BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pasar modal (capital market) sebagai salah satu bentuk investasi merupakan sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana. Penjual dana adalah para pemodal baik perorangan maupun kelembagaan, sedangkan pembeli dana adalah emiten yaitu perusahaan atau badan usaha yang membutuhkan dana untuk modal kerja atau investasi. 1 Dalam perdagangan di pasar modal instrumen yang diperdagangkan adalah efek yaitu surat berharga yang dapat berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. 2 Perdagangan efek yang ada di pasar modal dilakukan di Bursa Efek, yaitu suatu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. 3 Di Indonesia perdagangan efek yang dilakukan di bursa efek diorganisasikan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yaitu PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI). 1
Iman Sjahputra Tunggal, Tanya-Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, Harvarindo, Jakarta, 2000, hal. iii. 2 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. 3 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.
1
Dalam melakukan perdagangan efek di Bursa Efek, para pihak yang akan melakukan perdagangan efek baik sebagai emiten atau sebagai investor diwakili oleh wakil perantara pedagang efek dari Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) serta telah terdaftar sebagai anggota bursa di Bursa Efek. Dengan demikian para wakil perantara pedagang efek inilah yang akan melakukan proses perdagangan efek baik untuk menjual atau membeli efek sesuai dengan “amanah” dari para pihak yang diwakilinya. 4 Dalam melakukan perdagangan efek di Bursa Efek harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu perdagangan efek harus dilakukan dengan teratur, wajar, dan efisien. Untuk menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien tersebut, maka seluruh perdagangan yang menyangkut transaksi efek harus dilakukan melalui Bursa Efek. Untuk itulah Bursa Efek itu sendiri didirikan agar menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. 5 Bursa Efek sebagai penyelenggara kegiatan perdagangan efek harus menyediakan sarana pendukung serta mengawasi seluruh kegiatan Anggota Bursa Efek agar dapat tercipta perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisen. 6 Selain itu, dalam melakukan perdagangan efek, Bursa Efek sebagai penyelengara
4
Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. 6 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.
5
2
transaksi
perdagangan
efek
memerlukan
pembinaan,
pengaturan,
dan
pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam. Namun demikian, selain perdagangan efek yang dilakukan di Bursa Efek, di Indonesia juga dikenal transaksi efek yang dilakukan di luar Bursa Efek atau lebih dikenal dengan perdagangan di luar bursa atau over the counter (OTC).7 Transaksi perdagangan efek di luar bursa ini sudah lama dikenal dan dilakukan oleh perusahaan efek. Dalam perdagangan efek di luar bursa ini atau over the counter (OTC), para pihak yang akan melakukan perdagangan efek, baik itu pihak yang melakukan penjualan atau pihak yang melakukan pembelian efek secara langsung bertemu melalui perantara perusahaan efek masing-masing untuk memperdagangkan efek tersebut tidak seperti mekanisme yang ada di dalam Bursa Efek. 8 Karena perdagangan efek yang dilakukan di luar bursa tersebut tidak menggunakan mekanisme perdagangan yang ada didalam Bursa Efek, sehingga penerapan atau implementasi perdagangan efek harus dilakukan secara wajar, teratur, dan efisien. Perdagangan yang wajar, teratur dan efisien adalah suatu perdagangan yang diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan
secara
konsisten.
Dengan
demikian,
harga
yang
terjadi
7
Istilah yang digunakan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) adalah transaksi Efek di luar bursa. Dalam skripsi ini akan digunakan secara bergantian istilah “perdagangan di luar bursa atau over the counter (OTC)” dan transaksi Efek di luar bursa. 8 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hal. 90.
