d Desember 2007

Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank BPD Kalsel Tahun 2007

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK BPD KALSEL Periode s/d Desember 2007 I. PENDAHULUAN Pelaksanaan GCG merupakan kebutuhan dan kewajiban Bank BPD Kalsel untuk membangun kepercayaan stakeholders, mengingat bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan usahanya bergantung pada kepercayaan masyarakat untuk mencapai sasaran dengan cara yang berintegritas. Komitmen ini juga merupakan hal yang penting dalam meraih kepercayaan dari para karyawan, nasabah dan masyarakat. A. Tujuan Penerapan Good Corporate Governance pada Bank BPD Kalsel bertujuan untuk: 1. Memaksimalkan nilai Bank BPD Kalsel dengan peningkatan prinsip-prinsip yang dianut perusahaan, yang pada akhirnya untuk mencapai visi melalui misi yang telah ditetapkan. 2. Mewujudkan sistem manajemen Bank BPD Kalsel yang profesional dengan bercirikan kerja sesuai nilai-nilai inti, kepemimpinan dan kebersamaan yang dianut Bank BPD Kalsel. 3. Meningkatkan kemandirian dan daya tahan organ Bank BPD Kalsel terhadap pengaruh maupun praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip good corporate governance. 4. Meningkatkan kinerja Bank BPD Kalsel, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku serta nilai-nilai inti, kepemimpinan dan kebersamaan yang dianut Bank BPD Kalsel. B. Komitmen Bank BPD Kalsel Aturan main dan praktik-praktik dalam implementasi GCG memerlukan komitmen dari Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh jajaran Bank BPD Kalsel. Komitmen tersebut adalah: 1. Mengelola Bank BPD Kalsel sesuai nilai-nilai inti, kepemimpinan dan kebersamaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank BPD Kalsel. 2. Menerapkan secara konsekuen prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (good corporate governance) bersama-sama dengan Pemegang Saham, dan seluruh jajaran Dewan Pengawas, Direksi, Manajemen, serta Pegawai. Oleh karena itu secara periodik melakukan self assessment atas pelaksanaan GCG. 3. Menghindari dan/atau mencegah terjadinya konflik kepentingan yang akan merugikan Bank BPD Kalsel. 4. Menumbuhkan budaya perusahaan termasuk etos kerja sesuai dengan Code of Conduct Bank BPD Kalsel, serta senantiasa bertindak sebagai warga Bank BPD Kalsel dan warga negara yang baik dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. C. Nilai-Nilai Bank BPD Kalsel Budaya perusahaan adalah sikap dan perilaku jajaran Bank BPD Kalsel yang digali dari norma-norma dan nilai-nilai perusahaan. Pernyataan nilai-nilai budaya perusahaan Bank BPD Kalsel adalah inti, kepemimpinan dan kebersamaan, dengan motto " Halaman 1 dari 28


Banknya Urang Banua ". Nilai-nilai inti, kepemimpinan dan kebersamaan menjadi acuan dalam pengembangan budaya perusahaan. Penjabaran nilai-nilai inti, kepemimpinan dan kebersamaan adalah sebagai berikut: 1. Nilai – Nilai Inti ( Corporate Core Value ) √ Kompeten ( Competent People ), hal ini memiliki arti bahwa Bank BPD Kalsel dikelola oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan , dan keahlian di bidangnya. √ Nilai Nasabah ( Customer Value ), hal ini memiliki arti bahwa Bank BPD Kalsel dapat meningkatkan manfaat produk dan jasa secara berkelanjutan. √ Pelayanan Prima ( Service Exellent ), memiliki arti bahwa Bank BPD Kalsel mampu memberikan pelayanan yang memuaskan serta menjaga dan meningkatkan loyalitas nasabahnya. 2. Nilai – Nilai Kepemimpinan ( Leadership Value ) √ Keteladanan ( Role Model ), memiliki arti bahwa Bank BPD dapat memberikan contoh, inspirasi dan motivasi. Untuk menjadi teladan seorang pimpinan harus memiliki 5C’s role model yaitu Conviction (keyakinan dan komitmen terhadap tujuan); Character (benar, jujur, dipercaya dan respek); Courage (keberanian, kemauan untuk bertanggungjawab atas tujuan), Composure (kemampuan untuk memberikan reaksi dan emosi yang tepat dan konsisten, khususnya dalam menghadapi situasi kritis) dan Competence (kemampuan berupa pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan di bidangnya. √ Berpandangan jauh ke depan ( Visioner ), memiliki arti bahwa Bank BPD memahami perkembangan dan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk keuntungan bisnis perusahaan. Membuat visi masa depan dengan benar dan akurat, serta berkemampuan menata misi dan strategi sesuai dengan kondisi yang dihadapi, kemudian menjabarkannya kedalam program yang menjamin tercapainya tujuan. √ Jaringan dan Kemitraan ( Networking & Alliance ), memiliki arti bahwa Bank BPD Kalsel mampu mengembangkan jaringan bisnis dan kemitraan yang kuat untuk mencapai tujuan. √ Memberikan Nilai ( Value Creation ), memiliki arti bahwa Bank BPD Kalsel mampu memberikan nilai dalam bentuk inovasi yang berkesinambungan dan atau membuat perbedaan. √ Pembelajaran dan Perbaikan Berkelanjutan (Learning & Continues Improvement), memiliki arti bahwa Bank BPD Kalsel mampu untuk terus belajar dan melakukan perbaikan tanpa henti. 3. Nilai – Nilai Kebersamaan ( Corporate Share Value ) √ Berorientasi Kepada Nasabah ( Customer Oriented ), memiliki arti bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bank BPD Kalsel dalam pekerjaan seharihari harus berorientasi pada nasabah. √ Berorientasi Pada Proses & Mutu Hasil Kerja (Process & Quality Result Oriented), memiliki arti bahwa proses bisnis internal di Bank BPD Kalsel terus mengalami perbaikan dan berdampak positif bagi peningkatan mutu hasil kerja sehari-hari. √ Integritas (Integrity), memiliki arti bahwa Bank BPD Kalsel mampu memancarkan prinsip moral dan etika yang kuat dalam satu kesatuan yang utuh. Halaman 2 dari 28


√ Disiplin ( Discipline ), memiliki arti segenap pegawai BPD melaksanakan dengan patuh segala ketentuan dan peraturan yang berlaku. √ Saling Percaya dan Menghargai (Mutual Trust & Respect), memiliki arti bahwa segenap elemen Bank BPD Kalsel bersikap saling percaya dan menghargai sesama rekan kerja, atasan dan bawahan, menghindari hal-hal yang berdampak negatif dan saling mendukung untuk mewujudkan tujuan organisasi. √ Kerjasama (Teamwork), memiliki arti bahwa dalam melaksanakan sesuatu selalu mengutamakan kerjasama team untuk mendapatkan hasil kerja terbaik. √ Peduli Terhadap Lingkungan (Environment Concern), memiliki arti bahwa Bank BPD Kalsel concern terhadap masalah-masalah sosial sehingga dapat membantu kepentingan masayarakat dan lingkungan. II.

PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE Pelaksanaan Good Corporate Governance di Bank BPD Kalsel didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Transparancy (Keterbukaan) : Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses keputusan. 2. Accountability (Akuntabilitas) : Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. 3. Responsibility (Tanggungjawab) : Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. 4. Independency (Independensi) : Pengelolaan bank secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun. 5. Fairness (Kewajaran) : Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

III.

PEDOMAN PRILAKU (CODE OF CONDUCT) Code of Conduct merupakan sarana penting bagi Bank BPD Kalsel untuk mengarahkan sikap dan perilaku secara profesional dari segenap insan bank yang mencakup Dewan Pengawas, Direksi, Pegawai, serta Pemegang Saham. Setiap insan bank merupakan cermin citra perusahaan bagi pihak eksternal. Dengan demikian Bank BPD Kalsel berkepentingan agar perilaku setiap pribadi insan bank akan secara seimbang mengarah pada pembentukan reputasi dan citra sesuai tujuan Bank. Dengan demikian, Code of Conduct bagi Bank BPD Kalsel bertujuan : 1. Memberikan pedoman atau kepastian perilaku yang harus ditaati oleh setiap insan bank pada saat berhadapan dengan situasi yang dilematis. Pedoman ini ada yang bersifat memerintah atau melarang dan karenanya menuntut sebuah standar nilai sebagai acuan bagi tindakan yang akan dilakukan atau yang akan dihindari. Perilaku yang kemudian terbentuk dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen pada akhirnya akan menciptakan keteraturan dalam pengelolaan bank. 2. Sebagai kriteria atau alat untuk mengukur apakah individu dalam Bank telah mematuhi atau menyimpang dari norma perilaku yang telah disepakati bersama. 3. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan internal Bank yang diperoleh karena adanya kejelasan sikap perusahaan yang akan Halaman 3 dari 28


melindungi karyawan dari tekanan atau perilaku manipulatif yang mungkin terjadi di perusahaan. 4. Mengurangi risiko kerugian Bank karena tuntutan pengadilan akibat kelalaian yang dilakukan oleh individu dalam Bank. Pemahaman dan implementasi nilainilai etis yang terkandung dalam code of conduct akan senantiasa mendorong individu dalam perusahaan untuk bertindak profesional dan beretika serta menghindari tindakan yang melanggar hukum (unlawfull). Karenanya prinsip kehati-hatian yang diterapkan akan semaksimal mungkin menghindarkan individu dan/atau perusahaan dari kerugian material maupun kerugian reputasi. 5. Mendorong perbaikan mutu produk dan layanan Bank BPD Kalsel bila diterapkan secara konsisten dalam jangka panjang. Pengelolaan perusahaan, pengembangan nilai perusahaan dan pada akhirnya menuju pada peningkatan reputasi/citra perusahaan. IV.

