DOKUMEN PENGADAAN Nomor : PR.02.01.107.05.13.1416 Tanggal : 6 Mei 2013
untuk Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling
PANITIA PENGADAAN MOBIL LABORATORIUM DAN MOBIL SATUAN TUGAS (SATGAS) BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR Tahun Anggaran 2013
1
BAB I. UMUM
A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik. B.
Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: - Barang
: Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang
- HPS
: Harga Perkiraan Sendiri
- HEA
: Harga Evaluasi Akhir
- Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO)
: Kerja sama usaha antar penyedia yang masingmasing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis
- LDP
: Lembar Data Pemilihan
- LDK
: Lembar Data Kualifikasi
- Panitia
: PANITIA yang berfungsi Pemilihan Penyedia Barang
- PPK
: Pejabat Pembuat yangbertanggung Pengadaan Barang
- SPPBJ
: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- SP
: Surat Pesanan
- TKDN
: Tingkat Komponen Dalam Negeri
untuk
melaksanakan
Komitmen adalah pejabat jawab atas pelaksanaan
- LPSE
: Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- Aplikasi SPSE
: Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE.
- Form Isian Elektronik
- Form Isian Elektronik Data Kualifikasi :
- E-Lelang
: Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi
Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi : Proses pelelangan umum/sederhana/terbatas/ pemilihan langsung dengan tahapan sesuai Perpres 54/2010 dan perubahannya serta petunjuk teknisnya yang disesuaikan dengan teknis operasional pengadaan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Perka 18/2012. Semua istilah “pelelangan” pada dokumen ini merujuk pada pengertian “e-lelang”
C. Pelelangan Sederhanadengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimanatercantum dalam LDP. D. Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau Kemitraan/KSO serta perorangan. E.
Panitia mengumumkan pelaksanaan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi melalui websitewww.pom.go.id, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
3
BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor: PR.02.01.107.05.13.1.1340 Panitia Pengadaan Mobil Laboratorium dan Mobil Satuan Tugas ( Satgas ) pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut:
1.
Paket Pekerjaan Nama paket pekerjaan
: Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling
Lingkup pekerjaan
: Kecil
Nilai total HPS
: Rp. 823.900.000,-
Sumber pendanaan
: DIPA No.0063-01.2.432954/2013 Tanggal 5 Desember 2012 KodeAnggaran: 063.01.432954.51.22.06.3165.003.031.53 Tahun Anggaran 2013
2. Persyaratan Peserta Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan, dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 3. Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) pada alamat website LPSE: www.pom.go.id 4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Jadwal dapat dilihat pada website LPSE. No
Kegiatan
1
Pengumuman Pascakualifikasi
Hari/Tanggal
Waktu (WIB)
Sabtu, 18 Mei s/d 10.00 – 23.59 Sabtu, 25 Mei 2013 2 3
Download Dokumen Pengadaan
Sabtu, 18 Mei s/d
Pemberian Penjelasan
Selasa, 21 Mei 2013
10.00 – 23.59 Sabtu, 25 Mei 2013 08.00 – 10.00
Minggu, 26 Mei s/d 4
Upload Dokumen Penawaran
08.00 – 23.59 Selasa, 11 Juni 2013
5
Pembukaan Dokumen Penawaran
Rabu, 12 Juni s/d 08.00 – 14.00 Kamis, 13 Juni 2013 Jumat, 14 Juni s/d
6
Evaluasi Penawaran
08.00 – 14.00 Senin, 17 Juni 2013
7
Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi
Selasa, 18 Juni s/d 08.00 – 10.00 Kamis, 20 Juni 2013
8
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan
Jumat, 21 Juni 2013
11.00 – 14. 00
9
Penetapan Pemenang
Sabtu, 22 Juni 2013
08.00 – 11.59
10
Pengumuman Pemenang
Sabtu, 22 Juni 2013
12.00 – 14.00
11
Masa Sanggah Hasil Lelang
Senin,24 Juni s/d 08.00 – 14.00 Rabu, 26 Juni 2013 12
Penerbitan SPPBJ
Kamis, 27 Juni 2013
08.00 – 14.00
13
Penandatangan Kontrak
Selasa, 3 Juli 2013
08.00 – 14.00
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Denpasar, 6 Mei 2013 TTD Panitia Pengadaan Mobil Laboratorium dan Mobil Satuan Tugas ( Satgas ) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar
5
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. UMUM 1. Lingkup Pekerjaan
1.1
Panitia mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pengadaan barang yang tercantum dalam LDP.
1.2
Nama paket dan lingkup pekerjaan ditentukan dalam LDP. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak.
1.3
2. Sumber Dana
Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.
3. Peserta Pemilihan
3.1
Pengadaan Barang ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan yang berbentuk badan usaha, kemitraan atau peserta perseorangan yang memenuhi kualifikasi.
3.2
Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut.
3.3
Peserta kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.
4. Larangan 4.1 Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Panitia dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pemilihan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen
dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.
5. Larangan Pertentangan Kepentingan
4.2
Peserta yang menurut penilaian Panitia Lelang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
4.3
Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia Lelang kepada PA/KPA.
5.1
Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki peran ganda/terafiliasi.
5.2
Peran ganda sebagaimana dimaksud angka 5.1 di atas antara lain meliputi: a. Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha tidak boleh merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama; b. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Panitia Lelang atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Pelelangan.
5.3
Afiliasi sebagaimana dimaksud angka 5.1 di atas adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan PPK dan/atau anggota Panitia Lelang yang antara lain meliputi: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. PPK dan/atau anggota Panitia Lelang, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
7
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama. 5.4 6. Pendayagunaan 6.1 Produksi Dalam Negeri
Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
peserta
Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan barang produksi dalam negeri.
6.2
Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan : a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; c. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran; d. semaksimal mungkin menggunakan barang pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti barang asuransi, angkutan, ekspedisi perbankan, dan pemeliharaan.
6.3
Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal: a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
6.4
[Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga, untuk pekerjaan diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan TKDN diatas 25% (dua puluh lima perseratus).]
7. Satu Penawaran Tiap Peserta
7.1
Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
7.2
Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan yang lain pada paket pekerjaan yang sama.
B. DOKUMEN PENGADAAN 8. Isi Dokumen Pengadaan
8.1
Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi.
8.2
Dokumen Pemilihan meliputi: a. Umum; b. Pengumuman Pelelangan; c. Instruksi Kepada Peserta; d. Lembar Data Pemilihan; e. Bentuk Dokumen Penawaran: 1) Surat Penawaran; 2) Bentuk Surat Kuasa; 3) Surat Dukungan 4) Bentuk Perjanjian Kemitraaan/Kerja Sama Operasi (KSO); 5) Dokumen Penawaran Teknis; 6) Jaminan purna jual. f. Bentuk Surat Perjanjian; g. Syarat-Syarat Umum Kontrak; h. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; i. Spesifikasi teknis dan/atau gambar; j. Daftar Kuantitas dan Harga; k. Bentuk Dokumen Lain: 1) Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ); 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); 3) Jaminan Sanggahan Banding; 4) Jaminan Pelaksanaan;
8.3
Dokumen Kualifikasi meliputi: a. Lembar Data Kualifikasi; b. Pakta Integritas; c. Formulir Isian Kualifikasi; d. petunjuk pengisian Formulir Isian Kualifikasi; e. tata cara evaluasi kualifikasi.
