DAFTAR KEPENTINGAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA TRANSPARANSI INTERNASIONAL INDONESIA TII tidak bisa mengharapkan standar integritas yang lebih tinggi pada pihak lain jika tidak bisa menerapkan standar integritas yang tinggi pada diri sendiri. TII menyadari sepenuhnya bahwa pengisian Daftar Kepentingan ini merupakan aspek fundamental dalam integritas. Selain itu, Daftar ini merupakan dokumen hidup, di mana lingkungan dan situasi berubah, di mana sebelumnya mungkin potensi konflik kepentingan bukanlah isu, akan tetapi bisa berubah menjadi isu yang penting di mana keterbukaan daftar kepentingan menjadi penting. Pengisian Daftar Kepentingan ini diharapkan bisa mengidentifikasi berbagi kemungkinan konflik kepentingan dan mengungkapkannya pada publik, sekalipun dalam kenyataannya konflik semacam itu mungkin tidak terjadi. Pengisian Daftar ini juga mengingatkan bahwa Kebijakan TII melampaui kepentingan individual di mana mereka memiliki hubungan pribadi. Ini berarti jika individu tersebut dinilai punya kepentingan, yang mungkin berbenturan dengan kepentingan TII, maka keterbukaan menjadi penting. Potensi konflik kepentingan tidak hilang ketika seorang individu meninggalkan organisasi. TII telah mengenali dengan baik bahaya “revolving door”. Dengan demikian Daftar Kepentingan ini mencakup rincian keterlibatan individu dalam organisasi sebelumnya di mana situasi saat ini berkaitan dengan organisasi masa lalu dalam potensi konflik kepentingan. 1. Setiap anggota EB akan mendeklarasikan dalam Daftar ini, setiap dan semua kepentingan yang berpotensi mengarah pada konflik kepentingan. Konflik kepentingan termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. Berbagai lembaga afiliasi saat ini dan yang lalu yang menjadi sumber penghasilan (dalam posisi sebagai pekerja atau direktur) dalam lembaga publik atau perusahaan atau organisasi yang lain, termasuk hubungan jangka panjang atau yang cukup sering, tetapi tidak termasuk konsultasi jangka pendek, b. Berbagai lembaga afiliasi yang bukan sumber penghasilan di masa sekarang dan masa lalu dengan lembaga publik atau perusahaan swasta atau organisasi lain, c. Kepemilikan atau penguasaan lebih dari 10 persen saham dalam perusahaan atau organisasi, d. Entitas apapun di mana individu anggota memiliki lebih dari 5 persen dari total aset organisasi (saham perusahaan, saham perusahaan publik atau berbagai jenis utang, dan investasi) e. Berbagi dana pensiun, f. Berbagai posisi/pekerjaan sekarang atau masa lalu di lembaga publik, g. Kepentingan pribadi di mana anggota EB mempunyai hubungan personal yang dekat. 2. Daftar Kepentingan ini terbuka untuk publik. 3. Pengisian Daftar Kepentingan ini dibuat tiga minggu setelah menjabat sebagai anggota EB dan akan diperbarui sesuai dengan perubahan yang terjadi sekurang-kurangnya setahun sekali. 4. Jika ada keraguan, anggota EB bisa minta berkonsultasi dengan Dewan Etik, tentang perlu tidaknya suatu kepentingan dimasukkan dalam Daftar Kepentingan. Nama Tanggal penandatanganan komitmen Afiliasi lembaga yang menjadi sumber pendapatan (sekarang dan yang lalu kalau dianggap relevan)
Bivitri Susanti 21 Agustus 2017 Feb 2015-present: Deputy Director on Academic Matters, Lecturer. Indonesia Jentera School of Law (www.jentera.ac.id). 2003-2007. Executive Director. PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) or Indonesian Centre for Law and Policy Studies (www.pshk.or.id). 1998-2003. Researcher, co-founder. PSHK (Pusat
Afiliasi lembaga tapi bukan sumber pendapatan (sekarang dan yang lalu kalau dianggap relevan)
Kepemilikan lebih dari 10 persen saham di perusahaan Entitas lembaga yang lain di mana yang bersangkutan menguasai 5 persen dari total aset Menjadi PNS (sekarang dan dulu kalau relevan) Kepentingan dalam hubungan pribadi Yang lain Tanggal