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas dan Direksi A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Pengawas dan Direksi • Jumlah Anggota Dewan Pengawas sama dengan jumlah Anggota Direksi Bank BPD Kalsel, yakni 4 orang Anggota. • Seluruh Anggota Dewan Pengawas dan Direksi berdomisili di Propinsi Kalimantan Selatan. • 3 dari 4 Anggota Dewan Pengawas atau 75% dari jumlah Anggota Dewan Pengawas merupakan Komisaris Independen. • Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang operasional • Dewan Pengawas terbentuk sebelum keberadaan komite nominasi dan remunerasi, sehingga pengangkatan/penggantian Komisaris dan Direksi tidak berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi & Nominasi. • Terdapat 2 orang Anggota Dewan Pengawas yang merangkap jabatan yaitu Sdr. Asmaji Darmawi dan Arbainsyah, namun perangkapan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam PBI tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum sedangkan Direksi tidak memiliki rangkap jabatan. • Antar Anggota Dewan Pengawas tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama Anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi demikian pula antar sesama Direksi. B. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas dan Direksi 1. Dewan Pengawas •

Dewan pengawas telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsipprinsip GCG, diantaranya dengan telah diterbitkannya SK Direksi No.20/KEP.DIR/SKAI/2007 tanggal 4 Juni 2007 Tentang Code of Corporate Governance (Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bank BPD Kalsel).

Halaman 4 dari 28


• • • • •

• •

Pelaksanaan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan dan sering dibicarakan dalam pertemuan/rapat koordinasi dengan Direksi. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, telah dilakukan pengarahan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang bersifat kegiatan operasional Bank. Dewan pengawas telah memastikan tindaklanjut hasil audit baik intern maupun ekstern telah dilaksanakan, namun sebagian besar hasil audit telah ditindaklanjuti oleh Direksi. Dewan pengawas telah memberitahukan kepada Bank Indonesia Banjarmasin tentang terdapat indikasi pelanggaran peraturan perundangundangan dibidang keuangan antara lain pencairan cek dari Asuransi Bumi Putra oleh mantan Direksi periode 2002-2006 tanpa melalui prosedur yang benar. Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas telah dilakukan secara independen sesuai ketentuan yang berlaku. Dewan Pengawas sudah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja masingmasing dengan Keputusan Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel Nomor : 094/DP-BPD/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 tentang Tata Kerja Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan Nomor : 05/DP-BPD/IX/2006 tanggal 14 September 2006 tentang Tata Tertib Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Komposisi Dewan Pengawas Efektif Sebagai Anggota Sejak -----------------------------------------Persetujuan Rapat Umum Bank Indonesia Pemegang Saham

Nama

H.A.M. Syahbana, SH

Ketua

Akhir Masa Jabatan

8 Juli 2004 7 Juli 2004 28 Februari 2007 25 Mei 2007* 2010

Drs. Asmadji Darmawi, MM

Anggota

8 Juli 2004 28 Februari 2007

7 juli 2004 25 Mei 2007*

2007 2010

Drs. H. Badaruzzaman

Anggota

Ir. Arbainsyah, M.Si

Anggota

28 Februari 2007

17 Februari 2007

2011

28 Februari 2007

17 Februari 2007

2011

2007

* Perpanjangan Jabatan

2. Direksi •

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab.

•

Direksi telah melaksanakan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank.

•

Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.

•

Direksi telah menindaklanjut setiap temuan audit baik intern maupun ekstern dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan lainnya.

•

Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Halaman 5 dari 28


•

Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai melalui SK/SE Direksi.

•

Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat , kini dan tepat waktu kepada komisaris.

•

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tetib kerja yang dituangkan dalam SK Direksi.

Komposisi Direksi

Nama

Efektif Sebagai Anggota Sejak -----------------------------------------Persetujuan Rapat Umum Bank Indonesia Pemegang Saham

Akhir Masa Jabatan

H. Juni Rif’at

Direktur Utama

28 Februari 2007

17 Februari 2007

2011

H. Aspulani

Direktur Pemasaran

28 Februari 2007

17 Februari 2007

2011

H.A. Fahri Saifuddin

Direktur Kepatuhan

28 Februari 2007

17 Februari 2007

2011

H. Irfan

Direktur Umum

28 Februari 2007

17 Februari 2007

2011

Efektivitas Rapat Dewan Pengawas dan Direksi • Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan Direksi telah melebihi dari ketentuan minimal yang ditetapkan. •

Dalam setiap rapat pada umumnya pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.

•

Setiap rapat selalu didokumentasikan dengan baik dalam bentuk risalah rapat.

•

Agar diketahui oleh peserta rapat serta sebagai pedoman untuk tindaklanjut, hasil rapat dibagikan kepada peserta rapat.

•

Rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Pengawas umumnya dapat diimplementasikan oleh RUPS dan atau Direksi, namun belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti.

Kehadiran Dalam Rapat Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Rapat Dewan Pengawas Jumlah Rapat 10 Kehadiran

Rapat Koordinasi Dir & DP 9 Kehadiran

Rapat Direksi XX Kehadiran

Dewan Komisaris H.A.M. Syahbana, SH

9

9

-


9

9

-


9

9

-


8

5

-

H. Juni Rif’at

-

8

H. Aspulani

-

4

H.A. Fahri Saifuddin

-

7

H. Irfan

-

7

Direksi

C. Rekomendasi Dewan Pengawas Halaman 6 dari 28


Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Direksi : Surat No.126/DP-BPD/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 perihal pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil audit rutin SKAI pada Capem Paringin dan Cabang Barabai, disertai rekomendasi : a. Perencanaan kegiatan audit (PKAT) untuk tahun-tahun yang akan datang, hendaknya SKAI lebih memperbesar sampling dan memperluas objek-objek audit . b. Perbedaan persepsi implementasi “rumus hasil” disarankan adanya penelitian dan pembahasan bersama antara Komite Audit dan SKAI terhadap Buku Pedoman Rating Audit Cabang (Buku IV). c. Dalam rangka meningkatkan efektifitas hasil pemeriksaan audit SKAI, Bank hendaknya mempertimbangkan untuk menambah jumlah tenaga auditor. d. Direksi hendaknya segera menindaklanjuti rencana pembangunan gedung kantor Bank BPD Cabang Pembantu Paringin dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dan mengganti pintu khazanah, demi untuk keamanan/pelayanan yang baik dengan menampilkan gedung kantor yang representative danprototipe yang ada. e. Permasalahan(temuan-temuan) yang masih dalam penyelesaian (DP) diusahakan dapat diselesaikan paling lambat dalam triwulan III/2007 dan menyampaikan hasil tindaklanjutnya kepada Dewan Pengawas. Surat No.158/DP-BPD/X/2007 tanggal 8 Oktober 2007 perihal pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil audit rutin SKAI pada Cabang Amuntai, Tanjung dan Martapura, disertai rekomendasi : a. Dewan Pengawas menekankan hendaknya system pengendalian intern atau kontrol intern yang ditetapkan oleh manajemen Bank BPD Kalsel diimplementasikan secara berkesinambungan dan lebih ketat lagi, antara lain : meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku untuk mencegah penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, serta pelanggaran aspek kehati-hatian. b. Masih ditemukan lagi perbedaan mengimplementasikan “rumus hasil” Buku Pedoman Sistem Rating Audit dan tidak konsistennya pada angka standar dalam Buku IV yang dipergunakan SKAI dalam penetapan rating Cabang. Perbedaan ini terus berlanjut pada audit rating Cabang yang lainnya sehingga dapat menimbulkan tidak objektifnya penilaian Cabang. c. Penetapan target Loan Deposit Ratio (LDR) pada Cabang-Cabang dalam Rencana Bisnis Bank hendaknya direncanakan secara riil sesuai keadaan dan kemampuan Cabang yang bersangkutan dengan memperhitungkan pertumbuhan atau pencapaian penghimpunan dana yang ada. d. Temuan/permasalahan yang masih dalam penyelesaian (DP) hendaknya CabangCabang menyelesaikan dalam waktu sesegeranya dan diharapkan paling lambat dalam bulan November 2007 sudah selesai ditindaklanjuti dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Pengawas. e. Bentuk identifikasi risiko ataupun potensi risiko setiap masalah dan kesalahan pada cabang telah dilakukan oleh SKAI namun hal tersebut masih bersifat umum, tidak dilekatkan pada kegiatan dan atau unit terkait. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap proses audit SKAI dan proses penuangan hasil pemeriksaan dalam LHP (ada formulasi/format baku) sehingga lebih konstruktif dan kemprehensif sesuai dengan rangkaian kegiatan dan kaitan dengan system dan proses organisasi secara keseluruhan. Termasuk kerjasama antara SKMR dan SKAI harusnya mulai dibangun. Halaman 7 dari 28


