DAFTAR ISI. Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib... 7 Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia

DAFTAR ISI

Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib .................................................................. 7 Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Pimpinan Sidang Mahasabha VIII ........................................................................... 23 Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Pengesahan Atas Laporan Pertanggungjawaban ..................................................... 27 Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti Tahun 2006-2009 Pembentukan Komisi-Komisi .................................................................................. 31 Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga .............................. 37 Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Program Umum Organisasi ..................................................................................... 65 Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Pokok-Pokok Pikiran Dan Rekomendasi .................................................................. 79 Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Syarat-Syarat Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional .................................. 93 Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012 Calon-Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional ............................................. 99 Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012 Hak Suara Peserta Sidang Mahasabha VIII .............................................................. 103 Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Ketua Umum Terpilih Dewan Pimpinan Nasional .................................................... 107 Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012 Pembentukan Formatur Mahasabha VIII ................................................................ 111 Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Susunan Personalia Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Nasional ............. 117 Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012 Memorandum Mahasabha VIII ............................................................................... 123

PENGANTAR

OM Swastyastu Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa, Puji syukur kita panjatkan kepada Hyang Widhi atas karunia-Nya sehingga Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah Indonesia) di Medan pada tanggal 11-14 Desember 2009 dapat berjalan dengan sukses. Mahasabha VIII ini merupakan momentum bagi Peradah untuk melakukan regenerasi dan transformasi organisasi. Tranformasi ini dapat kita lihat dari adanya beberapa perubahan fundamental seperti adanya revitalisasi visi dan misi serta perampingan struktur organisasi. Transformasi yang dilakukan merupakan babak baru bagi perjalanan organisasi untuk untuk lebih berperan dalam membangun karakter, meningkatkan profesionalisme, dan melayani bangsa. Buku hasil-hasil Mahasabha VIII merupakan dokumentasi yang bernilai historis bagi perjalanan Peradah. Dalam buku ini hasil kesepakatan dari perwakilan Peradah Provinsi dan Kabupaten dari seluruh Indonesia tertuangkan. Mulai dari Tata Tertib Mahasabha, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Pokok Pokok Program Kerja, Rekomendasi Organisasi serta Pemilihan Ketua Umum. Dengan terbitnya buku ini, diharapkan seluruh kader Peradah dapat memiliki pemahaman yang kuat tentang organisasi dan program kerja organisasi selama 3 tahun kedepan. Terakhir, Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu kesuksesan pelaksanaan Mahasabha VIII Peradah Indonesia. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga hasil-hasil Mahasabha VIII ini dapat menjadi acuan kita bersama dalam menjalankan organisasi.

OM Santih Santih Santih OM DPN PERADAH INDONESIA

Keputusan No. 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 KEPUTUSAN MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA NOMOR : 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 TENTANG JADWAL ACARA DAN PERATURAN TATA TERTIB MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI Menimbang: a. bahwa Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali; b. bahwa Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2009 di Medan, Sumatera Utara; c. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, dipandang perlu menetapkan Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Mengingat: 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan; 3. Pasal 19 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 4. Pasal 7 dan Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Nomor: 016/S.K./DPN-PERADAH/XI/2009, tentang Panitia Mahasabha VIII Peradah Indonesia. Memperhatikan: 1. Pendapat-pendapat dalam Sidang Pleno I Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. MEMUTUSKAN Menetapkan: Keputusan Mahasabha VIII Tentang Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Pertama: Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kedua: Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Mahasabha VIII Peradah Indonesia

9

Keputusan No. 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan acara dan persidangan Mahasabha. Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal Jam

: Medan : 12 Desember 2009 : 00.30 WIB DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA SELAKU PIMPINAN SIDANG SEMENTARA MAHASABHA VIII

Ketua Umum,

Nyoman Gde Agus Asrama, S.Kom

Mahasabha VIII Peradah Indonesia

Sekretaris Jenderal,

I Nyoman Landra, ST

10

Keputusan No. 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Lampiran 1 Nomor

: Keputusan Mahasabha VIII Peradah Indonesia : 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 JADWAL ACARA MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA (PERADAH INDONESIA)

No

Waktu

Mata Acara

PIC

Jum’at, 11 Desember 2009 1

10.00-17.00

Peserta Check In dan Registrasi

Panitia Pelaksana

2

17.00-18.00

Istirahat dan Mandi

-

3

18.00-19.00

Tri Sandhya dan Santap Malam

Panitia Pelaksana

4

19.00-19.30

Technical Meeting

Panitia Pengarah

5

19.30-23.30

Sidang Pleno I:

Panitia Pengarah

6

23.30-…….

1.

Pembahasan Jadwal Acara Mahasabha VIII

2.

Pembahasan Tata Tertib Mahasabha VIII

3.

Pemilihan Pimpinan Sidang Mahasabha VIII

Istirahat

Sabtu, 12 Desember 2009

1

06.00-07.00

Tri Sandhya dan Sarapan

Panitia Pelaksana

2

07.00-08.00

Team Building Game

Panitia Pelaksana

3

08.00-09.00

Persiapan Upacara Pembukaan Mahasabha

Panitia Pelaksana

4

09.00-10.00

Upacara Pembukaan

Panitia Pelaksana

1.

Kata Pembuka oleh MC

2.

Lagu Indonesia Raya & Mars Peradah Indonesia

3.

Laporan Ketua Panitia Mahasabha VIII

4.

Pengarahan Ketua Umum Peradah Indonesia

5.

Sambutan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga yang

6.

Hiburan


11

Keputusan No. 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 5

10.00-12.00

Diskusi Panel

Panitia Pelaksana

Tema: ”Membangun Karakter, Meningkatkan Profesionalisme, Melayani Bangsa” Pembicara: Menegpora RI, Dirjen Bimas Hindu Depag RI, Mantan Ketua Umum Peradah Indonesia Periode 1997-2003 Moderator: Indra Prameswara 6

12.00-13.00

Doa Penutup

Panitia Pelaksana

7

13.00-17.00

Sidang Pleno II:

Pimpinan Sidang

8

17.00-18.00

1.

Laporan Pertanggungjawaban DPN Peradah Indonesia Masa Bhakti 2006 – 2009

2.

Pandangan Umum DPP Peradah Indonesia

3.

Tanggapan DPN Peradah Indonesia atas Pandangan Umum DPP Peradah Indonesia

Sidang Pleno III:

Pimpinan Sidang

Pembentukan Komisi - Komisi 9

18.00-19.30

Istirahat, Tri Sandhya dan Makan Malam

-

10

19.30-22.30

Sidang Komisi

Pimpinan Sidang

11

22.30-.........

Istirahat

-

No

Waktu

Mata Acara

PIC

Minggu, 13 Desember 2009 1

06.00-08.00


Panitia Pelaksana

2

08.00-10.00

Sidang Komisi Lanjutan

Pimpinan Sidang

3

10.00-10.30

Coffee Break

Panitia Pelaksana

4

10.30-12.00

Sidang Pleno IV:

Pimpinan Sidang

Penyampaian dan Pengesahan Hasil Sidang Komisi 5

12.00-13.00

Tri Sandhya dan Makan Siang

Panitia Pelaksana

6

13.00-17.00

Sidang Pleno V:

Pimpinan Sidang

1. 2. 3.

Pengajuan dan Seleksi Nama Bakal Calon Ketua Umum Pernyataan Kesediaan & Kampanye Calon Ketua Umum Pemilihan Ketua Umum


12

Keputusan No. 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 7

17.00-18.00

Sidang Pleno VII:

Pimpinan Sidang

Pemilihan Formatur 8

18.00-19.30

Istirahat, Mandi, Trisandhya dan Makan Malam

Panitia Pelaksana

9

19.30-21.30

Sidang Pleno VIII:

Pimpinan Sidang

1.

Penentuan Tempat Rakernas 2010

2.

Penentuan Tempat Pakem 2011

3.

Penentuan Tempat Mahasabha IX 2012

10

21.30-22.00

Persiapan Upacara Pelantikan

11

22.00-23.00

Upacara Pelantikan Pengurus DPN Peradah Indonesia Masa Bhakti 20092012 dan Serah Terima Secara Simbolis Kepemimpinan Peradah Indonesia, serta acara Penutupan Mahasabha VIII.

Panitia Pelaksana

12

23.00-…….

Istirahat

-

No

Waktu

Mata Acara

PIC

Senin, 14 Desember 2009 1

06.00-10.00


2

10.00-………

Peserta Check Out dan kembali ke daerah asal masing-masing.


Panitia Pelaksana

13


: Keputusan Mahasabha VIII Peradah Indonesia : 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 PERATURAN TATA TERTIB MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA (PERADAH INDONESIA) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan: a. MAHASABHA adalah sabha organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali sesuai Pasal 19 Anggaran Dasar dan Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga, sedangkan Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia berlangsung dari tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2009 di Medan, Sumatera Utara; b. Peradah Indonesia adalah Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Anggaran Dasar Peradah Indonesia; c. DEWAN PERTIMBANGAN adalah Dewan Pertimbangan Peradah Indonesia di Tingkat Nasional sebagaimana tersebut pada Pasal 12 Anggaran Dasar dan Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia; d. DEWAN PIMPINAN NASIONAL adalah Dewan Pimpinan Nasional Peradah Indonesia Masa Bhakti 2006-2009, sebagaimana tersebut pada Pasal 11 Anggaran Dasar dan Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia; e. DEWAN PIMPINAN PROVINSI dan DEWAN PIMPINAN KABUPATEN/KOTA adalah sebagaimana tersebut pada Pasal 13 dan 14 Anggaran Dasar dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia. Pasal 2 1) Kedaulatan organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Mahasabha. 2) Mahasabha dilaksanakan dengan berlandaskan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia serta Peraturan Tata Tertib ini. BAB II TUGAS DAN WEWENANG Pasal 3 Mahasabha mempunyai tugas dan wewenang: a. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional Peradah Indonesia Masa Bhakti 2006-2009; b. Menetapkan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia; c. Menetapkan Program Umum Organisasi sebagai penjabaran Pokok-pokok Program Mahasabha VIII Peradah Indonesia

14

Keputusan No. 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Organisasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Peradah Indonesia dan Rencana Kerja Dewan Pimpinan Nasional sebelum diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional; d. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Nasional Peradah Indonesia Masa Bhakti 2009-2012; e. Menetapkan Keputusan-keputusan lain yang dipandang perlu. BAB III PESERTA DAN PENINJAU MAHASABHA Pasal 4 1) 2)

Peserta Mahasabha terdiri atas: a. Dewan Pertimbangan; b. Dewan Pimpinan Nasional; c. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi; d. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. Jumlah dan rincian peserta Mahasabha ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Peradah Indonesia. 3) Setiap peserta dari DPP dan DPK wajib membawa Surat Mandat. 4) Dewan Pimpinan Nasional dapat menentukan adanya pengarah/panelis, narasumber, dan atau peninjau. Pasal 5 1) 2)

Peninjau Mahasabha terdiri atas: a. Peninjau Tingkat Pusat; b. Peninjau Tingkat Daerah. Peninjau Tingkat Pusat dan Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional. BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA DAN PENINJAU Pasal 6

Setiap Peserta dan Peninjau wajib: a. Menghadiri semua jenis rapat dalam Mahasabha; b. Membantu memelihara kelancaran dan ketertiban Mahasabha; c. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib. Pasal 7 1) 2)

Peserta Mahasabha memiliki: a. Hak bicara; b. Hak suara; c. Hak memilih dan dipilih. Komposisi jumlah suara adalah sebagai berikut ; Dewan Pertimbangan : 1 suara, Dewan Pimpinan Nasional: 1 suara, Unsur Dewan Pimpinan Provinsi: 1 suara ,Unsur


15

Keputusan No. 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Dewan Pimpinan Kabupaten: 1 suara. 3) Peninjau Mahasabha hanya memiliki hak bicara dan hak untuk dipilih. 4) Pengarah dan atau narasumber hanya memiliki hak bicara. 5) Penggunaan hak-hak sebagaimana tersebut pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan Sidang. Pasal 8 1) Setiap peserta dan peninjau dapat mengajukan pendapat, saran, tanggapan, dan usul baik lisan maupun tertulis dalam sidang-sidang yang penggunaannya diatur oleh Pimpinan Sidang. 2) Pendapat, saran, tanggapan, dan usul disampaikan secara singkat dan jelas. Pasal 9 Setiap peserta berhak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu dalam Mahasabha maupun dalam Organisasi yang syarat-syaratnya ditentukan oleh Mahasabha. BAB V ALAT-ALAT KELENGKAPAN MAHASABHA Pasal 10 Alat-alat kelengkapan Mahasabha: a. Sidang Paripurna; b. Sidang Komisi; c. Sidang Formatur. Pasal 11 1) Pimpinan Sidang Mahasabha dipilih dari dan oleh peserta di dalam Sidang Paripurna. 2) Sebelum Pimpinan Sidang Mahasabha dipilih dari dan oleh peserta, Mahasabha dipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional sebagai Pimpinan Sidang Sementara. 3) Tugas Pimpinan Sidang Sementara memimpin Sidang Paripurna untuk: a. Menetapkan Jadwal Acara Mahasabha; b. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Mahasabha; c. Memilih Pimpinan Sidang Mahasabha. 4) Pimpinan Sidang Mahasabha merupakan satu kesatuan yang bersifat kolegial yang terdiri atas: a. Seorang dari Dewan Pertimbangan; b. Seorang dari Dewan Pimpinan Nasional; c. Tiga orang dari Dewan Pimpinan Provinsi. 5) Komposisi Pimpinan Sidang Mahasabha terdiri atas: seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan tiga orang Anggota yang dipilih oleh dan di antara Pimpinan Sidang Mahasabha.


16

Keputusan No. 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Pasal 12 1) Wewenang Pimpinan Sidang Mahasabha adalah: a. Memimpin Sidang-sidang Paripurna selama Mahasabha; b. Menjaga kelancaran dan ketertiban Mahasabha. c. Mengesahkan keputusan-keputusan/ ketetapan-ketetapan dalam Mahasabha. 2) Pimpinan Sidang Mahasabha dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Panitia Mahasabha. Pasal 13 1) 2)

Komisi dibentuk sebanyak 3 (tiga) komisi, masing-masing: a. Komisi A : Bidang Organisasi; b. Komisi B : Bidang Program; c. Komisi C : Bidang Khusus/Rekomendasi. Komisi dapat membentuk Sub-Komisi sesuai dengan kebutuhan. Pasal 14

1) Setiap peserta dan peninjau wajib menjadi anggota salah satu komisi. 2) Jumlah anggota dan keanggotaan Komisi ditetapkan oleh Pimpinan Sidang Mahasabha dengan persetujuan Sidang Paripurna. 3) Komisi memilih Pimpinan Sidang Komisi dalam Sidang Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang Mahasabha sebagai Pimpinan Sementara. 4) Pimpinan Sidang Mahasabha tidak boleh merangkap sebagai Pimpinan Sidang Komisi. 5) Pimpinan Sidang Komisi terdiri atas: a. Seorang Ketua merangkap Anggota; b. Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota; c. Seorang Sekretaris merangkap Anggota. Pasal 15 1) Komisi bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai bidang tugas Komisi yang bersangkutan. 2) Laporan Komisi disusun oleh Pimpinan Komisi dan dilaporkan dalam Sidang Paripurna untuk mendapat tanggapan dan pengesahan sebagai Ketetapan Mahasabha. Pasal 16 1) Penyusunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia dilaksanakan oleh Mahasabha melalui Ketua Umum Terpilih yang dibantu Formatur. 2) Formatur dipilih dalam Sidang Paripurna. 3) Formatur terdiri atas: a. Satu orang dari unsur Dewan Pertimbangan Demisioner; Mahasabha VIII Peradah Indonesia

17

Keputusan No. 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 4)

b. Satu orang dari Dewan Pimpinan Nasional Demisioner; c. Tiga orang dari unsur Dewan Pimpinan Provinsi; d. Tiga orang dari Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. Unsur-unsur Formatur sebagaimana tersebut ayat (3) mengusulkan nama-nama calon Formatur kepada Sidang Paripurna, untuk memperoleh pengesahan. 5) Pimpinan Sidang Mahasabha mengumumkan nama-nama calon Formatur kepada Sidang Paripurna, untuk memperoleh pengesahan. 6) Ketua Umum terpilih dibantu Formatur diberi mandat penuh untuk menyusun Personalia Dewan Pimpinan Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Mahasabha. 7) Selama Formatur dan Ketua Umum terpilih menjalankan tugasnya dalam menyusun Personalia Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah Indonesia) Masa Bhakti 2009-2012, maka peserta dan peninjau dapat melanjutkan persidangan untuk menentukan tempat pelaksanaan Rakernas 2010, Pakem 2011 dan Mahasabha 2012. BAB VI PEMILIHAN KETUA UMUM Pasal 17 1) Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional dilaksanakan oleh Peserta Mahasabha secara langsung; 2) Jumlah serta rincian peserta yang hadir dalam Mahasabha dan memiliki hak suara ditetapkan dalam Sidang Paripurna. Pasal 18 1) Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap: a. Tahap I atau Tahap Penjaringan dan Pencalonan; b. Tahap II atau Tahap Pemeriksaan Persyaratan Calon-calon dan Pengesahan Calon-calon; c. Tahap III atau Tahap Presentasi dan Tanya Jawab Calon-calon Ketua Umum; d. Tahap IV atau Tahap Pemilihan Ketua Umum. 2) Persyaratan Ketua Umum ditetapkan dalam Sidang Paripurna melalui Komisi A Mahasabha (Bidang Organisasi). 3) Pemeriksaan Persyaratan Calon-calon dan Pengesahan Calon-calon dilaksanakan Pimpinan Sidang Mahasabha di depan Sidang Paripurna. 4) Penghitungan suara dalam setiap tahapan pemilihan dilakukan secara terbuka. 5) Proses serta hasil-hasil Tahap Pencalonan dan Tahap Pemeriksaan Persyaratan Calon-calon dicatat dalam Berita Acara yang dibacakan di akhir tahap tersebut dan ditandatangani Pimpinan Sidang Mahasabha. 6) Bila hanya terdapat satu Bakal Calon, maka Bakal Calon tersebut dapat ditetapkan secara aklamasi sebagai Calon untuk kemudian ditetapkan sebagai Ketua Umum Terpilih. Mahasabha VIII Peradah Indonesia

18

Keputusan No. 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 7) Bila terdapat lebih dari satu Bakal Calon, maka pemilihan Ketua Umum dilakukan melalui pemungutan suara dan Bakal Calon yang memperoleh dukungan sekurangkurangnya 9 (sembilan) suara berhak maju ke tahap berikutnya. 8) Presentasi tentang visi dan misi Calon-calon Ketua Umum dipimpin oleh Pimpinan Sidang Mahasabha di depan Sidang Paripurna, yang dilanjutkan dengan tanya jawab kepada semua Calon Ketua Umum oleh Peserta. 9) Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan dengan pemungutan suara secara langsung. 10) Calon yang memperoleh suara lebih dari ½ jumlah suara sah, ditetapkan menjadi Ketua Umum terpilih dalam Sidang Paripurna. 11) Bila dalam pemilihan tidak ada Calon Ketua Umum yang mendapatkan suara lebih dari ½ jumlah suara sah, maka dilakukan pemilihan tahap berikutnya dengan menyaring Calon-calon Ketua Umum dengan dua suara terbanyak. 12) Bila terjadi jumlah suara sah yang sama dalam Tahap IV sebagaimana dimaksudkan ayat (11) Pasal ini, pemungutan suara dapat diulang sampai diperoleh satu Calon Ketua Umum dengan suara terbanyak. 13) Pemungutan suara sebagaimana tersebut dalam ayat (9) Pasal ini dilaksanakan secara bebas, rahasia, jujur dan adil. BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PIMPINAN NASIONAL Pasal 19 1) Dewan Pimpinan Nasional PERADAH INDONESIA Masa Bhakti 2006-2009 menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Sidang Paripurna. 2) Setelah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dan mendapat tanggapan serta penetapannya dari Sidang Paripurna, Dewan Pimpinan Nasional Masa Bhakti 2006-2009 menjadi demisioner. BAB VIII KUORUM DAN TATACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 20 1) Setiap Sidang memerlukan kuorum. 2) Kuorum tercapai bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta. Pasal 21 1) Kecuali diatur khusus, setiap pengambilan keputusan diusahakan melalui musyawarah untuk mufakat dengan semangat persaudaraan. 2) Putusan dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara hanya dilakukan bila musyawarah untuk mufakat yang diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak berhasil. 3) Putusan yang diambil dengan pemungutan suara adalah sah bila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang hadir. 4) Pemungutan suara diatur oleh Pimpinan Sidang atas persetujuan peserta. Mahasabha VIII Peradah Indonesia