8.4
Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi
9
Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta. 9. Bahasa Dokumen Pengadaan
Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.
10. Pemberian Penjelasan
10.1
Pemberian penjelasan dilakukan pada aplikasi SPSE sesuai waktu yang ditentukan pada jadwal lelang.
10.2
Ketidakikutsertaan peserta pada saat Pemberian Penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
10.3
Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai: a. metode pemilihan; b. cara penyampaian Dokumen Penawaran; c. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran; d. pembukaan Dokumen Penawaran; e. metode evaluasi; f. hal-hal yang menggugurkan penawaran; g. jenis kontrak yang akan digunakan; h. ketentuan tentang penyesuaian harga; i. ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan j. besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan. k. ketentuan tentang asuransi dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.
10.4
Apabila dipandang perlu, Panitia melalui tim teknis yang ditunjuk, dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan di tanggung oleh peserta.
10.5
Catatan tentang Pemberian Penjelasan mengenai isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Panitia dapat dilihat melalui aplikasi SPSE. Jika dilaksanakan penjelasan lanjutan dapat
dibuat Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL) yang diunggah dalam website LPSE dan dapat dilihat melalui aplikasi SPSE. 10.6
Apabila tidak ada satupun peserta yang ikut serta atau yang bersedia menandatangani BAPP/BAPL, maka BAPP/BAPL cukup ditandatangani oleh anggota Panitia Lelang yang ikut serta.
10.7
Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 10.6 di atas terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Lelang menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
10.8
Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal.
10.9
Peserta diberitahu oleh Panitia Lelang untuk mengunduh dokumen BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pengadaan.
10.10 Peserta dapat mengunduh dokumen BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pengadaan yang disediakan oleh Panitia Lelang melalui website yang tercantum dalam LDP. 11. Perubahan Dokumen Pengadaan
11.1
Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Panitia Lelang dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi Dokumen Pengadaan.
11.2
Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
11.3
Peserta diberitahu oleh Panitia Lelang untuk mengambil/mengunduh salinan Adendum Dokumen Pengadaan.
11
11.4
12. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran
Peserta dapat mengambil salinan Adendum Dokumen Pengadaan yang disediakan oleh Panitia Lelang atau mengunduhnya melalui website yang tercantum dalam LDP.
Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Panitia Lelang dapat memberikan tambahan waktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran.
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN 13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran
14. Bahasa Penawaran
15. Dokumen Penawaran
13.1
Peserta menanggung semua biaya penyiapan dan penyampaian penawaran.
dalam
13.2
Panitia Lelang tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
14.1
Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
14.2
Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
14.3
Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
Dokumen Penawaran, meliputi: a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan; 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran; 3) harga penawaran; 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan 5) tanda tangan: a) direktur utama/pimpinan perusahaan; b) penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; d) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
b. c.
d. e.
f. 16. Harga Penawaran
e) peserta perorangan. daftar kuantitas dan harga; surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada); dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: 1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambargambar; 2) jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang; 3) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; 4) jaminan purna jual; 5) Surat Pernyataan Dukungan dari Distributor Dokumen Isian Kualifikasi;
16.1
Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.
16.2
Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
[Untuk kontrak lump sum, peserta mencantumkan harga satuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan]. 16.3
Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket barang lainnya ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
13
17. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran
18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan
19. Pengisian Dokumen Isian Kualifikasi
16.4
[Untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, ditulis “Penyesuaian harga dapat diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak”].
17.1
Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang yang ditetapkan dalam LDP.
17.2
Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
18.1
Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP.
18.2
Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Panitia Lelang dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.
18.3
Peserta dapat : a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; b. menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.
18.4
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP.
19.1
Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi.
19.2
Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi ditandatangani oleh: a. direktur utama/pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama
berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau e. peserta perorangan. 20. Pakta Integritas
21. Bentuk Dokumen Penawaran
20.1
Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang ini.
20.2
Pakta Integritas dimasukkan dalam Dokumen Isian Kualifikasi dan menjadi bagian Dokumen Penawaran.
21.1
Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) file yang memuat Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya.
21.2
Dokumen Penawaran terdiri dari: a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan : 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran; 3) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan b. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila ada); c. Dokumen Penawaran Teknis: 1) data pengalaman perusahaan, terdiri dari : a) data organisasi perusahaan, b) memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; c) uraian pengalaman kerja diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi : nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang
15
dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun) d. surat penawaran biaya yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan total biaya penawaran (dalam angka dan huruf); e. rekapitulasi penawaran biaya; f. dokumen lain yang dipersyaratkan. D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 22 Penyampulan dokumen Penawaran
23 Penyampaian Dokumen Penawaran
24 Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran
22.1
Dokumen Penawaran (File Penawaran) disampaikan dalam 1 (satu) file, yaitu Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya.
22.2
File Penawaran disandikan dengan Pengaman Dokumen (APENDO).
22.3
Peserta wajib mengetahui dan mengikuti ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia pada APENDO.
22.4
File Penawaran di unggah (upload) pada aplikasi SPSE.
23.1
Aplikasi
Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran (File penawaran) kepada Panitia dengan mengunggah file penawaran terenkripsi melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan
23.2
Peserta hanya dapat menyampaikan file penawaran kepada Panitia melalui aplikasi SPSE.
23.3
Peserta dapat mengirim/mengunggah file penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran dan file penawaran terakhir akan menggantikan file yang telah terkirim sebelumnya.
Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Panitia paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Panitia.
25 Penawaran Terlambat
E.
Setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran, aplikasi SPSE menolak setiap penawaran yang akan dikirim.
PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN 26 Pembukaan Penawaran
26.1
Pada tahap pembukaan penawaran, Panitia mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO sesuai waktu yang telah di tetapkan.
26.2
Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Panitia menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka. Selanjutnya Panitia menetapkan penawaran tidak memenuhi syarat. Apabila dapat dibuka, maka Panitia akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.
26.3
Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka seleksi dinyatakan gagal.
26.4 Panitia tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE. 27 Evaluasi Penawaran
27.1 Evaluasi penawaran harga dilakukan dengan metode sistem gugur. 27.2
[Sebelum evaluasi penawaran, untuk kontrak Harga Satuan atau kontrak Gabungan Harga Satuan dan lump sum dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: a. volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.]
17
27.3
[Hasil koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak harga satuan dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.] [Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan tanpa mengubah nilai penawaran.]
27.4
[Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.]
27.5
[Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Panitia Lelang menyusun urutan dari penawaran terendah.]
27.6
[Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui website sebagaimana yang tercantum dalam LDP.]
27.7
Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Panitia Lelang untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
27.8
Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.
27.9
Panitia Lelang melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; dan c. evaluasi harga.