Hasil temuan SKAI di Cabang bisa menjadi bahan SKMR dalam mengindentifikasi risiko di tingkat Unit Operasional. f. Banyaknya potensi kesalahan pada Cabang dalam bidang perkreditan yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan dan persyaratan sebagai bentuk dari risiko kepatuhan. Namun hal itu juga berpotensi menjadi risiko hukum yang berakibat timbulnya kerugian. Untuk menghindari dan meminimalkan hal tersebut sebaiknya dilakukan hal-hal sebagai berikut : - Divisi SDM agar lebih berhati-hati dalam menetapkan dan menugaskan unit perkreditan melalui penetapan kualifikasi khusus dengan bekal pendidikan dan pelatihan yang relevan. Hal tersebut dapat dicapai melalui proses carrier path management yang baik, dengan mempertimbangkan kemampuan SDM, beban kerja serta cross utilitization/ job utilization. - Mengingat semakin kompleksnya implikasi hukum atas setiap kegiatan operasional, perkreditan, kerjasama kelembagaan ataupun pemenuhan syarat legal dalam berbagai transaksi, BPD Kalsel sebaiknya mulai memikirkan adanya unit/bagian hukum/legal (yurist) pada Tingkat Kantor Pusat, sehingga sejak awal dan dini dapat diantisipasi segala sesuatu yang berimplikasi risiko hukum. Surat No.176/DP-BPD/XI/2007 tanggal 19 November 2007 perihal pematauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil audit rutin SKAI pada Cabang Marabahan, Rantau dan Pelaihari, disertai rekomendasi : a. Kelemahan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku masih saja dijumpai seperti pada Cabang-Cabang sebelumnya yang sudah diperiksa atau diaudit oleh SKAI bahkan pada objek-objek pemeriksaan yang sama temuannya dan sering terjadi berulang-ulang. Disamping itu adanya potensi risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Bank terutama potensi risiko pada bidang perkreditan. Agar supaya dikemudian hari hal-hal tersebut tidak akan berakibat menggangu usaha Bank hendaknya manajemen mengambil langkah-langkah untuk mengatisipasi secara berkelanjutan. b. Pencapaian realisasi anggaran untuk beberapa item terutama assets terlihat meningkat signifikan pada setiap Cabang, namun hal ini dapat disebabkan karena penetapan anggaran yang terlalu rendah (pesimis), anggaran yang ditetapkan masih di bawah realisasi yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan pada Rencana Bisnis Bank Umum (RBBU) BPD Kalsel, dan tidak mendorong posisi bersaing bank di pasar, sehingga dapat menimbulkan risiko strategis dan risiko pasar. Dalam Summary Executive yang disampaikan SKAI dalam LHP mengenai Audit Penilaian Kinerja akan lebih baik, apabila juga menilai dan mendiskusikan perkembangan pencapaian kinerja serta memberi rekomendasi terhadap indicator kinerja yang lebih fundamental sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan Bank (CAR, LDR, NPL, BOPO dan Collectibility) yang dapat dijadikan sebagai bahan terhadap pencapaian kinerja 2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite A. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite • Pengangkatan Anggota Komite berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel No. 070/DP-BPD/IV/2007 tanggal 24 April 2007. • Kriteria Keanggotaan serta keahlian masing-masing Komite telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Setiap Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Halaman 8 dari 28


• •

Lebih dari 51% Anggota Komite merupakan Komisaris Independen. Setiap Komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

•

Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tidak ada yang berasal dari Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Tidak ada perangkapan jabatan pihak independen pada Bank. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Terdapat pihak independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari Bank, namun tidak melakukan fungsi pengawasan dan telah menjalani masa tunggu (Cooling Off)selama 6 bulan.

• •

•

Komposisi Komite Audit Nama

Jabatan

Anggota Sejak


Ketua

1 Juni 2007

Poernomo Hadi Suntoro

Anggota

1 Juni 2007

Drs.Ec. M. Djaperi, M.Si., Ak

Anggota

1 Juni 2007

Komposisi Komite Pemantau Resiko Nama

Jabatan

Anggota Sejak

H.A.M. Syahbana, SH

Ketua

1 Juni 2007

Dr. Suhartono, SE, MM

Anggota

1 Juni 2007

Andre Febriansyah, SE

Anggota

1 Juni 2007

Komposisi Komite Remunerasi & Nominasi Nama Jabatan

Anggota Sejak

Dr..H.Asmadji Darmawi, MM

Ketua

1 Juni 2007


Anggota

1 Juni 2007


Anggota

1 Juni 2007

Drs.Zakhyadi Ariffin,M.Si

Anggota

1 Juni 2007

Pemimpin Divisi SDM

Anggota

1 Juni 2007

B. Tugas dan Tanggungjawab Komite • Komite Audit telah melakukan pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan namun belum seluruhnya. • Komite Audit telah mereview pelaksanaan tugas SKAI, kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. • Untuk tahun 2007 Komite Audit belum memberikan rekomendasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) karena baru dibentuk pada tanggal 1 Juni 2007. • Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko dengan berkoordinasi dengan Divisi KMR. Halaman 9 dari 28


•

• •

•

•

•

Proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko telah berjalan disertai upaya penyempurnaan mekanisme dan perangkat serta kelengkapan pedoman untuk pelaksanaannya. Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi namun belum disampaikan kepada RUPS Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah mengkaji dan menganalisis data dan refrensi internal tentang remunerasi Bank BPD Kalsel dan saat ini dalam dalam rangka mengevaluasi kebijakan remunerasi yang berlaku sekarang. Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite belum menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS mengingat belum dibutuhkan pada saat ini. Komite Nominasi belum memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi, karena komite baru terbentuk bulan Juni 2007, sedangkan Dewan Pengawas & Direksi sudah ada sebelum komite terbentuk. Komite Nominasi belum memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Pengawas mengingat belum dibutuhkan untuk saat ini.

C. Frekuensi Rapat Komite • Rapat Komite diselenggarakan minimal sebulan sekali. • Rapat Komite Selalu dihadiri oleh lebih dari 51% Anggota Komite. • Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. • Hasil risalah rapat selalu dibuat dan didokumentasikan dengan baik. • Hasil rapat komite telah direkomendasikan dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris, namun efektifitas dan sinkronisasi rekomendasi belum sepenuhnya optimal. Ringkasan Kehadiran Dalam Rapat Tahun 2007 Komite Audit Jumlah Rapat

21

Komite Pemantau Resiko 3

Komite Remunerasi dan Nominasi 5

Dewan Pengawas H.A.M. Syahbana, SH

-

3

-


-

-

5


21

-

5


-

-

2

Poernomo Hadi Suntoro

21

-

-

Drs.Ec. M. Djaperi, M.Si., Ak

21

-

-

Dr. Suhartono, SE, MM

-

3

-

Andre Febriansyah, SE

-

3

-

Zakhyadi Ariffin

-

-

5

Pemimpin Divisi SDM

-

-

4

Anggota

Agenda Rapat Komite Audit

Halaman 10 dari 28

Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank BPD Kalsel Tahun 2007 Tanggal

Topik

2 Juli 2007

Evaluasi Terhadap Laporan Audit Rutin SKAI pada Capem Paringin

3 Juli 2007

Evaluasi Terhadap Laporan Audit Rutin SKAI pada Capem Paringin

9 Juli 2007

Evaluasi Terhadap Laporan Audit Rutin SKAI pada Cabang Barabai

10 Juli 2007

Evaluasi Terhadap Laporan Audit Rutin SKAI pada Cabang Barabai

13 Agustus 2007

Evaluasi Terhadap Laporan Audit Rutin SKAI pada Cabang Amuntai

14 Agustus 2007

Evaluasi Terhadap Laporan Audit Rutin SKAI pada Cabang Amuntai

22 Agustus 2007

Evaluasi Terhadap Laporan Audit Rutin SKAI pada Cabang Tanjung

27 Agustus 2007

Evaluasi Terhadap Laporan Audit Rutin SKAI pada Cabang Tanjung dan Cabang Martapura

