DAFTAR PUSTAKA
1. Abdulharis, R., K. Sarah, S. Hendriatiningsih, dan A. Hernandi. 2007. The Initial Model of Integration of the Customary Land Tenure System into the Indonesian Land Tenure System: the Case of Kasepuhan Ciptagelar, West Java, Indonesia, pada proceeding FIG Working week 2007, Hongkong, May 13-17
2. Abdulharis, R., K. Sarah, S. Hendriatiningsih, dan A. Hernandi. 2007, J. Zevenbergen. 2007. Identification of the Customary Area and Land Parcelling thereon in order to Strengthen the Legal Assurance of the Customary Land toward the Sustainable Development: The Case of Kasepuhan Banten Kidul, Indonesia. Bandung, Indonesia
3. Artawilaga, R. Rustandi. 1960. Hukum Agraria Indonesia dalam Teori dan Praktek. Dalam Interaksi Hukum Adat dengan Kepemilikan dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia. Asep Iman Budiman. Institut Teknologi Bandung.
4. Dale, P. F. dan Mclaughlin, J. D. 1999. Land Administration. Oxford University Press. New York, USA
5. Kantor Pariwisata Seni Pemuda dan Olahraga. 2007, Hukum Adat Tanah Tungkal Serambi Jambi. (http://www.pemkab-tanjungjabungbarat.go.id, diakses pada 26 Oktober 2007)
6. Karma. 2007. Komunikasi Pribadi. Kasepuhan Ciptagelar. Sirnaresmi. Sukabumi
7. Kuntari, R. dan R. Badil, Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul. (http://www.kompas.com, diakses pada 17 Februari 2007)
42
8. Kusmara. 2007. Komunikasi Pribadi. Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Parungkuda. Sukabumi
9. Muhammad, B. 2000. Pokok-pokok Hukum Adat. PT Pradnya Paramita. Jakarta, Indonesia
10. Republik Indonesia. 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasal 1. Sekretariat Negara. Jakarta
11. Republik Indonesia. 1960, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria. Sekretariat Negara. Jakarta
12. Radi. 2007. Komunikasi Pribadi. Kasepuhan Ciptagelar. Sirnaresmi. Sukabumi
13. Sehabudin, A. 2001. Aspek Geodetik Dalam Penegasan Batas Darat Antar Wilayah Propinsi. Tugas Akhir Sarjana Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia
14. Sucipta, E. 2007. Komunikasi Pribadi. Kasepuhan Ciptagelar. Sirnasresmi. Sukabumi
15. Sudiyat, I. 1978. Asas – asas Hukum Adat. Liberty. Yogyakarta, Indonesia
16. Supomo. 1947. Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari, Makalah Disajikan Pada Pidato Dies I Perguruan Tinggi Gadjah Mada Yogyakarta tanggal 2 April 1947. Dalam: Asas-asas Hukum Adat. I. Sudiyat. 1978. Liberty. Yogyakarta, Indonesia. hal 8-9
43
17. Upat. 2007. Komunikasi Pribadi. Kasepuhan Ciptagelar. Sirnaresmi. Sukabumi
18. Vollenhoven, mr C. van. 1904-1933. Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie. 3 jilid; Leiden: E. J. Brill. Dalam: Asas-asas Hukum Adat. I. Sudiyat. 1978. Liberty. Yogyakarta, Indonesia.
44
LAMPIRAN – LAMPIRAN
45
HASIL WAWANCARA
I. Hasil wawancara di kampung Nangerang (Desa Sirnarasa):
Narasumber : Pak Muchtar (Ketua RT) •
Apakah di Kampung Nangerang masih termasuk dalam Kasepuhan Ciptagelar?
Kampung Nangerang masih termasuk dalam Kasepuhan Ciptagelar, tetapi sudah sedikit memudar mungkin bisa dikarenakan adanya modernisasi atau pengaruh dari luar yang membuat aturan adat di daerah tersebut sedikit berbeda. •
Apa saja aturan – aturan dalam mengguanakan sebidang tanah?
Tidak boleh menempati lokasi – lokasi yang dilarang, seperti : Lemah gunting, sirah cai, dan pamatangan •
Apa yang dijadikan batas tanah (rumah)?
Yang dijadikan batas tanah (rumah) yaitu pohon hanjuang •
Mengapa menggunakan pohon hanjuang sebagai batas?
Karena pohon Hanjuang batangnya tegak, tidak terlalu besar, dan jika sudah ditebang maka suatu saat pasti akan tumbuh kembali. •
Bagaimana dengan batas sawah, apakah ada batasnya juga?
Batas sawah yaitu berupa pematang sawah. •
Apakah tanah di kampung Nagerang sudah ada yang bersertifikat?
Ada beberapa warga yang sudah memilki sertifikat •
Apakah bapak Muhtar juga mempunyai sertifikat?
Rumah saya tidak bersertifikat, tetapi sudah memiliki blangko
46
•
Untuk apa blangko tersebut?