21 Agustus 2017
Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) or Indonesian Centre for Law and Policy Studies (www.pshk.or.id). 199-2001. Researcher, co-founder. LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan) or Indonesian Institute for Independent Judiciary (www.leip.or.id). 1998-2001. Researcher, MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia) or Indonesian Society for Transparency. Chairperson. Association of Lecturers of Constitutional Law and Administrative Law of Greater Jakarta. October 2016-present. Head of Cooperation and Foreign Relations. Indonesian Association of Lecturers of Constitutional Law and Administrative Law. March 2016-present. Board Member. Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). Anggota Badan Pengurus. Yayasan Studi Hukum & Kebijakan Indonesia. 2013-present. Steering Committee Member. Australia Indonesia Governance Research Partnership, Australian National University (May 2007–May 2010) N/A N/A N/A N/A N/A Tanda tangan
DAFTAR KEPENTINGAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA TRANSPARANSI INTERNASIONAL INDONESIA TII tidak bisa mengharapkan standart integritas yang lebih tinggi pada pihak lain jika tidak bisa menerapkan standart integritas yang tinggi pada diri sendiri. TII menyadari sepenuhnya bahwa pengisian Daftar Kepentingan ini merupakan aspek fundamental dalam integritas. Selain itu, Daftar ini merupakan dokumen hidup, dimana lingkungan dan situasi berubah, dimana sebelumnya mungkin potensi konflik kepentingan bukanlah isu, akan tetapi bisa berubah menjadi isu yang penting dimana disklosur dafta kepentingan menjadi penting. Pengisian Daftar Kepentingan ini diharapkan bisa mengidentifikasi berbagai kemungkinan konflik kepentingan dan mengungkapkannya pada publik, sekalipun secara nyata konflik semacam itu mungkin tidak mewujud. Pengisian Daftar ini juga mengingatkan bahwa Kebijakan TII melampaui kepentingan individual dimana mereka memiliki hubungan pribadi. Ini berarti jika individu tersebut dinilai punya kepentingan, yang mungkin berbenturan dengan kepentingan TII, maka disklosur menjadi penting. Potensi konflik kepentingan tidak hilang ketika seorang individu meninggalkan organisasi. TII telah mengenali dengan baik bahaya “revolving door”. Dengan demikian Daftar kepentingan ini mencakup rincian keterlibatan individu dalam organisasi sebelumnya dimana situasi kekinian berkaitan dengan organisasi masa lalu dalam potensi konflik kepentingan. Setiap anggota EB akan mendeklarasikan dalam Daftar ini setiap dan semua kepentingan yang potensial mengarah pada konflik kepentingan. Konflik kepentingan termasuk tetapi bukan hanya terbatas pada, a. Berbagai lembaga afiliasi saat ini dan yang lalu yang jadi sumber penghasilan (dalam posisi sebagai peekerja atau direktur) dalam lembaga publik atau perusahaan atau organisasi yang lain, termasuk hubungan jangka panjang atau yang cukup sering tetapi tidak termasuk konsultasi jangka pendek, b. Berbagai lembaga afiliasi yang bukan sumber penghasilan di masa sekarang dan masa lalu dengan lembaga publik atau perusahaan swasta atau organisasi lain, c. Pemilikan atau penguasaan lebih dari 10 persen dalam saham perusahaan atau organisasi. d. Entitasa apa pun dimana individu memiliki lebih dari 5 persen dari total asset organisasi (saham perusahaan, saham perusahaan publik atau berbagi jenis hutang, dana investasi ) e. Berbagai dana pensiun, f. Berbagai posisi/pekerjaan sekarang atau masa lalu di lembaga publik g. Kepentingan pribadi dimana anggota board mempunyai hubungan personal yang dekat. 2. Daftar kepentingan ini terbuka untuk publik .