19

Keputusan No. 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 BAB IX MUSYAWARAH DAN SIDANG-SIDANG Pasal 22 Jenis-jenis Sidang adalah: a. Sidang Paripurna; b. Rapat Pimpinan Sidang Mahasabha; c. Sidang Komisi; d. Rapat Formatur. Pasal 23 1) Sebelum menghadiri sidang, setiap peserta menandatangani Daftar Hadir atau menyerahkan tanda hadir kepada Panitia Mahasabha. 2) Pada waktu yang telah ditentukan Pimpinan Sidang membuka sidang. 3) Jika setelah sidang dibuka belum memenuhi kuorum, Pimpinan Sidang dapat menunda Sidang paling lama 1 (satu) jam. 4) Setelah sidang ditunda sebagaimana tersebut ayat (3) kuorum belum tercapai, sidang dianggap kuorum dan dapat dilangsungkan. Pasal 24 1) Pimpinan Sidang mencatat pendapat, saran, dan usul yang diajukan oleh peserta. 2) Bila Pimpinan Sidang menganggap pendapat peserta belum jelas, kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengulangi dengan singkat. 3) Pimpinan Sidang mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat-pendapat dalam sidang. Pasal 25 1) Pimpinan Sidang mendaftar peserta yang akan berbicara. 2) Pimpinan Sidang tidak mengijinkan peserta yang belum mendaftarkan namanya untuk berbicara kecuali ada alasan yang dapat diterima. 3) Peserta berbicara setelah mendapat ijin dari Pimpinan Sidang. Pasal 26 1) Setelah sidang dibuka Pimpinan Sidang menjelaskan secara singkat pokok acara sidang. 2) Pimpinan Sidang memberikan kesempatan yang cukup kepada setiap peserta untuk berperan aktif dalam setiap sidang dengan menggunakan hak dan kewajiban secara tertib. 3) Pimpinan Sidang dapat menentukan urutan dan lamanya peserta berbicara. 4) Pimpinan Sidang dapat memperingatkan pembicara bila pembicara menyimpang dari pokok-pokok pembicaraan. 5) Bila Pimpinan Sidang hendak berbicara selaku peserta maka untuk sementara sidang diserahkan kepada salah seorang Pimpinan Sidang lainnya. Mahasabha VIII Peradah Indonesia

20

Keputusan No. 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Pasal 27 Peserta dapat mengajukan interupsi untuk: a. Minta penjelasan tentang pokok materi yang dibicarakan; b. Mengajukan keberatan terhadap materi di luar materi yang sedang dibicarakan; c. Mengajukan usul tata cara pembahasan materi yang sedang dibahas agar lebih efektif; d. Usul penundaan sidang. Pasal 28 1) Terhadap cara dan usul penundaan sidang sebagaimana Pasal 28 huruf c dan d harus disetujui peserta sidang. 2) Bila terdapat perbedaan pendapat terhadap cara dan usul sebagaimana Pasal 28, Pimpinan Sidang dapat mengambil keputusan terhadap pembicara mengenai hal sebagaimana dimaksud ayat (1). Pasal 29 Bila peserta yang menggunakan hak bicara dan atau suara telah melanggar Peraturan Tata Tertib ini sehingga mengganggu jalannya Sidang, Pimpinan Sidang dapat melakukan tindakan sebagai berikut: a. Memberi peringatan pertama; b. Memberi peringatan kedua; c. Membatalkan hak bicara untuk sebagian atau seluruh acara yang bersangkutan; d. Mempersilakan yang bersangkutan meninggalkan sidang. Pasal 30 1) Bila Pimpinan Sidang menganggap perlu maka ia dapat menunda sidang dengan persetujuan peserta. 2) Lama penundaan sidang tidak boleh melebihi 1 (satu) jam. Pasal 31 1) Sidang-sidang pada dasarnya bersifat tertutup. 2) Pembicaraan dalam sidang tertutup hanya boleh diumumkan oleh Pimpinan Sidang. 3) Atas usul Pimpinan Sidang, peserta dapat memutuskan bahwa pembicaraan bersifat rahasia. 4) Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dipegang teguh peserta. Pasal 32 Setiap sidang dibutuhkan Risalah Sidang yang memuat: a. Tempat dan jenis acara sidang; b. Hari, tanggal, dan jam sidang serta penutup sidang; c. Pimpinan Sidang; Mahasabha VIII Peradah Indonesia

21

Keputusan No. 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 d. Nama-nama Peserta Sidang; e. Nama-nama Pembicara dan pendapatnya masing-masing; f. Keputusan dan atau kesimpulan sidang. BAB X LAIN-LAIN Pasal 33 1) Bila dipandang perlu Mahasabha dapat membentuk panitia Ad-Hoc atau Tim Kerja tertentu. 2) Jumlah anggota dan komposisi Pimpinan Panitia Ad-Hoc atau Tim Kerja ini dapat ditetapkan oleh Mahasabha dalam Sidang Paripurna. 3) Panitia Ad-Hoc atau Tim Kerja ini melaporkan tugasnya dalam Sidang Paripurna. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh Mahasabha. 2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal Jam


Ketua Umum,



I Nyoman Landra, ST


22

Keputusan No. 02/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 KEPUTUSAN MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA NOMOR : 02/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 TENTANG PIMPINAN SIDANG MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI Menimbang: a. bahwa Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali; b. bahwa Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2009 di Medan, Sumatera Utara; c. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, dipandang perlu menetapkan Pimpinan Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Mengingat: 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan; 3. Pasal 19 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 4. Pasal 21 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Nomor: 016/S.K./DPN-PERADAH/XI/2009, tentang Panitia Mahasabha VIII Peradah Indonesia; 6. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Memperhatikan: 1. Pendapat-pendapat dalam Sidang Pleno I Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. MEMUTUSKAN Menetapkan: Keputusan Mahasabha VIII Tentang Pimpinan Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Pertama: Pimpinan Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Komang Agustria, Ketua merangkap Anggota 2. Sugindrin, Sekretaris merangkap Anggota Mahasabha VIII Peradah Indonesia

24

Keputusan No. 02/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009

3. 4. 5.

Yanto Jaya, Anggota Putu Arnawa, Anggota Made Adipta,Anggota

Kedua: Pimpinan Sidang Mahasabha VIII bertugas memimpin sidang Pleno dan Paripurna serta menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan. Ketiga: Kewenangan dan tanggung jawab Pimpinan Sidang sesuai Tata Tertib Mahasabha VIII yang telah ditetapkan sebelumnya. Keempat: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal Jam


Ketua Umum,




I Nyoman Landra, ST

25

Keputusan No. 03/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 KEPUTUSAN MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA NOMOR : 03/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 TENTANG PENGESAHAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA MASA BHAKTI TAHUN 2006-2009 ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI Menimbang: a. bahwa Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali; b. bahwa Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2009 di Medan, Sumatera Utara; c. bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahasabha adalah untuk menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia masa bhakti 2006-2009. Mengingat: 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan; 3. Pasal 18 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 4. Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (6.b.) Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Nomor: 016/S.K./DPN-PERADAH/XI/2009, tentang Panitia Mahasabha VIII Peradah Indonesia; 6. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 7. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Memperhatikan: 1. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada Acara Pembukaan Mahasabha VIII Peradah Indonesia; 2. Pendapat-pendapat dalam Sidang Pleno II Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. MEMUTUSKAN Menetapkan: Keputusan Mahasabha VIII Tentang Pengesahan Atas Laporan Pertanggungjawaban Mahasabha VIII Peradah Indonesia

28

Keputusan No. 03/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 20062009. Pertama: Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia masa bhakti tahun 2006-2009 seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini. Kedua: Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia masa bhakti tahun 2006-2009 sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini telah diterima dengan bulat oleh peserta Mahasabha VIII Peradah Indonesia. Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal Jam

: Medan : 12 Desember 2009 : 16.55 WIB

PIMPINAN SIDANG MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

(Komang Agustria, ST)

(Sugindrin)

Anggota,

(Putu Arnawa)


Anggota,

(Yanto Jaya)

Anggota,

(Made Adipta)

29

Keputusan No. 04/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 KEPUTUSAN MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA NOMOR : 04/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI Menimbang: a. bahwa Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali; b. bahwa Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2009 di Medan, Sumatera Utara; c. bahwa Mahasabha berwenang untuk menyempurnakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, menyusun program umum organisasi, dan menetapkan struktur dan personalia Dewan Pimpinan Nasional; d. bahwa untuk menghasilkan keputusan/ketetapan Mahasabha yang bermutu, bermanfaat, dan melibatkan semaksimal mungkin potensi anggota peserta Mahasabha, maka dipandang perlu untuk membentuk komisi-komisi. Mengingat: 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan; 3. Pasal 18 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 4. Pasal 21 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Nomor: 016/S.K./DPN-PERADAH/XI/2009, tentang Panitia Mahasabha VIII Peradah Indonesia; 6. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 7. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Memperhatikan: 1. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada Acara Pembukaan Mahasabha VIII Peradah Indonesia; 2. Pendapat-pendapat dalam Sidang Pleno II Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. MEMUTUSKAN Menetapkan: Keputusan Mahasabha VIII Tentang Pembentukan Komisi-komisi. Mahasabha VIII Peradah Indonesia

32

Keputusan No. 04/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Pertama: Peserta dan Peninjau Mahasabha VIII Peradah Indonesia dibagi dalam 3 (tiga) komisi dengan lingkup pembahasan sebagai berikut: 1. Komisi A : Bidang Organisasi 2. Komisi B : Bidang Program 3. Komisi C : Bidang Khusus/ Rekomendasi Kedua: Setiap komisi bertanggung jawab dalam menyelesaikan pembahasan materi yang dibebankan kepada komisinya. Ketiga: Hasil-hasil pembahasan komisi harus dilaporkan kepada sidang paripurna. Keempat: Anggota masing-masing komisi adalah seperti terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kelima: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal Jam

: Medan : 12 Desember 2009 : 17.20 WIB PIMPINAN SIDANG MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA

Ketua,

(Komang Agustria, ST) Anggota,

(Putu Arnawa)


Anggota,

(Yanto Jaya)

Sekretaris,

(Sugindrin) Anggota,

(Made Adipta)

33


: Keputusan Mahasabha VIII Peradah Indonesia : 04/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 NAMA-NAMA ANGGOTA KOMISI A (BIDANG ORGANISASI)

NO.

NAMA

DELEGASI

1

Indra Gunawan

Sumatra Utara

2

Nyana Silen

Sumatra Utara

3

Dika Nelsen

Sumatra Utara

4

Edi

Sumatra Utara

5

Made Rimbawa

Lampung

6

Made Suarjaya

Lampung

7

Made Wiata

Lampung

8

Nyoman Ardana

Lampung

9

I Nyoman Budiasa

Kalimantan Timur (Wakil Ketua)

10

Gde Durahman

Sulawesi Selatan (Ketua)

11

Arnawa

Bali

12

Klipz

Bali

13

Komang Birawan

Bali

14

Sugiana

Bali

15

Wayan Putra

Jawa Barat

16

Ketut Wahyu Y.

Jawa Barat

17

Ika Guna Artha

DKI Jakarta

18

Dewa Komang Wiratnadi

DKI Jakarta

19

Wayan Sudane

Peninjau (Sekretaris)

20

Wayan Tirta

DKI Jakarta

21

Putra Wijaya

DKI Jakarta

22

Nyoman Slamet

Sulawesi Tengah

23

Gde Eka

Maluku

24

I Made Sudiana A.

Sulawesi Utara

25

Eko Pujianto

Jawa Tengah

26

Made Suarjaya

Kalimantan Tengah

27

Adris I

Kalimantan Tengah

28

Tirtha

Kalimantan Tengah

29

Made Susanto

Sulawesi Barat


34


: Keputusan Mahasabha VIII Peradah Indonesia : 04/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 NAMA-NAMA ANGGOTA KOMISI B (BIDANG PROGRAM)

NO.

NAMA

DELEGASI

1

Ganesh

Sumatra Utara

2

Devan Praska

Sumatra Utara

3

Siwa Langgam

Sumatra Utara

4

Terangate

Sumatra Utara

5

Lisa Kusuma

Sumatra Utara (Sekretaris)

6

Suyono

Lampung

7

Tri Wibowo

Lampung

8

Nyoman Adi Irawan

Lampung

9

Dwi Marwanto

Lampung

10

Kadek Suasta

Lampung

11

I Nyoman Diadyana

Kalimantan Timur

12

Komang Rinten

Sulawesi Selatan

13

Dharma

Bali

14

Gusti Ayu Dewi

Bali

15

Wayan Gina

Bali

16

Gusti Suasane

Bali

17

Wayan Putra Mahayana

Jawa Barat

18

Komang Yoga

Jawa Barat

19

Made Toni Sanjaya

Jawa Barat

20

Komang Adi

DKI Jakarta

21

Gede Ananta

Peninjau

22

Wije Sharma

DKI Jakarta

23

Gde Mertanadi

DKI Jakarta

24

Paryono

Peninjau

25

I Gde Juli Artawan

Sulawesi Tengah

26

Ketut Ardana

Maluku

27

Winoto

Jawa Tengah

28

Pawang

Kalimantan Tengah (Ketua)

29

Ria

Kalimantan Tengah

30

Wayan Sila Putra

Kalimantan Tengah

31

Nyoman Sura

Sulawesi Barat


35


: Keputusan Mahasabha VIII Peradah Indonesia : 04/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 NAMA-NAMA ANGGOTA KOMISI C (BIDANG KHUSUS/ REKOMENDASI)

NO.

NAMA

DELEGASI

1

Naran Sami

Sumatra Utara

2

Mittun

Sumatra Utara

3

Raju

Sumatra Utara

4

Jumadi

Sumatra Utara

5

I Made Darmawan

Kalimantan Timur

6

Sukardi Riyanto

Kalimantan Timur (Ketua)

7

I Made Sadwiadnyana

Lampung

8

Sumiati

Lampung (Sekretaris)

9

Dewi Setyowati

Lampung

10

I Nyoman Sugita

Lampung

11

Nyoman Purnajaya

Lampung

12

Gung Alit

Bali

13

I.B. Suweden

Bali

14

I.B. Susane

Bali

15

Ketut Wijaya

Jawa Barat

16

Kadek Juliana Parwanta

Jawa Barat

17

Made Sugi Ardana

Peninjau

18

Fukar

DKI Jakarta

19

Mursito

DKI Jakarta

20

Tiagu

DKI Jakarta

21

Riwut Mulajani

Kalimantan Tengah

22

Wayan Suwarna

Kalimantan Tengah

23

Putu Lilik S.

Sulawesi Barat

24

Made Indrawan

Sulawesi Barat

25

Suresh Kumar

Peninjau


36

Keputusan No. 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 KEPUTUSAN MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA NOMOR : 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 TENTANG PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI Menimbang: a. bahwa Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali; b. bahwa Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2009 di Medan, Sumatera Utara; c. bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahasabha adalah menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Mengingat: 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan; 3. Pasal 18 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 4. Pasal 21 ayat (6.a.) Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Nomor: 016/S.K./DPN-PERADAH/XI/2009, tentang Panitia Mahasabha VIII Peradah Indonesia; 6. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 7. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. 8. Keputusan Mahasabha Nomor: 04/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang pembentukan komisi-komisi. Memperhatikan: 1. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada Acara Pembukaan Mahasabha VIII Peradah Indonesia; 2. Pendapat-pendapat dalam Rapat Komisi dan Sidang Pleno IV Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. MEMUTUSKAN Menetapkan: Keputusan Mahasabha VIII Tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Mahasabha VIII Peradah Indonesia

38

Keputusan No. 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Pertama: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia yang telah disempurnakan seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yan tidak terpisahkan. Kedua: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disempurnakan ini merupakan pedoman pokok bagi seluruh anggota Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah Indonesia) dalam mengelola organisasi maupun dalam membuat dan melaksanakan program-program. Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal Jam


Ketua,

Sekretaris,


(Sugindrin)

Anggota,

Anggota,

(Putu Arnawa)

(Yanto Jaya)


Anggota,

(Made Adipta)

39


: Keputusan Mahasabha VIII Peradah Indonesia : 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA (PERADAH INDONESIA)

PURWAKA Generasi Muda Indonesia adalah ahli waris nilai-nilai luhur budaya dan sekaligus penerus cita-cita perjuangan bangsa. Ia memiliki sikap yang kritis, kreatif, dan penuh dinamika dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Generasi Muda Indonesia adalah insan-insan muda yang mempunyai peranan penting dan strategis serta menentukan dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Generasi Muda Indonesia perlu dibina dan diarahkan agar kelak menjadi kader (nayaka) pemimpin bangsa yang berjiwa Pancasila, disiplin, kritis, mandiri, beretos kerja, memiliki idealisme yang tangguh, berwawasan kebangsaan yang luas, mampu mengatasi tantangan masa kini maupun masa yang akan datang, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa, yang dilandasi semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa. Ajaran Catur Asrama yang diamanatkan Hindu Dharma memberi garis yang jelas tentang tahap-tahap perkembangan manusia dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Generasi Muda Hindu sebagai bagian dari Generasi Muda Indonesia secara keseluruhan menjadi pengemban nilai-nilai luhur bangsa, pelestarian kebudayaan Indonesia, dan insan-insan pembangunan yang dinantikan dharma bhaktinya dalam pembangunan bangsa. Atas dasar kesadaran dan kedudukan sosial kemasyarakatan dan swadharma (kekaryaan) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Generasi Muda Hindu Indonesia yang meliputi komponen-komponen pemuda, mahasiswa dan cendikiawan muda, bertekad untuk menghimpun diri ke dalam satu Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berlingkup nasional. Organisasi ini didayagunakan sebagai media aktualisasi diri dan wadah pengemban dharma bhakti Generasi Muda Hindu kepada nusa dan bangsa, demi kejayaan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan ajaran Catur Guru. Dengan Asung Kertawaranugraha Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan berorganisasi Generasi Muda Hindu Indonesia dirumuskan ke dalam suatu Anggaran Dasar (AD) yang tersusun seperti berikut ini. BAB I NAMA Pasal 1 Organisasi ini bernama PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA; selanjutnya disingkat Peradah Indonesia. Mahasabha VIII Peradah Indonesia

40

Keputusan No. 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Pasal 2 Peradah Indonesia didirikan pada tanggal 11 Maret 1984, untuk kurun waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 Peradah Indonesia berlingkup nasional, dengan kedudukan Sekretariat Jenderal berada di Ibukota Negara. BAB II ASAS Pasal 4 Peradah Indonesia berasaskan Pancasila. BAB III SIFAT DAN NILAI DASAR Pasal 5 Peradah Indonesia bersifat mandiri dan independen. Pasal 6 Nilai – nilai keteladanan yang menjadi dasar dan karakter organisasi serta anggota organisasi adalah “5 S”, yaitu: a. Sathyamitra: menghargai sesama dan membangun kerjasama berlandaskan kejujuran dan ketulusan; b. Sadhana: melakukan swadharma sebagai bentuk disiplin spiritual; c. Sevanam: melakukan pelayanan dan karya-karya nyata bagi umat dan masyarakat luas sebagai upaya merealisasikan nilai-nilai dharma; d. Samskara: menjadi agen perubahan bagi pembaharuan yang berguna bagi umat manusia; e. Santosa: bijaksana dalam membangun ketentraman, keharmonisan dan kesejahteraan bersama. BAB IV VISI DAN MISI Pasal 7 Visi Peradah Indonesia adalah membangun Generasi Muda Hindu yang mandiri dan demokratis sebagai bagian integral dari Bangsa Indonesia untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan bersama berdasarkan Dharma.