28 Agustus 2007

Evaluasi Terhadap Laporan Audit Rutin SKAI pada Cabang Martapura

30 Agustus 2007

Evaluasi Terhadap Laporan Audit Rutin SKAI pada Cabang Tanjung dan Cabang Martapura

5 September 2007

Evaluasi Terhadap Laporan Audit Rutin SKAI pada Cabang Marabahan

6 September 2007


10 September 2007


13 September 2007

Evaluasi Terhadap Laporan Audit Rutin SKAI pada Cabang Rantau

17 September 2007

Evaluasi Terhadap Laporan Audit Rutin SKAI pada Cabang Rantau

24 September 2007

Evaluasi Terhadap Laporan Audit Rutin SKAI pada Cabang Pelaihari

25 September 2007

Evaluasi Terhadap Laporan Audit Rutin SKAI pada Cabang Pelaihari

30 Oktober 2007

Penunjukan Akuntan Publik, Rekomendasi Hasil Audit Cabang Marabahan, Rantau dan Pelaihari serta Persiapan Pertemuan Komite Audit dengan SKAI

5 Nopember 2007

Laporan Komite Audit atas Pemantauan dan Evaluasi terhadap Hasil Audit Rutin SKAI Pada Cabang Paringin, Amuntai, Tanjung, Barabai dan Martapura.

13 Nopember 2007

Persiapan pelaksanaan Tugas Komite Audit tentang Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Kesesuaian Pelaksanaan Audit Oleh Akuntan Publik dengan Standar Audit

15 Nopember 2007

Laporan Keuangan Standar dan Kebijakan Akuntansi serta Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Secara Umum Bank BPD Kalsel

Agenda Rapat Komite Pemantau Resiko Tanggal

Topik

18 Juni 2007

Pedoman dan Tata Kerja Komite Pemantau Resiko

26 Juli 2007

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite Pemantau Resiko

21 Nopember 2007

Koordinasi dan Meningkatkan Risk Based Audit

Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tanggal

Topik

18 Juni 2007

- Persetujuan Untuk Pemberian Tunjangan Jabatan Representasi Jabatan Bagi Pejabat Struktural dan Fungsional Serta Jabatan Profesional - Honorarium Anggota Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel

11 Juli 2007

Penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

9 Agustus 2007

Penyusunan Program Kerja Komite

10 September 2007

Mengkaji/Menganalisa Referensi/Bahan-bahan/data-data Internal

2 Oktober 2007

Pembahasan dan Penyajian Matriks Hasil kompilasi data/peraturan/Kebijakan Remunerasi Bank BPD Kalsel

D. Program Kerja Komite dan Realisasinya 1. Program Kerja Komite Audit • Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindaklanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Halaman 11 dari 28


•

•

Dalam rangka melaksanakan tugas seperti yang dimaksud pada huruf a. Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku. c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. d. Pelaksanaan tindaklanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasn Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada RUPS berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang transparansi kondisi keuangan Bank.

Realisasi Program Kerja Komite Audit Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Komite Audit selama kurun waktu 7 (tujuh) bulan sejak Juni s/d Desember 2007, secara ringkas dapat kami laporkan sebagai berikut : • Tanggal 4 Juni 2007 rapat menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel. Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini pada pada tanggal 19 Juli 2007 disempurnakan sehubungan dengan tertibnya Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. • Melakukan pemantauan dan evaluasi atas hasil audit SKAI • Menghadiri Exit Meeting berkenaan dengan hasil audit SKAI ke beberapa Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. • Selama 7 bulan bertugas Komite Audit telah 13 kali menyelenggarakan rapat. • Disamping rapat-rapat tersebut, Komite Audit juga telah menghadiri rapat atas undangan Dewan Pengawas. • Mengikuti Workshop Pelaksanaan Good Corporate Governance (GGC) Bagi Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris pada Bank-Bank BPD tanggal 27 dan 28 November 2007 di Bandung. • Memantau tindaklanjut yang telah dilakukan Direksi atas Laporan hasil pemeriksaan Bank Indonesia Tahun 2006, tindaklanjut yang telah dilakukan oleh Cabang-Cabang/Cabang Pembantu atas temuan Hasil Audit SKAI Tahun 2007. 2. Program Kerja Komite Remunerasi & Nominasi a. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi : • Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi ;dan • Memberikan rekomendasi kepada Dewan mengenai : a. Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Halaman 12 dari 28


b. Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. c. Terkait dengan Kebijakan Nominasi : • Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas dan Direksi kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. • Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. • Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Pengawas. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling tidak sesuai dengan : • Kinerja Keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Prestasi kerja individual. • Kewajiban dengan peer-group; dan • Perkembangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. Realisasi Program Kerja Komite Remunerasi & Nominasi Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Komite Remunerasi & Nominasi sejak Juni s/d Desember 2007 secara ringkas dapat kami sampaikan sebagai berikut : • Menindaklanjuti terbentuknya Komite Remunerasi & Nominasi dan Perjanjian Ikatan Kerja Komite Remunerasi & Nominasi dengan Direksi tanggal 29 Mei 2007, maka pada tanggal 11 Juli 2007 dilaksanakan rapat untuk menyusun dan merumuskan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel yang telah disempurnakan untuk menyesuaikan dengan terbitnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/2/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. • Menyusun Program Kerja Komite Remunerasi & Nominasi yang dilengkapi dengan jadwal waktu sampai akhir tahun 2007 pada rapat tanggal 9 Agustus 2007. Sejak bulan Juni 2007 sampai akhir tahun 2007, Komite Remunerasi & Nominasi telah melaksanakan kegiatan rapat-rapat yang membahas halhal sebagai berikut : • Menyusun Pedoman Kerja dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi. • Menyusun Program Kerja Komite Remunerasi & Nominasi. • Merumuskan rekomendasi untuk Dewan Pengawas atas surat Direksi No. 1555/PSD-SDM/KP/2007 tanggal 16 Mei 2007 perihal mohon persetujuan untuk pemberian Tunjangan Jabatan, Refresentasi jabatan bagi pejabat struktural dan fungsional dari tunjangan profesional.

Halaman 13 dari 28


•

Mengkaji dan menganalisis data-data dan referensi internal tentang remunerasi Bank BPD Kalsel saat ini dalam rangka mengevaluasi kebijakan remunerasi yang berlaku sekarang. • Presentasi Matriks Hasil Kompilasi Peraturan/Kebijakan Remunerasi Bank BPD Kalsel. • Persiapan Study Banding ke BPD-BPD peer group (Kaltim, Kalteng dan DIY). Disamping kegiatan-kegiatan tersebut diatas, Komite juga telah menghadiri rapat atas undangan Dewan Pengawas, untuk membahas dan merumuskan pelaksanan pemberian Tunjangan Refresentasi Jabatan Struktural dan Fungsional serta Tunjangan Profesional. 3. Program Kerja Komite Pemantau Risiko • Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen resiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut • Memantau dan mengevaluasi tugas Komite Manajemen Resiko dan Satuan Kerja Manajemen Resiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas. Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko 1. Penyusunan Pedoman Kerja dan Tata tertib Kerja Komite Pemantau Resiko Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel. 2. Pembuatan Program Kerja Komite Pemantau Resiko Dewan Pengawas yang dilengkapi dengan time Schedule selama 1 tahun. 3. Menghadiri exit meeting berkenaan dengan hasil Audit SKAI 4. Mengadakan Rapat membahas tentang : - Pedoman Kerja dan tata tertib kerja - Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Komite Pemantau Resiko - Peningkatan Koordinasi dan Risk Based Audit - Laporan Hasil Audit Rutin SKAI 5. Mengikuti Workshop pelaksanaan Good Coorporate Governance (GCG) pada tanggal 27-28 Nopember 2007 di Bandung 3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern A. Fungsi Kepatuhan • Dalam rangka memperhatikan prinsip kehati-hatian bank telah menetapkan kebijakan : i. Bahwa seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan wajib terlebih dahulu dilakukan pengujian oleh Direktur Kepatuhan termasuk penyediaan dana yang menjadi wewenang direksi; ii. Menyediakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) mengenai kumpulan ketentuan yang digunakan untuk menjalankan opersional bank dan dapat diakses oleh seluruh pegawai. Dengan adanya aplikasi SIM SISDUR ini dinilai sangat efektif karena semua unit kerja dapat langsung mengakses tersebut dan ketentuan atau aturan yang ingin diketahui dapat segera diketahui. iii. menyelenggarakan in house training secara rutin setiap tahun; Halaman 14 dari 28


iv. kewajiban pelaporan, yaitu : 1. laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan; 2. laporan semester; 3. laporan khusus (incident); •

Penunjukan Direktur Kepatuhan telah dilakukan sesuai ketentuan dan dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Kepatuhan telah memiliki pedoman dan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;

•

Pada bulan April 2008 telah diterbitkan ketentuan yang mengatur masalah hubungan ketenaga kerjaan, dimana pengaturan tersebut disesuaikan dengan Undang-Undang ketenaga kerjaan, yaitu terkait masalah pesangon, uang masa bhakti dan uang penggantian hak, bagi pegawai yang dilakukan pemutusan hubungan kerja.

