2013, No.468
12
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I A
: Surat Usulan Pengangkatan ke Dalam JFA melalui Perpindahan Jabatan dengan Perlakuan Khusus untuk APIP Pusat
Lampiran I B
: Surat Usulan Pengangkatan ke Dalam JFA melalui Perpindahan Jabatan dengan Perlakuan Khusus untuk APIP Daerah
Lampiran I C
: Daftar Usulan Nama PNS Yang Akan Diangkat Dalam JFA Jenjang Ahli
Lampiran II A
: Surat Keputusan Pengangkatan ke Dalam JFA secara Kolektif
Lampiran II B
: Daftar Nama PNS Yang Diangkat Dalam JFA pada APIP Pusat dan/atau Daerah sebagai lampiran SK Pengangkatan Kolektif
Lampiran III
: Daftar Riwayat Jabatan/Pekerjaan dan Kepangkatan
Lampiran IV
: Tabel Angka Kredit Kumulatif
Lampiran V
: Tabel Angka Kredit Pengembangan Profesi
www.djpp.kemenkumham.go.id
13
2013, No.468
LAMPIRAN IA PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DENGAN PERLAKUAN KHUSUS DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2013
.......................[Kop Surat APIP Pusat (Kementerian/LPNK........................ ...............................................
Nomor
:
…
Lampiran :
…
Hal
Pengusulan Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor Jenjang Ahli melalui Perpindahan Jabatan dengan Perlakuan Khusus
:
...... .............. 2013
Yang terhormat, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Melalui Kepala Pusat Pembinaan JFA Di Jakarta Sehubungan unit kerja kami (Inspektorat........./Unit Pengawasan.......) belum mempunyai Jabatan Fungsional Auditor (JFA), bersama ini kami mengajukan nama-nama berikut beserta kelengkapan persyaratannya (terlampir) untuk mendapatkan pertimbangan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus sesuai dengan SuratKepala BKN Nomor K-26.30/V.322-5/74 tanggal 12 November 2012 tentang Perlakuan Khusus Kembali Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/Inpassing di Lingkungan APIP. Berdasarkan hasil seleksi, penilaian, dan pertimbangan kami, Pegawai Negeri Sipil dengan nama-nama dan NIP terlampir dinilai cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor dan telah sesuai dengan kebutuhan formasi serta ketersediaan anggaran untuk pembiayaan diklat dan pembayaran tunjangan jabatannya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.468
14
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih. (Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Pejabat lain sekurang-kurangnya setingkat eselon II) Cap ttd ............(nama pejabat)............ Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta 2. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta 3. ............. 4. .............
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, MARDIASMO
www.djpp.kemenkumham.go.id
15
2013, No.468
LAMPIRAN IB PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DENGAN PERLAKUAN KHUSUS DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2013
.......................[Kop Surat APIP Daerah Provinsi/Kab/Kota.....)]........................ ...............................................
Nomor
: …
...... .............. 2013
Lampiran : … Hal
: Pengusulan Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor Jenjang Ahli melalui Perpindahan Jabatan dengan Perlakuan Khusus
Yang terhormat, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Melalui Kepala Pusat Pembinaan JFA Di ................... Sehubungan unit kerja kami (Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.........) belum mempunyai Jabatan Fungsional Auditor (JFA), bersama ini kami mengajukan nama-nama berikut beserta kelengkapan persyaratannya (terlampir) untuk mendapatkan pertimbangan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus sesuai dengan Surat Kepala BKN Nomor K-26.30/V.322-5/74 tanggal 12 November 2012 tentang Perlakuan Khusus Kembali Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/Inpassing di Lingkungan APIP. Berdasarkan hasil seleksi, penilaian, dan pertimbangan kami, Pegawai Negeri Sipil dengan nama-nama dan NIP terlampir dinilai cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor dan telah sesuai dengan kebutuhan formasi serta ketersediaan anggaran untuk pembiayaan diklat dan pembayaran tunjangan jabatannya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.468
16
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih. (Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau Pejabat lain sekurang-kurangnya setingkat eselon II) Cap ttd ............(nama pejabat)............ Tembusan: 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta 6. Kepala Kantor Regional ....... Badan Kepegawaian Negara di ........ 7. Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP di Jakarta 8. ............. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, MARDIASMO
www.djpp.kemenkumham.go.id
Diisi No. Urut
1
No.