41

Keputusan No. 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Pasal 8 Misi Peradah Indonesia adalah: a. Melahirkan kader-kader muda Hindu yang memiliki sradha, jujur, berbudi pekerti luhur yang selalu berpedoman pada ajaran Veda dan nilai dasar Organisasi; b. Membentuk kader-kader muda Hindu yang cerdas, berani, dan memiliki integritas sehingga mampu tampil di depan sebagai agen-agen perubahan dalam semua segi kehidupan yang dilandasi oleh semangat demokrasi dan kebersamaan. BAB V TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI Pasal 9 Tujuan Peradah Indonesia adalah turut berperan serta melalui kekaryaan/swadharma untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Repulik Indonesia sebagai mana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, demi terwujudnya pembangunan manusia seutuhnya bagi masyarakat Indonesia. Pasal 10 Tugas pokok Peradah Indonesia adalah meningkatkan kesadaran berkarya/swadharma anggotanya, yang meliputi komponen-komponen kepemudaan antara lain: pemuda, mahasiswa, cendekiawan Hindu dalam kedudukannya sebagai warga Negara Indonesia dalam kerangka pembangunan bangsa dan Negara sesuai dengan hakekatnya sebagai generasi muda. Pasal 11 Peradah Indonesia berfungsi untuk menghimpun pemikiran di antara sesama anggota, serta mendinamisasikan gerak dan aktivitas kekaryaan/swadharma Generasi Muda Hindu di seluruh Indonesia secara sistematik dan serasi, yang merupakan pernyataan dharma bhakti sebagai warga negara Indonesia, guna diabdikan bagi pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. BAB VI POKOK-POKOK PROGRAM Pasal 12 Pokok-pokok Program Peradah Indonesia adalah sebagai berikut: a. Bina-dharma, yaitu meningkatkan sraddha (keimanan) dan bhakti (takwa) yang berwawasan nasional dengan cara mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia dan lembaga-lembaga pemerintah; b. Bina-warga, yaitu memupuk kedewasaan dalam mengatur gerak dan dinamika kekaryaan/swadharma anggota organisasi sehingga terdapat semangat satya-mitra (jalinan persaudaraan antar-manusia) yang mantap ke dalam diri organisasi sesuai dengan ajaran Hindu; Mahasabha VIII Peradah Indonesia

42

Keputusan No. 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 c.

Bina-kriya, yaitu mendukung dan membina setiap aktivitas dan kelembagaan kemasyarakatan yang bergerak dalam Hindu Dharma di seluruh Indonesia secara konsepsional dan proporsional; d. Bina-sandhiwani, yaitu berkomunikasi secara nasional untuk mencari dan menemukan murdha wakya (konsep-konsep) pembangunan dalam segala aspeknya bagi bangsa Indonesia yang sejalan dengan Hindu Dharma; e. Bina-karya, yaitu menyumbangkan karya-karya nyata bagi masyarakat Hindu khususnya, dan masyarakat luas sebagai pelaksana program-program pemerintah dalam rangka pembangunan bangsa dan negara; f. Bina-artha, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi di lingkungan masyarakat terdekat, khususnya ekonomi masyarakat Hindu demi kesejahteraan bangsa dan Negara. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendanaan terkait untuk pengembangan wirausaha. BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 13 Anggota Peradah Indonesia adalah warga negara Indonesia yang beragama Hindu dan berusia 16-30 tahun, beragama Hindu, dan menyatakan diri menjadi anggota, serta menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia. BAB VIII KEPENGURUSAN Pasal 14 1) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) sebagai pimpinan nasional organisasi ini terdiri atas seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua Departemen; seorang Sekretaris Jenderal, beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal; seorang Bendahara Umum, beberapa orang Wakil Bendahara Umum; Anggota Departemen. 2) Dewan Pimpinan Nasional dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat membentuk Biro dan Lembaga sesuai kebutuhan. Pasal 15 Dewan Pertimbangan yang mendampingi Dewan Pimpinan Nasional, dapat memberikan saran dan atau pendapat kepada Dewan Pimpinan Nasional dalam rangka penentuan kebijaksanaan organisasi sebagai pelaksanaan Program Umum hasil Mahasabha. Dewan Pertimbangan yang meliputi pemuka/tokoh-tokoh nasional yang terdiri atas unsur-unsur fungsionaris, rohaniawan, dan cendikiawan ditetapkan dalam Mahasabha. Pasal 16 1) Pada setiap Propinsi, dibentuk pengurus organisasi ini dengan nama Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) yang sekretariatnya berkedudukan di Ibukota Propinsi dan atau di tempat yang telah disepakati pengurusnya. Susunan komposisi pengurus Mahasabha VIII Peradah Indonesia

43

Keputusan No. 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Dewan Pimpinan Propinsi ini terdiri atas seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua; seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris; seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Bendahara, dan Bidang. 2) Dewan Pimpinan Propinsi dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk Biro dan Badan lainnya sesuai kebutuhan. Pasal 17 1) Pada setiap Kabupaten/Kota dibentuk pengurus organisasi ini dengan nama Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) yang sekretariatnya berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan atau di tempat yang telah disepakati pengurusnya. 2) Susunan komposisi pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, disesuaikan dengan Dewan Pimpinan Propinsi yang mewilayahinya termasuk Seksi, Bagian dan Badan lainnya yang diperlukan. Pasal 18 Pada setiap Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan dapat dibentuk Komisariat. Pengurus Komisariat meliputi sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara. Seksi jika diperlukan dibentuk sesuai kebutuhan. Pasal 19 Komisariat bertanggung jawab kepada sabha Komisariat. Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota bertanggung jawab kepada Lokasabha Kabupaten/Kota. Dewan Pimpinan Propinsi bertanggung jawab kepada Lokasabha Propinsi. Dewan Pimpinan Nasional bertanggung jawab kepada Mahasabha. Pasal 20 Di luar negeri dapat dibentuk Komisariat Peradah Indonesia yang langsung bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Nasional. Pasal 21 Dewan Pimpinan Propinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota didampingi oleh Dewan Penasehat yang ditetapkan dalam Lokasabha. BAB IX SABHA ORGANISASI Pasal 22 1) Setiap 3 (tiga) tahun sekali diadakan Mahasabha, yang dihadiri oleh Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Propinsi, dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. 2) Mahasabha berwenang menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Pokok-pokok Program Organisasi dan menjabarkannya ke dalam Program Mahasabha VIII Peradah Indonesia

44

Keputusan No. 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Umum Organisasi untuk masa bhakti tiga tahun berikutnya, Rencana Kerja Dewan Pimpinan Nasional sebelum diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional, dan memilih serta menetapkan personalia pengurus Dewan Pimpinan Nasional untuk masa bhakti berikutnya. 3) Dalam keadaan luar biasa dapat diadakan Mahasabha sekali lagi oleh Dewan Pimpinan Nasional Peradah Indonesia, yang pelaksaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 23 1) Setiap 3 (tiga) tahun sekali Dewan Pimpinan Propinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota mengadakan Lokasabha. Dalam keadaan luar biasa dapat diadakan Lokasabha sekali lagi. 2) Sabha untuk penggantian pengurus Komisariat diadakan 3 (tiga) tahun sekali. Pasal 24 1) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional sekurangkurangnya satu kali dalam periode kepengurusannya untuk menjabarkan Program Umum Organisasi menjadi Program Induk Organisasi dan Program Kerja Dewan Pimpinan Nasional serta meninjau pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Pimpinan Nasional yang sudah ditetapkan dalam Mahasabha. 2) Rapat Kerja Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya satu kali dalam periode kepengurusannya untuk menjabarkan Program Induk Organisasi menjadi Program Kerja Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. BAB X KEPUTUSAN ORGANISASI Pasal 25 1) Keputusan Organisasi di semua tingkatan pada dasarnya diambil dengan cara musyawarah mufakat yang dilandasi semangat persaudaraan. 2) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dengan semangat persaudaraan. 3) Keputusan Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Propinsi, dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota mengikat semua pengurus dan anggota. BAB XI HIERARKI KEPUTUSAN, KETETAPAN DAN PERATURAN Pasal 26 1) Peradah Indonesia mempunyai Keputusan dan Peraturan dengan hierarki sebagai berikut: a. Anggaran Dasar (AD); b. Anggaran Rumah Tangga (ART); Mahasabha VIII Peradah Indonesia

45


3) 4) 5) 6) 7)

c. Keputusan dan Ketetapan Mahasabha lainnya; d. Keputusan dan Ketetapan Rapat Kerja Nasional; e. Keputusan Dewan Pimpinan Nasional; f. Keputusan dan Ketetapan Lokasabha Propinsi; g. Keputusan dan Ketetapan Rapat Kerja Propinsi; h. Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi; i. Keputusan dan Ketetapan Lokasabha Kabupaten/Kota; j. Keputusan dan Ketetapan Rapat Kerja Kabupaten/Kota; k. Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota; l. Keputusan dan Ketetapan Lokasabha Kecamatan; m. Keputusan dan Ketetapan Rapat Kerja Kecamatan; n. Keputusan Komisariat Kecamatan; o. Keputusan dan Ketetapan Lokasabha Kelurahan/Desa; p. Keputusan dan Ketetapan Rapat Kerja Kelurahan/Desa. q. Keputusan Komisariat Kelurahan/Desa. Setiap Keputusan dan Peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan keputusan dan peraturan Organisasi yang lebih tinggi, dan bila bertentangan maka berdasarkan Anggaran Dasar ini keputusan tersebut dianggap tidak sah. Keputusan yang diambil di tingkat Nasional maupun Keputusan Dewan Pimpinan Nasional mengikat semua pengurus dan anggota. Keputusan di tingkat Propinsi ataupun Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi mengikat semua pengurus dan anggota di wilayah Propinsi yang bersangkutan. Keputusan di tingkat Kabupaten/Kota ataupun Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota mengikat semua pengurus dan anggota di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Keputusan di tingkat Kecamatan ataupun Keputusan Pimpinan Komisariat Kecamatan mengikat semua pengurus dan anggota di wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Keputusan di tingkat Kelurahan/Desa ataupun Keputusan Komisariat Kelurahan/ Desa mengikat semua pengurus dan anggota di wilayah Kelurahan/Desa yang bersangkutan. BAB XII DANA ORGANISASI Pasal 27

1) Dana keuangan organisasi diperoleh dari: a. Dana paramita, yaitu iuran wajib anggota; b. Dana punia, yaitu sumbangan dari pemerintah, donatur dan dermawan atau organisasi yang sah menurut hukum serta sifatnya tidak mengikat; c. Dana usaha, yaitu hasil usaha-usaha organisasi yang sesuai dengan Dharma. 2) Tata laksana pengelolaan keuangan dan kekayaan Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.


46

Keputusan No. 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 28 Anggaran Dasar dapat diubah melalui ketetapan Mahasabha dengan ketentuan bahwa Asas Organisasi seperti tercantum dalam pasal 4 Anggaran Dasar ini mutlak tidak dapat diubah.

BAB XIV PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 29 1) Peradah Indonesia hanya dapat dibubarkan: a. Atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku; b. Melalui Mahasabha yang khusus diadakan untuk itu. 2) Dalam hal Peradah Indonesia dibubarkan maka semua kekayaan Organisasi setelah diperuntukkan menyelesaikan utang-piutang Organisasi disumbangkan kepada Yayasan dan atau Badan/Lembaga sosial di Indonesia yang bergerak dalam pembinaan Umat Hindu. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 Sebelum ketentuan UU no. 40 Tahun 2009 ttg Kepemudaan dinyatakan efektif berlaku, maka anggota Peradah Indonesia adalah pemuda yang berusia antara 16 s.d 40 tahun. BAB XVI PENUTUP Pasal 31 1) Ketentuan-ketentuan yang lebih rinci, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi, yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. 2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal Jam



47

Keputusan No. 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 PIMPINAN SIDANG MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,


(Sugindrin)

Anggota,

(Putu Arnawa)


Anggota,

(Yanto Jaya)

Anggota,

(Made Adipta)

48


: Keputusan Mahasabha VIII Peradah Indonesia : 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA (PERADAH INDONESIA) BAB I ATRIBUT Pasal 1

1) Lambang dan arti Peradah Indonesia adalah seperti yang terdapat pada lampiran Anggaran Rumah Tangga ini. 2) Lambang seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, digunakan pada dan untuk pembuatan: kop surat, stempel, bendera, pataka, badge, vandel, jaket, pakaian seragam Satuan Tugas (Satgas), dan benda-benda lain yang menunjukkan identitas Peradah Indonesia. 3) Bentuk, warna, ukuran, tata cara penggunaan dan penjelasan lain, diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 2 1) Peradah Indonesia mempunyai lagu: Mars dan Hymne yang pembuatannya ditetapkan dengan Peraturan Organisasi. 2) Mars dan Hymne sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilagukan pada acara resmi Peradah Indonesia menurut ketentuan dalam Peraturan Organisasi. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 3 1) Persyaratan untuk menjadi anggota Peradah Indonesia adalah: a. Warga Negara Indonesia yang beragama Hindu; b. Tidak menjadi anggota organisasi lain yang bertentangan dengan asas, sifat, tujuan, program organisasi sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; c. Minimal berumur 16 tahun dan maksimal 30 tahun; d. Menerima dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia. 2) Peradah Indonesia dapat mempunyai anggota luar biasa. 3) Tata cara penerimaan dan pengesahan anggota dan anggota luar biasa diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 4 1) Anggota Peradah Indonesia kehilangan keanggotaannya karena: Mahasabha VIII Peradah Indonesia

49

Keputusan No. 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 a. Meninggal dunia; b. Atas permohonan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada pengurus; c. Diberhentikan karena yang bersangkutan melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi lainnya, dan atau melakukan kesalahan secara disengaja berulang kali. 2) Tata cara berhentinya menjadi anggota, diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB III KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 5 Anggota Peradah Indonesia berkewajiban untuk: a. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta seluruh Keputusan Organisasi; b. Mendukung serta melaksanakan program Organisasi; c. Menjaga nama baik Organisasi; d. Menangkal setiap usaha dan upaya yang merugikan Organisasi; e. Mengikuti sabha, dan segala kegiatan Organisasi; f. Membayar iuran sesuai dengan Peraturan Organisasi yang berlaku. Pasal 6 Anggota Peradah Indonesia berhak untuk: a. Memperoleh perlakuan yang sama dan adil dari Organisasi; b. Mengajukan usul, saran, pendapat, dan pertanyaan dalam sabha Organisasi; c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus Organisasi atau jabatan lainnya sesuai dengan Peraturan Organisasi. Pasal 7 Kewajiban dan hak anggota luar biasa diatur dengan Peraturan Organisasi. BAB IV DISIPLIN ORGANISASI Pasal 8 Anggota Peradah Indonesia dilarang: a. Mencemarkan nama baik Organisasi; b. Melakukan usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan pertentangan dan atau perpecahan di dalam Organisasi; c. Melakukan usaha tindakan atau kegiatan atas nama Organisasi untuk hal – hal yang bukan menjadi kewenangan atau tugasnya; d. Setiap anggota dan pengurus Organisasi dilarang mengatasnamakan Organisasi Mahasabha VIII Peradah Indonesia

50

Keputusan No. 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 e. f.

untuk kepentingan pribadi; Melakukan usaha atau kegiatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia; Melakukan kegiatan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pasal 9

1) Tindakan disiplin bagi anggota, dilaksanakan berupa: a. Teguran lisan atau tertulis; b. Peringatan tertulis; c. Pemberhentian sementara anggota dari Organisasi (skorsing); d. Dapat diberhentikan melalui sabha Organisasi jika yang bersangkutan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; e. Pemberhentian dilakukan secara bertahap. 2) Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak nama baik Organisasi, sanksi pemberhentian keanggotaan dapat langsung diberikan tanpa melalui tingkatan sanksi. Pasal 10 1) Sesuai dengan jenjangnya, pengurus dapat memberikan rehabilitasi. 2) Tindakan rehabilitasi dipertanggungjawabkan oleh pengurus kepada sabha organisasi di tingkat masing-masing. BAB V KEPENGURUSAN ORGANISASI Pasal 11 1) Pengurus Pusat terdiri atas Dewan Pertimbangan (DP) dan Dewan Pimpinan Nasional (DPN). 2) Dewan Pimpinan Nasional terdiri atas: a. Ketua Umum; b. Ketua sebanyak 10 (sepuluh) orang yang masing-masing mengetuai sebuah Departemen; c. Sekretaris Jenderal; d. Wakil Sekretaris Jenderal sebanyak 2 (dua) orang; e. Bendahara Umum f. Wakil Bendahara Umum sebanyak2 (dua) orang; g. Departemen; h. Lembaga, Biro, dan Badan lain yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Nasional sesuai kebutuhan. 3) Departementasi pada Dewan Pimpinan Nasional yang disebut Departemen terdiri atas: a. Departemen Organisasi dan Kaderisasi b. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); Mahasabha VIII Peradah Indonesia

51

Keputusan No. 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 c. Departemen Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga Dalam Negeri d. Departemen Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga Luar Negeri; e. Departemen Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan f. Departemen Lingkungan Hidup g. Departemen Kebudayaan, Olah Raga dan Seni; h. Departemen Pengembangan Kewirausahaan, Usaha dan Dana; i. Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM); j. Departemen Informasi dan Komunikasi. 4) Pengurus Dewan Pimpinan Nasional terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Pleno. 5) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Nasional meliputi semua unsur Ketua, semua unsur Sekretaris, dan semua unsur Bendahara. 6) Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Nasional meliputi Pengurus Harian, Departemen, Biro, Lembaga dan Badan lain yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Nasional. Pasal 12 1) Ketua Umum memimpin pelaksanaan kepengurusan nasional Organisasi dan mengkoordinasikan para Ketua serta kelengkapan Organisasi lainnya. 2) Di antara para Ketua diadakan pembagian tugas pimpinan sesuai dengan pembidangannya. Pasal 13 1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertugas memberikan pelayanan administrasi serta mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijaksanaan serta keputusan Dewan Pimpinan Nasional, baik untuk kebijakan internal maupun eksternal. 2) Sekretariat Jenderal terdiri atas Biro-biro yang tata kerjanya diatur dalam Peraturan Organisasi. 3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal mendapat bahan keterangan yang dipandang perlu dari Lembaga, Yayasan, Biro, dan kelengkapan Organisasi lainnya serta dari Pengurus Daerah. 4) Sekretaris Jenderal memberikan tugas antar Wakil Sekretaris Jenderal. Pasal 14 1) Bendahara Umum memimpin usaha penghimpunan dana serta mengelola semua kekayaan Organisasi. 2) Bendahara Umum membagi tugas antar Wakil Bendahara Umum. Pasal 15 1) Sekretaris Jenderal, Ketua-Ketua, dan Bendahara Umum bertanggungjawab kepada Ketua Umum. 2) Ketua Umum atas nama Peradah Indonesia bertanggungjawab kepada Mahasabha. Mahasabha VIII Peradah Indonesia

