DAFTAR INFORMASI PUBLIK INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN
1. Alamat Domisili
: Jl. Basuki Rahmad Timur No. 1 Magetan
2. RUANG LINGKUP KEGIATAN
:
Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Magetan mempunyai batasan Ruang lingkup dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yaitu meliputi: -
Pemeriksaan berkala/ reguler yang terdiri dari aspek keuangan, aspek pelaksanaan urusan pemerintah, aspek SDM, aspek Tupoksi, aspek sarana prasarana. Adapun onyeknya meliputi semua SKPD, Kecamatan, Desa dan ADD
-
Penangana Kasus/pengaduan masyarakat di wilayah pemerintah Kabupaten Magetan.
-
Tindak lanjut hasil pengawasan
-
Evaluasi, Reviu LKD
3. VISI MISI :
Visi Inspektorat Kabupaten Magetan dapat dirumuskan sebagai berikut : “ Terwujudnya APIP yang profesional dalam rangka membangun sistem pengawasan yang efektif”. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi sebagai gambaran hal yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut: 1. Meningkatkan profesionalitas SDM pengawasan. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional diperlukan peningkatan kualitas dan kompetensi yang memadai sesuai dengan tingkat masing – masing jenjang jabatan/tugas.
2. Meningkatkan peran Inspektorat sebagai quality assurance dan consulting Misi
tersebut
mensyaratkan
transformasi
/
perubahan
paradigma
pengawasan oleh Inspektorat dari sebelumnya berfungsi sebagai wachtdog beralih fungsi menjadi quality assurance dan consulting bagi Satker sedapat mungkin berjalan maksimal. 3. Membangun sinergi yang baik antar unsur pengawasan. Sistem pengawasan yang efektif akan dapat tercipta yang salah satunya membutuhkan sinergi antar unsur pengawasan yang ada, sehingga perlu fasilitasi dan koordinasi yang baik agar tidak ada tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
4.
MAKSUD DAN TUJUAN :
APIP yang profesional dimaknai bahwa Inspektorat sebagai sebuah lembaga pengawasan internal di lingkungan pemerintah diharapkan mempunyai independensi/kemandirian, integritas, kompetensi, dan netral. Hal tersebut menuntut konsekuensi
aparaturnya
terlebih
untuk
pengawas/auditor
mampu
mengimplementasikan tata nilai - tata nilai tersebut dalam pelaksanaan tugasnya, serta mematuhi kode etik dan norma pengawasan yang ada. Sistem pengawasan yang efektif dapat dimaknai dengan beberapa kondisi berikut, pertama pengendalian intern di SKPD dapat berjalan baik; kedua terdapat sinergitas antar unsur pengawasan yang meliputi pengawasan fungsional (dhi. Inspektorat Kabupaten Magetan), pengawasan melekat (oleh seluruh SKPD), dan pengawasan masyarakat (oleh masyarakat, LSM termasuk pengawasan legislasi yang dilakukan DPRD); ketiga peran Inspektorat sebagai whistle blower bagi pemerintah dapat berjalan maksimal; dan yang keempat adanya kontribusi secara nyata dari hasil pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Bupati dalam pengambilan kebijakan.
5.
TUGAS DAN FUNGSI
:
Untuk mewujudkan maksud dan tujuannya Inspektorat Kabupaten Magetan mempunyai tugas – tugas dan fungsi – fungsi sebagai berikut : 1.
Menyusun perencanaan program pengawasan;
2.
Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3.
Melakukan
pengawasan
dan pembinaan
terhadap
pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah Kabupaten dan pemerintahan Desa; 4.
Melaksanakan review laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja;
5.
Melaksanakan terhadap
pemeriksaan,
pelaksanaan
pengusutan,
urusan
pengujian
pemerintahan
di
dan
penilaian
di Kabupaten,
Pemerintahan Desa dan BUMD; 6.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
7.
Melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional; dan
8.
Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Inspektorat.
6. STRUKTUR ORGANISASI
:
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 tahun 2012, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Struktur Organisasi pada Inspektorat Kabupaten Magetan terdiri dari : 1.
Inspektur Kabupaten Magetan
2.
Sekretaris, yang membawahi :
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Perencanaan
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3.
Inspektur Pembantu wilayah I, II, III, dan IV.
4.
Pengawas / Auditor Fungsional yang terdiri dari Jabatan Fungsional P2UPD dan JFA.
5.
Kelompok fungsional lain diluar Pengawas / Auditor.
