkan Provinsi Gorontalo sebagai provinsi dengan IPG terendah di tahun 2005. Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang baru terbentuk, dimana infrastruktur pendidikan dan kesehatan masih rendah, sehingga kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat masih rendah. Kemudian, di tahun berikutnya IPG Gorontalo meningkat 4.18 persen. Hal ini sejalan dengan penelitian Aktaria dan Handoko (2012) dan penelitian Martin dan Garvi (2009) bahwa peningkatan nilai IPG terbesar justru dialami oleh daerah-daerah dengan pencapaian awal yang lebih rendah.
P er se n (
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Rata-rata 58.93 60.06 61.99 63.60 63.96 64.65 Minimum 50.20 52.30 53.60 55.25 55.71 56.02 Q1 57.00 58.50 60.40 61.81 62.00 62.88 Median 58.93 59.80 61.40 63.44 63.74 64.65 Q3 61.20 62.30 64.60 66.75 67.08 67.23 Maximum 69.60 70.20 71.30 72.70 73.00 73.35 IQR 4.20 3.80 4.20 4.94 5.08 4.35 Sumber: BPS, diolah Gambar 14 Perkembangan indeks pembangunan gender (IPG) 2005-2011
2011 65.30 56.70 63.35 65.35 67.76 74.01 4.41 provinsi,
45 Persebaran nilai IPG beragam sebagaimana halnya yang ditunjukkan oleh lebar box yang tipis pada diagram boxplot. Namun, perbedaan antara pencapaian maksimum dan minimum semakin berkurang dari tahun ke tahun (lihat garis whiskers). Tinggi box sedikit berubah berarti selama periode 2005-2011 IPG antarprovinsi tidak berbeda tajam dan persebaran data cenderung konstan antartahun. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Secara umum IDG mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan berarti terjadi peningkatan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik secara signifikan. Peningkatan rata-rata diikuti dengan pencapaian IDG di beberapa provinsi yang melebihi angka rata-rata. Namun, jumlahnya berubah, yaitu dari 7 provinsi, menjadi 9, menurun ke 5 dan 6 lalu turun lagi menjadi 5 provinsi, berturut-turut tahun 2007-2011.
P er se n (
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Rata-rata 51.91 53.82 55.83 57.26 58.26 63.42 Minimum 35.60 37.70 42.40 43.71 44.70 53.40 Q1 49.20 50.50 53.90 55.32 55.77 58.17 Median 55.30 55.70 57.70 58.95 59.66 63.42 Q3 57.10 57.90 60.10 62.46 62.81 67.78 Maximum 62.70 63.60 65.10 66.45 66.62 77.70 IQR 7.90 7.40 6.20 7.14 7.04 9.61 Sumber: BPS, diolah Gambar 15 Perkembangan indeks pemberdayaan gender (IDG) 2005-2011
2011 64.20 52.06 59.38 64.62 68.34 77.84 8.96 provinsi,
Rata-rata IDG selama periode analisis sekitar 51.91-64.20 persen. Terjadi peningkatan sebesar 22.66 persen dalam kurun waktu tujuh tahun. Provinsi dengan IDG terendah di tahun 2005 adalah provinsi Kepulauan Riau, hal ini dikarenakan rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dan ekonomi. Gambar 15 menunjukkan persebaran data IDG selama periode analisis. Persebaran data beragam sebagaimana halnya yang ditunjukkan oleh lebar box yang tipis pada diagram boxplot. Nilai median lebih besar daripada nilai rata-rata, berarti ada
46 kecenderungan terjadinya peningkatan pemberdayaan perempuan di beberapa provinsi, tetapi di provinsi-provinsi lainnya peran perempuan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi di Indonesia masih minim. Keterwakilan perempuan dalam parlemen masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 17.49 persen. Nilai ini masih dibawah kuota yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa kuota perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik sekitar 30 Apabila kuota perempuan yang telah diatur dalam UU tersebut mampu dicapai secara optimal, tentu akan membawa dampak yang positif dalam pemberdayaan perempuan mangingat kebijakan-kebijakan yang dibuat akan lebih memperhatikan isu-isu gender. Indeks Ketimpangan Gender (Rasio IPG/IPM) Secara umum pencapaian pembangunan gender di Indonesia dari waktu ke waktu memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan IPG selama kurun waktu 2005-2011. Pada tahun 2005 IPG secara nasional telah mencapai 65.13, kemudian naik menjadi 65.81 pada tahun 2007 dan bergerak naik lagi secara perlahan hingga menjadi 67.80 pada tahun 2011. Namun, peningkatan IPG dalam kurun waktu 2005-2011 tersebut belum memberikan gambaran yang menggembirakan apabila dilihat dari pencapaian persamaan status dan kedudukan menuju kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini dikarenakan pencapaian IPG selama kurun waktu tersebut masih belum mampu mengurangi jarak secara nyata dalam pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan antara IPM dengan IPG masih terlihat tetap dan cenderung tidak berubah dari besarannya. Tabel 11 Perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan gender (IPG), dan rasio (IPG/IPM), 2005-2011 Tahun Indeks Pembangunan Indeks Pembangunan Rasio (%) Manusia (IPM) Gender (IPG) 2005 69.57 65.13 93.6 2006 70.08 65.27 93.1 2007 70.59 65.81 93.2 2008 71.17 66.38 93.3 2009 71.76 66.77 93.0 2010 72.27 67.20 93.0 2011 72.77 67.80 93.2 Sumber: BPS Adanya perbedaan pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di tingkat nasional, tampaknya juga terjadi di tingkat provinsi. Fenomena ini dapat ditunjukkan melalui besaran angka IPG yang lebih rendah dibanding angka IPM di semua provinsi. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa persoalan ketimpangan gender masih terjadi di semua provinsi. Untuk mengetahui hubungan antar indeks ketimpangan gender provinsi dengan pertumbuhan ekonomi, dilakukan plotting dalam analisis kuadran. Untuk mengetahui hubungan antar indeks ketimpangan gender, dilakukan plotting IPG dan IDG, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan nilai rata-rata IPG dan IDG tahun 2011 sebagai tolok ukur, provinsi-provinsi di Indonesia hanya tersebar ke dalam empat kelompok atau kuadran.
47
Kuadran I: IPG tinggi dan IDG tinggi. Kelompok ini terdiri dari Provinsi Bengkulu, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Tengah. Hanya di 4 provinsi inilah pembangunan gender dan pemberdayaan gender memiliki capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam pembangunan manusia yang tinggi di masing-masing provinsi telah disertai dengan tingginya peranan perempuan dalam pengambilan keputusan politik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial. Kuadran II: IPG tinggi dan IDG rendah. Provinsi yang masuk kelompok ini adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bali, dan Sulawesi Utara. Walaupun capaian pembangunan gender di tiap provinsi dalam kelompok ini telah melampaui capaian secara nasional, tapi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik, kegiatan ekonomi dan sosial masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian tingkat nasional.
Keterangan: 1= Aceh, 2=Sumut, 3=Sumbar, 4=Riau, 5=Jambi, 6=Sumsel, 7=Bengkulu, 8=Lampung, 9=Babel, 10=Kepri, 11=DKI Jakarta, 12=Jabar, 13=Jateng, 14=DI Yogyakarta, 15=Jatim, 16=Banten, 17=Bali, 18=NTB, 19=NTT, 20=Kalbar, 21=Kalteng, 22=Kalsel, 23=Kaltim, 24=Sulut, 25=Sulteng, 26=Sulsel, 27=Sultra, 28=Gorontalo, 29=Sulbar, 30=Maluku, 31=Malut, 32=Papua Barat, 33=Papua
Sumber: BPS, diolah Gambar 16 Analisis kuadran IPG dan IDG provinsi, 2011 Kuadran III: IPG rendah dan IDG rendah. Terdapat 24 provinsi yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu Provinsi Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTB, NTT, Kalimantan
48 Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Besarnya proporsi yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu sekitar 73 persen, menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia masih perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan manusia dengan mengupayakan peningkatan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik, dan dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Kuadran IV: IPG rendah dan IDG tinggi. Provinsi Maluku merupakan satu-satunya anggota kelompok ini. Walaupun pembangunan gender di Maluku relatif rendah, ternyata peranan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan di Maluku sudah relatif tinggi.
