EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BANTUL (Studi Kasus pada DPPKAD Kabupaten Bantul YOGYAKARTA) Penulis: Nina Yulianasari, SE.M.Sc
Abstract According Bantul Regency Regulation No. 08 Year 2010, Regional Tax is mandatory contribution to the region that are owed by the individual or entity that is enforceable under the law, by not getting rewarded directly and used for regional purposes for the greatest welfare of the people. This research is descriptive quantitative. The research object in Bantul. Effectiveness of Non Metallic Minerals Tax and rocks in Bantul can be considered to be very effective. It can be seen from the achievement of the targets set each year with an average effectiveness of 184.68% per year. Tax contributions nonmetallic minerals and rocks to the total tax revenue in Bantul area in 2008 to 2011 was an average of 2.76% per year. While the contribution of tax non-metallic minerals and rocks to the total revenue is the average of 0.52% per year. Keywords: Local Taxes, tax effectiveness.
A. Latar Belakang Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah yang didapat dari iuran wajib rakyat kepada negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah diberikan kewenangan seluas luasnya untuk mengelola asset daerahnya dalam merinci dan memungut pendapatan bagi daerahnya sendiri. Agar suatu daerah propinsi atau kabupaten dapat memberikan hasil atau pendapatan dapat dilakukan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diambil atau dipungut dari pajak dan retribusi. 1
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah 508,85 km2 dengan topografi sebagai dataran rendah dan lebih dari separonya adalah daerah perbukitan di bagian barat dan pada bagian selatan adalah daerah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun. Selain itu Kabupaten Bantul juga mempunyai keunggulan di sektor pertanian dan sumber daya alamnya. Bahan tambang yang ada meliputi pasir/kerikil, tanah liat, batu putih/batu gamping, kalsit, breksi, batu apung, mangaan, andesit, tras, bentonit, dan pasir besi. Melihat melimpahnya potensi pertambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bantul maka sebenarnya dari sektor ini diharapkan mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) lebih besar dari yang selama ini dicapai. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Kebanyakan dari mereka hanya melakukan penambangan tanpa melaksanakan kewajiban perpajakan. Potensi β potensi yang ada di Kabupaten Bantul seharusnya dapat dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Dari latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu: βEFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BANTULβ. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah mengenai: 1. Bagaimana efektifitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bantul selama 4 (empat) tahun terakhir?
2
2. Berapa besar kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul? 3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh aparatur pajak dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?
C. Landasan Teori 1. Definisi pajak Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr Rochmat Soemitro, SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2006). 2. Pajak Daerah Adapun jenis-jenis Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 2, jenis pajak daerah terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet. 3. Dasar Hukum Pajak Daerah 1. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 3. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 5. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
3
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul No. 52 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
2. Subjek dan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul No. 52 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasal 4, yang dimaksud sebagai Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Bantul. Sedangkan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: batu kapur, batu apung, batu hitam, batu putih, batu pecah, pasir dan batu, bentonit, granit, kalsit, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, tanah urug, tanah serap (fullers earth), tanah liat dan tras. Serta kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan. Dalam Peraturan Bupati Bantul No.52 Tahun 2010 pada pasal 3 ayat 3 menyebutkan, dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah: a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyatanyata
tidak
dimanfaatkan
4
secara
komersial,
seperti
kegiatan
pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel listrik atau telepon dan penanaman pipa air atau gas. b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial. 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak a. Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual dihitung dengan cara mengalikan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Berikut ini adalah tabel harga standar untuk setiap objek pajak mineral bukan logam dan batuan. Harga Standar Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan No
Objek Pajak
Harga/ π¦π
1
Batu kapur
Rp 8.000.00
2
Batu apung
Rp15.000.00
3
Batu hitam
Rp 6.000.00
4
Batu putih
Rp 6.000.00
5
Batu pecah
Rp 6.000.00
6
Pasir dan batu
Rp 6.000.00
7
Bentonit
Rp15.000.00
8
Granit
Rp12.000.00
9
Kalsit
Rp12.000.00
10
Pasir dan kerikil
Rp 6.000.00
11
Tanah urug
Rp 5.000.00
5
12
Pasir kuarsa
Rp 6.000.00
13
Tanah serap
Rp 6.000.00
14
Tanah liat
Rp13.000.00
15
Tras
Rp 5.000.00
b. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen). c. Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajak, dengan rumus sebagai sebagai berikut : Pajak terutang = Volume x Harga Standar x 25 % 4. Wilayah Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan atau pengolahan bahan galian bukan logam dan batuan. 5. Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Berdasarkan PERBUP Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasal 9 menyebutkan bahwa masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan takwim. Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
6. Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
6
Mengenai tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati No.52 Tahun 2010 adalah pemungutan pajak tidak boleh diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar sendiri pajak yang terutang atau berdasarkan surat ketetapan pajak. Untuk wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Dinas dibayar menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis atau nota perhitungan. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDBT). 7. Efektifitas dan Kontribusi Efektifitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu
pajak
dengan
tujuan
atau
target
yang
telah
ditetapkan
(Mardiasmo,2006). Rumus pengukuran efektifitas untuk pemungutan pajak adalah sebagai berikut: Efektifitas
=
ππππππ ππ π ππππππππππ πππππ π‘πππππ‘ ππππππππππ πππππ
x 100%
Dari pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Semakin besar rasio maka semakin efektif. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
690.900.327
Tahun
1996,
penentuan
tingkat
efektivitas
digolongkan ke dalam kategori sebagai berikut (Yuni Mariana, 2005):
7
a. Hasil perbandingan >100%
: Sangat Efektif.
b. Hasil perbandingan >80%-100%
: Efektif.
c. Hasil perbandingan <80%
: Tidak Efektif.
