dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, perlu peningkatan pelayanan demi terwujudnya pelayanan yang efektif dan efisien;

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, perlu peningkatan PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

pelayanan demi terwujudnya pelayanan yang efektif dan efisien;

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang

TAHUN : 2003 NOMOR 27 SERI D NOMOR 4

semakin baik tersebut pada huruf a di atas diupayakan sistem pelayanan satu pintu

PERATURAN DAERAH

melalui Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten

KABUPATEN KARANGASEM

Karangasem;

NOMOR : 6 TAHUN 2003

c. bahwa TENTANG

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

menetapkan

Peraturan

Daerah

Kabupaten Karangasem tentang Pembentukan

DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN

Susunan Organissasi dan Tata Kerja Unit

TERPADU KABUPATEN KARANGASEM

Pelayanan Terpadu Kabupaten Karangasem. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat BUPATI KARANGASEM,

: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-

Menimbang

: a. bahwa Otonomi

sebagai Daerah

perwujudan yang

nyata,

pelaksanaan luas

dan

daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

bertanggung jawab sebagaimana dimaksud 1

2

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122;

Antara

Tambahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Lembaran

Negara

Republik

Pemerintah

Pusat

dan

Daerah

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 1655); 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8

Republik Indonesia Nomor 3848);

Pokok-pokok

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan

Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

3041), sebagaimana telah dirubah dengan

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

3952);

Tahun

1974

tentang

Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

3

Perangkat

Daerah

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14); 7. Keputusan

Presiden

Republik

Indonesia

Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan

Rancangan Undang-Undang, Peraturan

4

Pemerintah

dan

Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran

BAB I

Negara Republik Indonesia Tahun 1999

KETENTUAN UMUM


Nomor 70). Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Dengan persetujuan

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem

3. Bupati adalah Bupati Karangasem


4. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

MEMUTUSKAN

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat Menetapkan : PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

KARANGASEM TENTANG PEMBENTUKAN,

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 5. Perangkat

Daerah adalah

Organisasi /

Lembaga

pada

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati

KANTOR UNIT PELAYANAN TERPADU

dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas


Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan/Kantor Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 6. Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem adalah unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disebut Setda. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disebut DPRD.

5

6

8. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II

9. Jabatan Fungsional adalah suatu Jabatan yang mempunyai tugas

PEMBENTUKAN


melaksanakan kegiatan teknis dalam menunjang tugas pokok sesuai dengan keahliannya.

Pasal 2

10. Unit Pelayanan Terpadu adalah lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, yang selanjutnya disebut UPT.

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Karangasem. (2) Unit Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor.

7

8


BAB III

Bagian Ketiga

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Fungsi

Bagian Pertama

Pasal 5

Kedudukan

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kabupaten Karangasem mempunyai fungsi :

Pasal 3 (1) Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kabupaten Karangasem, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah. (2) Bentuk dan Susunan Organisasi Kantor Unit Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagai terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

1. Perumusan kegiatan-kegiatan Teknis dibidang pelayanan perijinan / non perijinan kepada masyarakat. 2. Pelaksanaan

fungsi

penunjang

3. Pelaksanaan Fungsi Koordinatif dengan Instansi terkait di Bidang Pelayanan.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4 Unit

mempunyai

Pelayanan tugas

Terpadu

pokok

Kabupaten

membantu

Karangasem,

Bupati

dalam

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan masyarakat, baik pelayanan perijinan maupun non perijinan. 9

penyelenggaraan

Pemerintahan.

Peraturan Daerah ini.

Kantor

dalam

10

Jabatan Fungsional

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Pasal 7 Pasal 6 (1) Kantor Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Karangasem

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Unit Pelayanan Terpadu

Kabupaten

Karangasem,

mempunyai

tugas

sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

melaksanakan kegiatan teknis dalam menunjang tugas pokok

a. Kepala

sesuai dengan keahliannya.

b. Sub. Bagian Tata Usaha

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1)

c. Seksi-Seksi

Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Fungsional, dipimpin oleh tenaga Fungsional yang ditentukan

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini,

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis,

terdiri dari : a. Seksi Pelayanan Bidang Perijinan. b. Seksi Pelayanan Bidang Non Perijinan. c. Seksi Informasi dan Pengaduan Masyarakat.

beban kerja dan kemampuan daerah. (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sub. Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi pada Kantor Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Karangasem, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

11

12


BAB V

BAB VI

TATA KERJA

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Unit Pelayanan Terpadu

(1) Kepala Kantor Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Karangasem

Kabupaten Karangasem melaksanakan tugas-tugas koordinasi

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris

di bidang pelayanan baik perijinan maupun non perijinan.

Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut ayat (1) Pasal ini,

(2) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepala-kepala Seksi pada

Kantor Unit Pelayanan Terpadu membentuk Tim Koordinasi

Kantor Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Karangasem

Pelayanan Masyarakat, yang bentuk dan susunannya ditetapkan

diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas

dengan Keputusan Bupati.

pelimpahan kewenangan Bupati.

(3) Uraian Tugas Kantor Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Karangasem diatur dengan Keputusan Bupati.

(3) Jabatan Fungsional pada Kantor Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Karangasem di bentuk sesuai dengan ketentuan

(4) Dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat, masing-

yang berlaku serta kebutuhan Daerah.

masing seksi pada Kantor Unit Pelayanan Terpadu memiliki loket-loket

pelayanan,

yang

kebutuhan.

jumlahnya

sesuai

dengan

Pasal 10 (1) Jabatan Kepala Kantor Unit Pelayanan Terpadu adalah jabatan setingkat Eselon III a. (2) Jabatan Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepala-kepala Seksi pada Kantor Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Karangasem adalah jabatan setingkat Eselon IV a.

13

14

Pasal 11

BAB VII

(1) Pengecualian terhadap Pegawai / Petugas penjaga loket

KETENTUAN PERALIHAN


pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4), diisi oleh Dinas / Kantor / Unit terkait.

Pasal 12

(2) Penetapan dan penugasan Pegawai / petugas pada masing-

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka pelaksanaan

masing loket pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal

semua bentuk peraturan yang masih relevan dan berhubungan

ini, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas / Kantor / Unit

dengan pelayanan masyarakat baik bidang perijinan maupun

terkait.

non perijinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah

(3) Dalam upaya peningkatan pembinaan dan prestasi kerja

ini masih tetap berlaku.

Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, pembinaan

(2) Pelaksanaan Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal

dan penilaiannya dilakukan oleh Kepala Seksi pada Unit

ini, secara administrasi dilaksanakan oleh Kantor Unit

Pelayanan Terpadu.

Pelayanan Terpadu dan secara teknis tetap menjadi tanggung jawab Dinas / Kantor / Unit yang bersangkutan.

15

16

BAB VIII

PENJELASAN

KETENTUAN PENUTUP

ATAS


PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM Pasal 13

NOMOR 6 TAHUN 2003

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

dapat

mengetahuinya,

TENTANG

memerintahkan

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

KERJA UNIT PELAYANAN TERPADU KABUPATEN

Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

KARANGASEM

Ditetapkan di : Amlapura pada tanggal : 14 Juli 2003 BUPATI KARANGASEM ttd. I GD. SUMANTARA ADY PRENATHA Diundangkan di : Amlapura pada tanggal

I.

UMUM Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat kepada Pemerintah

Kabupaten

Karangasem

berkaitan

dengan

pemberian

pelayanan,

merupakan

tantangan

untuk

meningkatkan kapasitas dan tingkat

pelayanan kepada

masyarakat.

: 15 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

Tuntutan akan kebutuhan informasi dan pelayanan tersebut diatas mendorong Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk membentuk Unit Pelayanan Terpadu sebagai sistem pelayanan satu pintu. Mewujudkan sistem pelayanan terpadu tersebut

I MADE MADRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2003 NOMOR : 27 SERI D NOMOR 4

17

diatas bertujuan untuk memberikan layanan kemudahan proses perijinan maupun non perijinan kepada masyarakat. Disadari

bahwa

kegiatan

masyarakat

baik

di

bidang

perekonomian maupun sosial kemasyarakatan membutuhkan 18


legalitas formal, untuk itu diperlukan pelayanan yang

Berdasarkan hasil kajian ACSD (Abolish, Combine,

memadai.