Keterangan: 1= Aceh, 2=Sumut, 3=Sumbar, 4=Riau, 5=Jambi, 6=Sumsel, 7=Bengkulu, 8=Lampung, 9=Babel, 10=Kepri, 11=DKI Jakarta, 12=Jabar, 13=Jateng, 14=DI Yogyakarta, 15=Jatim, 16=Banten, 17=Bali, 18=NTB, 19=NTT, 20=Kalbar, 21=Kalteng, 22=Kalsel, 23=Kaltim, 24=Sulut, 25=Sulteng, 26=Sulsel, 27=Sultra, 28=Gorontalo, 29=Sulbar, 30=Maluku, 31=Malut, 32=Papua Barat, 33=Papua
Sumber: BPS, diolah Gambar 17 Analisis kuadran growth dan rasio IPG/IPM, 2011 Dengan menggunakan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rasio (IPG/IPM) tahun 2011 sebagai tolok ukur, provinsi-provinsi di Indonesia tersebar ke dalam empat kelompok atau kuadran. Analisis kuadran menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi mulai menunjukkan hubungan rasio (IPG/IPM) dan pertumbuhan ekonomi ke arah positif. Tetapi, tidak sama halnya dengan provinsi di Kalimantan Timur, hubungan pertumbuhan ekonomi dan rasio (IPG/IPM) bertanda negatif. Pertumbuhan ekonominya tinggi tetapi rasio (IPG/IPM) rendah. Rendahnya rasio (IPG/IPM) menunjukkan masih tingginya ketimpangan gender di provinsi
49 Kalimantan Timur. Data BPS menunjukkan IPM Kaltim sebesar 76.22 sementara IPG hanya sebesar 61.07. Salah satu penyebab rendahnya IPG di provinsi tersebut adalah kecilnya sumbangan pendapatan perempuan terhadap total pendapatan, yaitu sebesar 21 persen. Tabel 12 Pembagian provinsi menurut growth dan rasio (IPG/IPM), 2011 Kuadran I
II
III
Growth Di atas rata-rata
Rasio Di atas rata-rata
Di atas rata-rata
Di bawah rata-rata
Di bawah rata-rata IV Di bawah rata-rata Sumber: Hasil Olahan
Di bawah rata-rata Di atas rata-rata
Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku Riau, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Papua Barat Bangka Belitung, Kepulauan Riau Banten, NTB Maluku Utara dan Papua
Dengan menggunakan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2011 sebagai tolok ukur, provinsi-provinsi di Indonesia tersebar ke dalam empat kelompok atau kuadran. Analisis kuadran menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi mulai menunjukkan hubungan IDG dan pertumbuhan ekonomi ke arah positif. Kuadran I: Pertumbuhan ekonomi dan IDG di atas rata-rata Terdapat enam belas provinsi yang termasuk di dalam kuadran ini, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Maluku. Pencapaian provinsi-provinsi ini secara umum lebih baik dibandingkan dengan provinsi lainnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun dari sisi kesetaraan gender. Kuadran II: Pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata tetapi IDG di bawah rata-rata Terdapat sembilan provinsi yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu Aceh, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Walaupun pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi tersebut secara umum sudah relatif lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain, akan tetapi kondisi kesetaraan gender dalam pembangunan di masing-masing provinsi tersebut masih relatif rendah. Kuadran III: Pertumbuhan ekonomi dan IDG di bawah rata-rata Provinsi-provinsi yang pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan gendernya belum terlalu baik mencapai lima provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau .
50
Kuadran IV: Pertumbuhan ekonomi rendah dan IDG tinggi. Provinsi Sulawesi Barat, Banten, dan DI Yogyakarta yang termasuk dalam kelompok ini. Walaupun pertumbuhan ekonomi relatif rendah dibandingkan dengan capaian secara rata-rata, tetapi kesetaraan gender di provinsi ini lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata.
Keterangan: 1= Aceh, 2=Sumut, 3=Sumbar, 4=Riau, 5=Jambi, 6=Sumsel, 7=Bengkulu, 8=Lampung, 9=Babel, 10=Kepri, 11=DKI Jakarta, 12=Jabar, 13=Jateng, 14=DI Yogyakarta, 15=Jatim, 16=Banten, 17=Bali, 18=NTB, 19=NTT, 20=Kalbar, 21=Kalteng, 22=Kalsel, 23=Kaltim, 24=Sulut, 25=Sulteng, 26=Sulsel, 27=Sultra, 28=Gorontalo, 29=Sulbar, 30=Maluku, 31=Malut, 32=Papua Barat, 33=Papua
Sumber: BPS, diolah Gambar 18 Analisis kuadran growth dan IDG, 2011
Determinan Pertumbuhan Ekonomi Model pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengidentifikasi variabel yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil estimasi model ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan pendekatan Panel Two-Stage EGLS secara ringkas disajikan dalam Tabel 13. Penggunaan metode Fixed Effect didasarkan hasil Uji Hausman, artinya terdapat korelasi antara efek individu dengan variabel bebas sehingga penggunaan Fixed Effect Model lebih baik dibandingkan dengan Random Effect Model. Model 1 dan 2 menggunakan
51 variabel rata-rata lama sekolah laki-laki (LNED), rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki (RED), kontribusi angkatan kerja perempuan (FLFT), investasi (LNINV), pertumbuhan penduduk (POPGRO), keterbukaan perdagangan (LNOPEN), PDRB riil perkapita initial (LNKAPITAt-1), tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki (LNMACT), rasio tingkat partisipasi perempuan terhadap laki-laki (RACT) selama tahun 2003-2012 di 30 provinsi. Model 3 dan 4 menggunakan variabel rasio IPG/IPM (RASIO), investasi (LNINV), pertumbuhan penduduk (POPGRO), keterbukaan (LNOPEN), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan PDRB riil perkapita initial (LNKAPITAt-1) selama 2005-2011 di 30 provinsi. Tabel 13 Dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi Variabel C LNKAPITAt-1 LNINV LNOPEN POPGRO LNED RED FLFT LNMACT RACT RASIO (IPG/IPM) IDG F-statistic R-squared Adjusted R-squared
Koefisien Model 3 Model 1 Model 2 -7.697 -23.888 -41.757 -0.792 -0.825 -0.457 0.437 0.241 0.175 1.544 *** 0.932 ** 0.877 ** 0.091 *** 0.092 *** 0.084 *** 8.426 *** 9.108 *** 7.262 * 6.339 0.061 * 4.037 * 2.317 * 8.164 * 14.667 *** 0.668 0.622
Model 4 -1.959 -2.675** 0.173 2.079*** 0.085***
0.059** 15.888 *** 11.137 *** 8.764*** 0.684 0.630 0.692 0.623 0.558 0.648
Keterangan:*signifikan pada taraf 10 persen ** pada taraf 5 persen dan *** pada taraf 1 persen
Sumber: Hasil Olahan Ketiga model pertumbuhan ekonomi menghasilkan nilai F statistik signifikan pada taraf 1 persen berarti model layak digunakan karena mampu menjelaskan keragaman variabel tak bebas. Koefisien adjusted R-squarednya menunjukkan bahwa model hasil etimasi memiliki kemampuan prediksi yang baik. Nilai adjusted R-squared sebesar 0.648 menunjukkan bahwa 64.8 persen variabilitas dalam pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabilitas dalam variable independen. Variabel yang memengaruhi pertumbuhan adalah pertumbuhan penduduk, keterbukaan perdagangan (openness), rata-rata lama sekolah laki-laki, rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki, kontribusi angkatan kerja perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki, rasio TPAK perempuan terhadap laki-laki, dan rasio (IPG/IPM). Variabel yang memiliki pengaruh terbesar adalah pendidikan sebagai modal manusia yang diproksi dari rata-rata lama sekolah laki-laki. Berikut ini akan diberikan ulasan untuk masing-masing variabel bebas dalam model yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