•

Unit kerja kepatuhan telah independen terhadap unit kerja operasional namun dalam pelaksanaan tugasnya belum dilakukan secara maksimal dan efektif salah satunya disebabkan oleh : i. keterbatasan wawasan atau ilmu pengetahuan; ii. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki; sehingga seluruh pedoman yang dimiliki bank tidak seluruhnya dapat disesuaikan atau dilakukan pengkinian dengan ketentuan-ketentuan baru, selain itu belum seluruh operasional bank memiliki pedoman

Kepatuhan pada Peraturan Perihal

Status

Catatan

Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Memenuhi Ketentuan

CAR Bank BPD Kalsel per tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar 23,57% (dengan memperhitungkan resiko pasar dan resiko kredit) melebihi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 8%

Giro Wajib Minimum (GWM)

Memenuhi Ketentuan

GWM sebesar 11%

Kredit Bermasalah (NPL)

Memenuhi Ketentuan

Rasio NPL Gross per 31 Desember 2007 sebesar 2,12% . NPL bersih adalah 1,25%

Batas Maksimum Pemberian Kredit

Memenuhi Ketentuan

Tidak terdapat pinjaman Individual atau group yang tidak sesuai dengan persyaratan BMPK dari Bank Indonesia

Anti Pencucian Uang

Memenuhi Ketentuan

Bank BPD Kalsel telah memenuhi sepenuhnya Undangundang anti Money loundring dan Peraturan Bank Indonesia. Pelatihan Khusus diselenggarakan baik di lingkungan Kantor Bank BPD Kalsel maupun di Bank Indonesia dengan instruktur dari PPATK untuk memastikan bahwa semua unit pendukung memperoleh informasi yang memadai dan terlatih untuk melakukan pencegahan dan pengenalan terhadap upaya pencucian uang.

B. Fungsi Audit Intern • Direksi bertanggungjawab atas terciptanya struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkat manajemen. • Direksi bertanggungjawab atas tindaklanjut temuan audit intern sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Pengawas. • Direksi bertanggungjawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan Halaman 15 dari 28


• • • • • • • • • • • • •

fungsi audit intern Bank kepada RUPS. Bank selama ini telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. Bank telah memiliki piagam audit internal (Internal Audit Charter). Bank telah membentuk SKAI. Bank telah memiliki Panduan Audit Intern. SKAI Independen terhadap satuan kerja operasional. Melakukan kaji ulang secara berkala setiap 3 tahun sekali sesuai dengan SPFAIB. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Bank telah merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu SDM secara berkala dan berkelanjutan. SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara Independen sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. SKAI telah melaksanakan tugas diantaranya kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern serta kualitas kinerjanya. SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee. SKAI saat ini telah menyusun pedoman audit serta mengkinikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aktivitas Audit Internal Tahun 2006 – 2007 Fokus Audit

2007

2006

RTGS

1

1

SKNBI

1

1

Cabang/Capem Konvensional

15

15

Cabang Syariah

2

2

Audit Khusus

1

1

Penyimpangan Internal (Internal Fraud) Internal Fraud dalam 1 tahun

Pengurus Tahun

Tahun

Sebelumnya

Berjalan

Total Fraud Telah Diselesaikan Dalam Proses Penyelesaian di internal Bank Belum Diupayakan penyelesaiannya Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh Pegawai Tetap Tahun Tahun Sebelumnya

Berjalan

Pegawai Tidak Tetap Tahun Tahun Sebelumnya

Berjalan

1 1

C. Fungsi Audit Ekstern Halaman 16 dari 28


• • • • • •

Pelaksanaan audit laporan keuangan Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia. Sesuai dengan Surat Bank Indonesia yang membolehkan BPD Kalsel di audit oleh BPKP lebih dari 5 tahun berturut-turut karena berbentuk BUMD. Penunjukan Akuntan Pemeriksa sesuai dengan hasil RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Pengawas. Penugasan audit kepada Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek yang telah ditentukan. Akuntan Publik telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Bank tepat waktu. Akuntan Publik mampu bekerja secara Independen serta memenuhi standar profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerjasama serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern • Dewan Komisaris/Pengawas cukup memahami risiko yang timbul dan telah melakukan evaluasi dan penilaian terhadap busines plan dan rencana kerja tahunan yang diajukan Direksi berkaitan dengan strategi penyaluran aktiva produktif dimana telah memperhitungkan aspek aktiva produktif non lancar dan kebijakan pengelolaan serta pengendalian atas seluruh risiko bank. • Dewan Komisaris/Pengawas cukup aktif mengawasi aktivitas operasional bank yang berpotensi menimbulkan risiko dan pengendalian intern yang dilakukan dengan melakukan pemantau atas kinerja bank dan profil risiko bank lewat seluruh laporan yang disampaikan dan ditindaklanjuti melakukan pertemuan dengan Direksi secara berkala. • Dewan Komisaris/Pengawas cukup berperan melakukan evaluasi dan penilaian atas transaksi yang dilakukan yang memerlukan persetujuan seperti persetujuan atas transaksi yang berhubungan dengan pihak terkait dan aspek kepatuhan yang telah diatur. • Secara berkala Direksi telah melakukan evaluasi dan menjabarkan kembali kebijakan & strategi pengelolaan risiko kepada seluruh unit kerja untuk dilaksanakan sesuai dengan kompleksitas usaha yang meliputi kepada aspek penilaian risiko, SIM, kebijakan & prosedur, limit yang ditetapkan dan ketersediaan SDM yang termuat dalam rencana bisnis dan rencana kerja tahunan dan dinilai cukup efektif dalam pemenuhan serta pelaksanaannya. • Secara berkala Direksi memantau/memonitor perkembangan kinerja usaha bank dan efektifitas pengelolaan risiko yang dilakukan serta sistem pengendalian intern lewat rapat kaji ulang secara triwulanan untuk memastikan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. • Manajemen melalui Direktur Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan cukup aktif untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan kebijakan/prosedur yang berlaku dari setiap aktivitas transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan bank yang sehat. • Manajemen telah menyusun SOTK dan melakukan rekrutmen sesuai dengan kompetensinya untuk pemenuhan terhadap kebutuhan sumber daya dari setiap unit kerja termasuk ketersedian SDM untuk pengelolaan risiko serta adanya program peningkatan kualitas lewat pelatihan yang dilakukan secara berkala sesuai bidang masing-masing yang termuat dalam rencana kerja tahunan dan dalam hal pelaksanaanya dinilai cukup memadai. Halaman 17 dari 28


•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Bank telah menyusun kebijakan & prosedur pengelolaan risiko yang termuat dalam buku pedoman manajemen risiko bank dan beberapa buku pedoman operasional bank dan dinilai cukup memadai untuk mendukung aktivitas yang dilakukan. Bank telah mengatur dan menetapkan limit untuk membatasi atau mengurangi risiko yang timbul dari operasional yang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan BI yang berlaku (BMPK, KPMM, dll) dan bersesuaian dengan karakterisrik usaha, kemampuan personil, dukungan sistem aplikasi ,kerugian masa lalu, selera risiko (risk appatite) serta telah didokumentasikan untuk mempermudah dalam melakukan audit trail sehingga penetapan limit yang ada dinilai cukup memadai. Bank telah melengkapi kebijakan yang mengatur proses identifikasi, pengukuran dan pengendalian serta SIM risiko pada setiap transaksi yang dilakukan seperti dalam hal penyediaan dana dalam bentuk aktiva produktif termasuk pada produk/aktivitas baru yang mengandung risiko dan untuk pelaksanaannya dinilai cukup memadai. Penerapan pengendalian intern dilakukan secara berjenjang dan dilaksanakan pada setiap level manajemen dilingkungan kerja masing-masing selanjutnya untuk secara keseluruhan dilakukan olen satuan audit intern, penerapan pengendalian intern yang telah dilakukan dinilai cukup komprehensip dan menunjukan adanya kelemahan yang tidak material, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh significant terhadap kondisi bank. Secara berkala Direksi memantau/memonitor perkembangan kinerja usaha bank dan efektifitas pengelolaan risiko yang dilakukan serta sistem pengendalian intern lewat rapat kaji ulang secara triwulanan untuk memastikan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Manajemen melalui Direktur Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan cukup aktif untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan kebijakan/prosedur yang berlaku dari setiap aktivitas transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Manajemen telah menyusun SOTK dan melakukan rekrutmen sesuai dengan kompetensinya untuk pemenuhan terhadap kebutuhan sumber daya dari setiap unit kerja termasuk ketersedian SDM untuk pengelolaan risiko serta adanya program peningkatan kualitas lewat pelatihan yang dilakukan secara berkala sesuai bidang masing-masing yang termuat dalam rencana kerja tahunan dan dalam hal pelaksanaanya dinilai cukup memadai. Bank telah menyusun kebijakan & prosedur pengelolaan risiko yang termuat dalam buku pedoman manajemen risiko bank dan beberapa buku pedoman operasional bank dan dinilai cukup memadai untuk mendukung aktivitas yang dilakukan. Bank telah mengatur dan menetapkan limit untuk membatasi atau mengurangi risiko yang timbul dari operasional yang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan BI yang berlaku (BMPK, KPMM, dll) dan bersesuaian dengan karakterisrik usaha, kemampuan personil, dukungan sistem aplikasi ,kerugian masa lalu, selera risiko (risk appatite) serta telah didokumentasikan untuk mempermudah dalam melakukan audit trail sehingga penetapan limit yang ada dinilai cukup memadai. Bank telah melengkapi kebijakan yang mengatur proses identifikasi, pengukuran dan pengendalian serta SIM risiko pada setiap transaksi yang dilakukan seperti Halaman 18 dari 28


