DAFTAR PUSTAKA Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta. Amrah Muslimin, 1985, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung. Arifien Sutrisno, Sikap Tindak Administrasi Negara Menurut Hukum yang Menimbulkan Kerugian dalam Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta. Azhary Tahir, 1922, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta. __________, 1995, Negara Hukum Indonesia, Anallisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya, Universitas Indonesia, Jakarta. Bachsan Mustafa, 1990, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Bagir Manan, 2007, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), Mahkamah Agung RI, Jakarta. Basu Swastha D.H., 1985, Asas-Asas Manajemen Modern, Liberty, Yogyakarta. C.S.T. Kansil, 1979, Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia, Pradnya Paramitha, Jakarta. Darwan Prinst, 1995, Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Enny Agustina, 2014, Ringkasan Disertasi Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem PTUN, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Eny Kusdarini, 2011, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, UNY Press, Yogyakarta. Esmi Warasih, 2011, Pranata Hukum Sebuah Telah Sosiologis, cetakan kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Frans Magnis Suseno, 1995, Kuasa dan Moral, Gramedia, Jakarta.
F.A.M. Stroink, 2006, Pemahaman tentang Dekonsentrasi, PT. Refika Aditama, Bandung. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Kementrian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi. Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Irfan Fachrudin, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Edisi Pertama, P.T. Alumni, Bandung Jamal Wiwoho, 2013, Negara Hukum dan Demokrasi, Universitas Sebelas Maret Kahar Mansyur, 1985, Membina Moral dan Akhlaq, Kalam Mulia, Jakarta. Kuntjoro Purbopranoto, 1981, Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia, Binacipta, Bandung. Marbun, S.F., 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Liberty, Yogyakarta. ___________, 2001, “Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Cetakan I, UII Press, Yogyakarta. ___________, 2004, Hubungan Fungsional Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Administrasi Negara. Marbun S.F. dan Moh. Mahfud MD, 2006, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta. Maria S.W., Soemardjono, 2011, Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum, Program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mifta Thoha, 2012, Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia, Mata Pena Institute, Yogyakarta. Miriam Budiardjo, 1982, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta. Muchsan, 1981, Beberapa Catatan Tentang Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta. ________, 1988, Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil, cetakan kedua, Liberty, Yogyakarta.
________, 1999, Perwujudan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa dalam Negara Kesejahteran, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. ___________, 2000, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta. ____________,2007, Sistem Pengawasan Terhadap Pemerintah Dan PTUN, Liberty: Yogyakarta .
Perbuatan
Aparat
Muchsin dan Fadilah Putra , 2002, Hukum dan Kebijakan Publik, Averroes Press, Malang. Moh. Mahfud,1988, Hukum Kepegawaian Indonesia, Liberty, Yogyakarta. ___________, 1999, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta.
Gama Media,
___________, 2000, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia Revisi), Penerbit Renaka Cipta, Jakarta.
(Edisi
Muhtarom H.R., 2008, Teori Keadilan dan Implementasi Dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana, kajian dari Perspektif Sejarah Hukum, Wahid Hasyim University Press, Semarang. Muji Estiningsih,2005, Fungsi Pengawasan DPRD (Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang bersih dan Berwibawa) Edisi Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Munir Fuady, 2007, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor. M. Suparno, 1992, Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangs, PT. Purel Mundial, Jakarta. M. Yahya Harahap, 2008, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta. Ni’matul Huda, 2010, Ilmu Negara Hukum, Cetakan II, Rajawali Press, Jakarta. Nuktoh Arfawie Kurde, 2005, Telaah Kritis Teori Negara Hukum; Konstitusi & Demokrasi, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Padmo Wahjo,1982, Negara Republik Indonesia, Jakarta, Rajawali Press.
Paulus E. Lotulung, 1993, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Citra Adiyta Bakti, Bandung. Philipus M. Hadjon., 1987 , Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia : Sebuah Study tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan Dalam Lingkup Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT. Bina Ilmu, Surabaya. ___________, 2007, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Edisi Khusus, Peradaban, Surabaya. Ridwan, H.R., 2003, Hukum Administrasi Negara,UII Press, Yogyakarta. ___________, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta. ___________, 2009, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, FH UII Press, Yogyakarta. Rochmat Soemitro, 1987, Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Eresco, Bandung. Rozali
Abdullah, 2005, Persada, Jakarta.
Hukum Acara Peradilan TUN, Raja Grafindo
Sibuea, Hotma P., 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik, Erlangga, Jakarta. Sri Hartini, dkk, 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan, PT. Gramedia Widiarsana Indonesia, Jakarta. Sastra Djatmika dan Marsono, 1979, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Mata Pena Institute, Yogyakarta. ___________, 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan, Jakarta. Sastro Djatmiko, 1990, Hukum Kepegawaian di Indonesia , Djambatan, Jakarta. Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung. Siagian, Sondang P., 1985, Administasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta. Siringoringo, dkk, 2011, Menjawab Permasalahan Teori dan praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Ghalia Indonesia, Bogor.
Siti Soetami, 2005, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT Refika Aditama, Jakarta. Situmorang, Viktor M. dan Yusuf Juhir, 1994, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Slamet Sutrisno, 2006, Filsafat dan Ideologi Pancasila, Yogyakarta. Soegeng Prijordaminto, 1993, Sengketa Kepegawaian Sebagai bagian dari sengketa Tata usaha negara, PT. Pradya Paramita, Jakarta. Sudarga Gautama, 1973, Pengertian tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung. Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta.
Liberty,
Sujamto, 1986, Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta. Soemitro, 1999, Metode Penelitian Hukum dan Jumimetri, Balai Aksara, Cetakan II,Yogyakarta. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, “Penelitian Hukum Normatif suatu Tinajuan Singkat”, Jakarta: Raja Grafindo Persada. ___________, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Thalhah H.M. & Malian Sobirin, 2011, Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia, Cetakan I, Total Media, Yogyakarta. Utrecht, 1986, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya. Yusril Ihza Mahendra, 1996, Dinamika Tata Negara Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta. W.F. Prins dan R Kosim Adisapoetra, 1983, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta Willibrordus Riawan Tjandra, 2009, “Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih Dan Berwibawa (Clean And Strong Government)”, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Yos Johan Utama, 2008, Membangun Peradilan Tata Usaha Negara yang Berwibawa, Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar,Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5210.
Jurnal : Aritonang, Dinoroy, 2010, Peranan dan Fungsi PTUN dalam Mewujjudkan Pemerintahan yang Baik, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume VII, No. 4 Desember 2010. Ridwan, “Memunculkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik: Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.26 No. 2, April 2008. Yos Johan Utama, Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Akses Warga Negara Untuk Mendapatkan Keadilan dalam Perkara Administrasi Negara, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1 Maret 2007. Internet : H. Ujang Abdullah SH. M. SI, Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia, http://www.ptun.palembang.go.id/upload_data/KOMPETENSI%20PTUN. pdf diakses tanggal 27 Desember 2014 pukul 22.30.