Simplify

Sistem pelayanan tersebut diatas dimasa depan diharapkan

penggabungan, penyederhanaan dan memusatkan jenis

dapat mendorong kegiatan dan produktivitas masyarakat

pelayanan pada Unit Pelayanan Terpadu.

karena perijinan adalah merupakan salah satu instrumen

Kegiatan pelayanan yang ditangani oleh Unit Pelayanan

pemerintah

Terpadu (UPT) adalah sebanyak 11 kegiatan sebagai

dalam

mengendalikan

pembangunan

guna

dan

Decentalization),

menciptakan pertumbuhan yang semakin baik, menciptakan

berikuti :

kondisi

a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

yang

sehat

untuk

investasi

dan

dapat

mengakomodasikan semua kepentingan secara adil dan merata.

yaitu

penghapusan,

b. Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

d. Tanda Daftar Industri (TDI) e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pasal 1.

f. Ijin Lokasi

Cukup jelas

g. Surat

Pasal 2.

Ijin

Pertambangan Daerah (SIPD)

Galian

Golongan C

Cukup jelas

h. Surat Ijin Usaha Penggilingan Padi

Pasal 3. Cukup jelas Pasal 4 Kantor Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Karangasem

i.

Tanda Daftar Peternakan Rakyat

j.

Pengesahan Badan Hukum Koperasi

k. Ijin Usaha Pariwisata

merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati di bidang pelayanan baik perijinan

Sedangkan pelayanan kegiatan non perijinan adalah

maupun non perijinan.

sebanyak 3 kegiatan sebagai berikut :

19

20

a. Akta-akta Catatan Sipil seperti : a.1. Akta Kelahiran dan Kematian PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

a.2. Akta Perkawinan dan Perceraian a.3. Akta Pengakuan dan Pengangkatan Anak

Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11. Dalam rangka meninngkatkan fungsi pelayanan Kantor

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

UPT menyiapkan loket-loket pelayanan, pada loket-loket

c. Mutasi PBB

tersebut dijaga oleh petugas / pegawai yang berasal dari instansi terkait, yang mempunyai tugas pelayanan yang

Pasal 5. Dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan tersebut Kantor

terpusat. Untuk membina dan mengawasi petugas / pegawai

Unit Pelayanan Terpadu diwajibkan merumuskan kegiatan

yang ditugaskan pada loket-loket pelayanan perlu diatur

Teknik serta menjalin hubungan koordinasi dengan instansi

dengan Surat Keputusan Kepala Dinas. Selanjutnya dalam

terkait dengan membentuk Tim Koordinasi Pelayanan

peningkatan karier pegawai bersangkutan, Kepala Kantor

Masyarakat baik perijinan maupun non perijinan.

UPT diwajibkan memberikan nilai awal kepada pegawai yang bersangkutan dan disampaikan ke Dinas/Kantor

Pasal 6.

induknya.

Cukup jelas

Pasal 12.

Pasal 7. Pengisian pejabat fungsional pada kantor UPT Kabupaten Karangasem ke depan sangat diperlukan terutama yang berhubungan operasional komputer, namun semua itu

Cukup jelas Pasal 13. Cukup jelas

tergantung dari kebutuhan dan kemampuan daerah. Pasal 8. Cukup jelas Pasal 9. Cukup jelas 21

22

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM




TANGGAL

: 14 JULI 2003

TANGGAL

: 14 JULI 2003

TENTANG

: PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

TENTANG

: PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI



TERPADU DI KABUPATEN KARANGASEM

TERPADU DI KABUPATEN KARANGASEM

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI





KEPALA KANTOR

KEPALA KANTOR

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PELAYANAN BIDANG PERIJINAN

SEKSI PELAYANAN BIDANG NON PERIJINAN

SUB BAGIAN TATA USAHA

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

SEKSI PELAYANAN BIDANG PERIJINAN

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PELAYANAN BIDANG NON PERIJINAN

SEKSI INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

BUPATI KARANGASEM,

BUPATI KARANGASEM,

ttd.

ttd.

I GD SUMANTARA ADY PRENATHA

I GD SUMANTARA ADY PRENATHA

23

24 23

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, perlu peningkatan pelayanan demi terwujudnya pelayanan yang efektif dan efisien;

Recommend Documents