147
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Agustina, Rosa, et.al, 2012, Hukum Perikatan (Law of Obligations), Pustaka Larasan, Denpasar Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Ashsofa, Burhan, 2004, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta Emirzon, Joni, 2000, Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai (Appraisal Company), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta H.S., Salim, 2011, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta Kerlinger, Fred N., 1996, Asas-Asas Penelitian Behavioral, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta Marsoem, Sudjarwo, Wahyono Adi, dan Pieter G. Manoppo, 2015, Pedoman Lengkap Ganti Untung Pengadaan Tanah Memetakan Solusi Strategis Pengembangan Infrastruktur di Indonesia, Penerbit Renebook, Jakarta Miru, Ahmadi, 2008, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Purwosusilo, 2014, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Prenadamedia Group, Jakarta Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong, 2004, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
148
Sudjito, et.al, 2012, Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan dan Pendayagunaan Tanah, serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta Sumardjono, Maria S.W., 2001, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta ___________, 2009, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta ____________, 2015, Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia dari Keputusan Presiden sampai Undang-undang, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta Sunggono, Bambang, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Sutedi, Adrian, 2007, Impelementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Sinar Grafika, Jakarta Tim Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional tentang Perencanaan Hukum Bidang Pertanahan, 2009, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pertanahan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta
B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek voor Indonesie) diumumkan dengan Maklumat tanggal 30 April 1847, S. 1847-23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
149
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
150
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 719) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648) Standar Penilaian Indonesia 101 (SPI 101) Nilai Pasar sebagai Dasar Penilaian Standar Penilaian Indonesia 102 (SPI 102) Dasar Penilaian Selain Nilai Pasar Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) Penilaian terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Petunjuk Teknis Standar Penilaian Indonesia 306 (Juknis SPI 306) C. Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus Hukum Ekonomi
151
D. Internet Anonim, 2016, “Tim Appraisal Siap Hadapi Gugatan Warga Lamteng”, http://kupastuntas.co/berita-tim-appraisal-siap-hadapi-gugatan-warga-lamteng.html, diakses pada tanggal 13 April 2016 pukul 22.00 WIB Gautama, Wakos, 2016, “Uang Ganti Rugi Tidak Sesuai, Warga Lamteng Gugat Panitia Jalan Tol Trans Sumatera”, http://lampung.tribunnews.com/2016/04/12/uangganti-rugi-tidak-sesuai-warga-lamteng-gugat-panitia-jalan-tol-trans-sumatera, diakses pada tanggal 13 April 2016 pukul 22.10 WIB