27.10 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: a. Panitia Lelang dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
b. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; c. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat. d. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia Lelang selama proses evaluasi; e. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Panitia Lelang dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal. 27.11 Evaluasi Administrasi: a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi; b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi; 2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) ditandatangani oleh: (1) direktur utama/pimpinan
19
perusahaan; (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; (3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; (4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau (5) peserta perorangan. b) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; c) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP.
c. Panitia Lelang dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan; d. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis; e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; f. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal. 27.12 Evaluasi Teknis: a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan; b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan; 1) Panitia Lelang menilai persyaratan teknis dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam LDP. 2) Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap: a) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini; b) jadwal waktu penyerahan sebagaimana ditetapkan dalam LDP;
21
c.
d. e. f.
c) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; d) jaminan purnajual; 3) Panitia Lelang dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam LDP; apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Panitia Lelang melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga; apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.
27.13 Evaluasi Harga: a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah halhal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: 1) total harga penawaran dibandingkan terhadap nilai total HPS: a) apabila total harga penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan b) apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal; 2) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga; 3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; 4) untuk kontrak lump sum: a) apabila ada perbedaan antara
penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur. b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut: 1) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan: a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
23
c. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam. d. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Panitia Lelang memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara. e. Panitia Lelang menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). 27.14 Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Panitia Lelang dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: a. peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; b. anggota Panitia Lelang dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana; c. proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan d. apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal. F.
PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN
28. Pengumuman Pemenang
Panitia mengumumkan pemenang melalui aplikasi SPSE dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
29. Sanggahan
30 Sanggahan Banding
29.1
Peserta menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Panitia dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan secara offline kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP.
29.2
Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
29.3
Panitia wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima sanggahan.
29.4
Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia menyatakan pelelangan gagal.
29.5
Sanggahan yang disampaikan secara offline, bukan kepada Panitia atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan ditindaklanjuti secara offline di luar aplikasi SPSE oleh pihak-pihak yang berwenang.
30.1
Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Panitia Lelang, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi sebagaimana yang tercantum dalam LDP, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Panitia Lelang dan APIP K/L/D/I yang tercantum dalam LDP.
25
30.2
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi sebagaimana yang tercantum dalam LDP, wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah surat sanggahan banding diterima.
30.3
Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Panitia sebesar 1% (dua perseratus) dari HPS dengan masa berlaku 5 (hari) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.
30.4
Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Panitia Lelang.
30.5
Sanggahan pelelangan.
30.6
Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi sebagaimana yang tercantum dalam LDP atau disampaikan di luar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti
banding
menghentikan
proses
G. PENUNJUKAN PEMENANG 31 Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
31.1
Panitia Lelang menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
31.2
PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan: a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir; atau
31.3
Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Lelang, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan
disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam LDP; atau b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Lelang, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam LDP serta dimasukkan dalam Daftar Hitam; atau c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka jaminan penawaran yang bersangkutan tidak boleh dicairkan. 31.4
Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
31.5 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK. 31.6
SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.
31.7
SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab.
31.8
Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.
31.9
Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau b. apabila PA/KPA sependapat dengan Panitia lelang, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Panitia lelang bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk
27
mengeluarkan SPPBJ. 31.10 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. 32 Kerahasiaan Proses
Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Panitia Lelang bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.
H. PELELANGAN GAGAL 33 Pelelangan Gagal
33.1
Panitia Lelang menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta; b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; d. [harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;] [seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum di atas HPS;] e. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dan Dokumen Pengadaan ternyata benar; f. sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
33.2
[KPA pada K/L/I atau PA/KPA pada daerah] sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. [KPA pada K/L/I atau PA/KPA pada daerah] sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012; b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Panitia Lelang dan/atau PPK ternyata benar; c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan
d.
e.
f. g.
33.3
dinyatakan benar oleh pihak berwenang; sanggahan dari Penyedia Barang Lainnya atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang Lainnya ternyata benar; Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012; pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; atau calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri.
[Menteri/Kepala Lembaga/ Pimpinan Institusi Lainnya sebagaimana tercantum dalam LDP selaku PA menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Panitia Lelang, ternyata benar; atau b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar.]
33.4 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Panitia Lelang memberitahukan kepada seluruh peserta. 33.5
I.
Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Panitia Lelang atau Panitia Lelang lainnya yang ditugaskan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c. pelelangan ulang; atau d. penghentian proses pelelangan.
SURAT JAMINAN PELAKSANAAN
34 Surat Jaminan Pelaksanaan
34.1 34.2
Peserta berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPBJ diterbitkan. Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Bank Umum; b. Jaminan Pelaksanaan dimulai sejak tanggal Kontrak dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan; c. nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
29
d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan; e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf; f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang menandatangan kontrak; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ; h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh Penerbit Jaminan; i. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO harus ditulis atas nama Kemitraan/KSO; dan j. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin
J.
34.3
PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan
34.4
Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.
34.5
Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam SSUK.
PENANDATANGANAN KONTRAK
35 Penandatanganan Kontrak
35.1
35.2
Sebelum penandatanganan kontrak, PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam dokumen isian kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut tidak dipenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.
Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan: a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi diatas 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah
sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai penawaran atau penawaran terkoreksi; atau b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi atau dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. 35.3
PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran.
35.4
Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.
35.5
PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
35.6
Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: adendum Surat Perjanjian; pokok perjanjian; surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga; syarat-syarat khusus kontrak; syarat-syarat umum kontrak; spesifikasi teknis; gambar-gambar/brosur; dan dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
a. b. c. d. e. f. g. h. 35.7
Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari: 1) kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan
31
35.8
Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35.9
Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada angka 38.8, dapat menandatangani kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak.
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) LEMBAR DATA PEMILIHAN A. LINGKUP
PEKERJAAN
1. Panitia Pengadaan Mobil Laboratorium dan Mobil Satuan Tugas (Satgas) Tahun Anggaran 2013 2. Jl. Tjut Nya Dien No.5, Renon, Denpasar 80235 3. Website : http://www.pom.go.id dan http://lpse.pom.go.id 4. Nama paket pekerjaan: Pengadaan mobil Laboratorium Keliling. 5. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 90 (sembilan puluh) hari kalender.
B. SUMBER DANA
C. METODE
PEMILIHAN D. PESERTA YANG
DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Denpasar Tahun Anggaran 2013 Pemilihan penyedia ini dilaksanakan dengan metode Pelelangan Sederhana Pascakualifikasi Sistem Gugur Pemilihan ini terbuka dan diikuti oleh penyedia dalam negeri yang berbentuk. Badan Usaha
E. PEMBERIAN
(lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE)
PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN F. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN
1. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah (Rp)
G. MASA
Masa berlaku penawaran selama 60 hari kalender
BERLAKUNYA PENAWARAN
2. Pembayaran dilakukan langsung/sekaligus.
dengan
cara
33
I. PEMASUKAN
DOKUMEN PENAWARAN J. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN K. PEMBUKAAN
(lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE) (lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE)
(lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE)
PENAWARAN L. SANGGAHAN,
SANGGAHAN BANDING DAN PENGADUAN
1. 2. 3.
4. M. JAMINAN SANGGAHAN BANDING
Sanggahan dilakukan pada aplikasi SPSE. Sanggahan Banding ditujukan kepada Kepala Badan POM RI. Tembusan sanggahan banding ditujukan kepada : a. PPK Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar b. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar c. Inspektur Badan POM RI. Pengaduan ditujukan kepada Inspektur Badan POM RI
1. Besarnya jaminan sanggahan banding: sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS yaitu Rp. 8.239.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) 2. Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Panitia pengadaan Mobil Laboratorium dan Mobil Satuan Tugas (Satgas) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Tahun Anggaran 2013 3.