Diisi nama, tempat & tgl lahir, dan jenis kelamin PNS sesuai dengan SK pangkat terakhir
Nama/Tempat dan Tanggal Lahir/Jenis Kelamin 2 Diisi NIP & nomor seri Karpeg sesuai dengan SK pangkat terakhir dan Karpeg
NIP / Nomor Seri KARPEG 3 Diisi jabatan & TMT sesuai dengan SK Jabatan
4
Jabatan/ TMT
Diisi pangkat, gol. ruang, & TMT sesuai dengan SK pangkat terakhir
Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT 5 Diisi jenjang pendidikan yang dimiliki dan jurusan sesuai dengan gelar yang diakui secara kedinasan
Formal (Jenjang / Jurusan) 6 Diisi dg nama pendidikan struktural yang pernah diikuti
7
Struktural
Pendidikan
Diisi riwayat dan periode pengalaman jabatan/ pekerjaan (mulai... s.d. ....) pada unit pengawasan
9
Diisi riwayat dan periode pengalaman jabatan/ pekerjaan (mulai... s.d. ....) pada unit kerja lainnya di luar unit pengawasan
10
Unit Kerja Lainnya
Riwayat Jabatan Unit Pengawasan
Diisi nilai DP 3 tahun terakhir (Amat Baik, Baik, Cukup, Kurang)
Nilai DP-3 Tahun Terakhir 11
MARDIASMO
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,
(........... nama jelas ............) NIP ........................
.........................., ................ 20..... Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah Atau Pejabat Berwenang minimal setingkat eselon II,
Diisinomor/t gl/ tahun sertifikat dan jenjang pendidikan & pelatihan teknis fungsional yang pernah diikuti
8
Teknis Fungsional
DAFTAR USULAN NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR JENJANG AHLI
Diisi keterang an yang diperluk an
12
Ket.
LAMPIRAN IC PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DENGAN PERLAKUAN KHUSUS DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2013
17 2013, No.468
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.468
18
LAMPIRAN IIA PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DENGAN PERLAKUAN KHUSUS DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI/JAKSA AGUNG/PIMPINAN UNIT KERJA LAINNYA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR: ........................................ TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN/INSPEKTORAT/UNITPENGAWASAN INTERN PADA KEMENTERIAN NEGARA/INSPEKTORAT UTAMA/INSPEKTORAT LEMBAGAPEMERINTAH NON KEMENTERIAN/INSPEKTORAT/UNIT PENGAWASAN INTERN PADA KESEKRETARIATAN LEMBAGA TINGGI NEGARA DAN LEMBAGA NEGARA/PIMPINAN UNIT PENGAWASAN INTERN PADA BADAN HUKUM PEMERINTAH LAINNYA/INSPEKTORAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ............... MENTERI ......../GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) PROVINSI/DAERAH*) ............... Menimbang
: a. bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan nama-nama dan NIP yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini terhitung mulai tanggal dalam lampiran tersebut telah melaksanakan tugas/kegiatan pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen/Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah NonKementerian/Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara/Unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya/Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota*)......................; b. bahwa PNS dengan nama-nama dan NIP yang tercantum dalam lampiran surat ini dianggap cakap dan mampu untuk menduduki Jabatan Fungsional Auditor; c. bahwa sebagai pelaksanaan Surat Kepala BKN Nomor: K-26.30/V.322/5/74 tanggal 12 November 2013 dipandang perlu menetapkan KeputusanMenteri/Jaksa Agung/Pimpinan Unit Kerja Lainnya/Gubernur/Bupati/Walikota*)tentang
www.djpp.kemenkumham.go.id
19
Mengingat
: a.
b.
c.
d.
e. f. g. h.
i.
j.
k.
2013, No.468
Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kredit Di Lingkungan.............................. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional; Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 17/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN No. PER-1310/K/JF/2008; No. 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: Tahun 2013 , tanggal………….2013 tentang Pengangkatan ke dalam JFA
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.468
20
melalui Perpindahan Jabatan dengan Perlakuan Khusus Tahun 2013; Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: ............ tanggal ......... tentang Surat Persetujuan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Perpindahan Jabatan dengan Perlakuan Khusus; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA :
Terhitung mulai tanggal .................. Pegawai Negeri Sipil dengan nama-nama dan NIP yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diangkat ke dalam jabatan dan angka kredit Auditor Ahli sebagaimana tercantum dalam lampiran.
KEDUA
:
.....................
KETIGA
:
....................