Blangko merupakan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) •
Kepada siapa warga mengajukan untuk pembuatan sertifikat atau mendapatkan blangko?
Semua urusan tersebut diserahkan pada Kepala desa •
Apakah kampung Nangerang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)
Kampung Nangerang bukan termasuk kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak karena masih di luar batas kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak •
Apa bukti bahwa Kampung Nangerang bukan termasuk kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak?
Ada patok TNGHS yang berada di Kampung ini. Patok tersebut merupakan batas kawasan TNGHS. •
Apakah patok tersebut masih ada?
Patok tersebut sudah hilang, karena dihancurkan warga untuk diambil besinya.
Narasumber : Pak Karma Haryono (Kepala Desa Sirnarasa) •
Apakah benar Kampung Nangerang bukan termasuk kawasan TNGHS?
Kampung Nangerang merupakan bagian dari Desa Sirnarasa. Dua pertiga (2/3) bagian dari Desa Sirnarasa berada di dalam kawasan TNGHS, dan Sepertiga (1/3) nya berada di luar kawasan TNGHS. Kampung Nangerang termasuk dalam bagian yang sepertiga tersebut yang memang berada di luar kawasan TNGHS. •
Apakah memang benar sudah ada kepemilikan sertifikat dan adanya bukti pembayaran pajak berupa blangko?
47
Untuk bagian sepertiga dari Desa Nangerang yang memang berada di luar kawasan TNGHS, sudah ada sertifikat serta blangko sebagai bukti dari pembayaran pajak. •
Bagaimana status tanah warga yang berada di dalam kawasan TNGHS?
Tidak boleh ada sertifikat bagi warga yang berada di dalam kawasan TNGHS, karena dari pihak kehutanan memang tidak membolehkan warganya untuk memiliki sertifikat.
II. Hasil wawancara di Kasepuhan Ciptagelar (Desa Sirnaresmi) :
Narasumber : Mantan Ketua Adat Kasepuhan Ciptagelar (alm. Abah Anom) : •
Sejak kapan masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar mulai terbentuk?
Sejarah Kasepuhan Ciptagelar berawal pada tahun 1441. Pada saat tersebut tanah mulai dibuka oleh masyarakat adat dan diakui bahwa tanah bukaan tersebut milik adat. •
Berapa luas seluruh wilayah bukaan milik adat?
Luas lahan bukaannya yaitu seluas 70.000 Ha •
Apakah ada aturan/hukum adat yang mengatur masalah pertanahan di Kasepuhan Ciptagelar?
Ada beberapa aturan mengenai pertanahan contohnya yaitu menghindari lokasi – lokasi yang dilarang untuk digarap, seperti : Lemah gunting, sirah cai, dan pamatangan. Selain itu aturan adat juga membagi hutan menjadi 3 bagian menurut pemanfaatannya, yaitu :leuweung tutupan, leuweung titipan, dan leuweung garapan. •
Apa yang dijadikan batas antar ketiga hutan tersebut?
Yang dijadikan batas tersebut yaitu berupa pohon Hanjuang atau palem botol.
48
•
Bagaimana status tanah kepemilikan seorang warga atas sebidang tanah?
Disini tidak ada kepemilikan atas sebidang tanah, yang diakui hanya garapannya berupa rumah, sawah, ladang atau kolam. •
Apakah ada proses jual beli tanah di Kasepuhan Ciptagelar?
Ada proses jual beli tanah disini, namun tetap saja yang dibeli hanya garapannya saja yaitu berupa rumah atau sawah. Jadi sebenarnya uang tersebut sebenarnya untuk menggantikan biaya, tenaga, dan waktu dalam menggarap sebidang tanah tersebut. •
Bagaimana pendapat Abah Anom (alm) mengenai masalah yang terjadi dengan pihak pengelola TNGHS ?
Sebenarnya keberadaan warga adat Kasepuhan Ciptagelar sudah ada dan membuka tanah yang ada disini jauh sebelum Indonesia merdeka, sedangkan pihak pengelola kawasan TNGHS baru saja terbentuk. Jadi bila dilihat dari sejarah maka kami lebih berhak dalam mengelola tanah yang ada disini.
Narasumber : Aki Karma (Orang kepercayaan Abah Anom/baris kolot ) •
Bagaimana karakteristik hukum adat Kasepuhan Ciptagelar?
Hukum adat di Ciptagelar tidak tertulis, tetapi diajarkan turun temurun atau diwariskan kepada anak cucunya atau dalam istilah sunda disebut pajajaran. Seperti yang sekarang ini, Abah Anom menurunkan ajarannya kepada anaknya yaitu Abah Ugi yang sekarang menjadi Ketua Adat Ciptagelar. Ajaran tersebut diturunkan sampai generasi seterusnya, jangan ada yang dihilangkan. •
Ada berapa kampung yang masih memegang teguh adat Banten Kidul?