N. JAMINAN PELAKSANAAN
Jaminan sanggahan banding disetorkan pada Kas Negara
dicairkan
dan
1. Masa berlaku jaminan pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontrak. 2. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) Lembar Data Kualifikasi (LDK) A. Lingkup Kualifikasi
Nama Panitia: Panitia Pengadaan Mobil laboratorium dan Mobil Satuan Tugas (Satgas) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Tahun Anggaran 2013 Alamat : Jl. Tjut Nya Dien No.5, Renon, Denpasar 80235 Nama paket pekerjaan: Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling
B. Persyaratan Kualifikasi
1. Wajib mengisi formulir kualifikasi yang terdapat pada SPSE secara lengkap disertai dengan lampirannya, apabila tidak melengkapi maka dianggap gugur; 2. formulir kualifikasi ditandatangani oleh: a. direktur utama/pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau e. peserta perorangan 3. peserta harus melampirkan fotokopi surat izin usaha perusahaan (SIUP) untuk menjalankan kegiatan/usaha di bidang perdagangan umum sub bidang pengadaan kendaraan bermotor yang masih berlaku; 4. peserta harus melampirkan fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku; 5. peserta harus melampirkan fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya; 6. peserta harus melampirkan surat pernyataan : a. bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan tidak dalam pengawasan pengadilan,
35
b. tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; c. surat pernyataan bersedia dimasukkan dalam daftar hitam; d. surat pernyataan kebenaran dokumen; 7. peserta harus melampirkan fotokopi NPWP; 8. peserta harus melampirkan fotokopi tanda terima pajak terakhir (SPT tahunan) serta; harus melampirkan fotokopi laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan, bulan Pebruari, Maret, April 2013. 9. peserta harus melampirkan fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku; 10. peserta harus melampirkan brosur-brosur dan gambar teknis barang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditawarkan; 11. Peserta menyampaikan surat Jaminan Purna Jual atas barang yang ditawarkan; 12. Peserta menyampaikan surat Dukungan dari keagenan/Distributor; 13. peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dibuktikan dengan salinan dokumen kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 14. dalam hal peserta berbentuk badan usaha akan melakukan kemitraan: a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan b. untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan pada angka
1 sampai dengan angka 7 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan. c. Melampirkan salinan dokumen perjanjian Kerja Sama Operasi/Kemitraan sesuai butir a dan b.
37
BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN A.
BENTUK SURAT PENAWARAN CONTOH
[Kop Surat Badan Usaha/Kemitraan] Nomor Lampiran
: :
,
20
Kepada Yth.: Panitia Pengadaan Mobil Laboratorium dan Mobil Satuan Tugas (Satgas) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Tahun Anggaran 2013 di Denpasar Perihal
: Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling
Sehubungan dengan undangan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan nomor: dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Kendaraan Laboratorium Kelilingsebesar Rp. ( ). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini. Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. Daftar Kuantitas dan Harga; 2. Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada; 3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : a. Spesifikasi teknis barang b. Jadwal Waktu Pelaksanaan/pengiriman barang; c. identitas (jenis, tipe dan merek) barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas, termasuk gambar dan brosur. d. Surat dukungan agen/distributor; e. jaminan purnajual; Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO)/Peserta Perorangan [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] .......................... Jabatan
B.
BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO) CONTOH SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/ KERJA SAMA OPERASI (KSO)
Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di pada tanggal 20 , maka [nama peserta 1]; [nama peserta 2]; [nama peserta 3]; [dan seterusnya] bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO). Kami menyetujui dan memutuskan bahwa: 1. Secara bersama-sama: a. Membentuk kemitraan/KSO dengan
nama
kemitraan
adalah
b. Menunjuk [nama peserta 1] sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. 2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah: [nama peserta 1] sebesar %( persen) [nama peserta 2] sebesar %( persen) [nama peserta 3] sebesar %( persen) [dst] 3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO. 4. Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO. 5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan,
39
perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain. 6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada ([ama wakil peserta] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana [nama peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota kemitraan/KSO. 7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. 8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO. 9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ( mempunyai kekuatan hukum yang sama.
) yang masing-masing
DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di pada hari tanggal bulan , tahun
[Peserta 1]
(
[Peserta 2]
)
(
[Peserta 3]
(
)
dst
)
(
)
Catatan: Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat di atas kertas segel
C.
BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS Dokumen Penawaran Teknis
[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan] a. Spesifikasi teknis barang; b. Jadwal Waktu Pelaksanaan/pengiriman barang; c. identitas (jenis, tipe dan merek) barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; d. jaminan purnajual;
41
D.
PAKTA INTEGRITAS
[Contoh Pakta Integritas] PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ___________ [nama wakil sah badan usaha] No.Identitas
: ___________ [diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor]
Jabatan
: __________
Bertindak untuk dan atas nama
: PT/CV/Firma/Koperasi/ [pilih yang sesuai dancantumkan nama] Bekerjasama dengan PT/CV/Firma/Koperasi [bagi Badan Usaha yang bermitra]
dalam rangka pengadaan Mobil Laboratorium Keliling pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar dengan ini menyatakan bahwa: 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. akan melaporkan kepada APIP Badan POM dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 3.
akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4.
apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
__________[tempat], __[tanggal]
[Nama Penyedia] [tanda tangan] , ____________ [nama lengkap]
[bulan] 20
[tahun]
H.
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: __________[nama wakil sah jika badan usaha]
Jabatan
: __________[diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]
Bertindak untuk dan atas nama
: PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai dan cantumkan namabadan usaha]
Alamat
: __________
Telepon/Fax
: __________
Email
: __________
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1.
saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat __________[ sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akte pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika kemitraan maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/KSO];
2. saya bukan sebagai pegawai Balai Besar POM di Denpasar [bagi pegawai Balai Besar POM di Denpasar yang sedang cuti diluar tanggungan Balai Besar POM di Denpasar ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai Balai Besar POM di Denpasar yang sedang cuti diluar tanggungan Balai Besar POM di Denpasar”]; 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5.
badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; 7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
A. Data Administrasi 1.
Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi)
2. Status
: :
___
_ __ Pusat
Cabang
43
3.
Alamat Kantor Pusat
:
___
_
__
No. Telepon
:
___
_
__
No. Fax
:
___
_
__
E-Mail
:
___
_
__
Alamat Kantor Cabang
:
___ _ __ ___ _ __ ___ _ __ ___ _ __
No. Telepon 4. No. Fax E-Mail
: : :
B. Izin Usaha 1. 2. 3.
No.Surat Izin Usaha ________ Masa berlaku izin usaha Instansi pemberi izin usaha
: : :
___ ___ ___
__Tanggal __ _ __ _ __
__
: : :
___ ___ ___
__Tanggal __ _ __ _ __
__
C. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan] 1. 2. 3.
