DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Amirudin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, jakarta Arief, Barda Nawawi, 1996, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang. _________________, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Semarang __________________,2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta Crouch, Harold 1999, Militer dan Poltik Di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Djaja, Ermansyah Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Gillissen, John & Gorle, Frits 2005, Sejarah Hukum : Suatu Pengantar, refika Aditama, Bandung. Hutabarat, Ramly 1985, Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia, Ghalia, Jakarta Marjoto, 1958,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara Serta Komentar-komentarnya, Politea, Bogor. Marzuki,Peter Mahmud 2005, Penelitian Hukum, kencana, Jakarta. Moelyatno Tanpa tahun, Asas-asas Hukum Pidana, Tebitan Seksi Hukum Pidana, Mahfud MD, Moh. 2009, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. Fajar N.D., Mukti dan Ahmad,Yulianto 2010, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif &Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Muhammad Fajrul Falaakh dkk, 2001, Implikasi Reposisi TNI-Polri Di Bidang Hukum, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta Prajurit, Buku Saku, Edisi Maret 2006, Mabes TNI Badan Pembina Hukum. Radhie,Teuku Mohammad 1973, Pembaharuan dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Prisma, jakarta. Rahardjo, Satjipto 1991, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Salam, Moch. Faisal 1994, Peradilan Militer Indonesia, Mandar Maju, Bandung, ________________, 2006, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung Sianturi,S.R. 1985, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Alumni, Jakarta. Soegiri, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia, CV Indra Djaja, jakarta. Soekanto, Soerjono 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Press, Jakarta. Soekanto,Soerjono, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali pers, Jakarta. Soekanto, Soerjono dan Mamudji,Sri 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, jakarta. SoekantoSoerjono dan PurbacarakaPurnadi,1977, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya, Jakarta. Soemitro, Rony Hanitijo 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia, Jakarta. Sunggono, Bambang 2007, metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, jakarta. B. Undang-Undang Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran dan Fungsi TNI dan Polri Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin prajurit ABRI Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. C. KaryaIlmiah Edy,S.Sarwo “Bekerjanya Peradilan Militer”, Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1999. Gunarto, Marcus Priyo “Redefinsi Perbuatan Pidana Pada Peradilan Militer” Makalah, kerja sama FH-UGM dan OTI-USAID, Yogyakarta, 2000. Harkrisnowo,Harkristuti“Redefenisi Tindak Pidana Dalam Lingkup Peradilan Militer” Makalahkerja sama FH-UGM dan OTIUSAID, Yogyakarta, 2000. Sudiyono,Paul “Kemandirian Penegak Hukum Militer dalam Sistem Hukum Indonesia”,Makalah, 2012. D. ArtikelJurnal Dwiyono, “ TNI Diadili di Peradilan Umum. Siapa Takut ? “, Forum Hukum Volume: 3, 2006 Falaakh,
Mohammad Fajrul “Sistem Peradilan Bagi Polisi dan Militer”,jurnal Hukum, Universtias Gajah Mada, yogyakarta, 2001
Barisan , Majalah Bukit “ Tahun Pengabdian Kodam I”, 2009 Pembaharuan, Suara “Pengadaan alutsista TNI harus transparan”,jakarta, 31 maret 2002
Hukum, Info singkatVol. V, No. 18/II/P3DI,2013 Kontras, “TNI diujung Titik Balik” Laporan KontraS soal TNI Catatan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dalam rangka memperingati HUT TNI ke-68.Jakarta, 2013.
E. Internet Hendardi, “Peradilan Militer Tidak Akuntabel, Penyerang LP Cebongan Harus Diadili Di Peradilan Umum”,Suara Pembaruan.com http://suarapembaruan.com/ TNI-Pelaku-Pidana-UmumJangan-Lagi-Diadil-di-Pengadilan-Militer, 5 April2013, diakses pada 28 oktober 2013. Jaringan News “TNI pelaku pidana umum jangan lagi diadili di pengadilan militer”, http://jaringannews.com/TNI-pelaku-pidana-umumjangan-diadili-di-pengadilan-militer.jaringan news Online.htm Jurnas “Hukuman Peradilan Militer Bisa Lebih Berat “http://www.jurnas.com/news/87811/Hukuman_Peradilan_M iliter_Bisa_Lebih_Berat/1/Nasional/Politik-Keamanan, diakses 27 November kata,Istilah” Defenisi Tentara”, Istilahkata.com/tentara.html, diakses pada tanggal 1 November 2013 Kodim 0601,“Sejarah TNI”, http://www.kodim0601pandeglang.com/sejarah.html, diakses pada tanggal 1 November 2013. Media Indonesia, “Jangan Ragu Bidik Tni”, http://mediaIndonesia.com/DPR KPK Jangan Ragu Bidik TNI Indonesia Media Online.htm 5 oktober 2012 diakses 28 Oktober 2013. Indonesia,Tentara Nasional”Sejarah TNI”,http://www.tni.mil.id/pages-10sejarah-tni.html, diakses pada tanggal 1 November 2013 TNI Angkatan Darat ,Sejarah http://www.tniad.mil.id/index.php/profil http://www.tniad.mil.id/index.php/profil/sejarah TNI,Puspen”Peran, Fungsi, dan Tugas Tni”,www.tni.mil.id, diakses pada tanggal 1 November 2013.
Wikipedia,”SejarahTentara NasionalIndonesia”,http://id.wikipedia.org/Sejarah_Tentara_ Nasional Indonesia,diakses pada tanggal 1 November 2013.