KEEMPAT :
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ........................ pada tanggal ........................ Menteri .................../Gubernur/Bupati/ Walikota .................. ...............................................
www.djpp.kemenkumham.go.id
21
2013, No.468
TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *) 2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP; 3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; *) 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *) 6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan. *) Coret yang tidak perlu **) Hanya untuk APIP Daerah KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, MARDIASMO
www.djpp.kemenkumham.go.id
Nama
2
No.
1
3
4
Pangkat/ NIP Gol. Ruang 5
TMT Kepang katan 6
Pendi dikan
7
8
Jabatan Unit Sebelum Kerja nya 9
Jabatan Auditor
12
13
Pengem bangan Profesi
14
Jumlah
.........................., ................ 20.....
11
Pendidi kan Pengawasan Sekolah
Angka Kredit
(........... nama jelas ............) NIP ........................
15
Keterangan
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah Atau Pejabat Berwenang minimal setingkat eselon II,
10
Tunjan gan JFA
DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR JENJANG AHLI PADA INSPEKTORAT ........(Nama APIP Pusat/Daerah)............
LAMPIRAN IIB PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PERPINDAHANN JABATAN DENGAN PERLAKUAN KHUSUS DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2013
2013, No.468 22
www.djpp.kemenkumham.go.id
15. No, 15 diisi nomor dan tanggal surat persetujuan teknis Kepala BPKP
MARDIASMO
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,
14. No 14, diisi jml AK pendidikan sekolah, pengawasan, & pengem bangan profesi sesuai dengan surat persetujuan teknis Kepala BPKP
13. No 13, diisi AK pengembangan profesi sesuai dengan surat persetujuan teknis Kepala BPKP
12. No 12, diisi AK pengawasan sesuai dengan surat persetujuan teknis Kepala BPKP
11. No 11, diisi angka kredit (AK) pendidikan sekolah sesuai dengan surat persetujuan teknis Kepala BPKP
10. No 10, diisi besarnya tunjangan JFA sesuai ketentuan Perpres No. 66 Tahun 2007
9. No 9, diisi jabatan Auditor sesuai dengan surat persetujuan teknis Kepala BPKP
8. No 8, diisi unit kerja sebelum diusulkan ke dalam JFA
7. No 7, diisi jabatan yang diduduki sebelum diusulkan ke dalam JFA
6. No 6, diisi pendidikan yang dimiliki dan diakui secara kedinasan sesuai dengan SK pangkat terakhir
5. No 5, diisi TMT pangkat sesuai dengan SK pangkat terakhir saat pengusulan
4. No 4, diisi pangkat & gol ruang sesuai dengan SK pangkat terakhir saat pengusulan
3. No 3, diisi NIP sesuai dengan SK pangkat terakhir saat pengusulan
2. No 2, diisi nama sesuai dengan SK pangkat terakhir saat pengusulan
1. No 1, disi no. urut
Petunjuk Pengisian :
23 2013, No.468
www.djpp.kemenkumham.go.id
2
1
Diisi nama jabatan sesuai dengan SK Jabatan yang pernah diduduki. Jenis jabatan (struktural/fungsional umum/staf atau fungsional tertentu). Untuk jabatan struktural diisi juga eselon jabatannya.
Jabatan/Pekerjaan
No.
Nama NIP Tempat dan Tanggal Lahir Pangkat/Golongan Ruang/TMT Jabatan/Eselon Pendidikan
Diisi no. urut
1. 2. 3. 4. 5. 6.
(Diisi (Diisi (Diisi (Diisi (Diisi (Diisi
Diisi tanggal mulai bertugas sesuai dengan SK Pengangkatan dalam Jabatan terakhir atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) untuk setiap jabatan yang pernah diduduki.
3 Diisi unit kerja pada saat menduduki jabatan tersebut pada kolom 2.
4
Unit Kerja
Diisi nomor SK
7
Nomor
Diisi tanggal penerbitan SK
8
Tanggal
.........................., ................ 20.....
Diisi nama pejabat yang menerbitkan SK
6
Pejabat
Surat Keputusan
MARDIASMO
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,
(........... nama jelas ............) NIP ........................
9
TMT
Diisi TMT berlakunya SK
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah Atau Pejabat Berwenang minimal setingkat eselon II,
Diisi pangkat/golo ngan ruang sesuai dengan jabatan yang pernah diduduki.
5
Pangkat/Gol ongan Ruang
sesuai dengan SK Kepangkatan terakhir) sesuai dengan SK Kepangkatan terakhir) sesuai dengan SK Kepangkatan terakhir) pangkat/golongan ruang/TMT sesuai dengan SK Kepangkatan terakhir) jabatan/eselon sesuai SK Jabatan terakhir) pendidikan yang diakui secara kedinasan)
Mulai dari ..... sampai dengan .....