52
Pendidikan dan Ketimpangan Gender di Pendidikan Pendidikan diproksi dengan rata-rata lama sekolah laki-laki dan ketimpangan gender di pendidikan diproksi dengan rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki. Pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan hipotesis teori pertumbuhan endogen yang menyatakan modal manusia sebagai sumber pertumbuhan yang terpenting. Kenaikan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pekerja dan akan memengaruhi produktivitas melalui cara produksi lebih efisien. Beberapa penelitian sebelumnya juga menghasilkan temuan yang serupa, hubungan pertumbuhan ekonomi dan pendidikan memiliki arah positif (Baliamoune-Lutz dan McGillivray, 2007). Pendidikan diproksi dengan rata-rata lama sekolah laki-laki, secara implisit mengasumsikan bahwa peningkatan rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki dengan memperluas kesempatan pendidikan kepada perempuan, tidak akan mengurangi pendidikan laki-laki (karena rata-rata lama sekolah lakilaki dianggap tetap). Rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki signifikan positif memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa senjang antara pendidikan perempuan dan laki-laki semakin rendah. Hal ini tercermin dari peningkatan rata-rata lama sekolah perempuan sebesar 1.72 persen tiap tahun selama kurun waktu 2003-2012. Peningkatan pendidikan perempuan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja perempuan. Bouis dan Haddad (1990) dalam Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa memperluas kesempatan pendidikan bagi wanita sangat menguntungkan pertumbuhan ekonomi karena empat alasan, yakni sebagai berikut: 1. tingkat pengembalian (rate of return) dari pendidikan perempuan lebih tinggi daripada tingkat pengembalian pendidikan laki-laki di negara berkembang 2. peningkatan pendidikan perempuan tidak hanya menaikkan produktivitasnya di sektor pertanian dan industri, tetapi juga meningkatkan partisipasi tenaga kerja, pernikahan yang lebih lambat, fertilitas yang lebih rendah, dan perbaikan kesehatan serta gizi anak-anak 3. kesehatan dan gizi anak-anak yang lebih baik serta ibu yang lebih terdidik akan memberikan dampak pengganda (multiplier effect) terhadap kualitas anak bangsa selama beberapa generasi mendatang 4. karena perempuan memikul beban terbesar dari kemiskinan dan kelangkaan lahan garapan yang melingkupi masyarakat di negara berkembang, maka perbaikan yang signifikan dalam peran dan status wanita melalui pendidikan dapat mempunyai dampak penting dalam memutuskan lingkaran setan kemiskinan serta pendidikan yang tidak memadai. Analisis ini juga sejalan dengan penelitian Klasen dan Lemanna (2009). Penelitiannya menunjukkan kesetaraan gender dalam pendidikan secara langsung dan tidak langsung berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian, saat ini fakta masih menunjukkan bahwa dalam pembangunan pendidikan di Indonesia masih terjadi ketimpangan kemampuan baca tulis antara laki-laki dan perempuan. Salah satu penyebab ketimpangan
53 tersebut adalah belum meratanya akses pendidikan dasar bagi perempuan terutama bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi yang sangat terbatas atau keluarga miskin yang jumlahnya masih cukup besar (BPS 2011). Angkatan Kerja Perempuan Kontribusi angkatan kerja perempuan signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan arah positif. Semakin tinggi kontribusi angkatan kerja perempuan, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Jumlah angkatan kerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Jumlah angkatan kerja perempuan umumnya naik turun, sehingga peningkatannya dari tahun ke tahun cukup sedikit. Hasil Survei Angkatan Kerja Agustus (Sakernas) 2012 menunjukkan angkatan kerja perempuan mencapai 37.92 persen dari seluruh angkatan kerja. Sedangkan pada tahun 2003 angkatan kerja perempuan sebesar 37.13 persen. Kenaikannya sangat sedikit karena angkatan kerja perempuan cenderung naik turun, penyebabnya antara lain karena faktor sosial, demografis, dan budaya. Misalnya stereotype peran perempuan yang menempatkan mereka pada tuntutan untuk tetap memerankan tugas domestik, peran ganda. Sedangkan lelaki ditempatkan sebagai pekerja nafkah dan pekerja publik. Akibatnya banyak perempuan yang bekerja di lingkup rumahtangga atau di lahan pertanian milik keluarga, menganggap pekerjaannya sebagai perpanjangan pekerjaan domestik yang biasa mereka lakukan (Hubeis 2010). Sakernas 2012 menunjukkan bahwa umumnya tenaga kerja perempuan bekerja di sektor pertanian. Tenaga kerja perempuan bekerja di sektor pertanian sebesar 34.48 persen, perdagangan sebesar 27.81 persen, dan jasa sebesar 19.17 persen. Penurunan lapangan kerja di sektor pertanian setiap tahun terjadi, ini berdampak pada tenaga kerja perempuan juga. Penurunan tersebut diimbangi dengan kenaikan proporsi penduduk yang bekerja di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Di antara ketiga sektor tersebut ternyata peningkatan tenaga kerja perempuan di sektor jasa lebih tinggi dibanding sektor industri dan perdagangan. Pada sektor jasa, perempuan lebih cepat untuk menekuni dan mengembangkan karirnya. Sektor jasa lebih fleksibel bagi wanita, artinya selain untuk menambah pendapatan keluarga, fungsi sebagai ibu rumah tangga juga masih dapat dilakukan. Sektor jasa memiliki persentase pekerja informal wanita lebih besar dibanding dengan sektor yang lain. Adanya fleksibilitas dalam bekerja di sektor informal, sehingga perempuan lebih sesuai bekerja di dalamnya. Tenaga Kerja dan Ketimpangan Gender di Ketenagakerjaan Tenaga kerja diproksi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki. Ketimpangan gender di tenaga kerja diproksi dengan Rasio TPAK perempuan terhadap laki-laki. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan arah positif. Angkatan kerja merupakan salah satu modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menurut teori ekonomi Solow dan endogen. Peningkatan angkatan kerja juga harus diikuti dengan peningkatan pendidikan guna mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja dan selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada periode 2008-2012 ada peningkatan angkatan kerja yang berpendidikan SLTP ke atas, sementara mereka yang berpendidikan SD atau lebih rendah semakin menurun. Walaupun demikian, angkatan kerja berpendidikan SD