52

Keputusan No. 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Pasal 16 1) Dalam menyelenggarakan fungsi kepengurusan, Dewan Pimpinan Nasional berwenang mengeluarkan surat keputusan, surat edaran, instruksi dan peraturan lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi. 2) Untuk mengelola jenis kegiatan tertentu yang bersifat permanen dan berkesinambungan, Dewan Pimpinan Nasional dapat membentuk Lembaga, Yayasan, Satuan Tugas (Satgas), dan Badan-badan lain yang otonom. Sedangkan penyelenggaraan kegiatan yang bersifat insidental dilakukan dengan membentuk kepanitiaan atau satuan tugas tertentu. 3) Dewan Pimpinan Nasional mewakili Organisasi dalam urusan-urusan keluar yang menyangkut Peradah Indonesia secara keseluruhan, dengan Pemerintah Republik Indonesia, dengan Organisasi-organisasi Kemasyarakatan lainnya, tampil di depan Badan Pengadilan, termasuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan Badan/ Organisasi dari negara-negara lain dalam pelaksanaan hubungan luar negeri. Pasal 17 1) Pengurus Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Penasehat (DPs) dan Dewan Pimpinan Propinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. 2) Dewan Pimpinan Propinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Ketua; b. Beberapa orang Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Beberapa orang Wakil Sekretaris; e. Bendahara; f. Beberapa orang Wakil Bendahara; g. Bidang-bidang, sesuai kebutuhan dengan mengacu kepada Departementasi pada Dewan Pimpinan Nasional. 3) Untuk mengelola suatu jenis kegiatan tertentu yang bersifat insidental, Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dapat membentuk kepanitiaan atau satuan tugas tertentu. Pasal 18 Pengurus Komisariat dan Desa/Kelurahan hanya meliputi kepengurusan Komisariat itu sendiri dan bila perlu dapat membentuk Dewan Penasehat dan Seksi-seksi. Pasal 19 1) Struktur Dewan Pimpinan Nasional ditetapkan dalam Mahasabha. 2) Struktur Dewan Pimpinan Propinsi ditetapkan dalam Lokasabha Tingkat Propinsi dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Nasional. 3) Struktur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Lokasabha Tingkat Kabupten/Kota dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Nasional. 4) Struktur Komisariat ditetapkan dalam sabha yang khusus diadakan untuk penggantian pengurus Komisariat dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Propinsi yang mewilayahinya, serta dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Nasional. Mahasabha VIII Peradah Indonesia

53

Keputusan No. 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Pasal 20 1) Pengisian Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Nasional tidak dapat dirangkap oleh Pengurus Organisasi di bawahnya. 2) Bila Pengurus Dewan Pimpinan Propinsi dan atau Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dipromosikan untuk mengisi struktur pengurus Dewan Pimpinan Nasional, yang bersangkutan harus melepaskan tugasnya dari Struktur Dewan Pimpinan Propinsi dan atau Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak promosi. Ketentuan yang sama berlaku untuk jenjang organisasi yang lebih rendah. BAB VI KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 21 1) Dewan Pimpinan Nasional dapat membentuk Lembaga, Yayasan, Satuan Tugas (Satgas), dan Badan-badan lain yang dipandang perlu yang pengelolaannya dipertanggungjawabkan kepada Ketua Umum. 2) Pada Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dapat dibentuk perwakilan Lembaga, Yayasan, Satuan Tugas (Satgas), dan Badan lain, jika memungkinkan dan dipandang perlu. BAB VII DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENASEHAT Pasal 22 1) Dewan Pertimbangan mendampingi Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Penasehat mendampingi Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. 2) Masa bhakti Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat sesuai dengan masa bhakti Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. 3) Pemilihan Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat ditentukan dalam sabha masing-masing. 4) Dalam hal-hal tertentu, Dewan Pimpinan Nasional dapat meminta Dewan Pertimbangan untuk bersidang; demikian juga Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dapat meminta Dewan Penasehat untuk bersidang. BAB VIII PERGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 23 1) Jika Ketua Umum berhalangan melakukan tugasnya dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan hingga maksimal 1 (satu) tahun, maka tugas-tugas Ketua Umum dilakukan Mahasabha VIII Peradah Indonesia

54

Keputusan No. 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 oleh pejabat sementara (pjs) Ketua Umum yang personelnya diambil dari salah satu Ketua atau Sekjen yang ditunjuk melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional yang khusus diadakan untuk itu, dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Nasional, sampai Ketua Umum dapat melakukan tugasnya kembali. 2) Apabila Ketua Umum berhalangan melakukan tugasnya dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka pergantian Ketua Umum dilakukan melalui Mahasabha Luar Biasa. 3) Masa jabatan Ketua Umum baru hasil Mahasabha Luar Biasa sesuai dengan periode jabatan dari Ketua Umum yang diganti. Pasal 24 1) Jika Ketua Dewan Pimpinan Propinsi dan atau Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota berhalangan melakukan tugasnya dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan hingga maksimal 1 (satu) tahun, maka tugas-tugas Ketua dilakukan oleh pejabat sementara (pjs) Ketua yang personelnya diambil dari salah satu Wakil Ketua atau Sekretaris yang ditunjuk melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Propinsi dan atau Kabupaten/ Kota yang khusus diadakan untuk itu, dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Propinsi dan atau Kabupaten/Kota, sampai Ketua dapat melakukan tugasnya kembali. 2) Apabila Ketua Dewan Pimpinan Propinsi dan atau Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota berhalangan melakukan tugasnya dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka pergantian Ketua dilakukan melalui Lokasabha Luar Biasa. 3) Masa jabatan Ketua baru hasil Lokasabha Luar Biasa sesuai dengan periode jabatan dari Ketua yang diganti. Pasal 25 1) Dalam hal Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Sekretaris, Bendahara berhalangan melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan hingga 1 (satu) tahun berturut – turut, maka pengurus bersangkutan dapat menunjuk salah satu wakilnya untuk menjadi Pejabat Sementara (Pjs). 2) Pada setiap pengurus di setiap tingkatan organisasi, kecuali pengurus yang dipilih langsung dalam Mahasabha/Lokasabha, yang berhalangan melakukan tugasnya dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pergantian antar waktu melalui mekanisme Rapat Pleno Dewan Pimpinan yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari Pengurus Pleno Dewan Pimpinan di tingkatan organisasi tersebut. BAB IX SABHA ORGANISASI Pasal 26 1) Mahasabha diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun. 2) Mahasabha dihadiri oleh peserta dan peninjau. 3) Peserta Mahasabha terdiri atas: Mahasabha VIII Peradah Indonesia

55


a. Unsur Dewan Pertimbangan; b. Unsur Dewan Pimpinan Nasional; c. Unsur Dewan Pimpinan Propinsi; d. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. Peninjau Mahasabha terdiri atas para undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Peradah Indonesia. 5) Mahasabha sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Dewan Pimpinan Propinsi yang ada. 6) Mahasabha yang merupakan forum tertinggi Organisasi, berfungsi: a. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, jika dipandang perlu; b. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional; c. Menyusun Program Umum Organisasi dan Rencana Kerja Dewan Pimpinan Nasional sebelum diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional; d. Menetapkan Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Nasional; e. Menetapkan Keputusan lain yang dipandang perlu. 7) Mahasabha diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional dan dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Mahasabha. 8) Sebelum Pimpinan Sidang pada Mahasabha terpilih, Pimpinan Sidang dipimpin oleh oleh Dewan Pimpinan Nasional selaku Pimpinan Sidang Sementara. 9) Dalam menetapkan Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Nasional seperti tersebut pada butir d ayat (6) pasal ini, Ketua Umum dipilih langsung oleh peserta Mahasabha sedangkan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Nasional lainnya dipilih melalui sistem formatur. Pasal 27 1) Dalam keadaan yang sangat penting sehingga mengancam kehidupan Organisasi, Dewan Pimpinan Nasional dapat menyelenggarakan Mahasabha Istimewa. 2) Mahasabha Istimewa sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Dewan Pimpinan Propinsi yang ada. 3) Fungsi dan wewenang Mahasabha Istimewa sama seperti tersebut Pasal 26 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga ini. Pasal 28 1) 2) 3) 4)

Lokasabha Propinsi, diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun. Lokasabha Propinsi dihadiri oleh peserta dan peninjau. Peserta Lokasabha Propinsi terdiri atas: a. Utusan Dewan Pimpinan Nasional; b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Propinsi; c. Dewan Pimpinan Propinsi; d. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota; e. Unsur Komisariat. Peninjau Lokasabha Propinsi terdiri atas para undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Propinsi.


56

Keputusan No. 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 5) Lokasabha Propinsi sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang ada. 6) Lokasabha Propinsi berfungsi: a. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Propinsi; b. Menyusun Program Kerja Daerah; c. Menetapkan Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Propinsi; d. Menetapkan Keputusan lain yang dipandang perlu. 7) Lokasabha Propinsi diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Propinsi dan dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Lokasabha. 8) Sebelum Pimpinan Sidang pada Lokasabha terpilih, Pimpinan Sidang dipimpin oleh oleh Dewan Pimpinan Propinsi selaku Pimpinan Sidang Sementara. Pasal 29 1) Dalam keadaan yang sangat penting, Dewan Pimpinan Propinsi dapat menyelenggarakan Lokasabha Istimewa. 2) Lokasabha Istimewa sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang ada. 3) Fungsi dan wewenang Lokasabha Istimewa sama seperti tersebut dalam Pasal 28 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga ini. Pasal 30 1) 2) 3) 4)

Lokasabha Kabupaten/Kota, diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun, Lokasabha Kabupaten/Kota dihadiri oleh peserta dan peninjau. Peserta Lokasabha Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Utusan Dewan Pimpinan Propinsi; b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota; c. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota; d. Unsur Komisariat Kecamatan; e. Unsur Komisariat Desa/Kelurahan. Peninjau Lokasabha Kabupaten/Kota terdiri atas para undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. 5) Lokasabha Kabupaten/Kota berfungsi: a. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota; b. Menyusun Program Kerja Daerah; c. Menetapkan Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota; d. Menetapkan Keputusan lain yang dipandang perlu. 6) Lokasabha Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Lokasabha. 7) Sebelum Pimpinan Sidang pada Lokasabha terpilih, Pimpinan Sidang dipimpin oleh oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota selaku Pimpinan Sidang Sementara,


57

Keputusan No. 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Pasal 31 1) Dalam keadaan yang sangat penting, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan Lokasabha Istimewa. 2) Lokasabha Istimewa sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Komisariat Kecamatan yang ada. 3) Fungsi dan wewenang Lokasabha Istimewa sama seperti tersebut dalam Pasal 30 ayat (5) Anggaran Rumah ini. Pasal 32 Pergantian Pengurus Komisariat Kecamatan dan desa/kelurahan diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun, dihadiri oleh utusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. Pasal 33 1) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional. 2) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh peserta dan peninjau. 3) Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri atas: a. Dewan Pertimbangan; b. Dewan Pimpinan Nasional; c. Unsur Dewan Pimpinan Propinsi; d. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. 4) Peninjau Rapat Kerja Nasional terdiri atas para undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Peradah Indonesia. 5) Rapat Kerja Nasional berfungsi: a. Menjabarkan Program Umum Organisasi menjadi Program Induk Organisasi dan Program Kerja Dewan Pimpinan Nasional; b. Menetapkan Peraturan Organisasi. Pasal 34 1) Rapat Kerja Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. 2) Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh peserta dan peninjau. 3) Peserta Rapat Kerja Dewan Pimpinan Propinsi terdiri atas: a. Dewan Penasehat; b. Dewan Pimpinan Propinsi; c. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. 4) Peserta Rapat Kerja Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Dewan Penasehat; b. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota; c. Unsur Komisariat Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan. 5) Peninjau Rapat Kerja Daerah terdiri atas para undangan yang ditetapkan Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. 6) Rapat Kerja Daerah berfungsi untuk menjabarkan Program Induk Organisasi menjadi Program Kerja Daerah. Mahasabha VIII Peradah Indonesia

58

Keputusan No. 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Pasal 35 1) Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Propinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota dan Komisariat dapat mengadakan Sabha Nityakala (rapat periodik) sesuai kebutuhan. 2) Tata kerja Sabha Nityakala ini diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 36 1) Musyawarah/rapat dianggap sah (korum) apabila dihadiri oleh sekurang – kurangnya ½ (setengah) ditambah satu jumlah peserta, 2) Setiap Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara. 3) Peninjau mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara. 4) Komposisi peserta Mahasabha yang memiliki suara : a. Unsur Dewan Pertimbangan = 1 suara b. Unsur Dewan Pimpinan Nasional = 1 suara c. Unsur Dewan Pimpinan Propinsi = 1 suara d. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota = 1 suara Pasal 37 1) Pengambilan keputusan dalam sabha dan rapat dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia. 2) Dalam hal sabha/rapat tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ini, peserta sabha/rapat tidak dapat mengambil keputusan. 3) Pengambilan Keputusan dalam sabha dan rapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat yang dilandasi oleh semangat satyamitra. 4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. BAB XI PROGRAM KERJA ORGANISASI Pasal 38 1) Pokok-pokok Program Organisasi adalah seperti terdapat dalam Anggaran Dasar. 2) Mahasabha menjabarkan Pokok-pokok Program Organisasi tersebut menjadi Program Umum Organisasi dan Rencana Kerja Dewan Pimpinan Nasional sebelum diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional. 3) Dewan Pimpinan Nasional menjabarkan Program Umum Organisasi menjadi Program Induk Organisasi. 4) Ketua-ketua pada Dewan Pimpinan Nasional, menjabarkan Program Induk Organisasi tersebut menjadi Program Kerja Dewan Pimpinan Nasional. 5) Dewan Pimpinan daerah dan Komisariat, menjabarkan Program Induk Organisasi tersebut menjadi Program Kerja Daerah. Mahasabha VIII Peradah Indonesia

59

Keputusan No. 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 BAB XII DANA ORGANISASI Pasal 39 1) Dana atau keuangan Organisasi diperoleh dari: a. Dana paramita, berupa iuran wajib dari anggota; b. Dana punia, berupa sumbangan dari pemerintah, donatur dan dermawan atau organisasi yang sah menurut hukum serta sifatnya tidak mengikat; c. Dana usaha, berupa hasil usaha organisasi yang sesuai dengan Dharma dan hukum positif yang berlaku. 2) Pengelolaan dana Organisasi, diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 Sebelum ketentuan UU no. 40 Tahun 2009 ttg Kepemudaan dinyatakan efektif berlaku, maka persyaratan untuk menjadi anggota Peradah Indonesia adalah berusia yang minimal 16 s.d 40 tahun. BAB XIV PENUTUP Pasal 41 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dengan ketentuan-ketentuan lain oleh Dewan Pimpinan Nasional. 2) Ketentuan-ketentuan Organisasi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional dan tidak sesuai atau bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini akan disesuaikan seperlunya. Pasal 42 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal Jam



60


Ketua,

Sekretaris,


(Sugindrin)

Anggota,

(Putu Arnawa)


Anggota,

(Yanto Jaya)

Anggota,

(Made Adipta)

61


: Keputusan Mahasabha VIII Peradah Indonesia : 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 LAMBANG DAN ARTI PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA (PERADAH INDONESIA)

Lambang diungkapkan secara dominan dengan GUNUNGAN/KAYON yang menancap ke bawah, latar belakang PADMA/TERATAI berdaun-bunga lima helai. Gunungan/Kayon Simbul kalpataru atau pohon kehidupan; aslinya disebut “Kayun Purwo Sejati” (kayun = hidup/kemedak, purwo = asal/ sumber). Gunungan menggambarkan asal hidup yang sebenarnya (“sangkanin dumadi” = Bhs. Jawa, “Janma Dhyasya Yatah” = Bhs. Sanskerta). Peradah Indonesia diyakini lahir atas kehendak Hyang Widhi melalui para tokoh umat Hindu Indonesia. Isi utama Gunungan adalah Putik Kembang dari Padma/ Teratai Melambangkan kepemudaan/Keremajaan; dilapisi/dilandasi 9 daun putik menggambarkan penginderaan Dewa Sanga (“Babahan Hawa Sanga” = bhs. Jawa); maknanya Peradah Indonesia sebagai oranisasi Pemuda Hindu harus dapat mengarahkan dan mengendalikan diri dari segala kekuatan dan nafsu yang ada. Pengarahan dan pengendalian itu ditujukan kepada Swastika, simbul kesucian Agama Hindu yang merupakan daya kekuatan dan kesejahtraan Bhuwana Agung (Macrocosmos) dan Bhuwana Alit (Microcosmos). Swastika beralaskan singgasana bersudut delapan yang disebut Asta Dala sebagai dasar keharmonisan alam, kesucian dan kedamaian abadi. Asta Dala, juga merupakan simbul delapan sifat keagungan Hyang Widhi (“Sad Guna Brhma”), yang meliputi: a. Anima : mempunyai kekuatan yang dapat merubah diri-Nya menjadi sekecil-kecilnya; b. Lagima : bersifat ringan atau halus; c. Mahima : Maha besar meliputi semuanya d. Prapti : serba tercapai, segala kehendakNya e. Prakamya : segala kehendakNya selalu terlaksana f. Içitwa : beliau mengatur segala yang ada di dunia ini; g. Waçitwa : tidak ada yang melebihi kekuasaanNya; h. Yatrakamawasaytwa : tidak ada yang dapat menentang kodratNya Mahasabha VIII Peradah Indonesia

62

Keputusan No. 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Di atas Swastika dan Asta Dala tergambar Ketu/Mahkota tersudut 3, yang menyimbulkan iman/keyakinan bathin kepada Hyang Widhi dalam manifestasinya sebagai Brahama, Wisnu dan Çiwa. Tanpa iman yang kuat Peradah Indonesia dapat terombang-ambing dalam kehidupan duniawi ini. Fondasi yang kukuh menggambarkan sikap yang teguh dan keyakinan yang mantap Fondasi diapit oleh Dua Tugu Penjaga yang melambangkan hakekat kepemudaan adalah penjaga kelestarian. Kedua menggala itu hakekatnya sebagai pengawas kejahatan dan kebaikan; juga melukiskan lahir dan bathin. Sifat hakekat dan sikap bathin Peradah Indonesia ini harus dipertahankan secara teguh dan mantap. Keteguhan dan kemantapan akan dicapai jika Peradah Indonesia mengakar dalam pada haribaan umat Hindu Indonesia; harapan ini dilambangkan dengan Tancep Gunungan yang jelas menjurus kearah bawah, ke bumi pertiwi Indonesia. Daun Bunga Teratai yang berjumlah 5 buah Gambaran tentang bumi pertiwi Indonesia sebagai perlambang asas Peradah Indonesia adalah Pancasila Kata Peradah Indonesia merupakan singkatan dari Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Bermakna kebijaksanaan, sabar, lapang dada, tawakal, waspada, teguh dan tak takabur ! Dalam khasanah kebudayaan Indonesia, khususnya di Jawa ada ungkapan “Anak Polah Bapak Keparadah”, yang bermakna seperti tersebut di depan ! Sebagai istilah ia dilhami oleh nama besar Empu Bharadah, salah seorang puruhita di zaman Kediri/Jawa Timur, yang berhasil membasmi Adharma dalam carita “Calon Arang”. Peradah Indonesia diharapkan tetap dalam mengemban nama besar itu dalam segenap perilaku. Ditetapkan di Pada Tanggal Jam


Ketua,

Sekretaris,


(Sugindrin)

Anggota,

(Putu Arnawa) Mahasabha VIII Peradah Indonesia

Anggota,

(Yanto Jaya)

Anggota,

(Made Adipta) 63

Keputusan No. 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 KEPUTUSAN MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA NOMOR : 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 TENTANG PROGRAM UMUM ORGANISASI PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI Menimbang: a. bahwa Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali; b. bahwa Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2009 di Medan, Sumatera Utara; c. bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahasabha adalah menjabarkan Pokokpokok Program menjadi Program Umum Organisasi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Mengingat: 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan; 3. Pasal 7 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 4. Pasal 21 ayat (6.c.) dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Nomor: 016/S.K./DPN-PERADAH/XI/2009, tentang Panitia Mahasabha VIII Peradah Indonesia; 6. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 7. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. 8. Keputusan Mahasabha Nomor: 04/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang pembentukan komisi-komisi. 9. Keputusan Mahasabha Nomor: 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 Tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Memperhatikan: 1. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada Acara Pembukaan Mahasabha VIII Peradah Indonesia; 2. Pendapat-pendapat dalam Rapat Komisi dan Sidang Pleno IV Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia.