No. Surat Izin ___ _ Masa berlaku izin Instansi pemberi izin
_
_
D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi a. Nomor Akte : ___ _ __ b. Tanggal : ___ _ __ c. Nama Notaris : ___ _ __ 2. Akta Perubahan Terakhir a. Nomor Akte : ___ _ __ b. Tanggal : ___ _ __ c. Nama Notaris : ___ _ __
E. Pengurus 1.
Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) No.
Nama
No. KTP
Jabatan dalam Badan Usaha
2. Direksi/Pengurus Badan Usaha No.
Nama
No. KTP
Jabatan dalam Badan Usaha
F. Data Keuangan 1.
Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma) No.
Nama
No. KTP
Persentase
2.
Pajak ___
_
a. Nomor Pokok Wajib Pajak
:
b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir
:
c. Bukti Laporan bulanan (tiga bulan terakhir): 1) PPh Pasal 21; 2) PPh Pasal 23;
: : No. __ : No. __ : No. __
No.___
__ _tanggal
_
__
____tanggal ______ ____tanggal ______ ____tanggal ______
45
3) PPh Pasal 25/Pasal 29; 4) PPN
: No. ___
___tanggal ______
G. Data Pengalaman Perusahaan
No.
1
Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen
Nama Paket Pekerjaan
Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan
Lokasi
2
3
4
Tanggal Selesai Menurut
Kontrak
Nama
Alamat/ Telepon
No/ Tanggal
Nilai
Kontrak
BA Serah Terima
5
6
7
8
9
10
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[tempat],
[tanggal] [bulan]20
[tahun]
PT/CV/Firma/Koperasi
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] [rekatkan meterai Rp 6.000,tanda tangan]
(nama lengkap wakil sah badan usaha ) [jabatan dalam badan usaha]
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PENYEDIA PERORANGAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: _________________________
Pekerjaan
: _________________________
Alamat
: _________________________
Telepon/Fax
: _________________________
Email
: _________________________
No. Identitas
: _________________________
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; 2. saya bukan sebagai pegawai Balai Besar POM di Denpasar [bagi pegawai Balai Besar POM di Denpasar yang sedang cuti diluar tanggungan Balai Besar POM di Denpasar ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai Balai Besar POM di Denpasar yang sedang cuti diluar tanggungan Balai Besar POM di Denpasar”]; 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4.
saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5.
saya tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usaha saya tidak sedang dihentikan;
6. data-data saya adalah sebagai berikut: A. Data Administrasi 1. Nama 2. Pekerjaan Alamat Rumah 3. No. Telepon No. Fax Alamat Kantor
: : : : : :
No. Telepon No. Fax E-Mail 5. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)
4.
: : :
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________
B. No. Surat Izin Usaha/melaksanakan kegiatan [apabila dipersyaratkan] 1. No. Surat Izin Usaha ________ 2. Masa berlaku izin usaha 3. Instansi pemberi izin usaha C. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan] 1. No. Surat Izin __________ 2. Masa berlaku izin
: : : : :
3. Instansi pemberi izin
:
47
_______Tanggal ______ __________ __________ _______Tanggal ______ __________ __________
D. Data Keuangan Pajak a. Nomor Pokok Wajib Pajak
:
__________
b. Bukti laporan Pajak Tahun : No.______tanggal _______ terakhir c. Bukti Laporan bulanan (tiga bulan terakhir): 1) PPh Pasal 21; 2) PPh Pasal 23; 3) PPh Pasal 25/Pasal 29; 4) PPN
E.
No.
1
: : : : :
No. ________tanggal ______ No. ________tanggal ______ No. ________tanggal ______ No. ________tanggal ______
Data Pengalaman Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen
Nama Paket Pekerjaan
Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan
Lokasi
2
3
4
Tanggal Selesai Menurut
Kontrak
Nama
Alamat/ Telepon
No/ Tanggal
Nilai
Kontrak
BA Serah Terima
5
6
7
8
9
10
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang sayasampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa sanksiadministratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[tempat],
[tanggal] [bulan] 20
Penyedia
[rekatkan meterai Rp 6.000,tanda tangan]
(nama lengkap)
[tahun]
49
SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN, TIDAK BANGKRUT DAN TIDAK SEDANG DIHENTIKAN KEGIATAN USAHANYA
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: _________________________
Jabatan
: _________________________
Alamat
: _________________________
Telepon/Fax
: _________________________ : _________________________
Email
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1.
Saya dan/atau perusahaan saya tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
2.
Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka panitia berhak untuk menggugurkan dokumen kami dan kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya
[tempat],
[tanggal] [bulan]20
[tahun]
PT/CV/Firma/Koperasi
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] [rekatkan meterai Rp 6.000,tanda tangan]
(nama lengkap wakil sah badan usaha ) [jabatan dalam badan usaha]
BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
Sebagian atau keseluruhan dari petunjuk berikut dapat digunakan untuk pengisian formulir elektronik isian kualifikasi. A. Administrasi 1. Diisi dengan nama badan usaha peserta. 2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang). 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimili dan e-mail kantor pusat yang dapat dihubungi. 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimili dan e-mail kantor badan usaha yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang. B. Izin Usaha 1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha. C. Izin lainnya (apabila dipersyaratkan) 1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin. D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit akte pendirian badan usaha. 2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit akte perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. E. Pengurus 1. Diisi dengan nama, nomor KTP, dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas. 2. Diisi dengan nama, nomor KTP, dan jabatan dalam badan usaha. F. Data Keuangan 1. Diisi dengan nama, nomor KTP, dan persentase kepemilikan saham/pesero. 2. Pajak a. Diisi NPWP badan usaha. b. Diisi nomor dan tanggal bukti Laporan Pajak Tahun terakhir berupa SPT Tahunan. c. Diisi nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir): 1) PPh Pasal 21. 2) PPh Pasal 23. 3) PPh Pasal 25/Pasal 29. 4) PPN. G. Data Pengalaman Perusahaan Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.
51
H. Data Personalia (Tenaga ahli tetap) Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (sarjana, pasca sarjana), kehalian/spesialisasinya, lama pengalaman kerja, kemampuan manajerial yang dimiliki dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli tetap yang dimiliki. I. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perlengkapan. Bukti Status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi. J. Data Pekerjaan yang sedang Dilaksanakan Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/subbidang pekerjaan dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak dan persentase prestasi kerja terakhir. K. Surat Perjanjian Kemitraan Dibuat di atas kertas segel, apabila peserta merupakan badan usaha yang bermitra. Untuk pekerjaan kompleks maka harus di akta notaris kan.
BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI A. Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, yang terdiri dari: 1. penilaian Persyaratan Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur; B. Penilaian Persyaratan Kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki surat izin usaha (SIUP) untuk menjalankan kegiatan/usaha di bidang perdagangan umum yang masih berlaku; 3. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku; 4. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya; 5. Melampirkan surat pernyataan bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan tidak dalam pengawasan pengadilan; 6. Melampirkan surat pernyataan tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; 7. Melampirkan surat pernyataan bersedia dimasukkan dalam daftar hitam; 8. Melampirkan surat pernyataan kebenaran dokumen; 9. Memiliki NPWP; 10. Memiliki tanda terima pajak terakhir (SPT tahunan) serta; harus melampirkan fotokopi laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan, bulan Pebruari, Maret, April 2013. 11. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku; 12. Melampirkan brosur-brosur dan gambar teknis barang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditawarkan; 13. Menyampaikan surat Jaminan Purna Jual atas barang yang ditawarkan; 14. Menyampaikan surat Dukungan dari keagenan/Distributor; 15. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dibuktikan dengan salinan dokumen kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 16. dalam hal peserta berbentuk badan usaha akan melakukan kemitraan: d. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan e. untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 7 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan. 17. Melampirkan salinan dokumen perjanjian Kerja Sama Operasi/Kemitraan sesuai butir a dan b. C. Apabila tidak ada Peserta yang memenuhi Persyaratan Kualifikasi maka seleksi dinyatakan gagal. D. Peserta yang memenuhi Persyaratan Kualifikasi dilanjutkan dengan melakukan Evaluasi Persyaratan Teknis dan Harga.
53
E. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Panitia dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis dan/atau melengkapi data yang kurang, namun tidak boleh mengubah substansi Dokumen Kualifikasi. F. Data yang kurang dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.
BAB IX. BENTUK KONTRAK A. BENTUK SURAT PERJANJIAN SURAT PERJANJIAN untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling Nomor:
[Jika Penyedia bukan berbentuk kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan/komparisi sebagai berikut: SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di _ pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] (selanjutnya disebut “PPK”) dan [nama wakil Penyedia], [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama [nama Penyedia], yang berkedudukan di [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Notaris No. [No. Akta notaris] tanggal [tanggal penerbitan Akta] yang dikeluarkan oleh Notaris [nama Notaris penerbit Akta] (selanjutnya disebut “Penyedia”).] [Jika Penyedia berbentuk kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan/komparisi sebagai berikut: SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di _ pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] (selanjutnya disebut “PPK”) dan kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut: 1. [nama Penyedia 1]; 2. [nama Penyedia 2]; ..... dst yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk [nama anggota kemitraan yang ditunjuk sebagai wakil kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan yang berkedudukan di [alamat Penyedia wakil kemitraan], berdasarkan surat Perjanjian kemitraan/KSO No. tanggal (selanjutnya disebut “Penyedia”).] MENGINGAT BAHWA: (a)
PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”);
(b)
Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
55
(c)
PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(d)
PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) 2) 3) 4)
telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui halhal sebagai berikut: 1.
[untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum ditulis sebagai berikut : “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp ( rupiah);”] [untuk kontrak lump sum ditulis sebagai berikut: “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp ( rupiah);”]
2.
peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3.
dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a. adendum Surat Perjanjian; b. pokok perjanjian; c. surat penawaran; d. daftar kuantitas dan harga, (apabila ada); e. syarat-syarat khusus Kontrak; f. syarat-syarat umum Kontrak; g. spesifikasi khusus; h. spesifikasi umum; i. gambar-gambar; dan j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP,.
4.
Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5.
Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ; 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia. 6.
Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas nama PPK
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )] [nama lengkap] [jabatan]
Untuk dan atas nama Penyedia/ kemitraan (KSO)
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp 6.000,- )] [nama lengkap] [jabatan]
57
BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) A. KETENTUAN UMUM 1. Definisi
Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang; 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut
PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD; 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD; 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang. 1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan; 1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 1.7 Penyedia adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang;
orang
1.8 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak); 1.9 Kemitraan adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; 1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional),
yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang
59
diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia; 1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak; 1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak. 1.13 Hari adalah hari kalender; 1.14 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran; 1.15 Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; 1.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; 1.17 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan. 1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK; 1.19 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang. 1.20 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia adalah sama dengan tanggal penandatangan Surat Pesanan (SP) oleh penyedia. 1.21 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen; 1.22 Tempat Tujuan
Akhir
adalah lokasi yang
61
tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh PPK 1.23 Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan. 2.
Penerapan
3. Bahasa dan Hukum
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian. 3.1
Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.
3.2
Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakanatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).
4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan. 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota kemitraan/KSO apabila berbentuk kemitraan/KSO) dan sub penyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas. 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi adminsitrastif oleh PPPK sebagai berikut: a. Pemutusan Kontrak;
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. Pengenaan daftar hitam 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daeah/Pimpinan Institusi Lainnya. 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.. 5. Asal Barang
5.1
Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi. 5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri). 5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN harus tercantum dalam Daftar Inventarisasai Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia. 6. Korespondensi
6.1
Semua korespondensi dapat berbentuk surat, email dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
6.2
Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
63
7. Wakil sah para pihak
Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
8. Pembukuan
Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pengadaan Barang ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan
Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
10. Pengalihan dan/atau Subkontrak
10.1
Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama yang disebutkan dalam daftar kuantitas dalam Kontrak ini. 10.3
Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kapda Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
10.4
Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
11. Pengabaian
Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri
Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. Kemitraan
Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu
anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini. 14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
B. PELAKSANAAN PENGADAAN, SERAH TERIMA, AMANDEMEN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK; 15.2 Pekerjaan pengadaan Barang mulai dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK; 15.3 Barang harus diserahkan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK; 15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak
16. Surat Pesanan
16.1 PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak. 16.2 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP. 16.3 Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.
17. Program Mutu
-
65
18. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
18.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SP dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 18.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah: a. program mutu; b. organisasi kerja; c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d. jadwal pelaksanaan pekerjaan. e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada. f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikasi.
B.1 Pelaksanaan Pengadaan 19. Lingkup pekerjaan
Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga
20. Standar
Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.
21. Pemeriksaan Bersama
21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan kondisi lapangan.
21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. 21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 22. Inspeksi Pabrikasi
22.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 22.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK. 22.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.
23. Pengepakan
22.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir. 22.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK..
24. Pengiriman
24.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK. 24.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK. 24.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
25. Asuransi
25.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK; 25.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan
67
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK 25.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (Cost, Insurance and Freight) harus diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman. 25.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK 25.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 25.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak 26. Transportasi
26.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman. 26.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 26.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
27. Risiko
Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
28. Pemeriksaan dan Pengujian
28.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak. 28.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga. 28.3 Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana diatur dalam SSKK.
dilaksanakan
28.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung
oleh Penyedia. 28.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK. 28.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajibanuntuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut. 28.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang , PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia. 29. Uji Coba
29.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; 29.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara; 29.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus makaharus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang; 29.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.
30. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
30.1
Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
30.2
Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau
69
Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
31. Serah Terima Barang
30.3
Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
30.4
Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
31.1
Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
31.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. . 31.3
Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
31.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya. 31.5 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman. 31.6
Jika identitasBarang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang .
31.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.
31.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia. 31.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak. 31.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 31.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah: a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan) 31.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan. 32. Incoterms
-
B.2 Garansi dan Layanan Tambahan 33. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi
33.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja. 33.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang
71
ditetapkan dalam SSKK. 33.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual. 33.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut. 33.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melaluipihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihanatau jaminan pelaksanaan Penyedia. 33.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam. 34. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
34.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 34.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.
