DAFTAR WAWANCARA TERKAIT DENGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPPKD) KABUPATEN LEBAK BANTEN
1. Bagaimana prosedur penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di DPPKD Kabupaten Lebak? 1. DPPKD melakukan perencanaan atau penganggaran target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang akan dicapai dalam satu tahun tertuang dalam APBD. 2. Setelah melakukan penganggaran, langkah yang di lakukan yaitu melakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali, yang merupakan tahapan resmi dalam peraturan daerah dimana pada triwulan kesatu diharapkan pencapaian target sebesar 15%, triwulan kedua 40%, triwulan ketiga 75%, dan triwulan keempat 100%. 3. Pihak DPPKD menganalisa data-data potensi pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Lebak, sepanjang para pengusaha atau badan yang melakukan proses galian pertambangan itu memiliki izin (legal), mereka berkewajiban untuk membayar pajak berdasarkan produksi yang terjual. 4. DPPKD mengeluarkan SJAP (Surat Jalan Angkutan Pertambangan) berbentuk karcis berjumlah 3 lembar. Di dalam karcis, terdapat nilai nominal pajak yang disesuaikan dengan tonase dan jenis kendaraan yang akan mengangkut galian tambang tersebut. 5. Para pengusaha membeli SJAP langsung ke kantor DPPKD sebagai tanda mereka telah membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam proses ini, pihak DPPKD sebelumnya melakukan wawancara terlebih dahulu dengan para pengusaha tambang mengenai jenis tambang yang akan dikelola, jenis dan
jumlah kendaraan yang akan dipakai untuk mengangkut, dan tonasenya untuk menentukan jenis karcis yang sesuai. 6. Setelah menerima uang pembayaran karcis dari pengusaha, pihak DPPKD mencatat ke dalam laporan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan per hari nya uang tersebut langsung disetorkan ke bank BJB. Bank BJB telah di percaya oleh Pemerintah Kabupaten Lebak untuk menyimpan uang daerah. 7. Pihak DPPKD membuat pos pemeriksaan SJAP di lapangan atau disebut juga Pos Pajak Daerah sebagai sistem pengendaliannya. Terdapat 3 penempatan Pos Pajak Daerah yaitu di daerah Jalupang, Citeras dan Kadu Agung dimana daerahdaerah tersebut merupakan titik arus keluar wilayah Kabupaten Lebak. 8. Para pengusaha yang telah membeli SJAP menyerahkan salah satu potongan karcis pada supir angkutan mereka yang kemudian akan diserahkan pada petugas pos pemeriksaan SJAP di lapangan saat beroperasi. 9. Setiap minggunya petugas SJAP melakukan evaluasi terhadap hasil penjaringan SJAP yang beredar di lapangan dan melaporkannya pada DPPKD. 10. DPPKD melakukan pencocokan dari hasil laporan evaluasi petugas pos dengan catatan yang ada diregister DPPKD saat para pengusaha tersebut membayar pajak. Apakah potongan karcis SJAP sesuai atau tidak sesuai dengan data yang ada di register kantor.
2. Apa saja hambatan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di DPPKD Kabupaten Lebak? 1. Terdapat perusahaan yang tidak aktif atau tidak berproduksi lagi dalam melakukan penambangan di daerah pertambangan Kabupaten Lebak.
2. Kondisi jalanan menuju daerah pertambangan yang rusak, biasanya ada perbaikan jalan dan terjadi penyetopan kepada seluruh angkutan pertambangan, sehingga perusahaan-perusahaan mengalami penurunan pengiriman bahan tambangnya. Contohnya di Citeras sedang ada perbaikan jalan, sehingga angkutan-angkutan pertambangan sulit untuk keluar dan masuk ke daerah pertambangan tersebut. 3. Cuaca buruk, seperti musim hujan biasanya kendaraan operasionalnya tidak bisa beroperasi. 4. Kendaraan operasional atau mesin pendukung penggalian tambangnya macet dan rusak sehingga perusahaan tersebut tidak bisa berproduksi, seperti yang terjadi di daerah Cimarga. 5. Berkurangnya potensi bahan tambang atau galian di daerah pertambangan. 6. Banyaknya pengemudi-pengemudi atau supir angkutan tambang yang kabur dari pengawasan pos pajak daerah.
3. Faktor apa saja yang membuat realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan bisa melebihi target? a) Adanya penemuan potensi-potensi galian tambang yang baru. b) Adanya tambahan galian dari pengusaha-pengusaha tambang. c) Naiknya tarif pajak dari 10% menjadi 15%. d) Evaluasi-evaluasi dan koordinasi oleh DPPKD dengan Dinas Pertambangan dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). e) Kendaraan-kendaraan yang terjaring di Pos Pemeriksaan SJAP lebih rapat dengan menambah petugas yang kompeten. f) Optimalisasi pos pajak daerah.
4. Pengendalian apa yang dilakukan oleh DPPKD agar tidak terjadi pemalsuan terhadap Surat Jalan Angkutan Pertambangan (SJAP) oleh para investor yang ingin melakukan pertambangan di wilayah pertambangan Kabupaten Lebak? Berikut adalah perbedaan karcis atau SJAP yang akan di pakai oleh pengusaha tambang untuk melakukan penggalian: Warna Karcis
Muatan
Jenis Kendaraan
Merah Muda
6 ton
Colt Diesel
Biru
4 dan 15 ton
Dump Truck
Kuning
20 ton
Tronton Besar
Hijau Muda
10 ton
Puso
Putih
4 ton
Colt Diesel
Setiap tahun warna karcis akan berubah, misalnya warna hujau muda untuk 4 ton dan warna yang lain untuk tarif yang lain, hal itu dilakukan untuk memudahkan pengendalian di DPPKD agar tidak terjadi kecurangan/pemalsuan SJAP yang dilakukan oleh para investor/perusahaan yang ingin melakukan pertambangan.
5. Apa fungsi Surat Jalan Angkutan Pertambangan (SJAP) dalam melakukan penambangan? Surat Jalan Angkutan Pertambangan (SJAP) terdiri dari tiga potongan karcis yang masing-masing diperuntukan bagi pengusaha satu potong dan dua potongan lainnya untuk supir yang mengangkut angkutan pertambangan, dimana salah satu potongannya itu akan diberikan pada petugas pos pemeriksaan SJAP di lapangan
sebagai bukti bahwa angkutan yang mereka bawa adalah bersifat legal dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Dan sisa potongan karcisnya akan dibawa supir selama perjalanan keluar daerah untuk berjaga-jaga, bilamana di perjalanan ada pemeriksaan lanjutan oleh pihak berwajib.
6. Apa dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan di DPPKD Kabupaten Lebak? Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Lebak adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Nilai pasar mineral bukan logam dan batuan adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat wilayah daerah yang bersangkutan.
7. Perusahaan tambang apa saja yang melakukan pertambangan di Kabupaten Lebak? 1. Perusahaan semen: PT Gamma, PT Siam, Tri Utama dan PT Pos Perdi. 2. Perusahaan pengolahan tambang emas: PT Multi Utama Kreasindo (MUK) dan PT Aneka Tambang. 3. Perusahaan tambang pasir: PT Cakrawala Semesta Alam 1 (CSA)