3
mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran. Perdagangan yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah. 9 Untuk itu penting sekali penerapan prinsip keterbukan di pasar modal berkaitan dengan perdagangan di luar bursa ini. Prinsip keterbukaan merupakan bagian yang sangat penting dan bahkan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan aktivitas di bidang pasar modal. 10 Dalam perkembangan bisnis di pasar modal, keterbukan informasi merupakan jiwa dari sebuah industri pasar modal karena pada hakikatnya kegiatan investasi di pasar modal merupakan information oriented business. 11 Prinsip keterbukaan adalah jiwa pasar modal itu sendiri, sehingga keterbukaan tentang fakta materiel memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga para investor secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham. 12 Selain itu, pentingnya penerapan prinsip keterbukaan dalam transaksi di bidang pasar modal adalah untuk menentukan fluktuasi harga saham yang kesemuanya ditentukan oleh penawaran dan jual beli saham di mana meningkat
9
Lihat Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Badrul Jaman, “Tanggung Jawab Emiten terhadap Informasi mengenai Perusahaannya dalam Kaitannya dengan Prinsip Keterbukaan Pasar Modal”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, hal. 48. 11 Ibid. 12 Bismar Naution, Keterbukaan dalam Pasar Modal, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, Jakarta, 2003, hal. 1. 10
4
atau menurunnya penawaran dan jual beli saham tersebut ditentukan oleh terbukanya informasi yang di peroleh oleh semua pihak. 13 Secara umum, penerapan prinsip keterbukaan di dalam pasar modal adalah untuk menciptakan kondisi pasar yang likuid dan efisien, disamping untuk tetap meningkatkan infrastruktur pasar, kliring dan penyelesaian transaksi, jenis instrumen yang diperdagangkan, pelayanan terhadap nasabah, dan teknologi. 14 Berkaitan dengan over the counter, prinsip keterbukaan diragukan penerapannya, karena over the counter telah sangat berkembang dibandingkan dengan ide awal dilakukannya transaksi jenis ini. 15 Awalnya perdagangan jenis ini hanya untuk menampung transaksi yang tidak diatur oleh bursa, seperti peralihan hak untuk keperluan hibah, waris atau saham odd lots, 16 dan efek yang tidak tercatat di bursa. Saat ini over the counter telah berkembang, karena semua jenis efek yang diperdagangkan di bursa juga diperdagangkan di luar bursa. Disamping itu, dilihat dari sisi pelaku, tidak hanya perusahaan efek yang dapat melakukan perdagangan ini, namun juga pihak lainnya seperti lembaga kustodian. 17
13
Badrul Jaman, loc. cit. Ibid., hal. 50. 15 Tim Studi Pengawasan di Luar Bursa di Indonesia, “Studi tentang Pengawasan Transaksi Di Luar Bursa di Pasar Modal Indonesia”, Laporan Hasil Penelitian, Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Psar Modal Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal Tahun 2003, hal. 1. 16 Odd lots adalah satuan jumlah saham yang jumlahnya lebih kecil dari satuan perdagangan saham di bursa Efek (kurang dari 1 lot atau 500 saham), sehingga jumlah tersebut tidak dapat diperdagangkan di pasar reguler. Lihat Johar Arifin dan Muhammad Fakhrudin, Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999, hal. 247. 17 Tim Studi Pengawasan di Luar Bursa di Indonesia, op. cit., hal. 1 - 2. 14
5
Over the counter di Indonesia belum diatur secara khusus, tetapi masih menyebar dalam beberapa peraturan yang bersifat umum. Misalnya, terhadap keterbukaan mengenai Emiten baik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek maupun yang tidak tercatat, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya tidak ada perbedaan sama sekali dalam hal pengaturannya. Berkaitan dengan perdagangan, salah satu ketentuan over the counter yaitu Peraturan Bapepam Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa Bursa Efek dilarang membuat peraturan yang melarang atau menghalangi Emiten atau Biro Administrasi Efek untuk mendaftar efek yang diperoleh melalui transaksi di luar bursa atau mensyaratkan bahwa pemindahan efek harus didasarkan pada transaksi bursa, akan tetapi Bursa Efek dapat melarang anggotanya untuk melaksanakan transaksi di luar bursa atas efek yang tercatat di Bursa Efek. 18 Namun informasi mengenai harga saham terutama untuk saham yang tidak tercatat di Bursa Efek tidak dapat diakses oleh pemodal karena informasi tersebut tidak ada di bursa. Selanjutnya berkaitan dengan pelaporan transaksi bursa, dapat dilihat misalnya dalam peraturan tentang Kewajiban penyampaian Laporan Berkala seperti Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan serta Laporan Tahunan. 19
18
http://www.ksei.co.id/content.asp?id=5&no=7&bhs=I&page=2003/press_release_Mei2003.htm, Akses 3 Maret 2010. 19 Tim Studi Pengawasan di Luar Bursa di Indonesia, op. cit., hal. 39.