Adapun uraian tugas per masing – masing pemegang jabatan adalah sebagai berikut : 1)
Inspektur mempunyai tugas dan fungsi yaitu : a.
membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
b.
memimpin,
merencanakan,
mengkoordinasikan,
membina,
mengendalikan dan mengawasi kegiatan bawahannya; c.
merencanakan, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan urusan Inspektorat;
d.
merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis di bidang pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.
menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
f.
membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;
g.
mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang Pengawasan;
h.
merumuskan kebijakan kegiatan Sekretariat Inspektorat yang meliputi urusan umum dan Kepegawaian, Perencanaan, serta Evaluasi dan Pelaporan serta Inspektur Pembantu Wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i.
mengkoordinasikan, merumuskan rencana strategi serta kebijakan operasional di bidang Pengawasan yang meliputi urusan pengawasan dan pembinaan urusan pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa, review laporan keuangan dan evaluasi kinerja, auditoran
pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, pemerintah desa, evaluasi percepatan pemberantasan korupsi dan urusan Sekretariat Inspektorat; j.
mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana kerja tahunan Inpektorat;
k.
mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan LAKIP dan TAPKIN Inspektorat;
l.
Melakukan reviu LKD, LAKIP dan EKPPD Kabupaten.
m.
merumuskan perencanaan program kerja pengawasan tahunan;
n.
merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
o.
monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik serta kebijakan operasional inspektorat;
p.
mengkoordinasikan
dan
membuat
laporan
pelaksanaan
program,
strategis dan rencana kerja tahunan Inspektorat secara berkala kepada Bupati;dan q.
melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.
2)
Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a.
membantu
Inspektur
dalam
melaksanakan
teknis
administrasi
Inspektorat Kabupaten; b.
memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
c.
menyusun rencana kerja Sekretariat Inspektorat Kabupaten sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d.
merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
e.
memberikan saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkahlangkah yang perlu diambil dalam urusan bidang Sekretariat;
f.
mengkonsultasikan setiap kegiatan Sekretariat yang bersifat penting kepada Inspektur;
g.
mengkoordinasikan penyusunan rencana strategi serta kebijakan operasional Inspektorat;
h.
mengkoordinasikan sasaran penyusunan Renstra Inspektorat;
i.
mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan serta kegiatan operasional Inspektorat;
j.
mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Inspektorat, melaporkan kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah ke Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
k.
Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan pelaksanaan Reviu LKD, LAKIP dan EKPPD Kabupaten.
l.
mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian blanko LHKPN dan LP2P di lingkungan Inspektorat Daerah;
m.
menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati
dan
LPPD setiap
akhir tahun ke Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah; n.
menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
o.
mengkoordinasikan laporan rekapitulasi daftar hadir bulanan pegawai untuk disampaikan secara berkala ke BKD;
p.
mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengusulkan Pejabat Pengadaan dan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Inspektorat;
q.
mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengusulkan Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Inspektorat;
r.
mengkoordinasikan Sub-Sub Bagian yang melaksanakan urusan Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, serta Evaluasi dan Pelaporan di lingkungan Inspektorat;
s.
mengkoordinasikan,
pengendalian
rencana
dan
program
kerja
pengawasan; t.
memfasilitasi penghimpunan,
pengelolaan
dan
pendistribusian
laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; u.
mengkoordinasikan
inventarisasi
dan
mempersiapkan
urusan
penghapusan barang; v.
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan Sekretariat serta mencari alternatif pemecahannya;
w.
mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat Inspektorat Daerah;
x.
mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program, strategi dan rencana kerja tahunan Inspektorat secara berkala kepada Inspektur;dan
y.
melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur
3)
Inspektur Pembantu Wilayah yang dibagi menjadi wilayah I,II,III dan IV, dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut : a.
membantu Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya;
b.
memimpin,
merencanakan,
mengkoordinasikan,
membina,
mengendalikan dan mengawasi kegiatan pada Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV; c.
merencanakan, menyusun dan melaksanakan kebijakan pada Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV;
d.
merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.
menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
f.
membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang meliputi urusan pembinaan dan pengawasan, pengawasan review laporan keuangan dan evaluasi kinerja, auditoran, pengusutan, pengujian dan penilaian, pengawasan
dan
evaluasi,
percepatan
pemberantasan
korupsi
Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah; g.
mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada Inspektur tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan pengawasan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah;
h.
mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;
i.
mengkoordinasikan, pengawasan
dan
mengusulkan pembinaan
dan
urusan
melaksanakan Pemerintahan
program Kabupaten,
Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah; j.
menyusun konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah;
k.
mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar auditoran;
l.