54 masih mendominasi, yaitu sebesar 47.36 persen di tahun 2012. Ini menunjukkan bahwa masih rendahnya produktivitas angkatan kerja di Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Di sisi lain, peningkatan kualitas angkatan kerja juga ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja berpendidikan tinggi terutama universitas dengan rata-rata peningkatan 11.95 persen per tahunnya. Rasio TPAK perempuan terhadap laki-laki signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan arah positif. Peningkatan rasio ini berarti berkurangnya senjang antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan. Pertama, hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, dimana perempuan diberi keleluasaan dan kesempatan yang luas untuk bekerja. Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan tidak mengurangi tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki, asumsi tingkat partisipasi laki-laki tetap. Kedua, karena peningkatan pendidikan perempuan sehingga membuka peluang bagi mereka untuk bekerja dan berkarir. Tabel 14 menunjukkan angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan, walaupun persentasenya lebih rendah dibanding laki-laki. Persentase penduduk perempuan bukan angkatan kerja tinggi, nilainya didominasi oleh tingginya persentase perempuan yang kegiatannya hanya mengurus rumah tangga. Walaupun demikian, penduduk perempuan usia kerja yang sekolah mengalami peningkatan. Tabel 14 Persentase penduduk usia kerja menurut kegiatan, 2008 dan 2012 Laki-laki Perempuan Kegiatan 2008 2012 2008 2012 1. Angkatan Kerja 83,47 84,42 51,08 51,39 Bekerja 77,13 79,57 46,13 47,91 Pengangguran Terbuka 6,33 4,86 4,95 3,48 2. Bukan Angkatan Kerja 16,53 15,58 48,92 48,61 Sekolah 8,21 8,26 7,67 7,94 Mengurus Rumah Tangga 1,92 1,63 37,21 36,97 Lainnya 6,40 5,69 4,05 3,70 Penduduk Usia Kerja (1 + 2) 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber: BPS Seguino (2008) menyatakan bahwa perluasan kesempatan pekerjaan bagi setiap gender memberikan dampak positif bagi kemampuan bersaing suatu negara dalam perdagangan internasional. Kesempatan kerja yang besar bagi perempuan juga akan meningkatkan bargaining power mereka dalam keluarga dalam pengambilan keputusan (baik sebagai istri atau anak dalam keluarga maupun sebagai warga negara dalam konteks masyarakat/negara). Hal ini penting karena terdapat perbedaan pola antara perempuan dan laki-laki dalam perilaku menabung dan investasi ekonomi baik non ekonomi seperti kesehatan dan pendidikan anak yang akan meningkatkan modal manusia generasi mendatang dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam pendidikan dan pekerjaan bukan hanya besaran materi (barang dan jasa) untuk mendongkrak ekonomi keluarga, melainkan juga terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan serta terbentuknya generasi bangsa yang berkualitas.
55
Indeks Ketimpangan Gender Indeks ketimpangan gender diproksi dengan rasio (IPG/IPM). Rasio (IPG/IPM) menggambarkan senjang antara capaian kapabilitas dasar yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa rasio (IPG/IPM) memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan arah positif, berarti semakin tinggi rasio (IPG/IPM) maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi tidak hanya didorong oleh keberhasilan peningkatan kapabilitas dasar penduduk laki-laki tetapi juga penduduk perempuan. Hasil penelitian ini sejalan dengan banyak studi tentang hubungan ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi walaupun menggunakan variabel penjelas ketimpangan gender yang berbeda-beda, seperti hasil penelitian Aktaria dan Handoko (2012), Klasen dan Lamanna (2009), Baliamoune-Lutz dan Gillivray (2007), dan Martin dan Garvi (2005). Model keempat menunjukkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. IDG menunjukkan seberapa besar peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dilihat dari proporsi perempuan terhadap laki-laki yang bekerja sebagai profesional, teknisi, pimpinan dan tenaga ketatalaksanaan, serta penguasaaan sumber daya ekonomi. Persentase perempuan sebagai tenaga profesional pada 2011 mengalami peningkatan setelah tahun lalu sempat menurun. Capaian tahun 2011 sebesar 45,75 persen, meningkat sebesar 1.73 persen dari capaian 2010 dan 0.27 persen dari capaian tahun 2009. Meningkatnya persentase perempuan sebagai tenaga profesional menandakan bahwa keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam perekonomian semakin bisa disejajarkan dengan laki-laki. Meskipun belum mencapai kuota sesuai UU, tetapi jika dibandingkan dengan hasil pemilu 2004 yang hanya mencapai 65 kursi dari 550 kursi yang ada di DPR atau sekitar 11.82 persen, keterwakilan perempuan di parlemen menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Semakin tinggi peran serta perempuan di dalam partisipasi ekonomi dan dalam politik maka ekonomi akan tumbuh. Setiap kenaikan peran serta perempuan dalam ekonomi naik satu persen, maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0.059 persen. Pembatasan keleluasaan perempuan dalam ekonomi dan politik akan merugikan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya terus memperhatikan program pembangunan di daerah supaya senantiasa pengarusutamaan gender dilaksanakan oleh pengambilan kebijakan serta mengikutsertakan perempuan dalam program pembangunan. Keterbukaan Perdagangan Keterbukaan perdagangan terus mengalami peningkatan, dimana perdagangan semakin terbuka di era globalisasi. Hambatan arus komoditas luar negeri masuk ke dalam negeri semakin kecil. Indonesia dalam keanggotaannya di organisasi perdagangan dunia sebaiknya menyiapkan potensi sumber daya domestik dalam era perdagangan bebas di masa yang akan datang. Perkembangan distribusi perdagangan (ekspor dan impor) baik antar provinsi maupun antar negara terus mengalami peningkatan, walaupun perdagangan dengan luar negeri sempat turun saat negara Eropa dan Amerika Serikat mengalami resesi. Nilai
56 persentase perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 30 provinsi rata-rata di atas 50 persen. Hal ini menunjukkan nilai ekspor dan impor masing-masing provinsi besar kontribusinya terhadap besaran PDRB. Hasil analisis boxplot juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa provinsi yang kontribusi perdagangan terhadap PDRB yang tinggi. Provinsi Bali selama periode 2009-2012 memiliki kontribusi perdagangan terhadap PDRB provinsinya sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena Bali merupakan tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan domestik. Provinsi Bali memiliki keindahan alam dan keunikan budaya serta ditunjang objek sarana akomodasi bertaraf internasional seperti hotel, restoran, dan berbagai atraksi wisata sehingga menjadi tujuan utama wisatawan mancanegara dan domestik dibanding provinsi yang lain.