Sedangkan untuk dapat menghitung kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: ππππππ ππ π ππππππππππ πππππ
Kontribusi terhadap Pajak Daerah
= π‘ππ‘ππ ππππππππππ πππππ πππππβ x100%
Kontribusi terhadap PAD
=
ππππππ ππ π ππππππππππ πππππ π‘ππ‘ππ ππ΄π·
x 100%
D. Metodelogi Penelitian Sifat Penelitian
ini
merupakan
penelitian
deskriptif
karena
hanya
menggambarkan keadaan objek penelitian atau masalah yang ada dalam penelitian. Menurut Sugiono (2007) Analisis kuantitatif dalam suatu penelitian dapat didekati dari dua sudut pendekatan, yaitu analisis kuantitaf secara deskriptif dan analisis kuantitatif secara inferensial. Sesuai dengan namanya deskriptif hanya akan mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah di rekam melaui alat pengolahan
ukur
tersebut
kemudian
selanjutnya
diolah
dipaparkan
sesuai dalam
dengan bentuk
fungsiya.
Hasil
angka β angka
sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala tersebut.
E. Analisis dan Hasil 1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul sebagai suatu daerah otonomi, harus dapat menggali sumber-sumber keuangan secara optimal agar dapat menjalankan pemerintahan
8
dan melaksanakan pembangunan daerah secara mandiri. Salah satu sumber keuangan di Kabupaten Bantul adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini adalah tabel yang menyajikan PAD Kabupaten Bantul selama 4 (empat) tahun terakhir.
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2013 Pendapatan
2010
2011
Asli Daerah
(Rp)
Pajak Daerah
12.070.898.864
17,15
14.108.451.479
15,91
16.541.249.955
37.169.638.611
52,81
58.205.951.445
65,63
3.449.914.968
4,90
7.512.838.195
yang Sah
17.697.075.383
25,14
8.864.121.572
Total PAD
70.387.527.826
%
(Rp)
2012 %
(Rp)
2013 %
(Rp)
%
20,26
35.068.591.777
27,21
15.978.422.097
19,57
17.798.603.458
13,81
8,47
7.424.932.058
9,09
7.290.930.554
5,66
9,99
41.702.235.183
51,08
68.741.960.385
53,33
128.900.086.174
100
Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang
Dipisahkan Lain-lain
PAD
100
88.691.362.691
100
81.646.839.293
100
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bantul
2.
Pajak Daerah Kabupaten Bantul Pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bantul diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet dan pajak BPHTB. Kontribusi masing-masing pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut: 9
Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 sampai dengan 2013 Pajak
2010
2011
2012
2013
Daerah
(Rp)
%
(Rp)
%
(Rp)
%
(Rp)
%
P. Hotel
37.455.000
0,31
48.340.000
0,34
91.689.000
0,55
131.241.900
0,37
P. Restoran
149.261.025
1,24
188.874.430
1,34
393.816.400
2,38
1.522.413.345
4,34
P. Hiburan
77.380.700
0,64
91.851.050
0,65
149.914.202
0,91
222.246.988
0,63
P. Reklame
415.753.000
3,44
1.244.917.012
8,82
1.928.535.601
11,66
2.078.745.604
5,93
Jalan
10.834.709.060
89,76
12.138.890.000
86,04
13.523.963.363
81,76
14.830.420.831
42,29
P. MBLB
543.959.061
4,51
378.934.486
2,69
428.649.389
2,59
445.485.716
1,27
P. Parkir
12.381.000
0,10
16.644.500
0,12
24.682.000
0,15
30.675.000
0,09
P. Air Tanah
-
-
-
-
-
-
128.349.465
0,37
2.050.000
0,01
P. Penerangan
P.
