DAFTAR PUSTAKA
JURNAL : Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,( Bandung, Universitas Parahyangan, 2000). Kustadi, Pengembangan Hukum Tata Ruang dan Prospeknya di Masa Mendatang. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. 2011. Sherlock H. Lekipiouw, Model Penataan Ruang Laut Daerah Berdasarkan Integrated Coastal Management Sebagai Acuan Penyusunan Penataan Ruang Laut Pada Wilayah Kepulauan, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010. BUKU-BUKU : Adisasmita, Rahardjo. 2012. Analisis Tata Ruang Pembangunan, Cetakan I. Yogyakarta : Graha Ilmu. Andi Mappetahang Fatwa. 2009. Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara. Anggriani, Jum. 2012. Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : Graha Ilmu. Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perihal Undang-Undang, Jakarta Konstitusi Pers. Ernan Rustiadi, dkk. 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
101
Hermit, Herman. 2008. Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang (UU Nomor 26 Tahun 2007), Bandung : Mandar Maju. Indrati S, Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya (Buku 2), Kanisius. Indrayana, Denny. 2008. Negara Antara Ada dan Tiada, Jakarta: PT. Kompas Media Antara. Indroharto. 1994. Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung : Citra Aditya Bakti. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2007. Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Bandung : Nuansa. Marzuki, Peter Mahmud. 2006. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Mirsa, Rinaldi. 2012., Elemen Tata Ruang Kota. Cetakan I. Yogyakarta : Graha Ilmu. Muhammad Sukri Subki dan Djumadi, Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak. 2007. Jakarta : PT Gramedia. Muschsin, Imam Koeswahyono. 2008. Aspek kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang. Jakarta : Sinar Grafika. R.Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika. Ridwan, H.R. 2002. Hukum Administrasi Negara. Cetakan I. Yogyakarta : UII Press. Robert J. Kodoatie dan Roestam Syarief, Tata Ruang Air. 1994. Yogyakarta : Andi.
102
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : UUD 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa tengah Tahun 2009-2029
103
Peraturan Presiden Nomor.13 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan infrastruktur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. INTERNET : http://www.esdm.go.id/berita/39-listrik/3380-antisipasi-peningkatan-kebutuhan-pln-segeraproses-pltu-jawa-tengah.html. http://www.pln.co.id/?p=3878. 3 September 2012. http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-17329-2107100052-Chapter1.pdf
http://www.scribd.com/doc/89927719/Ops-PLTU-PrajabS1-D3.
http://www.scribd.com/doc/93122161/Pengolahan-Air-Di-PLTU
http://green.kompasiana.com/polusi/2012/07/01/dilema-dalam-untung-vs-rugi-pltu-tj-jati-bjepara/ http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/10/02/98073/PLTU-BatangPenuhi-Kebutuhan-Listrik-di-Jawa
104
http://www.jatengprov.go.id/?mid=wartadaera&document_srl=23145&listStyle=webzine&so rt_index=regdate&order_type=desc http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&i d_beritacetak=180119 http://sitr.jatimprov.go.id/dokumen/Sosialisasi%20RTRWP%20Jawa%20Timur/Penyusunan %20Rencana%20Rinci%20Sebagai%20Tindak%20Lanjut%20Penataan%20Ruang%20 Provinsi%20dan%20KabupatenKota.pdf TESIS : Ni Nyoman Mariadi. 2011. “Kewenangan Pemerintah dalam Menetapkan Penguasaan dan Pemilikan Luas Tanah Pertanian. Tesis. Denpasar: Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
MAKALAH DALAM SEMINAR : A. Hermanto Dardak, Pemanfaatan Lahan Berbasis Rencana Tata Ruang sebagai Upaya Perwujudan Ruang Hidup yang Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan dalam Seminar Nasional “Save Our Land” for The Better Environment, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 10 Desember 2005.
PENDAPAT HUKUM : Adji Samekto, dkk, Pendapat hukum Rencana Perubahan dari KKLD menjadi Taman Pesisir. Semarang 4 Mei 2012.
105