66

Keputusan No. 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 MEMUTUSKAN Menetapkan: Keputusan Mahasabha VIII Tentang Program Umum Organisasi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Pertama: Program Umum Organisasi seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini. Kedua: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal Jam


Ketua,

Sekretaris,


(Sugindrin)

Anggota,

(Putu Arnawa)


Anggota,

(Yanto Jaya)

Anggota,

(Made Adipta)

67


: Keputusan Mahasabha VIII Peradah Indonesia : 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 PROGRAM UMUM ORGANISASI PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA (PERADAH INDONESIA) TAHUN 2009-2012

I.

PENDAHULUAN

1.

DASAR PEMIKIRAN

Dalam perjalanan sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, pemuda telah menunjukkan peranan yang sangat besar melalui keterlibatannya secara langsung dalam proses perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejak masa perjuangan sampai dengan saat ini, pemuda terus terlibat secara aktif untuk mengisi kemerdekaan dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur, melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Keberadaan dan peran aktif pemuda senantiasa ditingkatkan dan terus dilaksanakan sejalan dengan tuntutan masyarakat dan dunia Internasional. Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah Indonesia) sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda yang lahir pada tanggal 11 Maret 1984, merupakan wadah berhimpun bagi pemuda Hindu Indonesia, yang meliputi komponen pemuda, mahasiswa, wanita, dan cendekiawan Hindu, sebagai bagian dari Pemuda Indonesia senantiasa terlibat aktif dalam menyumbangkan dharma bhaktinya dalam gerak dan dinamika pembangunan nasional. Perjalanan Organisasi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia yang telah melewati seperempat abad, cukup untuk memberi pengalaman, dalam rangka menentukan langkah-langkah menuju masa depan yang lebih baik. Sejalan dengan hal itu, pemerintah telah pula memberikan suasana yang sehat dan dinamis bagi keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan nasional untuk menuju bangsa yang mandiri demokratis, dan sejahtera. Keberadaan pemuda sebagai komponen yang strategis dalam menjawab tuntutan nasional, internasional, dan tuntutan kemajuan bangsa terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, sekaligus merupakan tantangan bagi Peradah Indonesia untuk menjadi wahana yang dapat menciptakan iklim demokrasi. Pelaksanaan reformasi untuk mengembalikan cita- cita Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang dimotori oleh mahasiswa dan pemuda menjadi tonggak sejarah yang penting dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa, dan selanjutnya pemuda, termasuk Peradah Indonesia, memiliki tanggung jawab moral untuk terus menjaga agar agenda reformasi terlaksana sesuai dengan tuntutan masyarakat. Menyadari akan posisi Peradah Indonesia sebagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang beraspirasikan Hindu Dharma, maka Peradah Indonesia senantiasa dituntut Mahasabha VIII Peradah Indonesia

68

Keputusan No. 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 untuk berperan sebagai wahana komunikasi dan penyalur aspirasi pemuda Hindu. Di samping itu, Peradah Indonesia dituntut pula untuk senantiasa memantapkan dan meningkatkan persatuan, dan kesatuan bangsa, serta mengembangkan dan meningkatkan kualitas pemuda Hindu yang merupakan bagian dari pemuda Indonesia sebagai wahana pendewasaan kader pemimpin bangsa. Sejalan dengan itu, maka Tujuan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Pokok-pokok Program yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia, dipandang perlu untuk dijabarkan dalam bentuk Program Umum Organisasi Peradah Indonesia, yang nantinya akan dijabarkan lagi menjadi Program Induk dan Program Kerja Organisasi, sesuai dengan jenjang kepengurusan masing-masing. 2.

LANDASAN

Landasan Program Umum Organisasi Peradah Indonesia adalah: a. Landasan Idiil: Pancasila b. Landasan Konstitusional: 1. UUD 1945 2. AD/ART Peradah Indonesia c. Landasan Yuridis: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 d. Landasan Operasional: Program Pemerintah, Program Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Kebutuhan Umat dan Masyarakat 3.

MAKSUD

Program Umum Organisasi Peradah Indonesia ini dirumuskan dengan maksud agar dapat dicapai keterarahan pembinaan yang berkelanjutan dalam rangka mempersiapkan generasi muda Hindu yang memiliki sradha dan bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkualitas dan professional, untuk berperan aktif menyiapkan kader pemimpin bangsa dalam pembangunan demi terwujudnya cita-cita nasional. 4.

TUJUAN

Tujuan Program Umum Organisasi Peradah Indonesia adalah memberikan acuan penyusunan Program Kerja di semua jenjang kepengurusan sehingga tercipta keselarasan serta keterpaduan dalam mencapai cita-cita Peadah Indonesia seperti diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga melalui program dan kegiatan tiga tahunan (satu periode). 5.

PENGERTIAN

a.

Pokok-pokok Program adalah sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar Peradah Indonesia, yang bersifat sebagai acuan dalam perumusan segala program, kebijakan, dan aktivitas organisasi. b. Program Umum Organisasi Peradah Indonesia adalah acuan yang bersifat umum dan menjadi pedoman dasar bagi perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan kepengurusan Peradah Indonesia di setiap tingkatan. Mahasabha VIII Peradah Indonesia

69

Keputusan No. 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 c.

Landasan adalah perangkat normatif dan konstitusional yang digunakan untuk melandasi perumusan Program Umum Organisasi Peradah Indonesia. d. Arah adalah perspektif yang digunakan dalam Program Umum Organisasi demi kepastian terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan kemudian dalam perumusan, penjabaran, dan pelaksanaan Program Umum Organisasi. e. Strategi adalah rangkaian tindakan yang ditetapkan untuk menjamin keterarahan langkah-langkah perumusan, penjabaran, dan pelaksanaan Program Umum Organisasi. f. Ruang lingkup adalah acuan perhatian yang dipandang strategis dalam perumusan, penjabaran, dan pelaksanaan Program Umum Organisasi. g. Mekanisme pelaksanaan adalah acuan bagi mekanisme pelaksanaan program organisasi di setiap angkatan. 6.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Program Umum Organisasi Peradah Indonesia disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: I. PENDAHULUAN 1. Dasar Pemikiran 2. Landasan 3. Maksud 4. Tujuan 5. Pengertian 6. Sistematika Penyajian II. ARAH DAN STRATEGI III. RUANG LINGKUP IV. POKOK-POKOK PROGRAM V. PROGRAM UMUM ORGANISASI VI. MEKANISME PELAKSANAAN VII. PENUTUP II.

ARAH DAN STRATEGI

1.

ARAH

Berdasarkan Tujuan, Tugas Pokok, dan Fungsi Peradah Indonesia, maka Program Umum Organisasi diarahkan pada: a. Peningkatan dan pemantapan sradha dan bhakti generasi muda Hindu kepada Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan ajaran agama Hindu. b. Peningkatan dan pemantapan nilai – nilai keteladanan Organisasi (sathyamitra, sadhana, sevanam, samskara, santosa) kepada seluruh anggota Peradah Indonesia. c. Peningkatan dan pemantapan kesadaran dan pemahaman kepemudaan akan wawasan kebangsaan, nilai-nilai kemanusiaan, demokratisasi, keadilan dan kesejahteraan, sebagai aktualisasi dari kesadaran untuk mewujudkan pembangunan yang bermoral, berbudaya, dan beretika. d. Peningkatan dan pemantapan kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mengabdikan diri bagi suksesnya pembangunan nasional. Mahasabha VIII Peradah Indonesia

70

Keputusan No. 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 2.

STRATEGI

Berdasarkan arah tersebut di atas, maka strategi pelaksanaan Program Umum Organisasi ini disusun sebagai berikut: a. Memantapkan dan mengembangkan keberadaan Peradah Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda yang beraspirasikan Hindu di setiap tingkatan kepengurusan. b. Meningkatkan kesadaran generasi muda Hindu akan pentingnya suatu organisasi yang dapat mewakili kepentingannya dan menyuarakan aspirasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. c. Memantapkan dan mengembangkan hubungan yang harmonis antara Peradah Indonesia dengan pemuda lainnya sebagai satu kesatuan Pemuda Indonesia, untuk bersama-sama menyukseskan Pembangunan Nasional sebagai bentuk tanggunjawab warga Negara (Dharma Negara) dan pengamalan Pancasila. d. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Peradah Indonesia dengan lembaga-lembaga terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah. III.

RUANG LINGKUP

Selaras dengan keberadaan Peradah Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda yang beraspirasikan Hindu, dengan memperhatikan arah dan strategi pelaksanaan program, maka Ruang Lingkup pelaksanaan Program Umum Organisasi Peradah Indonesia meliputi hal – hal strategis, seperti lingkup organisasi, pengembangan sumber daya pemuda, ekonomi, agama, dan sosial budaya. Dalam upaya pembentukan jadi diri bangsa, maka agama dan budaya menjadi suatu kekuatan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, Peradah Indonesia sebagai bagian dari Pemuda Indonesia harus tampil sebagai pendorong dan pelopor dalam pembentukan watak dan karakter masyarakat khususnya generasi Muda Hindu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi muda sebagai insan pembangunan, dituntut tanggung jawabnya untuk mampu berkembang dan lahir sebagai pembaharu demi kemajuan ekonomi, khususnya dalam penciptaan masyarakat ekonomi menengah baru. Pemantapan dan pengembangan jadi diri pemuda Indonesia pada umumnya dan generasi muda Hindu pada khususnya, harus dijiwai oleh nilai-nilai religius, wawasan kebangsaan yang tinggi, sikap kritis, konstruktif, solutif, dan sikap disiplin terhadap norma dan aturan yang berlaku, serta didukung oleh kualitas kepemimpinan yang baik melalui proses kaderisasi. Peningkatan kualitas komunikasi dan peningkatan kualitas partisipasi antara Peradah Indonesia dengan organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan lembagalembaga (termasuk LSM) lainnya, peningkatan kualitas peran dan kepedulian Pemuda dalam menanggapi masalah-masalah yang berkembang di masyarakat pada umumnya, termasuk yang menyangkut pemuda khususnya, dan yang menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Mahasabha VIII Peradah Indonesia

71

Keputusan No. 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 IV.

POKOK-POKOK PROGRAM

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Pokok-pokok Program Peradah Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Bina Dharma, yaitu meningkatkan sradha dan bhakti yang berwawasan nasional dengan cara mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia dan lembaga-lembaga pemerintah; 2. Bina Warga, yaitu memupuk kedewasaan dan mengatur gerak dan dinamika kekaryaan/swadharma anggota organisasi sebagai warga Negara Republik Indonesia sehingga terdapat semangat satya-mitra (jalinan persaudaraan antar manusia) yang mantap ke dalam organisasi sesuai dengan ajaran Hindu; 3. Bina Kriya, yaitu mendukung dan membina setiap aktivitas dan kelembagaan kemasyarakatan yang bergerak dalam Hindu Dharma di seluruh Indonesia secara konsepsional dan proporsional; 4. Bina Sandhiwani, yaitu berkomunikasi secara nasional maupun lokal untuk mencari dan menemukan murdha wakya (konsep-konsep) pembangunan dalam segala aspeknya bagi bangsa Indonesia yang sejalan dengan agama Hindu; 5. Bina Karya, yaitu menyumbangkan karya-karya nyata bagi masyarakat Hindu khususnya, dan masyarakat luas sebagai pelaksanaan program-program pemerintah dalam rangka pembangunan bangsa dan negara. 6. Bina Artha, yaitu mengembangkan jiwa-jiwa kewirausahaan dalam setiap insan pemuda Hindu sehingga mampu menjadi penggerak usaha mandiri (swadesi), dengan selalu tetap mengaplikasikan nilai-nilai Hindu dalam berusaha. V.

PROGRAM UMUM ORGANISASI

Program Umum Organisasi yang merupakan acuan yang bersifat umum dan mendasar bagi perumusan Program Kerja Organisasi Peradah Indonesia dalam satu periode kepengurusan. Sesui dengan Arah, Strategi Pelaksanaan dan Pokok-pokok Program tersebut, maka Program Umum Organisasi Peradah Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Dalam Lingkup Bina Dharma Mengamankan bhisama Parisada Hindu Dharma Indonesia, melakukan pembinaan umat melalui jalur pendidikan dan penyuluhan agama untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman agama bagi umat Hindu sesuai dengan kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa (filsafat), susila (etika), upacara (ritual) serta mengadakan pengkajian nilai-nilai Hindu untuk dikedepankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Dalam Lingkup Bina Warga Meningkatkan kesadaran dan motivasi umat Hindu pada umumnya dan generasi muda khususnya, agar mengetahui dan dapat menunaikan hak-hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam lingkup ini pula, terkait upaya meningkatkan kualitas generasi muda Hindu dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunan Nasional. Hal ini dapat dilaksanakan melalui Pendidikan Kepemimpinan secara berjenjang, penataranpenataran, pelatihan-pelatihan, dan ceramah-ceramah baik di pusat maupun di daerah.


72


Dalam Lingkup Bina Kriya Memupuk rasa persatuan dan kesatuan umat Hindu dengan menciptakan sistem kerjasama dan atau koordinasi dengan lembaga/yayasan/paguyuban dalam rangka menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang beragama Hindu. 7. Dalam Lingkup Bina Sandhiwani Meningkatkan jalinan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait dalam rangka mendapatkan dan menampilkan konsep-konsep pembangunan berdasarkan Hindu Dharma, yang dilaksanakan dengan cara mengadakan seminar, sarasehan, penelitian dan pengkajian secara ilmiah untuk selanjutnya disumbangkan sebagai upaya turut menyukseskan pembangunan nasional. 9. Dalam Lingkup Bina Karya Meningkatkan dan mengembangkan swadaya generasi muda Hindu dalam mewujudkan karya-karya nyata, pengabdian pada masyarakat dan berpartisipasi secara lebih aktif dalam mewujudkan program pembangunan. 11. Dalam Lingkup Bina Artha Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dilingkungan masyarakat terdekat, khususnya ekonomi masyarakat Hindu demi kesejahteraan bangsa dan negara. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendanaan terkait untuk pengembangan kewirausahaan. VI.

MEKANISME PELAKSANAAN

Sesuai dengan fungsi Peradah Indonesia untuk menghimpun pemikiran di antara sesama anggota, serta mendinamisasikan gerak dan aktivitas generasi muda Hindu seluruh Indonesia, dan dengan berdasarkan arah, strategi pelaksanaan, pokok-pokok program dan program umum organisasi yang telah ditetapkan di atas, maka untuk mewujudkannya ditempuh mekanisme pelaksanaan sebagai berikut: 1. Program Umum harus dijabarkan menjadi program kerja, melalui institusi yang berwenang menetapkannya, oleh pelaksana program dalam seluruh gerak dan tindakan organisasi, yang menggambarkan adanya nilai tambah bagi generasi muda Hindu khususnya dan umat Hindu umumnya, serta harus didukung dengan tingkat kemantapan yang optimal dari segenap perangkat organisasi. 2. Penjabaran program umum hendaknya dilakukan dalam rangka memperkokoh wawasan kebangsaan dan kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta mempertebal idealism, jiwa kejuangan, kepeloporan, dan pembaharuan. 3. Penjabaran program umum menjadi program kerja hendaknya mempertimbangkan tiga (3) kunci utama kesuksesan (tri sukses) Peradah Indonesia, yaitu sukses dalam pendanaan organisasi, sukses dalam melakukan kaderisasi, dan sukses dalam melakukan karya-karya nyata bagi umat dan masyarakat. 4. Dalam melaksanakan program kerja, masing-masing tingkat kepengurusan Peradah Indonesia bertindak sebagai perencana, pengarah, dan pengkoordinasi dengan melibatkan segenap potensi yang ada dan memperhatikan karakteristik daerah masing-masing.


73

Keputusan No. 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 VII.

PENUTUP

Program umum organisasi ini merupakan awal dari strategi Peradah Indonesia untuk mengantarkan generasi muda Hindu memasuki Indonesia Baru dalam rangka menumbuhkan kemandirian pemuda. Program umum ini dalam realisasinya sangat tergantung kepada peran aktif seluruh perangkat organisasi Peradah Indonesia dari tingkat pusat sampai ke tingkat terbawah, dengan dilandasi pada sikap mental, tekad dan semangat serta ketaatan dan kedisiplinan para pelaksana program dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Ditetapkan di Pada Tanggal Jam


Ketua,

Sekretaris,


(Sugindrin)

Anggota,

(Putu Arnawa)


Anggota,

(Yanto Jaya)

Anggota,

(Made Adipta)

74


: Keputusan Mahasabha VIII Peradah Indonesia : 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 RENCANA PROGRAM KERJA DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA (PERADAH INDONESIA) MASA BHAKTI 2009-2012

DEPARTEMEN DAN FUNGSI KESEKJENAN

POKOK-POKOK PROGRAM • • • •

Departemen Organisasi dan Kaderisasi Meliputi fungsi: 1. Keanggotaan 2. Keorganisasian 3. Kaderisasi

•

• • • •

Departemen Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga Dalam Negeri Meliputi fungsi:Koordinasi dan komunikasi antar a. organisasi internal Hindu b. ormas di Indonesia c. instansi pemerintah ataupun swasta di Indonesia

•

•

• •

Mengadakan sekretariat organisasi yang lebih representatif dan mandiri. Memberikan penghargaan tahunan kepada DPP dan DPK yg berprestasi. Penyeragaman identitas atribut organisasi. Penyeragaman SOP Organisasi. Pendataan seluruh eksponen Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah Indonesia) di seluruh daerah mulai dari para pendiri sampai dengan generasi saat ini dengan berbasis teknologi dan informasi. Mendorong Dewan Pimpinan Propinsi untuk melaksanakan lokasabha sesuai dengan jadwal daerah masing-masing. Mengaktifkan kembali daerah-daerah yang tidak ada aktivitasnya dan kepengurusannya telah lama vakum. Melakukan penjajakan di provinsi / kabupaten untuk membentuk Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah Indonesia) di daerah tersebut. Mendorong dan memotivasi daerah-daerah untuk melaksanakan kaderisasi berjenjang sesuai dengan kurikulum PAKEM. Membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis di antara sesama organisasi yang bernafaskan ke-Hindu-an baik yang berupa organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sampradaya, dll, dan menciptakan peluang kerjasama program. Membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis di antara sesama organisasi masyarakat yang bercirikan keagamaan maupun nasionalis dan atau wadah-wadah berhimpun yang berbasiskan kepemudaan dan menciptakan peluang kerjasama program. Membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis dan menciptakan peluang kerjasama program dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis dan menciptakan peluang kerjasama program dengan berbagai lembaga masyarakat, baik yang bergerak di bidang lingkungan, hukum, perempuan, spiritual, pendidikan, anak, dll.