Abah Anom mempunyai 560 perwakilan di setiap kampung nya. Jadi Kasepuhan Ciptagelar membawahi 560 kampung yang ada di sekitar gunung Halimun. •
Berapa jumlah keluarga yang terdapat di Kasepuhan Ciptagelar?
Di lingkungan Ciptagelar terdapat ±60 kepala keluarga.
49
•
Berapa luas daerah pemukiman di lingkungan sekitar Kasepuhan Ciptagelar?
Luasnya yaitu sekitar 6 Ha. •
Apa yang dijadikan batas antar satu rumah dengan rumah lainnya?
Tidak ada batas antar satu rumah dengan rumah lainnya. •
Apa yang dijadikan batas antar satu sawah dengan sawah lainnya?
Batas antara satu sawah dengan sawah lainnya yaitu berupa pematang sawah. •
Aturan apa saja dalam pembagian lahan di tanah ulayat Kasepuhan Ciptagelar?
Salah satu contohnya yaitu dalam pembagian hutan menjadi 3 bagian, yaitu hutan titipan, hutan tutupan, hutan garapan. •
Apakah ketika Abah Anom (alm) pidah dari Ciptarasa ke Ciptagelar membuka lahan lagi untuk wilayah yang barunya?
Sebelum Abah Anom pindah ke Ciptagelar, di daerah Ciptagelar sudah ada garapan sebelumnya berupa sawah-sawah. Jadi, Abah Anom tidak membuka hutan lagi, melainkan sudah ada sawah disana. •
Untuk keperluan sehari – hari seperti untuk kayu bakar dan membuat rumah dari mana warga mendapatkan kayunya?
Biasanya warga memperoleh kayunya dari leuweung / hutan garapan, tetapi mereka tetap menanam kembali pohon tersebut dengan pohon yang baru. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga alam agar tidak rusak.
Narasumber : Aki Upat (Orang kepercayaan Abah Anom / baris kolot ) •
Bagimana jika warga adat melanggar aturan / hukum adat yang ada?
Jika warga melanggar aturan / hukum adat, maka tidak ada hukuman yang diberikan oleh warga yang lain bahkan Ketua Adatnya sekalipun. Hukuman tersebut akan datang dengan sendirinya berupa walatan / kualat.
50
•
Apa saja aturan / hukum adat lain yang terdapat di Kasepuhan Ciptagelar?
Tidak boleh menjual beras, tetapi yang masih dalam bentuk padi boleh dijual, dengan ketentuan persediaan beras dia bisa untuk mencukupi makan selama 2 tahun •
Berapa kali warga menanam sawah dalam setahun?
Warga menanam sawah sekali dalam setahun •
Apa yang dikerjakan warga di atas tanah garapannya untuk 6 bulan setelah panen sawah?
Biasanya warga menjadikan sawahnya untuk kolam (bagi yang cukup air nya), atau juga bisa bercocok tanam. •
Siapa saja warga yang boleh menggarap tanah disini?
Semua warga Kasepuhan Ciptagelar boleh untuk menggarap tanah disini. Karena setiap warga mempunyai izin untuk menggarap tanah disini (izin garap). •
Apakah orang luar adat Kasepuhan Ciptagelar boleh membeli tanah disini?
Boleh saja, asal orang luar adat tersebut harus mengikuti aturan / hukum adat yang berlaku disini. •
Apa yang dijadikan batas antar satu bidang tanah (rumah) dengan bidang tanah lainnya?
Pohon Hanjuang digunakan untuk menandai wilayah kekuasaannya, dalam hal ini yaitu garapan sebidang tanah milik warga. •
Apa yang dijadikan batas antar satu bidang sawah dengan sawah lainnya?
Yang menjadi pembatas sawah yaitu pematang sawah. •
Bagaimana jika ada sebidang tanah garapan yang sudah ditinggalkan pemiliknya?
51
Jika tanahnya sudah tidak diurus lagi, maka tanah tersebut kembali lagi milik adat. Jadi warga lain boleh untuk menggarap tanah tersebut.
Narasumber : Aki Radi (Warga Adat Kasepuhan Ciptagelar) •
Bagaimana sejarah dari tempat
yang sekarang menjadi pusat dari
Kasepuhan Ciptagelar? Sebenarnya nama daerah sebelum ada Ciptagelar yaitu Cikarancang, namun ketika Abah Anom pindah kesini namnya menjadi Ciptagelar. •
Apakah ada arti dari nama Ciptagelar tersebut?
Cipta berasal dari nama Abah Anom yaitu Encup Sucipta, sedangkan gelar maksudnya ajaran-ajaran / aturan-aturan yang berhubungan dengan adat yang dari sesepuh-sepuh terdahulu di gelar atau boleh diketahui oleh orang lain selain warga adat Ciptegelar. •
Apa yang dijadikan batas antar satu rumah dengan rumah lainnya?
Tidak ada batas yang menandai kepemilikan tanah disana, karena tanahnya hanya milik adat. Adapun batas rumahnya yaitu hanya pojok – pojok rumahnya saja.
52