: : : : : :
DAFTAR RIWAYAT JABATAN/PEKERJAAN DAN KEPANGKATAN
LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DENGAN PERLAKUAN KHUSUS DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2013
2013, No.468 24
www.djpp.kemenkumham.go.id
25
2013, No.468
LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DENGAN PERLAKUAN KHUSUS DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2013
TABEL ANGKA KREDIT Angka Kredit Kumulatif Untuk Pengangkatan JFA Auditor Ahli Melalui Perpindahan Jabatan Dengan Perlakuan Khusus
No.
Gol / Ruang
1
III/a
2
III/b
STTB / Ijazah Yang Setingkat S1/DIV
S1/DIV
Jabatan Auditor Pertama
Auditor Pertama
S2
3
III/c
S1/DIV
S2
Auditor Muda
Masa Kepangkatan
Angka Kredit dan Masa Kerja Pengawasan ≤2 Th
3 Th
4 Th
5 Th
6 Th
7 Th
8 Th / Lebih
< 1 th
100
103
106
108
109
110
111
1 th
107
110
113
115
116
117
118
2 th
114
117
120
122
123
124
125
3 th
121
124
127
129
130
131
132
4 th/lebih < 1 th
128
131
134
136
137
138
139
150
152
153
154
155
156
157
1 th
157
159
160
161
162
163
164
2 th
164
166
167
168
169
170
171
3 th
171
173
174
175
176
177
178
4 th/lebih < 1 th 1 th
178
180
181
182
183
184
185
150 158
153 160
155 162
156 163
157 164
158 165
159 166
2 th
166
168
170
171
172
173
174
3 th
174
176
178
179
180
181
182
4 th/lebih < 1 th 1 th
182
184
186
187
188
189
190
200 217
203 220
205 222
206 223
207 224
208 225
209 226
2 th 3 th
234 251
237 254
239 256
240 257
241 258
242 259
243 260
4 th/lebih < 1 th
268
271
273
274
275
276
277
200
204
206
208
209
210
211
1 th
218
221
223
225
226
227
228
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.468
No.
Gol / Ruang
STTB / Ijazah Yang Setingkat
26
Jabatan
S3
4
III/d
S1/DIV
Auditor Muda
S2
S3
5
IV/a
S1/DIV
S2
S3
Auditor Madya
Masa Kepangkatan
Angka Kredit dan Masa Kerja Pengawasan ≤2 Th
3 Th
4 Th
5 Th
6 Th
7 Th
8 Th / Lebih
2 th
236
239
241
243
244
245
246
3 th
254
257
259
261
262
263
264
4 th/lebih < 1 th 1 th 2 th 3 th
272
275
277
279
280
281
282
200 219 238 257
205 223 242 261
207 225 244 263
209 227 246 265
210 228 247 266
211 229 248 267
212 230 249 268
4 th/lebih < 1 th 1 th
276
280
282
284
285
286
287
300 315
303 318
305 320
307 322
308 323
309 324
310 325
2 th
330
333
335
337
338
339
340
3 th
345
348
350
352
353
354
355
4 th/lebih
360
363
365
367
368
369
370
< 1 th
300
304
306
308
309
310
311
1 th 2 th
316 332
320 336
322 338
324 340
325 341
326 342
327 343
3 th
348
352
354
356
357
358
359
4 th/lebih < 1 th
364
368
370
372
373
374
375
300
305
307
309
310
311
312
1 th
317
321
323
325
326
327
328
2 th
334
338
340
342
343
344
345
3 th
351
355
357
359
360
361
362
4 th/lebih < 1 th
368
372
374
376
377
378
379
400
403
405
406
407
408
409
1 th 2 th
425 450
428 453
430 455
431 456
432 457
433 458
434 459
3 th
475
478
480
481
482
483
484
4 th/lebih < 1 th 1 th 2 th
500
503
505
506
507
508
509
400 426 452
404 429 455
406 431 457
407 432 458
408 433 459
409 434 460
410 435 461
3 th
478
481
483
484
485
486
487
4 th/lebih < 1 th
504
507
509
510
511
512
513
400
404
406
408
409
410
411
1 th
427
430
432
434
435
436
437
2 th
454
457
459
461
462
463
464
www.djpp.kemenkumham.go.id
27
No.