35. Layanan Tambahan
Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK
B.3. Perubahan Kontrak 36. Perubahan Kontrak
36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. 36.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dan dituangkan melalui amandemen Kontrak, meliputi: a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan
akibat adanya perubahan pekerjaan;
c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan penyesuaian harga.
perubahan dan/atau
36.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. 37. Perubahan Lingkup Pekerjaan
37.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara keadaan di lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain: a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. 37.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal. 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
38. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
38.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. pekerjaan tambah; b. perubahan disain; c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau e. Keadaan Kahar. 38.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.
73
38.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. 38.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan. 38.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak. B.4. Keadaan Kahar 39. Pengertian
39.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah: a. Bencana alam; b. Bencana non alam; c. Bencana sosiali; d. Pemogokan; e. Kebakaran; dan/atau f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait 39.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak. 39.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. 39.4 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini
harus diatur dalam suatu adendum Kontrak. 40. Bukan Cidera Janji
40.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar: a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan b. telah memberitahukan secara terrtulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 40.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
41. Perpanjangan Waktu
Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
42. Pembayaran
Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.
B.5. Pemutusan dan Penghentian 43. Pemutusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
43.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya halhal sebagai berikut: a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; b. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap
75
bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan; c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; d. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan; e. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; f. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau g. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 43.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. penyedia membayar denda; dan/atau d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. 44. Pemutusan oleh Penyedia
44.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau 44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundangundangan.
45. Penghentian Kontrak
Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
46. Pembayaran setelah Penghentian/ Pemutusan
Dalam hal Kontrak dihentikan atau diputus, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian/pemutusan kontrak.
C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA 47. Hak dan Kewajiban Penyedia
Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan g. penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
48. Tanggung jawab
Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.
49. Penggunaan DokumenDokumen Kontrak dan Informasi
Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
50. Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.
51. Penanggungan
Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari pengadaan Barang yang tidak
77
sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan Kontrak ini atas kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga. 52. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK
Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini; b. mengubah atau memutakhirkan program mutu; c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
53. Usaha Miko, 53.1 Usaha Kecil dan Koperasi Kecil
54. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia
Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
53.2
Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat: a. penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya; b. dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut; c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
53.3
Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam SSKK.
54.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. 54.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. 54.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
54.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. 55. Denda
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
56. Jaminan
56.1
Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar: a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
56.2
Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
56.3
Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi;
56.4
Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.
57. Laporan Hasil Pekerjaan
57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan
79
guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan. 57.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 58. Hak dan Kewajiban PPK
PPK mempunyai Hak dan kewajiban : a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
59. Fasilitas
PPK dapat memberikan fasilitas berupa srana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
60. Pembayaran
60.1 Prestasi pekerjaan a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK; 3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan 4) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba. c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan. d. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSMP). e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi
81
sementara dengan mengesampingkan halhal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.
61. Peristiwa Kompensasi
60.2
Denda dan ganti rugi a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah: Besarnya denda setiap hari keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak sesuai yang ditetapkan dalam SSKK; d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi; e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK; f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak; g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
61.1
Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
e. PPK memerintahkan pelaksanaan pekerjaan; f. ketentuan lain dalam SSKK.
62. Harga Kontrak
penundaaan
61.2
Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
61.3
Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi.
61.4
Jika terjadi Peristiwa Kompensasisehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaianharus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
61.5
Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Kompensasi.
62.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak; 62.2 Harga Kontrak keuntungan dan overhead.
telah memperhitungkan beban pajak serta biaya
62.3 [Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum - Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga]. 63. Penangguhan
63.1
PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
63.2
PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas
83
mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. 63.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
64. Penyesuaian Harga (untuk Kontrak Harga Satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum)
63.4
Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
64.1
Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
64.2
Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
64.3
Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran.
64.4
Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.
64.5
Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
64.6
Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.
64.7
Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
64.8
Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....) Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan; Ho = Harga Satuan pada saat harga
penawaran; = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15. b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00. Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke 13 setelah penandatanganan kontrak). Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan kontrak. a
64.9
Penetapan koefisien barang terhadap harga satuan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK..
64.10 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. 64.11 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. 64.12 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut: Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan; Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan; V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan. 64.13 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data; 64.14 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan. 65. Pengawasan dan Pemeriksaan
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
85
E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 66. Penyelesaian Perselisihan
Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak yang meliputi musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
67. Itikad Baik
67.1
Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
67.2
Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) A. Pengertian
B. Korespondensi
1.
Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar
2.
Tempat Tujuan Akhir adalah BBPOM di Denpasar Jl. Tjut Nya Dien No.5, Renon, Denpasar 80235
Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK: Nama Alamat: Teleks: Faksimili: Penyedia: Nama Alamat: Teleks: Faksimili:
C. Wakil Sah Para Pihak
Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK: Untuk Penyedia:
D. Tanggal Kontrak E.
Berlaku Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: s/d
Waktu dimulainya Pekerjaan Pengadaan barang mulai dilaksanakan pekerjaan terhitung sejak :
F. Kerjasama Penyedia Penyedia
G. Standar
dan
Antara 1. Sub
Penyedia harus bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil (YA/TIDAK)
2.
Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan
3.
Penyedia yang melanggar ketentuan tentang pengalihan dan /atau subkontrak, akan dikenakan sanksi.
Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar SNI.
H. Pemeriksaan Bersama -
87
I.
Inspeksi Pabrikasi
-
J.
Pengepakan
Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut :
K. Pengiriman
Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
L.
Asuransi
M. Transportasi
Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan Incoterms. Jika tidak sesuai dengan ketentuan Incoterms maka pertanggungan asuransi harus meliputi :
2.
Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [YA/TIDAK]
3.
Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [YA/TIDAK]
1.
Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir: [YA/TIDAK]
2.
Penyedia
menggunakan transportasi [jenis angkutan] untuk pengiriman barang melalui [darat/laut/udara]
Serah terima dilakukan pada : [Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Tujuan Akhir]
N. Serah Terima O. Pemeriksaan Pengujian
1.
dan
1.
Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: Uji Fungsi, Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Dokumen
2.
Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: BBPOM di Denpasar Jl. Tjut Nya Dien No.5, Renon, Denpasar
P. Incoterms
-
Q. Garansi
R. Pedoman Pengoperasian Perawatan S.
dan
Layanan Tambahan
T. Pemutusan Penyedia Jasa
1.
Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: 12 bulan
2.
Masa layanan purnajual berlaku 10 (sepuluh) [hari/bulan/tahun] setelah serah terima barang.
selama
Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 1 (Satu) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang. -
Oleh Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
U. Tindakan Penyedia Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan yang Mensyaratkan persetujuan PPK adalah: Persetujuan PPK V. Waktu Penyelesaian Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama: 90(sembilan puluh) Pekerjaan hari [hari/bulan/tahun] W. Kepemilikan Dokumen
-
X. Fasilitas
PPK tidak memberikan fasilitas
Y. Pembayaran Muka
Uang Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK).
[jika ”YA”] Uang muka diberikan sebesar persen) dari Nilai Kontrak Z. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
1.
%(
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: dibayar 100% setelah pekerjaan selesai.
89
2.