•

dalam hal penyediaan dana dalam bentuk aktiva produktif termasuk pada produk/aktivitas baru yang mengandung risiko dan untuk pelaksanaannya dinilai cukup memadai. Penerapan pengendalian intern dilakukan secara berjenjang dan dilaksanakan pada setiap level manajemen dilingkungan kerja masing-masing selanjutnya untuk secara keseluruhan dilakukan olen satuan audit intern, penerapan pengendalian intern yang telah dilakukan dinilai cukup komprehensip dan menunjukan adanya kelemahan yang tidak material, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh significant terhadap kondisi bank.

5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure) • Saat ini kebijakan yang terkait dengan penyediaan dana pada pihak terkait diatur dalam Surat Keputusan (SK) Direksi nomor : 109/SK.DIR/KRD/2005 tanggal 10 Nopember 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, namun prosedur mengenai konsentrasi kredit dan penyediaan dana besar masih proses penggodokan kebijakan mengingat saat ini penyaluran penyediaan dana BPD sebagian besar di dominasi sektor UMKM. • Kebijakan yang dibuat selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada kebutuhan operasional Bank. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah : • Memenuhi BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang – undangan yang berlaku. • Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diatur dalam RKAT Bank BPD Kalsel. Keputusan penyediaan dana diatur sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang belaku oleh manajeman tanpa ada intervensi dari pihak terkait atau lainnya. Penyampaian laporan penyediaan dana kepada pihak terkait, pelampauan BMPK dan Pelanggaran BMPK dilaporkan setiap bulannya kepada Bank Indonesian, selalu tepat waktu. Penyediaan dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure) Jumlah Penyediaan Dana -----------------------------------------------------Debitur Nominal Rupiah Related Party

67

14.829.285.896,00

11

83.731.969.644,59

2

53.666.884.242,00

Kepada Debitur Inti : a. Individu b. Group

6. Rencana Strategis Bank BPD Kalsel Halaman 19 dari 28


•

Pada Rencana Bisnis Bank BPD Kalsel, Visi dan Misi telah dicantumkan sebagai arah dan tujuan jangka panjang. Visi dan Misi tersebut disusun dengan memperhatikan maksud dan tujuan pendirian Bank serta perkembangan yang terjadi. • Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Rencana Bisnis Bank BPD Kalsel disusun oleh Direksi dan mendapatkan persetujuan oleh Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan sebuah Keputusan Dewan Pengawas. • Rencana Bisnis telah disampaikan dan dikomunikasikan keseluruh unit kerja dan menjadi target mereka dalam tahun bersangkutan (jangka pendek). Pelaksanaan Rencana Bisnis dievaluasi oleh Bank Indonesia dan oleh Direksi dalam Rapat Kaji Ulang Triwulanan (KUAT), yang melibatkan seluruh unit kerja baik Cabang/Cabang Pembantu konvensional maupun syariah, sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaannya telah efektif atau belum. Rencana Bisnis Bank dipresentasikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham pada saat RUPS. Penyusunan Rencana Bisnis Bank BPD Kalsel berpedoman pada PBI No.6/25/PBI/2004 Tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Dalam penyusunannya telah memperhatikan: • tingkat risiko komposit Risk Kontrol System (RCS)-startegic risk sebagaimana telah dipaparkan dalam Rencana Bisnis Bank BPD Kalsel • faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha bank dalam bentuk SWOT analisis. • prinsip kehati-hatian dan prinsip perbankan yang sehat yang dibuktikan dengan minimnya pelanggaran terhadap ketentuan yang terjadi dan terpeliharanya Tingkat kesehatan Bank dalam Peringkat Komposit 1 atau 2 (Sehat). Dewan Pengawas secara terjadual mengadakan rapat koordinasi dengan Direksi untuk membahas perkembangan rencana bisnis / RKAT Bank BPD Kalsel dan menetapkan upaya-upaya perbaikan dari permasalahan yang timbul. Dalam melakukan pengawasan tersebut Dewan Pengawas dibantu oleh Komite-Komite yaitu komite Remunerasi dan Nominasi, komite Audit dan komite Manajemen Risiko. Dalam anggaran dasar Bank BPD Kalsel yaitu Perda No. 16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, digariskan bahwa remunerasi dan fasilitas lainnya untuk Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas sehingga dalam RUPS sebelumnya tidak dibahas tentang remunerasi dimaksud. Hal ini menyebakan dalam laporan pelaksanaan GCG tahun 2007, paket remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Pengawas belum termuat. Beberapa target Rencana Bisnis (RB) Bank BPD Kalsel periode Desember 2007 yang belum tercapai adalah sebagai berikut: a. Permodalan. Ratio Modal Inti terhadap Modal Pelengkap terealisir sebesar 1027,04%, dibawah target sebesar 1804,23%. Realisasi komponen permodalan baik modal inti dan modal pelengkap per Desember 2007 telah mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi pencapaian modal pelengkap terhadap target lebih tinggi dari pada pencapaian modal inti. Realisasi modal pelengkap diatas target sebesar 85,34% Halaman 20 dari 28


sedangkan untuk modal inti diatas target hanya sebesar 5,50%, realisasi modal pelengkap diatas target lebih disebabkan adanya modal pinjaman sebesar Rp 9,9 miliar yang masih belum masuk sebagai setoran modal, yang menyebabkan realisasi rasio modal inti terhadap modal pelengkap lebih kecil dibandingkan dengan target yang ditetapkan. a.2. Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Modal terealisir sebesar 9,23% dari target sebesar 8,22%. Hal ini terjadi karena peningkatan ekspansi aktiva produktif yang tinggi untuk menjaga stabilitas profitabilitas Bank akibat meningkatnya DPK secara signifikan. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ratio permodalan yang belum mencapai sasaran pada tahun 2007 antara lain sebagai berikut: a. Menetapkan rencana penambahan setoran modal dari para pemegang saham melalui mekanisme RUPS; b. Menambahkan adanya kemungkinan setoran modal dari pihak ketiga yang diatur dalam perubahan anggaran dasar bank dengan tetap memperhatikan mayoritas setoran modal dari Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan. c. Menjaga Porforming asset agar senantiasa berada dalam tingkat risiko yang dapat dikelola, sehingga ATMR dapat dijaga dalam pertumbuhan yang tidak merugikan Bank BPD Kalsel. Action plan permodalan sebagai berikut: RASIO

No

2007 31-Dec-07

2008 31-Mar-08

30-Jun-08

30-Sep-08

31-Dec-08

20.21% 1536.92% 8.38%

20.00% 1518.63% 10.16%

20.75% 1578.22% 9.51%

A. PERMODALAN 1 CAR **) 2 Rasio Modal Inti terhadap Modal Pelengkap **) 3 Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Modal **)

23.57% 1027.04% 9.23%

24.34% 1114.35% 9.56%

b. Kualitas Asset b.1. Non Performing Loan (NPL) Gross terealisasi sebesar 2,12% dari target yang ditetapkan sebesar 2,02%. Hal ini terjadi karena masih tingginya posisi longgar tarik (longtar) nasabah. Masih cukup tingginya longtar tersebut, disamping karena faktor lingkungan usaha yang belum pulih sepenuhnya dari krisis juga dikarenakan masih terbatasnya kemampuan analisa kredit dan monitoring bank terhadap kualitas kredit debitur. Namun demikian bila pencapaian ini dibandingkan dengan periode Juni 2007 lalu sebesar 2,75% maka telah terjadi koreksi positif berupa penurunan NPL sebesar 0,63%. b.2. Ratio PPAP yang dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk terealisasi 101,28% dari target sebesar 103,5%. Walaupun belum mencapai target namun dari sisi optimalisasi penggunaan dana lebih baik dan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia. b.3. Disamping itu beberapa target untuk kredit kepada UMKM juga belum mencapai sasaran yang ditetapkan antara lain total kredit mikro, total kredit kecil, total kredit menengah.