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Auditoran, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah;
m.
mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
n.
melaksanakan
auditoran
khusus
berdasarkan
kasus
pengaduan
masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain; o.
melaporkan Wilayah
I,
pelaksanaan II,
III,
kegiatan
dan
IV
dilingkup
sebagai
Inspektur
bahan
pembantu
informasi
dan
pertanggungjawaban kepada Inspektur; p.
mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program, strategi dan rencana kerja tahunan Inspektorat secara berkala kepada Inspektur;dan melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.
7. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT
:
Inspektorat Kabupaten Magetan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 19 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kedudukan Inspektorat sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2012 merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Inspekturat Kabupaten Magetan dipimpin oleh seorang seoarang Inspektur yang berada di bawah dan Pertangungjawaban langsung kepada Bupati Magetan melalui Sekretaris Daerah
8. PROFIL SINGKAT PEJABAT STRUKTURAL No.
1
Nama
No. Telepon
Mei Sugiartini,SH
Alamat Unit Kerja
3
Nugroho
SH,M.Si 4
5
6
7
8
0351 897113 Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan
Drs. Suwata, M.Si
Djoko
Agung, 0351 897113 Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan
Menik Siti Rahmani, S.Sos
Ari Budi Santosa, SH, MM
Tatik Purwaningsih
Andy Feriyanto,SH
Yuniani,SE
Latar
Penghargaan
Kekayaan yg wajib
belakang
yang pernah
melaksanakan
Pendidikan
diterima
0351 897113 Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan
2
Laporan harta
0351 897113 Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan 0351 897113 Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan 0351 897113 Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan 0351 897113 Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan 0351 897113 Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan
S1 -
Sataya Lencana
S2 -
Sataya Lencana
S2 -
Sataya Lencana
S1 -
Sataya Lencana
S2 SMA -
Lencana S1
S1 -
Sataya
9.
RINGKASAN INFORMASI TENTANG PROGRAM KERJA YANG SEDANG DIJALANKAN
Implementasi atas kebijakan diatas disusun serangkaian program dan kegiatan yang meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan. Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 3. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan. Review Laporan Keuangan Daerah. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. 5. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. Sebagai pelaksanaan atas program yang telah ditetapkan, dipilih prioritas program yang ditekankan pada program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dan program Peningkatan profesionalisme
tenaga
pemeriksa
dan
aparatur
pengawasan,
melaksanakan kegiatan : 1)
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala.
2)
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya.
3)
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
4)
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.
5)
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan.
6)
Review laporan keuangan daerah.
7)
Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
dengan
10.
No. 1
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
NAMA PROGRAM Program
NAMA KEGIATAN
Pelayanan Penyediaan
Administrasi Perkantoran 2
Jasa
dan
Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana pengadaan dan Prasarana Aparatur
Kendaraan
dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3
Program peningkatan disiplin Pengadaan pakaian dinas beserta aparatur
4
perlengkapannya
Program peningkatan sistem Pelaksanaan pengawasan
internal
pengendalian
pengawasan
Internal
kasus
wilayah
dan secara berkala
pelaksanaan Penanganan
kebijakan KDH
pada
pemerintahan dibawahnya Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi
berkala
temuan
hasil
pengawasan Review Laporan Keuangan Daerah Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5
Program
peningkatan Pelatihan
profesionalisme pemeriksa
dan
pengembangan
tenaga
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan aparatur
pengawasan 6
Program
penataan
dan Penyusunan kebijakan sistem dan
penyempurnaan
kebijakan prosedur pengawasan
sistem
prosedur
dan
pengawasan
11.
PENANGGUNGJAWAB PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN :
Pengguna Anggaran : Mei Sugiartini, SH No. Telepon
:
0351 897113
Alamat
:
Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan
12.
TARGET DAN CAPAIAN PROGRAM SERTA KEGIATAN Dalam pelaksanaan Tupoksinya, kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan
selama kurun 2009 – 2013, berdasarkan Renstra untuk periode tersebut, secara umum telah menunjukkan capaian yang baik. Secara ringkas kegiatan dan hasil kinerja dalam lima tahun terakhir Inspektorat Kabupaten Magetan sebagai berikut :
1. Target pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT) setiap tahun pada semua SKPD di kabupaten Magetan beserta LHP sebagai output atas kegiatan tersebut tercapai 100%.
