DAFTAR PUSTAKA
Agus H. Pramono. (2002). Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tesis S2 Tidak di Publikasikan. Malang: Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya. Anthony Govindarajan. (2005). Sistem Pengendalian Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.
Bambang Yudono. (2002). Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan PemerintahDaerah,http://www.bangda.depdagri.go.id./jurnal/jendela/jendel a3.htm.
Bazwir Revrisond. (1999). Akutansi Pemerintah Indonesia Edisi Tiga. Jogjakarta: BPFE.
Budi S. Purnomo. (2009). Obligasi Daerah Alternatif Investasi Masyarakat dan Sumber Bagi Pemerintah Daerah. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Candra Mulyana. (2010). ”Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Variabel Moderating Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat”. Skripsi. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
Deddi Nordiawan. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Duwi Priyatno. (2009). Belajar Olah Data dengan SPSS 17. Yogyakarta: Andi.
Ellwood, Sheila. (1993). Parish and Town Councils: Financial Accountability and Managemant, Local Government Studies. VOL 19, pp 368-386.
Husein Umar. (2008). Desain Penelitian Akuantansi Keperilakuan. Jakarta: PT Grafindo Perkasa.
149
150
Indra Bastian. (2005). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Indriantoro, Nur.dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi I. Yogyakarta: BPFE. Isail Mohamad dkk. (2004). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Edisi ke dua. Melalui http: www.lan.go.id
_____Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang pokokpokok kebijakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah
Isma Coryata. (2007). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Aanggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium. Universitas Bengkulu.
_____Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Kompas. (2011). Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Daerah. [Online]. Tersedia http://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?p=show_detail&id=3393 [8 Ferbruari 2011].
KSAP. (2006). Training of Trainers Standar Akuntansi Pemerintahan. Mahmudi. (2011). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Mardiasmo. (2001). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mardiasmo. (2004). Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara. Media Akuntansi 39/April/Tahun XI/2004, Hal 12.
151
Mustopadidjaja. (2003). Peran Aparatur Pengawasan Dalam Mencegah KKN, Beberapa Implikasi Pendekatan TQM. Inspektorat Jenderal Pengawasan , Departemen Perikanan dan Kelautan . 16 September.
Nana Sudjana. (1995). Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: Rosdakarya.
Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (1999). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE
Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi I. Yogyakarta: BPFE. Pelabuhantau Online. (2011). Lemahnya Pemgawasan. [Online]. Tersedia http://palabuhanratuonline.wordpress.com/2011/03/04/atap-sdn-lebaknangka-ambruk/ [4 Maret 2011]. _____Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
_____Peraturan Pemerintah. Nomor. 105/ 2000 yang telah berganti menjadi 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.
Peter Salim dan Yenny Salim. (1999). Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Modern English Press.
Rachmat. (2010). Akuntansi Pemerintahan. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Raharjo Adisasmita (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Riduwan dan Engkos, Achmad Kuncoro. (2008). Metode dan Teknik menyusun Tesis. Bandung: Alfabeta.
152
Rima Rosseptalia. (2006). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Angaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
Rini Andriani. (2002). Pengaruh Pengetahuan dan RPPS terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Anggaran (studi kasus pada PDRD seprovinsi Bengkulu). Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Uiversitas Gajah Mada
RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi (2009) [Online]. Tersedia http://bappeda.kabupatensukabumi.go.id/index2.php?option=com_docman& task=doc_view&gid=11&Itemid=5 [15 September 2011].
Simson, Warimon, Imam Ghozali, dan Mohammad Nazir. (2007) Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi.
Sintawati. (2008). Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Timbulnya Senjangan Anggaran pada Penganggaran Partisipatif (studi kasus pada PT.Pupuk Kujang). Skripsi. Bandung: Universitas Padjajaran.
Sudjana (2001). Statistika untuk Ekonomi dan Niaga. Bandung: TARSITO
Suharsimi, Arikunto (2006). Prosedur penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
Suharyadi dan Purwanto. (2004). Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono.(2007). Statistik untuk Penelitian. Bandung: ALFABETA.
Sulaiman Anwar. (2000). Pengantar Keuangan Negara dan Daerah. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara RI.
153
Sulistoni G. (2003) Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan. Nusa Tenggara Barat: SOMASI
Suliyanto. (2005). Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran. Bogor: Ghalia Indonesia.
Sopanah. (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
Toni, Irwana. (2010). “Pengaruh Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
_____Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD.
_____Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaga Legislatif Daerah.
_____Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Werimon, Simson. (2005). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. Artikel. Simposium Nasional Hasil Penelitian Akuntansi 10. Makasar.
Winarna Jaka dan Murni. (2007). Pengaruh Personal Background, Polotical Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Artikel. Simposium Nasional Hasil Penelitian Akuntansi 10, Makasar.