P er se n (
Rata-rata Minimum Q1 Median Q3 Maximum IQR
2003 73,89 18,88 57,29 70,89 100,85 141,45 43,57
2004 76,53 21,82 57,01 69,22 102,04 163,69 45,02
2005 78,38 25,65 53,08 71,00 94,90 178,47 41,83
2006 80,85 27,13 59,23 70,63 87,06 183,21 27,83
2007 81,91 29,28 59,07 72,87 92,47 178,19 33,40
2008 83,30 29,71 58,06 77,95 99,51 163,95 41,45
2009 78,28 31,64 53,97 69,64 93,55 168,19 39,57
2010 81,10 31,75 55,49 71,13 95,82 195,30 40,33
2011 82,33 31,09 52,59 77,47 100,48 208,89 47,89
2012 83,78 30,08 53,15 77,09 99,52 219,29 46,36
Sumber: BPS, diolah Gambar 19 Distribusi keterbukaan perdagangan terhadap PDRB, 2003-2012 (persen) Berdasarkan hasil regresi data panel keterbukaan perdagangan (openness) memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pada taraf 5 persen. Koefisien keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,88, sehingga kenaikan pertumbuhan keterbukaan perdagangan sebesar 1 persen akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,88 persen ceteris paribus. Hal ini dikarenakan distribusi ekspor dan impor terhadap PDRB cenderung tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun. Ekspor Indonesia antara lain ditopang oleh hasil tambang, perkebunan, dan industri. Beberapa industri memperkerjakan banyak tenaga kerja perempuan yang umumnya bergerak di perusahaan penghasil sepatu, makanan, dan tembakau. Data Sakernas menunjukkan bahwa tenaga kerja
57 perempuan bekerja di sektor industri sebesar 15,28 persen tahun 2012. Komoditas impor antara lain terdiri dari produk/input yang mendukung produksi dalam negeri dan barang konsumtif. Nilai/volume ekspor dan impor Indonesia cenderung tidak jauh berbeda. Krisis Eropa sempat mendorong nilai impor lebih tinggi dibanding ekspor. Kebijakan pemerintah berusaha mendorong peningkatan perdagangan tidak didominasi oleh peningkatan impor, tetapi didominasi oleh peningkatan ekspor. Karena peningkatan ekspor akan menambah besaran nominal PDRB sedangkan peningkatan impor hanya akan mengurangi besaran nominal PDRB provinsi. Komoditas impor juga sebaiknya bukan barang konsumtif tetapi merupakan barang input untuk menunjang kegiatan ekonomi di masing-masing provinsi. Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Saat ini Indonesia memasuki tahap bonus demografi, yang hanya dapat dinikmati sekali saja. Bonus demografi yang besar berupa penduduk usia produktif berusia 15 hingga 65 tahun mampu menopang kegiatan ekonomi. Pada tahun 2010 persentase penduduk usia produktis (15-65 tahun) sebesar 66.1 persen. Populasi penduduk yang sangat besar ini dapat menjadi berkah untuk perekonomian Indonesia jika dapat memanfaatkan secara optimal momen bonus demografi dengan sumber daya manusia terdidik dan partisipasi perempuan dalam pekerjaan. Bonus demografi sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2000 dan puncaknya pada tahun 2025. United Nations Development Programme (UNDP) dalam laporan World Population Prospect memperkirakan jumlah usia produktif akan meningkat hingga mencapai 180-190 juta, sementara jumlah penduduk usia non produktif akan turun hingga 82-85 juta pada periode 2020-2030. Transisi demografi tersebut akan menyebabkan angka beban tanggungan (dependency ratio) secara rata-rata pada periode terendah yaitu 44 persen, yang berarti setiap 100 orang usia produktif akan menanggung beban sekitar 44 orang usia tidak produktif. Namun demikian setelah 2030, angka dependency ratio akan kembali meningkat seiring dengan penambahan jumlah lansia, yang berakibat bertambahnya tanggungan bagi usia produktif. Kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif sangat besar, semantara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak sering disebut dengan bonus demografi atau the window opportunity. Melimpahnya jumlah tenaga kerja produktif akan menjadi dasar untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperbesar peluang terciptakan pasar di dalam negeri. Window of opportunity merupakan sebuah kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya manusia. Namun demikian, UNDP (2011) menyatakan ada beberapa tantangan yang dihadapi untuk dapat menikmati bonus demografi, antara lain: a. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pengendalian angka kelahiran melalui program berencana. b. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia untuk bersaing di dunia kerja dan pasar internasional. Walaupun IPM Indonesia menunjukkan tren meningkat tetapi relatif masih rendahnya IPM Indonesia dibanding IPM
58 negara di kawasan ASEAN. Ini menjadi salah satu indikasi bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan. c. Tingginya biaya pendidikan mendorong belum meratanya pendidikan yang dapat dinikmati oleh penduduk Indonesia. Kondisi tersebut dapat terlihat dari masih dominannya penduduk bekerja dengan pendidikan Sekolah Dasar. d. Ketersediaan lapangan pekerjaan. Lonjakan jumlah penduduk usia kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja akan berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Implikasi Kebijakan Kesetaraan gender berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dari pendidikan dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kemajuan kesetaraan gender di Indonesia tetap terus ditingkatkan. Keadilan dan kesetaraan gender dapat dipenuhi jika undang-undang dan hukum menjamin dan melindunginya antara lain INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) telah menggariskan sasaran yang ingin dicapai terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan (dan anak). Pembangunan yang responsif gender perlu diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat baik perempuan maupun laki-laki. Dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender dimulai dengan peningkatan gender awareness melalui peningkatan pemahaman tentang isu gender dalam tupoksi sektor dan daerah, mengidentifikasi isu-isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (ketenagakerjaan). Pemantapan pembangunan yang responsif gender dapat dilakukan dengan mendorong tersusunnya program-program keterpaduan sektor-sektor terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (ketenagakerjaan), mendorong lahirnya program-program daerah dan gender budgetting, mendorong lahirnya peraturan daerah dan sektor-sektor terkait dalam pemberdayaan perempuan sesuai prioritas masalah di lokal, dan menjamin keberlanjutan kesetaraan dan keadilan gender bagi kehidupan umat manusia yang berkualitas. Selain itu, perbaikan pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Perbaikan pendidikan dengan meningkatkan akses dan daya tampung pendidikan, menurunkan angka putus sekolah siswa perempuan dan meningkatkan angka melanjutkan lulusan dengan memberikan perhatian khusus pada anak-anak dari lingkungan sosial ekonomi lemah dan anak-anak yang tinggal di daerah tertinggal. Karena keluarga dari lingkungan sosial ekonomi lemah cenderung memilih menyekolahkan anak laki-laki daripada perempuan. Oleh karena itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan penyediaan akses pendidikan yang bermutu terutama pendidikan dasar, menengah dan tinggi secara merata bagi anak laki-laki dan perempuan baik melalui pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah, membangun industri yang padat karya karena jumlah penduduk yang besar, memanfaatkan tenaga kerja baik perempuan maupun laki-laki secara adil, dan perbaikan sarana infrastruktur guna mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat.
59
6 SIMPULAN DAN SARAN Simpulan 1. Hasil analisis deskriptif menunjukkan masih terdapat ketimpangan gender di pendidikan dan ketenagakerjaan. Hal ini terlihat dari masih ada senjang antara capaian pendidikan (rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) antara perempuan dan laki-laki. Tenaga kerja perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal dibanding formal. Pendidikan tenaga kerja baik perempuan dan laki-laki masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar. 2. Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) belum mampu mengurangi kesenjangan secara nyata dalam pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan antara IPM dengan IPG masih terlihat tetap dan cenderung tidak berubah dari besarannya, dimana rasio (IPG/IPM) masih tetap berada pada kisaran 93 persen selama periode 2005-2011. 3. Hasil estimasi model pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan analisis regresi data panel menunjukkan bahwa variabel pendidikan (rata-rata lama sekolah laki-laki) dan rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap lakilaki berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel tenaga kerja (tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki) dan rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks ketimpangan gender yang diproksi dengan rasio (IPG/IPM) berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi lagi jika kesetaraan gender terus ditingkatkan. Oleh karena itu, upaya peningkatan human capital penduduk laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan perlu dilaksanakan secara konsisten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana dikemukakan oleh model pertumbuhan endogen. Saran 1. Untuk menurunkan ketimpangan gender tidak lepas dari peran pemerintah dalam merencanakan kebijakan yang memprioritaskan peningkatan pendidikan serta mengupayakan peningkatan partisipasi perempuan baik dalam peran sosial maupun ekonomi. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan permasalahan gender dalam setiap program dan kegiatannya, termasuk didalamnya pendataan yang lebih spesifik gender dan usia sehingga perencanaan kebijakan terkait pembangunan gender menjadi lebih tepat sasaran. 2. Pemerintah perlu menyiapkan upaya-upaya untuk menyerap tenaga kerja usia produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika tidak, angka
60 pengangguran akan meningkat dan dapat menyebabkan masalah sosial dalam masyarakat. 3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan variabel penjelas selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti upah tenaga kerja perempuan dan laki-laki menurut lapangan usaha. Dampak ketimpangan gender secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan angkatan kerja agar dapat diketahui indikator mana yang paling berpengaruh sehingga dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada instansi terkait. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel penjelas ketimpangan gender khususnya di pendidikan dan lapangan pekerjaan.