6
Meskipun masalah pelaporan dalam perdagangan efek telah diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek akan tetapi dalam hal pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan secara day to day dalam transaksi di luar bursa atau over the counter (OTC) masih terasa sangat kurang. Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal belum dapat melakukan pengawasan secara optimal, sehingga tidak menutup kemungkinan para pelaku pasar modal di luar bursa tidak melaporkan fakta materiel yang menyangkut efeknya. 20 Dilihat dari peraturan-peraturan itu, dapat disimpulkan bahwa peraturan transaksi yang dilakukan di luar bursa atau over the counter (OTC) belum sepenuhnya menerapkan prinsip keterbukaan sebagai jiwa pasar modal. Dilihat dari prakteknya, transaksi di luar bursa yang terorganisasi dengan baik adalah terjadi pada proses pemindahbukuan di lembaga kliring. Dengan demikian, transaksi tersebut diorganisasi oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). 21 Meskipun proses pemindahbukuan dalam transaksi di luar bursa atau over the counter (OTC) sudah dilakukan dengan baik melalui PT KSEI, tetapi masih terdapat potensi-potensi pelanggaran yang dapat merugikan para pihak terutama investor pasar luar bursa. Transaksi di luar bursa yang umumnya diselesaikan melalui PT KSEI belum memberikan transparansi harga dan
20 21
Ibid., hal. 94. Ibid., hal. 34.
7
jaminan penyelesaian sehingga pasar ini belum maksimal memberikan perlindungan kepada pelaku pasar modal. 22 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam transaksi yang dilakukan di luar bursa (OTC), masalah keterbukaan informasi terhadap fakta-fakta materiel pasar modal sangat kurang. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya informasi yang dibutuhkan oleh para pelaku pasar luar bursa dan investor pasar luar bursa terhadap informasi yang berkaitan dengan efek yang diperdagangkan dan informasi tentang emiten yang menerbitkan efek tersebut. 23 Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat transaksi saham di luar bursa (OTC) diorganisasi oleh suatu institusi Self Regulatory Organization atau SRO, seperti National Association of Securities Dealers (NASD) yang merupakan asosiasi ribuan broker-delaer OTC market. 24 Standar keterbukaan yang berlaku di OTC Market pada umumnya lebih sederhana daripada persyaratan yang berlaku di bursa utama. Mengingat tingkat resiko yang cukup tinggi terhadap Efek OTC, maka United State of America Securities Exchange Commission atau US SEC mengeluarkan ketentuan mengenai aspek keterbukaan dan perlindungan pemodal sebagai berikut: 1. Penny Stock Rules, merupakan ketentuan yang mengatur tentang kewajiban broker atau dealer untuk menerima surat keterangan atau persetujuan dari
22
Ibid., hal. 41. Ibid., hal. 69. 24 Ibid., hal. 15. 23
8
nasabah untuk melakukan transaksi atas penny stocks dan memberikan informasi pasar yang berkaitan dengan investasi efek tersebut. 2. Risk Disclosure, ketentuan ini mengatur broker atau dealer untuk menerima surat persetujuan tertulis dari nasabahnya yang menyebutkan bahwa nasabah telah menerima Risk Disclosure Document dan menjelaskan resiko yang mungkin timbul. 3. Best Execution Rule, merupakan ketentuan yang mengatur agar broker atau dealer melakukan “reasonable dilligence” untuk memperoleh harga yang terbaik untuk nasabahnya berdasarkan kondisi pasar yang berlaku. 4. Firm Quote Rule, merupakan ketentuan yang mengatur larangan bagi broker atau dealer melakukan penawaran beli atau jual efek pada harga tertentu, kecuali broker atau dealer telah menyatakan bersedia membeli atau menjual pada harga tersebut sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. 25
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: 1. Bagaimana implementasi prinsip keterbukaan pada perdagangan efek di luar bursa atau over the counter (OTC)?
25
Ibid., hal. 18.
9
2. Apa potensi pelanggaran prinsip keterbukaan pada perdagangan efek di luar bursa atau over the counter (OTC)?
C. Tujuan Penelitian Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Untuk memahami implementasi prinsip keterbukaan pada perdagangan efek di luar bursa atau over the counter (OTC). 2. Untuk mengkaji dan menganalisis potensi pelanggaran prinsip keterbukaan pada perdagangan efek di luar bursa atau over the counter (OTC).