3. Pengisian Daftar Kepentingan ini dibuat tiga minggu setelah menjabat sebagai anggota EB dan akan diperbarui sesuai dengan perubahan yang terjadi sekurangnya setahun sekali. 4. Jika ada keraguan, anggota EB bisa minta berkonsultasi dengan Dewan Etik, tentang perlu tidaknya satu kepentingan dimasukan dalam Daftar Kepentingan. Nama
Meuthia Ganie Rochman, PhD
Tanggal penandatangan komitmen
21 Agutus 2017
Afiliasi lembaga yang jadi sumber pendapatan
Nov 2000-Now: Departmen Sosiologi, FISIP, Universitas Indonesia.
(Sekarang dan yang kalau kalau dianggap relevant)
Associate researcher Pusat Kajian LabSosio (Center of Research Sociology ), Departement Sosiologi, FISIP, UI.
Affiliasi lembaga tapi bukan sumber pendapatan
Hubungan dan Kerjasama Muhammadiyah, anggota
Luar
Negeri
(Sekarang dan yang lalu kalau dianggap relevant)
YAPPIKA-ActionAid as the Ketua Dewan Pembina. Pergerakan Indonesia Maju, anggota Anggota Indonesian Institute for Commissioners and Directors, dengan fokus Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, dan Corporate Sustainability Reporting Anggota Indonesian Mirror Committee for the development of ISO 26000 on Social Responsibility (sudah diterbitkan tahuan 2010), dan kemudian anggota Tim Tehnis untuk implementasi di Indonesia, Badan Standardisasi Nasional.
Pemilikan lebih dari 10 persen saham di perusahaan
None
Entitas lembaga yang lain dimana yang bersangkutan menguasai 5 persen dari total asset
None
Dosen Luar Biasa di Universitas Indonesia
Departmen Sosiologi, FISIP, Universitas Indonesia
(Sekarang dan dulu kalau relevan )
Kepentingan dalam hubungan pribadi
None
Yang lain
None
Tanggal: 21 Agusus 2017
Tanda tangan:
DAFTAR KEPENTINGAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA TRANSPARANSI INTERNASIONAL INDONESIA TII tidak bisa mengharapkan stantadr intergritas yang lebih tinggi pada pihak lain jika tidak bisa menerapkan standard intergritas yang tinggi pada diri sendiri. TII menyadari sepenuhnya bahwa pengisian Daftat Kepentingan ini merupakan aspek fundamental dalam integritas. Selain itu, Daftar ini merupakan dokumen hidup, dimana lingkungan dan situasi berubah, dimana sebelumnya mungkin potensi konflik kepentingan bukanlah issue, akan tetapi bisa berubaha menjadi isu yang penting dimana disklosur dafta kepentingan menjadi penting. Pengisian Daftar Kepentingan ini diharapkan bisa mengidentifikasi berbagi kemungkinan konflik kepentuingan dan mengungkapkannya pada publik, sekalipun secara nyata konflik semacam itu mungkin tidak mewujud . Pengisian Daftar ini juga mengingatkan bahwa Kebijakan TII melampaui kepentingan individual dimana mereka memiliki hubungan pribadi. Ini berarti jika individu tersebut dinilai punya kepentingan, yang mungkin berbenturan dengan kepentingan TII, maka disklosur menjaid penting. Potensi konflik kepentingan tidak hilang ketika seorang individu meninggalkan organisasi. TII telah mengenali dengan baik bahaya “revolving door”. Dengan demikian Daftar kepentingan ini mencakup rincian keterlinbatan individu dalam organisasi sebelumnya dimana situasi kekinian berkaitan dengan organisasi masa lalu dalam potensi konflik kepentingan. Setiap anggota EB akan mendeklarasikan dalam Daftar ini setiap dan semua kepentingan yang potensial mengarah pada konflik kepentingan. Konflik kepentingan termasuk tetapu bukan hanya terbatas pada , a. Berbagai lembaga afiliasi saat ini dan yang lalu yang jadi sumber penghasilan (dalam posisi sebagai peekerja atau direktur) dalam lemnbaga publik atau perusahaan atau oraganisasi yang lain, termasuk hubungan jangka panjang atau yang cukup sering tetapi tidak termasuk konsultasi jangka pendek, b. Berbagai lembaga afiliasi yang bukan sumber penghasilan di masa sekarang dan masa lalu dengan lembaga publik atau perusahaan swasta atau organisasi lain, c. Pemilikan atau penguasaan lebih dari 10 persen dalam saham perusahaan atau organisasi. d. Entitasa apa pun dimana individu memeliki lebih dari 5 persen dari total asset organisasi (saham perusahaan, saham perusahaan publik atau berbagi jenis hutang, dana investasi ) e. Berbagi dana pensiun, f. Berbagai posisi/pekerjaan sekarang atau masa lalu di lembaga publik g. Kepentingan pribdi dimana anggota board mempunyai hubungan personal yang dekat. 2. Daftar kepentingan ini terbuka untuk publik .