61
DAFTAR PUSTAKA Aktaria E, Handoko B. 2012. Ketimpangan Gender dalam Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 13(2): 194-206. Baliamoune-Lutz M, Gillivray M. 2007. Gender Inequality and Growth: Evidence from Sub-Sahara Africa and Arab Countries.African Development Review. 21(2): 224-242 Baltagi BH. 2005. Econometric Analysis of Panel Data. Ed ke-3. Chicester (UK): John Wiley & Son.Ltd. Barro R. 1991. Economic Growth in a Cross Section of Countries. Quarterly Journal of Economics. 106(1): 407–43. Barro R, Sala-i-Martin X. 1995. Economic Growth. New York, NY: McGrawBlecker Hill. R, Seguino S. 1999. Macroeconomic Effects of Reducing Gender Wage Inequality in an Export-Oriented, Semi-Industrialized Economy. Review of Development Economics. 6(1): 103–19. Bloom D, Williamson J. 1998. Demographic Transition and Economic Miracles in Emerging Asia. World Bank Economic Review. 12(3): 419–55. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2003-2012. Data dan Informasi Angkatan Kerja. BPS. Jakarta. ———. 2003-2012. Data dan Informasi Pendidikan. BPS. Jakarta. ———. 2003-2012. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha. BPS. Jakarta. ———. 2003-2012. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran. BPS. Jakarta. Dollar D, Gatti R. 1999. Gender Inequality, Income and Growth: Are Good Times Good for Women? Mimeograph, World Bank, Washington, DC. Dornbusch R, Fischer S, Startz R. 2008. Macroeconomics. Ed ke-10 (Penerjemah: Roy Indra M.). Jakarta: PT Global Edukasi. Firdaus M. 2011. Aplikasi Ekonometrika Untuk Data Panel dan Time Series. Bogor: IPB Press. Gujarati DN. 2004. Basic Econometrics. Ed ke-4. New York: McGraw Hill. Handayani T, Sugiarti. 2008. Konsep dan Teknik Penelitian Gender. Malang: UMM Press. Hubeis A. 2010. Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. Bogor: IPB Press. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Badan Pusat Statistik. 2010. Ketimpangan Gender dalam Pencapaian Kualitas Hidup Manusia di Indonesia. Jakarta ———.2011. Pembangunan Manusia Berbasis Gender. Jakarta. ———.2012. Pembangunan Manusia Berbasis Gender. Jakarta. Klasen S. 1999. Does Gender Inequality Reduce Growth and Development? World Bank Economic Review. 16(3): 345–73. Klasen S, Lamanna, F. 2009. The Impact of Gender Inequality in Education and Employment on Economic Growth: New Evidence for a Panel of Countries. Feminist Economist.15(3): 91-132.
62 Knowles, Lorgelly, Owen. 2002. Are Educational Gender Gaps a Brake on Economic Development? Some Cross-Country Empirical Evidence. Oxford Economic Papers. 54(1): 118–49. Lagerlof N. 1999. Gender Equality, Fertility, and Growth. Journal of Economic Growth. 8(4): 403–26. Lucas R. 1988. On The Mechanics of Economic Growth. Journal of Development Economics. 22: 3–42. Martin RD, Garvi MG. 2009. Gender Inequality and Economic Growth in Spain: An Exploratory Analysis. The Review of Regional Studies. 39(1): 23 – 48. Mankiw NG. 2006. Makroekonomi. Ed ke-6. Jakarta: Penerbit Erlangga McKinsey Global Institute. 2012. The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential. Jakarta: McKinsey Global Institute. Romer P. 1986. Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy. 94:1002-1037. Seguino S. 2008. Micro-Macro Linkages Between Gender, Development, and Growth: Implications for the Carribbean Region. Journal of Eastern Carribean Studies. 33(4): 8–42. Schultz P.1995. Investment In Women’s Human Capital. Chicago: The University of Chicago Press. Todaro MP, Smith SC. 2006. Pembangunan Ekonomi. Ed ke-9. Jakarta: Erlangga. United Nations Development Programme. 2010. Human Development Report: The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. New York, USA: UNDP. ———. 2011. World Population Prospect. New York, USA: UNDP. World Bank. 20012. Gender and Development in East and South Asia. Washington, DC:World Bank. World Economic Forum. 2012. The Global Gender Gap Report. Switzerland: World Economic Forum.
63
LAMPIRAN
64
65 Lampiran 1 Penelitian terdahulu Peneliti Judul Klasen dan The Impact Of Lamanna Gender (2009) Inequality in Education and Employment On Economic Growth
Metode Crosscountry (OLS, TSLS, path analysis) dan Data Panel (Fixed Effect) Data Panel and (Dynamic Panel)
Variabel Education variable (Initial female-male ratio gap in total years of schooling) Control variable (average education, growth of education, openness, regional dummies, initial income)
Data 124 negara meliputi MENA, SSA, OECD, LAC, ECA 19602000
BaliamouneGender Lutz dan Inequality Gillivray Growth (2007)
Education variable (Rasio PrLk dalam pendidikan dasar dan menengah, serta Rasio Pr-Lk (15-24 th) melek huruf)
41 negara di Sub Saharan Africa dan Arab, 19742002
Knowles, Are Educational Lorgelly, dan Gender Gaps a Owen (2002) Brake on Economic Development
Crosscountry level and growth regression (OLS dan TSLS) Aktaria dan Ketimpangan Data Panel Handoko Gender Dalam (Fixed (2012) Pertumbuhan Effect) Ekonomi
Education variable (Log of female and male schooling) Control variable (Investment rates, population growth, country-specific tehnology levels) PDRB adhk, anggaran belanja APBD bidang kesehatan, APBD pendidikan, pertumbuhan populasi penduduk, rasio IPM/GDI, dan rasio IPM/IDG
Hasil Ketimpangan gender berdampak (-) thd pertumbuhan. Initial gap: 1.64 (0,73) Gap on Ed.Growth: 0,75 (0,26)
Ketimpangan gender di melek huruf berdampak negatif terhadap pertumbuhan (proxi perubahan income), pendidikan menengah perempuan berdampak positif terhadap pertumbuhan. 72 negara di Pendidikan perempuan yang dunia tinggi berkontribusi thd peningkatan produktivitas TK. Level regression: 0,37 (0,103) Growth regression: 0,21(0,07) 14 kabupaten di Kalimantan Tengah, 20042007
Hasil analisis deskriptif menunjukkan ketimpangan gender yang tajam di setiap kabupaten/kota. Hasil analisis regresi menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan antara ketimpangan gender dengan pertumbuhan ekonomi.