2. Penanganan pengaduan masyarakat / kasus yang melibatkan PNS Kabupaten Magetan selama tahun 2009 – 2013 secara berurutan yaitu 27 kasus, 33 kasus, 41 kasus, 24 kasus, dan untuk tahun 2013 sampai dengan bulan September sebanyak 32 kasus.
3. Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit BPK/ BPKP/ Inspektorat Propinsi Jawa Timur selama tahun 2009 – 2013 secara berurutan yaitu 83,33%; 97,78%; 100%; 96,67%, dan untuk tahun 2013 sampai dengan bulan September sebanyak 88,89%. Tidak terselesainya tindak lanjut sesuai target untuk beberapa tahun dimaksud karena proses tindak lanjut membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun sehingga mengurangi capaian
kinerja pada tahun yang bersangkutan. Selain itu nilai kerugian negara / daerah dari hasil temuan audit BPK yang berhasil dikembalikan sampai dengan tahun 2013 secara keseluruhan sebesar Rp 13.930.173.062,79 dari nilai kerugian negara/daerah sejumlah Rp 23.483.938.098,39.
4. Opini BPK atas LKD Kabupaten Magetan kurun waktu 2009 s/d 2013 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) membutuhkan komitmen dan sinergi lintas sektoral antar semua SKPD yang terkait, selain itu perlu peningkatan dalam pelaksanaan kegiatan Reviu atas LKD yang dilakukan oleh Inspektorat.
13. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN No.
NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
1
Program
Pelayanan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Rutin Tiap bulan
Administrasi
Administrasi Perkantoran
Perkantoran 2
Program Peningkatan pengadaan Sarana
Kendaraan Berkala
dan dinas/operasional
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 3
Program peningkatan Pengadaan disiplin aparatur
4
pakaian
beserta perlengkapannya
Program peningkatan Pelaksanaan sistem
dinas Bulan Desember
pengawasan Januari
pengawasan Internal secara berkala
internal
Desember
dan Penanganan kasus pada wilayah
pengendalian
pemerintahan dibawahnya
pelaksanaan
Koordinasi
kebijakan KDH
lebih komprehensif
pengawasan
yang
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Review
Laporan
Keuangan
Daerah Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5
Program peningkatan Pelatihan pengembangan tenaga Berkala profesionalisme
pemeriksa
dan
aparatur
tenaga pemeriksa dan pengawasan aparatur pengawasan 6
Program dan
penataan Penyusunan
kebijakan
penyempurnaan dan prosedur pengawasan
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
sistem Semester pertama
s/d
14. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MELIPUTI SUMBER DANA DAN JUMLAH NO.
PROGRAM
KEGIATAN
SUMBER
ANGGARAN
DANA
( Dalam Rupiah )
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
DAU
207.272.000,00
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
DAU
143.599.200,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
DAU
7.000.000,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
DAU
635.207.500,00
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
DAU
123.200.000,00
DAU
300.000.000,00
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
DAU
176.406.000,00
Review Laporan Keuangan Daerah
DAU
19.235.000,00
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
DAU
19.235.000,00
DAU
521.769.800,00
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
DAU
25.000.000,00
3 4
5
6
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
15. RINGKASAN INFORMASI TENTANG KINERJA DAN REALISASI KEGIATAN YANG TELAH MAUPUN SEDANG DIJALANKAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN
Sasaran
Kegiatan Rencana Tingkat
Uraian
Indikator
Rencana Program Uraian
capaian
Indikator kinerja
Satuan
Ket.
capaian (Target)
( Target ) 1
2
3
4
Terpenuhinya kebutuhan dasar perkantoran, serta sarana dan prasarana dalam
% pemenuhan barang dan jasa kebutuhan adm. Perkantoran.
100 %
Program Pelayanan administrasi perkantoran
menunjang pelaksanaan tugas pengawasan
% pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pengawasan.