3. Pengisian Daftar Kepentingan ini dibuat tiga minggu setelah menjabat sebgai anggota EB dan akan diperbarui sesusia dengan perubahan yang terjadi sekurangnya setahun sekali. 4. 5. Jika ada keraguan, anggota EB bisa minta berkonsultasi dengan Dewan Etik, tentang perlu tidaknyha satu kepentingan dimasukan dalam Daftar Kepentingan. Nama
Wandy Nicodemus Tuturoong (Binyo)
Tanggal penandatangan komitmen
21 Agustus 2017
Afiliasi lembaga yang jadi sumber pendapatan
Maret 2015 – Sekarang .Tenaga Ahli Utama (Eselon I-b) di Kantor Staf Presiden
(Sekarang dan yang lalu kalau dianggap relevant) Affiliasi lembaga tapi bukan sumber pendapatan (Sekarang dan yang lalu kalau dianggap relevant)
Anggota Transparansi Internasional Indonesia (2017) 2015: Co-Facilitator Koalisi CSO Pengawal Nawacita 2013-2014: Tim Perumus Kaukus Ekonomi (untuk Perumusan Visi-Misi Jokowi-JK di bidang Ekonomi). 2014: Dewan Nasional dan Deklarator, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat 2013 – 2015: Associate Principal di PP Sadhana Advisory. Konsultan bisnis lokal yang bergerak dalam bidang corporate finance, tax advisory, business processes dan corporate governance 2011 – 2013: Principal di PP Arghajata Consulting (anggota Arghajata Alliance, dan mitra lokal dari firma internasional, Booz&Co.). Konsultan bisnis
manajemen dan keuangan lokal. 2006 – 2009: Country Consultant (di Indonesia) – Give2Asia, San Fransisco. Konsultan CSR yang melakukan uji kepatutan terhadap berbagai lembaga dan organisasi penerima dana hibah dari berbagai perusahaaan multi-nasional yang berbasis AS dan Kanada 2004: Turut membidani kelahiran Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI). 1996-2000: Dewan Presidium Nasional, Koordinator Divisi Pelatihan, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia. 1990-1999: Aktivis Mahasiswa/Kebebasan Pers/Pro-Demokrasi. Pemilikan lebih dari 10 persen saham di perusahaan
None
Entitas lembaga yang lain dimana yang bersangkutan menguasai 5 persen dari total asset
None
Menjadi PNS
None
(Sekarang dan dulu kalau relevant )
Kepentingan dalam hubungan pribadi
None
Yang lain
None
Tanggal:
Tanda tangan:
DAFTAR KEPENTINGAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA TRANSPARANSI INTERNASIONAL INDONESIA TII tidak bisa mengharapkan stantadr intergritas yang lebih tinggi pada pihak lain jika tidak bisa menerapkan standard intergritas yang tinggi pada diri sendiri. TII menyadari sepenuhnya bahwa pengisian Daftat Kepentingan ini merupakan aspek fundamental dalam integritas. Selain itu, Daftar ini merupakan dokumen hidup, dimana lingkungan dan situasi berubah, dimana sebelumnya mungkin potensi konflik kepentingan bukanlah issue, akan tetapi bisa berubaha menjadi isu yang penting dimana disklosur dafta kepentingan menjadi penting. Pengisian Daftar Kepentingan ini diharapkan bisa mengidentifikasi berbagi kemungkinan konflik kepentuingan dan mengungkapkannya pada publik, sekalipun secara nyata konflik semacam itu mungkin tidak mewujud . Pengisian