Halaman 21 dari 28


Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas asset yang belum mencapai sasaran pada tahun 2007 antara lain sebagai berikut: a. Melaksanakan ekspansi kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehatihatian dan tingkat risiko yang dapat dikelola oleh Bank; b. Melaksanakan pembelian surat berharga dan penempatan dana idle pada bank lain, yang dinilai aman serta dapat memberikan tingkat return yang lebih baik. c. Mengupayakan agar kredit bermasalah berkurang dengan meningkatkan upaya penagihan dan penyelesaian kredit hapus buku; d. Mempercepat penjualan aset debitur, dalam upaya menyelesaikan kredit bermasalah; e. Melakukan koordinasi dengan KP2LN dalam rangka mempercepat pelaksanaan pelelangan agunan. f. Meningkatkan penyaluran kredit mikro, seperti kredit wira usaha, kredit BPD Peduli, serta kerjasama dengan PD. BPR dalam penyaluran kredit kepada pengusaha mikro melalui linkage program. Action plan perbaikan kualiatas asset sebagai berikut: No

RASIO

B. KUALITAS ASET 1 Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif 2 Rasio NPL - Gross 3 Rasio PPAP yang dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk 4 Fasilitas kredit kepada nasabah yg belum ditarik - Rupiah 5 Kredit kepada UMKM a. Total Kredit Mikro b. Total Kredit Menengah c. Rasio Total Kredit Mikro terhadap Total Kredit UMKM d. Rasio Total Kredit Menengah terhadap Total Kredit UMKM e. Rasio Total Kredit UMKM terhadap Total Kredit f. Pelimpahan Kredit UMKM

2007 31-Dec-07

2008 31-Mar-08

30-Jun-08

30-Sep-08

31-Dec-08

1.03%

0.95%

0.94%

0.91%

0.90%

2.12% 101.28%

2.15% 100.56%

2.13% 100.98%

2.12% 101.15%

2.10% 101.25%

52,426

52,000

55,000

58,000

56,000

518,055 112,926 53.18% 11.59% 91.34% (5,558)

550,029 120,226 53.14% 11.62% 91.19% 60,910

580,274 127,726 52.90% 11.64% 91.26% 62,000

613,031 135,426 52.85% 11.67% 91.34% 63,000

646,841 143,326 52.80% 11.70% 91.42% 65,000

c. Rentabilitas. c.1.Ratio ROA terealisir dibawah target yang ditetapkan, yaitu sebesar 2,56% dari target sebesar 3,13%. Belum tercapainya ROA bukan disebabkan karena tidak tercapainya sasaran laba sebelum pajak ataupun aset, akan tetapi dikarenakan realisasi aset yang jauh melampaui sasaran yang ditetapkan. Hal tersebut menjadikan realisasi rata-rata aset jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Namun demikian ratio ROE telah melebihi target yaitu terealisir sebesar 27,96% dari target sebesar 24,02%. c.2.Ratio NIM juga belum mencapai target yaitu terealisir sebesar 6,40% dari anggaran sebesar 9,41%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aktiva produktif yang cukup signifikan sementara suku bunga perbankan dewasa ini menurun seiring dengan kondisi ekonomi yang semakin baik yang berdampak cukup signifikan terhadap perolehan laba.

Halaman 22 dari 28


Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ratio ROA, NIM dan Fee Base Income terhadap total pendapatan operasional antara lain sebagai berikut: a. Pemasaran kredit yang lebih agresif; b. Memanfaatkan dana idle secara maksimal, dengan melaksanakan berbagai aktivitas penempatan pada Bank Lain yang dinilai baik dan aman serta dapat memberikan keuntungan maksimal, melalui penempatan obligasi dilakukan pada jenis obligasi yang dinilai aman, dengan peringkat minimal triple B dan dapat memberikan hasil lebih tinggi dibanding penempatan pada bank lain serta melakukan penyertaan pada perusahaan keuangan potensial seperti PT Sarana Kalsel Ventura dan PD BPR. c. Melaksanakan control biaya secara efektif dan efesien; d. Memperbesar fee based income. Action plan meningkatkan beberapa ratio rentabilitas yang belum mencapai sasaran pada tahun 2007 sebagai berikut: No

RASIO

2007 31-Dec-07

31-Mar-08

30-Jun-08

2008 30-Sep-08

31-Dec-08

D. RENTABILITAS 1 ROA 2 NIM 3 Rasio Fee Based Income / Total Pendapatan Operasional

2.56% 6.40% 1.90%

2.06% 7.78% 2.53%

2.58% 7.96% 2.26%

2.39% 7.99% 2.10%

2.73% 8.25% 1.99%

d. Likuiditas Ratio LDR terealisasi sebesar 35,50% dari target sebesar 40,82%. Tidak terpenuhinya rasio LDR ini disebabkan oleh adanya lonjakan Dana Pihak Ketiga hingga akhir Desember 2007 yang cukup signifikan. Dana Pihak Ketiga tersebut didominasi oleh dana-dana jangka pendek sehingga tidak dapat sepenuhnya disalurkan kedalam bentuk kredit. Sementara itu disisi lain sektor usaha belum sepenuhnya beroperasi seperti terlihat pada posisi Longtar Bank BPD Kalsel yang masih tinggi. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan LDR bank antara lain sebagai berikut: a. Pemasaran kredit yang lebih agresif termasuk kredit konsumtif namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian; b. Meningkatkan kerjasana kredit sindikasi / cofinancing untuk membiayai kredit yang jumlahnya relatif besar; c. Meningkatkan jumlah jaringan BPD Unit pada lokasi/tempat –tempat strategis d. Menyempurnakan SOTK dalam rangka memaksimalkan fungsi pemasaran. Action plan meningkatkan beberapa ratio LDR sebagai berikut: No

RASIO

2007 31-Dec-07

31-Mar-08

30-Jun-08

2008 30-Sep-08

31-Dec-08

E. LIKUIDITAS 1 LDR

35.50%

37.21%

37.92%

36.47%

39.79%

Halaman 23 dari 28


e. Pos-pos lainnya e.1. Ratio Dana Pendidikan terhadap Pengeluaran Anggaran SDM terealisir sebesar 6,38% dari target yang ditetapkan sebesar 7,73%, karena belum direalisasikannya sertifikasi manajemen risiko level 2 di tingkat pemimpin Cabang, Sub Divisi, Kabag dan Seksi. Namun demikian realisasi diatas telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia minimal 5% dari anggaran biaya SDM. e.2. Ratio Aktiva Tetap terhadap Modal, terealisir sebesar 26,81% dari target sebesar 35,41%, yang disebabkan karena belum terealisirnya beberapa pembangunan gedung kantor Bank BPD Kalsel di Batulicin, Paringin dan Kandangan. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai kedua ratio diatas antara lain sebagai berikut: a. Menyelaraskan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan dengan anggaran yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan kualitas materi pendidikan dan latihan; b. Merealisasikan beberapa rencana pembangunan gedung kantor pada tahun 2008 sesuai rencana dan anggaran yang ditetapkan. Pembangunan gedung yang masih dalam proses lelang saat ini adalah gedung kantor Batulicin dan Paringin. Action plan meningkatkan beberapa ratio pada Pos-pos lainnya yang belum mencapai sasaran pada tahun 2007 sebagai berikut: No F.