100 %
Tercapainya tertib administrasi keuangan dan meminimalisir
% jml temuan pelanggaran adm. Keuangan maupun kerugian daerah
15 %
tingkat
5 Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sarana
6
7
8
Rupiah
203.772.000
Rupiah
143.599.000
Input : Jumlah Dana serta dan
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
prasarana aparatur
Peningkatan sistem pengendalian pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Input : Jumlah Dana
Input : Jumlah Dana Output :
Rupiah
635.207.500
9
Sasaran
Kegiatan Rencana Tingkat
Uraian
Indikator
Rencana Program Uraian
capaian
Indikator kinerja
Satuan
kerugian daerah
2
3
dibanding tahun lalu.
capaian (Target)
( Target ) 1
Ket.
tingkat
4
5
kebijakan KDH
6
7
Jumlah LHP
8
9
LHP
69
%
15
Outcome : % jml temuan pelanggaran adm. Keuangan maupun kerugian daerah dibanding tahun lalu Terwujudnya
% Jumlah PNS yang
peningkatan aparatur negara yang bersih dan berwibawa serta memebrikan efek
dikenai sanksi Disiplin dari LHP yang diterbitkan
jera terhadap pelaku pelanggaran.
50 %
Peningkatan sistem
Penanganan kasus
Input :
pengendalian pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
pada wilayah Pemerintahan dibawahnya
Jumlah Dana
Rupiah
123.200.000
Output : - Jumlah
aduan
/
kasus yang masuk - % Jumlah LHP yang diterbitkan dari penanganan pengaduan / kasus
LHP
35
%
100
Sasaran
Kegiatan Rencana Tingkat
Uraian
Indikator
Rencana Program Uraian
capaian
Indikator kinerja
Satuan
2
3
capaian (Target)
( Target ) 1
Ket.
tingkat
4
5
6
7
8
9
yang masuk Outcome : % Jumlah PNS yang dikenai sanksi Disiplin
% Tercapainya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.
% Jumlah rekomendasi temuan BPK yang selesai ditindak lanjuti
80 %
Peningkatan sistem pengendalian pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
50
Input : Jumlah Dana
Rupiah
300.000.000
Output : Jumlah pelaksanaan koordinasi pengawasan Outcome : % Jumlah selesai tindak lanjut rekomendasi
kali
60
Sasaran
Kegiatan Rencana Tingkat
Uraian
Indikator
Rencana Program Uraian
capaian
Indikator kinerja
Satuan
Terwujudnya monitoring atas tindak lanjut rekomendasi untuk memberikan kepastian temuan yang telah selesai ditindak lanjuti.
2
- %
3
Jumlah
rekomendasi temuan yang telah selesai ditindak lanjuti.
100 %
capaian (Target)
( Target ) 1
Ket.
tingkat
4
5
6
7
temuan BPK
%
Peningkatan sistem
Evaluasi berkala
Input :
pengendalian pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
temuan hasil pengawasan
Jumlah Dana
Rupiah
8
9 80
176.406.000
Output : Jumlah pelaksanaan rakorwas tindak lanjut temuan
kali
2
Outcome : % tindak lanjut atas rekomendasi temuan.
%
100
Sasaran
Kegiatan Rencana Tingkat
Uraian
Indikator
Rencana Program Uraian
capaian
Indikator kinerja
Satuan
Ket.
tingkat capaian (Target)
( Target ) 1
2
3
4
Tercapainya akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Opini BPK atas LKD Kab. Magetan TA 2012
WDP
Peningkatan sistem pengendalian pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
5 Reviu Laporan Keuangan Daerah
6
7
8
9
Input : Jumlah Dana
Rupiah
19.235.000
Output : Laporan Hasil Reviu
LHR
1
Opini
WDP
Outcome : Opini BPK atas LKD Kab.Magetan TA 2009 - % jumlah LAKIP SKPD berkategori baik dari SKPD yang dievaluasi
70 %
Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Input : Jumlah Dana
Rupiah
19.235.000
Output : Laporan Hasil Reviu
LHE
1
Sasaran
Kegiatan Rencana Tingkat
Uraian
Indikator
Rencana Program Uraian
capaian
Indikator kinerja
Satuan
2
3
Terwujudnya profesionalisme dan kualitas aparatur pengawasan / Auditor
Jumlah pegawai yang dikirim mengikuti bimtek / diklat keluar daerah
30 orang
Terwujudnya penataan dan kesempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang baik
4 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
5 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
6
Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
7
8
9
Input : Jumlah Dana
Rupiah
411.769.800
Orang
30
Rupiah
25.000.000
SK dan SOP
7
Output : - Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek/Diklat keluar daerah
100 %
capaian (Target)
( Target ) 1
Ket.
tingkat
Penyusunan dan Input : pembentukan kebijakan sistem dan Jumlah Dana SOP pengawasan Output : - Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang baik