75

Keputusan No. 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Departemen Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga Luar Negeri Meliputi fungsi: 1. Koordinasi dan komunikasi antar organisasi Hindu di berbagai Negara. 2. Koordinasi dengan instansi pemerintah, swasta, LSM, dan badan-badan internasional

•

Departemen Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Meliputi fungsi: 1. Pendidikan formal 2. Pendidikan anak 3. Keterampilan hidup

•

Departemen Kebudayaan, Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan Meliputi fungsi: 1. Kajian Kebudayaan 2. Kajian keagamaan 3. Aksi sosial kemanusiaan

•

•

Menggali dan mendokumentasikan nilai-nilai kearifan lokal yang bernafaskan hindu. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik kegiatan terencana maupun insidental. Memperjuangkan agar situs-situs Hindu dikembalikan sesuai dengan fungsinya di seluruh nusantara. Memelihara situs-situs Hindu.

Departemen Olahraga, dan Seni Meliputi fungsi: 1. Olahraga 2. Seni

• •

Membentuk tim olahraga dan seni peradah. Melaksanakan kompetisi olahraga dan pagelaran seni.

Departemen Lingkungan Hidup Meliputi fungsi: Perawatan dan pelestarian lingkungan

• •

Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam tata kelola organisasi peradah Indonesia. Meningkatkan penghijauan di tempat ibadah umat hindu.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Meliputi fungsi: 1. Legislasi 2. Advokasi Hukum

• •

Mengawal proses perundangan di legislatif yang terkait Membentuk lembaga advokasi peradah.

Departemen Pengembangan Kewirausahaan Meliputi fungsi: 1. Unit Usaha 2. Pelatihan kewirausahaan

• •

Membentuk koperasi peradah. Memfasilitasi dan membentuk ukm-ukm pemuda hindu.

•

•

• • •

• •

Membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis di antara sesama organisasi yang bernafaskan ke-Hindu-an baik yang berupa organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan juga melakukan penjajakan terhadap peluang kerjasama program lintas negara. Membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis serta kemungkinan kerjasama dengan badan-badan internasional yang menyangkut bidang sosial keagamaan, lingkungan hidup, hukum, budaya, ekonomi, pendidikan, politik, dll. Mendorong aktifnya kembali Asean Hindu Youth Council (AHYC). Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam pendidikan formal dengan memberikan beasiswa. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus sebagai alternate pendidikan formal. Menghidupkan lembaga kajian dan penelitian peradah. Melaksanakan pakem berjenjang tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.


76

Keputusan No. 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Departemen Usaha dan Dana Meliputi fungsi: 1. Aliran dana abadi 2. Penggalangan dana

• • •

Menghimpun pendanaan organisasi secara berkelanjutan. Membentuk badan usaha peradah. Menggalang dana melalui event-event yg bersifat profit.

Departemen Informasi dan Komunikasi Meliputi fungsi: 1. Sosialisasi program 2. Komunikasi berbasis Informasi Teknologi (IT)

•

Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan seluruh program Peradah Indonesia baik yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan melalui media cetak, elektronik, maupun IT. Membuat database yang dapat diakses oleh public dengan mengoptimalkan website yang telah dimiliki oleh Peradah Indonesia. Melengkapi dan menyempurnakan situs (website) Peradah Indonesia yang telah ada saat ini.

• •

Ditetapkan di Pada Tanggal Jam


Ketua,

Sekretaris,


(Sugindrin)

Anggota,

(Putu Arnawa)


Anggota,

(Yanto Jaya)

Anggota,

(Made Adipta)

77

Keputusan No. 07/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 KEPUTUSAN MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA NOMOR : 07/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI Menimbang: a. bahwa Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali; b. bahwa Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2009 di Medan, Sumatera Utara; c. bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahasabha adalah mengeluarkan Pokokpokok Pikiran Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Mengingat: 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan; 3. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 4. Pasal 21 ayat (6.e.) Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Nomor: 016/S.K./DPN-PERADAH/XI/2009, tentang Panitia Mahasabha VIII Peradah Indonesia; 6. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 7. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. 8. Keputusan Mahasabha Nomor: 04/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang pembentukan komisi-komisi. 9. Keputusan Mahasabha Nomor: 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang penyempurnaan AD & ART. 10. Keputusan Mahasabha Nomor: 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang program umum organisasi. Memperhatikan: 1. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada Acara Pembukaan Mahasabha VIII Peradah Indonesia; 2. Pendapat-pendapat dalam Rapat Komisi dan Sidang Pleno IV Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Mahasabha VIII Peradah Indonesia

80

Keputusan No. 07/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 MEMUTUSKAN Menetapkan: Keputusan Mahasabha VIII Tentang Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Pertama: Pokok-pokok Pikiran Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini. Kedua: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal Jam


Ketua,

Sekretaris,


(Sugindrin)

Anggota,

(Putu Arnawa)


Anggota,

(Yanto Jaya)

Anggota,

(Made Adipta)

81


: Keputusan Mahasabha VIII Peradah Indonesia : 07/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA (PERADAH INDONESIA) TAHUN 2009-2012

PENDAHULUAN Pancasila adalah pandangan hidup bagi bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan kaedah dasar fundamental Negara. Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memberikan dasar-dasar konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam usia 64 tahun kemerdekaan, amanat tersebut belum sepenuhnya terwujud. Bangsa Indonesia tidak saja terbelit oleh berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang timbul sebagai proses dialektika dalam pendewasaan sebuah bangsa, tetapi juga menghadapi masalah yang sangat krusial yang berkaitan dengan eksistensi teritorial dan ideologi bangsa. Eksistensi teritorial dan ideologi bangsa, yang dari sejarahnya merupakan kontrak sosial berdirinya bangsa Indonesia, merupakan kesepakatan final yang tidak dapat diganggu gugat. Peradah Indonesia, sebagai bagian dari komponen bangsa Indonesia, memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Melalui kader-kader organisasi di seluruh Nusantara, Peradah Indonesia bertekad menyumbangkan potensi terbaiknya baik dalam gagasan maupun dalam perbuatan demi mewujudkan cita-cita berdirinya bangsa Indonesia tersebut. Melihat berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, dan bertepatan dengan momentum Mahasabha VIII Peradah Indonesia, maka dengan ini Peradah Indonesia menyampaikan Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi sebagai berikut: EKSTERNAL 1.

Penegasan atas eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila. Negara Republik Indonesia dibentuk berdasarkan atas faham kebangsaan dan nasionalisme yang berasaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep Negara Kesatuan. UUD 1945 merupakan hukum dasar dan tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara menjamin seluruh warganya untuk memeluk agama dan kepercayaannya serta mengakui adanya kebhinekaan dan keragaman.


82

Keputusan No. 07/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Perubahan kedua UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk: mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (pasal 28 C); kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (pasal 28 E ayat 2); hidup sejahtera lahir bathin (pasal 28 H); bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif (pasal 28 I ayat 2). Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (pasal 28 I ayat 1). Identitas budaya dan hak masyarakat tradisionil dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (pasal 28 I ayat 3). Pasal 29 UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Nilai-nilai moral, etika, akhlak dan kepribadian luhur bangsa (sifat-sifat khas yang dimiliki bangsa) bersumber dari kepercayaan atas ajaran agama dan atau nilai-nilai seni budaya, adat istiadat, ritual tradisional yang majemuk yang telah diwariskan turun temurun dari masing-masing etnis, suku dan agama. Nilai-nilai tersebut bersifat sangat pribadi, sehingga sanksinya ditegakkan melalui sanksi agama, sanksi adat, sanksi pengucilan dalam pergaulan. Sanksi tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai sanksi hukum, karena tidak mempunyai ciri merugikan masyarakat umum (hanya dirasakan merugikan orang yang tidak kuat iman, yang berbeda kepercayaan/agama atau adat istiadat, yang secara hukum tidak dapat diartikan sebagai merugikan masyarakat umum). Setelah reformasi dikumandangkan, terdapat upaya-upaya mereduksi paham kebangsaan dan nasionalisme dengan diterbitkannya serangkaian peraturan daerah (perda) yang bersifat premodial, diskriminatif dan pemaksaan pengaturan sesuatu berdasarkan kepercayaan kepada seluruh masyarakat. Adanya upaya-upaya untuk membangun kerajaan-kerajaan kecil yang di luar kontrol dengan dalih otonomi daerah. Perda-perda yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) ternyata tidak taat asas, bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, dan mengarah pada upaya penggerogotan NKRI. Mendagri sebagai filter terakhir ternyata tidak melakukan peninjauan kembali terhadap perda-perda tersebut. Demikian juga LSM, ormas, atau pun yang lainnya sangat jarang sekali mengajukan pembatalan terhadap peraturan-peraturan yang bertentangan tersebut. Adanya negara di atas negara terbukti dari pemberlakukan hukum pidana tersendiri di luar yang diatur dalam hukum nasional, atau terbitnya perda-perda untuk golongan tertentu yang jelas akan berimbas kepada golongan lainnya. Adanya upaya-upaya dari Pemda ataupun Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan peraturanperaturan yang mengekang kebebasan masyarakat seperti UU Penodaan Agama dan UU Pornografi merupakan pengingkaran terhadap upaya untuk mencerdasrkan kehidupan bangsa. Upaya menggugat peraturan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, hanya dilakukan LSM bukan dari organisasi kepemudaan, seperti pengujian atas UU Penodaan Agama yang saat ini sedang diajukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karenanya, Peradah Indonesia mengajak dan menghimbau seluruh komponen anak bangsa untuk menegaskan kembali dukungan rasa kebangsaan dan nasionalisme tidak hanya sebatas wacana, tetapi harus dibuktikan dengan Mahasabha VIII Peradah Indonesia

83

Keputusan No. 07/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 perbuatan, tindakan yang tegas dan nyata yang mencermikan kecintaan dan kesetiaan pada NKRI, nilai-nilai Pancasila dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Peradah Indonesia mendorong agar pemerintah segera menyiapkan RUU (termasuk Naskah Akademis) tentang: Etika Kehidupan Berbangsa; Pendidikan Kewarganegaraan dan Bela Negara; Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; Kerukunan Umat Beragama; Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat dan Tradisinya; Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dan Hak-Hak Masyarakat Adat. 2. Penegakan supremasi hukum. UUD 1945, dengan jelas menyatakan bahwa NKRI adalah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat). Dalam satu dekade tarakhir ini sedikitnya 18 produk peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi telah dikeluarkan. Mulai dari Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Inpres dan Keppres. Sekian jumlah produk legislasi tersebut nyatanya belum mampu menahan bangsa Indonesia dari pusaran Korupsi. Korupsi telah dimasukkan sebagai extra ordinary crime sehingga harus diberantas dengan kekuatan extra melalui pembentukan lembaga super body (KPK) berikut kewenangannya yang sangat besar. Korupsi terjadi bukan karena peraturan hukum yang lemah, namun korupsi terjadi karena adanya niat yang kuat dari bagian besar masyarakat dan aparat untuk mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hati nuraninya. Korupsi justru dilakukan dengan cara melakukan “pemelintiran” terhadap aturan hukum yang tertulis, kewenangan diskresi dari penegak hukum telah dipergunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang korup. Korupsi telah melibatkan seluruh komponen anak bangsa baik secara pribadi maupun melalui lembaga atau organisasi, sehingga yang terjadi adalah korupsi dilakukan secara berjemaah dan sulit diberantas sehingga terjadi “kejahatan yang berdaulat”. Akhir-akhir ini terjadi upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi melalui tindakan-tindakan sistematis dan dengan menggunakan jalur-jalur konstitusional yang melibatkan para penegak hukum yang nota bene pemegang wewenang dalam pemberantasan korupsi. Seluruh lembaga yang dibentuk baik untuk melaksanakan ataupun mengontrol ternyata telah bertindak koruptif, hal ini terjadi karena kekuasaan cenderung membuat orang ataupun lembaga bertindak koruptif. Peradah Indonesia mengajak semua komponen masyarakat, baik ormas, LSM, maupun individu-individu untuk secara tegas dan berani melakukan perlawanan atas praktek-praktek korupsi, termasuk melakukan kontrol terhadap penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Peradah Indonesia berpendapat bahwa hanya dengan kekuatan, keberanian, dan sikap konsisten dari mayoritas masyarakat untuk memerangi korupsi yang dapat membangkitkan habitus baru bagi generasi bangsa ini, yaitu habitus untuk bermental bersih, disiplin, berintegritas, bertanggung jawab, dan malu melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Peradah Indonesia juga mendukung adanya reformasi terhadap institusi penegak hukum dan reposisi personil di Instansi Penegak Hukum. Reformasi dan reposisi harus dilakukan untuk menghindari aparat penegak hukum saling bekerjasama dalam menangani kasus untuk kepentingan pribadi-pribadi. Peradah Indonesia mendorong agar pemerintah segera menyiapkan RUU (termasuk Naskah Akademis) tentang: Etika Pemerintahan; Perilaku Aparat Negara; Standar Pelayanan Publik; dan Konflik Kepentingan Pejabat Publik. 3. Peningkatan keterwakilan umat Hindu dalam kehidupan berbangsa dan Mahasabha VIII Peradah Indonesia

84

Keputusan No. 07/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 bernegara. Upaya memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa hanya akan dapat tercapai jika terdapat keterwakilan dari seluruh komponen anak bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterwakilan bukan saja dalam bentuk fisik, tetapi keterwakilan yang mencerminkan penyebaran kecerdasan dari masing-masing komponen anak bangsa tersebut. Keterwakilan tersebut mutlak diperlukan di instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan pengambilan keputusan publik dan instansi swasta terutama di lembaga-lembaga penyiaran, baik media cetak maupun elektronik. Pemberitaan melalui koran atau TV yang merugikan agama tertentu, seperti dalam kasus penyiaran dari Trans TV atas kejadian persembahyangan dalam suatu tempat oleh umat Hindu yang dinilai dari sudut agama lain, terjadi karena adanya ketidakpahaman. Untuk itu peran dari umat Hindu yang ada di lembaga tersebut haruslah diberdayakan. Ketentuan tentang hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (11) dan (12) UU Pers, tidak cukup dijadikan sarana untuk memberikan tanggapan atau koreksi atas informasi yang salah, karena informasi yang tidak tepat yang sudah terlanjur disebarkan telah menimbulkan akibat langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu Peradah Indonesia mendorong Pemerintah atau lembaga penyiaran tersebut agar lebih berhati-hati dalam menyiarkan berita yang sensitive, dan seyogyanya terlebih dahulu meminta opini dari pihak yang memahami topik yang akan disiarkan. 4. Peningkatan kualitas demokrasi. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum, maka bangsa Indonesia telah memilih jalan demokrasi. Amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan sampai 4 (empat) kali jelas dimaksudkan untuk terus-menerus mendorong proses demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah kewajiban setiap warga negara untuk secara serius dan konsisten mengawal dan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan demokrasi tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, karena seringkali mereka hanya mewakili kepentingan induk organisasinya. Kegagalan para politisi dalam mengawal proses demokratisasi, dan penggunaan dalil demokrasi atas dasar suara terbanyak bukan atas dasar hati nurani, akan menghancurkan masa depan Negara. Berbagai aturan yang dibuat dalam proses legislasi lebih banyak dimaksudkan untuk kepentingan sesaat, hal ini terbukti dari peraturan perundang-undangan yang ada tidak lebih dari 5 tahun dapat bertahan, untuk selanjutnya diganti lagi. Oleh karenanya, Peradah Indonesia mendesak para politisi, para pemimpin partai, untuk memperkuat tekad mereka dalam mendorong dan menjalankan prosesproses demokrasi dalam sistem politik Indonesia dengan mengedepankan suara hati nurani dan suara rakyat. Peradah Indonesia mendorong agar para politisi yang duduk di DPR benar-benar mewakili rakyat bukan mewakili partai ataupun golongannya. 5. Mendorong Tokoh-tokoh Agama dan Kepercayaan untuk membentuk individuindividu yang berintegritas, jujur, bekerja keras, dan toleran. Sebagai bangsa yang berdasarkan atas Ketuhanan (Yang Maha Esa), seharusnya bangsa Indonesia dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, harmonis, sejahtera, dan terhormat, karena integritas individu, kejujuran, kerja keras, dan saling menghormati yang dapat dijadikan modal menuju kemajuan kolektif bangsa adalah inti dari ajaran universal setiap agama. Namun dalam realitasnya, bangsa yang berdasarkan atas Mahasabha VIII Peradah Indonesia

85

Keputusan No. 07/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Ketuhanan (Yang Maha Esa) ini telah terjerembab dalam kondisi bangsa yang korup, miskin, dan terbelakang. Godaan kekuasaan dan kenikmatan duniawi telah mengingkari nilai-nilai agama yang dianutnya. Penyimpangan, pelanggaran, kejahatan yang dilakukan oleh individu ataupun melalui lembaga, disharmoni diantara sesama anak bangsa seakan-akan menjadi menu sehari-hari, bahkan terkadang berani bersumpah dengan mengatasnamakan agama dan Tuhan untuk menutupi kejahatannya. Dalam keadaan seperti itu, timbul pertanyaan dimanakah peran agama-agama dalam membentuk individu yang jujur, bertanggung jawab, berintegritas, toleran, dan saling mencintai? Dimanakah peran tokoh-tokoh dan institusi-institusi keagamaan dalam membina umat agar setiap individu, apa pun agamanya, mampu menymbangkan potensi terbaiknya untuk mewujudkan bangsa yang besar dan sejahtera? Untuk menjawab ironi yang terkandung dalam pertanyaan tersebut, Peradah Indonesia memandang perlunya upaya dari tokoh-tokoh agama dan institusi-institusi keagamaan untuk mempromosikan perubahan pandangan keagamaan setiap penganut agama dari bersifat ‘agama untuk Tuhan’ menjadi agama untuk Tuhan dan kemanusiaan’. Peradah Indonesia juga menentang masuknya agama dalam ranahranah politik yang selain menimbulkan kontradiksi dan disharmoni, juga secara mendasar telah mendistorsi ajaran-ajaran luhur setiap agama. Peradah Indonesia juga menentang upaya-upaya konversi agama melalui iming-iming kemewahan ataupun dengan menggunakan simbul-simbul tertentu yang mengelabui dengan tujuan untuk melakukan konversi. Peradah Indonesia menyerukan kepada setiap tokoh agama untuk ikut memikul tanggung jawab dalam membentuk individuindividu anak bangsa yang berintegritas, jujur, menghargai kerja keras, dan toleran. 6. Pendistribusian pendapatan negara kepada masyarakat dilakukan secara adil, merata, dan transparan, serta berlandaskan pada hukum yang berlaku. Dalam upaya pembangunan dan pengembangan sumber daya masyarakat, pemerintah mengalokasikan berbagai anggaran, salah satunya melalui anggaran di departemendepartemen pemerintahan. Adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengelola pengembalian manfaat pendapatan negara kepada masyarakat melalui programprogram yang sesuai. Pemerintah harus menjamin bahwa pengalokasian anggaran kepada setiap kelompok masyarakat, baik pengelompokan berdasarkan daerah maupun agama, dilakukan secara adil, merata, dan transparan. Sejarah mencatat bahwa ketidakadilan distribusi ekonomi dari pemerintah pusat kepada daerah telah menimbulkan masalah-masalah sosial yang serius, bahkan dapat mengancam integrasi NKRI. Departemen Agama sebagai departemen yang menangani alokasi anggaran untuk setiap agama, juga berkewajiban untuk menjamin bahwa tanggung jawab tersebut telah dilaksanakan secara adil, merata, dan transparan. Peradah Indonesia mendesak Pemerintah baik Pusat ataupun Daerah agar memberikan anggaran yang cukup dan proporsional untuk Departemen Agama khususnya untuk Direktorat Agama Hindu dalam rangka pembinaan umat. Tidak adilnya distribusi anggaran untuk Agama Hindu terlihat dari saat penerimaan pegawai negeri untuk lingkungan agama Hindu, ternyata posisi pegawai negeri uantuk guru bagi agama Hindu ternyata sangat jauh dari harapan. Untuk itu Peradah Indonesia menghimbau Pemerintah untuk sungguh-sungguh memperhatikan kesediaan guru agama Hindu dalam setiap daerah. Sejalan dengan telah diterbitkannya UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Mahasabha VIII Peradah Indonesia