Besarnya sebesar kontrak
denda setiap hari keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) dari harga
BB. Pencairan Jaminan
Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas [Negara/Daerah]
CC. Kompensasi
Penyedia tidak dapat memperoleh kompensasi jika
DD. Harga kontrak
Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN
EE. Penyesuaian Harga
-
FF. Penyelesaian Perselisihan
Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]
[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas: “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturanperaturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]
BAB VIII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR
SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL LABORATORIUM KELILING TAHUN ANGGARAN 2013 BALAI BESAR POM DI DENPASAR No I A
B
C
D
E F
II A
B
Nama Barang / Spesifikasi Teknis Mobil Laboratorium Keliling Kendaraan ON THE ROAD lengkap dengan surat dan BBN Plat Merah Dimensi : a Panjang min 4500 mm b Lebar min 1600 mm c Tinggi min 2000 mm c Jarak Sumbu min 2490 mm d Jarak Pijak Roda Depan standar pabrikan e Jarak Pijak Roda Belakang standar pabrikan Mesin : a Kapasitas silinder 2700 cc - 4100 cc b Tenaga Maksimum standar pabrikan c Tipe Diesel 4 Stroke; direct Injection; Turbo Charge Intercooler d Torsi Maksimum standar pabrikan e Kapasitas Tangki min 75 L Kemampuan : a Kecepatan Maksimum standar pabrikan b Radius putar minimum standar pabrikan c Daya tanjak standar pabrikan Transmisi : a Tipe standar pabrikan b Kopeling standar pabrikan Power steering (original pabrikan) Kemudi : Rem : a Rem Kaki standar pabrikan b Rem tangan standar pabrikan Modifikasi Karoseri Kendaraan Khusus model Body Highroof Interior dan Eksterior Body Long member chanal UNP 50 mm Cross member chanal UNP 50 mm ketebalan plat galvanil 1.0 mm lantai plat SPHC 1,6 mm frame plat SPHC tebal 1,6 mm di profil Roof 40 cm dari talang air Polyurethene (busa peredam body) untuk meredam panas Pintu
VOLUME 2 unit
C
D
Pintu depan 2 buah orisinil R/L Pintu 1 samping kiri tengah/swing Pintu belakang model Hatchback kaca fixed standar karoseri Jendela kanan dan kiri untuk lab dibuat agar mudah dibuka Kaca Kaca depan dan samping sopir orisinil Kaca pintu penumpang model geser reiben 40% Kaca samping kanan, samping kiri dan belakang model fixed reiben Interior Modifikasi lantai Multiplex, dilapisi karpet lantai. Lantai dibuat agar kursi putar mudah bergerak, tahan air, tahan bahan kimia Plafon berbahan kombinasi ABS emboss dan sintetic leather triming Pijakan untuk naik mobil yang kuat dan mampu menahan beban 100150 kg Jok supir, Jok Samping Supir untuk 2 orang dan Jok penumpang dibelakang supir untuk 3 orang, satu jok penumpang berupa jok yang dapat dilipat, masing-masing dilengkapi safety belt 2 buah Kursi putar untuk di laboratorium (belakang) dengan spesifikasi: Kursi bulat, putar hidrolik, tinggi 40-60 cm AC Triple Blower didepan supir, di depan Jok penumpang tengah dan di belakang Exhaust Fan / blower dibelakang dengan spesifikasi: Berfungsi untuk membuang udara kotor, suara baling-baling halus (low noise), motor dilengkapi dengan "Thermal Fuse"
E
Eksterior Pengecatan dasar Mobil bercat putih - biru solid (sesuai gambar terlampir) Nama, logo dan alamat Balai POM Lampu utama depan original chasis lampu belakang model harmoni Anti karat
F
lemari a Terbuat dari kayu (bukan dari serbuk kayu), dengan rangka besi, diberi+lapisan bersifatdengan tahan air danmobil), tahan bahan b permukaan Ukuran: panjang 1,4 m yang (disesuaikan lebar lebar 55 cm, tinggi 155 cm (disesuaikan dengan tinggi mobil) c Lapisan permukaan berwarna putih terdiri dari : 1) Meja kerja dengan wastafel yang mudah dibersihkan dari noda bahan kimia, tinggi meja + 75 cm, selang ke dirty water container 2) Rak untuk mengeringkan alat 3) Tempat untuk clean water container ukuran 30 cm x 50 cm x 55 cm, d Lemari orizontal 2 pintu, tinggi 20 cm, terletak diatas rak pengering alat, pintu geser (sliding door ) e Lemari di bawah clean water container
f
G
Bagian bawah meja merupakan tempat penyimpanan genset, dirty water container, kabel roll dan perlengkapan lainnya dengan akses pintu belakang mobil
meja kerja yang dilengkapi lemari TV a Terbuat dari kayu (bukan dari serbuk kayu) dilapisi bahan tahan air dan kimia b tahan Lemaribahan 2 pintu, tempat tv dan dvd, panjang + 100 cm, lebar + 30 cm, tinggi + 75 cm c d e f
Meja kerja tinggi + 75 cm, lebar 50 cm Meja display lebar 25 cm, tinggi 20 cm dari meja kerja Genset kapasitas 2 KVA dan tempat penyimpanannya yang terkunci Kabel roll min.4 rumah untuk listrik sepanjang minimal 50 m dan dapat digunakan untuk outdoor (2 set) g 1 buah Lampu Cadangan h Saklar listrik (4 buah) i Tempat leaflat j
Tenda Roll Manual ukuran segi empat, 2x2 m, 2 tiang (sesuai gambar terlampir)
k TV 32 inch, HDMI, PC input, dilengkapi remote control Player l DVD, DVD/+R/W, CD/+R/W, VCD, SVCD, MP3, DivX, S-Video, Comp AV, S/PDIF, W MA, JPEG m Sirine dan Lightbar Strobe, dengan lampu warna merah, biru, kuning/putih, n termasuk speaker dan sirene dengan spesifikasi: ukuran: panjang=1-1,5 m lebar= 20-30 cm warna : merah biru dan putih jenis lampu: rotary o Ceiling exhaust fan/blower p Laptop dengan DVD room, dll (2 set) q LCD Proyektor (2 set) r Screen utk LCD ukuran 1,5 m x 2 m (2 set) 3 4
Spesifikasi lainnya spesifikasi teknis sesuai dengan standar pabrikan untuk penjualan Pengiriman ke daerah : Balai Besar POM di Denpasar
BADAN POM RI
Tampak Depan
BADAN POM RI
Tampak Belakang
BADAN POM RI
Tampak Samping Kanan
BADAN POM RI
Tampak Samping Kiri Posisi Diam
Pengait Banner
Pengait Banner
Balai Besar POM di Yogyakarta Jln. Tompeyan No. 1 Tegalrejo Yogyakarta 55244 Telp. (0274) 561038 Fax. (0274) 561038 email :
[email protected] website :
[email protected]
BADAN POM RI
Pengait Banner
Pengait Banner
Tampak Samping Kiri
30 cm
80 cm
25 cm 20 cm
50 cm 55 cm
75 cm 100 cm
30 cm
Interior Laboratorium
Sekat
Pintu
Jendela buka geser
Jendela buka vertika dan jendela Tv
Jendela buka vertikal
Belakang
Depan
Pintu
Jendela geser
Kursi lipat ke depan
Pintu
Tampak Atas
Jendela geser