Sarang
Burung Wallet
-
-
-
-
-
-
BPHTB
-
-
-
-
-
-
15.676.962.927
44,70
12.070.898.846
100
14.108.451.478
100
16.541.249.955
100
35.068.591.776
100
Total Pajak Daerah
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bantul
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan setiap tahunnya masing-masing penerimaan pendapatan pajak mengalami kenaikkan, kecuali pada pajak mineral bukan logam dan batuan yang setiap tahunnya tidak selalu naik. Pada tahun 2013 masuk 3 (tiga) pungutan pajak baru yaitu pajak air tanah, pajak sarang burung wallet dan BPHTB yang berpengaruh besar terhadap penerimaan pendapatan pajak daerah. Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2013 meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
10
3. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah maupun pendapatan asli daerah yaitu dengan menggunakan analisis rasio. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan besarnya kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah: Data Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2013
Pajak MBLB
Pajak Daerah
PAD
(Rp)
(Rp)
(Rp)
2010
543.959.061
12.070.898.864
2011
378.934.486
2012 2013
Tahun
Kontribusi
Pajak
MBLB Pajak
PAD
Daerah (%)
(%)
70.387.527.826
4,51
0,77
14.108.451.479
88.691.362.690
2,69
0,43
428.649.389
16.541.249.955
81.646.839.293
2,59
0,53
445.485.716
35.068.591.777
128.900.086.173 1,27
0,35
2,76
0,52
Rata-rata Kontribusi Pajak MBLB Sumber: DPPKAD Kabupaten Bantul
4. Analisis Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan a. Target Pajak Cara menentukan target pajak di Kabupaten Bantul yaitu berdasarkan pada prediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa mendatang yang memiliki dampak langsung terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta melihat dari rata-rata penerimaan pajak daerah pada periode sebelumnya.
11
Prediksi tersebut juga melihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merujuk pada kegiatan pembangunan fisik infrastruktur daerah Kabupaten Bantul. Target dapat ditetapkan naik dari tahun sebelumnya atau minimal sama dengan
tahun sebelumnya
tergantung dari prediksi yang telah dilakukan. Berikut ini disajikan tabel data target pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bantul selama 4 (empat) ahun terakhir:
Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bantul Tahun 2010-2013 Tahun
Target (Rp)
2010
150,000,000
2011
300,000,000
2012
350,000,000
2013
350,000,000
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bantul
b. Efektivitas Pajak Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan perbandingan antara hasil pungutan pajak terhadap target. Yang dimaksud dengan hasil pungutan adalah realisasi dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan. Semakin besar realisasi penerimaan pajak yang didapat dari target yang telah ditetapkan
12
berarti pungutan pajak tersebut adalah sangat efektif. Efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dilihat pada tabel berikut:
Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bantul Tahun 2010-2013 Tahun Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Efektifitas (%)
Keterangan
2010
150.000.000
543.959.061
362,64
Sangat Efektif
2011
300.000.000
378.934.486
126,31
Sangat Efektif
2012
350.000.000
428.649.389
122,47
Sangat Efektif
2013
350.000.000
445.485.716
127,28
Sangat Efektif
184,68
Sangat Efektif
Rata-rata Sumber: DPPKAD Kabupaten Bantul
5. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul, dengan adanya tiga system tersebut dinilai sudah cukup baik. Namun tetap saja masih banyak kendala-kendala yang ditemukan pada praktek di lapangan. Kendala tersebut merupakan faktor penghambat bagi peningkatan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh aparatur pajak antara lain: 1) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak. Bagi sebagian besar wajib pajak, membayar pajak adalah suatu beban. Padahal dengan membayar pajak kita juga dapat menikmati hasil pembangunan untuk kepentingan umum walaupun dampak yang kita rasakan tidak secara langsung.
13
2) Banyaknya para penambang liar atau penambang yang tidak berijin. Sebagian besar penambang liar ini adalah masyarakat sekitar yang bermukim di sekitar area pertambangan dan tidak ada tindakan yang tegas dari pemerintah daerah untuk menertibkan para penambang liar tersebut. F. Kesimpulan dan Saran Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Efektifitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bantul dapat dinilai sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian dari target yang telah ditetapkan setiap tahun dengan efektifitas rata-rata sebesar 184,68% per tahun. 2. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap total penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2008 sampai dengan 2011 adalah rata-rata sebesar 2,76% per tahun. Sedangkan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap total Pendapatan Asli Daerah adalah rata-rata sebesar 0,52% per tahun. 3. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurang optimalnya pendapatan pajak tersebut. Kendala tersebut antara lain banyaknya para penambang liar yang tidak berijin dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dinilai masih rendah.
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengemukakan beberapa saran yang diharapkan mampu untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerinta Kabupaten Bantul dalam mengambil kebijakan maupun untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, yaitu sebagai berikut:
14
1. Untuk dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, hendaknya DPPKAD melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat serta selalu memberikan informasi terbaru mengenai peraturan-peraturan tentang pemugutan pajak mineral bukan logam dan batuan. 2. Harus lebih meningkatkan kinerja agar penerimaan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan naik sehingga kontribusinya terhadap pajak daerah maupun pendapatan asli daerah menjadi lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. 3. Disamping upaya meningkatkan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan, pemerintah daerah juga harus melakukan upaya untuk memperbaharui lokasi yang rusak akibat dari kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Devas, Nick.al., 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia. Mahmudi, 2007, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta:UPP STIM YKPN. Mardiasmo, 2006, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi. Munawir, H.S., 1997, Perpajakan, Yogyakarta: Liberty. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2010, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011, Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010, Tentang Pajak Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011, Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007
15
Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Waluyo, 2006, Perpajakan, Edisi Satu, Jakarta: Salemba Empat. Yuni Mariana, 2005, Analisis Kontribusi Pajak Parkir Pada Dispenda Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, Skripsi
16