86

Keputusan No. 07/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 dengan tegas telah mewajibankan Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan. Dengan demikian Perdah Indonesia mendesak Pemerintah untuk menganggarkan secara rutin baik dalam APBN maupun APBD untuk kegiatan-kegiatan dari oaginasisi Hindu seperti Peradah. INTERNAL A. INTERNAL HINDU 1. Program Beasiswa untuk tingkatan anak Wajib Belajar 9 tahun dan tingkat SMA. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan umat Hindu, maka harus dimulai dari sektor Pendidikan. Pendidikan merupakan faktor yang mampu untuk meningkatkan daya saing dan dapat meningkatan pendapatan. Pemberian beasiswa untuk anak wajib belajar 9 tahun telah dilakukan oleh berbagai Yayasan secara sporadis atas inisiatif pribadi-pribadi dengan membentuk yayasanyayasan. Hal ini berakibat kurang maksimalnya pelaksanaan kesuskesan wajib belajar tersebut. Sedangkan BDDN lebih memfokuskan pemberian beasiswa untuk tingkat perguruan tinggi. Untuk itu Peradah Indonesia mendorong agar BDDN lebih memfokuskan pemberian beasiswa untuk wajib belajar 9 tahun dan untuk anak SMA. Hal ini akan memberikan kesempatan yang lebih banyak dalam jumlah siswa yang menerima beasiswa dibanding jika diberikan untuk tingkat perguruan tinggi yang sudah pasti jumlah nominal yang diberikan lebih besar. 2. Pembentukan Lembaga Pendidikan Hindu yang profesional dan modern. Sejarah panjang perjalanan Hindu di nusantara mencatat bahwa menyusutnya pengaruh dan eksistensi Hindu disebabkan oleh lemahnya kesadaran dan daya tahan umat Hindu dalam menanggulangi ekspansi penyebaran agama lain. Proses penyebaran dan perebutan pengaruh agama-agama bukan hanya terjadi di masa lalu, tetapi masih terjadi hingga hari ini bahkan dalam skala yang lebih besar dengan metode dan infrastruktur yang lebih canggih dan kompleks. Tanpa membuat benteng pertahanan sradha yang kuat di kalangan generasi muda Hindu, maka lenyapnya eksistensi Hindu di nusantara hanyalah masalah waktu. Untuk menghindari hal tersebut, maka pembentukan lembaga pendidikan Hindu yang sistematis, terencana, dan bersinergi adalah sebuah keharusan dan semakin mendesak untuk dilakukan. Dalam kerangka tersebut, Peradah Indonesia merekomendasi dan atau memfasilitasi pembentukan lembaga otonom di tingkat pusat yang secara khsus bertugas untuk melakukan persiapan dan perencanaan bagi terbentuknya lembaga pendidikan Hindu di tingkat SD, SMP, SMA bahkan bila memungkinkan sampai tingkat perguruan tinggi. Lembaga pendidikan ini harus merupakan lembaga pendidikan umum, seperti halnya atau dapat mencontoh lembaga pendidikan di lingkungan Muhammadiyah, dalam pengertian bahwa produk dari lembaga pendidikan Hindu ini harus memiliki kompetensi umum tetapi juga memiliki muatan lokal keHinduan yang kuat. Pembentukan lembaga otonom untuk melakukan perencanaan dan persiapan pembentukan lembaga pendidikan Hindu ini menjadi penting mengingat banyaknya hal-hal yang harus dipertimbangkan, dipersiapkan, dan dianalisa, baik dari sisi manajemen, pendanaan, kurikulum, dan berbagai masalah strategis maupun teknis lainnya. Kepemimpinan Parisada dibutuhkan karena Parisada merupakan lembaga yang memiliki legitimasi dan jangkauan yang paling kuat sehingga diharapkan dapat melibatkan paritisipasi seluruh umat. Peradah Indonesia siap bergabung dalam lembaga otonom tersebut untuk ikut Mahasabha VIII Peradah Indonesia

87

Keputusan No. 07/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 merumuskan berbagai hal yang dibutuhkan. Diharapkan, dalam waktu dekat sudah dapat dibuat pilot project lembaga pendidikan Hindu yang sistematis dan modern. 3. Peningkatan kegiatan Non Formal berupa Sadana Camp. Pendidikan formal yang diberikan kepada anak wajib belajar 9 tahun, SMA dan perguruan tinggi yang dilaksanakan di masing-masing Pura (khusus untuk di luar Bali), tidak memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada anak didik untuk berinteraksi dengan sesama umat Hindu. Salah satu faktor yang sering mengakibatkan beralihnya umat ke agama lain, disebabkan karena kurang adanya interaksi dari kaum muda dengan sesama umatnya. Untuk tetap dapat menjadi Hindu maka umat Hindu harus sebanyak mungkin berinteraksi dengan sesama umat. Sadana Camp dapat dijadikan solusi untuk lebih meningkatkan jnana dan bhakti umat Hindu. Selama ini Sadana Camp lebih banyak dilakukan oleh perorangan, untuk itu Peradah Indonesia menghimbau Parisada melalului kerjasama dengan Departemen Agama dan unsure masyarakat, dapat mencanangkan program Sadana Camp minimal 2 (dua) kali dalam setahun dan dilakukan menjelang hari libur bagi anak sekolah. 4. Pemberdayaan PHDI untuk menangkal upaya-upaya konversi agama dan tindakantindakan penggunaan Simbol-simbol Agama Hindu. Upaya untuk melakukan konversi agama Hindu ke agama lain terutama di Bali, sudah terjadi dari jaman penjajahan Belanda sampai dengan saat ini. Mudahnya umat Hindu beralih agama dipicu oleh berbagai alasan, salah satunya adalah sikap toleran dari umat Hindu. Sebagian besar umat Hindu mungkin salah mengartikan bahwa semua agama adalah sama, karena dengan pemahaman demikian tersebut telah menyebabkan umat Hindu tidak mempunyai ketahanan dalam mempertahankan agamanya. Sifat patrilinial yang sangat kental terkait dengan masalah kewajiban anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan, telah menomorduakan anak perempuan. Anak perempuan menjadi tidak mempunyai ikatan lagi untuk tetap memeluk agamanya. Beralih agama bagi anak perempuan dianggap sesuatu yang lumrah. Dilain pihak, terdapat berbagai faktor-faktor yang menyebabkan naik turunnya jumlah pemeluk agama Hindu seperti faktor sosial politik, ekonomi dan budaya. Ketika terjadi goncangan politik di era 65 dan jaman peralihan parpol dalam jaman Orba, terjadi penurunan drastis umat Hindu yang ada di Jawa. Demikian juga ketika sedang semangatnya umat Hindu dalam melaksanakan kegiatan agama, terjadi pengaruh kuat dari tradisi Bali dalam melaksanakan ritual agama. Saat itu terjadi penurunan drastis umat Hindu, hal ini terjadi karena ada upaya-upaya pemaksaan dalam melaksanakan ritual sesuai tradisi yang berlaku di Bali. Penggunaan symbol-simbol agama Hindu juga dijadikan alasan untuk menarik umat Hindu agar beralih kerpada aama lain. Dengan symbol-simbol tersebut umat Hindu digiring bahwa beralih agama tidak akan pernah mengalihkan kepercayaan ada leluhurnya. Untuk itu Peradah Indonesia mendorong PHDI untuk mengambil tindakan nyata, tidak cukup dengan hanya memberikan himbauan ataupun atau sebatas mengajukan pengaduan ke pihak terkait tanpa ada tindak lanjut yang nyata. B. INTERNAL ORGANISASI 1. Pelaksanaan kaderisasi. Peradah Indonesia sejak didirikan di Yogyakarta pada 11 Maret 1984 telah melalui berbagai dinamika seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Peradah Indonesia sebagai wadah berhimpun generasi muda Hindu dan telah mendedikasikan dirinya Mahasabha VIII Peradah Indonesia

88

Keputusan No. 07/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 menjadi organisasi kader yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidangnya masingmasing. Namun kenyataan yang dihadapi sampai saat ini yakni masih minimnya kader-kader yang siap untuk tampil dalam pengabdiannya kepada umat. Sebagai organisasi kader maka menjadi sebuah keniscayaan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan secara rutin dan berkesinambungan sehingga anggota-anggota Peradah Indonesia beserta simpatisannya mendapat bekal yang cukup untuk terjun ke masyarakat. Menyadari akan pentingnya proses pendidikan dan pelatihan tersebut, maka sejak tahun 2002 Peradah Indonesia telah mendesain sebuah sistem kaderisasi yang berjenjang dari struktur organisasi di Kabupaten/Kota sampai ke tingkat nasional, yaitu Pendidikan Kepemimpinan (Pakem). Namun sistem kaderisasi yang telah ditetapkan tersebut sampai saat ini masih belum dilaksanakan secara optimal, oleh karenanya Mahasabha VII Peradah Indonesia merekomendasikan kepada seluruh jajaran Peradah Indonesia baik yang ada di desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, dan nasional untuk lebih serius melaksanakan kaderisasi. 2.

Peningkatan kualitas kader melalui diskusi rutin dan dipublikasikan di media massa, baik cetak maupun elektronik, untuk dapat menghasilkan kader-kader muda Hindu yang berkualitas, handal, dan profesional di bidangnya. Hendaknya seluruh jajaran Peradah Indonesia lebih menggiatkan lagi diskusi-diskusi rutin mengangkat tema-tema ringan seputar kehidupan sehari-hari, baik yang menyangkut keagamaan (tatwa), politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya dengan mencari narasumber setempat yang memang pakar di bidangnya. Diskusi ini hendaknya dapat dijadikan program rutin dalam setiap jenjang kepengurusan. Diskusi semacam ini akan mengasah kepekaan kader terhadap lingkungna sekitar dan kemampuan individu dalam mengungkapkan ide, gagasan, dan pendapat sebagai argumen dalam berdiskusi.

3.

Forum Alumni Peradah Indonesia. Dalam usia Peradah Indonesia yang telah melampaui 22 tahun, kesinambungan kader telah berjalan dengan baik. Namun di sisi lain kader-kader senior belum secara optimal dan sistematis terorganisasikan dengan baik. Upaya-upaya pengurus Peradah Indonesia untuk mendorong para “alumni” Peradah Indonesia menghimpun diri telah beberapa kali dilakukan, namun belum memberikan hasil optimal. Untuk itu, momentum memasuki “ulang tahun perak” Peradah Indonesia hendaknya dijadikan spirit untuk bersama-sama melakukan “gerakan massal” menghidupkan “Forum Alumni Peradah Indonesia”.

4.

Pembentukan organisasi cendekiawan Hindu. Umat Hindu di bumi nusantara seringkali dihadapkan pada permasalahan-permasalahan umat, bangsa, dan negara yang membutuhkan respon cepat dengan argumentasi yang komprehensif yang melibatkan cendekiawan-cendekiawan Hindu yang ahli di bidang masing-masing. Upaya-upaya menghimpun cendekiawan Hindu membentuk wadah telah secara sporadis dilakukan. Peradah Indonesia perlu secara proaktif menyikapi gagasan, mendukung realisasi, dan memfasilitasi pembentukan Organisasi Cendekiawan Hindu.


89


Tampil percaya diri sebagai kader Peradah Indonesia yang berkualitas. Untuk lebih memantapkan eksistensi Peradah Indonesia di mata publik, dihimbau kepada seluruh aktivis, kader, dan simpatisan Peradah Indonesia agar tidak takut menampilkan jati dirinya sebagai kader Peradah Indonesia yang berkualitas. Untuk bisa tampil dengan dada tegak tentunya setiap kader memahami dengan baik dinamika dan perjalanan sejarah panjang yang telah dilalui Peradah Indonesia. Beberapa titik kritikal dalam fase-fase perjalanan sejarah Peradah Indonesia juga hendaknya dipahami dengan benar tanpa harus memberikan justifikasi benar atau salah, namun berani dan mau menerima segala dinamika yang telah dilalui oleh Peradah Indonesia.

6.

Menjadi tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakekatnya setiap orang memiliki keinginan untuk hidup lebih baik, namun kondisi sosial ekonomi dan sosial masyarakat mendorong orang cenderung menonjolkan hedonisme sehingga yang tampak di masyarakat adalah pemujaan materi, radikalisme, intolerans, dan kemunafikan. Dalam situasi dan kondisi masyarakat seperti saat ini, kader-kader Peradah Indonesia hendaknya dapat tampil sebagai suri teladan masyarakat dengan mengimplementasikan ajaran-ajaran universal yang terdapat dalam susastrasusastra Hindu.

7.

Memberikan penghargaan kepada kader Peradah yang berprestasi.

8.

Visi dan misi Peradah Indonesia harus jelas dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

9.

Diperlukan Standarisasi Materi, Metoda dan Pelaksanaan Pembinaan Anggota yang mengacu kepada Efektifitas dan Efisiensi.

10. Pengadaan Kantor Sekretariat Tetap sebagai aset Organisasi. 11. Perlu dibentuk Badan Pelaksana Harian Kesekretariatan yang profesional. 12. Melaksanakan kegiatan potensial dalam bidang usaha yang lain, (sebagai contoh badan usaha/koperasi). Ditetapkan di Pada Tanggal Jam



90


Ketua,

Sekretaris,


(Sugindrin)

Anggota,

(Putu Arnawa)


Anggota,

(Yanto Jaya)

Anggota,

(Made Adipta)

91

Keputusan No. 08/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 KEPUTUSAN MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA NOMOR : 08/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 TENTANG SYARAT-SYARAT CALON KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA MASA BHAKTI 2009-2012 ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI Menimbang: a. bahwa untuk tetap mempertahankan eksistensi organisasi di masa yang akan datang, diperlukan personil Ketua Umum yang benar-benar memahami, menghayati, dan mampu melaksanakan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi; b. bahwa untuk mengaktualisasikan keberadaan Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia dalam melaksanakan program-program, sifat, tujuan, tugas pokok dan fungsi organisasi, maka pengangkatan Ketua Umum harus memperhatikan syaratsyarat yang ditelah ditetapkan; c. bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Mahasabha VIIi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia tentang syarat-syarat Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012. Mengingat: 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan; 3. Pasal 10 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 4. Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (6.d.) Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Nomor: 016/S.K./DPN-PERADAH/XI/2009, tentang Panitia Mahasabha VIII Peradah Indonesia; 6. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 7. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. 8. Keputusan Mahasabha Nomor: 04/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang pembentukan komisi-komisi. 9. Keputusan Mahasabha Nomor: 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang tentang penyempurnaan AD & ART. 10. Keputusan Mahasabha Nomor: 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang tentang program umum organisasi. 11. Keputusan Mahasabha Nomor: 07/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang tentang pokok pikiran.


94

Keputusan No. 08/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Memperhatikan: 1. Pendapat-pendapat pada Sidang Komisi A; 2. Pendapat-pendapat pada Sidang Pleno IV Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. MEMUTUSKAN Menetapkan: Keputusan Mahasabha VIII Tentang Syarat-syarat Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012. Pertama: Syarat-syarat Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti Tahun 2006-2009 adalah seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini. Kedua: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal Jam


Ketua,

Sekretaris,


(Sugindrin)

Anggota,

(Putu Arnawa)


Anggota,

(Yanto Jaya)

Anggota,

(Made Adipta)

95

Keputusan No. 08/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Lampiran Nomor

: Keputusan Mahasabha VIII Peradah Indonesia : 08/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 SYARAT-SYARAT KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA (PERADAH INDONESIA) MASA BHAKTI 2009-2012

Syarat-Syarat Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah Indonesia) adalah sebagai berikut: 1. Warga Negara Indonesia, beragama Hindu, umur maksimal 40 tahun saat mencalonkan diri. 2. Wajib berdomisili di wilayah Jabodetabek. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Jenjang pendidikan minimal S1. 5. Pernah atau sedang menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Nasional minimal 1 (satu) periode atau Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia minimal 2 (dua) periode. 6. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik di tingkat mana pun. 7. Berprestasi, berdedikasi, loyal terhadap organisasi, dan ideologi Pancasila. 8. Belum pernah mendapat peringatan dari Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia sebagai akibat dari tindakannya yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. 9. Mengisi blanko Surat Pernyataan Kesediaan untuk dipilih sebagai Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012 kepada Pimpinan Sidang selambat-lambatnya sebelum pemilihan Bakal Calon Ketua Umum dilaksanakan (Tahap I). 10. Diajukan/didukung sekurang-kurangnya oleh 9 (sembilan) suara dari peserta Mahasabha. 11. Menerima dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia. 12. Memiliki komitmen untuk menjalankan nilai-nilai dan program kerja organisasi Peradah Indonesia. 13. Mempunyai waktu dan bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam kepengurusan serta memiliki komitmen untuk memajukan umat dan agama Hindu khususnya dan bangsa Indonesia umumnya Bagi yang pernah menduduki jabatan Ketua Umum Peradah Indonesia sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tidak diperkenankan mencalonkan diri.