Daftar ini juga mengingatkan bahwa Kebijakan TII melampaui kepentingan individual dimana mereka memiliki hubungan pribadi. Ini berarti jika individu tersebut dinilai punya kepentingan, yang mungkin berbenturan dengan kepentingan TII, maka disklosur menjaid penting. Potensi konflik kepentingan tidak hilang ketika seorang individu meninggalkan organisasi. TII telah mengenali dengan baik bahaya “revolving door”. Dengan demikian Daftar kepentingan ini mencakup rincian keterlinbatan individu dalam organisasi sebelumnya dimana situasi kekinian berkaitan dengan organisasi masa lalu dalam potensi konflik kepentingan. Setiap anggota EB akan mendeklarasikan dalam Daftar ini setiap dan semua kepentingan yang potensial mengarah pada konflik kepentingan. Konflik kepentingan termasuk tetapu bukan hanya terbatas pada , a. Berbagai lembaga afiliasi saat ini dan yang lalu yang jadi sumber penghasilan (dalam posisi sebagai peekerja atau direktur) dalam lemnbaga publik atau perusahaan atau oraganisasi yang lain, termasuk hubungan jangka panjang atau yang cukup sering tetapi tidak termasuk konsultasi jangka pendek, b. Berbagai lembaga afiliasi yang bukan sumber penghasilan di masa sekarang dan masa lalu dengan lembaga publik atau perusahaan swasta atau organisasi lain, c. Pemilikan atau penguasaan lebih dari 10 persen dalam saham perusahaan atau organisasi. d. Entitasa apa pun dimana individu memeliki lebih dari 5 persen dari total asset organisasi (saham perusahaan, saham perusahaan publik atau berbagi jenis hutang, dana investasi ) e. Berbagi dana pensiun, f. Berbagai posisi/pekerjaan sekarang atau masa lalu di lembaga publik g. Kepentingan pribdi dimana anggota board mempunyai hubungan personal yang dekat.
2. Daftar kepentingan ini terbuka untuk publik .
3. Pengisian Daftar Kepentingan ini dibuat tiga minggu setelah menjabat sebgai anggota EB dan akan diperbarui sesusia dengan perubahan yang terjadi sekurangnya setahun sekali.
4. Jika ada keraguan, anggota EB bisa minta berkonsultasi dengan Dewan Etik, tentang perlu tidaknyha satu kepentingan dimasukan dalam Daftar Kepentingan. Nama
Hariadi Kartodihardjo
Tanggal penandatangan komitmen
21 Agustus 2017
Afiliasi lembaga yang jadi sumber pendapatan
Lecturer, Department of Forest Management Faculty of Forestry Bogor Agricultural University Bogor-West Java
(Sekarang dan yang lalau kalau dianggap relevant)
Affiliasi lembaga tapi bukan sumber pendapatan (Sekarang dan yang lalu kalau dianggap relevant)
Chairman of The Indonesian Institute for Forest and Environment) – current
Member of Governing Board for KEHATI Foundation (Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia) – current
Pemilikan lebih dari 10 persen saham di perusahaan
None
Entitas lembaga yang lain dimana yang bersangkutan menguasai 5 persen dari total asset
None
Menjadi PNS
Yes, lecturer at Bogor Agricultural University
(Sekarang dan dulu kalau relevant )
Kepentingan dalam hubungan pribadi
None
Yang lain
None
Tanggal
Tanda tangan
5 September 2017