6
Gol / Ruang
IV/b
STTB / Ijazah Yang Setingkat
S1/DIV
Jabatan
Auditor Madya
S2
S3
7
IV/c
S1/DIV
Auditor Madya
S2
S3
8
IV/d
S1/DIV
Auditor
Masa Kepangkatan
2013, No.468
Angka Kredit dan Masa Kerja Pengawasan ≤2 Th
3 Th
4 Th
5 Th
6 Th
7 Th
8 Th / Lebih
3 th 4 th/lebih < 1 th
481 508
484 511
486 513
488 515
489 516
490 517
491 518
550
553
555
556
557
558
559
1 th 2 th
572 594
575 597
577 599
578 600
579 601
580 602
581 603
3 th
616
619
621
622
623
624
625
4 th/lebih < 1 th 1 th
638
641
643
644
645
646
647
550 573
554 576
556 578
557 579
558 580
559 581
560 582
2 th
596
599
601
602
603
604
605
3 th
619
622
624
625
626
627
628
4 th/lebih < 1 th
642
645
647
648
649
650
651
550
554
556
558
559
560
561
1 th
574
577
579
581
582
583
584
2 th
598
601
603
605
606
607
608
3 th
622
625
627
629
630
631
632
4 th/lebih
646
649
651
653
654
655
656
< 1 th
700
703
705
706
707
708
709
1 th
717
720
722
723
724
725
726
2 th
734
737
739
740
741
742
743
3 th
751
754
756
757
758
759
760
4 th/lebih < 1 th
768
771
773
774
775
776
777
700
704
706
708
709
710
711
1 th
718
721
723
725
726
727
728
2 th
736
739
741
743
744
745
746
3 th
754
757
759
761
762
763
764
4 th/lebih < 1 th 1 th
772
775
777
779
780
781
782
700 719
704 722
706 724
708 726
709 727
710 728
711 729
2 th
738
741
743
745
746
747
748
3 th
757
760
762
764
765
766
767
4 th/lebih < 1 th
776
779
781
783
784
785
786
850
853
856
858
860
861
862
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.468
No.
Gol / Ruang
STTB / Ijazah Yang Setingkat
28
Jabatan Utama
S2
S3
9
IV/e
S1/DIV/S2/ S3
Auditor Utama
Masa Kepangkatan
Angka Kredit dan Masa Kerja Pengawasan ≤2 Th
3 Th
4 Th
5 Th
6 Th
7 Th
8 Th / Lebih
1 th
875
878
881
883
885
886
887
2 th
900
903
906
908
910
911
912
3 th
925
928
931
933
935
936
937
4 th/lebih
950
953
956
958
960
961
962
< 1 th
850
853
856
858
860
862
863
1 th
876
879
882
884
886
888
889
2 th
902
905
908
910
912
914
915
3 th
928
931
934
936
938
940
941
4 th/lebih < 1 th
954
957
960
962
964
966
967
850
853
856
858
860
862
863
1 th
877
880
883
885
887
889
890
2 th
904
907
910
912
914
916
917
3 th
931
934
937
939
941
943
944
4 th/lebih
958
961
964
966
968
970
971
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
< 1 th s.d. 4 th/lebih
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, MARDIASMO
www.djpp.kemenkumham.go.id
29
2013, No.468
LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DENGAN PERLAKUAN KHUSUS DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2013
TABEL ANGKA KREDIT Angka Kredit Pengembangan Profesi Untuk Pengangkatan JFA Melalui Perpindahan Jabatan Dengan Perlakuan Khusus Auditor Ahli No.
Gol / Ruang
1
III/a
2
III/b
3
III/c
4
III/d
5
IV/a
6
IV/b
7
IV/c
8
IV/d
9
IV/e
Jenjang Jabatan Auditor Pertama Auditor Muda
Auditor Madya
Auditor Utama
Angka Kredit dan Masa Kepangkatan <1 Th
1 Th
2 Th
3 Th
4 Th/Lebih
0,00
0,60
1,20
1,80
2,40
3,00
3,60
4,20
4,80
5,40
6,00
7,60
9,20
10,80
13,00
14,00 15,60 17,20 18,80
21,00
22,00 25,00 28,00 31,00
35,00
37,00 40,00 43,00 46,00
50,00
52,00 55,00 58,00 61,00
65,00
67,00 73,00 79,00 85,00
93,00
97,00 97,00 97,00 97,00
97,00
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, MARDIASMO
www.djpp.kemenkumham.go.id