66 Peneliti Judul Metode Martin dan Gender OLS dan Garvi (2009) Inequality and Data panel Economic Growth in Spain: An Exploratory Analysis. Dollar dan Gender Data panel Inequality, Gatti (1999) Income and Growth: Are Good Times good for Women
Klasen (1999)
Does Gender Inequality Reduce Growth and Development? Evidence from Cross-Country Regressions
Peneliti
Judul
Variabel Pertumbuhan ekonomi, HDI (Human Development Index), GDI (Gender Development Index)
Ketimpangan gender di sampel pendidikan sebagai variabel negara endogen dan eksogen, pendapatan perkapita, agama, dummy kawasan, dan civil freedom
OLS dan Education variable (Initial Data Panel female-male ratio gap in total (Fixed years of schooling) Effect) Control variable (average education, growth of education, regional dummies, initial income)
Metode
Data Provinsi Spanyol, 1958, 1981, dan 1999
Variabel
127
MENA, SSA, OECD, LAC, ECA 19601999
Data
Hasil Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP menstimulasi peningkatan nilai GDI dan HDI serta menurunkan kesenjangan antar kedua indeks tersebut. Di negara sangat miskin, anak perempuan kurang berpendidikan dibandingkan anak laki-laki, investasi kesehatan perempuan lebih sedikit daripada laki-laki. Hasil menyimpulkan bahwa investasi yang rendah pada pendidikan perempuan bukanlah pilihan ekonomi yang efisien, karena ketimpangan gender di pendidikan akan merugikan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan gender di pendidikan berdampak langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan pertumbuhan penduduk. Pendidikan perempuan mengurangi kelahiran dan kematian bayi dan mendukung pembangunan negara berkembang.
Hasil
67 Peneliti Judul Metode Blecker dan Macroeconomic Data Panel Seguino Effects of (Fixed (1999) Reducing Effect) Gender Wage Inequality in an ExportOriented, SemiIndustrialized Economy
Variabel Data Hasil Pertumbuhan PDRB riil Negara di Kondisi Asia Timur yang perkapita, kesenjangan upah Asia Timur memperlakukan perempuan gender, stok capital, secara terpisah dalam insentif penawaran tenaga kerja tenaga kerja di sektor industri perempuan, tenaga kerja lakimanufaktur orientasi ekspor laki, menyebabkan upah perempuan lebih rendah daripada upah lakilaki, sehingga biaya ekspor rendah daripada yang seharusnya. Upah tenaga kerja rendah ini menggantikan devaluasi mata uang, sehingga ekspor lebih kompetitif, diasumsikan pertumbuhan ekonomi negara Asia tinggi orientasi ekspor.
68
Lampiran 2 Hasil pengujian dengan metode fixed effect untuk mengestimasi dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi (model 1) Dependent Variable: GROWTH Method: Panel EGLS (Cross-section weights) Date: 06/15/13 Time: 21:13 Sample: 2003 2012 Periods included: 10 Cross-sections included: 30 Total panel (balanced) observations: 300 Linear estimation after one-step weighting matrix Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected) Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
LNKAPITAt-1 LNINV LNOPEN POPGRO LNED RED FLFT C
-0.825099 0.240667 0.932098 0.090604 8.425507 7.261582 0.061386 -23.88815
0.989023 0.432167 0.382348 0.014064 3.045197 4.224311 0.032333 6.773165
-0.834257 0.556886 2.437824 6.442237 2.766819 1.718998 1.898579 -3.526881
0.4049 0.5781 0.0154 0.0000 0.0061 0.0868 0.0587 0.0005
Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression F-statistic Prob(F-statistic)
0.667508 0.621995 2.662140 14.66654 0.000000
Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat
18.28568 10.45814 1863.878 1.825685
Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid
0.330584 2355.787
Mean dependent var Durbin-Watson stat
6.077729 1.820686
Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects
Test Summary Cross-section random
Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
Prob.
25.113547
7
0.0007
69
Lampiran 3 Hasil pengujian dengan metode fixed effect untuk mengestimasi dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi (model 2) Dependent Variable: GROWTH Method: Panel EGLS (Cross-section weights) Date: 07/28/13 Time: 15:05 Sample: 2003 2012 Periods included: 10 Cross-sections included: 30 Total panel (balanced) observations: 300 Linear estimation after one-step weighting matrix Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected) Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
LNKAPITAt-1 LNINV LNOPEN POPGRO LNED RED LNMACT RACT C
-0.457433 0.175336 0.876754 0.091780 9.107537 6.339405 4.036505 2.316699 -41.75675
0.998715 0.429996 0.376337 0.014456 3.182182 4.213041 2.283662 1.367461 14.05188
-0.458021 0.407762 2.329705 6.349118 2.862041 1.504710 1.767558 1.694161 -2.971614
0.6473 0.6838 0.0206 0.0000 0.0045 0.1336 0.0783 0.0914 0.0032
Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression F-statistic Prob(F-statistic)
0.691717 0.648181 2.623578 15.88832 0.000000
Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat
18.20205 10.59909 1803.388 1.795377
Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid
0.330328 2356.687
Mean dependent var Durbin-Watson stat
6.077729 1.814940
Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects
Test Summary Cross-section random
Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
Prob.
26.166465
8
0.0010
70 Lampiran 4 Hasil pengujian dengan metode fixed effect untuk mengestimasi dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi (model 3) Dependent Variable: GROWTH Method: Panel EGLS (Cross-section weights) Date: 06/17/13 Time: 23:22 Sample: 2005 2011 Periods included: 7 Cross-sections included: 30 Total panel (balanced) observations: 210 Linear estimation after one-step weighting matrix Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected) Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
RASIO LNINV LNKAPITAt-1 LNOPEN POPGRO C
8.163670 0.436754 -0.791742 1.544139 0.083771 -7.697134
4.709573 0.533757 1.109697 0.571316 0.016883 3.640261
1.733420 0.818265 -0.713476 2.702776 4.961742 -2.114445
0.0848 0.4143 0.4765 0.0076 0.0000 0.0359
Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression F-statistic Prob(F-statistic)
0.683920 0.622510 2.517402 11.13698 0.000000
Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat
16.13324 9.618629 1109.029 2.110126
Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid
0.364814 1773.840
Mean dependent var Durbin-Watson stat
6.311527 1.985508
Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects
Test Summary Cross-section random
Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
Prob.
25.819017
5
0.0001
71 Lampiran 5 Hasil pengujian dengan metode fixed effect untuk mengestimasi dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi (model 4) Dependent Variable: GROWTH Method: Panel EGLS (Cross-section weights) Date: 07/24/13 Time: 15:54 Sample: 2005 2011 Periods included: 7 Cross-sections included: 30 Total panel (balanced) observations: 210 Linear estimation after one-step weighting matrix Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected) Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
IDG LNINV LNKAPITAt-1 LNOPEN POPGRO C
0.058503 0.173480 -2.674715 2.078523 0.085107 -1.958822
0.018192 0.549527 1.185089 0.600934 0.018170 2.357326
3.215920 0.315690 -2.256974 3.458822 4.683794 -0.830951
0.0015 0.7526 0.0252 0.0007 0.0000 0.4071
Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression F-statistic Prob(F-statistic)
0.630003 0.558118 2.666906 8.764032 0.000000
Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat
17.81421 11.47406 1244.668 2.014883
Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid
0.375986 1742.640
Mean dependent var Durbin-Watson stat
6.311527 1.983562
Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects
Test Summary Cross-section random
Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
Prob.