D. Tinjauan Pustaka Secara umum, mekanisme perdagangan efek di pasar modal dapat diklasifikasikan menjadi perdagangan efek melalui Bursa Efek atau disebut sebagai daily trading in stock exchange dan perdagangan efek tidak melalui bursa efek atau disebut over the counter (OTC). 26 Perdagangan di luar bursa atau lebih dikenal dengan istilah over the counter (OTC) adalah sistem perdagangan efek dimana broker-dealer bernegosiasi secara langsung satu sama lain, dan bukan melalui penawaran di bursa. Perdagangan berlangsung melalui jaringan komputer
26
Ibid., hal. 9.
10
dan telepon yang menghubungkan dealer-dealer OTC. Efek yang biasanya diperdagangkan pada perdagangan OTC adalah saham dan obligasi. 27 Transaksi efek atau perdagangan di luar Bursa Efek secara legal formal terdapat di peraturan Bapepam Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek. Pengertian Transaksi di Luar Bursa dalam peraturan Bapepam itu adalah transaksi antar Perusahaan Efek atau antar Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan Pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antar pihak yang bukan Perusahaan Efek. 28 Dalam pengertian yang lain, transaksi yang dilakukan di luar bursa atau over the counter (OTC) diartikan sebagai pasar perdagangan surat berharga yang dilakukan langsung di lantai bursa tanpa melalui jaringan telepon dan komputer yang memungkinkan komunikasi sesama dealers. 29 Pengertian lain perdagangan di luar bursa atau over the counter (OTC) adalah “a security that is not traded on a exchange, usually due to an inability to meet listing requirements.” 30 Berdasarkan pengertian tersebut, perdagangan di luar bursa atau over the counter (OTC) menurut pengertian di pasar modal secara umum adalah pasar yang tidak memiliki tempat tertentu bagi pertemuan pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi. Selanjutnya, perdagangan di luar bursa atau over the counter (OTC) adalah “a stock exchange where securities
27
http://www.wealthindonesia.com/wealth-growth-and-accumulation/over-the-counter-otc-dibes.html, Akses 17 September 2009. 28 Tim Studi Pengawasan di Luar Bursa di Indonesia, op. cit., hal. 10. 29 http://marketivia-indonesia.com/kamus-investasi.html, Akses 26 Februari 2010. 30 http://www.investomedia.com, Akses 26 Februari 2010.
11
transactions are made via telephone and computer rather than on the floor of an exchange.” 31 Berdasarkan hasil penelitian oleh Randall Dodd dalam penelitiannya “The Structure of OTC Derivatives Market”, OTC markets terorganisasi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: 32 1. traditional dealer market; 2. electronically brokered market; dan 3. proprietary trading platform market. Dilihat dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa OTC market di beberapa pasar modal di dunia adalah sebagai pelengkap bagi bursa utama. Efek yang diperjualbelikan pun dilaksanakan oleh para broker yang telah memiliki jaringan antara satu sama lain baik melalui komputer maupun telepon. Berbeda dengan pengertian di Indonesia, OTC market adalah transaksi di luar bursa yang dapat dilakukan oleh pihak lain selain Perusahaan Efek melalui proses penyelesaian melalui pindah buku di lembaga Kliring. 33 Dalam lingkungan yang lebih luas, sesungguhnya praktek perdagangan di luar bursa atau over the counter (OTC) telah lama dikenal dan dilaksanakan di berbagai pasar modal mancanegara dengan sistem perdagangan yang bervariasi
31
http://www.realdictionary.com, Akses 26 Februari 2010. Tim Studi Pengawasan di Luar Bursa di Indonesia, loc. cit. 33 Ibid., hal. 14. 32
12
baik
dalam
hal
mekanisme,
instrumen,
yang diperdagangkan
maupun
pelakunya. 34 Di Indonesia, salah satu pengaturan perdagangan di luar bursa ini adalah Peraturan Bapepam Nomor X.M.3. Dalam peraturan tersebut setiap transaksi perdagangan efek yang telah dilakukan wajib dilakukan pelaporan kepada otoritas pasar modal melalui penerima laporan transaksi efek, termasuk percepatan laporannya. 35 Peraturan Bapepam Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek menyebutkan: 1. Dalam hal transaksi efek dilakukan di luar Bursa Efek dan transaksi efek tersebut dilakukan oleh atau melalui partisipan, maka pelaporan terhadap transaksi efek tersebut otomatis dilakukan oleh partisipan. 2. Dalam hal transaksi efek dilakukan di luar Bursa Efek dan transksi efek tersebut dilakukan tidak melalui partisipan namun penyelesaiannya dilakukan melalui partisipan, maka pelaporannya otomatis dilakukan oleh partisipan yang menyelesaikan transaksi efek tersebut. 3. Dalam hal transaksi efek dilakukan di luar Bursa Efek dan transaksi efek serta penyelesaiannya dilakukan tidak melalui partisipan, maka pelaporan atas transaksi efek tersebut wajib dilakukan melalui partisipan yang ditunjuk oleh pihak yang melakukan transaksi efek tersebut. 36
34
Ibid., hal. 2. http://www.bisnis.vivanews.com /news/read/62012, Akses 29 Mei 2009. 36 Angka 5 huruf b, c, d Peraturan Bapepam Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek.