RASIO

2007 31-Dec-07

31-Mar-08

30-Jun-08

2008 30-Sep-08

31-Dec-08

RASIO DAN POS-POS LAINNYA

1 Rasio Dana Pendidikan dan latihan terhadap Pengeluaran Realisasi/Anggaran Sumber Daya Manusia 2 Rasio Aktiva Tetap terhadap Modal

6.38%

5.76%

7.23%

6.87%

5.50%

26.81%

23.64%

28.54%

31.85%

38.00%

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank • Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai. • Homepage Bank BPD Kalsel adalah www.bankbpdkalsel.co.id. Laporan Keuangan Publikasi di informasikan melalui media cetak seperti Koran Banjarmasin Post, Radar Banjar, Kalimantan post, dan media elektronik seperti TVRI Banjarmasin, TV Banjar, Prima TV dsb. Laporan tersebut juga disampaikan kepada Bank Indonesia dengan tata cara pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. • Penyajian informasi keuangan dan non keuangan serta penggunaan data pribadi nasabah dilakukan berpedoman pada ketentuan Bank Indonensia dan Ketentuan lainnya yang berlaku seperti PSAK. Sedangkan informasi produk dan jasa dilaksanakan melalui berbagai media promosi seperti webside Bank BPD Kalsel, brosur, spanduk, leaflet, baliho dsb. Serta media cetak dan elektronik seperti telah disebutkan diatas. Untuk pengaduan nasabah ditangani oleh SKAI berkoordinasi dengan unit kerja terkait. Penyampaian laporan tahunan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dalam penyampaiannya meliputi Bank Indonesia, YLKI, Lembaga pemeringkat di Indonesia seperti Pefindo, kemudian asosiasi Bank-Bank seperti Perbanas, Asbanda, dan Perbamida; serta Lembaga peneliti bidang ekonomi dan keuangan Halaman 24 dari 28


•

seperti LIPI, majalah Infobank, dan IBI, secara lebih lengkap tujuan distribusi Laporan Tahunan Bank BPD Kalsel terlampir. Laporan Tahunan Bank BPD Kalsel tahun buku 2007, dan laporan-laporan publikasi triwulanan telah dimuat di homepage Bank BPD Kalsel. Selain dihomepage laporan keuangan publikasi triwulanan juga telah dimuat di harian Banjarmasinpost dan Kalimantan Post.

Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Pengawas dan Direksi • Anggota Dewan Pengawas dan Direksi tidak memiliki saham, baik pada Bank maupun perusahaan lain. • Sesama Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali tidak mempunyai hubungan keuangan dan keluarga satu sama lain. • Sebelumnya pengungkapan remunerasi dan fasilitas lain belum pernah dilakukan pada laporan pelaksanaan GCG karena baru pertama kali disampaikan untuk periode Desember 2007. • Dewan Pengawas dan Direksi tidak pernah memanfaatkan Bank untuk keuntungan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. • Pada prinsipnya hanya remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima Dewan Pengawas dan Direksi, namun belum diungkapkan/ditetapkan dalam RUPS. • Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Remunerasi Dewan Pengawas Komponen

Dalam Rupiah

Gaji/Honor

819.700.167,00

Tunjangan Zakat Tunjangan Kegiatan Kerja Tunjangan Perbaikan Penghasilan

8.498.067,00 290.033.036,00 95.190.292,00

Tunjangan Hari Raya

148.532.040,00

Jasa Produksi

331.400.610,00

Penghargaan

736.445.800,00

Remunerasi Dewan Direksi Komponen

Dalam Rupiah

Gaji

400.305.750,00

Tunj. Kesejahteraan,Jabatan & Lainnya

760.832.710,00

Tunjangan Kegiatan Kerja

558.108.351,00

Tunjangan Perbaikan Penghasilan

150.015.778,00

Tunjangan Hari Raya

232.441.824,00

Jasa Produksi Penghargaan

773.268.091,00 1.041.975.465,00

Halaman 25 dari 28


8. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Januari 2007 s.d Desember 2007

Januari 2007 s.d Desember 2007

Gaji Komisaris Tertinggi & Terendah

Gaji Pegawai Tertinggi & Terendah No

No

Bulan

Tertinggi

Terendah

Bulan

Tertinggi

Terendah

1 Januari

13.649.000,00

10.919.200,00

1 Januari

8.984.360,00

2.025.350,00

2 Pebruari

13.619.000,00

10.895.200,00

2 Pebruari

8.984.360,00

1.939.400,00

3 Maret

13.459.547,00

10.767.638,00

4 April

13.497.047,00

10.797.638,00

5 Mei

13.437.047,00

10.749.638,00

6 Juni

13.459.547,00

10.767.638,00

7 Juli

14.929.547,00

13.436.592,00

8 Agustus

15.612.438,00

14.051.194,00

9 September

15.487.438,00

13.938.694,00

10 Oktober

15.562.438,00

14.006.194,00

11 Nopember

15.537.438,00

13.983.694,00

12 Desember

15.537.438,00

13.983.694,00

3 Maret

8.922.860,00

1.945.700,00

4 April

9.018.900,00

1.984.025,00

5 Mei

8.981.450,00

1.883.000,00

6 Juni

9.095.575,00

1.876.750,00

7 Juli

10.233.325,00

1.962.025,00

8 Agustus

10.627.800,00

2.273.700,00

9 September

10.702.800,00

2.248.700,00

10 Oktober

10.577.800,00

2.198.700,00

11 Nopember

10.627.800,00

2.298.700,00

12 Desember

10.677.800,00

2.298.700,00

Gaji Direksi Tertinggi & Pegawai Tertinggi

Gaji Direksi Tertinggi & Terendah No

Bulan

Tertinggi

No

Terendah

Bulan

Tertinggi

Tertinggi

1 Januari

27.954.625,00

8.984.360,00

2 Pebruari

27.893.125,00

8.984.360,00

1 Januari

27.954.625,00

3 Maret

27.566.719,00

8.922.860,00

2 Pebruari

27.893.125,00

4 April

27.643.594,00

9.018.900,00

3 Maret

27.566.719,00

24.502.119,00

5 Mei

27.513.894,00

8.981.450,00

4 April

27.643.594,00

24.532.869,00

6 Juni

27.560.344,00

9.095.575,00

5 Mei

27.513.894,00

24.372.419,00

7 Juli

30.573.844,00

10.233.325,00

6 Juni

27.560.344,00

24.495.744,00

8 Agustus

31.224.875,00

10.627.800,00

7 Juli

30.573.844,00

27.263.244,00

9 September

30.974.875,00

10.702.800,00

8 Agustus

31.224.875,00

27.670.450,00

10 Oktober

31.124.875,00

10.577.800,00

11 Nopember

31.074.875,00

10.627.800,00

12 Desember

31.074.875,00

10.677.800,00

30.974.875,00

27.595.450,00

10 Oktober

9 September

31.124.875,00

27.720.450,00

11 Nopember

31.074.875,00

27.745.450,00

12 Desember

31.074.875,00

27.695.450,00

9. Permasalahan Hukum DAFTAR PERMASALAHAN HUKUM BANK BPD KALSEL PERMASALAHAN HUKUM Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum Yang tetap) Dalam Proses Penyelesaian Total

JUMLAH PERDATA PIDANA 1 (satu) 2 (dua) 3 (tiga)

-

Catatan : 1. Permasalahan hukum mengenai pemalsuan dokumen kredit oleh pihak lain pada Kantor Cabang Kandangan, yang saat ini proses hukumnya telah selesai tahun 2007. 2. Permasalahan hukum mengenai status kepemilikan tanah pemda, termasuk yang dibeli Bank BPD Kalsel untuk kantor Cabang Barabai, yang saat ini masih proses banding di PTUN Jakarta. 3. Permasalahan hukum mengenai proses balik nama atas agunan kredit PT. Saka Graha Kencana pada Pengadilan Negeri Sidoarjo. Halaman 26 dari 28


10.Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Saat ini Bank BPD Kalsel masih belum memiliki ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan sehingga untuk menentukan kriteria transaksi tersebut masih belum ada dan pada tahun 2007 tidak terdapat transaksi yang dianggap mengandung benturan kepentingan. 11. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Pemberian dana untuk kegiatan politik tidak pernah dilakukan sedangkan pemberian dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2007 melalui dana Bazis dan Promosi antara lain sebagai berikut : No.

Tanggal

1.

12-06-2007

2.

19-04-2007

3.

14-05-2007

4.

06-07-2007

5.

04-09-2007

Keterangan Biaya Sponsorship Kegiatan Konser Kemanusiaan Untuk Yayasan Ananda B.Post Biaya Sponsor Pameran Pendidikan Banua Education Fair Tahun Ajaran 2007/2008 Bantuan Untuk kegiatan lomba anak soleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kalimantan Selatan Bantuan Hadiah Tropi pemenang Lomba Melukis kolosal dalam rangka bedah sungai Bantuan Kegiatan Sosial Penanaman Pohon oleh Tim Relawan Pohon

Biaya (Rp) 10.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.250.000,00 6.400.000,00

Halaman 27 dari 28


IV.

PENUTUP Demikianlah gambaran umum pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank BPD Kalsel selama tahun 2007, dan diharapkan dengan adanya Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat lebih meningkatkan kinerja Bank BPD Kalsel, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai inti, kepemimpinan dan kebersamaan yang dianut Bank BPD Kalsel.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

H. JUNI RIF’AT Direktur Utama

H.A. FAHRI SAIFUDDIN Direktur Kepatuhan

Halaman 28 dari 28

d Desember 2007

Recommend Documents