96


Ketua,

Sekretaris,


(Sugindrin)

Anggota,

(Putu Arnawa)


Anggota,

(Yanto Jaya)

Anggota,

(Made Adipta)

97

Keputusan No. 09/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 KEPUTUSAN MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA NOMOR : 09/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 TENTANG CALON-CALON KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA MASA BHAKTI 2009-2012 ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI Menimbang: a. bahwa untuk tetap mempertahankan eksistensi organisasi di masa yang akan datang, diperlukan personil Ketua Umum yang benar-benar memahami, menghayati, dan mampu melaksanakan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi; b. bahwa Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia telah menetapkan syarat-syarat Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012; c. bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia tentang Calon-calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012 yang telah memenuhi persyaratan. Mengingat: 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan; 3. Pasal 10 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 4. Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (6.d.) Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Nomor: 016/S.K./DPN-PERADAH/XI/2009, tentang Panitia Mahasabha VIII Peradah Indonesia; 6. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 7. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 8. Keputusan Mahasabha Nomor: 04/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang pembentukan komisi-komisi. 9. Keputusan Mahasabha Nomor: 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang tentang penyempurnaan AD & ART. 10. Keputusan Mahasabha Nomor: 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang tentang program umum organisasi. 11. Keputusan Mahasabha Nomor: 07/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang tentang pokok pikiran. 12. Keputusan Mahasabha Nomor: 08/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ Mahasabha VIII Peradah Indonesia

100

Keputusan No. 09/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 XII/2009 tentang Syarat-syarat Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012. Memperhatikan: 1. Pendapat-pendapat pada Sidang Komisi A; 2. Pendapat-pendapat pada Sidang Pleno IV Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. MEMUTUSKAN Menetapkan: Keputusan Mahasabha VIII Tentang Calon-calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012. Pertama: Calon-Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti Tahun 2009-2012 yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti Tahap III (presentasi dan tanya jawab) dan Tahap IV (pemilihan) Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Inonesia adalah sebagai berikut: No 1

Nama I Komang Adi Setiawan, ST

Delegasi

Jumlah Dukungan

DKI Jakarta

2 3 4 5 Kedua: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




101


Ketua,

Sekretaris,


(Sugindrin)

Anggota,

(Putu Arnawa)


Anggota,

(Yanto Jaya)

Anggota,

(Made Adipta)

102

Keputusan No. 10/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 KEPUTUSAN MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA NOMOR : 10/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 TENTANG HAK SUARA PESERTA SIDANG MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI Menimbang: a. bahwa Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali; b. bahwa Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2009 di Medan, Sumatera Utara; c. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, dipandang perlu menetapkan Hak dan Jumlah Suara Peserta Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Mengingat: 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan; 3. Pasal 19 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 4. Pasal 21 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Nomor: 016/S.K./DPN-PERADAH/XI/2009, tentang Panitia Mahasabha VIII Peradah Indonesia; 6. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. 7. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. 8. Keputusan Mahasabha Nomor: 04/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang pembentukan komisi-komisi. 9. Keputusan Mahasabha Nomor: 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang tentang penyempurnaan AD & ART. 10. Keputusan Mahasabha Nomor: 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang tentang program umum organisasi. 11. Keputusan Mahasabha Nomor: 07/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang tentang pokok pikiran. 12. Keputusan Mahasabha Nomor: 08/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Syarat-syarat Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012. 13. Keputusan Mahasabha Nomor: 09/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Calon-Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012. Mahasabha VIII Peradah Indonesia

104

Keputusan No. 10/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009

Memperhatikan: 1. Pendapat-pendapat pada Sidang Komisi A; 2. Pendapat-pendapat pada Sidang Pleno IV Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. 3. Pendapat-pendapat pada Sidang Pleno V Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. MEMUTUSKAN Menetapkan: Keputusan Mahasabha VIII Tentang Hak Suara Peserta Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Pertama: Hak Suara Peserta Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia diatur sebagai berikut : 1. Dewan Pertimbangan Peradah memiliki : 1 (satu) suara. 2. Dewan Pimpinan Nasional Peradah memiliki : 1 (satu) suara. 3. Dewan Pimpinan Propinsi Peradah memiliki : 1 (satu) suara. 4. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Peradah memiliki : 1 (satu) suara. Kedua: Penggunan Hak Suara dimaksud dilaksanakan dibawah Pimpinan Sidang Mahasabha VIII demi kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan. Ketiga: Bahwa Peserta yang tidak mewakili sebagai Pengguna Hak Suara tidak dibenarkan berada dalam ruang sidang selama pelaksanaan Hak Suara dimaksud demi kelancaran acara sidang. Keempat: Jumlah Hak Suara Peserta Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia adalah seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini. Kelima: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal Jam



105


Ketua,

Sekretaris,


(Sugindrin)

Anggota,

(Putu Arnawa)


Anggota,

(Yanto Jaya)

Anggota,

(Made Adipta)

106

Keputusan No. 11/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 KEPUTUSAN MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA NOMOR : 11/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 TENTANG KETUA UMUM TERPILIH DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA MASA BHAKTI 2009-2012 ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI Menimbang: a. bahwa Mahasabha Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali; b. bahwa salah satu amanat dari Mahasabha adalah mengangkat Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Ketua Umum Terpilih Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012. Mengingat: 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan; 3. Pasal 10 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 4. Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Nomor: 016/S.K./DPN-PERADAH/XI/2009, tentang Panitia Mahasabha VIII Peradah Indonesia; 6. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 7. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 8. Keputusan Mahasabha Nomor: 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang tentang penyempurnaan AD & ART. 9. Keputusan Mahasabha Nomor: 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang tentang program umum organisasi. 10. Keputusan Mahasabha Nomor: 07/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang tentang pokok pikiran. 11. Keputusan Mahasabha Nomor: 08/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Syarat-syarat Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012; 12. Keputusan Mahasabha Nomor: 09/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Calon-calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012. 13. Keputusan Mahasabha Nomor: 10MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 tentang Hak Suara Peserta Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Mahasabha VIII Peradah Indonesia

108

Keputusan No. 11/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Memperhatikan: 1. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada Acara Pembukaan Mahasabha VIII Peradah Indonesia; 2. Hasil-hasil Sidang Pleno IV, V, VI Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. MEMUTUSKAN Menetapkan: Keputusan Mahasabha VIII Tentang Ketua Umum Terpilih Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012. Pertama: Ketua Umum Terpilih Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012 adalah: I Komang Adi Setiawan, ST Kedua: Ketua Umum Terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini bersama dengan formatur diberi mandat penuh untuk menyusun Personalia Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti Tahun 20092012. Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal Jam


Ketua,

Sekretaris,


(Sugindrin)

Anggota,

(Putu Arnawa) Mahasabha VIII Peradah Indonesia

Anggota,

(Yanto Jaya)

Anggota,

(Made Adipta) 109

Keputusan No. 12/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 KEPUTUSAN MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA NOMOR : 12/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 TENTANG PEMBENTUKAN FORMATUR MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI Menimbang: a. bahwa Mahasabha Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi dalam sabha organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali; b. bahwa Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 11 sampai dengan 14 Oktober 2009 di Medan, Sumatera Utara; c. bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahasabha adalah menetapkan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu Ketua Umum Terpilih dibantu Formatur Mahasabha VIII dengan mandat penuh menyusun Personalia Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti Tahun 2009-2012. Mengingat: 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan; 3. Pasal 18 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 4. Pasal 10 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (6.d.) Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Nomor: 016/S.K./DPN-PERADAH/XI/2009, tentang Panitia Mahasabha VIII Peradah Indonesia; 6. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 7. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 8. Keputusan Mahasabha Nomor: 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang tentang penyempurnaan AD & ART. 9. Keputusan Mahasabha Nomor: 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang tentang program umum organisasi. 10. Keputusan Mahasabha Nomor: 07/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang tentang pokok pikiran. 11. Keputusan Mahasabha Nomor: 08/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Syarat-syarat Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012; Mahasabha VIII Peradah Indonesia

112

Keputusan No. 12/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 12. Keputusan Mahasabha Nomor: 09/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Calon-calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012; 13. Keputusan Mahasabha Nomor: 10MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 tentang Hak Suara Peserta Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. 14. Keputusan Mahasabha Nomor: 11/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Ketua Umum Terpilih Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012. Memperhatikan: 1. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada Acara Pembukaan Mahasabha VIII Peradah Indonesia; 2. Pendapat-pendapat dalam Sidang Pleno VII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. MEMUTUSKAN Menetapkan: Keputusan Mahasabha VIII Tentang Pembentukan Formatur Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Pertama: Formatur Mahasabha VIII yang bertugas membantu Ketua Umum Terpilih menyusun Personalia Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012. Kedua: Formatur sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini adalah seperti dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal Jam



113


Ketua,

Sekretaris,


(Sugindrin)

Anggota,

(Putu Arnawa)


Anggota,

(Yanto Jaya)

Anggota,

(Made Adipta)

114


: Keputusan Mahasabha VIII Peradah Indonesia : 12/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009

ANGGOTA FORMATUR MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA (PERADAH INDONESIA) No

Unsur

Nama

1

Ketua Umum Terpilih

Komang Adi Setiawan

2

Unsur Dewan Pertimbangan

A A Ngurah Wirawan

3

DPP Demisioner

I Nyoman Gede Agus Asrama

4

Dewan Pimpinan Provinsi

I Ketut Guna Artha

5


Nyoman Slamet

6


Putu Lilik Supandi

7

Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota

I Dewa Gede Adhyatmika Oka Wenten

8


Pawang S.Ag

9


Eko Pujianto



Ketua,

Sekretaris,


(Sugindrin)

Anggota,

(Putu Arnawa)


Anggota,

(Yanto Jaya)

Anggota,

(Made Adipta)

115

Keputusan No. 13/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 KEPUTUSAN MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA NOMOR : 13/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 TENTANG SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA MASA BHAKTI 2009-2012 ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI Menimbang: a. bahwa Mahasabha Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia merupakan permusyawaratan tertinggi dalam sabha organisasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali; b. bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahasabha adalah menetapkan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Susunan dan Personalia Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti Tahun 2009-2012. Mengingat: 1. Pasal 10, Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 2. Pasal 11 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Nomor: 016/S.K./DPN-PERADAH/XI/2009, tentang Panitia Mahasabha VIII Peradah Indonesia; 4. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 5. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 6. Keputusan Mahasabha Nomor: 05/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang tentang penyempurnaan AD & ART. 7. Keputusan Mahasabha Nomor: 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang tentang program umum organisasi. 8. Keputusan Mahasabha Nomor: 07/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang tentang pokok pikiran. 9. Keputusan Mahasabha Nomor: 08/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Syarat-syarat Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012; 10. Keputusan Mahasabha Nomor: 09/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Calon-calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012. 11. Keputusan Mahasabha Nomor: 11/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ Mahasabha VIII Peradah Indonesia

118

Keputusan No. 13/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 XII/2009 tentang Ketua Umum Terpilih Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012; 12. Keputusan Mahasabha Nomor: 12/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Pembentukan Formatur Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Memperhatikan: 1. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada Acara Pembukaan Mahasabha VIII Peradah Indonesia; 2. Pendapat-pendapat dalam Sidang Formatur Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. 3. Hasil Keputusan Rapat Formatur tanggal 13 Desember 2009. MEMUTUSKAN Menetapkan: Keputusan Mahasabha VIII Tentang Susunan Personalia Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 20092012. Pertama: Susunan dan Personalia Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia sebagai hasil penyusunan dari Ketua Umum Terpilih yang dibantu Formatur dalam Mahasabha VIII adalah seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini. Kedua: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal Jam


Ketua,

Sekretaris,


(Sugindrin)

Anggota,

(Putu Arnawa)


Anggota,

(Yanto Jaya)

Anggota,

(Made Adipta) 119


: Keputusan Mahasabha VIII Peradah Indonesia : 13/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PERTIMBANGAN PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA MASA BHAKTI 2009-2012

Bidang Pendidikan & Agama 1. IBG Yudha Triguna 2. Nyoman Agus Asrama 3. Romo Maming 4. Sylvia Ratnawati Bidang Sosial Budaya 1. Agus Mantik 2. Ngakan Putu Putra 3. KS Arsana Bidang Ekonomi 1. Ir. IGKG. Suena 2. AA. Ngr. Wirawan 3. Wayan Alit Antara 4. Ngakan Putu Miharjana Bidang politik 1. Pasek Suardika 2. I Wyn. Koster 3. Sumarjaya Linggih Bidang Hukum & HAM 1. Yanto Jaya 2. IGN. Sucitra


120

Keputusan No. 13/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA MASA BHAKTI 2009-2012 Ketua Umum Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua

: : : : : : : : : : :

Komang Adi Setiawan I Wayan Sudane Abhiram Singh Yadav Abhisek Kumar Ida Bagus Gede Werdhi Putra Gde Mertanadi Wayan Mega Budiarta Gede Dody Suparyana Luh Heny F Rahayu Nyoman Widyatmika Made Sugi Ardana

Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal

: : :

I Ketut Guna Artha I Gede Ananta Wijaya Putu Widya Snicaya

Bendahara Umum Wakil Bendahara Umum Wakil Bendahara Umum

: : :

Gde Suhendra Gde Jana Wiryawan Ni Made Sri Wardani

DEPARTEMEN 1.

Departemen Organisasi dan Kaderisasi Wakil : Ni Luh Putu Sri Dewi Bagianti

2.

Departemen Hubungan dan Kerja Sama Antar Lembaga Dalam Negeri Wakil : Wayan Tirtha

3.

Departemen Hubungan dan Kerja Sama Antar Lembaga Luar Negeri Wakil : Gede Wira Pradnya

4.

Departemen Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Wakil : Wije Sharma

5.

Departemen Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan Wakil : Basuki Rachmat

6.

Departemen Kebudayaan, Olah Raga dan Seni Wakil : Gusti Ayu Nyoman Rinni R

7.

Departemen Pengembangan Kewirausahaan Wakil : I Ketut Oka Danumartha

8.

Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Wakil : I Dewa Ayu Made Pratisthita


121


Departemen Lingkungan Hidup Wakil : Putri Hapsari Mantik

10. Departemen Informasi dan Komunikasi Wakil : Arigianti Astrini Ditetapkan di Pada Tanggal Jam


Ketua,

Sekretaris,


(Sugindrin)

Anggota,

(Putu Arnawa)


Anggota,

(Yanto Jaya)

Anggota,

(Made Adipta)

122

Memorandum No. I/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 MEMORANDUM MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA NOMOR : I/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA NASIONAL VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA TAHUN 2010 ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI Menimbang: a. bahwa Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia yang merupakan permusyawaratan tertinggi dalam sabha organisasi telah menghasilkan berbagai kebijakan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Umum dan Program Induk, Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi; b. bahwa hasil-hasil Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia perlu sesegera mungkin untuk disosialisasikan dan dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi serta urgensi dari masing-masing program untuk dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin; c. bahwa untuk mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dihasilkan Mahasabha VIII dan untuk menjabarkan kembali Program Umum dan Program Induk Organisasi, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Rapat Kerja Nasional VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia tahun 2007. Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; 3. Pasal 18 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 4. Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 5. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 6. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 7. Keputusan Mahasabha Nomor: 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 tentang Program Umum Organisasi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 8. Keputusan Mahasabha Nomor: 07/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 9. Keputusan Mahasabha Nomor: 11/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Ketua Umum Terpilih Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012; 10. Keputusan Mahasabha Nomor: 12/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Pembentukan Formatur Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; Mahasabha VIII Peradah Indonesia

124

Memorandum No. I/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 11. Keputusan Mahasabha Nomor: 13/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012. Memperhatikan: Usulan peserta Mahasabha VIII pada Sidang Pleno VIII tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Tahun 2010; MEMUTUSKAN Menetapkan: Memorandum Mahasabha VIII Tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Tahun 2010. Pertama: Rapat Kerja Nasional VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Tahun 2010 dilaksanakan dalam konsep kesederhanaan dan lebih mendekatkan Peradah Indonesia kepada umat Hindu tempat penyelenggaraan, baik kedekatan secara fisik mapun kedekatan secara emosional. Kedua: Rapat Kerja Nasional VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Tahun 2010 akan dilaksanakan di Sumatera Selatan sebagai alternatif utama dan Sulawesi Tengah sebagai alternatif cadangan. Ketiga: Memorandum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal Jam


Ketua,

Sekretaris,


(Sugindrin)

Anggota,

(Putu Arnawa)


Anggota,

(Yanto Jaya)

Anggota,

(Made Adipta) 125

Memorandum No. II/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 MEMORANDUM MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA NOMOR : II/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN ANGKATAN VII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA TAHUN 2011 ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI Menimbang: a. bahwa untuk menjaga eksistensi organisasi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia sebagai organisasi massa yang mendukung pembangunan nasional Indonesia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi kader pembangunan yang bermoral dan profesional yang siap mengabdi pada masyarakat, bangsa, dan Negara, dan juga agamanya; b. bahwa untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi kader-kader barunya baik yang menyangkut moral dan etika berprilaku di masyarakat maupun dasar-dasar manajemen organisasi modern; c. bahwa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan seperti yang dimaksud dalam diktum (a) dan diktum (b) dan pelaksanaan program organisasi, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan Pendidikan Kepemimpinan Angkatan VII. Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; 3. Pasal 18 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 4. Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 5. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 6. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 7. Keputusan Mahasabha Nomor: 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 tentang Program Umum Organisasi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 8. Keputusan Mahasabha Nomor: 07/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 9. Keputusan Mahasabha Nomor: 11/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Ketua Umum Terpilih Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012; 10. Keputusan Mahasabha Nomor: 12/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Pembentukan Formatur Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; Mahasabha VIII Peradah Indonesia

126

Memorandum No. II/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 11. Keputusan Mahasabha Nomor: 13/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012. Memperhatikan: Usulan peserta Mahasabha VIII pada Sidang Pleno VIII tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepemimpinan VII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Tahun 2011; MEMUTUSKAN Menetapkan: Memorandum Mahasabha VIII Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepemimpinan Angkatan VII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Tahun 2011. Pertama: Penyelenggaraan Pendidikan Kepemimpinan Angkatan VII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia pada tahun 2011 dilaksanakan dalam konsep kesederhanaan dan lebih mendekatkan Peradah Indonesia kepada umat Hindu tempat penyelenggaraan baik kedekatan secara fisik mapun kedekatan secara emosional. Kedua: Pendidikan Kepemimpinan Angkatan VII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia pada tahun 2011 akan dilaksanakan di DKI Jakarta sebagai alternatif utama dan Lampung sebagai alternatif cadangan. Ketiga: Memorandum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal Jam


Ketua,

Sekretaris,


(Sugindrin)

Anggota,

(Putu Arnawa)


Anggota,

(Yanto Jaya)

Anggota,

(Made Adipta) 127

Memorandum No. III/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 MEMORANDUM MAHASABHA VIII PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA NOMOR : III/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN MAHASABHA IX PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA TAHUN 2012 ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI Menimbang: a. bahwa Mahasabha merupakan forum tertinggi dalam Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia yang memiliki fungsi strategis untuk menjaga dinamisasi organisasi dan merupakan wahana bagi tumbuh kembangnya kader-kader potensial dalam regenerasi organisasi; b. bahwa Mahasabha dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali merupakan pengejawantahan amanat konstitusi (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Peradah Indonesia) dalam menjaga kesinambungan organisasi; c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan penyelenggaraan Mahasabha IX Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Tahun 2012 dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kesiapan calon daerah penyelenggara. Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; 3. Pasal 18 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 4. Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 5. Keputusan Mahasabha Nomor: 01/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 6. Keputusan Mahasabha Nomor: 02/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Pimpinan Sidang Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 7. Keputusan Mahasabha Nomor: 06/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 tentang Program Umum Organisasi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 8. Keputusan Mahasabha Nomor: 07/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 9. Keputusan Mahasabha Nomor: 11/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Ketua Umum Terpilih Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012; 10. Keputusan Mahasabha Nomor: 12/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Pembentukan Formatur Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia; 11. Keputusan Mahasabha Nomor: 13/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/ XII/2009 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Masa Bhakti 2009-2012. Mahasabha VIII Peradah Indonesia

128

Memorandum No. III/MAHASABHA VIII/PERADAH INDONESIA/XII/2009 Memperhatikan: Usulan peserta Mahasabha VIII pada Sidang Pleno VIII tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepemimpinan VII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Tahun 2011; MEMUTUSKAN Menetapkan: Memorandum Mahasabha VIII Tentang Penyelenggaraan Mahasabha IX Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Tahun 2012. Pertama: Mahasabha IX Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia pada tahun 2012 dilaksanakan dalam konsep kesederhanaan dan lebih mendekatkan Peradah Indonesia kepada umat Hindu tempat penyelenggaraan, baik kedekatan secara fisik mapun kedekatan secara emosional. Kedua: Mahasabha IX Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia tahun 2012 akan dilaksanakan di Sulawesi Utara sebagai alternatif utama dan Kalimantan Tengah sebagai alternatif cadangan. Ketiga: Memorandum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal Jam


Ketua,

Sekretaris,


(Sugindrin)

Anggota,

(Putu Arnawa)


Anggota,

(Yanto Jaya)

Anggota,

(Made Adipta)

129

DAFTAR ISI. Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib... 7 Mahasabha VIII Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia

Recommend Documents