27.746303
5
0.0000
72
Lampiran 6 Hasil pengujian normalitas model 1 30
Series: Standardized Residuals Sample 2003 2012 Observations 300
25
20
15
10
5
Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis
8.29e-17 0.060183 6.590003 -7.275210 2.496739 -0.005788 3.242578
Jarque-Bera Probability
0.737229 0.691692
0 -6
-4
-2
0
2
4
6
Lampiran 7 Hasil pengujian normalitas model 2 32
Series: Standardized Residuals Sample 2003 2012 Observations 300
28 24 20 16 12 8 4 0 -6
-4
-2
0
2
4
6
Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis
-1.21e-16 0.005362 6.234362 -6.983527 2.455890 0.015583 3.189833
Jarque-Bera Probability
0.462598 0.793502
73
Lampiran 8 Hasil pengujian normalitas model 3 30
Series: Standardized Residuals Sample 2005 2011 Observations 210
25
20
15
10
5
Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis
3.38e-17 0.131082 7.222816 -5.805756 2.303554 0.010062 3.467331
Jarque-Bera Probability
1.914531 0.383941
0 -6
-4
-2
0
2
4
6
Lampiran 9 Hasil pengujian normalitas model 4 30
Series: Standardized Residuals Sample 2005 2011 Observations 210
25
20
15
10
5
0 -6
-4
-2
0
2
4
6
Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis
-9.30e-17 0.068922 6.192839 -6.459909 2.440358 0.058915 3.097225
Jarque-Bera Probability
0.204197 0.902941
74
Lampiran 10 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi, 2005-2011 IPG Propinsi/ (1) 1. Aceh
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
59,3
59,6
62,8
64,12
64,36
65,3
65,79
2. Sumatera Utara
61,7
63
66,7
68,87
68,91
69,63
70,34
3. Sumatera Barat
62,3
63
66,3
67,46
67,74
68,5
69,55
4. Riau
61,2
62
64
65,41
65,56
65,71
66,17
5. Jambi
58,6
59,6
61,1
62,49
62,64
63,32
63,95
57
58,5
62,4
64,8
64,97
66
66,84
7. Bengkulu
62,3
63,9
65,3
67,05
67,34
67,79
68,45
8. Lampung
58
59,5
60,4
62,18
62,34
63
63,5
6. Sumatera Selatan
9. Bangka Belitung
54,3
55,4
57,8
59,69
60,05
60,36
60,79
10. Kepulauan Riau
55,1
56,7
60,5
62,5
62,8
63,49
64,69
11. DKI Jakarta
67,7
68,1
71,3
72,7
73
73,35
74,01
12. Jawa Barat
58,2
59,8
60,8
61,81
61,84
62,38
63,25
13. Jawa Tengah
59,8
60,8
63,7
64,66
65,03
65,79
66,45
14. Yogyakarta
69,6
70,2
70,3
71,5
72,24
72,51
73,07
15. Jawa Timur
58,1
59,7
60,5
62,97
63,48
65,11
65,61
16. Banten
56,7
58,1
59
61,49
61,89
62,88
63,35
17. Bali
64,3
66
66
67,08
67,18
67,81
68,24
18. NTB
52,1
53,9
54,6
55,6
55,72
56,02
56,7
19. NTT
58,6
59,6
61,3
63,44
63,74
64,61
65,33
20. Kalimantan Barat
57,9
58,8
61
62,78
63,29
64,21
64,78
21. Kalimantan Tengah
60,8
62,3
67,3
68,31
68,88
69,32
69,8
22. Kalimantan Selatan
60,7
61,8
62,2
63,8
64,11
65,07
65,59
23. Kalimantan Timur
54,2
54,9
56,6
58,12
58,71
60,37
61,07
24. Sulawesi Utara
64,1
64,9
66
67,32
67,91
67,97
68,6
25. Sulawesi Tengah
55,6
56,8
59,8
61,42
62
62,42
63,03
26. Sulawesi Selatan
56,9
57,4
59
61,04
61,24
61,99
62,75
27. Sulawesi Tenggara
59,1
60
61,4
62,48
62,89
63,87
64,79
28. Gorontalo
50,2
52,3
53,6
55,25
55,71
56,98
57,67
29. Sulawesi Barat
60,1
61,5
63,6
64,18
64,63
65,31
65,86
30. Maluku
61,9
62,5
64,6
66,75
67,08
67,23
67,76
31. Maluku Utara
59,6
60,3
60,5
62,87
63,37
64,41
65,35
32. Irian Jaya Barat
51,4
52,6
56,1
57,36
58,07
58,87
59,24
33. Papua
57,4
58,6
59,3
61,4
61,89
61,98
62,69
INDONESIA
63,9
65,1
65,3
66,38
66,77
67,2
67,8
75
Lampiran 11 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi, 2005-2011 Propinsi (1) 1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Jambi 6. Sumatera Selatan 7. Bengkulu 8. Lampung 9. Bangka Belitung 10. Kepulauan Riau 11. DKI Jakarta 12. Jawa Barat 13. Jawa Tengah 14. Yogyakarta 15. Jawa Timur 16. Banten 17. Bali 18. NTB 19. NTT 20. Kalimantan Barat 21. Kalimantan Tengah 22. Kalimantan Selatan 23. Kalimantan Timur 24. Sulawesi Utara 25. Sulawesi Tengah 26. Sulawesi Selatan 27. Sulawesi Tenggara 28. Gorontalo 29. Sulawesi Barat 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Irian Jaya Barat 33. Papua INDONESIA
2005 (2) 42,1 49,5 55,3 43,6 56,1 56,1 56,4 59,3 39,6 35,6 57,8 49,2 56,5 62,3 56,8 40,1 56 53,2 56,3 48,7 57,1 57,4 43,8 62,7 58,3 49,2 53 51,3 60,2 51,4 40,1 41 57,1 59,7
2006 (3) 46,5 51,2 55,8 47,3 55,7 57,1 58,8 60,6 40,2 37,7 57,9 53 56,9 62,4 57,6 45,4 57,7 54,3 57,3 49,4 60,1 57,4 46,5 63,6 59,6 50 53,4 53,5 60,6 52,2 44,1 50,5 61,9 61,3
2007 (4) 49,7 54,8 59,1 49,9 58 60,1 60 61,4 42,4 42,8 62 54,4 59,3 62,4 58 46,5 57,8 54,5 59 51,3 65,1 57,7 48,9 64,2 62,5 51,8 55,3 54,1 62,8 53,9 44,1 55 63,5 61,8
IDG 2008 (5) 50,67 56,95 59,56 51,91 60,18 62,46 62,05 62,81 44,11 43,71 63,37 55,51 59,76 62,87 59,81 49,02 58,95 55,32 61,14 53,96 66,45 59,86 49,74 65,48 63,23 52,96 55,56 55,63 63,06 56,28 46,63 55,89 64,56 62,27
2009 (6) 51,41 57,88 60,32 52,67 60,28 62,81 62,4 62,98 44,86 44,7 63,94 55,77 59,96 63,32 60,26 54,87 59,66 55,44 61,94 56,47 66,62 60,6 52,05 65,96 63,3 53,67 56,34 56,18 63,93 56,82 53,37 57 64,8 63,52
2010 (7) 53,4 67,78 63,04 65,14 57,91 67,32 68,5 65,32 55,62 56,7 73,23 67,01 67,96 77,7 67,91 65,66 58,53 54,49 57,98 55,26 68,62 62,53 60,05 71,05 65,37 62,46 64,26 61,35 63,15 75,94 58,17 57,97 55,42 68,15
2011 (8) 52,06 67,39 64,62 65,34 58,59 68,34 69,33 65,86 56,03 60,62 74,7 68,08 68,99 77,84 68,62 66,58 58,59 56,57 58,9 56,39 69,48 62,99 61,29 68,61 66,08 63,38 65,26 62,12 64,62 76,51 59,38 57,54 57,74 69,14
76
77
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 3 Mei 1981 dari pasangan Bapak Ronald Sitorus, SPd dan Ibu Sontina Purba, SPd. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Swasta Sultan Agung Pematang Siantar pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1993, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta Sultan Agung Pematang Siantar pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1996, Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Pematang Raya pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1999, Akademi Ilmu Statistik Jakarta pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Pada tahun 2004 sampai 2005, penulis menjalani ikatan dinas di BPS Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, pada tahun 2006 sampai 2008, penulis menjalani ikatan dinas di BPS Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2009, penulis pindah ke BPS Republik Indonesia sampai sekarang. Pada tahun 2011 penulis mendapatkan kesempatan melanjutkan studi di Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor melalui Program S2 kerjasama BPS-IPB di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen.