35
13
Dilihat dari ketentuan yang ada dalam Peraturan Bapepam tersebut dapat dilihat bahwa transaksi yang di lakukan di luar Bursa Efek juga harus dilakukan pelaporan dan selain Peraturan sebagaimana telah disebutkan di atas juga terdapat aturan lain yang mengatur tentang over the counter (OTC) yaitu Peraturan Bapepam Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek. Dalam ketentuan angka 5 mengenai transaksi di luar bursa, diatur hal-hal sebagai berikut: 1. Perusahaan Efek yang melakukan transaksi di luar bursa wajib mencatat transaksi tersebut pada tanggal transaksi tersebut mulai mengikat. 2. Perusahaan Efek yang melakukan transaksi di luar bursa wajib mencatat dalam rekening Gagal Terima atau Gagal Serah atas efek untuk setiap keterlambatan penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal yang ditentukan. 3. Perusahaan Efek yang melakukan transaksi di luar bursa wajib mengirim konfirmasi atas transaksi di luar bursa kepada Perusahaan Efek lain atau pihak lain yang menjadi pihak dalam transaksi luar bursa pada tanggal transaksi tersebut dilaksanakan. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebagai institusi yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perdagangan efek di Indonesia sebagaimana telah mendapat dukungan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana untuk membentuk pasar perdagangan semi bursa (Organize OTC). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan transaksi efek yang dilakukan di luar bursa efek. Fakta yang ada menunjukkan bahwa volume perdagangan efek yang dilakukan melalui transaksi over the counter 14
(OTC) jumlahnya hampir mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari total perdagangan bursa. 37
E. Metode Penelitian 1.
Fokus Penelitian a. Prinsip keterbukaan b. Perdagangan di luar bursa atau Over the Counter (OTC). 2. Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah data sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari: 38 a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 2. Peraturan Bapepam Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek. 3. Peraturan Bapepam Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek. 4. Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik.
37
http://web.bisnis.com/bursa/saham/1id48733.html, Akses 13 Maret 2008. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13. 38
15
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitiaan ini. c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: 1) Kamus Pasar Modal. 2) Kamus Inggris – Indonesia. 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mempelajari, mengkaji, dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. 4. Metode Pendekatan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. 5. Analisis Bahan Hukum Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitiaan ini adalah deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah langkah sebagai berikut: 16
a. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. b. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan. c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.
F. Kerangka Penulisan Bab 1 adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan kerangka penulisan. Bab 2 adalah tinjauan umum tentang pasar sekunder dan prinsip keterbukaan. Bab ini diawali dengan uraian tentang pasar sekunder yang berisi bagaimana pelaksananaan dan tahapan serta para pihak dalam perdagangan efek di pasar sekunder dan peran Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal. Pembahasan selanjutnya adalah tentang prinsip keterbukaan, di sini akan di uraikan tujuan dari diterapkannya prinsip keterbukaan dalam perdangangan efek, apa yang dimaksud dengan fakta materiel, fakta-fakta apa saja yang harus diinformasikan kepada masyarakat. Bab 3 berisi tentang permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, yaitu implementasi atau penerapan prinsip keterbukaan dalam perdagangan efek di luar bursa, disini akan diuraikan bagaimana prinsip keterbukaan 17
diimplementasikan dalam perdagangan saham di luar bursa. Selanjutnya dibahas dan dianalisis potensi pelanggaran prinsip keterbukaan dalam perdagangan efek di luar bursa, disini akan diuraikan potensi-potensi pelanggaran prinsip keterbukaaan seperti apa saja yang akan terjadi dalam perdagangan efek di luar bursa. Bab 4 adalah penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran.
18
